BUPATI JEPARA - Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KabupatenJepara...Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S 1); c. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit

1

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA, Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka

pembangunan Daerah, diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dan sebagai sarana pengembangan perekonomian;

c. bahwa dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah air minum, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Jepara, untuk disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

3

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah Bupati Jepara; 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara; 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jepara; 6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Jepara; 7. Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Jepara yang diangkat dan

diberhentikan oleh Direksi; 8. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan

penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

4

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM. (2) Dengan didirikan PDAM ini, maka semua hak dan kewajiban,

perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara beralih kepada PDAM Kabupaten Jepara, menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten.

(2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada

pelanggan, PDAM dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di Kecamatan-kecamatan.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Sifat usaha dari PDAM adalah sebagai berikut : a. berusaha di bidang pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan

air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan

b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 5

Tujuan dari PDAM adalah : a. untuk melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah

khususnya di bidang : 1. pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih yang

memenuhi standar baku mutu;

5

2. pengelolaan pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih; dan

3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah. b. Untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi

masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 6

PDAM dalam rangka melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1) Modal PDAM terdiri dari : a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat; d. Pinjaman serta bantuan lainnya.

(2) Semua alat liquid disimpan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Modal Awal PDAM sebesar Rp. 37.108.402.314,00 (Tiga puluh tujuh

milyar seratus delapan juta empat ratus dua ribu tiga ratus empat belas rupiah).

(2) Rincian Modal Awal sebagaimana ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pendirian sebagaimana tercantum dalam Neraca akhir per 31 Desember 2011 yang merupakan hasil audit Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Modal Awal sebagaimana ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 9

Organ PDAM, terdiri dari : a. Bupati selaku pemilik modal; b. Dewan Pengawas; dan

6

c. Direksi.

Pasal 10

(1) Pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan PDAM dilaksanakan oleh Direksi.

(2) Dalam pengelolaan PDAM sebagaimana ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah

mendengar pertimbangan dari DPRD Kabupaten Jepara.

(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

(4) Jabatan Direksi sebagaimana ayat (1) berakhir pada saat yang

bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Direksi

Pasal 12

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Indonesia (WNI); b. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S 1); c. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang

berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

d. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

e. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; f. Bersedia bekerja penuh waktu; g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan

Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

h. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

7

Bagian Ketiga

Jumlah Direksi Pasal 13

(1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan

tingkat jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000

(tiga puluh ribu); b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari

30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan

c. paling banyak 4 (empat) Direksi untuk pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana ayat 1 (satu) huruf b dan c,

dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 14

Apabila anggota Direksi 3 (tiga) orang atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji coba kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Direksi

Pasal 15

(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

(3) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan kinerja dan

pelayanan sebagaimana ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Tugas, dan Wewenang Direksi

Pasal 16

Direksi mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh

kegiatan operasional PDAM; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola karyawan PDAM; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business

plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;

8

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 17

(1) Laporan sebagaimana Pasal 16 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang

telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

(4) Laporan Tahunan sebagaimana ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lama 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 16 mempunyai wewenang : a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan

Kepegawaian PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan

pertimbangan Dewan Pengawas; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi,

serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas;

d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan, dan Laporan Tahunan; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan

persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, untuk aset diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) harus dengan pertimbangan DPRD Kabupaten Jepara;

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

9

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 20

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Gaji Direktur Utama paling banyak 2,5 kali skala tertinggi gaji pokok pegawai PDAM Kabupaten Jepara.

(3) Apabila jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang, maka Gaji Direktur disamakan Gaji Direktur Utama.

(4) Gaji Direksi lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji

Direktur Utama.

(5) Tunjangan sebagaimana ayat (1) terdiri dari : a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan

2 (dua) orang anak; b. Tunjangan lainnya.

(6) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian

dari jasa produksi.

(7) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 21

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan dalam rangka pengembangan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penggunaan dana sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Direksi secara efektif dan efisien.

Pasal 22

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang

besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

10

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2)

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 23

(1) Anggota direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi :

a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana ayat (1), tetap diberikan

penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Larangan Direksi

Pasal 24

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah

Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan

Usaha Milik Negara, atau badan usaha lainnya; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;

dan/ atau d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung sebagaimana ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 25

(1) Direksi berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri;

11

b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana

Pasal 26, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa

alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana

dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kesembilan

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan wajib menetapkan direksi definitif.

(4) Pejabat sementara sebagaimana ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

12

(5) Pejabat Struktural PDAM sebagaimana ayat (1) yang diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, yang bersangkutan hanya menerima penghasilan Direksi.

Pasal 29

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Direksi Definitif.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah,

profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas saat diangkat paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 31

(1) Calon anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan : a. Menguasai manajemen PDAM; b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau

Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan : a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan

30.000 (tiga puluh ribu); dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000

(tiga puluh ribu).

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

13

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap

pengurusan dan pengelolaan PDAM; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau

tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan, dan Laporan Tahunan; dan

c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati di masa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan.

d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 35

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 34, mempunyai wewenang : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan

Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan

PDAM; d. Mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian

Direksi kepada Bupati; e. mengusulkan pengangkatan, untuk masa jabatan kedua paling lama 6

(enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama; f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian

pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; dan g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk

menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi.

Pasal 36

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk

Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) dan ayat

(2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

14

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 37

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 38

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35%

(tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 39

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 38.

Pasal 40

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 41

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya

ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa

jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2)

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 42

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir; dan/atau b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi;

15

c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 63 (enam puluh tiga) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 42 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau rehabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana ayat (1) anggota Dewan

Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 45

(1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus seleksi.

16

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(3) Selama masa percobaan sebagaimana ayat (2) dilakukan penilaian meliputi : a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 46

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan

pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 47

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat

pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian kedua Penghasilan

Pasal 48

(1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang

sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; c. tunjangan kompensasi kerja; d. tunjangan air; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan komunikasi; g. tunjangan transportasi; h. tunjangan kasir; dan i. tunjangan operator.

17

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(5) Pemberian hak sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan

PDAM.

Pasal 49

(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

(2) Ketentuan skala gaji Pegawai PDAM sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 50

(1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi

10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.

(3) Tunjangan anak sebagaimana ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur

25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

(4) Tunjangan anak sebagaimana ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2

(dua) orang anak.

Pasal 51

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 52

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

18

Pasal 53

(1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.

(2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 54

(1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perusahaan.

(4) Pelaksanaan cuti sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini diatur lebih lanjut

oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 55

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa

kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

19

Pasal 56

Setiap pegawai wajib : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 57

Setiap pegawai dilarang : a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara; b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri

dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau Negara; dan d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada

pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Keenam Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 58

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin.

(2) Jenis hukuman sebagaimana ayat (1) meliputi :

a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana ayat (2) dalam pasal ini

ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

(1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana Pasal 57 dan/atau tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 60

(1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana Pasal 59, mulai

bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

20

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau f. reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang

besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena : 1. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan; 2. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau 3. Merugikan keuangan PDAM.

BAB X

DANA PENSIUN

Pasal 63

(1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

(2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun

sebagaimana ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

(4) Anggaran dana pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari : a. anggaran PDAM; b. iuran Direksi dan pegawai; c. sumber lainnya yang sah.

21

BAB XI

ASOSIASI

Pasal 64

(1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 65

Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban, dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 66

(1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut : a. untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); b. untuk cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen); c. untuk jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen); d. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 5% (lima persen).; e. untuk sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima persen); dan f. untuk cadangan tujuan sebesar 10%(sepuluh persen).

(2) Penggunaan dana cadangan umum, diatur dengan Keputusan Bupati.

(3) Penggunaan dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan pesangon diatur dengan Keputusan Direksi.

(4) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, setelah diaudit

oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN TARIF

22

Pasal 67

(1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

(2) Konsep usulan tarif sebagaimana ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan, tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut : a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif; b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok

pelanggan yang kurang mampu; dan f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok

pelanggan.

(3) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana ayat (1) Direksi menerbitkan Keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 68

(1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar

biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (coorporate plan).

(2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 69

(1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.

(4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

23

Pasal 70

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 7 Tahun 1993 seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 6

24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN JEPARA

I. UMUM Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas harus didukung dengan menejemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Organ dan Kepegawaian PDAM aga lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya alat regulasi baru dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat-perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah kabupaten Jepara perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

25

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1)

Yang dimaksud “Pertimbangan DPRD” adalah berupa rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada Bupati setelah melalui pembahasan dalam rapat kerja komisi yang membidangi. Isi Rekomendasi DPRD berupa saran-saran kepada Bupati dalam rangka menetapkan direksi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)

Cukup jelas

26

ayat (7) Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Ayat (1) Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung

kelancaran pengelolaan dan operasional Direksi yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM sehingga penggunaan harus diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23

Cukup jelas. Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di PDAM.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

27

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

28

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4