BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
29
Embed
BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI ... 19 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI GUNUNGKIDUL
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu
diatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2010;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah–daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3.
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.
8.
9.
10
11
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13,
14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13
14
15
16
17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 110 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Belanja Hibah;
18
19
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2010.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan, dan aset daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.
8. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses kegiatan menerima,
menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan uang dan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan satuan kerja
perangkat daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, dan melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Barang adalah pejabat yang ditunjuk untuk mencatat seluruh barang milik
daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan
lain yang sah;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
Surat Permintaan Pembayaran.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
27. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
28. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
29. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
31. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.
32. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.
34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
BAB II
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN
Bagian Kesatu
Disiplin Anggaran
Pasal 2
(1) Pelaksanaan anggaran baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan harus mengacu
pada peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan.
(3) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
(4) Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
kredit anggarannya dalam APBD.
Pasal 3
(1) SKPD tidak dibenarkan melakukan penggeseran anggaran.
(2) Pergeseran antar rincian objek belanja dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
Sekretaris Daerah.
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan,
yang selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(5) Perubahan atas penjelasan rincian objek belanja dapat dilakukan dengan persetujuan
PPKD.
Bagian Kedua
Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Pasal 4
Pelaksanaan atas belanja daerah didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan;
b. efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap
organisasi perangkat daerah;
c. dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan
manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 5
Belanja untuk penyelenggaraan upacara hari besar, rapat, seminar, pertemuan, lokakarya, dan
kegiatan sejenis dibatasi pada hal-hal penting serta dilakukan secara sederhana.
BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah
Pasal 6
(1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan dalam pelaksanaan APBD mempunyai wewenang :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanan APBD;
b. menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. menetapkan pengguna anggaran/ pengguna barang serta kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran serta bendahara