https://jdih.gianyarkab.go.id . ·. ' t ., I I BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GIANYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GIANYAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar. Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
39
Embed
BUPATI GIANYAR PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG … · Politik Kabupaten Gianyar maka dipandang perlu ... Tata Naskah Dinas; 9. ... Kontrak, 30 menit Draft SPM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
https://jdih.gianyarkab.go.id
. ·.
' t ., I
I
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan
mewujudkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Gianyar maka dipandang perlu
menyusun Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar. Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang, Road
Map Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang, Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang,
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 22/KEP/M.PAN/07/2008 tentang, Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun
2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016
Nomor5);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2016 Nomor 94);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN KESATUN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GIANYAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Standarisasi adalah suatu usaha memberikan ukuran yang dianggap baik dan sesuai bagi pemakai.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/
atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang- ulang
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.
4. Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis
dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh
Oisahkan Oleh Kepala Sadan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupate~ I Dewa Gede Alit Mudiarta,SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650810 198503 1 005
Nama SOP Pelayanan Pembayaran Gaji Pegawai
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenntah (SAP)
4 Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Alas
Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan GaJt PNS
5 Permendagn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua alas Permendagn Nomor 13 Tahun 2006
1 Memahami tentang proses Pembayaran Ga11 Pegawa1
2 Mem1hk1 kemampuan dalam Pembayaran Ga11 Peqawat
3 Mampu melaksanakan koordmasi dengan internal dan ekternal Pembayaran Ga11
Peqawai
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Surat Keluar
2 SOP Pengelolaan Kearsipan
1 Data-data pendukung
2 Komputer I printer I scanner I Alat Tuhs Kantor
3 Janngan internet
Peringatan : Pencatatan/Pendata :
Apabila Pelaksanaanpembayaran Gaji tidak benalan dengan baik maka pengelolaan
keuangan akan mendapat hambatan sehingga PNS trdak memperoleh gaJt tepat waktu
D. SOP PELAYANAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
Akuvuas Pelaksanaan Pelayanan Pembayaran gaji dicatat dan dioata sebaga, dokumen atau
bahan laporan keuangan
---------
9 Menyimpan rekap Daftar Gaji dan SPM, SPPT Dokumen SPM dan 5 menit Arsip SOP Pembayaran Gaji sebagai arsip keuangan \ Pengarsipan
I ,,.
r -
I
r +
PELAYANAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan eenoanara Kasuoag Kepala Ket Stat Pengeluaran Keuangan Sekretaris Sadan Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan Dokumen Pengajuan Pembayaran Dokumen Pembayaran 1 jam Dokumen sebelum Gaji dan Merekap Daftar Penerima Gaji ( Gaji dan Rekap daftar Pembayaran Gaji tanggal 10
gaji dan Rekap daftar
lqaii 2 Mengajukan konsep SPM pembayaran gaji Draft Dokumen SPM 1 jam Draft Dokumen
untuk diteliti dan dicermati -··HI
'.~;.{
dan Dokumen PPH SPM dan Dokumen
PPH3 Meneliti, memeriksa konsep SPM pembayaran Draft Dokumen SPM 10 menit Dokumen SPM dan
gaji . Jika sudah benar diberi paraf untuk P.•"" "] dan Dokumen PPH Dokumen PPH
diteruskan ke PA-KPA dan jika belum
dikembalikan untuk dioerbaiki 4 Menerima SPM pembayaran gaji dan SPPT Dokumen SPM dan 10 menit Dokumen SPM dan
yang sudah diberi paraf dan mengajukan ke .L Tidak Dokumen PPH Dokumen PPH
Kepala Sadan untuk ditandatangani "!I
5 Meneliti. memeriksa SPM pembayaran gaji dan Dokumen SPM dan 10 menit Dokumen SPM dan
SPPT . Jika sudah benar diberi tandatangan I 1 Tidak Dokumen PPH Dokumen PPH
dan diteruskan ke Kepala Sadan jika belum sudah
dikembalikan untuk diperbaiki ditandatangani
6 Meneliti, memeriksa SPM pembayaran gaji dan Dokumen SPM dan 10 menit Dokumen SPM dan
SPPT . Jika sudah benar diberi tandatangan Dokumen PPH Dokumen PPH
dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki sudah
7 Menerima dan menyampaikanSPM dan SPPT •
a Dokumen SPM dan 10 menit Dokumen SPM dan
Pembayaran Gaji untuk dikirim ke PPKD-BUD -
I ditandatanqani
Y
Dokumen PPH sudah Dokumen PPH
PPTK LI_J
ditandatangani sudah
ditandatanoani8 Mentransfer pembayaran gaji ke pegawai yang
,,. Rekap Penerima Gaji 1 hari Transfer ke
bersangkutan sesuai daftar gaji L,J rekening
,, Dokumen PPH
~_.J,..:.f...i..-. PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
\L rfz/ ~ - ..-'J\,- I
...._.
Nomor SOP 300/1620/SEKR/BKBP/2018
Tgl Pembuatan 06 Juni 2018
Tgl Revisi
Tgl Efektif 06 Juru 2018
Disahkan Oleh Kepala Sadan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gianyar I Dew&a ,ta,SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650810 198503 1 005
Nama SOP Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GU Nihil)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenntah (SAP)
4. Permendagn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebaqaimana telah drubah dengan Peraturan Permendagn Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Permendagn Nomor 13 Tahun 2006
1 Mengetahui Tugas dan Funqsi Pengelola Keuangan dan Aorrunistrasi Umum
2 Mengetahui Tugas Funqs: dan Jabatan
3 Kemampuan membuat laporan sesuai dengan tata naskah Dinas didalam proses
pengelolaan keuangan
4 Mengetahui aturan keuangan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Kearsipan
1 Data-data pendukung
2 Komputer I printer I scanner I Alat Tulis Kantor
3. Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan/Pendata :
Apabila Pelaksanaan Penerbitan SPP-UP (Surat permintaan pembayaran - Untuk
persediaan) tldak berjalan dengan baik maka pengelolaan keuangan akan mendapat
hambatan sehrnqqa dapat menghambat kegiatan kantor dan bahkan melumpuhkan aktivitas
E. SOP PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (GU NIHIL)
<, SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Aktivitas Pelaksanaan Penerbitan SPP-UP (Surat perrnmtaan pembayaran - Untuk
persediaan) dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan
I
I
I
<;> I
n
I I
' • '1 'JI
PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (GU NIHIL)
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Stat Benda hara Kasubag
Penqeluaran Keuanqan
Sekretaris Kepala
Sadan
Kelengkapan Waktu Output Ket
1 Menyiapkan . mencermati SPD dan DPA khususnya SPD dan DPA 1 jam Konsep SPP-
aliran kas dan komponen belanjanya ( ) UP
2 Membuat konsep pengajuan SPP-UP untuk mengisi i Konsep SPP-UP 1 jam Konsep SPP-
saldo persediaan satu kali dalam satu tahun yang UP
besarnya maksimal 1/12 dari BL dikurangi belanja pihak
ketiga yang besamya lebih dari Rp.50 jt
3 Mengajukan konsep pengajuan SPP-UP ke PPK unit Konsep SPP-UP 2 menit Konsep SPP-
kerja untuk diteliti dan dicermati beserta kelengkapan UP
dokumen lainya meliputi: 1). Surat Pengantar, 2). Salinan I I
SPD, 3). Surat Pemyataan PA
4 Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-UP . Jika Konsep SPP-UP 10 menit Draft SPP-
sudah benar diberi paraf untuk diteruskan ke PA dan jika I I UP
belum dikembalikan untuk diperbaiki
5 Menerima konsep pengajuan SPP-UP yang sudah di + Draft SPP-UP 2 menit Draft SPP-
paraf dan mengajukan ke PA untuk ditandatangani I:
I ndak UP
6 Menerima, Meneliti. memeriksa konsep pengajuan SPP- Draft SPP-UP 10 menit Draft SPP- UP. Jika sudah benar diberi tandatangan dan diteruskan I I UP,
ke Kepala Sadan dan jika belum dikembalikan untuk I I Disposisi diperbaiki
7 Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-UP. Jika Draft SPP-UP 10 menit Draft SPP-
sudah benar diberi tandatangan dan jika belum UP, dikembalikan untuk diperbaiki
Disposisi
8 Menerima dan rnenyarnparkan SPP-UP untuk dikirim ke SPP-UP. Buku 5 menit SPP-UP
PPKD-BUD- PPTK I I Ya
Kode Surat.
I stempel 9 Mennyimpan lembar ke empat SPP-UP sebagai arsip SPP-UP 2 menit Arsip
<, PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
._<,:-~...,, SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
\~~-.- .::v '---~ ...'
Nomor SOP 300/1621/SEKR/BKBP/2018
Tgl. Pembuatan 06 Juni 2018
Tgl. Revisi
Tgl Efektif 06 Juni 2018
Disahkan Oleh Kepala Sadan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupa~
I Dewa Gede Alit Mudiarta,SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650810 198503 1 005
Nama SOP Pengajuan Ganti Uang (GU)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenntah (SAP)
4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebaqaunana telah diubah dengan Peraturan Permendagn Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua alas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
1 Mengetahu, Tugas dan Fungsi Pengelola Keuangan dan Admirnstras, Umum
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan Jabatan
3 Kemampuan membuat laporan sesua, dengan tata naskah Dinas didalarn proses
pengelolaan keuangan
4 Mengetahu1 aturan keuangan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Kearsipan
1 Data-data pendukung
2 Komputer I printer I scanner I Alat Tulis Kantor
dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan
I
I I .r
ii
m
' Staf
-.
PENGAJUAN GANTI UANG (GU)
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Bendahara Sekretaris Ke pa la Ket
Keuangan Pengeluaran Sadan Sadan Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan. mencermati SPD dan DPA khususnya - SPD dan DPA 1 jam Konsep SPP-GU
aliran kas dan komponen belanjanya (-.-I 2 Membuat konsep pengajuan SPP-GU untuk Konsep SPP-GU 1 jam Konsep SPP-GU
mengganti uang persediaan yang telah digunakan
beserta rinciannya apabila SPJ baik UP maupun GU
sudah mencapai 75 %
Ef'•C I
3 Mengajukan konsep pengajuan SPP-GU ke PPK Konsep SPP-GU 2 menit Konsep SPP-GU unit kerja untuk diteliti dan clicermati beserta
kelengkapan dokumen lainya meliputi: 1 ). Surat I I pengantar, ringkasan, rincian SPP-GU, 2). Surat
pengesahan Lap pertanggungjawaban (SPJ) 3).
Salinan SPD 4). Surat pernyataan PA
4 Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-GU. • Konsep SPP-GU 10 menit Draft SPP-GU Jika sudah benar diberi paraf untuk diteruskan ke I: I PA dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki
5 Menerima konsep pengajuan SPP-GU yang sudah Draft SPP-GU 2 menit Draft SPP-GU
diberi paraf dan mengajukan ke PA dan disetujui I
oleh Sekretaris Sadan
6 Menerima konsep pengajuan SPP-GU yang sudah
I l Draft SPP-GU 10 menit Draft SPP-GUdiberi paraf dan mengajukan ke PA untuk I I'
Jika sudah benar diberi tandatangan dan jika belum Disposisi dikembalikan untuk diperbaiki
8 Menerima dan menyampaikan SPP-GU untuk SPP-GU, Suku 5 menit SPP-GU
dikinm ke PPKD-BUD - PPTK I
I Kode Surat,
l stemoel
9 Menyimpan lembar ke empat SPP-GU sebagai arsip SPP-GU 2 menit Arsip
-
G. SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESBANGPOL KAB. GIANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GIANYAR
Nornor SOP 1622/SEKR/BKBP/2018
Tanggal Pernbuatan 6Juni2018
Tanggal Revtsi
Tanggal Efektif 6Jurn2018
Disahkan Oleh Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik
Ka bu paten Gianyar
!q_ I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19650810 198503 1 005
Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretariat Narna SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbang Pol Kab. Gianyar
Dasar Hukurn Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pernenntah Daerah.
2. Peraturan Pernerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan
pernermtah daerah kepada pernenntah, kepada Dewan Perwaklian Rakyat
Daerah dan inforrnasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
rnasyarakat.
3. Peraturan Pernerintah Nornor 6 tahun 2008 tentang pedornan evaluasi
penyelenggaraan pernerintah daerah.
4. Permendagri no. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian data dan lnformasi
Dokumen RPJMD
Dokumen Penetapan lndikator Kmerja Utama (IKU)
Perangkat Kornputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD 1n1 ndak akan
berjalan lancar. Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan
'II
I
Prosedur Penyusunan Rencana Suategis (Renstra) Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gianyar
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Kasubag Penyusunan Ket
Sadan Sekretaris
Program Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan Penyusunan Renstra Disposisi Surat 10 Men1t Disposisi Surat SOPAlur surat masuk dan surat
Sadan Kesbang Pol Kab. Granvar keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan ,I, Format penyusunan Dokumen 2jam Format penyusunan
informasi renstra lima tahunan kepada Renstra Sadan Kesbang Pol Kab. Dokumen Renstra Sadan
masing-masing bidang dan sekretariat Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianyar
T
3 Menyampaikan format pengumpulan data l Format penyusunan Dokumen 1 jam Format penyusunan
dan rnforrnasi Renstra dari masing-masing Renstra Sadan Kesbang Pol Kab. Dokumen Renstra Sadan
bidang dan sekretariat Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianyar
I4 Rapat Dengan Kepala badan dan Pejabat ~ Undangan Rapat 30 Menit Undangan Rapat
Eselon Ill Tentang pembahasan Renstra
hrna tahunan
I I
5 Melaksanankan Rapat pernbahasan T
Draft Ren st ra Sadan Kesbang 2jam Draft Renstra Sadan SOP Pelaksanaan
Rapat rencana strategi lima tahunan Pol Kab. Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianvar
I
6 Menghimpun format data dan inforrnasi ~ Draft Renstra Sadan Kesbang 3Jam Draft Renstra Sadan SOP Penc;inan data dan mformas: renstra lima tahunan dari masrng-rnasmg -- Pol Kab. Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianyar
bidang dan sekretariat
7 Menganalisis data dan informasi renstra " Draft Renstra Sadan Kesbang 4 han Draft Renstra Sadan
yang telah terkumpul Pol Kab. Gianvar Kesbang Pol Kab. Gianyar
I
8 Membuat konsep rencana strategi lima f
Draft Renstra Sadan Kesbang 2 hari Draft Renstra Sadan
tahunan Sadan Kesbang Pol Kab. Gianvar Pol Kab. G1anyar Kesbang Pol Kab. Gianyar
.I I\
9 Mengoreksi konsep Dokumen Renstra
Sadan Kesbang Pol Kab. G1anyar
J Ti•hk
Draft Renstra Badan Kesbang 1 hari Dokumen Renstra Sadan
Pol Kab Gianvar Kesbang Pol Kab. Gianyar
' Ya l
10 Menyampaiakan Dokumen Renstra 'V Dokumen Renstra Sadan 1 jam Dokumen Renstra Sadan
Badan Kesbang Pol Kab. G,anyar oleh Tor ak Kesbang POI Kab. Gianyar dokumen Renstra Badan
Kepala Badan kemudian diteruskan ke
Kasubag Penyusunan Program
I "·
Kesbang Pol Kab. Granvar
12 Membuat surat pengantar pengiriman -J, Konsep surat pengantar 15 menot Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
sekaligus penomoran surat. kemudian
diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke
ala mat yang dituju I I
13 Mengantar surat, menggandakan dan -,!, Dokumen Renstra Badan 1 Jam Dokumen Renstra Badan SOP pengadaan barang dan jasa
megarsipkan Dokumen Renstra Badan Kesbang POI Kab. Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianvar SOP pengarsipan
Kesbang Pol Kabupaten Gianyar
~ PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GIANYAR
Nomor SOP 1623/S~~R/H~HP/2018
Tanggal Pembuatan 6 Jun, 2018
·~ . ~
·· '.
- ~' ..
Tanggal Revisi Tanggal Efektif 6Jun,2018
Oisabkan Oleh
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gianyar
/q_ I Dewa Gede A lit Mudiarta. SE. MM
Pembina Uta ma Muda (IV/C)
NIP. 19650810 198503 1 005
~ - .~- :;.:r
Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretariat NamaSOP Penyusunan Penetapan Renia Badan KesbangPol Kab. Gianvar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang l\ornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Srstern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemermtah Daerah.
4. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara
Penyusunan, Pengendahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;Peraturan
Menter, Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pernertntah Nomor 8
6. Tahun 2008 t eruang Taha pan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daer ah Ka bupaten Gianyar Nomor -tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Ka bupaten Gianyar Tahun 2013- 2018
Mem1hk1 kewenangan dalam Penyusunan Renja
Memdik, kemampuan dalam menyusun RenJa
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
RPJMD
Renstra SKPD
Renstra Kesbang Pol Ka bupaten Gianvar
lndikator Kinerja Utama (IKU) KesbangPol
RenJa Kesbang Pol Kabupaten G,anvar
Format Penetapan Kinerja
Perangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pembuatan Renja ini tidak akan berjalan lancar. Rumusan rencana program kegiatan dan anggaran Kesbang Pol Kab. Gianyar untuk periode satu tahun
anggaran.
H. SOP PENYUSUNAN PENETAPAN RENJA BADAN KESBANGPOL KAB. GIANYAR
W*·t ~ -~
Prosedur Penyusunan Renja Penyusunan Program Sadan Kesbangpol Kab. Gianyar
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Penyusunan KetKepala Sadan Sekretaris
Program Staf Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan Penyusunan Renja Sadan I
1 I Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat Kesbang Pol
w rormat Renja Sadan Kesbang Membuat format pengumpulan data dan
Pol Kab. Gianyar Format Renja Saoan 2 informasi penyusunan Renja dari 2 jam
sekretariat I Kesbang Pol Kab. Gianyar
t Format renja Sadan Kesbang Pol
Menyampaikan format pengumpulan data Kab. Gianyar Draft Usulan renja Sadan 3 1 jam
dan informasi Penyusunan Renja Kesbang Pol Kab. Gianyar I
Menghimpun format data dan informasi '¥ Draft renja Sadan Kesbang Pol Kab. Gianyar
5 Penyusunan Renja dari masing masing
bidang dan sekretariat
3 jam
Draft LPPD Sadan Kesbang
Pol Kab. Gianyar
Ra pat
Menganalisis data dan informasi \II Draft LPPD Sadan Kesbang Pol
Draft LPPD Sadan Kesbang6 Kab. G,anyar <1 hari
Penyusunan Renja yang terkumpul I
Pol Kab. Gianyar
\V
I
t
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Penyusunan Ket Kepala Badan Sekretaris Staf Kelengkapan Waktu Output
Program
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Penyusunan KetKepala Badan Sekretaris
Program Staf Kelengkapan Waktu Output
Membuat konsep Renja Badan Kesbang 7
Pol Kab. Gianyar
..t
Draft renja Badan Kesbang Pol
Kab. Gianyar
2 hari
1\
,11
Tidak
Dokumen renja Badan Kesbang
Mengoreksi konsep Renja BadanKesbang Pol Kab. Gianyar 8
Pol Kab. Gianyar
Ya
Menyampaiakan Dokumen Renja kepada Dokumen renja Badan Kesbang
Pol Kab. Gianyar
1 hari Dokumen renja Badan
Kesbang Pol Kab. Gianyar
Dokumen renja Badan
9 Badan Kesbang Pol untuk memintakan
persetujuan
'" Penandatanganan dokumen renja Badan
'I
Kesbang Pol Kab. G,anyar oleh Kesbang
1 jam
Kesbang Pol Kab. Gianyar
10 Pol kemudian diteruskan ke Kasubag
Penyusunan Program I
Ya Membuat surat pengantar pengiriman
Ti,foi, Konsep surat pengantar 10 menit Surat Pengantar
1 SOP alur suratsekaligus penomoran surat, kemudian Dokumen renja badan Kesbang
11
15 menit Dokumen renja Badan
masuk dandiserahkan ke staf untuk dikirimkan ke
instansi terkait I
Pol Kab. Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianyar
t
keluar
Dokumen renja Badan Kesbang Pol Dokumen Renja Badan Kesbang Dokumen renja Badan SOP12 1 jam
Kabupaten Gianyar (diarsip) Pol Kab. Gianyar Kesbang Pol Kab. Gianyar pengarsipan
- I. SOP PENYUSUNAN PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BADAN KESBANGPOL KAB. GIANYAR
~
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
~~ GIANYAR
NomorSOP 1(124 /SJ-.1,.l{/ lli,.I\I' / 2018
Tanggal Pembuatan <, .Jum 2018
Tanggal Revrst Tanggal Efektif C,,Jun,2018
Disahkan Oleh Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Poluik
Kab"""~
I Dewa Gede Alit Mudiarta. SE. MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19650810 198503 1 005
Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretanat
Nania SOP Penyusunan Pra Rencana Keqa dan Angg~ran (RKA) Sadan Kesbang Pol
Kab. Gianyar
Oasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Pcnyclenggaraa Negara Yang Bcrsih dan Bebas dari
Korupsi, Kolus, dan Nepousme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ternang Keuangan Negara
3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2004 tcntang Rcncana KerJa Pemerintah
4. Peraturan pernenntah Nomor 6 tahun 2008 teniang pcdoman evaiuasi penvelcnggaraan pemerintah
daerah
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistcrn Pcrcncanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Nomor 29
Tahun 2010 tcntang Pedoman Penyusunan Kincqa dan Pelaporan Akuntabihtas Kinerja lnstansi
7. Peraturan mentri dalam negeri repubhk mdonesia nomer 33 tahun 2017 tentang pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggran 2018
Mem1hk1 kcwenangan dalam
Rencana Keria dan Anggaran
Keterkaitan Per alatan/ Perlengka pan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Rcnstra SKPO
Renja SKPD
RKA Sekretariat
Datil dan lnformasi Capaian
Kineqa SKPD
Laporan Rcahsasi Keuangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Pra RKA ini tidak akan berjalan lancar. lndikator krnerja, target. realisasi, dan presentase capaian kinerja
I I arahan
I
I
PENYUSUNAN PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BADAN KESBANGPOL KAB. GIANYAR
No Kegiatan
Kepala Badan
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kasubag Penyusunan Program Staf Kelengkapan Waktu Output
Ket
1 Merumuskan Rencana Program dan Kegiatan untuk tahun
yang akan datang melalui rapat Sos,alisasi Penyusunan Pra 1 ,I I ,I I - I I /I I "I I /I KUA/PPAS Siam
RKA.
Menerima usulan dan menyusun Rencana Program
2 Menerima usu Ian program dan menyusun rencana program
•II
dan kegiatan untuk tahun yang akan datang sesuai dengan I I/ I I KUA/PP AS ljam kesediaan
rapat sostatlsast penyusunan Pra RKA
3 Menyusun dan merencanakan pagu mdikatif untuk program ,,
I" I Draf Rencana Draf Rencana
dan kegiatan terkait dengan belanja pegawai I~ daftar I' Ra JI Program dan 15 menit
Program dan
Kegiatan Keg,atan
4 Menyusun dan merencanakan pagu mdlkauf untuk program - Draf Renea na Draf Rencana
dan kegiatao .erkau dengan belanja barang operes.onal
I~ be;..a~
sesua, kebutuhan ,. "I I' ~a'"'ul'I Program dan 30 menit Program dan
- Kegiatan Keg1atan
5 Menyusun dan merencanakan pagu indikatif untuk program , dan kegiatan terkait dengan belanja modal sesua, kebutuhan I~
I'
Draf Rencana Draf Rencana
n Program dan Program dan
~ t
6 Input Pra RKA ke System Komputer (SIMDA) II
- Kegiatan
Kegiatan
I I Draf Pra RKA lSjam Hasil Input Pra
RKA
7 Rapat Koordtnasi dalam rangka pembahasan Pra RKA dan IV
mengkopilasi seluruh rencana program dan kegiatan yang
I Rapat Kc brdinas:
I/ /
I I
Hasil Input Pra 4jam
Data dan
Penyusunan dan memperbaiki Pra RKA Program dan Kegiatan -,
' --
telah d1susun I' j' I RKA lnformas,
""' ---r---
8
I Q r---..~ Data dan
RKA
sesuai hasil rapat koordinasi dan pembahasan l benar I : salah I Hasil Input Pra 45 menit lnformasi hasil
I rapat
J,9 MengaJukan draf Pra RKA Program dan Keg,atan ke Kepala
Badan untuk ditandatangani I sud•h I/ \_J
Data Hasil 15 menrt Drat Pra RKA
: I b~n,r I - Ra pat I ~
0
Pelaksana Mutu Baku
No Keg,atan Ket Kepala Badan Sekretans Kasubag Penyusunan Program Staf Kelengkapan Waktu Output
10 Menyempurnakan draf perbaikan pra RKA Program dan -,Kegiatan hasil koreksi Kepala Badan
~ salah : ,\ _} Draf Pra RKA 15 merut Draf Pra RKA
11 Mengajukan draf Pra RKA Program dan Kegiatan ke Kepala
" Bad an
D Draf Pra RKA 15 menu Draf Pra RKA
12 Pengiriman usulan Pra RKA ke Bappeda Ka bu paten Gianyar \II
Dokumen Pra
RKA
l jam
Dokumen Pra
RKA
--· ~
J. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) KESBANGPOL KAB. GIANYAR
~~?JI
Nomor SOP I (,.25/SEKR/ IIKBl'/ 20 IX
~ PEMERINTAH KABUPATEN GJANYAR
Tanggal Pembuatan (1 .Juru .20 IX
~~.: ,'. ~I
\
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tanggal Revisi
, .. ~ GIANYAR
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
6,Juni2018
Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gianyar
/Q I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19650810 198503 1 005
Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretariat NamaSOP Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran (RKA)Badan Kesbang Pol Kab.
Gianyar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara Yang Bersih dan Bebas dan Memiliki kewenangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
xorup«, Kolus, dan Nepousme. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisrs data kinerja SKPD
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tcntang Rencana Kerja Pemcnntah
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tcntang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Srstern Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas, Brrokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan K,nerJa dan Pelaporan Akuntabilitas K1nerja lnstansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementnan/Lembaga
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Renstra 5KPD
Renja SKPD
RKA Sekretariat
Data dan lnformasi Capaian Kinerja SKPD
Laporan Realisasi Keuangan
Perangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika ndak dilaksanakan sesuai SOP. maka proses penyusunan RKA ini tidak akan berjalan lancar. lndikator kinerja, target, realisasi, dan presentase caparan kinerja
penyusunan program untuk mengumpulkan
kerangka logis dan konsep anggaran dari
bidang-bidang
3 Mengumpulkan kerangka logis dan konsep
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Staf Subbag Ket
Kepala Badan Penyusunan Penyusunan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Program Program
1 Memberikan arahan kepada Kasubag KUA/PP AS 30 Menit Arahan
Penyusunan Program I
2 Memerintahkan kepada staf Subag I Perintah 15 menit Kesediaan
I -
I I
'V KUA/PP AS 2 hari data SOP
anggaran dari bidang-bidang Pengumpulan
4 Mengikuti rapat penyusunan rencana kerja -1, KUA/PPAS, Kerangka Logis 60 Menit data dan informasi
anggaran (RKA) Kegiatan
I
5 Menyusun RKA dari hasil rapat melalui -.!, KUA/PPAS, Kerangka Logis 840 Menit Draft RKA
aplikasi anggaran, selanjutnya diajukan ke T1dak ',
Kasubag Penyusunan Program I
Kegiatan, Data Hasil rapat
6 Meneliti dan mengoreksi draft RKA, jika \jl Draft RKA 15 Menit Draft RKA
sudah benar diparaf dan diajukan kepada - - / sekretaris, jika salah dikembalikan kepada
staf untuk diperbaiki
I
1,
Ya
7 Meneliti dan mengoreksi draft RKA, jika ,11 Draft RKA 15 Menit Draft RKA
sudah benar diparaf dan diajukan kepada Tidak
kepala dinas, jika salah dikembalikan * kepada kasubag penyusunan program
Ya I untuk diperbaiki
8 Meneliti dan mengoreksi draft RKA, jika Drah RKA 15 Menit Dokumen RKA
sudah benar didisposisi kepada sekretaris \lt
dinas untuk dikirim, jika salah dikembalikan Tidak
menyusun sesuai urutan, menggandakan di \[/ sudah digandakan, pendokumentasi
Nomor SOP I 6..!6/SEI\R/111\lll'/ ..!O 111
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR Tanggal Pembuatan <, .Juru ..!OIH
i.i
f K. SOP PENYUSUNAN OOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SADAN KESSANGPOL KAS. GIANYAR
r~
:A.,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tanggal Rev1si
~ ~-'"-- ~ GIANYAR Tanggal Efek11f 6Juni..!OIH~ I
Disahkan Oleh Ke pala Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik
Kab,pa~
Sub Bagran Penyusunan Program/Sekretariat
I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/()
NIP. 19650810 198503 1 005
NamaSOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sadan Kesbang Pol Kab.
Gianyar
Oasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
l. Undang·undang Nomor 28 Tahun 1999 reruang Penyelenggaraa Negara Yang Bers1h dan Bcbas dan Mem1hk1 kcwenangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA}
Korupsi, Kolus1 dan Nepousrne. Memiliki kemampuan dalam rnenvusun dan mcnganalisis data kincrja SKPD
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
4 Undang-undang Nomor 21 T,1hun 2004 tentang Rencana KerJa dan Anggaran xemenman/tembaga
5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
6 Peraturan Menten negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasr Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan K1nerja dan Pelaporan Akunrabunas K1nerJa mstans: Pemenntah
7 Peraturan Pemenntah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran
Kementrian/Lembaga
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Renstra SKPD
Renja SKPO
RKA
Data dan lnformasi Capaian KinerJa SKPD
Laporan Real,sasi Keuangan
Perangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
lJ1ka udak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan DPA 1n1 udak akan berjalan lancar lndrkaror kineqa, target, reahsast. dan preseruase capalan kinerja
1
u ~o
•
' Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gianyar
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Kepala Badan Sekretaris Kasubag Penyusunan Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan arahan kepada Kasubag RKA 30 menit Arahan
Penyusunan Program
l I
2 Memerintahkan kepada staf Su bag Perintah 15 menit Kesediaan