BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JENIS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL TERPADU KABUPATEN EMPAT LAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati; b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Empat Lawang perlu adanya penetapan jenis perizinan dan penanaman modal serta pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; c. bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang, serta Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan kondisi saat ini maka perlu diganti;
14
Embed
BUPATI EMPAT LAWANG - BPKTahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JENIS PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL TERPADU KABUPATEN EMPAT LAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21
dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan,
perlu membentuk Peraturan Bupati;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di
bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Empat
Lawang perlu adanya penetapan jenis perizinan dan
penanaman modal serta pelimpahan sebagian
kewenangan dibidang perizinan kepada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
c. bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang
Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang,
serta Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 123 Tahun
2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di
Bidang Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan
Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan
kondisi saat ini maka perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jenis
Perizinan Dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten
Empat Lawang.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4677);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4966);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telahdiubah beberapakali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun
•
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
20. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentangPembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotek;
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang IzinLokasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di LingkunganDepartemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Daya Tarik Wisata;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan
Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.116-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian
Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera
Selatan Tanggal 22 Oktober 2015;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Empat Lawang Tahun;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Empat Lawang;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
Menetapkan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10
Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11
Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL TERPADU KABUPATEN
EMPAT LAWANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ernpat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang
selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Empat Lawang;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu,
yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT, adalah Kepala
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Empat Lawang;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam
bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan,fasilitas fiskal dan informasi mengenai
penanaman modal,sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan
nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama
penerima wewenang.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
mengatur jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang
penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
2) Mekanisme penerbitan izin sebagaimana tersebut pada ayat
1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang.
3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak,
kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan termasuk penandatanganannya.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur jenis
Perizinan dan Nonperizinan.
BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 4
Jenis Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Empat lawang
yang dilimpahkan penyelenggaraannya kepada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu meliputi:
A. Izin Bidang Perizinan Tertentu, yaitu:
1) Izin Gangguan (Ho);
2) Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
3) Izin Trayek;
B. Izin Bidang Kesehatan, yaitu:
1) Izin Praktik Dokter Umum;
2) Izin Praktik Dokter Spesialis;
3) Izin Praktik Bidan;
4) Izin Praktik Perawat;
5) Izin Praktik Tukang Gigi;
6) Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Utama;
7) Izin Praktik Bersama Dokter Spesialis;
8) Izin Operasioanal Rumah Sakit;
9) Izin Operasionanl Klinik Bersalin;
10) Izin Operasional Klinik Umum;
11) Izin Operasioanal Klinik Rotgen;
12) Izin Operasional Klinik Fisioterapi;
13) Izin Operasional Klinik Komputer tomografhi scanner;
14) Izin Operasional Optik;
15) Izin Operasioanal Laboratorium Klinik;
16) Izin Operasional Klinik Kecantikan;
17) Izin Operasional Balai Kesejateraan Ibu dan Anak;