BUPATI SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang ... desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan

BUPATI SIDOARJOPROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJONOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang PemilihanKepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi JawaTimur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabayadan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik

2

2

Indonesia Negara Nomor 3881);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

3

3

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentangperaturan Pelaksnaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun2014 tantang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten SidoarjoTahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJOdan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

4

4

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah DaerahKabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatdalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yangmempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untukmenyelenggarakan rumah tangga desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan PemerintahDaerah.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakanfungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatanrakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yangbersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur danadil.

9. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihanKepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali ataubergelombang.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalahpanitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsurPerangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatandan tokoh masyarakat.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupatenadalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat

5

5

Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihanKepala Desa.

12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakatdesa setempat berdasarkan hasil penjaringan olehPanitia Pemilihan.

13. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnyadisebut calon Kepala Desa adalah bakal calon KepalaDesa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkanoleh Panitia Pemilihan.

14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yangmemperoleh dukungan suara terbanyak dalampemilihan Kepala Desa.

15. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada haripemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudahberumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahmenikah.

16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untukmenentukan sikap pilihannya.

17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan olehPanitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calonKepala Desa dari warga masyarakat desa yangbersangkutan.

18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakalcalon.

19. Penduduk desa setempat adalah penduduk yangterdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secarasah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidakterputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk,Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yangsah dari Pemerintah Desa.

20. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah prosespengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarahdesa yang disebabkan adanya kekosongan jabatanKepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisalebih dari 1 (satu) tahun

21. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkatoleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenangdan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktutertentu sampai terpilih atau ditetapkannya KepalaDesa difinitif.

6

6

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPSadalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan dataDaftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yangtelah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaranyaserta ditambah dengan pemilih baru.

23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yangdisusun berdasarkan usulan dari pemilih karenabersangkutan belum terdaftar dalam Daftar PemilihSementara.

24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPTadalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuanidentitas pemilih dan jumlah pemilih dalam PemilihanKepala Desa.

25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkatTPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutansuara.

26. Sistem pemilihan dengan Teknologi Informasi (electronicvoting) yang selanjutnya disebut e-voting adalah prosespemilihan Kepala Desa dengan menggunakan teknologiinformasi yang telah mendapat legalitas dari lembagayang berwenang sebagai perangkat untuk mengolahdan menyalurkan data menjadi informasi yang terkaitdengan pemilihan Kepala Desa dimaksud mulai daripendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasilpemilihan.

27. Tim Fasilitasi adalah tim teknis yang dibentuk denganKeputusan Bupati, beranggotakan instansi terkaitdilingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo yangmemfasilitasi penyiapan perangkat keras dan perangkatlunak, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi dalam prosespelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara sistemteknologi informasi.

28. Server adalah perangkat komputer yang berfungsisebagai penyimpan aplikasi dan database pemilih.

29. Database adalah data pemilih yang tersimpan dihardisk server.

30. Struk adalah tanda bukti berupa kertas yang berisicatatan nomor dan/ atau nama calon yang dipilih.

31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnyadisingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yangdilengkapi cip yang merupakan identitas resmi

7

7

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana.

BAB IITATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian KesatuUmum

Pasal 2

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asaslangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

(1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dilaksanakan secara serentak atau dapatbergelombang di seluruh wilayah Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan

Kepala Desa;b. kemampuan keuangan daerah; danc. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.(3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanpaling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam)tahun.

(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan intervalwaktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa secarabergelombang, Bupati berwenang untuk menetapkanpelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

8

8

(2) Apabila pelaksanaan pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkankekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati berwenanguntuk menunjuk penjabat Kepala Desa.

(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkunganPemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi dalambidang pemerintahan desa dan kepemimpinan.

(4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desapaling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggalpelantikan atau berakhir setelah dilantiknya KepalaDesa definitif.

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4)harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembinakepegawaian.

Pasal 5

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, Bupati berwenang menetapkantanggal pelaksanaan pemilihan.

Bagian keduaPenyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1UmumPasal 6

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari atas:a. Panitia Pemilihan Kepala Desa; danb. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Paragraf 2Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desaakan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

9

9

Pasal 8

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa palinglambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akanberakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khususdiagendakan untuk itu.

(4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dengan dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yangditunjuk dan elemen masyarakat.

(5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang PanitiaPemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupatimelalui Camat.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dantidak memihak.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa,lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakatDesa.

(3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dari unsurlembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakatdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmemenuhi syarat:a. penduduk/masyarakat yang memiliki kartu tanda

penduduk Desa yang bersangkutan;b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas

atau sederajat; danc. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal palingsedikit 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 27 (duapuluh tujuh) orang dengan memperhatikanketerwakilan perempuan.

10

10

(2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. ketua;b. wakil ketua ;c. sekretaris;d. bendahara; dane. anggota.

Pasal 11

Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat atau sekretariatPanitia Pemilihan Kepala Desa di kantor atau balai desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 mempunyai tugas:a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan semua tahapanpelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepadaBupati melalui camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan

tempat pemungutan suara;i. melaksanakan pemungutan suara;j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

mengumumkan hasil pemilihan;k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; danl. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan.

11

11

Pasal 13

(1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desaberhenti, maka keanggotaannya digantikan olehPerangkat Desa atau pengurus lembagakemasyarakatan atau tokoh masyarakat.

(2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaluimusyawarah BPD dan ditetapkan dengan KeputusanBPD.

(3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhentisebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.

(4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:a. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap;b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5

(lima) tahun;c. melanggar tugas dan kewajiban; ataud. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia PemilihanKepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1)disampaikan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) harisetelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 15

Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikanlaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (2), BPD membubarkan Panitia PemilihanKepala Desa dengan Keputusan BPD.

Paragraf 3Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Pasal 16

12

12

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PemilihanKepala, Bupati membentuk Panitia Pemilihan KepalaDesa Kabupaten.

(2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Panitia sebagaimanapada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian KetigaPendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 17

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalampemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagaipemilih tetap dalam DPT.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat:a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara

pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atauingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sebelum disahkannya DPS yangdibuktikan dengan kartu tanda penduduk atausurat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tandabukti pendaftaran.

(4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidaklagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(5) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa sertacalon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desatetap mempunyai hak untuk menggunakan hakpilihnya.

13

13

Pasal 18

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaanPemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerahterakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilihuntuk pemilihan.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia PemilihanKepala Desa sesuai data penduduk di Desa, ditambahdengan daftar pemilih tambahan untuk digunakansebagai bahan penyusunan DPS.

(3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui pemilih:a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan

hari dan tanggal pemungutan suara pemilihansudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapisudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;d. pindah domisili ke desa lain; ataue. belum terdaftar.

(4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusundan menetapkan DPS.

Pasal 19

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4),diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa padatempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakatdesa dengan bantuan perangkat desa, pengurus RukunTetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapattanggapan dari masyarakat.

14

14

(2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPSditetapkan.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukanusul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atauidentitas lainnya.

(4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud padaayat (3), pemilih dapat memberikan informasi yangmeliputi:a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh

belas) tahun;d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

ataue. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak

memenuhi syarat sebagai pemilih.(5) Berdasarkan usul perbaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan KepalaDesa mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkankepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RukunTetangga atau Rukun Warga.

(2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangkawaktu 3 (tiga) hari.

(3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftarsebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan olehPanitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempatyang mudah dijangkau oleh masyarakat desa denganbantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetanggaatau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapandari masyarakat.

15

15

(4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga)hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 21

(1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudahdiperbaiki, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KepalaDesa menjadi DPT.

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkandi tempat yang strategis untuk diketahui olehmasyarakat Desa.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.

Bagian KeempatPersyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22(1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:

a. Warga Negara Republik Indonesia;b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia dan Bhineka TunggalIka;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolahmenengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahundan paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun padasaat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di

Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran;

h. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkunganDesa;

i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

16

16

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai menjalani pidana penjara danmengumumkan secara jujur dan terbuka kepadapublik bahwa yang bersangkutan pernah dipidanaserta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai denganputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;

l. sehat jasmani dan rohani;m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama

3 (tiga) kali masa jabatan; dann. berkelakuan baik.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagiCalon Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertailaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada AkhirMasa Jabatan Kepala Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Bupati.

Pasal 23(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali

mengajukan permohonan cuti kepada Camat.(2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlakusejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainyapelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Sekertaris Desa melaksanakan tugas dankewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari Camat.

Pasal 24

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalampemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yangbersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desasampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calonterpilih.

17

17

(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yangditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalampemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulisdari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa,yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara darijabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpakehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadiKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa danpenghasilan lainnya yang sah.

(4) Dalam hal pegawai negeri sipil telah selesai masajabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkankembali sebagai pegawai negeri sipil.

(5) Tata cara pengaktifan kembali pegawai negeri sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihanKepala Desa, harus mengundurkan diri.

(2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian KelimaPencalonan

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukanpengumuman dan pendaftaran bakal calon dalamjangka waktu 9 (Sembilan) hari.

18

18

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2(dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktupendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratantetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktupendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desasampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir,Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawaiNegeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten

Pasal 28

(1) Setiap penduduk Desa yang memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai hakyang sama untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa.

(2) Penduduk Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonanKepala Desa secara secara tertulis kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitiankelengkapan persyaratan administratif, klarifikasi danpenetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desadalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitiandan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)secara demokratis dan transparan.

Pasal 30

19

19

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputipenelitian surat pencalonan beserta lampirannya,penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasipencalonan.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonanbeserta lampirannya kepada instansi yang berwenangmemberikan surat keterangan.

(3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratifdan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dandiumumkan kepada masyarakat.

(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepadaPanitia Pemilihan Kepala Desa mengenai hasilpenelitian kelengkapan persyaratan administratif danklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa.

Pasal 31

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhipersyaratan administratif ditetapkan sebagai CalonKepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (1).

(2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan palingbanyak 5 (lima) orang.

(3) Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaiCalon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri sebagaiCalon Kepala Desa.

Pasal 32

Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang memenuhi syaratlebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala DesaKabupaten melakukan seleksi tambahan denganmenggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga

20

20

pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratanlain.

Pasal 33

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai denganpenentuan nomor urut melalui undian secara terbukaoleh panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud padaayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkandisusun dalam daftar calon dan dituangkan dalamberita acara penetapan calon Kepala Desa.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masadan/atau papan pengumuman tentang nama calonyang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejaktanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)bersifat final dan mengikat.

Bagian KeenamKampanye

Pasal 34

(1) Calon Kepala Desa dapat melalukan kampanye untukmenyakinkan masyarakat desa sesuai dengan kondisisaosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangkawaktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan.

Pasal 35

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat(1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepaladesa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

21

21

keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktumasa jabatan kepala desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisiprogram yang akan dilaksanakan dalam rangkamewujudkan visi.

(4) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib,dan bersifat edukatif, disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 36

(1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengancara:a. pertemuan terbatas;b. pertemuan tatap muka dan dialog;c. Penyebaran bahan Kampanye kepada Umum;d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di

tempat lain yang di tentukan oleh panitia pemilihan;e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

kampanye dan ketentuan peraturanperundangundangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metodekampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam tata tertib pemilihan.

Pasal 37

(1) Pelaksana kampanye dilarang untuk:a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,calon dan/atau Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan ataumasyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepadaseseorang, sekelompok anggota masyarakat,

22

22

dan/atau Calon yang lain;g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga

Kampanye Calon;h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,

dan tempat pendidikan;i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau

atribut Calon lain selain dari gambar dan/atauatribut Calon yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materilainnya kepada peserta Kampanye;

k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalankaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

l. melakukan kampanye hitam;m. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang

telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;dan/atau

n. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang olehperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanyedilarang mengikutsertakan:a. Kepala Desa, dalam hal Kepala Desa tersebut bukan

merupakan calon;b. Perangkat Desa; dan/atauc. anggota BPD.

Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanyesebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenaisanksi:a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan Kampanye

melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinyapelanggaran atau di suatu wilayah yang dapatmengakibatkan gangguan terhadap keamanan yangberpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

(1) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

23

23

ayat (1) huruf j berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksipembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa dan dikenai sanksi pidanasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetujuhMasa Tenang

Pasal 40

(1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga)hari sebelum hari tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

(3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalammasa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikenakan sanksi.

(4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebihlanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian KedelapanPemungutan Suara

Paragraf 1Tempat Pemungutan Suara

Pasal 41

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.

24

24

(2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukanlokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasukoleh penyandang cacat.

(4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa.

(5) TPS berada di kantor/balai Desa atau ditempat lainyang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan suratpanggilan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) harisebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 43(1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia

Pemilihan Kepala Desa dapat menunjuk pembantupelaksana di setiap TPS.

(2) Pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berjumlah minimal 3 (tiga) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukanpembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 44

25

25

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suaramelalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan namacalon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desasetempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblossalah satu calon dalam surat suara.

(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepadasalah satu calon Kepala Desa.

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir tidak dapatdiwakilkan.

Pasal 45

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PanitiaPemilihan Kepala Desa melakukan:a. pembukaan kotak suara;b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dand. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan

peralatan.(2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desamemberikan penjelasan mengenai tata carapemungutan suara.

(3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh saksidari masing-masing calon, BPD, dan warga masyarakat.

(4) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yangditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan KepalaDesa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PanitiaPemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani olehsaksi dari calon Kepala Desa.

(5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud padaPasal 44 ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh

26

26

Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan urutankehadiran pemilih.

Pasal 46

(1) Pemberian surat suara dilakukan di TPS.(2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata

rusak, pemilih dapat meminta surat suara penggantikepada panitia, kemudian panitia memberikan suratsuara pengganti hanya satu kali.

(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikansuara, pemilih dapat meminta surat suara penggantikepada panitia, panitia memberikan surat suarapengganti hanya satu kali.

Pasal 47

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyaihalangan fisik lain pada saat memberikan suaranya diTPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desaatau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud padaayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desamenugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desauntuk memberikan bantuan.

(3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lainyang membantu pemilih sebagaimana dimaksud padaayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yangbersangkutan.

Pasal 48

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tandakhusus oleh Panitia.

Bagian KesembilanPenghitungan Suara

Pasal 49

27

27

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta kepadamasing-masing Calon Kepala Desa untuk menunjuksaksi.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapatdigantikan orang lain.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.

(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjaudan menyaksikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desasampai dinyatakan selesai.

(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (4), saksi harus membawa surat mandat dari calonKepala Desa dan menyerahkannya kepada KetuaPanitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua)tahap, yakni:a. tahap pertama di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala

Desa; danb. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa.(2) Tata cara pelaksanaan penghitungan surat suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tatatertib pemilihan.

Pasal 51

(1) Penghitungan surat suara tahap pertama di TPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf adilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakanselesai.

(2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desamenghitung:a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan

salinan DPT untuk TPS;b. jumlah pemilih dari TPS lain;

28

28

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dand. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 52

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabilasurat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia PemilihanKepala Desa dan:a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi

empat yang memuat satu calon;b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat

yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telahditentukan;

c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salahsatu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dannama calon; atau

d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 53

(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 52, dilakukan di TPS oleh Panitia PemilihanKepala Desa dan disaksikan oleh saksi calon, dan dapatdihadiri oleh BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandatdari calon yang bersangkutan dan menyerahkannyakepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acarahasil penghitungan suara yang ditandatangani olehketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggotapanitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinanBerita Acara hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi

29

29

calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar danmenempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikathasil penghitungan suara di tempat umum.

(5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampulkhusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalamkotak suara yang pada bagian luar ditempel label atausegel.

(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan beritaacara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alatkelengkapan administrasi pemungutan danpenghitungan suara kepada BPD setelah selesaipenghitungan suara.

Pasal 54

(1) Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapatdilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbuktiterdapat penyimpangan.

(2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang

kurang penerangan cahaya;c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa

tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suarasecara jelas;

d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luartempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suratsuara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

(3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan apabilaterjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasilpemungutan suara tidak dapat digunakan ataupenghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 55

30

30

Perlengkapan pemungutan suara wajib disimpan di kantorDesa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 56

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyakdari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon KepalaDesa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yangmemperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu),calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyakpada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suaraterbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desadengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkanberdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlahpemilih terbesar.

Bagian KesepuluhPenetapan Calon Terpilih

Pasal 57

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikanlaporan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepadaBPD.

(2) Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDmenyampaikan penetapan calon Kepala Desa terpilihkepada Bupati melalui Camat dengan tembusankepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) harisetelah menerima penetapan calon Kepala Desaterpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesebelas

31

31

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 58Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dengan KeputusanBupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dariBPD.

Pasal 59(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau

pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung tanggal penerbitan KeputusanBupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desabersangkutan atau di pusat pemerintahan dalamwilayah Daerah di hadapan komponen masyarakat.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapatdilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) karena alasan-alasan yang dapatdipertanggungjawabkan dapat ditunda danSekertaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desaselama masa penundaan tersebut.

(4) Dalam hal Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagaitersangka dalam tindak pidana narkotika danpsikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidanaterorisme dan/atau tindak pidana makar terhadapnegara sebelum hari pelantikan, maka Kepala Desaterpilih tersebut tidak dapat dilantik.

Pasal 60

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajibmengucapkan sumpah/janji.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

32

32

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwasaya akan memenuhi kewajiban saya selaku KepalaDesa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, danseadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalammengamalkan dan mempertahankan Pancasilasebagai dasar negara; dan bahwa saya akanmenegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segalaperaturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan NegaraKesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua BelasMasa Jabatan dan Pengisian Kekosongan Jabatan

Kepala Desa

Pasal 61(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatansecara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayahIndonesia.

(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatankepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

(5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelumhabis masa jabatannya atau diberhentikan, kepalaDesa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masajabatan.

33

33

Pasal 62

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara,Camat atas nama bupati menetapkan Sekretaris Desaatau pegawai negeri sipil lainnya di lingkunganPemerintah Kecamatan sebagai pelaksana harianKepala Desa.

(2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yangberhalangan tetap dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:a. dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang

berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karenadiberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negerisipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaipenjabat kepala Desa sampai terpilihnya KepalaDesa yang baru; atau

b. dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yangberhenti lebih dari 1 (satu) tahun karenadiberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negerisipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaipenjabat Kepala Desa sampai terpilihnya KepalaDesa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

(3) Pelaksana harian atau penjabat Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)melaksanakan tugas serta menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan yangmenjadi wewenang Kepala Desa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga BelasBiaya Pemilihan

Pasal 63

34

34

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danAPBDes.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diaturdengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat BelasPerselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 64

(1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon KepalaDesa dapat mengajukan Permohonan keberatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suarayang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 65

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64diajukan kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktupaling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil.

(3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasilpemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPDtentang Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 66

(1) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasilpemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim yangditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dariPanitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan PanitiaPemilihan Kepala Desa Kabupaten.

35

35

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepadaBupati.

Pasal 67

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Bupatimenetapkan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat final dan mengikat.

BAB IIIPEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 68

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatanKepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakanpemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

(2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaluiMusyawarah Desa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diselenggarakan khusus untuk pemilihan kepala Desaantarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam)bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(4) Musyawarah Desa sebagaimaan dimaksud pada ayat (2)diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsurmasyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) terdiri atas:a. tokoh adat;b. tokoh agama;c. tokoh masyarakat;d. tokoh pendidikan;e. perwakilan kelompok tani;f. perwakilan kelompok nelayan;

36

36

g. perwakilan kelompok perajin;h. perwakilan kelompok perempuan;i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan

anak; danj. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 69

Mekanisme Musyawarah Desa sebagaiamana dimaksuddalam Pasal 68 ayat (2) adalah sebagai berikut:a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan

kegiatan yang meliputi:1. pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa

antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desadiberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desaoleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desapaling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh PenjabatKepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitiapemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon KepalaDesa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15(lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasibakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu olehPanitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calondan paling banyak 3 (tiga) orang calon yangdimintakan pengesahan Musyawarah Desa untukditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalamMusyawarah Desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputikegiatan:

37

37

1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin olehKetua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannyadilakukan oleh Panitia Pemilihan;

2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipiliholeh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakatatau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan Calon kepala Desa oleh panitiapemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakatatau melalui pemungutan suara yang telah disepakatioleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa olehPanitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;

5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui

Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkanCalon Kepala Desa terpilih;

7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasilMusyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupatipaling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporandari panitia pemilihan;

8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahanpengangkatan calon kepala Desa terpilih palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporandari BPD; dan

9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusanpengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilihdengan urutan acara pelantikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVPEMILIHAN KEPALA DESA SECARA E-VOTING

Pasal 70

(1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara e-voting.(2) Ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat

pemungutan suara, pelaksanan pemungutan suara

38

38

dan penghitungan suara Kepala Desa secara e-votingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturam Bupati.

BAB VTINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 71

Dalam hal dilakukannya tindakan penyidikan terhadap KepalaDesa, Bupati mengkoordinasikannya dengan penyidik.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 72Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka PeraturanDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 TentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah KabupatenSidoarjo Tahun 2006 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 73Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harusditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak PeraturanDaerah ini diundangkan.

Pasal 74Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjopada tanggal 15 Oktober

2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

39

39

H. SAIFUL ILAH

pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 5 SERIDNOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWATIMUR : NOMOR 283-8/2015

40

40

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJONOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANGPEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengaturmengenai Desa atau nama lainya sebagai kesatuan masyarakat hukumyang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adatistiadat dan hak tradisonal yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan.Oleh karena itu, desa mempunyai otonomi asli yang meuncul daneksistensinya tidak disebabkan oleh adanyaa pelimpahan atau pemberiankewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namunbersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hakasli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisionaldesa yang bersangkutan. Otonomi desa dapat dikatakan sebagai otonomiyang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat desa tersebut. Denganadanya otonomi tersebut, maka desa memiliki pemerintahan desa yangdialankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yangtelah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa diseluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan olehpemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakanpimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian,maka segala urusan pemerintahan desa dibawah kendali kewenanganseorang Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsippenyelenggaraan pemerintahan desa ialah prinsip demokrasi dan prinsipmusyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dengan adanyapemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayahKabupaten/Kota dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut,menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di desa harus merupakankesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akanmampu meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam

41

41

memilih Kepala Desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai prosespembelajaran politik masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa secaralangsung tersebut juga bertujuan untuk mendidik masyarajat desa tidakmenjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat desa,sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi di tengah-tengahmasyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum daerahdalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pemilihankepala desa di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai amanat dan untukmelaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yangmemerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur tata carapenyelenggaraan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk memberikan

suaranya secara langsung dalam pemilihan Kepala Desasesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

Umum artinya Pemilihan Kepala Desa berlaku bagi semua wargadesa yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakansuku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan,pekerjaan, dan status sosial lainnya;

Bebas artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratansebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa, bebasmenentukan siapa pun yang akan dipilih untukmengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanandari siapa pun;

Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijaminkerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranyapada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh oranglain kepada siapa pun suaranya diberikan

42

42

Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harusbersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;Dan

Adil artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa,setiap pemilih dan peserta Pemilihan Kepala Desamendapat perlakuan yang sama, serta bebas darikecurangan pihak mana pun.

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”ialah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga)gelombang dalam setiap kurun waktu 6 (enam) tahun.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9

43

43

Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas.

44

44

Pasal 20Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gKetentuan ini dikhususkan bagi Calon Kepala Desa yangbukan merupakan penduduk asli Desa tersebut. Sedangkanyang dimaksud dengan penduduk asli Desa ialah pendudukyang lahir, tumbuh, dan memiliki akar kekeluargaan secaraturun temurun dari desa tersebut. Namun oleh karenakebutuhan ekonomi dan/atau pekerjaan, penduduktersebut bertempat tinggal di Desa lain.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf lCukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

45

45

Huruf nCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Surat pengajuan cuti merupakan tambahan persyaratanadministrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan dirikembali sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Ayat (1)

Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah merupakantambahan syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yang akanmencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 26Ayat (1)

Cukup jelas

46

46

Ayat (2)Surat pernyataan pengunduran diri merupakan tambahanpersyaratan administrasi bagi anggota BPD yang akanmencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 27Cukup jelas.

Pasal 28Cukup jelas.

Pasal 29Cukup jelas.

Pasal 30Cukup jelas.

Pasal 31Cukup jelas.

Pasal 32Persyaratan lainnya dalam hal calon lebih dari 5 (lima) orang harusdiatur dalam Peraturan Bupati. Namun, apabila persyaratantambahan berupa kriteria pengalaman bekerja di lembagapemerintahan dianggap cukup, maka tidak diperlukan persyaratanlainnya.Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengansurat keterangan dari pejabat atau instansi tempat calon pernahbekerja. Tingkat pendidikan tertinggi dibuktikan dengan ijazah atauketerangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33Cukup jelas.

Pasal 34

47

47

Cukup jelas.

Pasal 35Cukup jelas.

Pasal 36Cukup jelas.

Pasal 37Cukup jelas.

Pasal 38Cukup jelas.

Pasal 39Cukup jelas.

Pasal 40Cukup jelas.

Pasal 41Cukup jelas.

Pasal 42Cukup jelas.

Pasal 43Cukup jelas.

Pasal 44Cukup jelas.

Pasal 45Cukup jelas.

48

48

Pasal 46Cukup jelas.

Pasal 47Cukup jelas.

Pasal 48Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

49

49

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan wilayah tempat tinggal

jumlah pemilih terbesar” adalah didasarkan pada jumlah pemilih

dengan urutan sebagai berikut:

a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan

wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;

b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan

wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukum

Warga (RW);

c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka

penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan

Rukun Tetangga (RT);

Pasal 57Cukup jelas.

Pasal 58Cukup jelas.

Pasal 59Cukup jelas.

Pasal 60Cukup jelas.

50

50

Pasal 61Cukup jelas.

Pasal 62Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhalangan sementara misalnya KepalaDesa tersebut cuti atau ditahan oleh aparat penegak hukumkarena melakukan perbuatan pidana, namun belum diberhentikansementara dari jabatannya. Agar tidak mengganggupenyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Camat selaku pejabatatasan Kepala Desa berwenang menetapkan pelaksana hariansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Termasuk pengertian “wewenang Kepala Desa” dalam ketentuanini ialah wewenang untuk pencairan anggaran Desa. Ketentuan inibertujuan untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahanakibat berhalangnya Kepala Desa dalam melaksanakanjabatannya, baik berhalangan sementara maupun berhalangantetap.

Pasal 63Cukup jelas.

Pasal 64Cukup jelas.

Pasal 65Cukup jelas.

51

51

Pasal 66Cukup jelas.

Pasal 67Cukup jelas.

Pasal 68Cukup jelas.

Pasal 69Cukup jelas.

Pasal 70Cukup jelas.

Pasal 71Cukup jelas.

Pasal 72Cukup jelas.

Pasal 73Cukup jelas.

Pasal 74Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 60