55 § BUPATI CIREBON PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 954 / Kep. - , 126 ^ BKAD / 2017 Lampiran : 1 (satu ) d & ftar TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN , BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018 BUPATI CIREBON , Menimbang : a . bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dapat beijalan lancar , tepat waktu , tepat sasaran , efektif dan eflsien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 ; b. bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1 . Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 2 . Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
12
Embed
BUPATI CIREBON PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
55 §
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 954/Kep.- ,126^BKAD/2017Lampiran : 1 (satu) d&ftar
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARAPENERIMAAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN CIREBONTAHUN ANGGARAN 2018
BUPATI CIREBON,
Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dapatbeijalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, efektifdan eflsien sehingga dapat mencapai hasil yangoptimal maka dipandang perlu menunjukBendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan danPenetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten CirebonTahun Anggaran 2018;
b. bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkandengan Keputusan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah beberapakali diubah, terakhir denganUndang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahbeberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Anggaran PendapatanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017Nomor 6, Seri E.6);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :KESATU Menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaandan Penetapan Rekening pada Satuan Keija Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimanatercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 4ak~terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUadalah sebagai berikut :
Bendahara Pengeluaran :a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
UP/GU/TU dan SPP LS;b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran yang tidalc sesuai ketentuanperaturan;
e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yangdiberikan oleh PPTK;
f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yangdiberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidalcmemenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
Bendahara Penerimaan :a. Menerima penerimaan yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah;b. Menyimpan seluruh penerimaan;c. Menyetorkan seluruh uang yang diterimanya ke
rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) harikeija terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
d. Mendapatkan bulcti transaksi atas pendapatan yangditerima melalui bank;
e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkanseluruh penerimaan pendapatan.
f. Melakukan Rekonsiliasi dengan Badan Keuangan danAset Daerah
KETIGA Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerahBendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan wajibmenyelenggarakan penatausahaan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan dan PenetapanRekening pada Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD)di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten CirebonTahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksudpada diktum KESATU mulai berlaku efektif sejaktanggal 2 Januari 2018.
KELIMA
KEENAM
Dengan berlakunya keputusan ini, maka KeputusanBupati Cirebon Nomor : 954 / Kep. 274 -BKAD / 2017tanggal 31 Desember 2017 tentang Penunjukan pejabatPengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan KeijaPerangkat Daerah (SKPD) Kabupaten CirebonTahun Anggaran 2017 Dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
TEMBUSAN :1. Yth. Gubemur Jawa Barat;2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;4. Yth. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.