BUPATI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG …

BUPATI BUOLPROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR Sfl TAHUN 2017

TENTANGPEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR

BAGIAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Aparatur

khususnya Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk

mengembangkan diri dan Meningkatkan kemampuan serta

profesionalisme Aparatur Sipil Negara Berbasis kompetensi

melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas belajar Izin

belajar dan ikatan dinas utusan pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuanperundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur dan Sumber

Daya Manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintah

kabupaten Buol perlu dilakukanupaya dengan pendidikan

formal;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi Nomor 02

Tahun 2013 tentang PemberianTugas Belajar dan Izin Belajar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian

Tugas Belajar, Ijin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara dan

Ikatan Dinas Utusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

1

1 r \ «. 11

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 179, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 78, Tmbahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 3966);

3. Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 TAhun 1961 tentang Pemberian

Tugas Belajar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun

1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2278);

2

i t

1 *

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS

BELATAR, IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN BUOL

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal l

*

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah

yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

Daerah otonom.

3. Kepala Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Bupati.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Kabupaten.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan

peraturan perundang-undang.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susanan belajar

serta proses belajar agar peserta didik secara aktif.

Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

3

9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada

penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembanganya.

10. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk

memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.

11. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang memersiapkan

peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan pensyaratan keahlian khusus.

12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberkan oleh pejabat pembina kepegawaian

kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan

formsl keperguruan Tinggi Negeri sebagaimana ditetapkan pemerintah dan kepada

Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai yang

dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.

B.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah

kepada Aparatur Sipil Negara untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan

tinggi maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam Dinas dan tidak menggangu

tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Aparatur Sipil

Negara.

14. Ikatan Dinas utusan Pemerintah Daerah adalah kesempatan belajar yang diberikan

kepada putra/putri yang direkomendasikan oleh pemerintah Daerah mengikuti

pendidikan formal bersifat kedinasan dibawah naungan Lembaga Pemerintah yang

Anggaran Pendidikanya bersumber dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

15. Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Adalah bantuan dana yang diberikan kepada

Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan pada suatu

lembaga pendidikan perguruan Tinggi Baik di dalam maupun di luar Daerah atau

di luar Negeri yang di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

16.1ndeks Prestasi kumulatif yang selanjutnya di singkat IPK adalah hasil Akhir dari

kesatuan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah

mata kuliah.

17.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan

mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,

jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban

penyelenggaraan pendidikan.

4

BAB IITUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar, ijin Belajar dan Ikatan Dinas Utusan Pemerintah

Daerah adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual,

pengembangan wawasan dan profesoinalisme sehingga dapat menyelengarakan tugas

pemerintahan dengan optimal.

Pasal 3

Sasaran Tugas Belajar, Ijin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara dan Ikatan Dinas

Utusan Pemerinah Daerah adalah Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki

intelektual, wawasan kedepan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IIIJENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Jenis Pendidikan untuk Program Tugas Belajar, ijin Belajar bagi meliputi

Pendidikan Akademik Vokasi dan Profesi.

(2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Program Sarjana (SI)

b. Program pasca Sarjana (S2); dan

c. Program Doktoral (S3)

(3) Pendidikan Vokasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Program

Diploma (III) dan Program Diploma (IV).

(4) Pendidikan profesi yang dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan program

spesialis.

Pasal 5

(1) Pemilihan jenis Pendidikan dan Program Studi berdasarkan Analisa Prioritas

Kebutuhan Daerah.

(2) Analisa Prioritas kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan skala kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Buol.

5

BAB IVPERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 6

(1) Persyaratan umum bagi calon Peserta Tugas Belajar terdiri dari :

a. Berstatus Paling Kurang Aparatur Sipil Negara bukan Calon Aparatur Sipil

Negara;

b. Paling kurang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

c. Dinyatakan lulus tes yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang

disetuju;

d. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf c, sekurang-kurangnya

memiliki Akreditas B;

e. Pendidikan yang diikuti tidak bersifat program kelas jauh;

f. Disetujui/diijinkan oleh suami/istri bagi yang sudah berkeluarga;

g. Sehat Jasmani dan Rohani;

h. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya benilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir;

i. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tidak sedang

atau berat;

j. Tidak sedang dan/atau pemah dijatuhi hukuman pidana;

k. Tidak sedang dan/atau tersangkut pemeriksaan dari Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah;

l. Tidak pemah gagal dalam tugas belajar, disebapkan oleh kelalaian dan/atau

kesalahan yang bersangkutan;

m. Pendidikan yang diikuti berhubungan dengan latar belakang pendidikan

sebelumnya dan/atau berkaitan dengan tugas pokok tidak berhak untuk

menuntut penyesuaian Ijazah

n. Bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian gelar/Ijazah dan/atau jabatan ke

dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi;

o. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali

ke kas Daerah melalui Kepegawaian Daerah bagi peserta Tugas Belajar yang

mendapatkan Bantuan dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

p. Bagi ASN yang menduduki jabatan Struktural di bebaskan dari jabatanya;

6

q. Bagi ASN yang menduduki jabatan Fungsional di bebaskan sementara dari

jabatanya;

r. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah kerja dari Kabupaten

Buol, kewajiban kerja yang harus di jalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n)

atau dalam rumus (2 x n ) terhitung setelah menyelesaikan pendidikan;

s. Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika

memundurkan diri dan/atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi karena

kesalahan yang bersangkutan;

t. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan latar belakang dan/atau

berdasarkan formasi kebutuhan setelah selesai melaksanakan tugas belajar

dan/atau ijin belajar;

u. Bersedia tidak menuntut bantuan dari pemerintah Daerah; dan

y. Bersedia untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

Bupati ini.

(2) Pensyaratan umum sebagaimana dimaksud huruf 1, m dan n pada ayat (1), juga

diperlukan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menamatkan pendidikan dengan

status tugas belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

(1) Pensyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar, Pendidikan Diploma I,

Diploma II Diploma III, terdiri dari:

a. Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata 7,00;

b. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (Il/a) dan;

c. Usia maksimal 25 (Dua puluh Lima) Tahun terhitung pada saat perkuliahan

dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)

tahun;

(2) Pensyaratan bagi calon peserta Tugas Belajar Proram DIV dan/atau SI dari ijazah

SMA, terdiri dari:

a. Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata 7,00;

b. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (Il/b) dan telah 2 (dua) tahun berada dalam pangkat/golongan tersebut; dan

7

c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat perkuliahan

dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)

tahun;

(3) Pensyaratan bagi Calon Peserta Tugas Belajar program lanjutan DIV/S1 dari

ijazah Dill, terdiri dari:

a. Memiliki ijazah Dill dengan nilai rata-rata IPK minimal 3,00;

b. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 2

(dua) tahun berada dalam pangkat/golongan tersebut; dan

c. Usia maksimal 27 tahun terhitung pada saat perkuliahan dimulai.

(4) Pensyaratan Bagi Calon Peserta Tugas Belajar Program Strata 2 dan/atau Program

Spesialis terdiri dari:

a. Memiliki ijazah Sl/DIV dengan memiliki nilai rata-rata IPK sekurang-

kurangnya 3,00;

b. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/c);

c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan sebagaimana

dimaksud pada huruf b;

d. Telah menyelesaikan tugas belajar sebelumnya sekurang-kurangnya 4 (empat)

tahun terhitung pada saat melaksanakan tugas; dan

e. Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 42 (Empat Puluh Dua)

tahun;

(5) Pensyaratan bagi program pendidikan Doktoral (S3), terdiri dari:

a. Memiliki ijazah Strata 2 (S2) dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya

3,00;

b. Pangkat/Golongan minimal penata (III/c);

c. Telah menyelesaikan tugas belajar sebelumnya sekurang-kurangnya 4 (empat)

tahun terhitung pada saat melaksanakan tugas; dan

d. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 47 (Empat Puluh Tujuh) tahun;

8

Pasal 8

(1) Pensyaratan bagi Calon Peserta Tugas Belajar program profesi disesuaikan

dan/atau diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Pensyaratan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pendidikan spesialis untuk dokter umum/dokter gigi;

b. Pendidikan apoteker untuk farmasi;

c. Pendidikan ners untuk keperawatan; dan

d. Pendidikan advokasi/notaris untuk hokum.

Bagian Kedua Pensyaratan Izin Belajar

Pasal 9

(1) Pensyaratan umum bagi Calon Peserta Izin Belajar adalah :

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara bukan Calon Aparatur Sipil Negara;

b. Telah memilki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Setiap unsur kinerja sekurang-kurangnya bemilai baik;

e. Tidak sedang dalam proses dan/atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau

berat;

f. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman pidana;

g. Tidak sedang dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

h. Bersedia untuk tidak meninggalkan tugas kedinasan pada jam hari kerja;

i. Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar pendidikan sebelumnya atau

berhubungan dengan tugas dan fimgsi yang bersangkutan;

j. Mendapat rekomendasi dan/atau persetujuan dari kepala OPP/unit kerja;

k. Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai dengan selesai/tamat;

l. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah kerja dari Kabupaten

Buol, kewajiban kerja yang harus di jalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n)

atau dalam ramus (2 x n ) terhitung setelah menyelesaikan pendidikan;

m. Bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian gelar ijazah; dan

n. Bersedia untuk mengikuti segala ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

9

Pasal 10

(1) Pensyaratan khusus bagi Calon peserta tugas belajar pendidikan Diploma I,

Diploma II, Diploma III dari ijazah SMA;

a. Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;

b. Pangkat/Golongan minimal pengatur muda (Il/a);

c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)

tahun;

(2) Pendidikan Strata 1 dari Ijazah SLTA L:

a. Memiliki nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;

b. Pangkat/Golongan pengatur muda tinggat I (Il/b);

c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)

tahun;

(3) Pendidikan Strata 1 dari Ijazah Diploma III :

a. Memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50;

b. Pangkat/Golongan minimal pengatur (II/c);

c. Usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan

dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)

tahun;

(4) Pendidikan pasca sarjana strata 2 :

a. Memiliki nilai rata-rata IPK sekurang-sekurangnya 2,50;

b. Pangkat/Golongan minimal penata muda (Ill/a);

c. Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 42 (Empat Puluh Dua)

tahun;

(5) Pendidikan Doktoral Strata 3 :a. Memiliki Ijazah Strata 2 dengan nilai IPK rata-rata 2,50;

b. Pangkat/Golongan ruang minimal penata (III/c);

10

c. Usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di

perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 47 (Empat Puluh

Tujuh) tahun;

Pasal 11

Khusus aparatur Sipil Negara dari Jabatan fungsional guru/pamong belajar yang

mengajukan permohonan tugas dan/atau izin belajar batas usia maksimal 47 (empat

puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan program

strata 1, strata 2, strata 3.

BAB VPROSEDUR PENGURUSAN

Bagian KesatuProsedur Pengurusan Tugas Belajar

Pasal 12

(1) Kepala OPD/unit kerja mengusulkan Aparatur Sipil Negara Calon Peserta Tugas

Belajar;

(2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat secara tertulis dan di tunjukan

kepada pejabat pembina kepegawaian Daerah melalui badan kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Untuk melangkapi usulan yang dimaksud pada ayat (2), calon peserta

melampirkan:

a. Fotocopy legaliser keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara

bagi yang belum pema naik pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Fotocopy legaliser keputusan kenaikan pangkat terakhir;

c. Fotocopy legaliser ijazah pendidikan terakhir ;

d. Fotocopy legaliser transkip nilai pendidikan terakhir;

e. Surat persetujuan/rekomendasi dari kepala OPD yang menyetakan kualifikasi

pendidikan akademik yang diikuti sesuai dengan kebutuhan rencana prioritas

kebutuhan daerah;

f. Daftar analisis kebutuhan Aparatur Sipil Negara OPD per tahun berdasarkan

analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat Daerah;

11

(4) Melengkapi Surat Keterangan yang terdiri dari :

a. Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani di tandatangani oleh dokter;

b. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dari

inspektorat Daerah;

c. Izin mengikuti seleksi yang di tanda tangani oleh kepala OPD/unit kerja;

d. Telah lulus seleksi dari perguruan tinggi; dan

e. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi.

(5) Surat perjanjian yang menuangkan tentang kesanggupan :

a. Pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima apabila

memundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan di

karenakan kesalahan yang bersangkutan;

b. Berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar;

c. Tidak pindah kerja dari kabupaten Buol;

d. Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya

tidak di anggarkan dalam APBD; dan

e. Bersedia di tempatkan sesuai dengan formasi yang ada setelah menyelesikan

pendidikan.

(6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a sampai e di tanda tangani

oleh yang bersangkutan dengan menempelkan materai (6000).

Bagian KeduaProsedur Pengurusan Izin Belajar

Pasal 13

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja mengusulkan

Aparatur Sipil Negara calon peserta Tugas Belajar.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditunjukan

kepada pejabat pembina kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian

Daerah.

(3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta

melampirkan:

a. Fotocopy legaliser Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara

yang belum perna naik pangkat setingkat lebih tinggi.

b. Fotocopy legaliser keputusan kenaikan pangkat terakhir.

c. Fotocopy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat

terakhir dengan melampirkan transkip nilai.

d. Fotocopy legaliser SKP 1 (satu) Tahun terakhir.

e. Surat keputusan dari kepala Badan/Dinas/Kantor/Camat yang menyatakan

kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan

rencana strategis kebutuhan minimal Aparatur Sipil Negara pada suatu kerja

Perangkat Daerah atau unit Kerja.

f. Formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara terbaru dari satuan kerja Perangkat

Daerah atau Unit Kerja.

g. Surat pemyataan tidak pema gagal atau dibatalkan mengikuti Tugas Belajar

atau disebapkan Kelalaian serta kesalahan yang bersangkutan.

(4) Surat keterangan yang harus dilengkapi terdiri dari:

a. Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani di tandatangani oleh dokter;

b. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dari

inspektorat Daerah;

c. Izin mengikuti seleksi yang di tanda tangani oleh Kepala OPD/Unit kerja;

d. Telah lulus seleksi dari perguruan Tinggi; dan

e. Akreditas perguruan Tinggi dan Akreditas Program Studi.

(5) Surat perjanjian yang menuangkan tentang kesanggupan:

a. Pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima apabila

memundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan

dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;

b. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan izin belajar;

c. Tidak mengajukan pindah kerja dari Kabupaten Buol;

d. Besedia di tempatkan sesuai dengan formal yang ada setelah menyelesikan

pendidikan.

BAB VIPENETAPAN CALON PESERTA

Pasal 14

(1) Calon Peserta Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara wajib

mengikuti dan lulus seleksi system CAT yang di selenggarakan oleh Badan

kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Setelah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati

menetapkan peserta Tugas Belajar dan ijin Belajar yang ditanda tangani oleh

Bupati.

13

BAB VII

BAT AS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

(1) Batas waktu penyelesaian pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah

sebagai berikut:

a. Pendidikan Dill paling lama 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;

b. Pendidikan SI dari Ijazah Dill selama 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;

c. Pendidikan SI dari ijazah SLTA paling lama 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;

d. Pendidikan S2 paling lama 4 (empat) semester/2 (empat) tahun;

e. Pendidikan S3 selama 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;

(2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk

program pendidikan spesialis mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan bidang

ilmu atau proram yang berlaku.

Status Kepegawaian

Pasal 16

(1) Aparatur Sipil Negara yang mengikuti tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan

tugas kedinasan.

(2) Aparatur Sipil Negara mengikuti izin Belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan

dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB VIII

BANTU AN BIAYA PENYELESAIAN STUDI

Pasal 17

(l)Bantuan biaya penyelesaian studi yang diberikan kepada peserta Tugas Belajar,

menggunakan dana APBD Kabupaten Buol yang disesuaikan dengan kemampuan

keuangan Daerah.

14

(2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam mata

anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

(3) Pemberian biaya bantuan penyelesaian studi setelah menerima daftar kebutuhan

peserta Tugas Belajar, dan tidak mengikat.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 18

KEWAJIBAN

(1) Aparatur Sipil Negara yang mengikuti tugas Belajar dan izin Belajar wajib

melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada

pejabat pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan

Sumber Daya Manusia.

(2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan

dengan fotocopy transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

SANKSI

(1) Peserta tugas Belajar dan Izin Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan

sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1)

diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun

dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi peserta Tugas

Belajar.

(2) Apabila Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar tetap tidak dapat memenuhi

ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memundurkan

diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang

bersangkutan, dijatuhi sanksi:

a. Pencabutan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang bersangkutan;

b. Pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas

Daerah melalui Kepegawaian Daerah bagi peserta Tugas Belajar; dan

15

1 1

c. Diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.

(3) Apabila Peserta Izin Belajar tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan/atau terbukti meninggalkan pekerjaan atau tugas pada

jam dinas atau kantor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dijatukan sanksi :

a. Pencabutan Izin Belajar yang Bersangkutan;

b. Diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.

(4) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) mengacu pada peraturan perundang yang berlaku.

(5) Apabila peserta Tugas Belajar tidak sanggup mengembalikan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara tunai maka pimpinan unit

kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap

bulanya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang

bersangkutan.

(6) Pemyataan persediaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

huruf o.

Pasal 20

(1) Pejabat pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi

setiap Aparatur Sipil Negara yang mengikuti program Tugas Belajar dan Izin

Belajar.

(2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi

terhadap :

a. Nilai akademik setiap semester;

b. Proses pelaksanaan pendidikan; dan

c. Proses penyelesaian pendidikan.

I

16

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 21

(1) Aparatur Sipil Negara yang menyelesaikan pendidikan dengan predikat lulusan

terbaik diberikan penghargaan berupa prioritas penempatan minimal pada selon

yang sama dengan jabatan yang pernah diduduki sebelumnya dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(2) Jabatan yang dengan ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk ASN Tugas

Belajar dan izin belajar yang sudah menduduki jabatan fiingsional tehnis.

(3) Aparatur Sipil Negara Jabatan fungsional Tehnis yang menyelesaikan pendidikan

dengan predikat lulusan terbaik diberikan penghargaan berupa prioritas

penempatan kembali pada jabatan yang pernah diduduki sebelumnya dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(l)Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelumnya diangkat

sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dalam proses penyelesaian ijazah kenaikan

pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki

ijazah dengan ketentuan :

a. Diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat Daerah atau kepala unit kerja

yang bersangkutan;

b. Berstatus Aparatur Sipil Negara dan bukan berstatus Calon Aparatur Sipil

Negara;

c. Surat dari perguruan tinggi menyatakan bahwa yang bersangkutan telah

memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang

lengkap);

d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Aparatur Sipil

Negara;

BAB XI

KETENTUAN PERAL1HAN

Pasal 22

17

e. Pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana tersebut pada pasal 7;

f. Kenerja baik yang dibuktikan pada nilai SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;

g. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

h. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan

denga surat keterangan kepala satuan kerja perangkat Daerah atau kepala unit

kerja yang bersangkutan;

i. Pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitanya dengan latar

belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok Aparatur Sipil Negara yang

bersangkutan;

j. Ijazah yang diperolah dari perguruan Tinggi Negeri dan/atau perguruan Tinggi

Swasta yang telah Terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelengaraan

dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau

jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

berwenang menyelengarakan pendidikan;

(2)Bagi yang sedang menjalani perkuliahan diperguruan Tinggi pada saat diangkat

sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dapat diberikan surat keterangan sedang

melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan :

a. Diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat Daerah atau kepala unit kerja

yang bersangkutan;

b. Melampirkan surat keterangan dari perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatn perkuliahan pada saat yang

bersangkutan diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (dengan data yang

lengkap);

c. Pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untuk

menyesuaikan ijazah kedalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8;

d. Kinerja baik yang dapat dibuktikan dengan nilai SKP dalam 1 (satu) tahun

terakhir;

e. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

f. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan fungsional yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala

Unit Kerja yang bersangkutan;

g. Pendidikan/program studi harus ada keterkaitannya dengan latar belakang

pendidikan sebelumnya atau tugas pokok Aparatur Sipil Negara yang

bersangkutan;

* » r ,

h. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi

Swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan

dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau

jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

berwenang menyelenggarakan pendidikan;

i. Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan

dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara;

19

>*

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

BAB XII

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini

dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI

P E JA B A T P A R A F

B A G 1 A FJH U K u n i -

0

i

Diundangkan di Buol

Ditetapkan di Buol

Pada tanggal, a* fl£>1

20