BUPATI BUOL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi >Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia - 1 -
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BUOL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127
huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
>Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 1 -
4
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008
Nomor 03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 03 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten
Buol Tahun 2011 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buoi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya
disebut Bupati.
4. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang selanjutnya
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
Pemakaian kekayaan, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan
retribusi jasa usaha.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan pemakaian kekayaan daerah dihitung
berdasarkan:
a. lokasi;
b. fasilitas;
c. jangkawaktu;
d. peruntukkan; dan
e. jenis kekayaan daerah.
BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan
daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi pemakaian kekayaan
- 6 -
daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Tan ah:
1. Tambak
a) Ukuran 0 s.d 2 ha Rp. 2.000.000/6 Bulan
b) Ukuran 2,1 s.d 5 ha Rp. 3.000.000/6 Bulan
c) Ukuran diatas 5 ha Rp. 7.000.000/6 Bulan
2. Pelataran pelabuhan Rp. 25.000/hari
3. Sewa Tanah
- Toko, Warung,Kantin sejenisnya RP 25.000-
/M2/Tahun
Kantor,Gedung dan bangunan lainnya RP 25.000,-
/M2/Tahun
- Untuk Reklame RP 15.000,-/M2/Tahun
4. Pelataran terminal Rp. 150.000/hari
b. Gedung:
1. BPULeokI
2. BPU Kecamatan
3. Balai Pelatihan Momunu
4. Asrama Pelatihan Momunu
5. Perumahan Dinas
a. GolII
Rp. 1.500.000/hari
Rp. 150.000/hari
Rp. 750.000/pakai
Rp. 50.000/kamar
Rp. 150.000/tahun
Permanen Semi
Permanen
Darurat
Type
36
160.000/Bln 140.000/Bln 120.000/Bln
Type
45
180.000/Bln 160.000/Bln 140.000/Bln
Type
70
200.000/Bln 180.000/Bln 160.000/Bln
Type
100
220.000/Bln 200.000/Bln 180.000/Bln
Type
120
270.000/Bln 160.000/Bln 240.000/Bln
- 7 -
b. Gol . Ill
Permanen Semi
Permanen
Darurat
Type
36
140.000/Bln 120.000/Bln 100.000/Bln
Type
45
160.000/Bln 140.000/Bln 120.000/Bln
Type
70
200.000/Bln 140.000/Bln 120.000/Bln
Type
100
200.000/Bln 180.000/Bln 160.000/Bln
Type
120
250.000/Bln 220.000/Bln 200.000/Bln
6. Gudang
c. Kendaraan Roda 4:
1. Dump Truck
2. Ambulance
3. Bus
d. Alat Berat:
1. Eksavator
PC. 100
PC.200
2. Buldozer
3. Vibratory Ruler
4. Wheel Loader
e. Kapal Penangkap Ikan:
1. Ukuran s.d 5 GT
2. Ukuran 5 GT s.d 15 GT
3. Ukuran 15 GT keatas
f. Transportasi Laut:
g. Sarana Umum:
1. Billboard:
- Ukuran 5 x 10 m
- Ukuran 4 x 6 m
Rp. 500/m3/hari
Rp. 100.000/jam
Rp. 4.500/km
Rp. 175.000/hari
Rp. 350.000/jam
Rp. 400.000/Jam
Rp. 400.000/jam
Rp. 350.000/jam
Rp. 250.000/jam
Rp. 400.000/bulan
Rp. 700.000/bulan
Rp. 1.000.000/bulan
Rp. 120.000/hari
Rp. 46.000.000/tahun
Rp. 30.000.000/tahun
- 8 -
Rp. 250.000/blok/3 Hari
Rp.250.000/Blok /3 Hari
Rp.300.000/3 hari
Lgan
Rp. 250.000/blok/3 Hari
Rp.300.000/Blok /3 Hari
Rp.350.000/Blok/3 hari
Rp. 250.000/pakai/3 hari
h. Tenda Rangka Besi
- Bentuk Biasa
Ukuran 3X6
Ukuran 3X7
Ukuran 3X9
- Bentuk Terowongan
Ukuran 3X6
Ukuran 3X7
Ukuran 3X9
i. Alat Hiburan/Kesenian
1. Drumband
2. Elektone
3. Rebana set
4. Kulintang set
5. Gambus set
6. Pakaian Adat Buol
j. Alat Studio:
1. Camera Video
2. Camera Foto
3. Infocus
Rp. 750.000/pakai/3 hari
Rp. 100.000/pakai/3 hari
Rp. 150.000/pakai/3 hari
Rp. 100.000/pakai/3 hari
Rp. 1.050.000/pakai/3 hari
Rp. 150.000/hari
Rp. 50.000/hari
Rp. 100.000/hari
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 11
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 9 -
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan,
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
Pasal 12
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di
tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang
ditentukan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi
daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu )
Hari Kerja
Bagian KetigaTata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran
Pasal 13
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.
- 10 -
BAB VIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 15
(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan