1 BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah SALINAN
27
Embed
BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA …jdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Perbup-No.-43-Tahun... · Kedudukan, Susunan Organisasi, ... Bagan Struktur Organisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bulungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
SALINAN
2
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1237);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di
Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kbaupaten
Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BULUNGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA
Kabupaten Bulungan.
3
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bulungan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bulungan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas
adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(8) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdiri dari :
a. Dinas;
b. Sekretariat membawahi:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), membawahi:
1. Seksi PUG Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga; dan
2. Seksi PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum.
d. Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh
Kembang Anak, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Seksi Tumbuh Kembang Anak.
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan,
membawahi:
1. Seksi Advokasi, Penggerakkan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
membawahi:
1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau
h. UPT Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Pasal 4
(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
5
daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga
berencana;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender,
perlindungan perempuan, perlindungan anak serta tumbuh
kembang anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakkan, serta keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan
pengendalian di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan
perempuan, perlindungan anak serta tumbuh kembang anak,
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan, serta
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan,
perlindungan anak serta tumbuh kembang anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakkan, serta keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas
penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas
Lapangan KB dan Kader KB;
g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
h. pelaksanaan pemeberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan
kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;
i. pelaksaanaan administrasi Dinas;
j. pembinaan pelaksanaan tugas UPT Dinas;
k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
6
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
f. penataan organisasi dan tata laksana;
g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran,
pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
7
c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. menyiapakan bahan penyusunan laporan;
e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi
anggaran;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
i. melakukan penyusunan laporan kinerja lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan;
n. melakukan penyusunan laporan keuangan;
o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan
dan Keuangan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 7
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan
protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum
dan Kepegawaian;
b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;
8
d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
g. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi;
h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang;
l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Pengarusutamaan Gender
Pasal 8
(1) Bidang Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun dan merumuskan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, serta melaksanakan koordinasi,
fasilitasi, pengendalian dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pengarustamaan gender dan
pemeberdayaan perempuan meliputi PUG bidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan kualitas keluarga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;
9
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;
l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;
n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
10
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;
p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan hak anak;
q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9
(1) Seksi PUG Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pengarustamaan
gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga, menginventarisasi,
memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaksanakan pelaporan
pengarustamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
PUG Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga mempunyai uraian
tugas:
a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan
kualitas keluarga;
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi dan kualitas keluarga;
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi dan kualitas keluarga;
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi dan kualitas keluarga;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
11
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi dan
kualitas keluarga;
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi
dan kualitas keluarga;
k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi dan
kualitas keluarga;
n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang
ekonomi;
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di
bidang ekonomi; dan
p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan
Gender dan Hak anak;
q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi dan kualitas keluarga; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10
(1) Seksi PUG Bidang Politik, Sosial, dan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi, fasilitasi dan mediasi pengarustamaan gender bidang politik,
sosial, dan hukum, menginventarisasi, memantau, menganalisis,
mengevaluasi, dan melaksanakan pelaporan pengarustamaan gender
bidang politik, sosial, dan hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
PUG Bidang Politik, Sosial, dan Hukum mempunyai uraian tugas:
12
a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, politik dan hukum;
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, politik dan hukum;
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, politik dan hukum;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan
hukum;
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang sosial, politik dan hukum;
j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial,
politik dan hukum;
k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan
hukum;
n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial,
politik dan hukum;
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
13
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Tumbuh
Kembang Anak
Pasal 11
(1) Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Tumbuh
Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis di bidang perlindungan perempuan,
perlindungan anak dan tumbuh kembang anak, serta melaksanakan