BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Srengat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
20
Embed
BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN TENTANG ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah
Srengat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Srengat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah
Srengat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 56 );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SRENGAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat
Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani
urusan pemerintah di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Srengat.
4
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari
dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan.
9. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat eselon
III a atau jabatan administrator.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan
Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang
kesehatan.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan RSUD
Srengat yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan visi
misi Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kedudukan;
b. susunan organisasi;
c. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
d. unit-unit non struktural;
e. tata kerja; dan
f. pelaporan;
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 5
(1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi
bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
5
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
d. Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik;
1. Seksi Pelayanan Klinik; dan
2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik.
e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
1. Seksi Pelaporan dan Evaluasi; dan
2. Seksi Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
f. Unit-Unit Non Struktural;
1. Dewan Pengawas;
2. Satuan Pengawas Internal; dan
3. Komite.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 7
RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.
6
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan medis;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d. pengelolaan perencanaan dan pengembangan RSUD;
e. pengelolaan administrasi dan keuangan;
f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal RSUD
yang wajib dilaksanakan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan
kesehatan;
h. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
lingkup bidang tugas pelayanan kesehatan.
Bagian Kedua
Direktur
Pasal 9
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program
dan kegiatan rumah sakit untuk mencapai tujuan rumah sakit sesuai
dengan visi misi Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Direktur mempunyai fungsi:
a. penanggungjawab umum kegiatan operasional dan keuangan;
b. penyusunan rencana pengembangan dan rencana strategis RSUD;
c. pembuatan kebijakan terkait kegiatan RSUD;
d. penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan,
pengevaluasian dan pelaporan rencana kegiatan dan anggaran RSUD;
e. pengelolaan aset yang dimiliki oleh RSUD; dan
f. pengembangan jejaring dan kerja sama dengan pihak eksternal guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan RSUD.
7
Bagian Ketiga
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Pasal 11
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
mempunyai tugas membantu Direktur dalam perencanaan,