BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa serta mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika, sehingga perlu diganti/dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
133
Embed
BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN DENGAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemerintahan Desa serta
mewujudkan tertib administrasi dan kepastian
hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan,
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan,
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa
sudah tidak sesuai dengan dinamika, sehingga
perlu diganti/dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5679);
3
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
4
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017
Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 25);
5
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor
10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 44/D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 6/D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.
6
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
7
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan
kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang
selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu adalah
Pilkades yang dilaksanakan dalam hal kepala Desa
yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa
masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dengan
Musyawarah Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Pelaksana Tugas Kepala Desa yang selanjutnya
disebut Plt. Kepala Desa adalah Sekretaris Desa
atau Perangkat Desa lainnya yang mendapat
perintah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
Kepala Desa selama Kepala Desa menjalani cuti.
8
17. Dukungan Elemen Satuan Kinerja yang selanjutnya
disingkat DESK adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung
pelaksanaan Pilkades.
18. Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan adalah
tim yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan
dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah
Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pilkades.
20. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya
disebut Pantarlih adalah petugas yang membantu
tugas ketua seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih,
penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan
bakal calon kepala desa ditetapkan oleh Kepala
Desa berdasarkan usulan Panitia Pemilihan.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok
masyarakat yang membantu tugas ketua seksi
tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa,
pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan
suara ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan
usulan Panitia Pemilihan.
22. Panitia Pilkades Antar Waktu adalah panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pilkades Antar Waktu.
23. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang
telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Kepala
Desa kepada Panitia Pemilihan.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa
yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak
dipilih menjadi Kepala Desa.
9
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala
Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah dalam pelaksanaan Pilkades dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon
Kepala Desa Terpilih yang akan ditetapkan dan
dilantik sebagai Kepala Desa.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan
dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya
disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun
berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan
umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan
Pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih
yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih
karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam
DPS sebelum ditetapkannya daftar Pemilih tetap.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pilkades.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para
Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
10
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.
36. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan
lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
37. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD adalah wadah partisipasi
masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut
serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat Desa.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan
merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus rukun tetangga atau
perwakilan warga di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau kelurahan.
39. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka
pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan
pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Desa atau kelurahan.
40. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok
masyarakat Desa yang masing-masing kelompok
memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan
satu sama lain sebagai anggota kelompok.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum.
11
42. Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di pengadilan.
44. Terpidana adalah seorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
45. Hari adalah hari kerja.
BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Pilkades dilakukan secara serentak 1 (satu) kali
atau dapat bergelombang.
(2) Pilkades 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di
seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
Pasal 3
(1) Pilkades secara bergelombang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten
yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat
Kepala Desa.
(2) Pilkades secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak
3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
12
(3) Penetapan waktu Pilkades secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
Pengelompokan nama Desa yang mengikuti Pilkades
secara serentak dalam suatu interval waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 5
Jadwal tahapan dalam pelaksanaan Pilkades dan jadwal
pelaksanaan Pilkades secara bergelombang dan/atau
secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Anggaran Biaya Pilkades
Pasal 6
(1) Pilkades dibiayai oleh APBD dan APBDesa.
(2) Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa
dibebankan pada APBDesa.
Pasal 7
Pengelolaan Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikelola
oleh satuan kerja :
a. yang membidangi Pemerintahan Desa;
b. yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
c. kecamatan
Pasal 8
Biaya yang dikelola oleh satuan kerja yang membidangi
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a dipergunakan untuk membiayai :
a. biaya operasional DESK Pilkades;
b. biaya pelantikan Kepala Desa; dan
c. honor anggota DESK Pilkades.
13
Pasal 9
Biaya yang dikelola oleh satuan kerja yang membidangi
keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dipergunakan untuk membiayai :
a. honor petugas keamanan dari aparat Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. biaya makanan dan minuman petugas keamanan
dari aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi
Pamong Praja; dan
c. biaya gelar pasukan kesiapan pengamanan Pilkades.
Pasal 10
Biaya yang dikelola oleh satuan kerja kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
dipergunakan untuk membiayai :
a. honorarium Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan;
b. honorarium Panitia Pemilihan;
c. honorarium Pantarlih;
d. honorarium KPPS;
e. biaya makan dan minum rapat;
f. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
g. biaya pendistribusian logistik Pilkades;
h. pengadaan surat suara;
i. pengadaan surat undangan;
j. pengadaan kotak suara;
k. pengadaan bilik suara;
l. pengadaan alat coblos;
m. pengadaan bantalan;
n. pengadaan tinta; dan
o. pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung
Pilkades;
14
Pasal 11
Biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dipergunakan untuk membiayai :
a. honorarium petugas keamanan di TPS.
b. biaya pembuatan TPS;
c. biaya sewa sound system;
d. biaya sewa meja dan kursi;
e. biaya makanan dan minuman rapat;
f. biaya alat tulis kantor dan penggandaan; dan
g. pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung
Pilkades;
Bagian Ketiga
Logistik
Pasal 12
(1) Pengadaan jumlah surat undangan disesuaikan
dengan rekapitulasi DPT ditambah 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah Pemilih.
(2) Pengadaan jumlah surat suara disesuaikan dengan
rekapitulasi DPT ditambah 2,5% (dua koma lima
persen) dari jumlah Pemilih.
(3) Pengadaan jumlah kotak suara, bagi Desa yang TPS
nya lebih dari 1 (satu) TPS disesuaikan dengan
jumlah TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen)
dari jumlah TPS.
(4) Pengadaan jumlah kotak suara, bagi Desa yang
hanya terdiri dari 1 (satu) TPS disesuaikan dengan
jumlah Dusun atau RW ditambah 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah Dusun atau RW.
(5) Pengadaan bilik suara serta alat coblos dan
bantalannya paling banyak 6 (enam) kali jumlah
kotak suara.
(6) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara, surat
undangan, kotak suara dan bilik suara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
15
(7) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara, surat
undangan, kotak suara dan bilik suara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Keempat
DESK Pilkades dan Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan
Paragraf 1
DESK Pilkades
Pasal 13
(1) Bupati membentuk DESK Pilkades yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan DESK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. pengarah;
b. penanggungjawab;
c. koordinator;
d. ketua;
e. wakil ketua;
f. sekretaris; dan
g. anggota.
(3) DESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
keanggotaan dijabat oleh :
a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
b. Sekretaris Daerah;
c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah;
e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Inspektur Kabupaten;
i. Kepala Dinas Perhubungan;
16
j. Kepala Bagian Pemerintahan;
k. Kepala Bagian Hukum;
l. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
m. Kabag Humas dan Protokol; dan
n. Forum Pimpinan di Kecamatan
(4) DESK Pilkades mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat Kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
Pilkades terhadap Panitia Pemilihan;
c. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara
dan bilik suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara, bilik suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara, kotak suara, bilik
suara dan perlengkapan pemilihan lainnya
kepada Panitia Pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
Pilkades tingkat Kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan
Pilkades dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada Bupati;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 14
(1) Tugas DESK Pilkades sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e
pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Tim
Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan.
(2) Tugas DESK Pilkades yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.
17
Paragraf 2
Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan
Pasal 15
(1) Camat membentuk Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Camat.
(2) Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan terdiri
dari unsur staf kecamatan dengan susunan
keanggotaan terdiri atas :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap sebagai
anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.
(3) Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan
mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat kecamatan disesuaikan
dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh
Bupati;
b. mengiventarisir jumlah surat suara, kotak suara
dan bilik suara;
c. memfasilitasi proses pengadaan surat suara,
kotak suara, bilik suara serta perlengkapan
Pilkades lainnya;
d. menyampaikan surat suara, kotak suara, bilik
suara dan perlengkapan pemilihan lainnya
kepada Panitia Pemilihan;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
Pilkades tingkat kecamatan;
f. melakukan pengawasan penyelenggaraan
Pilkades dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada DESK Pilkades;
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh DESK Pilkades.
18
Bagian Kelima
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 16
Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.
Bagian Keenam
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Panitia Pilkades Tingkat Desa
Pasal 17
Tahapan persiapan Pilkades di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas kegiatan :
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang
akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan dan disampaikan
secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat.
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada
Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan.
Pasal 18
(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan
tokoh masyarakat ditetapkan dengan keputusan
BPD.
19
(2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
dan
d. 4 (empat) orang ketua seksi merangkap anggota
yaitu :
1. ketua seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih,
penetapan pemilih, penjaringan dan
penyaringan bakal calon kepala desa ;
2. ketua seksi logistik dan tatacara kampanye;
3. ketua seksi tatacara pelaksanaan pemilihan
kepala desa, pemungutan suara, dan
rekapitulasi penghitungan suara; dan
4. ketua seksi perencanaan, pengawasan,
evaluasi dan pelaporan.
Pasal 19
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades
kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal
Calon Kepala Desa;
e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah
memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil Pilkades;
k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
20
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pilkades.
Pasal 20
(1) Panitia Pemilihan menyusun rencana kebutuhan
barang dan biaya Pilkades yang bersumber dari
APBD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat
paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya Panitia Pemilihan untuk memperoleh
persetujuan Bupati.
(2) Bupati menyetujui rencana biaya pemilihan dalam
(2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis.
(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 90
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
66
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi
Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada
Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
(4) Laporan Ketua BPD kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang
terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
(5) Atas laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses
selanjutnya.
67
Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 91
Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati
karena :
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di Pengadilan; dan
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.
Pasal 92
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 disahkan pemberhentiannya
oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Bagian Keempat
Pengesahan Pemberhentian
Pasal 93
Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
68
Pasal 94
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 setelah
melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling
lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan
Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati
merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala
Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa
sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir
masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama
baik Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 95
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 96
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti
tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
terpilihnya Kepala Desa yang baru.
69
Bagian Kelima
Penjabat Kepala Desa
Pasal 97
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf
b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati
mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai
Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala
Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
(2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.
Pasal 98
(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan
pelaksanaan Pilkades, Kepala Desa yang habis masa
jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah PNS dari Pemerintah Daerah.
Pasal 99
(1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal
97 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang
kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
Kepala Desa.
Pasal 100
(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti
sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi
induknya.
70
(2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah
mencapai batas usia pensiun sebagai PNS
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
memperoleh hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
(1) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap
melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya
Kepala Desa definitif.
(2) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas
sampai dengan berakhir masa jabatannya.
Pasal 102
Seluruh Tahapan Pilkades yang telah dan sedang
berlangsung sampai diterbitkan Peraturan Bupati ini
tetap dinyatakan sah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan
Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tatacara
Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 35/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blitar Blitar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan
Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32/E)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
71
Pasal 104
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Oktober 2019
BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 50/E
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2019
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
I. UMUM
Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan
Desa khususnya yang mengatur tentang tata cara pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Adapun hal-hal yang diatur lebih rinci berkaitan dalam Peraturan
Bupati ini adalah tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak,
pemilihan kepala desa antar waktu, pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Tahapan yang dilaksanakan tetap menyesuaikan tahapan yang telah ditetapkan, namun bila ada keadaan tertentu sehingga mengakibatkan tahapan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, maka tahapan tersebut tetap sah sepanjang tahapan selanjutnya tidak terlampaui.
2
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9
Yang dimaksud adalah keamanan dan ketertiban wilayah daerah pada hari H-1, Hari H dan Hari H+1 pelaksanaan Pilkades serentak.
Pasal 10
Cukup jelas. Pasal 11
Huruf a Adalah petugas keamanan di lingkungan TPS yang terdiri dari anggota Linmas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas. Huruf g
Cukup jelas. Huruf h
Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Dilaksanakan oleh satuan kerja kecamatan, karena Camat sebagai unsur anggota dalam DESK Pilkades.
Huruf e Dilaksanakan oleh satuan kerja kecamatan, karena Camat sebagai unsur anggota dalam DESK Pilkades.
3
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas. Pasal 15
Cukup jelas. Pasal 16
Cukup jelas. Pasal 17
Cukup jelas. Pasal 18
Ayat (1) Unsur pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
Ayat (2) Kepemimpinan dalam Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
Pasal 19
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Panitia Pilkades menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye di dalam suatu bentuk pedoman tata cara (bukan suatu peraturan atau keputusan) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan berita acara penyusunan musyawarah Panitia Pemilihan.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas. Pasal 21
Cukup jelas. Pasal 22
Cukup jelas.
4
Pasal 23 Ayat (1)
Huruf a Ketua seksi tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara menyusun tata tertib pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam suatu bentuk pedoman tata cara (bukan suatu peraturan atau keputusan) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan berita acara penyusunan musyawarah Panitia Pemilihan.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Ayat (2) a) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS, maka jumlah KPPS
adalah sama dengan jumlah TPS yang dibutuhkan; b) Apabila jumlah TPS hanya 1 (satu) TPS pada Desa dengan
jumlah Dusun lebih dari 1 (satu) Dusun maka jumlah KPPS adalah sama dengan jumlah Dusun; dan
c) Apabila jumlah TPS hanya 1 (satu) TPS pada Desa dengan jumlah Dusun hanya 1 (satu) Dusun, maka jumlah KPPS adalah sama dengan jumlah RW.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas. Pasal 25
Cukup jelas. Pasal 26
Cukup jelas. Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a
Bagi Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat tahapan pemungutan suara walaupun belum mempunyai kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk tetap memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang akan ditetapkan dalam DPT.
5
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Penjelasan mengenai persyaratan Pemilih “berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.”, maka warga Desa yang memiliki bukti kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum jadwal DPS ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati tentang penetapan tahapan pilkades serentak.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas. Pasal 30
Cukup jelas. Pasal 31
Cukup jelas. Pasal 32
Cukup jelas. Pasal 33
Cukup jelas. Pasal 34
Cukup jelas. Pasal 35
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g
Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri.
Huruf h 1) Bakal Calon Kepala Desa dapat membuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resor atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan
untuk tindak pidana khusus.
6
2) Terkait pengertian “pelaku kejahatan berulang-ulang” tersebut
mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang mengatur tentang pengertian dari pelaku kejahatan
berulang, sebagaimana diatur dalam pasal 486, 487, 488 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :
a. pelakunya adalah orang yang sama;
b. kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan
kejahatan yang terdahulu;
c. antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang
diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa
pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
dan
d. pengulangan kejahatan yang dilakukan dalam tenggang
waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
Huruf i Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l
Cukup jelas. Huruf m
Cukup jelas. Pasal 36
Cukup jelas Pasal 37
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d
Cukup jelas Huruf e
Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k
Surat keterangan berbadan sehat adalah surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter instansi pemerintah di bidang kesehatan dan memiliki kewenangan dalam memberikan keterangan sehat pada rumah sakit umum daerah.
Huruf l Cukup jelas
7
Huruf m Cukup jelas
Huruf n Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas Pasal 39
Cukup jelas Pasal 40
Cukup jelas. Pasal 41
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Selama menjalani cuti, tugas Perangkat Desa yang sedang menjalani cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Setelah selesai menjalani cuti atau ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, Perangkat Desa melaporkan diri kepada Kepala Desa dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa kembali.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas. Pasal 43
Ayat (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, yaitu Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : a) surat pengantar dari kepala organisasi perangkat daerah
kepada Bupati; b) surat permohonan izin mencalonkan Kepala Desa kepada
Bupati; c) surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku,
terhadap hak-hak kepegawaian semasa menjadi Kepala Desa terpilih;
d) surat rekomendasi untuk mencalonkan Kepala Desa dari kepala opd;
e) surat keterangan tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
f) fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang : 1) keputusan Bupati tentang Pengangkatan calon PNS; 2) keputusan Bupati tentang Pengangkatan PNS; 3) keputusan Bupati tentang Pengangkatan pangkat dan
berkala terakhir; 4) petikan nomor induk pegawai baru; 5) sasaran kerja pegawai tahun terakhir; 6) keputusan Bupati tentang Pengangkatan jabatan
terakhir.
8
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas. Pasal 45
Cukup jelas. Pasal 46
Cukup jelas. Pasal 47
Cukup jelas Pasal 48
Cukup jelas. Pasal 49
Cukup jelas. Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Pernah mengikuti pendidikan dan latihan dibuktikan dengan piagam, sertifikat atau surat keterangan dari instansi dan/atau panitia penyelenggara.
Pasal 51
Cukup jelas. Pasal 52
Cukup jelas. Pasal 53
Cukup jelas. Pasal 54
Cukup jelas. Pasal 55
Cukup jelas. Pasal 56
Cukup jelas. Pasal 57
Cukup jelas.
9
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas. Pasal 60
Cukup jelas. Pasal 61
Cukup jelas. Pasal 62
Cukup jelas. Pasal 63
Cukup jelas. Pasal 64
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Calon Kepala Desa menjadi tidak memenuhi syarat disebabkan karena meninggal dunia atau ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 65
Cukup jelas. Pasal 66
Cukup jelas. Pasal 67
Cukup jelas. Pasal 68
Cukup jelas. Pasal 69
Cukup jelas. Pasal 70
Cukup jelas. Pasal 71
Cukup jelas. Pasal 72
Cukup jelas. Pasal 73
Cukup jelas.
10
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas. Pasal 76
Cukup jelas. Pasal 77
Cukup jelas. Pasal 78
Cukup jelas. Pasal 79
Cukup jelas. Pasal 80
Cukup jelas. Pasal 81
Cukup jelas. Pasal 82
Cukup jelas. Pasal 83
Cukup jelas. Pasal 84
Cukup jelas. Pasal 85
Cukup jelas. Pasal 86
Cukup jelas. Pasal 87
Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90
Cukup jelas. Pasal 91
Cukup jelas. Pasal 92
Cukup jelas.
11
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas. Pasal 95
Cukup jelas. Pasal 96
Cukup jelas. Pasal 97
Cukup jelas. Pasal 96
Cukup jelas. Pasal 97
Cukup jelas. Pasal 98
Cukup jelas. Pasal 99
Cukup jelas. Pasal 100
Cukup jelas. Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102 Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas .
Pasal 104 Cukup jelas.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR
Nomor 50 TAHUN 2019
Tanggal 7 Oktober 2019
CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA
1. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
A. Pemberitahuan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……….. KECAMATAN………….. KABUPATEN BLITAR
Jalan…………………No……..………………
…………., …………..
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr. Kepala Desa ……
Lampiran : di
Perihal : PEMBERITAHUAN AKHIR MASA ___________________
JABATAN KEPALA DESA
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Blitar
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa memberitahukan akhir masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.
Sehubungan hal tersebut bersama ini diberitahukan bahwa
masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa…………….
Kecamatan…………. akan berakhir pada tanggal…………….,
untuk itu dimohon kepada Saudara agar segera membuat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa.
Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas
kerja samanya.
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA…………..
K E T U A
____________________
Tembusan :
Yth. Sdr. Camat……………………….
2
B. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA………..
KECAMATAN………….. KABUPATEN BLITAR
Jalan…………………No……..
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …………..
KECAMATAN …… KABUPATEN BLITAR
NOMOR …….. TAHUN…….
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……….
KECAMATAN……… KABUPATEN BLITAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…
KECAMATAN…. KABUPATEN BLITAR
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata
cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan
Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa……….. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa……. Kecamatan…… Kabupaten Blitar;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
3
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Memperhatikan : 1. Surat Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor : ......
tanggal..... Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa ................;
2. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan........ tanggal........ tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa........ Kecamatan.......
Kabupaten Blitar;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa……… Tahun…….. dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
4
KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades
kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon Kepala Desa;
e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah
memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil Pilkades;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pilkades.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan
Desa.
KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala
Desa diberikan honorarium selama ….. bulan terhitung
sejak ditetapkan Jadwal Pilkades Serentak oleh Bupati
sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
KEENAM : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
ini.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :…………………. Pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA….. KETUA,
______________________
5
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bapak Bupati Blitar;
2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar;
3. Sdr. Camat…………… Kabupaten Blitar;
4. Sdr. Kepala Desa……….. Kecamatan….. Kabupaten Blitar;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa…. Kecamatan…. Kabupaten Blitar;
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD………….
Nomor :
Tanggal :
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………. KECAMATAN…………. KABUPATEN BLITAR
TAHUN…………
NO. NAMA JABATAN DALAM
KEPANITIAAN
KETERANGAN
1 2 3 4
1 Ketua merangkap anggota
2 Sekretaris merangkap anggota
3 Bendahara merangkap anggota
4 Ketua Seksi Sosialisasi,
Pendaftaran Pemilih,
Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa
merangkap anggota
5 Ketua Seksi Logistik dan
Tatacara Kampanye
merangkap anggota
6 Ketua Seksi Tatacara
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa, Pemungutan Suara, dan
Rekapitulasi Penghitungan
Suara merangkap anggota
7 Ketua Seksi Perencanaan,
Pengawasan, Evaluasi dan
Pelaporan merangkap anggota
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……..
KETUA,
______________________
7
2. PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
A. Pedoman Kop Surat.
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas
tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam;
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan
Sekretaris di sisi sebelah kanan;
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penanda
tanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………. KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jl……………..Telpon……………… Kode Pos………………..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……………
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
B. Pedoman stempel
1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 (empat)
persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu;
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
Ketua
(Stempel Panitia)
Harus mengenai tanda
Tangan keduanya
Sekretaris
PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA …….
KECAMATAN…….…
KABUPATEN BLITAR
KABUPATEN BLITAR
3 cm
6 cm
8
3. PENDAFTARAN PEMILIH
A. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………… KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Keterangan
Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa………….
Kecamatan……….. Kabupaten Blitar Tahun……..
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah
(…………………………)
Petugas Pendaftaran Pemilih
(…………………………..)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………… KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Keterangan
Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa………….
Kecamatan……….. Kabupaten Blitar Tahun……..
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah
(…………………………)
Petugas Pendaftaran Pemilih
(…………………………..)
Potong disini
9
B. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln……………… No…… Telp………….
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status
(Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT… / RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
10
C. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln……………… No…… Telp………….
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
11
D. Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT… /
RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
12
E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……….. KECAMATAN…………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
13
F. Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dan Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………… KECAMATAN…………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT… /
RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
14
G. Rekapitulasi Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dan Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
REKAPITULASI CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
15
H. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT…/ RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
16
I. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………
KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
17
4. CONTOH SURAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN LAINNYA SEBAGAI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
A. Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa
…………, ………….
Perihal : PERMOHONAN MENJADI Kepada
CALON KEPALA DESA Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa... Kecamatan...
Di
………………….
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Calon Kepala Desa………
dalam Pemilihan Kepala Desa…. Kecamatan… Kabupaten Blitar Tahun…,
sebagai bahan pertimbangan bersama ini Saya lampirkan persyaratan
administratif sebagai berikut :
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
Pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resor;
g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang di atas kertas
bermaterai;
h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak
akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
18
i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di
atas kertas bermeterai;
j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten.
k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
l. bagi PNS harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian;
m. bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan
Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Badan Umum
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus melampirkan surat izin
untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang
berwenang; dan
n. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai.
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya
disampaikan terima kasih.
Pemohon
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
19
B. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan,
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
20
C. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bersedia memegang teguh
dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan,
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
21
D. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri Selama Proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bersedia dicalonkan
sebagai Kepala Desa… Kecamatan... pada Pemilihan Kepala Desa…
Kecamatan… Kabupaten Blitar Tahun… dan tidak akan mengundurkan diri
selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
22
E. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Secara Berturut-Turut Atau Tidak Secara Berturut-Turut
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak pernah menjabat
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut
atau tidak secara berturut-turut.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
23
F. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai dengan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
24
G. Tata Cara Pengumuman Kepada Publik Tentang Calon Kepala Desa Yang Telah Menjalani Pidana
PENGUMUMAN : PERNYATAAN
Foto 5R
PENGUMUMAN : Nama …… sebagai Bakal Calon Kepala Desa …… Kecamatan…..
Kabupaten Blitar
Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya ………… sebagai Bakal Calon
Kepala Desa…… Kecamatan…. Kabupaten Blitar periode …. menyampaikan secara
jujur dan terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa :
Saya telah menjalani hukuman pidana penjara selama ……. tahun mulai dari
tanggal …… sampai dengan …….. di …… sebagaimana Surat Keterangan Kepala
Rutan ……. Nomor : ……. tanggal …… dan Surat Lepas Nomor : …….. tahun …….
tanggal ……. Berdasarkan Putusan Pengadilan …… Nomor : ……. tanggal ……
yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana ……..
sebagaimana diatur dalam Pasal …..
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya
dan akan menjadi salah satu lampiran dalam berkas pendaftaran sebagai bakal
Calon Kepala Desa ……. Kecamatan ….. Kabupaten Blitar.
Blitar, ……………….
Yang mengumumkan,
…………………………………..
25
5. PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
A. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………………… KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
Pada hari ini ……….. tanggal… bulan… tahun….. bertempat di ………..
telah dilaksanakan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan terhadap
bakal calon Kepala Desa yaitu :
1. Sdr. ……………………….
2. Sdr. ……………………….
3. Sdr. ……………………….
4. Sdr. ……………………….
5. Sdr. ………………………
6. dst.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun
2019 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa, kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi
oleh Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
Pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resor;
g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang di atas kertas
bermaterai;
h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak
akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
26
i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di
atas kertas bermeterai;
j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten.
k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
l. bagi PNS harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian;
m. bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan
Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Badan Umum
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus melampirkan surat izin
untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang
berwenang; dan
Dari ……… (………) orang bakal calon Kepala Desa yang dilakukan
penelitian persyaratan administrasi, ..….. (…..…) orang dinyatakan
memenuhi persyaratan dan …… (………..) orang dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan.
Adapun bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon
Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
1. Sdr. ……………………….
2. Sdr. ……………………….
3. Sdr. ……………………….
4. Sdr. ……………………….
5. Sdr. ………………………
Sedangkan bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
1. Sdr. ………………………. karena………………
2. Sdr. ………………………. karena………………
3. Sdr. ………………………. karena………………
4. Sdr. ………………………. karena………………
5. Sdr. ……………………… karena………………
6. dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………., …………….
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
27
B. Berita Acara Hasil Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA HASIL PENENTUAN NOMOR URUT DAN NAMA
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Pada hari ini …… tanggal…… bulan…… tahun…….. bertempat di ……..
dihadiri oleh para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan disaksikan
oleh para saksi dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih telah
dilaksanakan tahapan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih dalam tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa…..
Kecamatan….. Tahun…. melalui undian secara terbuka sesuai dengan
ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,
dengan hasil sebagai berikut :
1. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 1
2. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 2
3. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 3
4. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 4
5. Sdr. ……………………… mendapat Nomor Urut 5
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya
7. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA, TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
A. Berita Acara Pengecekan Dokumen dan Peralatan Dalam Kotak Suara
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA PENGECEKAN DOKUMEN DAN PERALATAN
DALAM KOTAK SUARA
KECAMATAN………. KABUPATEN BLITAR TAHUN ……..
Pada hari ini ……. tanggal… bulan… tahun….. bertempat di …….. telah
dilaksanakan Pengecekan Dokumen dan Peralatan Dalam Kotak Suara
sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Desa, dengan perincian sebagai berikut :
1. Kotak suara dalam keadaan baik dan tersegel; 2. Seluruh isi Kotak Suara adalah sebagai berikut :
a. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ b. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ c. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ d. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ e. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ f. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........
3. Dokumen dan peralatan dalam kondisi baik dan lengkap.
Berdasarkan data tersebut diatas, maka pelaksanaan tahapan Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Desa… Kecamatan…… Kabupaten Blitar Tahun……