BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BINTAN BUPATI BINTAN, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4....
23
Embed
BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN …jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/14pbbintan041.pdf · dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BINTAN
BUPATI BINTAN,
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 83 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4....
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
12....
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 08 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 08)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 6.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BINTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah
4...
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut
dengan Penghapusan Piutang Pajak adalah
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun
2011.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pendalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan….
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang