BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BINTAN, Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus Keuangan Pemerintahan Desa, sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa perlu disusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); SALINAN
23
Embed
BUPATI BINTAN - jdih.bintankab.go.idjdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/13pbbintan010.pdfKeuangan Pemerintahan Desa, sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BINTAN,
Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus
Keuangan Pemerintahan Desa, sesuai pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Keuangan Desa perlu disusun Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896); 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
SALINAN
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4605);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Penyerahan Urusan Kabupaten kepada
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008
Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun
2008 Tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2013 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2013 ( Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 59).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Desa tersebut; 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi