BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMAPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN BIMA
TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BIMA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan
Peraturan Bupati tentang Review Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-
Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara
3.
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor
115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
PembangunanJangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
KeterbukaanInformasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
15. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 ahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4833);
26 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan
Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor
21);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
MasterplanPercepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 2025;
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RencanaPembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik
Indonesia Nomor 517);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun
2008
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun
2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
NusaTenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun
2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 01 Tahun
2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Tahun 2017 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun 2005
tentang
Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang
RPJPD
Kabupaten Bima Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9; Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 47);
44. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 2021
(Lembaran Daerah kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 47);
45. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten bima Nomor 76);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Review Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 2021.
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu bupati dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bima,
terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan
dan Kecamatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang
selanjutanya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bima.
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima
Periode Tahun 2016 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 2
Tahun 2016.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode
5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daaerah (RENJA-SKPD),
adalah dokumen
perencanaan satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu)
Tahun.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan penetapan review RPJMD Kabupaten Bima adalah untuk
menyesuaikan dengan
perubahan susunan Perangkat Daerah, kebijakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah yang berkembang.
Pasal 3
Ruang Lingkup Review RPJMD adalah penajaman terhadap visi, misi,
tujuan, dan
sasaran, serta strategi pencapainya dengan indikator sasaran dan
indikator program
sesuai dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah
sebagaimana tercantum
dalam peraturan bupati ini.
BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika Review RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
a. Bab I : Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen
perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan
penyusunan RPJMD;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui
keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi
melalui berbagai kebijakan dan program;
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan
daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan;
d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis
Memuat permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah
hasil
analisis lingkungan strategis, baik internal maupun
eksternal;
e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima
yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode
2016 2021, serta tujuan dan sasaran dari prioritas
pembangunan
yang akan dicapai;
f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
Menguraikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran
pembangunan yang telah dirumuskan serta arah kebijakan dari
setiap strategi berdasarkan tahapan pembangunan;
g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Menggambarkanarah kebijakan umum dan program
pembangunan daerah dari setiap urusan;
h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan
Pendanaan
Memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD,
program yang menjadi tanggung jawab SKPD, pencapaian
indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada
awal
sampai dengan akhir periode perencanaan;
i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa
jabatan;
j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah
Pelaksanaan
Memuat prinsip prinsip pedoman masa transisi pada saat
pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil
RPJMD;
k. Bab XI : Penutup
Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD
Kabupaten Bima;
l. Lampiran LampiranPasal 5
(1) Isi beserta Uraian Review RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(2) Penjabaran review RPJMD berikut matriksnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan review
terhadap
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja
(Renja).
BAB IV PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
Pasal 6
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan review RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi review RPJMD
sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bima.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan review RPJMD
dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan
penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal :18 Mei 2017
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan di : Bima
Pada tanggal : 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196312311987021049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR : 395
KATA PENGATAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
rahmat dan karuniaNyapula, Review Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bimatahun 2016-2021 dapat
diselesaikan. Substansi Review Rencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah (RPJMD) adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-Janji Kampanye
dan programprioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima
tahun kepada warga KabupatenBima, Penyusunan Review RPJMD Kabupaten
Bima tahun 2016-2021 berpedoman padaPeraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Tujuan Penyusunan Review RPJMD adalah untuk memberikan arah
bagiperencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten
Bima seutuhnya selamalima tahun kedepan dan menyelaraskan kondisi
daerah, permasalahan pembangunan, isustrategis, program strategis,
kerangka pendanaan, indikator kinerja dan gambaran
pengelolaankeuangan daerah. Dokumen Review RPJMD Kabupaten Bima
tahun 2016-2021 merupakanpedoman dalam pembuatan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima,Renstra Dan Renja SKPD
dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatansetiap
tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima serta
memenuhiharapan masyarakat Kabupaten Bima dalam mewujudkan Visi
Kabupaten Bima yangRAMAH Religius, Aman, Makmur, Amanah, dan
Handal.
Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai bupati bima adalah
mengajaksemua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat
untuk membenahi danmenyejahterakan masyarakat Kabupaten Bima secara
lahir dan bathin. Dengan bekerja keras,bekerja cerdas, bekerja
tuntas, dan bekerja ikhlas insyaAllah kita dapat mewujudkan
cita-citadan visi misi menjadikan Kabupaten Bima yang RAMAH
Religius, Aman, Makmur,Amanah, Dan Handal.
BUPATI BIMA
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-11.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-7
1.4. Maksud Dan Tujuan I-8
1.5. Sistematika Penulisan RPJMD I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-12.1. Aspek Geografi dan
Demografi II-1
2.1.1 Karakterisitik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-7
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-8
2.1.4 Demografi II-9
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-13
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-22
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga II-27
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-29
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-29
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-56
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-66
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-66
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur II-67
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-68
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-69
2.5 Rencana Umum Tata Ruang II-70
2.5.1 Penelaahan RTRW Kabupaten Bima II-70
2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup II-87
2.6 Evaluasi RPJMD II-98
iii
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTAKERANGKA
PENDANAAN III-13.1. Kinerja Keuangan Periode 2011 2015 III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.1.1 Pendapatan Daerah III-1
3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah III-5
3.1.1.3 Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah III-8
3.1.2 Neraca Keuangan III-11
3.1.2.1 Aset III-13
3.1.2.2 Kewajiban III-14
3.1.2.3 Ekuitas Dana III-14
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-16
3.2.1 Kebijakan Pelaksanaan Belanja Aparatur III-16
3.2.2 Pembiayaan Daerah III-16
3.3. Kerangka Pendanaan III-17
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta
Serta Prioritas Utama III-17
3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu III-18
3.3.2.1 Proyeksi pendapatan III-19
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan III-21
3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran III-24
BAB IV ANALISIS ISU ISU STRATEGIS IV-14.1. Permasalahan
Pembangunan Kabupaten Bima IV-1
4.1.1 Identifikasi Permasalahan Dalam Menentukan Program
Pembangunan Daerah IV-1
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah IV-5
4.1.3 Penelaahan RPJMD dan RPJMD Daerah Lainya IV-10
4.2. Isu Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bima IV-15
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-15.1. Visi V-1
5.2. Misi V-2
5.3. Tujuan Dan Sasaran V-3
iv
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH VI-16.1.
Strategi VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-17.1.
Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019 VII-1
7.1.1 Strategi Pembangunan Nasional VII-1
7.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional VII-3
7.1.3 Arah dan Tema Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara VII-3
7.2. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 2018 VII-5
7.3. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bima Tahun 2016 2020 VII-8
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X-110.1. Pedoman
Transisi X-1
10.2. Kaidah Pelaksanaan X-1
BAB XI PENUTUP XI-1
iv
TABEL 2.1
DAFTAR TABEL
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun
Hal
II-2di Kabupaten Bima Tahun 2015
TABEL 2.2 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di
Kabupaten Bima II-5
TABEL 2.32015Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan
di Bima 2015 II-5
TABEL 2.4 Luas Wilayah berdasarkan Jenis Penggunaanya II-6TABEL
2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-2015 II-10TABEL 2.6
Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur II-10TABEL 2.7
Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima II-12TABEL
2.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Sektor II-13
dan jenis kelamin di kabupaten Bima, Tahun 2015TABEL 2.9 Produk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut II-15
Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah), 20112015TABEL
2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
II-16
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah),
20112015TABEL 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 II-17
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah),
20112015TABEL 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 II-18
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah),
20112015TABEL 2.13 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional
Bruto Menurut II-19
Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (2011=100), 20122015TABEL 2.14
Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
II-20
di Kabupaten Bima, 20112015TABEL 2.15 Nilai inflasi rata-rata
Tahun 2011 s.d 2015 II-20TABEL 2.16 Perkembangan PDRB per kapita
Kabupaten Bima Tahun 2011 s/d 2015 II-21TABEL 2.17 Parietas Daya
Beli (Rp. 000) Tahun 2010 s.d 2014 II-21
Kabupaten BimaTABEL 2.18 Angka Kemiskinan Kabupaten Bima Tahun
2011 s/d 2014 II-22TABEL 2.19 Perkembangan IPM (%) Tahun 2011 s.d
2015 II-22TABEL 2.20 Pencapaian IPM Dirinci Menurut Kabupaten /
Kota dan Struktur II-23
Pembentuknya Di Provinsi NTB Tahun 2015TABEL 2.21 Perkembangan
Angka Melek Huruf (%) Tahun 2011 s.d 2015 II-23TABEL 2.22 Harapan
Lama Sekolah Tahun 2014 s.d 2015 II-24TABEL 2.23 Angka Rata-Rata
Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 s.d 2015 II-24TABEL 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang
II-24
Pendidikan Kabupaten BimaTahun 2011 s.d 2015TABEL 2.25 Jumlah
Siswa yang Tamat di sekolah-sekolah II-25
Tahun 2011 s.d 2015TABEL 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi
Murni (APM) menurut Jenjang
Pendidikan Kabupaten BimaTahun 2011 s.d 2015II-26
v
TABEL 2.27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bima dan Provinsi
NTBTahun 2012 2015
II-27
TABEL 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011 s.d 2015
II-27TABEL 2.29 Jenis Kesenian tradisional di Kabupaten Bima
II-28TABEL 2.30 Ketersediaan Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Bima
Tahun 2015 II-29TABEL 2.31 Statistik Sekolah di Kabupaten Bima
Tahun 2015 II-30TABEL 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
(APS)
Tahun 2011 s.d 2015Kabupaten BimaII-30
TABEL 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia
SekolahKabupaten Bima Tahun 2011 s.d 2015
II-30
TABEL 2.34 Rasio Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan
diKabupaten II-31BimaTahun 2011 s.d 2015
TABEL 2.35 Indikator kesehatan di Kabupaten Bima Tahun 2011 s.d
2015 II-32TABEL 2.36 Kondisi Jalan di Kabupaten Bima dengan Status
Jalan Negara II-32TABEL 2.37 Kondisi Jalan di Kabupaten Bima dengan
Status Jalan Provinsi II-32TABEL 2.38 Kondisi Jalan di Kabupaten
Bima dengan Status Jalan Kabupaten II-34TABEL 2.39 Kondisi
Prasarana jaringan irigasi di Kabupaten BimaTahun 2015 II-35TABEL
2.40 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Bima Tahun 2015
II-36
TABEL 2.41 Perkembangan Bangunan Rumah (unit) di Kabupaten
BimaTahun 2011-2015
II-36
TABEL 2.42 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bima Tahun 2015
II-37TABEL 2.43 Jumlah Rumah yang ber IMB di Kabupaten Bima Tahun
2015 II-38TABEL 2.44 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) II-39
Tahun 2011-1015TABEL 2.45 Penyerapan tenaga kerja di luar
negeriTahun 2011-2015 II-40TABEL 2.46 Data Luas Tanam, Panen,
Provitas dan Produksi Komoditi Padi II-42TABEL 2.47 Data Luas,
Tanam, Panen, Provitas dan Produksi Komoditi Jagung II-42TABEL 2.48
Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Bima Tahun 2011-
II-44
2015TABEL 2.49 Pencapaian peserta KB baru di Kabupaten Bima
tahun 2011 s.d 2015 II-48TABEL 2.50 Jenis Sarana dan Prasarana
Perhubungan di Kabupaten Bima II-48
Tahun 2011-2015TABEL 2.51 Jumlah Koperasi Tahun 2011 s.d 2015
II-49TABEL 2.52 Klasifikasi Koperasi Tahun 2011 s.d 2015 II-50TABEL
2.53 Struktur Permodalan Koperasi dan PKM Tahun 2011-2015
II-50TABEL 2.54 Perkembangan PMTB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga
II-51
Konstan(ADHK)Tahun 2011-2014* (Rp. Juta)TABEL 2.55 Perkembangan
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Bima Tahun II-52
2011 s.d 2015TABEL 2.56 Produksi dan Produktivitas Padi dan
palawijaKabupaten Bima tahun II-57
TABEL 2.572011-2015Perkembangan populasi ternak dan unggas di
Kabupaten Bima II-58Tahun 2011-2015
vi
TABEL 2.58TABEL 2.59TABEL 2.60
Perkembangan produksi daging dan telur Tahun 2011 s.d
2015Penyebaran Hewan Per Kecamatan Tahun 2015Penyebaran Ternak
Pemerintah (Bantuan)Kabupaten Bima
II-58II-59II-59
tahun 2011-2015TABEL 2.61 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten
Bima tahun 2011-2015 II-60TABEL 2.62 Luas Areal Tanam Perkebunan
rakyat Kabupaten Bima Tahun 2011 s.d
2015II-60
TABEL 2.63 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Bima Berdasarkan
Kelompok II-60Hutan dan Fungsinya
TABEL 2.64 Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu II-61TABEL
2.65 Rumah Tangga (RT) yang belum memiliki listrik
di Kabupaten Bima Tahun 2014II-62
TABEL 2.66 Potensi Wisata di Kabupaten Bima II-64TABEL 2.67
Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kab. Bima Tahun 2011-2015
II-65TABEL 2.68 Perkembangan Jumlah Transmigrasi Dalam Provinsi
menurut II-66
Kabupaten Tujuan, Kabupaten Asal Transmigran Tahun
2011-2013TABEL 2.69 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten
Bima II-69
Tahun 2011 s/d 2015TABEL 2.70 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan II-69
di Kabupaten BimaTahun 2011-2014TABEL 2.71 Rasio Ketergantungan
Penduduk di Kabupaten Bima II-70
TABEL 2.72Tahun 2011-2015Hasil Telaahan Struktur RuangKabupaten
Bima II-77
TABEL 2.73 Hasil Telaahan Pola Ruang II-84Kabupaten Bima
TABEL 2.74 Deskripsi kajian indikasi program prioritas RPJMD
Kabupaten Bima II-88terhadap Muatan KLHS
TABEL 2.75 Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak
Indikasi Program II-94Prioritas RPJMD Kab. Bima
TABEL 2.76 Evaluasi Realisasi RPJMD Kabupaten Bima Tahun
2011-2015 II-98TABEL 3.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2011 - 2015 III-2TABEL 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten Bima III-4
Tahun 2011-2015TABEL 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2011-2015 III-6TABEL 3.4 Kontribusi dan
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2011 s/d 2015III-7
TABEL 3.5 Capaian Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kab.
BimaTahun 2011-2015
III-9
TABEL 3.6 Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten
Bima Tahun III-102011-2014
TABEL 3.7 Laporan Neraca Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011-2013
III-11TABEL 3.8 Rasio Likuiditas Tahun 2011 2014 III-15
TABEL 3.9 Rasio Solvabilitas Kabupaten Bima Tahun 2011-2014
III-16
TABEL 3.10 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta
Prioritas UtamaKabupaten Bima
III-18
TABEL 3.11 Proyeksi Pendapatan Kab. Bima Tahun 2016 -2021
III-20TABEL 3.12 Struktur dan Pertumbuhan Belanja Pemerintah
Kabupaten Bima Tahun
2016 - 2021TABEL 3.13 Proyeksi Kemampuan Daerah dalam Pembiayaan
Netto Kabupaten Bima
Tahun 2016-2021TABEL 3.14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan
Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021TABEL 4.1
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan
Kabupaten BimaTABEL 4.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan RPJMN,
RPJMD Propinsi NTB dan
RPJMD Kabupaten BimaTABEL 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan
RPJMN, RPJMD Propinsi NTB dan
RPJMD Kabupaten BimaTABEL 4.4 Identifikasi Isu-isu Strategis
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2011
III-22
III-23
III-25
IV-1
IV-11
IV-14
IV-15
TABEL 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-3TABEL
6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan VI-2TABEL 7.1
Keterpaduan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan
ProgramTABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang
disertai dengan Kebutuhan
PendanaanTABEL 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
PemerintahanKabupaten Bima
VII-9
VIII-2
IX-2
vii
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah
memerlukan perencanaanmulai dari perencanaan jangka panjang, jangka
menengah hingga perencanaan jangka pendekyang substansinya saling
berkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Perencanaan yangbaik
akan memberikan arah yang jelas dalam rangka mewujudkan cita-cita
pembangunanserta mengatur strategi dan cara untuk mencapainya. Oleh
karena itu disusun Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikanlandasan bagi
berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PerubahanKetiga atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
dalamperencanaan, diamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dalamrangka menyelenggarakan pemerintahannya harus
menyusun perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatulingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :
RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).
Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima
telah menetapkanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bima 2006-2025berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2005. Salah satu substansi strategis dalamRPJPD tersebut adalah
menetapkan Visi Daerah : Kabupaten Bima yang Maju,
Sejahtera,Mandiri, bermartabat, dan religius melalui
penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik,Pembangunan Pertanian
Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Pasal 5 Ayat(2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah(RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannyaberpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana TataRuang dan
Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi dandiintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kabupaten/Kota sekitarnyaserta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Tahun 2017 yang merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD 2016-2021
dilaksanakanproses review terhadap dokumen ini dengan beberapa
pertimbangan sebagai berikut :
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-2
a. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai
dengan PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, yang ditindaklanjutidengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten
Bima. Jumlah OPD lama adalah 34 OPD dan 9 BagianSekretariat Daerah,
berubah menjadi Sekretariat Daerah dengan 10 Bagian,
SekretariatDewan, Inspektorat, 23 Dinas, 3 Badan, dan 18 Kecamatan
dengan beberapaperubahan nama dan tugas pokok dan fungsi. Disamping
itu ada beberapa kewenanganpemerintah kabupaten yang dialihkan
menjadi kewenangan pemerintah propinsi yakniurusan pertambangan dan
energi, urusan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan,urusan
kehutanan, dan urusan pendidikan menengah atas.
b. Perubahan kondisi fisik wilayah Kabupaten Bima akibat dari
bencana alam khususnyabanjir dan tanah longsor pada tahun
2016-2017. Dalam konteks ini RPJMDdiorientasikan sebagai dokumen
yang bersifat antisipatif dan berbasis mitigasi bencana.
c. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan prosesperencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,
antara lain perubahan polapenyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang fisik.
d. Menjamin efektifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi pelaporanmelalui proses penyederhanaan terhadap
tujuan, sasaran, arah kebijakan dan indikatorprogram prioritas
pembangunan.
RPJMD yang direview, memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunanDaerah, kebijakan umum, dan program Organisasi
Perangkat Daerah, lintas OrganisasiPerangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalamkerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang
Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang
tersebut tentang PemerintahDaerah yang menyatakan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusunperencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunannasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bima Tahun2016-2021 yang merupakan Tahap III (ketiga) Rencana
Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun
2006-2025 memuat tentang arah kebijakankeuangan daerah, strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, program OrganisasiPerangkat
Daerah, program lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan,memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen
perencanaan lainnya di KabupatenBima dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) OPDTahun
2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
rencana kerjatahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada hasil
review Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bima Tahun 2016-2021.
Proses penyusunan RPJMD berdasarkan beberapa pendekatan sebagai
berikut :1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa
pemilihan Kepala Daerah sebagai
proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih
menentukan pilihannyaberdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan para calon Kepala Daerah.
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-3
Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran
agenda-agenda pembangunanyang ditawarkan Kepala Daerah saat
kampanye kedalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
(RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode dankerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang
secara fungsional bertugas untuk haltersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan
melibatkan pemangkukepentingan (stakeholders) pembangunan.
Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkanaspirasi dan menciptakan
rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up),
pendekatan inidilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil
proses tersebut kemudian diselaraskanmelalui Musyawarah Rencana
Pembangunan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 disusun melalui
berbagaitahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat,
serta dialog yang melibatkanstakeholders dan pemangku kepentingan.
Adapun proses penyusunan secara rinci dapatdijelaskan sebagai
berikut :
I. Persiapan Penyusunan RPJMDa. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDb.
Orientasi mengenai RPJMDc. Penyusunan agenda kerja RPJMD
II. Penyusunan Rancangan Awal RPJMDa. Pengajuan kebijakan umum
dan program pembangunan jangka menengah dan
indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaanb.
Pembahasan dan kesepatan
III. Penyiapan Surat Edaran KDHIV. Penyusunan Rancangan
RPJMD
a. Penyampaian rancangan Renstra OPDb. Verifikasi rancangan
Renstra OPD
V. Musrenbang RPJMDa. Penyiapan data dan kegiatanb. Pelaksanaan
musrenbang RPJMDc. Perumusan hasil musrenbang RPJMD
VI. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMDa. Perumusan rancangan akhir
RPJMDb. Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan OPD dan Kepala
Daerahc. Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala
Daerahd. Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Propinsie.
Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil
konsultasi
VII. Penetapan Perda RPJMDa. Penyampaian rancangan perda tentang
RPJMD kepada DPRDb. Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD
bersama DPRDc. Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD
bersama Kepala Daerah
VIII. Penyampaian Peraturan daerah tentang RPJMD kepada
Gubernur
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-4
IX. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan
capaian sasarantahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian
sasaran akhir pembangunan jangkapanjang dan menengah penetapan
perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan denganperaturan kepala daerah
(pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010).
yaitu :RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 memiliki nilai-nilai
strategis dan politis,
1. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah
terpilih yang telahdisampaikan pada saat kampanye kepada seluruh
masyarakat.
2. Merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.3.
Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).4.
Merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas
internal (SPI) dan
BAPPEDA.5. Merupakan instrument untuk mengukur tingkat
pencapaian kinerja kepala OPD selama 5
(lima) tahun.6. Merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah yang
selaras dengan Provinsi.7. Merupakan pedoman penilaian
keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan PemerintahDaerah.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka PanjangNasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-5
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
PengelolaanLingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
12. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;13. Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;14. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
PenyelenggaraanPemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;23. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;24. Peraturan Pemerintah
No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
APBN;
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-6
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (LembaranNegara Tahun 2016 Nomor 114);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 3;
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -
2025
28. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan
yang Berkeadilan;29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tata Cara EvaluasiKinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010
Nomor 517;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan KajianLingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan
Evaluasi Rencana PembangunanDaerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun
2010 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2014 tentang
Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun
2013-2018;
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016
tentang PenjabaranKedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD Baru;
38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tatacara
Penyusunan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Bima;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang
RPJPD KabupatenBima Tahun 2006 - 2025;
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah KabupatenBima;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031;
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-7
Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten BimaNomor 74);
43. Peraturan Daerah kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 16, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Bima
Nomor 76);
44. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bima (Berita DaerahKabupaten Bima Tahun 2016 Nomor
358).
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten BimaTahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi
dengan perencanaan pembangunanNasional dan perencanaan pembangunan
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehinggadalam penyusunannya
RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPNasional
2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJMD Propinsi Nusa Tenggara
Barat2013-2018, RTRW Propinsi Nusa Tenggara Barat, RPJMD dan RTRW
kab/kota sekitarnya.
Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021
dilakukan dengantujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan yang selaras dan sinergi antardaerah, antar waktu,
antar ruang, dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin
keterkaitandan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya dapatdilihat dari gambar di bawah ini
RTRW
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan
bahwa rencana tataruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas
program pembangunan. Tata RuangKabupaten Bima digunakan sebagai
dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuaidengan pusat
pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Bima.
Hubungan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016-2021 dengan rencana
Tata RuangWilayah Kabupaten Bima digambarkan dalam diagram berikut
ini :
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-8
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG (RPJP)
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH (RPJM)
RENCANA KERJAPEMERINTAH (RKP)
Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Bima dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN TATA RUANG DAN
PERENCANAAN
PERENCANAANPEMBANGUNAN
PERENCANAAN TATARUANG
PERENCANAAN SEKTORAL
NASIONAL RENCANA TATARUANG NASIONAL
JARINGANINFRASTRUKTUR ANTARA
PULAU DAN ANTARPROPINSI
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG (RPJP)
PROPINSIRENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM)
RENCANA KERJAPEMERINTAH (RKP)
RENCANA TATARUANG PROPINSI
JARINGANINFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN DAN ANTAR
KOTA
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATENRENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM)RENCNA TATA
RUANG KABUPATEN
JARINGANINFRASTRUKTUR ANTAR
KECAMATAN
RENCANA KERJAPEMERINTAH (RKP)
KECAMATAN RENCANA TATARUANG KECMATANJARINGAN
INFRASTRUKTUR ANTARDESA
1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bima Tahun2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh
komponen daerah (pemerintah,masyarakat, dunia usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-citamasyarakat Kabupaten
Bima sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari
Bupatiterpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang
dilakukan oleh pelakupembangunan bersifat sinergis, koordinatif,
dan saling melengkapi satu dengan yang lainnyadi dalam satu pola
sikap dan pola tindak.
1.4.2 Tujuan
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar
perumusan permasalahan danisu strategis daerah, sebagai dasar
menentukan prioritas pembangunan daerah 5 (limatahun) ke depan.
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-9
2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bima dalammelakukan review terhadap Renstra OPD periode
2016-2021;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh Desa diwilayah Pemerintah
Kabupaten Bima dalammenyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Desa;
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta
kerangka pendanaan sebagaidasar penentuan kemampuan kapasitas
pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
5. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bima
kedalam tujuan dan sasaranpembangunan daerah tahun 2016-2021, yang
disertai dengan program prioritas untukmasing-masing OPD tahun
2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana PembangunanJangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025;
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan
indikasi pagu anggaran dantarget indikator kinerja yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
7. Menetapkan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan Indikator kinerjaPembangunan Daerah sebagai dasar
penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bimaperiode
2016-2021.
1.5 Sistematika Penulisan RPJMD
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Dasar Hukum Penyusunan1.3 Hubungan Antar
Dokumen Perencanaan1.4 Sistematika Penulisan RPJMD1.5 Maksud dan
Tujuan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi2.2 Aspek Kesejahteraan
Rakyat2.3 Aspek Pelayanan Umum2.5 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKAPENDANAAN.
3.1 Kinerja Keuangan Periode 2011-20153.2 Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Periode 2011-20153.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan4.2 Isu-isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 I-10
5.2 Misi5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Strategi Pembangunan Daerah6.2 Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebijakan Umum7.2 Program Pembangunan Daerah
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAANNYA
8.1 Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah8.2 Indikasi
Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah8.3 Indikasi Target Capaian
Program Pembangunan Daerah
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1 Indikator Kinerja pembangunan Daerah9.2 Target Capaian
Pembangunan Daerah
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANNYA
10.1 Pedoman Transisi10.2 Kaidah Pelaksanaannya
BAB XI PENUTUP
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
A. Luas dan batas wilayah administrasi
Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 438.940 Ha
atau 4.389,40 Km2
dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km2 dengan
panjang garis pantai sebesar687,43 Km2. Proporsi luas perairan laut
Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairanlaut Pulau Sumbawa
9.970,96 Km2 atau 29.26% dari luas wilayah perairan laut Propinsi
NusaTenggara Barat 12.852,14 Km2.
Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut: Sebelah
Utara : Laut Flores Sebelah Selatan : Samudra Indonesia Sebelah
Timur : Selat Sape Sebelah Barat : Kabupaten Dompu
Secara administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan,
191 desa, 782 Dusun,1.048 Rukun Warga (RW) dan 2.475 Rukun Tetangga
(RT), dengan wilayah Kecamatanterluas adalah Kecamatan Tambora
dengan luas 62.782 ha atau sebesar 14,30%, sedangkankecamatan yang
terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Belo dengan luas wilayah
sebesar4.476 ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun
demikian, Kecamatan yangpaling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape
dengan jumlah desa sebanyak 18 desa,sedangkan yang paling sedikit
desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak5 desa,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-2
Tabel 2.1Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun di
Kabupaten Bima Tahun 2015
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha)Jumlah
Desa Dusun RT RW1 Monta 22.752 14 45 162 682 Parado 26.129 5 18
61 233 Madapangga 23.758 11 41 147 444 Woha 10.557 15 63 173 805
Belo 4.476 9 33 119 506 Langgudu 32.294 15 59 168 767 Wawo 13.229 9
30 119 488 Sape 23.212 18 70 255 1179 Lambu 40.425 14 40 180 8210
Wera 46.532 14 82 224 10311 Ambalawi 18.065 6 38 122 4512 Donggo
12.383 9 46 125 4913 Sanggar 47.789 6 22 59 2614 Tambora 62.782 7
24 54 2515 Bolo 6.693 14 71 180 7316 Soromandi 34.166 7 52 134 6117
Lambitu 6.540 6 15 42 1718 Palibelo 7.158 12 33 151 61
Kab.Bima 438.940 191 782 2.475 1.048
Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016
Gambar 2.1Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima
Sumber Data : RTRW Kabupaten Bima, 2011
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-3
B. Letak dan Kondisi Geografis
Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur
dan merupakanKabupaten yang letaknya paling timur dari 8 (delapan)
Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang adadi Propinsi Nusa Tenggara Barat
dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha.Secara
geografis terletak pada:
Barat Timur : 1180 44 1190 22 BujurTimur
Utara Selatan : 080 08 08 057 LintangSelatan
Gambar 2.2.Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB
Sumbe Data : RTRW Kabupaten Bima, 2011-2031
C. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bima bervariasi dari datar
sampai agak curamdengan klasifikasi sebagai berikut:
Lereng 02%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086Ha (8,62%).
Lereng 28%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712Ha
(20,30%).
Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242Ha
(36,57%).
Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391Ha
(34,50%).
Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah
Kabupaten Bima merupakanhamparan bergelombang.
Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit.
Sebagian wilayahnyamempunyai topografi yang cukup bervariasi dari
datar hingga bergunung dengan ketinggianantara 714 meter di atas
permukaan laut (mdpl).
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-4
D. Geologi
Geologi wilayah Kabupaten Bima terbagi dalam beberapa jenis
batuan yaitu :
1. Batuan endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir, lempung
utama bersusun endisitdengan penyebaran terdapat dari daerah-daerah
pegunungan sampai ke pantai.
2. Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api
tua.
3. Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat, yang terdapat
di daerah pantai.
4. Batuan terobosan merupakan batuan terobosan yang mempunyai
susunan batuan yangtidak dapat dibedakan dan menerobos batuan hasil
endapan gunung api, penyebarannyaterdapat di daerah Bolo dan
Monta.
Di Kabupaten Bima, berdasarkan Peta Tanah Tinjau Mendalam Pulau
Sumbawa Skala1:100.000 (Kementan RI, 2011), tanah di Kabupaten Bima
pada tingkat ordo diklasifikasikansebagai Entisols, Inceptisols,
Vertisols dan Andisols. Pada tingkat yang lebih tinggi (SubGrup)
menurunkan 12 Sub Grup tanah. Uraian singkat masing-masing tanah di
KabupatenBima adalah sebagai berikut:
1. Entisol merupakan tanah yang belum berkembang. Tanah ini
terbentuk dari hasilpengendapan sungai atau marin/laut atau bahan
induk yang lebih tua di daerah-daerahyang tererosi berat pada
Fisiografi Volkan. Entisols merupakan Ordo tanah terluaskedua
setelah Inceptisols yang mencapai luas 32,97% dari luas kabupaten
atau 144.718ha.
2. Inceptisols adalah tanah yang baru berkembang (muda).
Sebagian besar (57,02%) tanah-tanah di Kabupaten Bima
diklasifikasikan sebagai Inceptisols. Tanah inidiklasifikasikan
menjadi empat Sub Grup tanah. Diantara keempat Sub Grup
tanahtersebut, Typic Haplustepts merupakan yang terluas mencapai
49,38% dari luaskabupaten.
3. Selain kedua Ordo tanah di atas (Entisols dan Inceptisols),
juga dijumpai Ordo Vertisolsdan Andisols, masing-masing 5,24% dan
4,56% dari luas kabupaten. Vertisolsumumnya dijumpai di daerah
pelembahan, sebaliknya Andisols yang dijumpai padalereng tengah
hingga lereng atas volkan.
E. Hidrologi
Kondisi hidrologi wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam
perencanaanpembangunan Wilayah Kabupaten Bima adalah kondisi
genangan, sungai dan mata air.Sebagian kecil areal dari wilayah
Kabupaten Bima dipengaruhi oleh pasang surut air lautseluas 7 Ha
(0,002 %) dan rawa yang tergenang terus-menerus seluas 287 Ha
(0.066 %).
Di wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai
besar maupun sungaikecil dengan panjang aliran antara 5 sampai 38
km. Dari sungai-sungai yang berjumlah 34sungai sebagian besar sudah
dimanfaatkan untuk irigasi.
F. Klimatologi
Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut
Schmidth dan Ferguson,1951). Keadaan curah hujan dan hari hujan di
Kabupaten Bima relatif pendek,
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-5
penyebarannyapun tidak merata, dimana pada bulan Mei-Oktober
curah hujan relatif kecil danjarang terjadi. Keadaan dan distribusi
curah hujan serta suhu udara setiap wilayah kecamatanyang ada di
Kabupaten Bima dapat dilihat pada berikut.
Tabel 2.2Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di
Kabupaten Bima 2015
Bulan/Month Curah Hujan(mm3)
Hari Hujan
(1) (2) (3)Januari/January 299,00 24Februari/February 129,00
19Maret/March 159,00 20April/April 114,00 16Mei/May 8,00 3Juni/June
0,00 1Juli/July 0,00 2Agustus/August 2,00 1September/September 0,00
1Oktober/October 0,00 2November/November 39,00 6Desember/December
202,00 24
Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016
Tabel 2.3Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di
Bima 2015
Bulan/Month
Suhu UdaraTemperature (oC)
KelembabanUdara Humidity
(%)
Maks MinRata-rata Rata-rata
(1) (2) (3) (4) (5)Januari/January 32,80 24,50 28,65
85,00Februari/February 32,50 23,70 28,10 86,00Maret/March 33,10
23,90 28,50 84,00April/April 32,40 24,30 28,35 85,00Mei/May 32,50
22,50 27,50 82,00Juni/June 31,70 23,30 27,00 80,00Juli/July 31,80
20,90 26,35 79,00Agustus/August 32,50 21,10 26,80
78,00September/September 34,30 22,00 28,15 74,00Oktober/October
35,20 23,20 29,20 73,00November/November 36,90 25,50 31,20
75,00Desember/December 34,30 25,40 29,85 87,00
Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-6
G. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagian besar adalah kawasan
hutan seluas287.461,02 Ha (65,49%) dan persawahan seluas 27.337,80
Ha (6,23%). Sedangkanpenggunaan lahan yang terkecil adalah kebun
seluas 420,7 Ha (0,10%). rincian penggunaanlahan di Kabupaten Bima
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.4Luas Lahan berdasarkan Jenis Penggunaanya
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %
1 Permukiman 3.097,83 0,712 Industri - -3 Pertambangan - -4
Persawahan 27.337,80 6,235 Pertanian Tanah Kering semusim 40.144,78
9,156 Kebun 420,70 0,107 Perkebunan 2.603,54 0,598 Padang 74.517,69
16,989 Hutan 287.461,02 65,4910 Perairan Darat 1.817,67 0,4111
Tanah Terbuka 998,37 0,2312 Lain-lain 540,60 0,12
Kab. Bima 438.940,00
Sumber Data : BPN Kab. Bima, 2015
Gambar 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima
Tanah Terbuka0,23%
Lain-lain0,12%
`Permukiman
0,71%Persawahan
6,23%
Pert. TanahKering
semusim9,15%
Perairan Darat0,41%
Kebun0,10%
Hutan65,49%
Padang16,98%
Perkebunan0,59%
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-7
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bima telah didesain
melaluipengembangan kawasan strategis. Berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2009-2029 dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun2011-2031, kawasan
strategis dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
a. Kawasan Strategis Propinsi di wilayah Kabupaten Bima :1.
Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan
(tambak),
pariwisata dan fungsi transportasi;2. Kawasan Waworada-Sape dan
sekitarnya (Kecamatan Sape, Lambu, Wawo, dan
Langgudu) dengan sektor unggulan perikanan, industri, dan
pertanian;3. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora;4. Kawasan Ekosistem
Pulau Sangiang;
b. Kawasan Strategis Kabupaten Bima dengan sudut kepentingan
ekonomi :1. Kawasan Lewamori, meliputi Kecamatan Woha sebagai
ibukota Kabupaten Bima
dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan
dan jasa,Kawasan Minapolitan, yang berpusat di Desa Penapali
Kecamatan Woha danKawasan Pariwisata di Pantai Kalaki;
2. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora dengan
sektor unggulanpertanian, pertenakan dan perkebunan;
3. Kawasan Strategis Wera yang meliputi Pai dan Oi Tui dengan
sektor unggulanpeternakan (sapi), perikanan (rumput laut), dan
Pariwisata.
4. Kawasan Strategis Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro
Oo, Waworada,Tolo Uwi, dan sekitarnya dengan sektor unggulan
perikanan (rumput laut),perikanan tangkap, dan pariwisata (pantai
wane dan pantai rontu).
5. Kawasan Strategis Lambu yang meliputi Sumi dan Nggelu dengan
sektor unggulanpeternakan (sapi), pertanian (jagung), dan perikanan
tangkap.
c. Kawasan strategis dengan sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
adalah KawsanKonservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Banta;
d. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya
adalah kawasan StrategisCagar Budaya yang meliputi :1. Kompleks
rumah adat-Wawo;2. Perkampungan tradisional Sambori;3. Perkampungan
tradisional Mbawa-Donggo;4. Kompleks Dana Mbojo-Donggo; dan5. Situs
Wadu Paa-Soromandi
e. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan yang meliputi :1. Kawasan peruntukan bagi kepentingan
pemeliharaan keamanan dan pertahanan
negara berdasarkan geostrategi nasional;2. Kawasan peruntukan
basis militer, daerah ujicoba sistem persenjataan dan /atau
kawasan industri sistem persenjataan;3. Pembatasan dan penataan
antara lahan terbangun disekitar pertahanan dan
keamanan; dan4. Penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan
dan keamanan.
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-8
Adapun rencana Pembagian Zona Wilayah Pesisir dan Laut, sesuai
kebijaksanaanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat 2009-2029 dan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Bima
2011-2031, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bimadikelompokan ke
dalam 5 (lima) kawasan pengembangan, yang terdiri dari :1. Kawasan
Teluk Sanggar dan sekitarnya;2. Kawasan Teluk Bima dan
Sekitarnya;3. Kawasan Sape dan sekitarnya;4. Kawasan Teluk Waworada
dan sekitarnya.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bima berdasarkan Rencana Tata
Ruang WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima2011-2031 dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
A. Kawasan Rawan Tanah LongsorAda 2 (dua) tipe lokasi atau
kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bima terdiri
atas rawan tanah longsor Tipe A yang meliputi kawasan sekitar
Tambora Bagian Timur,Paradowane, dan Karumbu, sedangkan rawan tanah
longsor yang meliputi kawasan TamboraBagian Timur dan sekitar
gunung Kuta.B. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi
Di Kabupaten Bima terdapat 2 (dua) gunung berapi yang berstatus
masih aktif yaituGunung Tambora dan Gunung Sangiang.1. Kawasan
rawan gunung berapi Tambora
Daerah yang masuk kategori waspada meliputi jalur sepanjang
sungai Oi Marai dansungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi
(Desa Kawinda Nae), dan sungaiSumba (Desa Labuhan Kenanga).
2. Kawasan rawan gunung berapi SangiangDaerah yang masuk
kategori terlarang meliputi daerah yang termasuk dalam
lingkarandengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km2 yang berpusat di
Puncak Doro Api yang diperluassepanjang alur sungai kering Oi Sola,
Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori DoJapa, Sosi Panda,
Sori Iso dan Sori Berano.
Daerah Bahaya I : Hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk
dalam daerah ini,kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian
selatan.
Daerah Bahaya II : Daerah di sekeliling pantai pulau
Sangiang
C. Kawasan Rawan BanjirKawasan yang masuk kategori rawan banjir
di Kabupaten Bima meliputi Daerah disepanjang aliran sungai di Sori
Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu,Lambu,
Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai
lainnya diwilayah Kabupaten Bima
D. Kawasan Rawan TsunamiKawasan yang masuk kategori rawan
tsunami di Kabupaten Bima meliputi Kawasanpesisir bagian timur dan
selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dandaerah
sekitarnya
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-9
E. Kawasan Rawan Angin TopanKawasan yang masuk kategori rawan
angin topan di Kabupaten Bima meliputi wilayahKecamatan Woha dan
daerah sekitarnya, serta wilayah monta dan daerah sekitarnya.
F. Kawasan Rawan Gelombang PasangKawasan yang masuk kategori
rawan gelombang pasang di Kabupaten Bima meliputipantai bagian
utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Soromandi dan daerah
sekitarnya,Sape dan Lambu, Wera, Langgudu dan daerah sekitarnya
G. Kawasan Rawan KekeringanKawasan yang masuk kategori rawan
kekeringan di Kabupaten Bima meliputi Sila,Paradowane, Tawali,
Sape, dan P.Sangiang
H. Kawasan Rawan Abrasi PantaiKawasan yang masuk kategori rawan
abrasi pantai di Kabupaten Bima tersebar diwilayah pesisir
Kabupaten Bima
I. Kawasan Rawan Gempa BumiKawasan yang masuk kategori rawan
gempa bumi di Kabupaten Bima tersebar didaerah/kawasan yang
berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.dXII
MMI (modified mercally intensity)
2.1.4. Demografi
Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk
serta bagaimana jumlahpenduduk berubah setiap waktu akibat
peristiwa kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.Analisis
kependudukan merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau
kelompok tertentuyang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan,
kewarganegaraan, agama atau etnisitastertentu. Dengan demikian data
kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalambentuk resmi
atau tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan Pencatatan
Kependudukan(pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai
bentuk baik angka, grafik, gambar danlain-lain. Secara khusus UU
No. 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa
datakependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasildari kegiatan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.
A. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun
2011 yangdilakukan Badan Pusat Statistik, mencapai 443.663 jiwa,
artinya dalam setiap tahun rata-rata pertambahan penduduk Kabupaten
Bima mencapai 4.230 jiwa atau memiliki lajupertumbuhan sebesar
1,01% dan pada tahun 2015. Jumlah ini terdiri dari laki-laki233.288
jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.
Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima dalam 5 (lima) tahun
terakhirsebagaimana pada tabel berikut.
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-10
Tabel 2.5Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-2015
Tahun
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki Perempuan TotalLaju
Pertumbuhan(%)
2011 220.981 222.682 443.663 1,012012 222.883 224.403 447.286
0,822013 224.454 226.522 450.976 0,822014 230.649 232.770 463.419
2,762015 233.288 235.394 468.682 1,14
Sumber Data: Bima Dalam Angka 2016
B. Struktur dan Komposisi Penduduk
Pengelompokkan penduduk menurut umur oleh badan Pusat Statistik
(BPS) dihitungdalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama
dengan umur pada waktu ulangtahun yang terakhir. Penduduk Kabupaten
Bima menurut kelompok umur dari hasilsensus penduduk tahun 2011 dan
keadaan tahun 2015 sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 2.6Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur
Tahun 2011 Tahun 2015Jenis Kelamin
JumlahJenis Kelamin
JumlahLaki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
0 4 24.435 23.047 47.482 24.620 50.242 50.242
5 9 26.260 24.555 50.815 25.631 53.030 53.030
10 14 26.314 24.986 51.300 24.750 50.790 50.790
15 19 22.147 20.123 42.270 20.216 43.648 43.648
20 24 16.064 16.740 32.804 16.519 34.973 34.973
25 29 16.950 18.436 35.386 17.562 34.169 34.169
30 34 15.159 16.638 31.797 17.998 33.583 33.583
35 39 14.791 15.278 30.069 16.570 31.766 31.766
40 44 12.272 13.446 25.718 15.658 29.611 29.611
45 49 10.683 11.296 21.979 13.335 25.563 25.563
50 54 9.714 10.566 20.280 12.022 22.737 22.737
55 59 7.135 7.188 14.323 9.898 18.941 18.941
60 64 5.641 5.595 11.236 6.254 12.598 12.598
65 + 11.194 12.575 23.769 14.361 27.031 27.031
Total 218.759 220.469 439.228 233.288 235.394 468.682
Sumber Data: Bima Dalam Angka 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-11
Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang
dianggap sudahproduktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan
berapa besar jumlah pendudukyang tergantung pada penduduk usia
kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasioketergantungan semacam
ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisidemografi.
Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2015
Sumber: BPS Kab. Bima, 2016
Gambar 2.5 memperlihatkan bahwa bentuk piramida penduduk
KabupatenBima termasuk tipe ekspansif, ditandai dengan bagian dasar
(kelompok anak-anak)yang jauh lebih lebar dibandingkan dengan usia
di atasnya dan bagian atas yangmenunjukkan usia lansia cenderung
mengecil sejalan dengan meningkatnya umur.
C. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bima mencapai 106 jiwa
per kilometerpersegi. Namun demikian penduduk Kabupaten Bima
menyebar secara tidak merata pada18 kecamatan wilayah administrasi
Kabupaten Bima. Ketidak-merataan persebaranpenduduk Kabupaten Bima
dapat diketahui dari jumah sebaran dan tingkat kepadatanpenduduk
per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-12
Tabel 2.7Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten
Bima
No. KecamatanLuas / Area
(Km)
PendudukKepadatan
Jumlah %
1. Monta 227,52 35.697 7,62 157
2. Parado 261,29 9.282 1,98 36
3. Bolo 66,93 47.175 10,07 705
4. Madapangga 237,58 29.210 6,23 123
5. Woha 105,57 46.856 10,00 444
6. Belo 44,76 26.579 5,67 594
7. Palibelo 71,58 26.453 5,64 370
8. Wawo 132,29 17.364 3,70 131
9. Langgudu 322,94 28.067 5,99 87
10. Lambitu 65,40 5.433 1,16 83
11. Sape 232,12 56.572 12,07 244
12. Lambu 404,25 36.578 7,80 90
13. Wera 465,32 29.943 6,39 64
14. Ambalawi 180,65 19.391 4,14 107
15. Donggo 123,83 17.888 3,82 144
16. Soromandi 341,66 16.499 3,52 48
17. Sanggar 477,89 12.624 2,69 26
18. Tambora 627,82 7.071 1,51 11
Jumlah 4.389,40 468.682 100,00 3.465
Sumber: Bima Dalam Angka 2015
Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Bolo merupakan kecamatan
dengan tingkatsebaran penduduk terpadat yakni sebanyak 705 jiwa per
kilometer persegi, sedangkanKecamatan Tambora dengan kondisi
wilayah yang luas memiliki tingkat sebaranpenduduknya relatif
sedikit, dengan tingkat sebaran dan kepadatan penduduk hanya 11jiwa
per kilometer persegi.
D. Pengelompokan Penduduk berdasarkan Angkatan KerjaPengelompok
penduduk di Kabupaten Bima yang termasuk angkatan kerja (usia 15
tahunkeatas) mencapai 195 337 jiwa, dengan jenis pekerjaan
sebagaimana dijabarkan dalamtabel berikut.
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-13
Tabel 2.8Persentase Angkatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun
Menurut Sektor dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun
2015
No Lapangan PekerjaanUtama
Jenis Kelamin/SexLaki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)1 Pertanian, Kehutanan,
Perburuan, danPerikanan
58.778 39.670 98.448
2 Pertambangan danPenggalian
4.666 677 5 343
3 Industri Pengolahan 6.210 6 872 13 0824 Listrik, Gas, dan Air
0 0 05 Bangunan 5 050 0 5 0506 Perdagangan Besar,
Eceran, Rumah Makan,dan Hotel
8 839 21 500 30 339
7 Angkutan, Pergudangan,dan Komunikasi
8 657 0 8 657
8 Keuangan, Asuransi,Usaha PersewaanBangunan, Tanah, danJasa
Perusahaan
352 179 531
9 Jasa Kemasyarakatan,Sosial, dan Perorangan
16 806 17 081 33 887
Jumlah 109 358 85 979 195 337
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan akhir dari
penyelenggaraanpembangunan daerah dalam upaya menciptakan kondisi
kesejahteraan masyarakat yang lebihbaik. Aspek Kesejahteraan
Masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraandan
pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan
sosial, dan (3) aspekkesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga.
Kinerja pada masing-masing aspekkesejahteraan masyarakat Kabupaten
Bima adalah sebagai berikut:
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas
dasar hargaberlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya,
sedangkan pertumbuhan ekonomiadalah persentase perubahan PDRB atas
dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentuterhadap tahun
sebelumnya.
Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah
secaranominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan
harga (inflasi) dan perubahanjumlah produksi (output). Sedangkan
angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapabesar kemampuan
suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi
oleh
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-14
perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga.
Namun pada dasarnya baikangka perkembangan maupun angka
pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkankondisi perubahan.
A. Pertumbuhan PDRB
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi
perekonomian suatu daerahdapat digambarkan dari data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRBmerupakan jumlah dari
nilai tambah (value added) barang dan jasa yang dihasilkan
olehseluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun
tertentu atau periode tertentu.Dengan kata lain, PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya
guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing
sektorperekonomian.
Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas
dasar hargaberlaku yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur
ekonomi dan PDRB atas dasarharga konstan yang dapat digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Dengan demikian,
PDRB merupakan indikator untuk mengatur sejauhmanakeberhasilan
pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat
digunakansebagai perencanaan dan pengambil keputusan.
Menurut data BPS Kabupaten Bima, selama kurun waktu tahun
2011-2015, nilai PDRBKabupaten Bima terus mengalami peningkatan
baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)maupun Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK). Pada tahun 2014, PDRB ADHB KabupatenBima mencapai Rp. 7,33
triliun dan pada tahun 2015 mencapai Rp. 8,29 triliun
ataudiproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 12 % dari tahun
2014. Sejalan dengan PDRBADHB, nilai PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) juga mengalamipeningkatan. Pada Tahun 2012
PDRB ADHK sebesar Rp. 5,72 triliun, kemudian pada tahun2013 PDRB
ADHK meningkat menjadi Rp. 6,02 triliun. Pada tahun 2014, PDRB
ADHKmenjadi sebesar Rp. 6,38 triliun dan diproyeksikan akan
meningkat pada tahun 2015 menjadiRp. 6,74 triliun.
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-15
Gambar 2.5:Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (juta Rp.),
2011-2015
8293338,887325505,92
5553610,626006574,49 6492345,12
6377546,24 6742808,486016134,16
5402244,9 5723488,07
2011 2012 2013 2014 2015
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
Tabel : 2.9Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (juta Rp.)
20112015Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Pertanian, Kehutanan, DanPerikanan
2 602 027.65 2 758 552.75 2 906 045.63 3 191 829.75 3 604
707.52
Pertambangan Dan Penggalian 158 670.08 172 274.52 190 244.97 213
209.69 240 605.95Industri Pengolahan 135 156.55 141 839.09 149
009.08 155 776.21 169 439.42Pengadaan Listrik Dan Gas 2 097.88 2
410.07 2 519.54 3 163.22 3 297.24Pengadaan Air, PengelolaanSampah,
Limbah Dan DaurUlang
3 234.46 3 451.70 3 657.97 3 941.87 4 115.84
Konstruksi 336 972.77 354 015.19 380 434.10 429 497.89 492
533.78Perdagangan Besar Dan Eceran;Reparasi Mobil Dan
SepedaMotor
813 139.56 909 560.38 992 958.71 1 143 710.20 1 283 071.05
Transportasi Dan Pergudangan 411 700.91 460 227.80 539 149.77
642 781.75 762 679.94Penyediaan Akomodasi DanMakan Minum
14 223.85 15 700.79 19 236.10 22 797.02 25 764.00
Informasi Dan Komunikasi 71 512.74 76 953.37 83 658.43 92 980.85
100 235.19Jasa Keuangan Dan Asuransi 148 256.30 173 215.71 192
945.28 216 295.09 241 947.26Real Estate 135 540.92 156 107.23 178
258.38 206 278.16 230 154.01Jasa Perusahaan 4 704.69 5 192.00 5
753.36 6 717.20 7 421.69Administrasi Pemerintahan,Pertahanan Dan
Jaminan SosialWajib
395 273.66 428 324.60 467 695.74 576 339.19 653 391.38
Jasa Pendidikan 194 731.10 214 579.23 235 451.94 258 370.50 292
031.58Jasa Kesehatan Dan KegiatanSosial
57 277.29 60 158.02 65 277.03 72 634.86 81 034.98
Jasa Lainnya 69 090.20 74 012.04 80 049.08 89 182.50 100
908.07Produk Domestik RegionalBruto 5 553 610.62 6 006 574.49 6 492
345.12 7 325 505.92 8 293 338.88
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-16
Tabel 2.10Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (juta Rp.)
20112015Lapangan Usaha
Industry 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Pertanian, Kehutanan, DanPerikanan
2 571 568.63 2 713106.76
2 810 249.65 2 953 306.24 3 107109.25
Pertambangan DanPenggalian
157 818.45 169 142.81 183 553.78 197 602.96 213146.46
Industri Pengolahan 134 436.52 140 195.23 146 662.90 153 204.68
159769.15
Pengadaan Listrik Dan Gas 2 318.95 2 607.72 3 226.27 4 015.65 3
671.67Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah Dan DaurUlang
3 045.35 3 044.74 3 047.27 3 050.20 3 052.73
Konstruksi 335 563.41 351 034.15 374 944.32 402 508.50
432761.14
Perdagangan Besar DanEceran; Reparasi Mobil DanSepeda Motor
769 195.62 836 246.44 893 621.05 957 634.491 016
824.74
Transportasi DanPergudangan
399 588.20 426 027.27 452 520.10 484 985.68 512110.01
Penyediaan Akomodasi DanMakan Minum
13 625.72 14 596.47 15 728.56 16 748.03 17 882.50
Informasi Dan Komunikasi 72 045.18 77 335.46 83 630.57 90 656.77
98 454.59
Jasa Keuangan Dan Asuransi 142 002.84 153 955.58 164 531.16 176
602.86 190553.76
Real Estate 129 209.65 140 560.33 151 453.76 160 791.34
171508.56
Jasa Perusahaan 4 598.92 4 939.22 5 271.63 5 648.99 5
968.62Administrasi Pemerintahan,Pertahanan Dan JaminanSosial
Wajib
361 207.71 368 590.79 384 698.21 403 681.62417
909.87
Jasa Pendidikan 180 924.07 191 313.25 203 404.25 217 304.89
232629.02
Jasa Kesehatan Dan KegiatanSosial
56 513.01 58 571.38 62 624.51 66 707.63 71 230.41
Jasa Lainnya 68 582.69 72 220.47 76 966.17 83 095.71 88
225.99Produk Domestik Regional
Bruto5 402 244.90
5 723488.07
6 016 134.16 6 377 546.246 742
808.48
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-17
Tabel 2.11Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen)
20112015
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan 46.85 45.93 44.76 43.57
43.47
Pertambangan Dan Penggalian 2.86 2.87 2.93 2.91 2.90
Industri Pengolahan 2.43 2.36 2.30 2.13 2.04
Pengadaan Listrik Dan Gas 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah DanDaur Ulang
0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
Konstruksi 6.07 5.89 5.86 5.86 5.94
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil DanSepeda Motor
14.64 15.14 15.29 15.61 15.47
Transportasi Dan Pergudangan 7.41 7.66 8.30 8.77 9.20
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 0.26 0.26 0.30 0.31
0.31
Informasi Dan Komunikasi 1.29 1.28 1.29 1.27 1.21
Jasa Keuangan Dan Asuransi 2.67 2.88 2.97 2.95 2.92
Real Estate 2.44 2.60 2.75 2.82 2.78
Jasa Perusahaan 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan JaminanSosial
Wajib
7.12 7.13 7.20 7.87 7.88
Jasa Pendidikan 3.51 3.57 3.63 3.53 3.52
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 1.03 1.00 1.01 0.99 0.98
Jasa Lainnya 1.24 1.23 1.23 1.22 1.22
Produk Domestik Regional Bruto 100.00 100.00 100.00
100.00100.00
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-18
Tabel : 2.12Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2011
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen)
20112015Lapangan Usaha
Industry2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan 4.99 5.50 3.58 5.09 5.21
Pertambangan Dan Penggalian 6.00 7.18 8.52 7.65 7.87
Industri Pengolahan 3.34 4.28 4.61 4.46 4.28
Pengadaan Listrik Dan Gas 13.65 12.45 23.72 24.47 - 8.57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan DaurUlang
-0.02 - 0.02 0.08 0.10 0.08
Konstruksi 6.22 4.61 6.81 7.35 7.52
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil DanSepeda Motor
9.89 8.72 6.86 7.16 6.18
Transportasi Dan Pergudangan 5.10 6.62 6.22 7.17 5.59
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 6.49 7.12 7.76 6.48
6.77
Informasi Dan Komunikasi 11.08 7.34 8.14 8.40 8.60
Jasa Keuangan Dan Asuransi 8.68 8.42 6.87 7.34 7.90
Real Estate 8.80 8.78 7.75 6.17 6.67
Jasa Perusahaan 5.98 7.40 6.73 7.16 5.66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan JaminanSosial
Wajib
3.33 2.04 4.37 4.93 3.52
Jasa Pendidikan 8.11 5.74 6.32 6.83 7.05
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 7.21 3.64 6.92 6.52 6.78
Jasa Lainnya 7.56 5.30 6.57 7.96 6.17
Produk Domestik Regional Bruto 6.05 5.95 5.11 6.01 5.73
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-19
Tabel : 2.13Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional
Bruto
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (2011=100),
20122015
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan 101.18 101.68 103.41 108.08
116.01
Pertambangan Dan Penggalian 100.54 101.85 103.65 107.90
112.88
Industri Pengolahan 100.54 101.17 101.60 101.68 106.05
Pengadaan Listrik Dan Gas 90.47 92.42 78.09 78.77 89.80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, LimbahDan Daur Ulang
106.21 113.37 120.04 129.23 134.82
Konstruksi 100.42 100.85 101.46 106.71 113.81
Perdagangan Besar Dan Eceran; ReparasiMobil Dan Sepeda Motor
105.71 108.77 111.12 119.43 126.18
Transportasi Dan Pergudangan 103.03 108.03 119.14 132.54
148.93
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 104.39 107.57 122.30 136.12
144.07
Informasi Dan Komunikasi 99.26 99.51 100.03 102.56 101.81
Jasa Keuangan Dan Asuransi 104.40 112.51 117.27 122.48
126.97
Real Estate 104.90 111.06 117.70 128.29 134.19
Jasa Perusahaan 102.30 105.12 109.14 118.91 124.35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan DanJaminan Sosial
Wajib
109.43 116.21 121.57 142.77 156.35
Jasa Pendidikan 107.63 112.16 115.76 118.90 125.54
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 101.35 102.71 104.24 108.89
113.76
Jasa Lainnya 100.74 102.48 104.01 107.33 114.37
Produk Domestik Regional Bruto 102.80 104.9 107.9 114.9 123
Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 II-20
Tabel : 2.14Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen)
20112015Lapangan Usaha
Industry 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2)