BUPATI BIMA PERATURAN BUPATI BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 - 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BIMA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi perencanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja daerah Kabupaten Bima; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
30
Embed
BUPATI BIMA - esakip-bimakab.com · 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMAPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANGREVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 - 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi perencanaan dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenBima Tahun 2016 – 2021 perlu dilakukan perubahan terhadapindikator kinerja daerah Kabupaten Bima;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentangReview rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayahDaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 TentangPengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
3
14. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
4
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 21);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peratuan Pelaksana Undang – undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5717);
29. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari APBN (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentangMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
5
Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2015-2019;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan HidupStrategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi RencanaPembangunan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1252);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau- pulau Kecil;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NusaTenggara Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2008 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 01Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiNusaTenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
6
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun2005 tentang Tatacara Penyusunan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Bima (LembaranDaerah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 1);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2005 –2025(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BimaTahun 2011 Nomor 47);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, TugasPokok dan Fungsi Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun2016 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBima Nomor 76);
44.Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentangReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerahKabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Berita DaerahTahun 2017 Nomor 395).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANGREVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 – 2021.
Pasal I
(1) Mengubah lampiran BAB V dan lampiran BAB IX Peraturan Bupati BimaNomor 22 Tahun 2017 tentang Review rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 sebagaimanatercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka lampiran BAB V danlampiran BAB IX Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentangReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten BimaTahun 2016 – 2021 dicabut dan dinayatakan tidak berlaku.
7
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di : BimaPada tanggal : 06 - 3 - 2018
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan : di Bimapada tanggal : 06 - 3 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
H.M.TAUFIK HAK
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2018 NOMOR 455
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BIMA
Ttd
AMAR MARUF, SHNIP. 19660311 199303 1 007
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 V-1
BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Visi dan Misi ini dibuat sebagai pedoman dalam penetapan arah kebijakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada
masyarakat selama lima tahun kedepan. Adapun visi dan misi Kabupaten Bima tahun
2016-2021 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius, Aman,
Makmur, Amanah dan Handal."
Visi ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang
akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan
segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka
memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dengan upaya
optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagaimana dituangkan
dalam pernyataan visi sebagai berikut :
1. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius : Terwujudnya Pemerintah
Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah
SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat;
2. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman : Terwujudnya Pemerintah
Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah
dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta
Penegakkan Supremasi Hukum;
3. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya Ekonomi
Yang Tangguh, Kreatif Dan Kompetitif, Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan
Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4. Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah : Terwujudnya pemerintah
dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam
mewujudkan ”good governance.”
5. Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal : Terwujudnya pemerintah dan
masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan andal dalam era
global”
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 V-2
5.2. Misi
Visi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 tersebut diwujudkan
melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yakni:
1. Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai
Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat;
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan
Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum;
3. Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam
Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya
Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
4. Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan
Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik;
5. Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing;
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 V-3
5.3. Tujuan dan SasaranTabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranVisi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”
TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN
CAPAIAN KINERJAKondisi
Awal(2016)
2017 2018 2019 2020 Kondisi Akhir(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9MISI 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara danBermasyarakat
MISI III : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan DanPengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Menurunnyaangkakemiskinan danmeningkatnyaketersediaanlapangan kerja
Menurunnyaangka kemiskinandan pengangguran
Persentasependuduk miskinsemakinberkurang
15,78 14,72 13,66 12,60 11,54 10,47
PersentaseMenurunnyaangkaPengangguran
4,40 4,00 3,80 3,50 3,30 3,00
Meningkatnyaaksesibilitassarana danprasarana daerah
Meningkatnyakualitas saranadan prasaranawilayah
Persentase jalandalam kondisimantap
34,00 42,50 43,50 45,00 45,75 48,00
Persentasejembatan dalamkondisi baik
15,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
Persentasewilayah yangterpasangjaringan listrik
60 70 80 90 100 100
Persentasewilayah yangsaling terhubung
16,75 15,18 13,61 12,04 10,47 8,9
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 V-5
dengan modatransportasiPersentasewilayahterhubung aksesinternet
80,63 84,50 88,37 92,24 96,11 100
Terpenuhinyakebutuhan airirigasi
Persentasejaringan irigasiberfungsi baik
39,00 39,00 39,50 40,38 41,25 42,00
Meningkatnyakualitaslingkungan
Luas kawasankumuh
3,27 7,93 12,59 18,66 23,32 23,32
Persentasesampah yangdikelola
0,05 0,19 0,33 0,47 0,61 0,75
Meningkatnyakemandirianekonomi daerah
Meningkatnyasektor ekonomidaerah
PersentasePertumbuhanEkonomi Daerah
5,73 5,82 5,91 6,02 6,12 6,20
Persentasekontribusi PADterhadap APBD
6,67 7,34 8,01 8,68 9,35 10
KonstribusiPertanianterhadap PDRB
43,25 43 42,50 41 40,05 40
KonstribusiKoperasi,UMKMterhadap PDRB
2,80 3,66 4,52 5,38 4,52 5,38
KonstribusiPerdaganganterhadap PDRB
15,72 15,97 16,22 16,47 16,72 16,97
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 V-6
Tercukupinyaketersediaanpangan
Skor PolaPangan
81,60 86,20 89,80 94,80 98,65 100
MISI IV : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui TataKelola Pemerintahan Yang BaikTerwujudnyapemerintah yangbersih, akuntabeldan melayani
1.4.6 Persentase Peningkatan bangunan yangmemiliki Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) (%)
1,42 1,72 2,58 3,44 4,30 5,16 6,45 6,45
1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT1.5.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1.5.1.2 Penegakan PERDA (%) 50 60 70 80 90 95 100 1001.5.1.5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
2.1.4 Jumlah pengembangan usaha kawasantransmigrasi (unit)
3 3 3 3 3 3 3 3
2.1.5 Jumlah penempatan transmigrasi (KK) 200 200 200 200 200 200 200 2002.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA2.3.1. Indek Pembangunan Gender (IPG) (%) 91.27 91.92 92.57 93.23 93.88 94.53 95.18 95.18
2.7.1 Prosentase Desa yang terlayanidengan pelayanan Perhubungan :- Tersedianya angkutan umum yangmelayani wilayah yang telah tersediajaringan jalan (unit)
2 2 2 2 2 2 2 2
- Tersedianya halte yang telah dilayaniangkutan umum dalam trayek (unit)
5 5 5 5 5 5 5 5
- Tersedianya terminal angkutanpenumpang yang telah dilayani angkutanumum dalam trayek (unit)
0 0 0 0 1 0 0 0
2.7.2 Tersedianya fasilitas perlengkapanjalan (rambu, marka, dan guardrill)dan penerangan jalan umum (PJU)pada jalan :- Rambu (buah) 400 400 400 400 400 400 400 400
- Marka Jalan (meter) 100 100 100 100 100 100 100 100
- Pagar Pengaman (Guard Drill) (meter) 200 200 200 200 200 200 200 200- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APIILL) (buah)
2 2 2 2 2 2 2 2
2.7.3 Tersedianya unit pengujian kendara-anbermotor yang memiliki populasikendaraan wajib uji minimal 4000 (empatribu) kendaraan wajib uji (unit)
0 0 0 0 1 0 0 0
2.7.4 Jumlah kapal penyeberangan yang sudahtersedia yang beroperasi pada lintas untukmenghubungkan daerah tertinggal danterpencil dengan wilayah yang telahberkembang pada wilayah yang telah
2 2 2 2 2 2 2 2
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 IX. 9
ditetapkan lintas penyeberangan (unit).
2.7.5 Jumlah Tambatan Perahu yang sudahada untuk melayani kapal laut yangberoperasi pada trayek pada wilayah yangmemiliki alur pelayaran dan tidak adaalternatif angkutan jalan (Unit).
0 0 0 1 1 1 1 1
2.7.6 Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7GT yang beroperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota yang sudah memenuhiStandar Keselamatan (Unit).
10 10 10 10 10 10 10 10
2.7.7 Jumlah kecelakaan yang terjadi (%) 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA8.8.1 Jumlah lokasi yang terlayani akses
internet (lokasi)- - 10 6 6 6 6 34
8.8.2 Jumlah Penyebaran informasi berupaberita dan dokumen melalui Website danFacebook
100 150 96 120 160 180 200 200
8.8.3 Jumlah PPID Yang Terbentuk 100 100 100 100 100 100 100 100
8.8.4 Persentase Kelompok InformasiMasyarakat (KIM) aktif (%)
7 7 9 11 14 18 18 18
8.8.5 Persentase OPD yang memiliki Website(%)
-- 100 100 100 100 100 100
8.8.6 Tersedianya Buku Profil Bima -Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
8.8.7 Tersedianya sistem pengamananinformasi daerah
-Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2.9 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHDINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.9.1 Jumlah Peningkatan Status UsahaUMKM (unit)
250 250 250 250 250 250 250 250
2.9.2 Jumlah Koperasi Aktif (unit) 214 214 217 220 223 226 239 239
RPJMD KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021 IX. 10
2.9.3 Jumlah Volume Usaha Koperasi (Rp) Rp. 105.332.550.000 Rp. 105.332.550.000Rp.
107.659.000.000Rp.
109.367.500.000Rp. 111.026.250.000
Rp.113.119.000.000
Rp.114.654.000.000
Rp.114.654.000.000
2.9.4 Jumlah Omzet UMKM (Rp) Rp. 6.600.000.000 Rp. 6.600.000.000Rp.
6.600.000.000Rp.
6.600.000.000Rp. 6.600.000.000
Rp.6.600.000.000
Rp.6.600.000.000
Rp.6.600.000.000
2.10 PENANAMAN MODALDINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.10.1 Jumalah izin yang terbit 2.032 2.050 2.500 2.550 2.600 2.700 2.800 15.200
2.10.2 Jumlah Pendapatan dari Pajak MineralNon Logam dan Batuan
Rp. 500.000.000.Rp.
1.000.000.000,Rp.
1.665.270.000Rp.
1.334.020.000Rp.
1.500.000.000,Rp.
1.700.000.000,Rp.
2.000.000.000,
Rp.9.199.290.000
2.10.3 Jumlah Pendapatan dari hasil RetribusiDaerah
2.10.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 76 76 80 85 90 95 100 1002.10.5 Jumlah PMDN di Kabupaten Bima 10 3 8 9 9 10 10 592.10.6 Jumlah PMA di Kabupaten Bima 1 3 2 2 2 2 3 172.10.7
Jumlah Realisasi Investasi Rp. 66.750.478.415 Rp. 73.519.098.416 Rp.77.195,000.000
Rp.81.054.000.000 Rp. 85.107.000.000 Rp.
89.362.000.000Rp.
93.831.000.000Rp.
489.623.576.831
2.11 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN