B U PA T I B E NG K AYA NG P R O V I NS I KAL I MAN T A N BA R A T P E RA T U RAN B U PAT I BE N G KAYAN G NOMOR II T AHUN201 4 TENTAN G PE TUNJUK T E KN I S I NVE NTAR I SA S I B ARAN G MI L K D AE RAH KA B U PATE N B ENGK A YA NG D E NG AN R AH MA T TUHAN YAN G MAHA ES A BUP A T I B E NGKAYANG, Me n i mb a n g : a . b ah w a d a l am r an gk a p e la k s an a an k e gi a t an i nv e n t a r i sa s i b ar an g mil i k d a e r a h p e rl u me n e t a p k an p e tu n j u k t e kn i s y an g d i g un a k a n s e b a g ai d a s a r d an p e d o m an p e la k s anaa n I n v e n t a r i s a s i Ba r an g Mil ik Dae r a h K ab up at e n Be n g k ay ang ; b. b ah w a b e r d a s ark an p e r ti m b an g an s e b a g ai m an a d i mak s u d d a l a m h u ru f a , p e r lu m e n e t ap k a n P e r a tu r a n B u p a t i te n t an g P e t u n j u k T e k ni s I nv e nt a r i s a si Ba r a n g Mi l ik Da e r ah K a b up a t e n B e n g k ay a n g . / Me n gi n g a t : 1. Und a n g - Und an g No m o r 10 T ah u n 199 9 t e n t a n g P e mb e n tu k a n K a b up a t e n Dae r ah T i n g k a t I I Be n g k a y an g ( L e mb ar an N e g ar a R e p u b l i k I n d o n e s i a T ah u n 199 9 No mo r 4 4, Ta mb a h an L e mb a r a n N e g ar a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 3 8 23; 2. Un d a n g - Un d an g N o m o r 17 T ah u n 2 0 03 t e n t a n g Ke uan g a n Ne g a r a ( Le m b ar an N e g ar a Re p u b li k I nd o n e s i a T ah u n 200 3 No m o r 47, T a mb ah an Le m b a r an Ne g ara R e p ub l i k I nd o n e s i a No m o r 4 28 6); 3. Un d a n g - U n d an g N o m o r 1 T a hu n 2 0 0 4 t e n t ang Pe r b e n d ah a r a a n Ne g a r a ( Le m b a r an Ne gar a R e p u b li k I n d o n e s i a T ah u n 20 0 4 No m o r 5, Tam b ah an L e m b a r a n Ne gar a R e p ub l i k I n d o n e s i a No m o r 4 355 ); 4. Un d a n g - U n d an g No m o r 15 T a h u n 2 00 4 t e n t an g Pe m e r ik s a an P e n g e l o l a an d an T an ggu n g J aw ab K e ua n g an Ne ga r a ( Le mb ar an N e g a r a R e p u b lik I n d o n e s i a T ah u n 200 4 N o m o r 6 6, T a m b ah a n Le m b a r a n Ne g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a No mo r 4 4 0 0); 5. Un d a n g - Un d a n g No m o r 32 t ah un 20 0 4 t e n t a ng P e m e r i n t ah Da e r a h ( Le m b a r an Ne ga r a R e pu b l i k I n d on e si a T ah u n 2 0 0 4 No mo r 125, Tamb a h an Le m b ar an N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a
19
Embed
BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT · 2015. 5. 12. · Barang Milik Daerah Kabupaten dan Barang Provinsiserta Barang Inventaris Milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BENGKAYANGPROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANGNOMOR II TAHUN2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILK DAERAHKABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BENGKAYANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang
milik daerah perlu menetapkan petunjuk teknis yang
digunakan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan
Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkayang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten
Bengkayang. /
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNISINVENTARISASI BARANG MILK DAERAH KABUPATENBENGKAYANG
BABIKETENTUAN UHUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah yang
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, Kecamatan, Kelurahan, Staf Ahli dan Lembaga lain sesuai kebutuhan dan
karakteristik daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Pengguna Barang;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;
9. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah yakni sumbagan berupa
pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan
sumbagan pihak lain termasuk barang milik daerah yang pengelolaannya berada
pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daereh, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat
berharga lainnya;
10. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan,
pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data pelaporan barang
milik daerah dalam unit pemakaian;
11. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilakukan secara
khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua
Barang Milik Daerah Kabupaten dan Barang Provinsiserta Barang Inventaris Milik
Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara
pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan
langsung erhadap barang-barang yang belum tercatat serta melakukan verifikasi
sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya;
12.Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat dan didaftar dalam Buku
Inventaris;
13. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang
milik daerah;
14. Pembantu Pengelola Milik Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sebagai Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
15. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang daerah;
16. Kuasa Pengguna barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
17. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, dan mengelurakan barang;
18. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan
kerja perangkat daerah/unit kerja;
19. Pelaksana kegiatan adalah pegawai yang diserahi tugas untuk melakukan
inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang.
BABUINVENTARISASIBagian Kesatu
Peran dan FungslPasal2
(1) Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan
semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak.
(2)Buku Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data meliput
likasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian/pengadaan,
asal barang, keadaan barang dan sebagainya mempunyai fungsi dan peran
dalam rangka :
a. pengendalian, pemanfaatan, pengamanan danp pengawasan setiap barang;
b. usaha untuk menggunakan, memanfaatkan setiap barang secara maksimal
sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
c. menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.
(3) Buku Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat digunakan
sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan
berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga
dapat memberikan informasi yang tepat dalam :
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d. pengunaan;
e. penatausahaan;
f. pemanfaatan; dan
g. pengamanan dan pemeliharaan;
h. penilaian;
i. penghapusan;
j. pemindahtanganan;
k. perobinaan, pengawasan dan pengendalian;
1. pembiayaan; dan
m. tuntutan ganti rugi.
(4)Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah
oleh Pengguna dicatat dalam Buku Inventarisasi tersendiri dan dilaporkan
kepada Pengelola;
(5) Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik
Daerah wajib melaporkan Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah kepada
Pengelola.
Bagian KeduaTujuanPasal3
Tujuan Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi :
a. Tersedianya data mutakhir secara rinci tentang barang milik daerah Kabupaten
Bengkayang meliputi volume/jumlah fisik, spesifikasi, kondisi (baik/rusak
ringan/rusak berat) dan sebagainya yang didokumentasikan dalam Buku Induk
Inventaris barang Daerah Kabupaten Bengkayang yang dapat mendukung
validitas nilai asset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b. Tersedianya data mutakhir tentang Barang Milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Pusat serta pihak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkayang.
c. Tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan,