BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Perda_23_2014.pdfBangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

1

BUPATI BANGKA TENGAHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAHNOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor217, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Bangka Selatan, KabupatenBangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan KabupatenBelitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4268);

www.peraturan.go.id

2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian KesatuPengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah.3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi urusan Pekerjaan Umum.5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempatmanusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atautempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

www.peraturan.go.id

3

6. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yangfungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsikeagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial danbudaya.

7. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedungyang digunakan untuk kepentingan umum dan BangunanGedung fungsi khusus, yang dalam pembangunandan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaankhusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yangdapat menimbulkan dampak penting terhadapmasyarakat dan lingkungannya.

8. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisionalmerupakan Bangunan Gedung yang didirikanmenggunakan kaidah/norma tradisional masyarakatsetempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secaraturun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadahkegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.

9. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi darifungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhantingkat persyaratan administratif dan persyaratanteknisnya.

10. Keterangan Rencana Daerah adalah informasi tentangpersyaratan tata bangunan dan lingkungan yangdiberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasitertentu.

11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnyadisingkat IMB adalah perizinan yang diberikan olehPemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan Gedunguntuk membangun baru, mengubah, memperluas,mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

12. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalahpermohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedungkepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izinmendirikan Bangunan Gedung.

13. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum,kelompok orang, atau perkumpulan, yang menuruthukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

14. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis mayapada persil atau tapak sebagai batas minimumdiperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitungdari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantaiatau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagaratau batas persil atau tapak.

15. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkatKDB adalah angka persentase perbandingan antara luasseluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luaslahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yangdikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.

www.peraturan.go.id

4

16. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkatKLB adalah angka persentase perbandingan antara luasseluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuairencana tata ruang dan rencana tata bangunan danlingkungan.

17. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDHadalah angka persentase perbandingan antara luasseluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yangdiperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luastanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasaisesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunandan lingkungan.

18. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTBadalah angka persentase perbandingan antara luas tapakbasemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerahperencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang danrencana tata bangunan dan lingkungan.

19. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakanpenjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalambentuk ketentuan teknis penyelenggaraan BangunanGedung.

20. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagaistandar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metodeuji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupunstandar internasional yang diberlakukan dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkatRTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayahDaerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

22. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yangselanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dariRencana Tata Ruang Wilayah Daerah ke dalam rencanapemanfaatan kawasan perkotaan.

23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuanpengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zonaperuntukan yang penetapan zonanya dalam rencana tatabangunan.

24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yangselanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancangbangun suatu kawasan untuk mengendalikanpemanfaatan ruang yang memuat rencana programbangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduanrancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalianrencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

25. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatanpembangunan Bangunan Gedung yang meliputi prosesPerencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi sertakegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

www.peraturan.go.id

5

26. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambarteknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yangmengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencanadan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencanaarsitektur, rencana struktur, rencanamekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencanatata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis,rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknispendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yangberlaku.

27. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim AhliBangunan Gedung yang disusun secara tertulis danprofesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknisBangunan Gedung baik dalam proses pembangunan,pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaranBangunan Gedung.

28. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatanmemanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsiyang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan,perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

29. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaankeandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung,komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dansarananya dalam tenggang waktu tertentu gunamenyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

30. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yangmemenuhi persyaratan administratif dan persyaratanteknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yangditetapkan.

31. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalanBangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agarselalu Laik Fungsi.

32. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ataumengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahanbangunan, dan/atau prasarana dan sarana agarBangunan Gedung tetap Laik Fungsi.

33. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, sertapemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannyauntuk mengembalikan keandalan bangunan tersebutsesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaanmenurut periode yang dikehendaki.

34. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dandilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkankembali Bangunan Gedung ke bentuk aslinya.

35. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar ataumerobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung,komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dansarananya.

36. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik,Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna BangunanGedung.

www.peraturan.go.id

6

37. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik BangunanGedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedungberdasarkan kesepakatan dengan Pemilik BangunanGedung, yang menggunakan dan/atau mengelolaBangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuaidengan fungsi yang ditetapkan.

38. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalahorang perorangan atau badan yang kegiatan usahanyamenyediakan layanan jasa konstruksi bidang BangunanGedung, meliputi perencana teknis, pelaksanakonstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasukPengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia JasaKonstruksi lainnya.

39. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkatTABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkaitdengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untukmemberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitiandokumen rencana teknis dengan masa penugasanterbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalampenyelesaian masalah penyelenggaraan BangunanGedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuksecara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitasBangunan Gedung Tertentu tersebut.

40. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badanhukum yang mempunyai sertifikat keahlian untukmelaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsiBangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

41. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untukmengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuaidengan IMB yang diangkat oleh Pemilik BangunanGedung.

42. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukumatau usaha, dan lembaga atau organisasi yangkegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasukmasyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yangberkepentingan dengan penyelenggaraan BangunanGedung.

43. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan BangunanGedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yangmerupakan perwujudan kehendak dan keinginanmasyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban,memberi masukan, menyampaikan pendapat danpertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilanberkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

44. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yangdiadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasimasyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupunusulan dari masyarakat umum sebagai masukan untukmenetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.

www.peraturan.go.id

7

45. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitandengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yangdiajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentinganmereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yangdirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasarhukum antara wakil kelompok dan anggota kelompokyang dimaksud.

46. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalahkegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasandalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baiksehingga setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung dapatberlangsung tertib dan tercapai keandalan BangunanGedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnyakepastian hukum.

47. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaanperaturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk,dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai di daerahdan operasionalisasinya di masyarakat.

48. Pemberdayaan adalah kegiatan untukmenumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban,dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung danaparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraanBangunan Gedung.

49. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaanpenerapan peraturan perundang-undangan bidangBangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.

Bagian KeduaMaksud, Tujuan, dan Lingkup

Paragraf 1Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebihlanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baikdalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalampenyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalampemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedungdi Daerah.

www.peraturan.go.id

8

Paragraf 2Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:1. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan

sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi danselaras dengan lingkungannya;

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedungyang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung darisegi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankemudahan; dan

3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraanBangunan Gedung.

Paragraf 3Lingkup

Pasal 4

(1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;b. persyaratan Bangunan Gedung;c. penyelenggaraan Bangunan Gedung;d. TABG;e. Peran Masyarakat;f. pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung;g. sanksi administratif;h. penyidikan;i. pidana; danj. peralihan.

(2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam halpersyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diaturdalam Peraturan Daerah ini.

BAB IIFUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapanmengenai pemenuhan persyaratan teknis BangunanGedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkunganmaupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukanlokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

(2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama

sebagai tempat manusia tinggal;b.Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi

utama sebagai tempat melakukan ibadah;

www.peraturan.go.id

9

c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utamasebagai tempat melakukan kegiatan usaha;

d.Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya denganfungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosialdan budaya;

e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utamasebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyaitingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risikobahaya tinggi; dan

f. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utamasebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:a. bangunan rumah tinggal tunggal;b. bangunan rumah tinggal deret;c. bangunan rumah tinggal susun; dand.bangunan rumah tinggal sementara.

(2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsiutama sebagai tempat melakukan ibadah keagamaandapat berbentuk:a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;b. bangunan gereja, kapel;c. bangunan pura;d. bangunan vihara;e. bangunan kelenteng; danf. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

(3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utamasebagai tempat melakukan kegiatan usaha dapatberbentuk:a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan

perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;b.Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan

pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dansejenisnya;

c. Bangunan Gedung pabrik;d.Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel,

motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat

rekreasi, bioskop dan sejenisnya;f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun

kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus,terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai,pelabuhan perikanan, bandar udara;

g. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementaraseperti bangunan gudang, gedung parkir dansejenisnya; dan

h.Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidayaseperti bangunan sarang burung walet, bangunanpeternakan sapi dan sejenisnya.

www.peraturan.go.id

10

(4) Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsiutama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial danbudaya dapat berbentuk:a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti

bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikandasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursusdan semacamnya;

b.Bangunan Gedung pelayanan kesehatan sepertibangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin,rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;

c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunanmuseum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dansejenisnya;

d.Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunanlaboratorium fisika, laboratorium kimia, danlaboratorium lainnya, dan

e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunanstadion, gedung olah raga dan sejenisnya.

(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yangmemerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untukkepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkatrisiko bahaya yang tinggi.

(6) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsiutama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:a. bangunan rumah dengan toko;b. bangunan rumah dengan kantor;c. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;d.Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-

perhotelan;e. dan sejenisnya.

Bagian KeduaPrasarana Bangunan Gedung

Pasal 7

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 dapat dilengkapi prasarana bangunan gedungsesuai dengan kebutuhan kinerja bangunan gedung.

(2) Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman berupa

pagar, tanggul/retaining wall, turap bataskavling/persil, drainase permanen;

b. Konstruksi penanda masuk lokasi berupa gapura dangerbang termasuk gardu/pos jaga;

c. Konstruksi perkerasan berupa jalan, lapangan upacara,lapangan olah raga terbuka, tempat parkir;

d. Konstruksi penghubung berupa jembatan, box culvert,jembatan penyeberangan;

www.peraturan.go.id

11

e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah berupa kolamrenang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah,waterboom;

f. Konstruksi menara berupa menara antena, menarareservoir, cerobong, rel kereta gantung;

g. Konstruksi monumen berupa tugu, patung, kuburan;h. Konstruksi instalasi/gardu berupa instalasi listrik,

instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan;dan/atau

i. Konstruksi reklame/papan nama berupa billboard,papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupatembok pagar).

(3) Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaayat (2) adalah konstruksi yang berada menuju/padalahan bangunan gedung atau kompleks bangunangedung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana bangunangedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaKlasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 8

(1) Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsibangunan didasarkan pada pemenuhan syaratadministrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

(2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 diklasifikasikan berdasarkan tingkatkompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risikokebakaran, bencana alam, lokasi, ketinggian, dan/ataukepemilikan.

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung

dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitasdan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedungyang sudah memiliki desain prototipe;

b. Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu BangunanGedung dengan karakter tidak sederhana sertamemiliki kompleksitas dan atau teknologi tidaksederhana; dan

c. Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedungyang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,yang dalam perencanaan dan pelaksanaannyamemerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:a. Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu

Bangunan Gedung yang karena fungsinyadirencanakan mempunyai umur layanan sampaidengan 5 (lima) tahun;

www.peraturan.go.id

12

b. Bangunan Gedung semi permanen, yaitu BangunanGedung yang karena fungsinya direncanakanmempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampaidengan 10 (sepuluh) tahun; dan

c. Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedungyang karena fungsinya direncanakan mempunyai umurlayanan di atas 20 (dua puluh) tahun.

(5) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi:a. Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan

Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaanbahan dan komponen unsur pembentuknya, sertakuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnyatingkat mudah terbakarnya rendah;

b. Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu BangunanGedung yang karena fungsinya, disain penggunaanbahan dan komponen unsur pembentuknya, sertakuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnyatingkat mudah terbakarnya sedang; dan

c. Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu BangunanGedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaanbahan dan komponen unsur pembentuknya, sertakuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnyatingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atautinggi.

(6) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:a. Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan

Gedung yang pada umumnya terletak pada daerahpinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagairesapan;

b. Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu BangunanGedung yang pada umumnya terletak di daerahpermukiman; dan

c. Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu BangunanGedung yang pada umumnya terletak di daerahperdagangan/pusat kota.

(7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedungmeliputi:a. Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan

Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4(empat) lantai;

b. Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu BangunanGedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 (lima)lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai;

c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu BangunanGedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8(delapan) lantai;

d. jumlah lantai basemen dihitung sebagai jumlah lantaibangunan gedung; dan

e. tinggi ruangan lebih dari 5 (lima) meter dihitung sebagai2 (dua) lantai.

www.peraturan.go.id

13

(8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan

Gedung untuk keperluan Pemerintah Daerah yangmenjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dandiadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal daridana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumberpembiayaan lain, seperti: gedung kantor PemerintahDaerah, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang,rumah negara, dan lain-lain;

b. Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu BangunanGedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atauperorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaandari dana pribadi atau perorangan; serta

c. Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu BangunanGedung yang merupakan kekayaan milik badan usahanonpemerintah dan diadakan dengan sumberpembiayaan dari dana badan usaha non pemerintahtersebut.

Pasal 9

(1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian darigedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakandalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yangdiperlukan pada Bangunan Gedung.

(2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuaidengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW,RDTR, dan/atau RTBL.

(3) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan olehPemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknisBangunan Gedung melalui pengajuan permohonan izinmendirikan Bangunan Gedung.

(4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan olehPemerintah Daerah melalui penerbitan IMB berdasarkanRTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali Bangunan Gedungfungsi khusus oleh Pemerintah

Bagian KeempatPerubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 10

(1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubahdengan mengajukan permohonan IMB baru.

(2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan olehpemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedungsesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalamRTRW, RDTR dan/atau RTBL.

www.peraturan.go.id

14

(3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedungharus diikuti dengan pemenuhan persyaratanadministratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedungyang baru.

(4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedungharus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atauKlasifikasi Bangunan Gedung.

(5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedungditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikanBangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsikhusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IIIPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian KesatuUmum

Pasal 11

(1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratanadministratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsiBangunan Gedung.

(2) Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi:a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari

pemegang hak atas tanah;b. status kepemilikan Bangunan Gedung; danc. IMB.

(3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri

atas:1. persyaratan peruntukan lokasi;2. intensitas Bangunan Gedung;3. arsitektur Bangunan Gedung;4. pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan

Gedung Tertentu; serta5. rencana tata bangunan dan lingkungan.

b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:1. persyaratan keselamatan;2. persyaratan kesehatan;3. persyaratan kenyamanan; serta4. persyaratan kemudahan.

www.peraturan.go.id

15

Bagian KeduaPersyaratan Administratif

Paragraf 1Status Hak Atas Tanah

Pasal 12

(1) Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanahyang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milikpihak lain.

(2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atastanah atau bentuk dokumen keterangan status tanahlainnya yang sah.

(3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedunghanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanahdari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalambentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atastanah atau pemilik tanah dengan Pemilik BangunanGedung.

(4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak,luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi BangunanGedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak,luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi BangunanGedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

(6) Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisisetempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, airdanau harus mendapatkan izin dari bupati.

(7) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanahmilik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yangterletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikutipersyaratan yang diatur dalam Keterangan RencanaKabupaten/Kota.

Paragraf 2Status Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 13

(1) Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengansurat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yangdikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BangunanGedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

www.peraturan.go.id

16

(2) Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saatproses IMB dan/atau pada saat pendataan BangunanGedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertibpemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikanBangunan Gedung.

(3) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepadapihak lain.

(4) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepadapihak lain harus dilaporkan kepada bupati untukditerbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.

(5) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PemilikBangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah,terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuanpemegang hak atas tanah.

(6) Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedungkecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB denganmengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerahuntuk melakukan kegiatan:a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana

Bangunan Gedung.b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau

prasarana Bangunan Gedung meliputiperbaikan/perawatan, perubahan,perluasan/pengurangan; dan

c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan padasurat Keterangan Rencana Daerah (advis planning)untuk lokasi yang bersangkutan.

(2) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PemerintahDaerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus olehPemerintah.

(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cumasurat Keterangan Rencana Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepadasetiap orang yang akan mengajukan permohonan IMBsebagai dasar penyusunan rencana teknis BangunanGedung.

www.peraturan.go.id

17

(4) Surat Keterangan Rencana Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yangberlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada

lokasi bersangkutan;b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang

diizinkan;c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah

permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan

Gedung yang diizinkan;e. KDB maksimum yang diizinkan;f. KLB maksimum yang diizinkan;g. KDH minimum yang diwajibkan;h. KTB maksimum yang diizinkan; dani. jaringan utilitas kota.

(5) Dalam surat Keterangan Rencana Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkanketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasiyang bersangkutan.

Paragraf 4IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau

Prasarana/Sarana Umum

Pasal 15

(1) Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yangdibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atauprasarana dan sarana umum harus mendapatkanpersetujuan dari Pemerintah Daerah.

(2) IMB untuk pembangunan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatPertimbangan Teknis TABG dan denganmempertimbangkan pendapat masyarakat.

(3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis danpedoman yang terkait.

Paragraf 5Kelembagaan

Pasal 16

(1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukankepada instansi yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perizinan.

www.peraturan.go.id

18

(2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratifdilaksanakan oleh instansi teknis pembina yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangBangunan Gedung.

(3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenanganpenerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) kepada Camat.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) mempertimbangkan faktor:a. efisiensi dan efektivitas;b.mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada

masyarakat;c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah

dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan dikecamatan; dan

d.kecepatan penanganan penanggulangan darurat danrehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagiankewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaPersyaratan Teknis Bangunan Gedung

Paragraf 1Umum

Pasal 17

Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratantata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalanbangunan.

Paragraf 2Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 18

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi persyaratanperuntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratanarsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendaliandampak lingkungan.

www.peraturan.go.id

19

Paragraf 3Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 19

(1) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai denganperuntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW,RDTR dan/atau RTBL.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenaiRTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisiketerangan mengenai peruntukan lokasi, intensitasbangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan,ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.

(4) Bangunan Gedung yang dibangun:a. di atas prasarana dan sarana umum;b.di bawah prasarana dan sarana umum;c. di bawah atau di atas air;d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;e. di daerah yang berpotensi bencana alam; danf. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

(KKOP);harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan sertapersetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atauPemerintah Daerah lainnya.

(5) Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,maka ketentuan mengenai peruntukan lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatursementara dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atauRTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi,fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai denganperuntukan yang baru harus disesuaikan.

(2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahanperuntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layakkepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

20

Pasal 21

(1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhipersyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputipersyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebasBangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diaturdalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

(2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau (KDH).

(3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggibangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedangdan rendah.

(4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintaspenerbangan.

(5) Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi ketentuan tentang Garis SempadanBangunan Gedung dan jarak antara Bangunan Gedungdengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarakantara as jalan dengan pagar halaman.

(6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitasBangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratanintensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementarauntuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati yangberpedoman pada peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi dengan memperhatikan pendapat TABG.

Pasal 22

(1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukunglingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran,kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsibangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.

(2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW,RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratanintensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukunglingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan,kesehatan dan kenyamanan bangunan.

www.peraturan.go.id

21

(2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW,RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratanintensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan,pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentinganekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan,keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatandan kenyamanan umum.

(2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW,RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratanintensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi BangunanGedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan,fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasiandengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintaspenerbangan.

(2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawahtanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundang undangan.

(3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dantinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW,RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratanintensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangankeamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasiandengan lingkungan dan ketinggian bangunan.

(2) Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuanmengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, rel kereta api dan/atau jaringan listriktegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspekkeselamatan dan kesehatan.

(3) Garis sempadan bangunan meliputi bagian muka,samping, dan belakang.

www.peraturan.go.id

22

(4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untukbangunan di atas permukaan tanah maupun di bawahpermukaan tanah (basement).

(5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan denganketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ataupengaturan sementara dalam Peraturan Bupati.

(6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasantertentu dan spesifik.

Pasal 27

(1) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil,jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan denganpagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuaidengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan,kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasiandengan lingkungan dan ketinggian bangunan.

(2) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil,jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan denganpagar halaman yang diberlakukan per kapling/persildan/atau per kawasan.

(3) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan bataspersil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalandengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaantanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).

(4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan bataspersil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalandengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanahdidasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencanajaringan pembangunan utilitas umum.

(5) Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedungdengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarakantara as jalan dengan pagar halaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuandalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturansementara persyaratan intensitas Bangunan Gedungdalam Peraturan Bupati.

(7) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasantertentu dan spesifik.

www.peraturan.go.id

23

Paragraf 4Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 28

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputipersyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruangdalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan BangunanGedung dengan lingkungannya, serta memperimbangkanadanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisionalsosial budaya setempat terhadap penerapan berbagaiperkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 29

(1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan penetapantema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupati.

(2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetikabentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang adadi sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidahpelestarian.

(3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikanberdampingan dengan Bangunan Gedung yangdilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkankaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitekturBangunan Gedung yang dilestarikan.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitekturtertentu pada suatu kawasan setelah mendengarpendapat TABG dan pendapat masyarakat dalamPeraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkinsimetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakanakibat bencana alam gempa dan penempatannya tidakboleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas danketertiban.

(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang denganmemperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur disekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruangluar bangunan yang nyaman dan serasi terhadaplingkungannya.

(3) Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat darikonstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibatbencana alam.

www.peraturan.go.id

24

Pasal 31

(1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harusmemperhatikan fungsi ruang, arsitektur BangunanGedung, dan keandalan Bangunan Gedung.

(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiapruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaandan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedungdiperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.

(3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggiyang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitekturbangunannya.

(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang BangunanGedung atau bagian Bangunan Gedung harus tetapmemenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dandapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunandan penghuninya.

(5) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggitanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil)bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atauinstansi berwenang setempat atau terdapat kemiringanyang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanahasli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasarditetapkan tersendiri.

(6) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedungdiperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggirata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan,dengan memperhatikan keserasian lingkungan.

(7) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titikketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringancuram atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanahperpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkantersendiri.

(8) Permukaan atas dari lantai denah (dasar):a. Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari

pekarangan yang sudah dipersiapkan;b.Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari

sumbu jalan yang berbatasan; danc. ketentuan dalam huruf a tidak berlaku jika lokasi

bangunan tersebut pada tanah yang miring atau tanahyang ada disekelilingnya miring.

www.peraturan.go.id

25

Pasal 32

(1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasanBangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 harus mempertimbangkanterciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yangseimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yangdiwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerahresapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan danmanusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dansarana luar Bangunan Gedung.

(2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasanBangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);b. Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;c. Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;d.Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;e. Daerah hijau pada bangunan;f. Tata tanaman;g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;h.Pertandaan (Signage); dani. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.

Pasal 33

(1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sebagai ruangyang berhubungan langsung dengan dan terletak padapersil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsisebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air,sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatanatau ruang fasilitas (amenitas).

(2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTRdan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsungdalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, KoefisienDasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien LantaiBangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapanlainnya yang bersifat mengikat semua pihakberkepentingan.

(3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatursementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupatisebagai acuan bagi penerbitan IMB.

www.peraturan.go.id

26

Pasal 34

(1) Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf bharus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalanyang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW,RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dangerbang, tanaman besar/pohon dan bangunanpenunjang.

(2) Terhadap persyaratan ruang sempadan bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkankarakteristik lansekap jalan atau ruas jalan denganmempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan,ruang sempadan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki,jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan saranautilitas umum lainnya.

Pasal 35

(1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf cberupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien TapakBesmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencanaperuntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakandaerah.

(2) Untuk penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmenpertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan diatas tanah dan atap besmen kedua harus berkedalamansekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah.

Pasal 36

(1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atapatau penanaman pada sisi bangunan.

(2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMBuntuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25%dari RTHP.

(3) Bagi Pemohon yang dapat menyediakan RTHP melebihiketentuan maka dapat diberikan insentif yang diaturdalam Peraturan Bupati.

www.peraturan.go.id

27

Pasal 37

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman danpenempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkatkestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dantingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Pasal 38

(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakanfasilitas parkir kendaraan yang proporsional denganjumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yangtelah ditetapkan.

(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yangtelah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki,memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu olehsirkulasi kendaraan.

(3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasiekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung sertaantara individu pemakai bangunan dengan saranatransportasinya.

Pasal 39

(1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan,pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak bolehmengganggu karakter yang akandiciptakan/dipertahankan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage)Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf i harusdisediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan,fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas.

(2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus memenuhi keserasian denganpencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan daripenerangan jalan umum.

www.peraturan.go.id

28

Paragraf 5Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 41

(1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannyayang mengganggu atau menimbulkan dampak besar danpenting harus dilengkapi dengan Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL).

(2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yangtidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besardan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapidengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL).

(3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPLdisesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 42

(1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBLmemuat program bangunan dan lingkungan, rencanaumum dan panduan rancangan, rencana investasi danketentuan pengendalian rencana dan pedomanpengendalian pelaksanaan.

(2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran,dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruangterbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasaranaaksesibilitas, sarana pencahayaan, dan saranapenyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasaranadan sarana yang sudah ada maupun baru.

(3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatulingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukanlahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencanatapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitaslingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan,rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbukahijau.

www.peraturan.go.id

29

(4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan arahan program investasi Bangunan Gedungdan lingkungannya yang disusun berdasarkan programbangunan dan lingkungan serta ketentuan rencanaumum dan panduan rencana yang memperhitungkankebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalamproses pengendalian investasi dan pembiayaan dalampenataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukanbagi para pemangku kepentingan untuk menghitungkelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataanatau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi,sehingga tercapai kesinambungan pentahapanpelaksanaan pembangunan.

(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaanatau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengankapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakatibersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi parapemangku kepentingan untuk mengukur tingkatkeberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaanpembangunan.

(6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan alat untukmengarahkan perwujudan pelaksanaan penataanbangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkandokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasanagar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.

(7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataanBangunan Gedung dan lingkungan yang ditetapkan olehPemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dapatdilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah denganswasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkatpermasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutandengan mempertimbangkan pendapat para ahli danmasyarakat.

(8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputipembangunan baru (new development), pembangunansisipan parsial (infill development), peremajaan kota(urban renewal), pembangunan kembali wilayahperkotaan (urban redevelopment), pembangunan untukmenghidupkan kembali wilayah perkotaan (urbanrevitalization), dan pelestarian kawasan.

(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataanBangunan Gedung dan lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagaistatus kawasan seperti kawasan baru yang potensialberkembang, kawasan terbangun, kawasan yangdilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifatgabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan padaayat ini.

www.peraturan.go.id

30

(10) Ketentuan mengenai RTBL ditetapkan dengan PeraturanBupati.

Paragraf 7Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 43

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) b.

Paragraf 8Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

Pasal 44

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuanBangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratankemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakarandan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadapbahaya petir.

Pasal 45

(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadapbeban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Pasal 44 meliputi persyaratan struktur BangunanGedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, strukturatas Bangunan Gedung, struktur bawah BangunanGedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatanstruktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

(2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikulbeban dan memenuhi persyaratan keselamatan,persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakandengan mempertimbangkan:a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan

kemungkinan pelaksanaan konstruksi BangunanGedung;

b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerjaselama umur layanan struktur baik beban muatantetap maupun sementara yang timbul akibat gempa,angin, korosi, jamur dan serangga perusak;

c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupunstruktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;

www.peraturan.go.id

31

d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktailpada kondisi pembebanan maksimum, sehingga padasaat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masihmemungkinkan penyelamatan diri penghuninya;

e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanahyang dapat terjadi likulfaksi; dan

f. keandalan Bangunan Gedung.

(3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dianalisis denganmemeriksa respon struktur terhadap beban tetap, bebansementara atau beban khusus yang mungkin bekerjaselama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempauntuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untukrumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standarbaku dan/atau Pedoman Teknis.

(4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja,konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi denganbahan dan teknologi khusus dilaksanakan denganmenggunakan standar sebagai berikut:a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata cara

perencanaan beton dan struktur dinding bertulanguntuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur betonuntuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding strukturpasangan blok beton berongga bertulang untukbangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoranbeton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata carapembuatan rencana campuran beton normal, atauedisi terbaru, SNI 03-3449-2002 Tata cara rencanapembuatan campuran beton ringan dengan agregatringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan danpalaksanaan konstruksi beton pracetak dan prateganguntuk Bangunan Gedung, metode pengujian danpenentuan parameter perencanaan tahan gempakonstruksi beton pracetak dan prategang untukBangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan materialkonstruksi beton pracetak dan prategang untukBangunan Gedung;

b. konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 Tata carapembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tatacara pemeliharaan konstruksi baja selama masakonstruksi;

c. konstruksi kayu: SNI 03-2407-1944 Tata caraperencanaan konstruksi kayu untuk BangunanGedung, dan tata cara pembuatan dan perakitankonstruksi kayu;

www.peraturan.go.id

32

d.konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaankonstruksi bambu berdasarkan pedoman dan standaryang terkait; dan

e. konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus:mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bahan danteknologi khusus berdasarkan pedoman dan standaryang terkait.

(5) Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung danpondasi dalam.

(6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di ataslapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanahyang cukup kuat dan selama berfungsinya BangunanGedung tidak mengalami penurunan yang melampauibatas.

(7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5)digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukungyang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanahsehingga pengguna pondasi langsung dapatmenyebabkan penurunan yang berlebihan atauketidakstabilan konstruksi.

(8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan salah satu penentuan tingkat keandalanstruktur bangunan yang diperoleh dari hasilPemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan salah satu kondisi yang harus dihindaridengan cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkatkeandalan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatanlingkungan dan Pengguna Bangunan Gedung sertasesuai dengan SNI terkait.

Pasal 46

(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadapbahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistemproteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitasuntuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaandarurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatanbahaya, persyaratan komunikasi dalam BangunanGedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas danmanajemen penanggulangan kebakaran.

www.peraturan.go.id

33

(2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggaldan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahayakebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputisistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarmkebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusatpengendali kebakaran.

(3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggaldan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahayakebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikutiSNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksipasif untuk pencegahan bahaya kebakaran padaBangunan Gedung, atau ketentuan yang berlaku dan SNI03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangansarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadapbahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atauketentuan yang berlaku.

(4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untukpemadaman kebakaran meliputi perencanaan aksesbangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahayakebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalankeluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkunganuntuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunanrumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untukpencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung,atau ketentuan yang berlaku.

(5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dansistem peringatan bahaya dimaksudkan untukmemberikan arahan bagi pengguna gedung dalamkeadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuaidengan SNI 03-6573-2001 Tata cara perancanganpencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatanbahaya pada Bangunan Gedung, atau ketentuan yangberlaku.

(6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagaipenyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internalmaupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadikebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenaitelekomunikasi.

(7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenisbahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakanbaik dalam jaringan gas kota maupun gas tabungmengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yangberwenang.

(8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas,jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harusmempunyai unit manajemen proteksi kebakaranBangunan Gedung.

www.peraturan.go.id

34

Pasal 47

(1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umumharus dilengkapi dengan sistem pengamanan yangmemadai untuk mencegah terancamnya keselamatanpenghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.

(2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedunguntuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak,yang meliputi prosedur, peralatan dan petugaspengamanan.

(3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan tata cara proses pemeriksaan pengunjungBangunan Gedung yang kemungkinan membawa bendaatau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/ataumembakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung didalamnya.

(4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untukmemeriksa pengunjung Bangunan Gedung yangkemungkinan membawa benda atau bahan berbahayayang dapat meledakkan dan/atau membakar BangunanGedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

(5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan orang yang diberikan tugas untukmemeriksa pengunjung Bangunan Gedung yangkemungkinan membawa benda atau bahan berbahayayang dapat meledakkan dan/atau membakar BangunanGedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

(6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata caraperencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistempengamanan disesuaikan dengan pedoman dan StandarTeknis yang terkait.

Paragraf 9Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

Pasal 48

Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputipersyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi danpenggunaan bahan bangunan.

www.peraturan.go.id

35

Pasal 49

(1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa ventilasi alamidan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai denganfungsinya.

(2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedunguntuk pelayanan umum harus mempunyai bukaanpermanen atau yang dapat dibuka untuk kepentinganventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.

(3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harusmengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistemtata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru,SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasidan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atauketentuan yang berlaku, standar tentang tata cataperencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistemventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.

Pasal 50

(1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa sistempencahayaan alami dan/atau buatan dan/ataupencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.

(2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedunguntuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untukpencahayaan alami yang optimal disesuaikan denganfungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangandalam Bangunan Gedung.

(3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai

fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/pantulan;

b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai padaBangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secaraotomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yangcukup untuk evakuasi;

c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatisdan ditempatkan pada tempat yang mudahdicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.

(4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikutiSNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaanbuatan pada Bangunan Gedung, atau ketentuan yangberlaku, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistempencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atauketentuan yang berlaku, SNI 03-6575-2001 Tata caraperancangan sistem pencahayaan buatan pada BangunanGedung, atau atau ketentuan yang berlaku dan/atauStandar Teknis terkait.

www.peraturan.go.id

36

Pasal 51

(1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem air minumdalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan danpembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gasmedik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratanfasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluranpembuangan air kotor, tempat sampah, penampungansampah dan/atau pengolahan sampah).

(2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus direncanakan denganmempertimbangkan sumber air minum, kualitas airbersih, sistem distribusi dan penampungannya.

(3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harusmengikuti:a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai persyaratan kualitasair minum dan Pedoman Teknis mengenai sistemplambing;

b.SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atauketentuan yang berlaku; dan

c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.

Pasal 52

(1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harusdirencanakan dan dipasang dengan mempertimbangkanjenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalambentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan danpenggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistempengolahan dan pembuangannya.

(2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabungdengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuangke saluran terbuka harus diproses sesuai denganpedoman dan Standar Teknis terkait.

(3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau ketentuanyang berlaku, SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaantangki septik dengan sistem resapan, atau ketentuan yangberlaku, SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasanganperangkap bau, atau ketentuan yang berlaku dan/atauStandar Teknis terkait.

www.peraturan.go.id

37

Pasal 53

(1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalamBangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 harus direncanakan dan dipasang denganmempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.

(2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalambentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dansampah pada Bangunan Gedung denganmemperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghunidan volume kotoran dan sampah.

(3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkandalam bentuk penempatan pewadahan dan/ataupengolahannya yang tidak mengganggu kesehatanpenghuni, masyarakat dan lingkungannya.

(4) Pengembang perumahan, bangunan komersial skala besar(hotel, mall, supermarket, hypermarket dan bangunansejenis) wajib menyediakan tempat pembuangan sampahsementara, wadah sampah, dan alat pengumpulsedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapatbergabung dengan sistem yang sudah ada.

(5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaurulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.

(6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriumdan pelayanan medis harus dibakar dengan insineratoryang tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 54

(1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 51 wajib diberlakukan di fasilitas pelayanankesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitashiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.

(2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitandengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gasmedik harus dipertimbangkan pada saat perancangan,pemasangan, pengujian, pengoperasian danpemeliharaannya.

(3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada bangunan fasilitaspelayanan kesehatan, atau ketentuan yang berlakudan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.

www.peraturan.go.id

38

Pasal 55

(1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51harus direncanakan dan dipasang denganmempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah,permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainaselingkungan/kota.

(2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harusdilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baikdengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangandan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelumdialirkan ke jaringan drainase lingkungan.

(3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untukmencegah terjadinya endapan dan penyumbatan padasaluran.

(4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikutiketentuan SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atauketentuan yang berlaku, SNI 03-2453-2002 Tata caraperencanaan sumur resapan air hujan untuk lahanpekarangan, atau ketentuan yang berlaku, SNI 03-2459-2002 tentang Spesifikasi sumur resapan air hujan untuklahan pekarangan, atau ketentuan yang berlaku, danstandar tentang tata cara perencanaan, pemasangan danpemeliharaan sistem penyaluran air hujan padaBangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedomanterkait.

Pasal 56

(1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 harus aman bagi kesehatan Pengguna BangunanGedung dan tidak menimbulkan dampak pentingterhadap lingkungan serta penggunannya dapatmenunjang pelestarian lingkungan.

(2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidakmenimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi

kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna,

masyarakat dan lingkungan sekitarnya;c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;d. sesuai dengan prinsip konservasi; dane. ramah lingkungan.

www.peraturan.go.id

39

Paragraf 10Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

Pasal 57

Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputikenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang,kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamananpandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dankebisingan.

Pasal 58

(1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubunganantarruang sebagaimana dimaksud dalam 57 merupakantingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruangdan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yangmemberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

(2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlahpengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang danpersyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 59

(1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruangsebagaimana dimaksud dalam 57 merupakan tingkatkenyamanan yang diperoleh dari temperatur dankelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranyafungsi Bangunan Gedung.

(2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan padaBangunan Gedung, atau ketentuan yang berlaku, SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara padaBangunan Gedung, atau ketentuan yang berlaku, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung,atau ketentuan yang berlaku, SNI 03-6572-2001 Tata caraperancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udarapada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/ataustandar baku dan/atau Pedoman Teknis terkait.

Pasal 60

(1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 merupakan kondisi dari hakpribadi pengguna yang di dalam melaksanakankegiatannya di dalam gedung tidak terganggu BangunanGedung lain di sekitarnya.

www.peraturan.go.id

40

(2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkankenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luarbangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalamBangunan Gedung.

(3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luarbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmempertimbangkan:a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata

ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentukluar bangunan; dan

b.pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung danpenyediaan RTH.

(4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalambangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmempertimbangkan:a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar

bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang

akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaanRTH; dan

c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulansinar.

(5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada BangunanGedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait.

Pasal 61

(1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dankebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan olehsatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna danfungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getarandan/atau kebisingan yang timbul dari dalam BangunanGedung maupun lingkungannya.

(2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dankebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Penyelenggara Bangunan Gedung harusmempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatandan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yangberada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.

(3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dankebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuandalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaankenyamanan terhadap getaran dan kebisingan padaBangunan Gedung

www.peraturan.go.id

41

Paragraf 11Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pasal 62

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke,dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapansarana dan prasarana dalam Pemanfaatan BangunanGedung.

Pasal 63

(1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam BangunanGedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputitersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, amandan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.

(2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkantersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruangdalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagipenyandang cacat dan lanjut usia.

(3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untukkepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dankelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orangtermasuk manusia berkebutuhan khusus.

(4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratankemudahan hubungan horizontal berupa tersedianyapintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah,ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yangdipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsiruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung.

(5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antarruangdipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsiruang dan jumlah pengguna.

(6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikandengan fungsi Bangunan Gedung dan persyaratanlingkungan Bangunan Gedung.

Pasal 64

(1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan saranahubungan vertikal antar lantai yang memadai untukterselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga,ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan(travelator).

www.peraturan.go.id

42

(2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikalharus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luasbangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatanPengguna Bangunan Gedung.

(3) Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima)lantai harus menyediakan lif penumpang.

(4) Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lif penumpangharus menyediakan lif khusus kebakaran, atau lifpenumpang yang dapat difungsikan sebagai lif kebakaranyang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung.

(5) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalambangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutiSNI 03-6573-2001 tentang tata cara perancangan sistemtransportasi vertikal dalam gedung (lif), atau ketentuanyang berlaku, atau penggantinya.

Bagian KeempatPersyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau diBawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan padaDaerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau EkstraTinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi

dan/atau Menara Air

Pasal 65

(1) Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasaranadan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratansebagai berikut:a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang

berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap

lingkungannya;d.mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;

dane. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat

masyarakat.

(2) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yangmelintasi prasarana dan/atau sarana umum harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang

berada di bawah tanah;d.memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan

dan keselamatan bagi pengguna bangunan;f. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;

dane. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat

masyarakat.

www.peraturan.go.id

43

(3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau diatas air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan

fungsi lindung kawasan;c. tidak menimbulkan pencemaran;d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,

kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagipengguna bangunan;

g. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;dan

e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapatmasyarakat.

(4) Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaranudara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggidan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara airharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,

kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagipengguna bangunan;

c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggiharus mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknistentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan SNINomor 04-6950-2003 tentang Saluran Udara TeganganTinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan EkstraTinggi (SUTET) - Nilai ambang batas medan listrik danmedan magnet;

d. khusus menara telekomunikasi harus mengikutiketentuan peraturan perundang-undangan mengenaipembangunan dan penggunaan menaratelekomunikasi;

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;dan

f. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli BangunanGedung dan pendapat masyarakat.

Bagian KelimaPersyaratan Bangunan Gedung Tradisional, Pemanfaatan

Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal

Paragraf 1Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional

Pasal 66

(1) Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisionaldapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsiusaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.

www.peraturan.go.id

44

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengangaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan,kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembagapemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisionalyang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengangaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikutipersyaratan administratif dan persyaratan teknis diaturdalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgamtradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan,pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:a. penentuan lokasi,b. gaya/langgam arsitektur lokal,c. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,d. tata ruang dalam Bangunan Gedung,

Pasal 68

Penentuan lokasi pada Bangunan Gedung dengangaya/langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:a. Harus di lingkungan permukimanb. Tidak berada dalam Kawasan kumuh

Pasal 69

Gaya/langgam arsitektur tradisional pada Bangunan Gedungdengan gaya/langgam tradisional memiliki ketentuan sebagaiberikut:a. atap bubung limas dengan lisplank ornamen khas Bangka

Tengahb. atap bubung pelana dengan overstek ornamen khas

Bangka Tengahc. ornamen khas meliputi:

1. Bunga Kantung Semar2. Tangkai Daun Lada dan Buahnya3. Rumbai lisplank4. Rangka Kanopi berbentuk S dari bahan besi

Pasal 70

(1) Simbol Bangunan Gedung pada Bangunan Gedungdengan gaya/langgam tradisional berbentuk tudung saji.

www.peraturan.go.id

45

(2) Unsur/elemen Bangunan Gedung pada BangunanGedung dengan gaya/langgam tradisional memilikiketentuan sebagai berikut:a. beton;b. pelat/alumunium/stainless; danc. GRC.

Pasal 71

Tata ruang dalam pada Bangunan Gedung dengangaya/langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:a. Memiliki ruang berkumpul di bagian tengah bangunan; danb. Memiliki teras di bagian depan bangunan.

Pasal 72

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedungdengan gaya/langgam tradisional dapat diatur lebih lanjutdalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional

Pasal 73

(1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swastaatau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol danunsur/elemen tradisional untuk digunakan padaBangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasiatau direnovasi.

(2) Penggunaan simbol Bangunan Gedung tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70ayat (1).

(3) Penggunaan unsur/elemen Bangunan Gedung tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70ayat (2).

(4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untukmelestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional sertamemperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.

(5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai denganmakna dan filosofi yang terkandung dalam simbol danunsur/elemen tradisional yang digunakan berdasarkanbudaya dan sistem nilai yang berlaku.

www.peraturan.go.id

46

(6) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganpertimbangan aspek penampilan dan keserasianBangunan Gedung dengan lingkungannya.

(7) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwajibkanuntuk Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerahdan/atau Bangunan Gedung milik Pemerintah di daerahdan dianjurkan untuk Bangunan Gedung milik lembagaswasta atau perseorangan.

(8) Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol danunsur/elemen tradisional dapat diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati.

Paragraf 4Kearifan Lokal

Pasal 74

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan ataunorma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagaiperikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagaiwarisan turun temurun dari leluhur.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan denganmempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku padamasyarakat setempat yang tidak bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokalyang berkaitan dengan penyelenggaraan BangunanGedung dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian KeenamPersyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan

Bangunan Gedung Darurat

Paragraf 1Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat

Pasal 75

(1) Bangunan Gedung semi permanen dan daruratmerupakan Bangunan Gedung yang digunakan untukfungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanendan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjaminkeamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dankeselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.

www.peraturan.go.id

47

(3) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semipermanen dan darurat diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati.

Bagian KetujuhPersyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana

Alam

Paragraf 1Umum

Pasal 76

(1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawantanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang,kawasan rawan banjir dan kawasan rawan bencana alamgeologi.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawanbencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yangmempertimbangkan keselamatan dan keamanan demikepentingan umum.

(3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasidan/atau penetapan dari instansi yang berwenanglainnya.

(4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasansebagai kawasan rawan bencana alam dengan laranganmembangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupatidengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanandemi kepentingan umum.

Paragraf 2Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah

Longsor

Pasal 77

(1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (1) merupakan kawasan berbentuklereng yang rawan terhadap perpindahan materialpembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan,tanah, atau material campuran.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawantanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW,RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansiyang berwenang lainnya.

www.peraturan.go.id

48

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawantanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmemiliki rekayasa teknis tertentu yang mampumengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibatkejatuhan material longsor dan/atau keruntuhanBangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengaturmengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedungdi kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan

Gelombang Pasang

Pasal 78

(1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan kawasansekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasangdengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometerper jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasibulan atau matahari.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawangelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalamRTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dariinstansi yang berwenang lainnya.

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawangelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampumengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhanBangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengaturmengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedungdi kawasan rawan gelombang pasang dalam PeraturanBupati.

Paragraf 4Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir

Pasal 79

(1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 ayat (1) merupakan kawasan yangdiidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggimengalami bencana alam banjir.

www.peraturan.go.id

49

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawanbanjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW,RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansiyang berwenang lainnya.

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawanbanjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemiliki rekayasa teknis tertentu yang mampumengantisipasi keselamatan penghuni dan/ataukerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengaturmengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedungdi kawasan rawan banjir dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana

Alam Geologi

Pasal 80

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (1) adalah:kawasan rawan abrasi

Pasal 81

(1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yangberpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawanabrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW,RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansiyang berwenang lainnya.

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawanabrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemiliki rekayasa teknis tertentu yang mampumengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhanBangunan Gedung akibat abrasi.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengaturmengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedungdi kawasan rawan abrasi dalam Peraturan Bupati.

www.peraturan.go.id

50

Paragraf 6Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan

Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 82

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan BangunanGedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimanadimaksud Pasal 76 diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.

BAB IVPENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian KesatuUmum

Pasal 83

(1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatanpembangunan, pemanfaatan, pelestarian, danpembongkaran.

(2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui prosesPerencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.

(3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan,perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjanganSertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan PemanfaatanBangunan Gedung.

(4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan danpemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran sertakegiatan pengawasannya.

(5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penetapanpembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran sertapengawasan pembongkaran.

(6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) PenyelenggaraBangunan Gedung wajib memenuhi persyaratanadministrasi dan persyaratan teknis untuk menjaminkeandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkandampak penting bagi lingkungan.

(7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan olehperorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraangedung.

www.peraturan.go.id

51

Bagian KeduaKegiatan Pembangunan

Paragraf 1Umum

Pasal 84

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapatdiselenggarakan secara swakelola atau menggunakanpenyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/ataupengawasan.

Pasal 85

(1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secaraswakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84menggunakan gambar rencana teknis sederhana ataugambar rencana prototip.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tekniskepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaanrencana teknik sederhana atau gambar prototip.

(3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsiBangunan Gedung.

Paragraf 2Perencanaan Teknis

Pasal 86

(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah danmembongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan padaPerencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasaperencanaan Bangunan Gedung yang mempunyaisertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsidan klasifikasinya.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) perencanaan teknis untuk Bangunan Gedunghunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunianderet sederhana, dan Bangunan Gedung darurat.

(3) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukanberdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatankerja dengan penyedia jasa perencanaan BangunanGedung yang memiliki sertifikasi sesuai denganbidangnya.

www.peraturan.go.id

52

(4) Penyedia jasa perencana Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (3) terdiri atas:a. Perencana arsitektur;b. Perencana stuktur;c. Perencana mekanikal;d. Perencana elektrikal;e. Perencana pemipaan (plumber);f. Perencana proteksi kebakaran; dang. Perencana tata lingkungan.

(5) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis BangunanGedung meliputi:a. penyusunan konsep perencanaan;b. prarencana;c. pengembangan rencana;d. rencana detail;e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa

pelaksanaan;g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan

Gedung, danh.penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.

(6) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusundalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

(7) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan teknisuntuk jenis Bangunan Gedung lainnya yang dikecualikandari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangdiatur di dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3Dokumen Rencana Teknis

Pasal 87

(1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dapat meliputi:a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis

arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal;

b. gambar detail;c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;d. rencana anggaran biaya pembangunan; dane. laporan perencanaan (analisa struktur).

(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagaidasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkankelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi danklasifkasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan,keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

www.peraturan.go.id

53

(3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung

yang digunakan bagi kepentingan umum;b.pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat

masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akanmenimbulkan dampak penting;

c. koorPemerintah Daerahi dengan Pemerintah Daerah,dan mendapatkan pertimbangan dari TABG sertamemperhatikan pendapat masyarakat untuk BangunanGedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknissebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secaratertulis oleh pejabat yang berwenang.

(5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dandisahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnyaditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi BangunanGedung.

(6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimanadimaksud pada ayat (5) bupati menerbitkan IMB.

Paragraf 4Pengaturan Retribusi IMB

Pasal 88

Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal87 ayat (6) meliputi:a. jenis kegiatan dan obyek yang dikenakan retribusi;b. penghitungan besarnya retribusi IMB;c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB;d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

Pasal 89

(1) Jenis kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yangdikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 huruf a meliputi:a. pembangunan baru;b. rehabilitasi/renovasi(perbaikan/perawatan, perubahan,

perluasan/pengurangan); danc. pelestarian/pemugaran.

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88huruf a meliputi biaya penyelenggaraan IMB yang terdiriatas pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan,pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan Gedungdan prasarana Bangunan Gedung.

www.peraturan.go.id

54

Pasal 90

(1) Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 huruf b meliputi:a. komponen retribusi dan biaya;b. besarnya retribusi;c. tingkat penggunaan jasa.

(2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi:a. retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan

Gedung;b. retribusi administrasi IMB;c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB.

(3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dihitung dengan penetapan berdasarkan:a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan

permohonan yang diajukan;b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

89;c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk

Bangunan Gedung dan/atau prasarananya.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmenggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi danwaktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untukprasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaanjasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupankegiatannya.

Pasal 91

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 huruf c mencakup:a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor

pengali terhadap harga satuan retribusi untukmendapatan besarnya retribusi; dan

b. skala indeks.

(2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi

Bangunan Gedung berdasarkan fungsi, klasifikasisetiap Bangunan Gedung dengan mempertimbangkanspesifikasi Bangunan Gedung; dan

b. indeks penghitungan retribusi IMB untuk BangunanGedung .

www.peraturan.go.id

55

Pasal 92

(1) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 huruf d mencakup:a. harga satuan Bangunan Gedung;b.harga satuan prasarana Bangunan Gedung.

(2) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuaidengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat danpertimbangan lainnya.

(3) Harga satuan (tarif) IMB Bangunan Gedung dinyatakanper satuan luas (m2) lantai bangunan.

(4) Harga satuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkanketentuan sebagai berikut:a. luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as)

dinding/kolom;b. luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung

dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya;

c. luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy danpergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luasyang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;

d. luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy danpergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yangdibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;

e. luas overstek/luifel dihitung dari luas yang dibatasioleh garis tepi konstruksi tersebut.

(5) Harga satuan prasarana Bangunan Gedung dinyatakanper satuan volume prasarana berdasarkan ketentuansebagai berikut:a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per m1 dan

pertambahannya;b. konstruksi penanda masuk lokasi per m2 atau unit

standar;c. konstruksi perkerasan per m2;d. konstruksi penghubung per m2 atau unit standar;e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per m2;f. konstruksi menara berdasarkan ketinggian ;g. konstruksi monumen per unit standar dan

pertambahannya;h.konstruksi instalasi/gardu per m2;i. konstruksi reklame per m2, danj. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana

Bangunan Gedung.

Pasal 93

Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

www.peraturan.go.id

56

Paragraf 5Tata Cara Penerbitan IMB

Pasal 94

(1) Permohonan IMB disampaikan kepada bupati dengandilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknissesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai denganPasal 9.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari:a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti

perjanjian pemanfaatan tanah;b. data Pemilik Bangunan Gedung;c. rencana teknis Bangunan Gedung;d.hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi

Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak pentingterhadap lingkungan.

e. dokumen/surat surat lainnya yang terkait.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:a. data umum Bangunan Gedung, danb. rencana teknis Bangunan Gedung.

(4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisiinformasi mengenai:a. fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;b. luas lantai dasar Bangunan Gedung;c. total luas lantai Bangunan Gedung;d. ketinggian/jumlah lantai Bangunan Gedung; dane. rencana pelaksanaan.

(5) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (4) terdiri dari:a. gambar pra rencana Bangunan Gedung yang terdiri dari

gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dangambar potongan;

b. spesifikasi teknis Bangunan Gedung;c. rancangan arsitektur Bangunan Gedung;d. rencangan struktur secara sederhana/prinsip;e. rancangan utilitas Bangunan Gedung secara prinsip;f. perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai

atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6meter;

g. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal danelektrikal);

h.rekomendasi Pemerintah Daerah.

www.peraturan.go.id

57

(6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu:a. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian

meliputi:1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana

(rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumahderet sederhana);

2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumahderet sampai dengan 2 lantai;

3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidaksederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedunglainnya pada umumnya.

b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung untukkepentingan umum;

c. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsikhusus; dan

d. rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaanbesar negara asing dan Bangunan Gedung diplomatiklainnya.

Pasal 95

(1) Pemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat-syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sertastatus/keadaan tanah dan/atau bangunan untukdijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi IMBberdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan IMB untukBangunan Gedung yang memerlukan pengelolaan khususatau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapatmenimbulkan dampak kepada masyarakat danlingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pemohon IMB melakukanpembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerakantanda bukti pembayarannya.

Pasal 96

(1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratanadministrasi dan persyaratan teknis Pemerintah Daerahdan Pemerintah Daerah dapat meminta pemohon IMBuntuk menyempurnakan dan/atau melengkapipersyaratan yang diajukan.

www.peraturan.go.id

58

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dapatmenyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMByang diajukan oleh pemohon.

Pasal 97

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dapatmenunda menerbitkan IMB apabila:a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah masih

memerlukan waktu tambahan untuk menilai,khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangannilai lingkungan yang direncanakan;

b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerahmerencanakan rencana bagian kota atau rencanaterperinci kota.

(2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangkawaktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejakpenundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dapatmenolak permohonan IMB apabila Bangunan Gedungyang akan dibangun:a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;b. Penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan

Gedung tidak sesuai dengan rencana kabupaten;c. Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;d.Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada

bangunan sekitarnya yang telah ada, dane. Terdapat keberatan dari masyarakat apabila tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkanalasannya.

Pasal 98

(1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) harus sudah diterimapemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahsurat penolakan dikeluarkan Pemerintah Daerah.

(2) Pemohon setelah menerima surat penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatankepada Pemerintah Daerah dalam waktu yang diaturdalam Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah Daerah setelah menerima keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikanjawaban tertulis terhadap keberatan pemohon dalamwaktu yang diatur dalam Peraturan Bupati.

www.peraturan.go.id

59

(4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksudpada ayat (2) pemohon dianggap menerima suratpenolakan tersebut.

(5) Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati dianggapmenerima alasan keberatan pemohon sehingga bupatiharus menerbitkan IMB.

(6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara apabila bupati Pemerintah Daerah tidakmelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (5).

Pasal 99

(1) Bupati Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB apabila:a. Pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan

terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagiberdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan.

b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yangtidak benar.

c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumenrencana teknis yang telah disahkan dan/ataupersyaratan yang tercantum dalam izin.

(2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatansecara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggangwaktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatanuntuk mengajukan tanggapannya.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atautanggapannya tidak dapat diterima, bupati PemerintahDaerah dapat mencabut IMB bersangkutan.

(4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dituangkan dalam bentuk keputusan bupati yang memuatalasan pencabutannya.

Pasal 100

(1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawahini:a. Memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak

mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenisbahan semula antara lain:1) Memlester;2) Memperbaiki retak bangunan;3) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;4) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2;

www.peraturan.go.id

60

5) Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;6) Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan

utilitas; atau7) Mengubah bangunan sementara.

b.Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalampekarangan bangunan;

c. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagikepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidakmelebihi garis sempadan belakang dan samping sertatidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;

d.Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara(tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120(seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar inimengganggu kepentingan orang lain atau umum;dan/atau

e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannyasementara waktu.

(2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 94.

(3) Tata cara mengenai perizinan Bangunan Gedung diaturlebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataanBangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasipembangunan dan tertib administrasi PemanfaatanBangunan Gedung.

(2) Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru danBangunan Gedung yang telah ada.

(3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukanbersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan prosessertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.

(4) Bupati Pemerintah Daerah wajib menyimpan secara tertibdata Bangunan Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.

(5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukanoleh Pemerintah Daerah berkoordinasi denganPemerintah.

www.peraturan.go.id

61

Bagian KetigaPelaksanaan Konstruksi

Paragraf 2Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 102

(1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugaspengawas pelaksanaan konstruksi.

(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputipemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tatabangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dankemudahan, dan IMB.

Pasal 103

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102berwenang:a. Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat

pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tandapengenal dan surat tugas;

b.Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan,rencana kerja syarat-syarat dan IMB;

c. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunandan bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapatmengancam kesehatan dan keselamatan umum; dan

d.Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkankepada instansi yang berwenang.

Paragraf 1Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 104

(1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputikegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan,perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedungdan/atau instalasi dan/atau perlengkapan BangunanGedung.

(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulaisetelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dandilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yangtelah disahkan.

(3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badanhukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuanperaturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lainoleh Pemerintah Daerah.

www.peraturan.go.id

62

(4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunanwajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syaratpembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 105

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisilembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yangberisikan keterangan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

(1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumenrencana teknis yang sesuai dengan IMB.

(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan BangunanGedung baru, perbaikan, penambahan, perubahandan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atauinstalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

Pasal 107

(1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal104 terdiri ataskegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan olehPemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan,kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhirpekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhirpekerjaan.

(2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaankelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksidan semua pelaksanaan pekerjaan.

(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasisumber daya dan penyiapan fisik lapangan.

(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaankonstruksi di lapangan, pembuatan laporan kemajuanpekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shopdrawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) sertakegiatan masa pemeliharaan konstruksi.

www.peraturan.go.id

63

(5) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksimeliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksiBangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumenpelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang LaikFungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaankonstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan (as builtdrawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaanBangunan Gedung, peralatan serta perlengkapanmekanikal dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasilpekerjaan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimanadimaksud pada ayat (5), Pemilik Bangunan Gedung ataupenyedia jasa/pengembang mengajukan permohonanpenerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedungkepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 4Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 108

(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedungdilakukan setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakanoleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepadaPemilik Bangunan Gedung.

(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehpenyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung,kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggalderet oleh pemerintah daerah.

(3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikanfungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunangedung menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna.

(4) Pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaankelaikan fungsi bangunan gedung dapatmengikutsertakan pengkaji teknis profesional, dan penilikbangunan (building inspector) yang bersertifikatsedangkan pemilik tetap bertanggung jawab danberkewajiban untuk menjaga keandalan bangunangedung.

(5) Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis bangunangedung, pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintahdaerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesiyang terkait dengan bangunan gedung.

www.peraturan.go.id

64

Pasal 109

(1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknisdengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dapatmelakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangkapemeliharaan dan perawatan.

(2) Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatankontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yangmemiliki unit teknis dengan SDM yang bersertifikatkeahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangkapemeliharaan dan parawatan Bangunan Gedung.

(3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukanpemeriksaan sendiri secara berkala selama yangbersangkutan memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 110

(1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi(SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidaksederhana, Bangunan Gedung lainnya atau BangunanGedung Tertentu dilakukan oleh penyedia jasapengawasan atau manajemen konstruksi yang memilikisertifikat keahlian.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedungfungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasanatau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dantim internal yang memiliki sertifikat keahlian denganmemperhatikan pengaturan internal dan rekomendasidari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsikhusus tersebut.

(3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsiBangunan Gedung untuk proses penerbitan SLFBangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana,Bangunan Gedung lainnya pada umumnya dan BangunanGedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukanoleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksiBangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian.

(4) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedungfungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajianteknis konstruksi Bangunan Gedung yang memilikisertifikat keahlian dan tim internal yang memilikisertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturaninternal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang fungsi dimaksud.

www.peraturan.go.id

65

(5) Hubungan kerja antara pemilik/Pengguna BangunanGedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemenkonstruksi atau penyedia jasa pengkajian tekniskonstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkanikatan kontrak.

Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah, khususnya instansi teknis pembinapenyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam prosespenerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanakanpengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsiBangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggaltermasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumahderet dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung hunianrumah tinggal tunggal dan rumah deret.

(2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yangcukup, Pemerintah Daerah dapat menugaskan penyediajasa pengkajian teknis kontruksi Bangunan Gedunguntuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana danrumah tinggal deret sederhana.

(3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud padaayat (2) belum tersedia, instansi teknis pembinaPenyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja samadengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedunguntuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung.

Paragraf 5Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Pasal 112

(1) Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasarpermintaan pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untukBangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaankonstruksinya atau untuk perpanjangan SLF BangunanGedung yang telah pernah memperoleh SLF.

(2) SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dengan mengikuti prinsip pelayanan primadan tanpa pungutan biaya.

(3) SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratanadministratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsidan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

www.peraturan.go.id

66

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumenstatus hak atas tanah;

2) kesesuaian data aktual dengan data dalam IMBdan/atau dokumen status kepemilikan BangunanGedung;

3) kepemilikan dokumen IMB.b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahandalam dokumen status kepemilikan BangunanGedung;

2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanyaperubahan dalam dokumen status kepemilikantanah; dan

3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanyaperubahan data dalam dokumen IMB.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumenpelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings,pedoman pengoperasian danpemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung,peralatan serta perlengkapan mekanikal danelektrikal dan dokumen ikatan kerja;

2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratoriumuntuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanandan kemudahan pada struktur, peralatan danperlengkapan Bangunan Gedung serta prasaranapada komponen konstruksi atau peralatan yangmemerlukan data teknis akurat sesuai denganPedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikanfungsi Bangunan Gedung.

b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen

hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujianstruktur, peralatan dan perlengkapan BangunanGedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporanhasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatanperawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas,arsitektrur dan dampak lingkungan yangditimbulkan;

2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratoriumuntuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanandan kemudahan pada struktur, peralatan danperlengkapan Bangunan Gedung serta prasaranapada struktur, komponen konstruksi dan peralatanyang memerlukan data teknis akurat termasukperubahan fungsi, peruntukan dan intensitas,arsitektur serta dampak lingkungan yangditimbulkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dantata cara pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung.

www.peraturan.go.id

67

(6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam suratpernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi BangunanGedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama danPemeriksaan Berkala.

Bagian KeempatKegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1Umum

Pasal 113

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputipemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secaraberkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan.

Pasal 114

(1) Pemanfatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 113 merupakan kegiatan memanfaatkanBangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkandalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknisuntuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpamenimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umumharus mengikuti program pertanggungan terhadapkemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selamaPemanfaatan Bangunan Gedung.

Paragraf 2Pemeliharaan

Pasal 115

(1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 113 meliputi pembersihan, perapian,pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantianbahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan/ataukegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedomanpengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.

(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harusmelakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyediajasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikatkompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrakberdasarkan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

68

(3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkanprinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

(4) Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalamlaporan pemeliharaan yang digunakan sebagaipertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

Paragraf 3Perawatan

Pasal 115

(1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 113 meliputi perbaikan dan/ataupenggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahanbangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkanrencana teknis perawatan Bangunan Gedung.

(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalammelakukan kegiatan perawatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasaperawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasarikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi.

(3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatanperawatan Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakansedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencanateknis perawatan Bangunan Gedung disetujui olehPemerintah Daerah.

(4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporanperawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasarpertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

(5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkanprinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4Pemeriksaan Berkala

Pasal 116

(1) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 113 dilakukan untuk seluruhatau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahanbangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangkapemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalamlaporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperolehperpanjangan SLF.

www.peraturan.go.id

69

(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalammelakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasapengkajian teknis Bangunan Gedung atau peroranganyang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.

(3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan,

pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung

terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasukpengujian keandalan Bangunan Gedung;

c. kegiatan analisis dan evaluasi, dand.kegiatan penyusunan laporan.

(4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumahtinggal deret dan bangunan rumah tinggal sementara yangtidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan.

(5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknissebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknisdilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan asosiasi profesi yang terkait denganbangunan gedung.

Paragraf 5Perpanjangan SLF

Pasal 117

(1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 113 diberlakukan untukBangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan masaberlaku SLF-nya telah habis.

(2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yaitu:a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal

sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi(tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);

b.untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal,dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantaiditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

c. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidaksederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya,dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan palinglambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berkhirnyamasa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

www.peraturan.go.id

70

(4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung memiliki hasilpemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa:a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan

perawatan Bangunan Gedung;b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan

Gedung; danc. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan

fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi.

(5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung dengan dilampiridokumen:a. surat permohonan perpanjangan SLF;b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaankelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatanganidi atas meterai yang cukup;

c. as built drawings;d. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya;e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan

Gedung;g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung

jawab di bidang fungsi khusus; danh.dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.

(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (5).

(7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjanganSLF.

Pasal 118

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati.

Paragraf 6Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 119

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan olehPemerintah Daerah:a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF;b. adanya laporan dari masyarakat; danc. adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau Bangunan

Gedung yang membahayakan lingkungan.

www.peraturan.go.id

71

Paragraf 7Pelestarian

Pasal 120

(1) Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatanpenetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran,dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidahpelestarian.

(2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjaminkelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannyasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang

Dilestarikan

Pasal 121

(1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkansebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dandilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggapmempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dankebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya,serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadianbangsa.

(2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapatmengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yangmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yangdilindungi dan dilestarikan.

(3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannyaharus telah mendapat pertimbangan dari tim ahlipelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapatmasyarakat dan harus mendapat persetujuan dari PemilikBangunan Gedung.

(4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkansebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dandilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:a. klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan

lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidakboleh diubah;

b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung danlingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornyasama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruangdalamnya sebagian dapat diubah tanpa menguranginilai perlindungan dan pelestariannya;

www.peraturan.go.id

72

c. klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung danlingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubahsebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan danpelestariannya serta tidak menghilangkan bagianutama Bangunan Gedung tersebut.

(5) Pemerintah melalui Pemerintah Daerah mencatatBangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungidan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedungdimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (4).

(6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung danlingkungannya yang dilindungi dan dilestarikansebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secaratertulis kepada pemilik.

Paragraf 9Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 122

(1) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunancagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/ataupengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian danKlasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentinganagama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuandan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalamklasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarianBangunan Gedung dan lingkungannya.

(3) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindahtangankankepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.

(4) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungiBangunan Gedung dan/atau lingkungannya darikerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya,sesuai dengan klasifikasinya.

(5) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh insentif dariPemerintah Daerah.

(6) Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalamPeraturan Bupati berdasarkan kebutuhan nyata.

www.peraturan.go.id

73

Pasal 123

(1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaansecara berkala Bangunan Gedung cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan olehPemerintah Daerah atas beban APBD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai dengan rencana teknis pelestarian denganmempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistemstruktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilaiyang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakanBangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.

Bagian KelimaPembongkaran

Paragraf 1Umum

Pasal 124

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatanpenetapan pembongkaran dan pelaksanaanpembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukandengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secaraumum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan danteknologi.

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib danmempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakatdan lingkungannya.

(3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintahpembongkaran atau persetujuan pembongkaran olehPemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsikhusus oleh Pemerintah.

Paragraf 2Penetapan Pembongkaran

Pasal 125

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasiBangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkarberdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan darimasyarakat.

www.peraturan.go.id

74

(2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak

dapat diperbaiki lagi;b.Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan

bahaya bagi pengguna, masyarakat, danlingkungannya;

c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan/ataud.Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan

tampilan baru.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadapemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akanditetapkan untuk dibongkar.

(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola BangunanGedung wajib melakukan pengkajian teknis danmenyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedungtersebut untuk dibongkar dengan surat penetapanpembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran daribupati, yang memuat batas waktu dan prosedurpembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

(6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola BangunanGedung tidak melaksanakan perintah pembongkaransebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaranakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biayapemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung, kecualibagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu,biaya pembongkarannya menjadi beban PemerintahDaerah.

Paragraf 3Rencana Teknis Pembongkaran

Pasal 126

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannyadapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatanumum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkanrencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyediajasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlianyang sesuai.

(2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus disetujui oleh Pemerintah Daerah,setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

www.peraturan.go.id

75

(3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luasterhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilikdan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi danpemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitarBangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.

(4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsipkeselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 127

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan olehpemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung ataumenggunakan penyedia jasa pembongkaran BangunanGedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakanperalatan berat dan/atau bahan peledak harusdilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaranBangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlianyang sesuai.

(3) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidakmelaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yangditetapkan dalam surat perintah pembongkaran,pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh PemerintahDaerah atas beban biaya pemilik dan/atau PenggunaBangunan Gedung.

Paragraf 5Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 128

(1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidaksederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yangmemiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan rencana teknis yang telah memperolehpersetujuan dari Pemerintah Daerah.

(3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepadaPemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan ataspelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaanpembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.

www.peraturan.go.id

76

Bagian KeenamPenyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana

Paragraf 1Penanggulangan Darurat

Pasal 129

(1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yangdilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yangditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkanrusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atautempat beraktivitas.

(2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerahdan/atau kelompok masyarakat.

(3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana alam sesuaidengan skalanya yang mengancam keselamatanBangunan Gedung dan penghuninya.

(4) Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setiaptingkatan pemerintahan yaitu:a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;b.Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi;c. Bupati untuk bencana alam skala kabupaten.

(5) Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturanperundang-undangan terkait.

Paragraf 2Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan

Pasal 130

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukanupaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan danpenyediaan penampungan sementara.

(2) Penampungan sementara pengungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang amandari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggalsementara selama korban bencana mengungsi berupatempat penampungan massal, penampungan keluargaatau individual.

(3) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih danfasilitas sanitasi yang memadai.

www.peraturan.go.id

77

(4) Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam PeraturanBupati berdasarkan persyaratan teknis sesuai denganlokasi bencananya.

Bagian KetujuhRehabilitasi Pascabencana

Pasal 131

(1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapatdiperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkatkerusakannya.

(2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masihdapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan oleh PemerintahDaerah.

(3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagaihunian rumah tinggal pascabencana berbentukpemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

(4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan,material, dan sumber daya manusia.

(5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yangrusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yangmungkin terjadi di masa yang akan datang dan denganmemperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisisosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

(6) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumahmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknisoleh instansi/ lembaga terkait.

(7) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedungpascabencana diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.

(8) Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedunghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PemerintahDaerah memberikan kemudahan kepada PemilikBangunan Gedung yang akan direhabilitasi berupa:a. Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, ataub.Pemberian desain prototip yang sesuai dengan

karakter bencana, atauc. Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan

rekonstruksi Bangunan Gedung, ataud.Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF;

www.peraturan.go.id

78

(9) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi BangunanGedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)bupati dapat menyerahkan kewenangan penerbitan IMBkepada pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah.

(10) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakatdi lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah.

(11) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunianrumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana,dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94.

(12) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunianrumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana,dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112.

Pasal 132

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencanadapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksiBangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.

BAB VTIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Bagian KesatuPembentukan TABG

Pasal 133

(1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.

(2) Apabila belum terbentuk maka Pemerintah Darah dapatmenggunakan bantuan dari Tim TABG di Wilayah BagianBarat Indonesia.

Pasal 134

(1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:a. Pengarahb.Ketuac. Wakil Ketuad.Sekretarise. Anggota

www.peraturan.go.id

79

(2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:a. asosiasi profesi;b.masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung;c. perguruan tinggi; dand. instansi Pemerintah Daerah.

(3) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruantinggi, dan masyarakat ahli, minimum sama denganketerwakilan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah.

(4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.

(5) Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.

(6) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasiprofesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli yangdisimpan dalam basis data daftar anggota TABG.

Bagian KeduaTugas dan Fungsi

Pasal 135

(1) TABG mempunyai tugas:a. Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat,

pendapat, dan pertimbangan profesional padapengesahan rencana teknis Bangunan Gedung tidaksederhana.

b.Memberikan masukan tentang program dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yangterkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi:a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah

disetujui oleh instansi yang berwenang;b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan

ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan

ketentuan tentang persyaratan keandalan BangunanGedung.

(3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), TABG dapat membantu:a. Pembuatan acuan dan penilaian;b. Penyelesaian masalah;c. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

www.peraturan.go.id

80

Pasal 136

(1) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

Bagian KetigaPembiayaan TABG

Pasal 137

(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggotaTABG dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Biaya pengelolaan basis data.b. Biaya operasional TABG yang terdiri dari:

1) Biaya sekretariat;2) Persidangan;3) Honorarium dan tunjangan; dan4) Biaya perjalanan Pemerintah Daerah.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaansebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Bupati.

BAB VIPERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN

BANGUNAN GEDUNG

Paragraf 1Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 138

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedungdapat terdiri atas:a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan

Bangunan Gedung;b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan,pedoman dan Standar Teknis di bidang BangunanGedung;

www.peraturan.go.id

81

c. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansiyang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencanateknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraanBangunan Gedung yang menimbulkan dampak pentingterhadap lingkungan; dan

d. pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap BangunanGedung yang mengganggu, merugikan dan/ataumembahayakan kepentingan umum.

Pasal 139

(1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertibanpenyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 138 huruf a meliputi kegiatanpembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatanpelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaranBangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungidan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaranBangunan Gedung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan:a. dilakukan secara objektif;b. dilakukan dengan penuh tanggung jawab;c. dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan

kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung,masyarakat dan lingkungan; dan

d.dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepadapemilik/Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat danlingkungan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasikemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan,penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;b.Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan,

pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensimenimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya;

c. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan,pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensimenimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi penggunadan/atau masyarakat dan lingkungannya.

d.Bangunan Gedung yang ditengarai melanggarketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.

(4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerahsecara langsung atau melalui TABG.

www.peraturan.go.id

82

(5) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjutilaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) denganmelakukan penelitian dan evaluasi secara administratifdan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan danmelakukan tindakan yang diperlukan sertamenyampaikan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 140

(1) Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a dapatdilakukan oleh masyarakat melalui:a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok

masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalanBangunan Gedung;

b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompokmasyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraanBangunan Gedung dan lingkungannya.

(2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atautertulis kepada:a. Pemerintah Daerah melalui instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeamanan dan ketertiban, serta

b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola BangunanGedung.

(3) Pemerintah daerah wajib menanggapi danmenindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secaraadministratif dan secara teknis melalui pemeriksaanlapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan sertamenyampaikan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 141

(1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraanBangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal138 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunandan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman danStandar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusunoleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulisoleh:a. perorangan;b. kelompok masyarakat;c. organisasi kemasyarakatan;d.masyarakat ahli; ataue. masyarakat hukum adat.

www.peraturan.go.id

83

(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerahdalam menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan,pedoman dan Standar Teknis di bidang BangunanGedung.

Pasal 142

(1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepadainstansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL,rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatanpenyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 138 huruf c bertujuan untukmendorong masyarakat agar merasa berkepentingan danbertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedungdan lingkungannya.

(2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:a. perorangan;b. kelompok masyarakat;c. organisasi kemasyarakatan;ataud.masyarakat ahli.

(3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBLyang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentudan/atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yangmenimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapatdisampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forumdengar pendapat masyarakat yang difasilitasi olehPemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedungfungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melaluikoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapatdijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencanateknis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2Forum Dengar Pendapat

Pasal 143

(1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untukmemperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat ataspenyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan GedungTertentu atau kegiatan penyelenggaraan yangmenimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

www.peraturan.go.id

84

(2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapatmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapankegiatan yaitu:a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan

penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkandampak penting bagi lingkungan;

b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimanadimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnyamasyarakat yang berkepentingan dengan RTBL danBangunan Gedung yang akan menimbulkan dampakpenting bagi lingkungan; dan

c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud padahuruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.

(3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingandengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentudan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akanmenimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

(4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yangditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari pesertayang diundang.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisisimpulan dan keputusan yang mengikat dan harusdilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung.

(6) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3Gugatan Perwakilan

Pasal 144

(1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan BangunanGedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf ddapat diajukan ke pengadilan apabila hasilpenyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkandampak yang mengganggu atau merugikan masyarakatdan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saatperencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.

(2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompokmasyarakat atau organisasi kemasyarakatan yangbertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibatdari penyelenggaraan Bangunan Gedung yangmengganggu, merugikan atau membahayakankepentingan umum.

www.peraturan.go.id

85

(3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuaidengan hukum acara Gugatan Perwakilan.

(4) Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepadapihak pemohon gugatan.

(5) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantupembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) denganmenyediakan anggarannya di dalam APBD.

Paragraf 4Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana

Pembangunan

Pasal 145

Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunanBangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan

Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW,RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL;

b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalamrencana pembangunan Bangunan Gedung;

c. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untukmelaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakattentang rencana pembangunan Bangunan Gedung.

Paragraf 5Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan

Konstruksi

Pasal 146

Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi BangunanGedung dapat dilakukan dalam bentuk:a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;b.mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang

dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedungdan/atau mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedungdan lingkungan;

c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepadapihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimanadimaksud pada huruf b;

d.melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspekteknis pembangunan Bangunan Gedung yangmembahayakan kepentingan umum; dan

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada PenyelenggaraBangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakatakibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung.

www.peraturan.go.id

86

Paragraf 6Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan

Gedung

Pasal 147

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedungdapat dilakukan dalam bentuk:a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan

Gedung;b.mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang

dapat mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung;c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada

pihak yang berkepentingan atas penyimpanganPemanfaatan Bangunan Gedung;

d.melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspekteknis Pemanfaatan Bangunan Gedung yangmembahayakan kepentingan umum; dan

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada PenyelenggaraBangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakatakibat dari penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Paragraf 7Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan

Gedung

Pasal 148

Peran Masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapatdilakukan dalam bentuk:a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang

atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi BangunanGedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancamkeselamatan masyarakat, dan yang memerlukanpemeliharaan;

b.memberikan informasi kepada instansi yang berwenangatau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi BangunanGedung bersejarah yang kurang terpelihara dan terancamkelestariannya;

c. memberikan informasi kepada instansi yang berwenangatau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi BangunanGedung yang kurang terpelihara dan mengancamkeselamatan masyarakat dan lingkungannya; dan

d.melakukan gugatan ganti rugi kepada Pemilik BangunanGedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat darikelalaian pemilik di dalam melestarikan Bangunan Gedung.

www.peraturan.go.id

87

Paragraf 8Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan

Gedung

Pasal 149

Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedungdapat dilakukan dalam bentuk:a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang

atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yangmasuk dalam kategori cagar budaya;

b.mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenangatau Pemilik Bangunan Gedung atas metodepembongkaran yang mengancam keselamatan ataukesehatan masyarakat dan lingkungannya;

c. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yangberwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugianyang diderita masyarakat dan lingkungannya akibat yangtimbul dari pelaksanaan pembongkaran BangunanGedung;

d.melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunanBangunan Gedung.

Paragraf 9Tindak Lanjut

Pasal 150

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pasal146, Pasal 147, dan Pasal 148 dengan melakukan kegiatantindak lanjut baik secara teknis maupun secara administratifuntuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB VIIPEMBINAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 151

(1) Pemerintah Daerah melakukan PembinaanPenyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatanpengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapatberlangsung tertib dan tercapai keandalan BangunanGedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnyakepastian hukum.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

www.peraturan.go.id

88

Bagian KeduaPengaturan

Pasal 152

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151ayat (1) dituangkan ke dalam peraturan daerah atauPeraturan Bupati sebagai kebijakan Pemerintah Daerahdalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdituangkan ke dalam Pedoman Teknis, Standar TeknisBangunan Gedung dan tata cara operasionalisasinya.

(3) Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mempertimbangkan RTRW, RDTR,Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta denganmempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidangpenyelenggaraan Bangunan Gedung.

(4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakansebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPenyelenggara Bangunan Gedung.

Bagian KetigaPemberdayaan

Pasal 153

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepadaPenyelenggara Bangunan Gedung.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui peningkatan profesionalitasPenyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaranakan hak dan kewajiban dan peran dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di daerahrawan bencana.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasandan pelatihan di bidang penyelenggaraan BangunanGedung.

Pasal 154

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampumemenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukanbersama-sama dengan masyarakat yang terkait denganBangunan Gedung melalui:a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;

www.peraturan.go.id

89

b.pendampingan pada saat penyelenggaraan BangunanGedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbinganteknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknispendamping;

c. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yangmemenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberianstimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secarabergulir; dan/atau

d.bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasidalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasaranadan sarana dasar permukiman.

Pasal 155

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapatdengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian KeempatPengawasan

Pasal 156

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadappelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanismepenerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan danpenetapan pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung,Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat:a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan

Gedung;c. dengan mengembangkan sistem pemberian

penghargaan berupa tanda jasa dan/atau insentifuntuk meningkatkan Peran Masyarakat.

BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF

Bagian KesatuUmum

Pasal 157

(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yangmelanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakansanksi administratif, berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan pembangunan;

www.peraturan.go.id

90

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaanpelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada PemanfaatanBangunan Gedung;

e. pembekuan IMB gedung;f. pencabutan IMB gedung;g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;h.pencabutan SLF Bangunan Gedung; ataui. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda palingbanyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunanyang sedang atau telah dibangun.

(3) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuanPeraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan di bidangjasa konstruksi

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorke rekening kas Pemerintah Daerah.

(5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannyapelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkanpertimbangan TABG.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaaan sanksisebagaimana dimana ayat (1), (2) dan (3) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 158

(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakanpembangunan Bangunan Gedungnya melanggarketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi penghentiansementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikanBangunan Gedung.

(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izinmendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi perintahpembongkaran.

www.peraturan.go.id

91

BAB IXKETENTUAN PIDANA

Bagian KesatuFaktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan Kerugian

Orang Lain

Pasal 159

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yangtidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah inidiancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

BAB XKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 160

(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelahdiketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakantindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedungberdasarkan laporan kejadian.

(2) Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggaraanbangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 161

(1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMBsebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yangdimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanDaerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetapberlaku.

(2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelumPeraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimilikitidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerahini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukanpermohonan IMB baru.

www.peraturan.go.id

92

(3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelumPeraturan Daerah ini berlaku, namun dalam prosespembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan danpersyaratan dalam IMB, maka Pemilik BangunanGedung wajib mengajukan permohonan IMB baru ataumelakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.

(4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengandisesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya PeraturanDaerah ini belum dilengkapi IMB, maka PemilikBangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.

(6) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengandisesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(7) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelumPeraturan Daerah ini berlaku, namun SLF yang dimilikitidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerahini, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajibmengajukan permohonan SLF baru.

(8) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelumPeraturan Daerah ini berlaku, namun kondisi BangunanGedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik/PenggunaBangunan Gedung wajib melakukan perbaikan(retrofitting) secara bertahap.

(9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelumPeraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimilikisudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerahini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

(10) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, makaketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuaiharus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

www.peraturan.go.id

93

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Kobapada tanggal 9 September 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Kobapada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 207

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.23/2014)

www.peraturan.go.id