-
BUPATI BANDUNGPROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,
Menimbang : a. bahwa tanah yang difungsikansebagai lahan
perkebunanmerupakan karunia dan rahmatAllah SWT, yang
dianugerahkankepada Bangsa Indonesia, karenanyawajib disyukuri,
dikelola, dandimanfaatkan secara optimal,berwawasan
lingkungan,berkelanjutan dan terpadu, untuksebesar-besarnya
kemakmuran dankesejahteraan rakyat secaraberkeadilan sesuai dengan
prinsipdasar yang terkandung dalamPancasila dan Undang-UndangDasar
Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
-
2
b. bahwa usaha perkebunanmerupakan salah satu kegiatanekonomi
yang berperan dalampeningkatan pendapatan masyarakatdan daerah, dan
di wilayahKabupaten Bandung mempunyaipotensi yang besar
dalampengembangan usaha perkebunandan industri perkebunan,
sehinggaperlu dilakukan penataan,pengaturan, pembinaan
danpengawasan serta pengendalianmelalui mekanisme sistem
perizinanusaha perkebunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf
adan huruf b, maka perlumenetapkan Peraturan Daerahtentang
Perizinan UsahaPerkebunan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan
DasarPokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun1960 Nomor104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
-
3
Nomor 2043);
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Barat(Berita
Negara Tahun 1950),sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang
Nomor 4 Tahun1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta
danKabupaten Subang denganmengubah Undang–Undang Nomor14 Tahun 1950
tentangPembentukan Daerah-daerahKabupaten Dalam LingkunganPropinsi
Jawa Barat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 31,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1984 tentang Perindustrian(Lembaga
Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 22, TambahanLembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi SumberDaya
Alam Hayati dan Ekosistem(Lembaran Negara RepubilikIndonesia Tahun
1990 Nomor 49,
-
4
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem BudayaTanaman
(Lembaran NegaraRepubilik Indonesia Tahun 1992Nomor 46, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3476);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1994 tentang Pengesahan
UnitedNation Convention on BiologicalDiversity Konvensi
PerserikatanBangsa-Bangsa mengenaiKeanekaragaman Hayati
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1994 Nomor 41,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3556);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan
PraktekMonopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999Nomor 33, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3817);
-
5
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3888) sebagaimana
telahdiubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004
tentangPenetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor
1Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 41 Tahun1999
tentang Kehutanan menjadiUndang-Undang (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004Nomor 86, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia 4412);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha
MilikNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Republik Indonesia
Tahun2003 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4297);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya
Air(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4377);
-
6
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun2004 tentang Perkebunan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 85,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4411);
13. Undang–Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4437)sebagaimana telah beberapakalidiubah, terakhir dengan
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua
atasUndang–Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor
59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentang Penanaman
Modal(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor67,Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);
-
7
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan
Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor
68,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan
Terbatas(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor
106,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan
InformasiPublik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor
61,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan
danPengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5059);
-
8
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 1995 tentang Izin
UsahaIndustri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor
25,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3596);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 tentang Hak
GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, danHak Guna Pakai Atas Tanah(Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 58,Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3643);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 1997 tentang
Kemitraan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor
97,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3718);
-
9
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2005Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun2005 tentang
PedomanPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor165,Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang
PembagianUrusan Pemrintahan antaraPemerintah, Pemerintah
DaerhProvinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor
48,Tambahan Lembaran Negara
-
10
Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia
Nomor.98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan
UsahaPerkebunan;
28. Peraturan Daerah Provinsi JawaBarat Nomor 8 Tahun 2013
tentangPedoman PenyelenggaraanPerkebunan;
29. Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 17 Tahun 2007tentang
Urusan PemerintahKabupaten Bandung (LembaranDaerah Kabupaten
Bandung Tahun2007 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 20 Tahun 2007tentang
Pembentukan OrganisasiDinas Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah
KabupatenBandung Tahun 2007 Nomor 20)sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Bandung
Nomor23 Tahun 2012 tentang PerubahanKetiga atas Perubahan
DaerahKabupaten Bandung Nomor 20Tahun 2007 tentang
PembentukanOrganisasi Dinas Daerah KabupatenBandung (Lembaran
DaerahKabupaten Bandung Tahun 2012Nomor 23);
-
11
31. Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 12 Tahun 2013tentang
Partisipasi Masyarakat DanKeterbukaan Informasi Publik
DalamPenyelenggaraan Pemerintahan DiKabupaten Bandung
(LembaranDaerah Kabupaten Bandung Tahun2013 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPEDOMAN PERIZINAN
USAHAPERKEBUNAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan:
-
12
1. Kabupaten adalah KabupatenBandung.
2. Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahan
oleh pemerintahdaerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas
pembantuandengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam publik dan
prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud
dalamUndang–Undang Dasar NegaraRepubik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.5. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan
RakyatDaerah Kabupaten Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Teknis yangbertanggung jawab di
BidangPerkebunan Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DinasTeknis yang bertanggung jawab
diBidang Perkebunan KabupatenBandung.
-
13
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangselanjutnya disebut PTSP
adalahkegiatan penyelenggaraan perizinandan nonperizinan
berdasarkanpendelegasian atau pelimpahanwewenang dari Lembaga
atauInstansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan
yangproses pengelolaannya dimulai daritahap permohonan sampai
dengantahap terbit dokumen yang dilakukandalam satu tempat.
9. Instansi Penyelenggara PelayananTerpadu Satu Pintu yang
selanjutnyadisebut Instansi Penyelenggara PTSPadalah Instansi yang
ditetapkansebagai penyelenggara PelayananTerpadu Satu Pintu
BidangPenanaman Modal di KabupatenBandung yang
mendapatpendelegasian wewenang pemberianperizinan dan nonperizinan
atasurusan pemerintahan di bidangpenanaman modal dari Bupatikepada
Kepala InstansiPenyelenggara PTSP.
-
14
10. Perkebunan adalah segala kegiatanyang mengusahakan
tanamantertentu pada tanah dan/atau mediatumbuh lainnya dalam
ekosistemyang sesuai,mengolah danmemasarkan barang dan jasa
hasiltanaman tersebut,dengan bantuanilmu pengetahuan
danteknologi,permodalan sertamanajemen untuk
mewujudkankesejahteraan bagi pelaku usahaperkebunan dan
masyarakat.
11. Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang
dan/ataujasa perkebunan.
12. Usaha Budidaya TanamanPerkebunan adalah serangkaiankegiatan
pengusahaan tanamanperkebunan yang meliputi kegiatanpra-tanam,
penanaman,pemeliharaan tanaman,pemanenandan sortasi termasuk
perubahan jenistanaman, dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan adalah
serangkaiankegiatan penanganan danpemrosesan yang dilakukan
terhadaphasil tanaman perkebunan yangditujukan untuk mencapai
nilaitambah yang lebih tinggi danmemperpanjang daya simpan.
-
15
14. Pelaku Usaha Perkebunan adalahpekebun dan
perusahaanperkebunan yang mengelola usahaperkebunan.
15. Pekebun adalah perorangan wargaNegara Indonesia yang
melakukanusaha perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala
tertentu.
16. Perusahaan Perkebunan adalahbadan hukum yang
didirikanmenurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia
yangmengelola usaha perkebunan denganskala tertentu.
17. Kelompok (group) PerusahaanPerkebunan adalah kumpulan
badanusaha perkebunan yang satusamalain mempunyai kaitan dalamhal
kepemilikan, kepengurusan,dan/atau hubungan keuangan.
18. Skala Tertentu adalah skala usahaperkebunan yang didasarkan
padaluasan lahan usaha,jenis tanaman,teknologi,
tenagakerja,modaldan/atau kapasitaspabrik yang diwajibkan memiliki
izinusaha.
-
16
19. Izin Usaha Perkebunan untukBudidaya yang selanjutnya
disebutIUP-B adalah izin tertulis dari Pejabatyang berwenang dan
wajib dimilikioleh perusahaan perkebunan yangmelakukan usaha
budidayaperkebunan yang lokasi lahanbudidaya berada di
wilayahkabupaten Bandung.
20. Izin Usaha Perkebunan untukPengolahan yang selanjutnya
disebutIUP-P adalah izin tertulis dari Pejabatyang berwenang dan
wajib dimilikioleh perusahaan perkebunan yangmelakukan usaha yang
lokasi lahansumber bahan baku berada diwilayah kabupaten
Bandung.
21. Izin Usaha Perkebunan yangselanjutnya disebut IUP adalah
izintertulis dari Pejabat yang berwenangdan wajib dimiliki oleh
perusahaanperkebunan yang melakukan usahabudidaya perkebunan
danterintegrasi dengan usaha industripengolahan hasil perkebunan
yanglokasi lahan budidaya dan/atausumber bahan baku berada
diwilayah kabupaten Bandung.
22. Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan untuk Budidaya
yangselanjutnya disebut STD-B adalahketerangan budidaya yang
diberikankepada pekebun.
-
17
23. Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan untuk IndustriPengolahan
Hasil Perkebunan yangselanjutnya disebut STD-P adalahketerangan
industri yang diberikankepada pekebun.
24. Penanaman Modal Dalam Negeriadalah kegiatan menanam
modaluntuk melakukan usaha diwilayahNegara Republik Indonesia
yangdilakukan oleh penanam modaldalam negeri dengan
menggunakanmodal dalam negeri.
25. Penanaman Modal Asing adalahkegiatan menanam modal
untukmelakukan usaha di wilayah negaraRepublik Indonesia yang
dilakukanoleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan modal
asingsepenuhnya maupun yangberpatungan dengan penanam modaldalam
negeri.
26. Perencanaan PembangunanPerkebunan Kabupaten adalahrencana
strategis pembangunanperkebunan kabupaten/kota 5 (lima)tahunan yang
merupakan penjabaranPerencanaan PembangunanPerkebunan Provinsi yang
ditetapkanoleh bupati.
-
18
27. Diversifikasi Usaha adalahpenganekaragaman usaha
untukmemaksimalkan keuntungan denganmengutamakan usaha di
bidangperkebunan.
Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagaidasar hukum dalam
pemberianpelayanan perizinandanpelaksanaan kegiatan
UsahaPerkebunan, dengan tujuan untukmemberikan
perlindungan,pemberdayaan Pelaku UsahaPerkebunan secara berkeadilan
danmemberikan kepastian dalam UsahaPerkebunan.
(2) Ruang lingkup Peraturan inimeliputi :a. jenis dan perizinan
usaha
perkebunan;b. syarat dan tata cara
permohonan izin usahaperkebunan;
c. kemitraan;d. perubahan luas lahan, jenis
tanaman, dan/atau perubahankapasitas
pengolahan,sertadiversifikasi usaha;
e. kewajiban Perusahaan
-
19
Perkebunan;f. pembinaan dan pengawasan.
BAB II
JENIS DAN PERIZINAN USAHAPERKEBUNAN
Pasal 3
(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:a. Usaha Budidaya
Tanaman
Perkebunan;b. Usaha Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan; danc. Usaha Perkebunan yang
terintegrasi antara budidayadengan industri pengolahanhasil
perkebunan.
(2) Usaha Perkebunan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)
dapatdilakukan di seluruh Kabupaten olehPelaku Usaha
Perkebunan,sesuaiPerencanaan PembangunanPerkebunan kabupaten.
Pasal 4
Badan hukum asing atau peroranganwarga negara asing yang
melakukanUsaha Perkebunan wajib bekerjasamadengan Pelaku Usaha
Perkebunan diKabupaten dengan membentuk badan
-
20
hukum Indonesia dan berkedudukan diKabupaten Bandung.
Pasal 5
(1) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 3 ayat (1) huruf adengan luas lahannya kurang dari25 (dua
puluh lima) hektar.
(2) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) didaftarkan kepadaBupati melalui InstansiPenyelenggara
PTSP.
(3) Pendaftaran Usaha BudidayaTanaman Perkebunan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) palingkurang berisi :a.
keterangan pemilik dan data
kebun;
b. data identitas dan domisilipemilik;
c. pengelola kebun;
d. lokasikebun;
e. status kepemilikan tanah;
f. luas areal;
g. jenis tanaman;
h. produksi;
i. asal benih;
-
21
j. jumlah pohon;
k. pola tanam;
l. jenis pupuk;
m. mitra pengolahan;
n. jenis/tipe tanah;dan
o. tahun tanam.
(4) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan yang sudah
didaftarsebagaimana dimaksud padaayat(2) diberikan STD-B oleh
Bupatisesuai format seperti tercantumdalam Lampiran I yang
merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
(5) STD-B sebagaimana dimaksud padaayat(3) berlaku selama
UsahaBudidaya Tanaman Perkebunanmasih dilaksanakan.
Pasal 6
(1) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf bdengan kapasitas kurang dari
bataspaling rendah seperti tercantumdalam Lampiran II yang
merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
-
22
(2) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) didaftarkan kepadaBupati melalui
InstansiPenyelenggara PTSP.
(3) Pendaftaran Usaha IndustriPengolahan Hasil
Perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling kurang
berisi:
a. data identitas dan domisilipemilik;
b. lokasi;
c. kapasitas produksi;
d. jenis bahan baku;
e. sumber bahan baku;
f. jenis produksi; dan
g. tujuan pasar.
(4) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan yang
terdaftarsebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan STD-P sesuai
formatseperti tercantum dalam LampiranIII yang merupakan bagian
tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.
-
23
(5) STD-P sebagaimana dimaksud padaayat (3) berlaku selama
UsahaIndustri Pengolahan HasilPerkebunan masih dilaksanakan.
(6) STD-B dan STD-P yang diterbitkanoleh bupati di catat dan
dibuatrekapitulasi harus dilaporkanpaling kurang 6 (enam) bulan
sekalikepada Menteri Pertanian melaluiDirektur Jenderal dan
GubernurProvinsi.
Pasal 7
Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atasIUP-B, IUP-P dan IUP.
Pasal 8
Usaha Budidaya Tanaman Perkebunandengan luas 25 (dua puluh lima)
hektaratau lebih wajib memiliki IUP-B.
Pasal 9
Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan dengan kapasitas
samaatau melebihi kapasitas paling rendahunit pengolahan hasil
perkebunanseperti tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian
tidak
-
24
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,wajib memiliki IUP-P.
Pasal 10
(1) Usaha Budidaya Tanaman tehdengan luas 240 hektar atau
lebih,wajib terintegrasi dalam hubungandenganUsaha Industri
PengolahanHasil Perkebunan.
(2) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan yang
terintegrasidenganUsaha Industri PengolahanHasil Perkebunan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajibmemiliki IUP.
Pasal 11
(1) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan untuk
mendapatkanIUP-P sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, harus
memenuhipenyediaan bahan baku palingrendah 20% (dua puluh per
seratus)berasal dari kebun sendiri dankekurangannya wajib dipenuhi
darikebun masyarakat/PerusahaanPerkebunan lain melalui
kemitraanpengolahan berkelanjutan.
-
25
(2) Masyarakat/ perusahaanperkebunan lain sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) yaitumasyarakat/ perusahaanperkebunan yang tidak
memilikiunit pengolahan dan belummempunyai ikatan
kemitraandenganUsaha Industri PengolahanHasil Perkebunan.
(3) Dalam hal Perusahaan Perkebunanyang memiliki IUP-P atau
IUPmelakukan kemitraan dalampemenuhan kebutuhan bahan bakuyang
mengakibatkan terganggunyakemitraan yang telah adasebagaimana
dimaksud pada ayat(1), dikenai sanksi peringatantertulis 3 (tiga)
kali dalam tenggangwaktu 4 (empat) bulan untukmelakukan
perbaikan.
(4) Apabila peringatan ke-3sebagaimana dimaksud pada ayat(3)
tidak dipenuhi, IUP-P atau IUPdicabut dan hak atas tanahdiusulkan
kepada instansi yangberwenang untuk dibatalkan.
-
26
Pasal 12
(1) Kemitraan pengolahanberkelanjutan sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1)dilakukan untuk menjaminketersediaan bahan
baku,terbentuknya harga pasar yangwajar, dan terwujudnyapeningkatan
nilai tambah secaraberkelanjutan bagi Pekebun.
(2) Kemitraan PengolahanBerkelanjutan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dilakukandalam bentuk perjanjian tertulisdan bermeterai
cukup untuk jangkawaktu paling kurang10 (sepuluh)tahun sesuai
format sepertitercantum dalam Lampiran V yangmerupakan bagian
tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.
(3) Isi perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dapatditinjau kembali paling singkatsetiap 2 (dua) tahun sesuai
dengankesepakatan.
-
27
Pasal 13
(1) Dalam hal suatu wilayahperkebunan swadaya masyarakatbelum
ada Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan danlahan untuk
penyediaan palingrendah 20 % (dua puluh perseratus)bahan baku dari
kebun sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal11 tidak tersedia,
dapat didirikanUsaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan oleh
PerusahaanPerkebunan.
(2) Perusahaan Perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus
memiliki IUP-P.
(3) Untuk mendapatkan IUP-Psebagaimana dimaksud pada ayat(2),
Perusahaan Perkebunan harusmemiliki pernyataanketidaktersediaan
lahan dari dinasyang membidangi perkebunansetempat dan melakukan
kerjasamadengan koperasi pekebun padawilayah sebagaimana
dimaksudpada ayat (1).
-
28
Pasal 14
(1) Perusahaan Perkebunan yangmengajukan IUP-B atau IUP
denganluas 250 (dua ratus lima puluh)hektar atau lebih,
berkewajibanmemfasilitasi pembangunan kebunmasyarakat sekitar
dengan luasanpaling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas
areal IUP-B atauIUP.
(2) Kebun masyarakat yang difasilitasipembangunannya
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berada diluar areal IUP-B atau
IUP.
(3) Kewajiban memfasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempertimbangkan:
a. ketersediaan lahan;
b. jumlah keluarga masyarakatsekitar yang layak sebagaipeserta;
dan
c. kesepakatan antara PerusahaanPerkebunan dengan
masyarakatsekitar dan diketahui kepaladinas.
(4) Masyarakat sekitar yang layak
-
29
sebagai peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (2):
a. masyarakat yang lahannyadigunakan untukpengembangan
perkebunan danberpenghasilan rendah sesuaiperaturan
perundang-undangan;
b. harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau
IUP;dan
c. sanggup melakukan pengelolaankebun.
(5) Masyarakat sekitar yang layaksebagai peserta
sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditetapkanoleh Bupati berdasarkan
usulandari camat setempat.
(6) Pelaksanaan fasilitasipembangunan kebun masyarakatoleh
perusahaan penerima IUP-Batau IUP didampingi dan diawasioleh bupati
melalui Dinas yangmeliputi perencanaan, pemenuhankewajiban dan
keberlanjutanusaha.
(7) Bupati melalui Dinas danPerusahaan Perkebunan
memberibimbingan kepada masyarakatsebagaimana dimaksud pada
ayat
-
30
(4) untuk penerapan budidaya,pemanenan dan penanganan pascapanen
yang baik.
Pasal 15
(1) Kewajiban memfasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dilakukan denganmemanfaatkan
kredit, bagi hasildan/atau bentuk pendanaan lainsesuai dengan
kesepakatan danperaturan perundang-undangan.
(2) Kewajiban memfasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak diberlakukanterhadap badan
hukum yangberbentuk koperasi.
Pasal 16
(1) IUP-B sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, untuk 1
(satu)Perusahaan atau Kelompok (Group)Perusahaan Perkebunan
diberikandengan batas paling luasberdasarkan jenis
tanamansebagaimana tercantum dalamLampiran VI yang merupakanbagian
tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
-
31
(2) IUP sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2), untuk 1
(satu)Perusahaan atau Kelompok (Group)Perusahaan Perkebunan
diberikandengan batas paling luasberdasarkan jenis tanaman
sepertitercantum dalam Lampiran VII yangmerupakan bagian
tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.
(3) Batas paling luas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tidak berlaku untuk Badan UsahaMilik Negara, Badan Usaha
MilikDaerah, Koperasi dan PerusahaanPerkebunan dengan
statusperseroan terbuka (go public) yangsebagian besar sahamnya
dimilikioleh masyarakat.
(4) Batas paling luas sebagaimanadimaksud pada ayat (3)
merupakanjumlahdari izin usaha perkebunanuntuk 1 (satu) jenis
tanamanperkebunan.
Pasal 17
IUP-B, IUP-P,atau IUP sebagaimana
-
32
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atauPasal 10 diberikan dan
ditandatanganiolehBupati.
Pasal 18
(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlakuselama perusahaan
masihmelaksanakan kegiatan sesuaidengan baku teknis dan
peraturanperundang-undangan.
(2) IUP-B,IUP-P, atau IUP sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
diterbitkansesuai format seperti tercantumdalam Lampiran VIII, IX
dan X yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan
Daerahini.
BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONANIZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 19
Untuk memperoleh IUP-B sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8,
PerusahaanPerkebunan mengajukan permohonansecara tertulis dan
bermeterai cukupkepada bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP,
dilengkapipersyaratan sebagai berikut:
-
33
a. profil perusahaan meliputi aktapendirian dan perubahan
terakhiryang telah terdaftar di KementerianHukum dan Hak Asasi
Manusia,komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang
usahaperusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. izin gangguan;d. rekomendasi
kesesuaian dengan
perencanaan pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur;
e. izin lokasi yang dilengkapi dilengkapidengan peta digital
calon lokasidengan skala 1:100.000 atau1:50.000 (cetak peta dan
fileelektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan
tidakterdapat izin yang diberikan padapihak lain;
f. pertimbangan teknis ketersediaanlahan dari dinas yang
membidangikehutanan, apabila areal yangdiminta berasal dari kawasan
hutan;
g. rencana kerja pembangunan kebuntermasuk rencana
fasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar, rencana tempat
hasilproduksi akan diolah;
h. izin lingkungan;
-
34
i. pernyataan kesanggupan:1) memiliki sumber daya manusia,
sarana, prasarana dan sistemuntuk melakukan
pengendalianOrganisme Pengganggu Tanaman(OPT);
2) memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan
sistemuntuk melakukan pembukaanlahan tanpa bakar sertapengendalian
kebakaran;
3) memfasilitasi pembangunankebun masyarakat sekitar sesuaiPasal
14 yang dilengkapi denganrencana kerja dan rencanapembiayaan;
dan
4) melaksanakan kemitraan denganPekebun, karyawan danmasyarakat
sekitar perkebunan;dengan menggunakan formatpernyataan seperti
tercantumdalam Lampiran XI yangmerupakan bagian tidakterpisahkan
dari PeraturanDaerah ini.
-
35
j. Surat Pernyataan dari Pemohonbahwa status
PerusahaanPerkebunan sebagai usaha mandiriatau bagian dari Kelompok
(Group)Perusahaan Perkebunan belummenguasai lahan melebihi
bataspaling luas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16,
denganmenggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam
LampiranXII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 20
Untuk memperoleh IUP-P sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9,
PerusahaanPerkebunan mengajukan permohonansecara tertulis dan
bermeterai cukupkepada bupati melalui PTSP, dilengkapipersyaratan
sebagai berikut:a. profil perusahaan meliputi akta
pendirian dan perubahan terakhiryang telah terdaftar di
KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia,komposisi kepemilikan
saham,susunan pengurus dan bidang usahaperusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. izin gangguan;
-
36
d. rekomendasi kesesuaian denganperencanaan
pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur;
e. izin lokasi yang dilengkapi denganpeta digital calon lokasi
dengan skala1:100.000 atau 1:50.000, dalamcetak peta dan file
elektronik sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan tidak
terdapat izinyang diberikan pada pihak lain,kecuali lokasi yang
diusulkan untukpendirian industri pengolahan hasilperkebunan;
f. jaminan pasokan bahan bakudengan menggunakan format
sepertitercantum dalam lampiran V danlampiran XIII yang
merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini;
g. rencana kerja pembangunan usahaindustri pengolahan
hasilperkebunan;
h. izin lingkungan;i. pernyataan kesediaan untuk
melakukan kemitraan denganmenggunakan format sepertitercantum
dalam Lampiran XIV yangmerupakan bagian tidak terpisahkandari
Peraturan Daerah ini.
-
37
Pasal 21
Perusahaan Perkebunan mengajukanpermohonan secara tertulis
danbermaterai cukup kepada Bupati melaluiInstansi Penyelenggara
PTSP, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. profil perusahaan
meliputi akta
pendirian dan perubahan terakhiryang telah terdaftar di
KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia,komposisi kepemilikan
saham,susunan pengurus dan bidang usahaperusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. izin gangguan;d. rekomendasi
kesesuaian dengan
perencanaan pembangunanperkebunan provinsi dari;
e. izin lokasi yang dilengkapi denganpeta digital calon lokasi
dengan skala1:100.000 atau 1:50.000 (cetak petadan file elektronik)
sesuai denganperaturan perundang-undangan dantidak terdapat izin
yang diberikanpada pihak lain;
-
38
f. pertimbangan teknis ketersediaanlahan dari dinas yang
membidangikehutanan, apabila areal yangdiminta berasal dari kawasan
hutan;jaminan pasokan bahan baku denganmenggunakan format
sepertitercantum dalam lampiran V danlampiran xiii yang merupakan
bagiantidak terpisahkan dari peraturan ini;
g. rencana kerja pembangunan kebundan unit pengolahan
hasilperkebunan termasuk rencanafasilitasi pembangunan kebun
untukmasyarakat sekitar;
h. izin lingkungan;i. pernyataan kesanggupan:
1) memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan
sistemuntuk melakukan pengendalianOrganisme Pengganggu
Tanaman(OPT);
2) memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan
sistemuntuk melakukan pembukaanlahan tanpa bakar sertapengendalian
kebakaran;
-
39
3) memfasilitasi pembangunankebun untuk masyarakat sekitarsesuai
Pasal 14 yang dilengkapidengan rencana kerja danrencana pembiayaan;
dan
4) melaksanakan kemitraan denganPekebun, karyawan danMasyarakat
Sekitar perkebunan.dengan menggunakan formatPernyataan seperti
tercantumdalam Lampiran XIV yangmerupakan bagian tidakterpisahkan
dari PeraturanDaerah ini.
j. Surat Pernyataan dari Pemohonbahwa status
PerusahaanPerkebunan sebagai usaha mandiriatau bagian dari Kelompok
(Group)Perusahaan Perkebunan belummenguasai lahan melebihi
bataspaling luas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16,
denganmenggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam
LampiranXII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan
daerahini.
-
40
Pasal 22
Dalam hal tanah yang digunakan untukusaha perkebunan berasal
dari tanahhak ulayat masyarakat hukum adat,maka sesuai peraturan
perundanganpemohon izin usaha perkebunan wajibterlebih dahulu
melakukan musyawarahdengan masyarakat hukum adatpemegang hak ulayat
dan wargapemegang hak atas tanah yangbersangkutan, dituangkan dalam
bentukkesepakatan penyerahan tanah danimbalannya dengan diketahui
olehBupati.
Pasal 23
Untuk permohonan izin usahaperkebunan yang menggunakantanaman
hasil rekayasa genetik, selainmemenuhi persyaratan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20,atau Pasal 21 harus
melampirkanrekomendasi keamanan hayati sesuaiperaturan
perundang-undangan.
-
41
Pasal 24
(1) Bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP dalam jangkawaktu
paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak
tanggalditerimanya permohonan telahselesai memeriksa kelengkapan
dankebenaran persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal19, Pasal
20, atau Pasal 21 danwajib memberikan jawabanmenyetujui atau
menolak.
(2) Apabila hasil pemeriksaan dokumensebagaimana dimaksud pada
ayat(1),telah lengkap dan benar Bupatimelalui Instansi
PenyelenggaraPTSP paling lambat dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari
kerja sejakmemberikan jawaban menyetujuiharus mengumumkan
permohonanpemohon yang berisi identitaspemohon, lokasi kebun
besertapetanya, luas dan asal lahan sertakapasitas industri
pengolahan hasilperkebunan kepada masyarakatsekitar melalui papan
pengumumanresmi di kantor kecamatan, InstansiPenyelenggara PTSP dan
websitePemerintah KabupatenBandungselama 30 (tiga puluh) hari.
-
42
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sebagaimana dimaksud
padaayat (2), masyarakat sekitarmemberikan masukan ataspermohonan
secara tertulis yangdilengkapi dengan bukti dandokumen
pendukung.
(4) Bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP setelahmenerima
masukan atau tidak adamasukan dari masyarakat sekitar,dalam jangka
waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) melakukankajian paling
lambat 10 (sepuluh)hari kerja.
(5) Permohonan disetujui danditerbitkan IUP-B, IUP-P atau
IUPsebagaimana dimaksud padaayat(1)setelah dilakukan pengkajianatas
masukan masyarakat sekitarsebagaimana dimaksud padaayat(4) dan
tidak ada sanggahanselama jangka waktu pengumumanmelalui papan
pengumuman resmidan website pemerintah KabupatenBandung.
-
43
(6) IUP-B, IUP-P atau IUP yangditerbitkan sebagaimana
dimaksudpada ayat (5) wajib diumumkanmelalui papan pengumuman
resmidi kantor kecamatan, InstansiPenyelenggara PTSP dan
websitepemerintah Kabupaten Bandung.
Pasal 25
(1) Permohonan ditolak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1)apabila setelah dilakukanpemeriksaan dokumen, persyaratantidak
lengkap dan/atau tidakbenar.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberitahukan
secaratertulis kepada pemohon dengandisertaialasan
penolakannya.
Pasal 26
Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yangditerbitkan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 24 ayat (6), dapat diaksesmasyarakat sesuai
peraturanperundang-undangan.
-
44
Pasal 27
Perusahaan Perkebunan yang terbukti dikemudian hari memberikan
pernyataanbahwa status Perusahaan Perkebunansebagai usaha mandiri
atau bagian dariKelompok (Group) PerusahaanPerkebunan belum
menguasai lahanmelebihi batas paling luas yang tidakbenar
sebagaimana tercantum dalamPasal 19 atau Pasal 21, maka IUP-B
atauIUP Perusahaan bersangkutan dicabuttanpa peringatan sebelumnya
dan hakatas tanah diusulkan kepada instansiyang berwenang untuk
dibatalkan.
BAB IV
KEMITRAAN
Pasal 28
(1) Kemitraan Usaha Perkebunandilakukan antara
PerusahaanPerkebunan dengan Pekebun,karyawan dan masyarakat
sekitarperkebunan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan
secaratertulis dalam bentuk perjanjiansesuai format seperti
tercantumdalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan
dariPeraturan daerah ini.
-
45
(3) Perjanjian Kemitraan UsahaPerkebunan sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) dilakukan palingsingkat selama 4 (empat)
tahun.
Pasal 29
(1) Kemitraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf i
angka4,Pasal 20 huruf i, dan Pasal 21huruf i angka 4
dilakukanberdasarkan pada asas manfaatdan berkelanjutan yang
salingmenguntungkan, salingmenghargai, saling bertanggungjawab, dan
saling memperkuat.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan
untukpemberdayaan dan peningkatanpendapatan secara
berkelanjutanbagi Perusahaan Perkebunan,Pekebun, karyawan
PerusahaanPerkebunan dan masyarakatsekitar.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak
membebaskankewajiban memfasilitasipembangunan kebun untukmasyarakat
sekitar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14.
-
46
Pasal 30
Kemitraan Usaha Perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal
28ayat (1) dilakukan melalui polakerjasama:a. penyediaan sarana
produksi;b. produksi;c. pengolahan dan pemasaran;d. transportasi;e.
operasional;f. kepemilikan saham; dan/ataug. jasa pendukung
lainnya.
BAB V
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENISTANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHANKAPASITAS
PENGOLAHAN, SERTA
DIVERSIFIKASI USAHA
Pasal 31
(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B atau IUP dan
akanmelakukan perubahan luas lahanmelalui perluasan
ataupengurangan, harus mendapatpersetujuan dari Bupati.
-
47
(2) Untuk mendapat persetujuanperubahan luas lahan
melaluiperluasan sebagaimana dimaksudpada ayat(1),pemohon
mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup
dengandilengkapi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal19 atau
Pasal 21, dan HasilPenilaian Usaha Perkebunanberdasarkan Peraturan
MenteriPertanian tentang Penilaian UsahaPerkebunan, laporan
kemajuan fisikdan keuangan PerusahaanPerkebunan.
(3) Untuk mendapat persetujuanperubahan luas lahan
melaluipengurangan luas arealsebagaimana dimaksud
padaayat(1),pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai
cukup dengandilengkapi alasan pengurangan, danlaporan kemajuan
fisik dankeuangan Perusahaan Perkebunan.
(4) Persetujuan perubahan luas lahanmelalui perluasan
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diberikankepada Perusahaan
Perkebunanyang menurut Penilaian UsahaPerkebunan tahun
terakhirmasukkelas 1 atau kelas 2.
-
48
Pasal 32
(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B atau IUP dan
akanmelakukan perubahan jenistanaman, harus mendapatpersetujuan
dari Bupati.
(2) Untuk mendapat persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat(1)
pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup
kepada Bupatimelalui Instansi PenyelenggaraPTSP dengan
dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP serta SK
HGU;b. profil perusahaan meliputi akta
pendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar
diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan
saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;
c. rekomendasi dari dinas yangmembidangi perkebunan;
d. rencana kerja tentangperubahan jenis tanaman;
e. izin lingkungan dari Bupati; dan
-
49
f. Hasil Penilaian UsahaPerkebunan berdasarkanPeraturan Menteri
Pertaniantentang Penilaian UsahaPerkebunan.
(3) Bupati dalam memberikanpersetujuan perubahan jenistanaman
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman padaPerencanaan
PembangunanPerkebunan Provinsi.
Pasal 33
(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-P atau IUP dan
akanmelakukan penambahan kapasitasindustri pengolahan
hasilperkebunan, harus mendapatpersetujuan Bupati.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diperlukan
apabilapenambahan kapasitas lebih dari30% (tiga puluh per seratus)
darikapasitas yang telah diizinkan.
-
50
(3) Untuk mendapat persetujuansebagaimana dimaksud padaayat(1)
pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup
kepada Bupatimelalui Instansi PenyelenggaraPTSP dengan
dilengkapipersyaratan :a. IUP-P atau IUP;b. profil perusahaan
meliputi akta
pendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar
diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan
saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;
c. rekomendasi ketersediaan bahanbaku dari dinas yangmembidangi
perkebunan;
d. rencana kerja tentangperubahan kapasitas;
e. izin lingkungan, danf. Hasil Penilaian Usaha
Perkebunan berdasarkanPeraturan Menteri Pertaniantentang
Penilaian UsahaPerkebunan.
-
51
(4) Bupati dalam memberikanpersetujuan penambahan
kapasitasindustri pengolahan hasilperkebunan sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) berpedoman padaPerencanaan
PembangunanPerkebunan Provinsi.
Pasal 34
(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B atau IUP dan
akanmelakukan diversifikasi usaha,harus mendapat persetujuan
dariBupati.
(2) Untuk memperoleh persetujuandiversifikasi usaha sebagai
manadimaksud pada ayat (1) dengantidak menghilangkan fungsi utamadi
bidang perkebunan, pemohonmengajukan permohonan secaratertulis,
bermeterai cukup kepadaBupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP
dengandilengkapi persyaratan sebagaiberikut:a. IUP-B atau IUP;
-
52
b. profil perusahaan meliputi aktapendirian dan
perubahanterakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan
HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan saham, susunanpengurus dan
bidang usahaperusahaan;
c. rencana kerja tentangdiversifikasi usaha;
d. surat dukungan Kepala Dinasyang membidangi perkebunan;
e. surat dukungan diversifikasiusaha dari instansi terkait;
f. izin lingkungan; dang. Hasil Penilaian Usaha
Perkebunan berdasarkanPeraturan Menteri Pertaniantentang
Penilaian UsahaPerkebunan.
(3) Bupati dalam memberikanpersetujuan diversifikasi
usahasebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman
padaPerencanaanPembangunan Perkebunan Provinsi.
-
53
Pasal 35
(1) Bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP dalam jangkawaktu
paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak
tanggalditerimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,atau Pasal 34 harus
memberijawaban menyetujui atau menolak.
(2) Permohonan yang diterima danmemenuhi seluruh
persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan
persetujuanperubahan luas lahan, perubahanjenis tanaman,
penambahankapasitas industri pengolahan hasilperkebunan, atau
diversifikasiusaha.
Pasal 36
(1) Permohonan ditolak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1)apabila setelah dilakukanpemeriksaan dokumen
ternyatapersyaratannya tidak benar, usahayang akan dilakukan
bertentangandengan ketertibanumum dan/atauperencanaan
pembangunanperkebunan.
-
54
(2) Penolakan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) diberitahukan
secaratertulis kepada pemohon dengandisertaialasan
penolakannya.
Pasal 37
(1) Gubernur atau bupati/walikotadalam menerbitkan IUP-B,
IUP-P,IUP, Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan
PerubahanJenis Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas
IndustriPengolahan Hasil Perkebunan atauPersetujuan Diversifikasi
Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal24 atau Pasal 35,
harusmenyampaikan tembusan kepadaMenteri Pertanian melalui
DirekturJenderal dengan menggunakanmedia elektronik tercepat.
(2) IUP-B, IUP-P, IUP, PersetujuanPerubahan Luas
Lahan,Persetujuan Perubahan JenisTanaman, Persetujuan
PenambahanKapasitas Industri Pengolahan HasilPerkebunan dan
PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterimaoleh perusahaan,
selanjutnya dicopy untuk disampaikan kepadaMenteri Pertanian
melalui DirekturJenderal dengan menggunakanmedia elektronik
tercepat.
-
55
(3) Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis
Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil
Perkebunan danPersetujuan Diversifikasi Usahasebagaimana dimaksud
dalam Pasal31, Pasal 32, Pasal 33 atai Pasal 34diterbitkan sesuai
format sepertitercantum dalam Lampiran XV,XVI, XVII dan XVIII
yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.
BAB VI
KEWAJIBAN PERUSAHAANPERKEBUNAN
Pasal 38
(1) Perusahaan Perkebunan yang telahmemiliki IUP-B, IUP-P, atau
IUPwajib:
a. memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan
sistempembukaan lahan tanpa bakarserta pengendalian kebakaran;
b. menerapkan teknologipembukaan lahan tanpa bakardan mengelola
sumber dayaalam secara lestari;
-
56
c. memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan
sistempengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT);
d. menerapkan Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL),atau
Upaya PengelolaanLingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan
(UPL)sesuai peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan peta digitallokasi IUP-B atau IUP skala1:100.000
atau1:50.000 (cetakpeta dan file elektronik) disertaidengan
koordinat yang lengkapsesuai dengan peraturanperundang-undangan
kepadaDirektorat Jenderal yangmembidangi perkebunan danBadan
Informasi Geospasial(BIG);
f. memfasilitasi pembangunankebun masyarakat bersamaandengan
pembangunan kebunperusahaan dan pembangunankebun masyarakat
diselesaikanpalinglama dalam waktu 3 (tiga)tahun;
g. melakukan kemitraan denganPekebun, karyawan danmasyarakat
sekitar;serta
-
57
h. melaporkan perkembanganUsaha Perkebunan kepadaBupati secara
berkala setiap 6(enam) bulan sekali dengantembusan kepada
MenteriPertanian melalui DirekturJenderal dan Gubernur.
(2) Perusahaan wajib melakukankegiatan usaha produktif
yangmerupakan kegiatan yang menjadisumber penghidupan
masyarakatsekitar sesuai kondisi wilayahsetempat berdasarkan
kesepakatanbersama antara Perusahaan denganmasyarakat sekitar dan
diketahuiBupati.
(3) Perusahaan perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P atau
IUPwajib menyelesaikan prosesperolehan hak atas tanah
sesuaiperaturan perundang-undangan dibidang pertanahan.
(4) Perusahaan perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P atau
IUPwajib menyelesaikan prosesperolehan hak atas tanah
sesuaiperaturan perundang-undangan dibidang pertanahan;
-
58
(5) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P, atau
IUPwajib merealisasikan pembangunankebun dan/atau
industripengolahan hasil perkebunansesuai dengan studi
kelayakan,baku teknis, dan peraturanperundang-undangan;
(6) Perusahaan perkebunan yang telahmemperoleh IUP-B, IUP-P,
IUP,Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis
Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil
Perkebunan atauPersetujuan Diversifikasi Usahayang tidak
melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf
a,c,e,f,g dan/atau hdikenai sanksi peringatan tertulis 3(tiga) kali
masing-masing dalamtenggang waktu 4 (empat) bulan.
-
59
(7) Perusahaan Perkebunan yangmemperoleh IUP-B, IUP-P,
IUP,Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis
Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil
Perkebunan atauPersetujuan Diversifikasi Usahayang tidak
melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b
dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hakatas tanah
diusulkan kepadainstansi yang berwenang untukdibatalkan.
(8) Apabila peringatan ke-3sebagaimana dimaksud pada ayat(4)
tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-Patau IUP dicabut dan hak atastanah
diusulkan kepada instansiyang berwenang untuk dibatalkan.
-
60
Pasal 39
(1) Selain kewajiban sebagaimanadimaksud pada Pasal
38,Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P, atau IUPapabila
melakukan perubahankepemilikan dan kepengurusan,Perusahaan
Perkebunan wajibmelaporkan dengan menyampaikanakte perubahan kepada
Bupatipaling lambat 2 (dua) bulan sejaktanggal perubahan
dengantembusan kepada Menteri Pertanianmelalui Direktur
Jenderal.
(2) Perusahaan perkebunan yang telahmemperoleh IUP-B, IUP-P, IUP
yangmengalihkan kepemilikanperusahaan, tidak melaporkanperubahan
kepemilikan dankepengurusan PerusahaanPerkebunan sebagaimana
dimaksuddalam ayat (1) dikenakan sanksiperingatan tertulis 3 (tiga)
kalimasing-masing dalam tenggangwaktu 2 (dua) bulan.
(3) Apabila peringatan ke-3sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)
tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-Patau IUP dicabut dan hak atastanah
diusulkan kepada instansiyang berwenang untuk dibatalkan.
-
61
Pasal 40
(1) Perusahaan Perkebunan yangmelakukan diversifikasi
usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal34, wajib menjamin
kelangsunganusaha pokok, menjaga kelestarianfungsi lingkungan dan
keragamansumber daya genetik sertamencegah berjangkitnya
OrganismePengganggu Tanaman (OPT).
(2) Perusahaan Perkebunan yang telahmendapat persetujuan
diversifikasiusaha tidak menjaminkelangsungan usaha pokok,menjaga
kelestarian lingkungan dankeragaman sumberdaya genetikserta
mencegah berjangkitnyaOrganisme Pengganggu Tanaman(OPT) sebagaimana
dimaksud dalamayat (1) dikenai sanksi peringatantertulis 3 (tiga)
kali dalam tenggangwaktu 4 (empat) bulan untukmelakukan
perbaikan.
(3) Dalam hal peringatan ke-3sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
tidak dipenuhi, IUP-B atau IUPdicabut dan hak atas tanahdiusulkan
kepada instansi yangberwenang untuk dibatalkan.
-
62
Pasal 41
Perusahaan Perkebunan wajibmelaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan
Lingkungan sesuai peraturanperundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42
(1) Bupati melaksanakan Pembinaandan pengawasan
terhadappelaksanaan perizinan usahaperkebunan di
KabupatenBandung.
(2) Pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilakukan dalam bentukevaluasi kinerja perusahaanperkebunan dan
penilaian usahaperkebunan.
(3) Evaluasi kinerja PerusahaanPerkebunan sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) dilakukan palingkurang 6 (enam) bulan
sekalimelalui pemeriksaan lapanganberdasarkan laporan
perkembanganusaha perkebunan.
-
63
(4) Penilaian usaha perkebunansebagaimana dimaksud
padaayat(2)dilakukan sesuai denganpedoman penilaian
usahaperkebunan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), SuratPendaftaran Usaha
Perkebunan(SPUP), Izin Tetap Usaha BudidayaPerkebunan (ITUBP), atau
IzinTetap Usaha Industri Perkebunan(ITUIP), yang diterbitkan
sebelumperaturan daerah ini diundangkandinyatakan tetap
berlaku.
(2) Dalam hal terjadi pemekaranwilayah, izin usaha
perkebunanyang telah diterbitkan, dinyatakantetap berlakudan
pembinaanselanjutnya dilakukan olehPemerintah Daerah yangmerupakan
lokasi kebun berada.
-
64
(3) Apabila pemekaran wilayahmengakibatkan lokasi kebun
beradapada lintas kabupaten, makapembinaan selanjutnya
dilakukanoleh provinsi.
(4) Izin usaha yang telah diterbitkanoleh Badan Koordinasi
PenanamanModal dalam rangka penanamanmodal sebelum di
undangkannyaPeraturan Daerah ini dinyatakantetap berlaku.
Pasal 44
(1) Perusahaan Perkebunan yang telahmemperoleh hak atas
tanah,belummemiliki Izin Tetap Usaha BudidayaPerkebunan (ITUBP),
Izin TetapUsaha Industri Perkebunan (ITUIP),Surat Pendaftaran
UsahaPerkebunan(SPUP), atau Izin UsahaPerkebunan sebelum
peraturandaerah ini diundangkan,wajibmemiliki IUP-B, IUP-P atau
IUPpaling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak Peraturan daerah
inidiundangkan.
-
65
(2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-Patau IUP sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) permohonan harusdilengkapi persyaratan
sebagaiberikut :a. fotocopy sertifikat hak atas
tanah;b. profil perusahaan meliputi akta
pendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar
diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan
saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;
c. hasil penilaian usahaperkebunan.
(3) Dalam hal perusahaan perkebunantidak melaksanakan perolehan
IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud
padaayat(1), Bupati mengusulkanpembatalan hak atas tanah
kepadaDirektur Jenderal untukdisampaikan kepada instansi
yangberwenang di bidang pertanahan.
-
66
Pasal 45
(1) Untuk Perusahaan Perkebunanyang memiliki IUP-P
sebelumPeraturan ini diundangkan, dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun
harustelah memiliki kebun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11.
(2) Dalam hal lahan untukpembangunan kebun sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) tidaktersedia, Perusahaan Perkebunanwajib bekerjasama
dengan koperasiperkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13,
paling lama 12 (duabelas) bulan sejak Peraturan daerahini
diundangkan.
(3) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan yang tidak
memenuhiketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) atau ayat (2)
dikenaiperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga)kali dalam tenggang
waktu 4(empat) bulan untuk melaksanakanketentuan dimaksud.
-
67
(4) Jika peringatan ke-3 sebagaimanadimaksud pada ayat(1) atau
ayat (2)tidak dipenuhi, IUP-P dicabut danhak atas tanah diusulkan
kepadainstansi yang berwenang untukdibatalkan.
Pasal 46
Perusahaan Perkebunan yang memilikiIUP-B, IUP-P atau IUP
sebelumPeraturan Daerah ini diundangkan dansudah melakukan
pembangunan kebundan/atau Industri Pengolahan HasilPerkebunan tanpa
memiliki hak atastanah, dikenai peringatan untuk
segeramenyelesaikan hak atas tanah sesuaiperaturan
perundang-undangan dibidang pertanahan.
Pasal 47
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (1)
tidakberlaku untuk PerusahaanPerkebunan yang telah memperolehhak
atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44.
-
68
(2) Perusahaan Perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib
melakukan kegiatan usahaproduktif untuk masyarakat
sekitarsebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (2).
Pasal 48
Dalam hal pelayanan permohonan danpenerbitan izin usaha
perkebunandiselenggarakan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu
(PTSP) BidangPenanaman Modal.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
-
69
Agar setiap orang mengetahuinya,Peraturan Daerah ini
diundangkandengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten
Bandung.
Ditetapkan di Soreangpada tanggal 20 Januari 2014
BUPATI BANDUNG,
ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreangpada tanggal 20 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANDUNG,
ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2014 NOMOR 7Salinan
Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DICKY ANUGRAH, SH. M.SIPembina
NIP.19740717 199803 1 003NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG,PROVINSI JAWA BARAT: (08/2014)
-
70