\1 BUPATI BALANGAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO8 Menimbang Mengingat a. b. c. 1. 2. BUPATI BALANGAN, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan kepada petani berupa pemberian subsidi pupuk; bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan Harga Eceran Tertingggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265 );
26
Embed
BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
\1
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGANNOMOR 4 TAHUN 2OO8
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUKBERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BALANGANTAHUN 2OO8
Menimbang
Mengingat
a.
b.
c.
1.
2.
BUPATI BALANGAN,
bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi
untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka
akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil
usaha tani, Pemerintah Daerah perlu memberikandukungan kepada petani berupa pemberian subsidipupuk;
bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluranpupuk bersubsidi, perlu mengatur mengenaikebutuhan dan Harga Eceran Tertingggi (HET) pupuk
bersubsidi untuk sektor pertanian di KabupatenBalangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangantentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian diKabupaten Balangan Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 TentangSistem Budidaya Tanaman (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1992 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Tanah Bumbu danKabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4265 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambaganLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor76lPermentan/OT.14011212007 tentang Kebutuhandan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidiuntuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03Tahun 2008 Tentang kebutuhan dan Harga EceranTertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk SektorPertanian Propinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi danTata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBalangan Nomor 03), sebagaimana telah diubahdengan peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006Nomor 014 Seri D Nomor 02).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUKBERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTA.NIAN DI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008.
4.
5.
7.
8.
Menetapkan :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasa! 'l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalampenyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidaklangsung.
O. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika,
dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri
dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah
melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakanuntuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologitanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapaiproduktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannnya
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkandipengecer resmi.
10. Petani adalah perorangan warga Negara lndonesia yang mengusahakanlahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara lndonesia yang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga Negara lndonesia yang mengusahakanlahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak'
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara lndonesiayang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea,
SP36,ZA,NPK) dan pupuk organik dalam negeri.
15. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan pupuk baik yang berasal dariproduksi dalam negerl maupun luar negeri.
16. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsenpupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, dan
pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepadapengecer resmi.
17. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan
ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara
langsungkepadakonsumenakhir(Petani'pekebun'peternak'pe'iuuoioaYa ikan atau udang)'
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/pembudaya
ikan atau udang yang dibentuk'atas dasar kesamaan lingkungan' sosial
ekonomi,sumberdayadankeakrabanuntukmeningkatkandanmengembangkan usaha anggota'
19. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
penyaluran pupuk didalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak'
20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi'
peredaran, plnyi*panan dan penggunaan agat terjamin "9- 9::efektifitasnya,tidakmenggganggukesehata.n,dankeselamatanmanuslaserta kelestarian gngLrngl-n-hid;i dan sesuai dengan peraturan perundang