BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , sehingga perlu pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutannya berdasarkan prinsip demokrasi , pemerataan dan keadilan , peran serta masyarakat dan akuntabilitas ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
21
Embed
BUPATI BADUNG TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_2_2013.pdf · meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya , Badan ... CONTOH
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat , sehingga perlu pengaturan lebih lanjut tata cara
pemungutannya berdasarkan prinsip demokrasi , pemerataan dan keadilan ,
peran serta masyarakat dan akuntabilitas ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan
Lingkungan , Departemen Pekerjaan Umum , Direktorat Jenderal Cipta
Karya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ( Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2004 Nomor 7 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ( Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 23 ) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 23 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN .
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Badung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Badung.
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut
Retribusi , adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
pemeriksaan dan / atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan usaha.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan ,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya ,
Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) , atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma , kongsi ,
koperasi,, dana pensiun , persekutuan , perkumpulan , yayasan , organisasi
massa , organisasi sosial politik , atau organisasi lainnya , lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi .
9. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk
mencegah dan menanggulangi kebakaran.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya .
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
4
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang .
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat STRD , adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data ,
keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam