BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNGbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_68_2013.pdf · 2014-09-11 · Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan dipakai

BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan dipakai

pedoman dalam penerapan di lapangan, maka perlu adanya petunjuk

teknis pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Wajib

Daftar Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

2

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan

yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Wajib

Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG WAJIB DAFTAR

PERUSAHAAN.

Pasal 1

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan

Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) termasuk

Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor

Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang

berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib

didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam

daftar perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak memperoleh izin

dari instansi berwenang.

3

Pasal 2

(1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pengusaha wajib mengajukan surat

permohonan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan ditujukan kepada Bupati Badung Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan.

(3) Tata cara penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana tercantum dalam

seperti Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Surat Permohonan Tanda Daftar Perusahaan ditanda tangani oleh

Pemilik/Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah

sebagai berikut :

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) meliputi :

1) Foto copy Akta Pendirian Perseroan;

2) Foto copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada);

3) Asli dan foto copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan

perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakaukannya

Undang-undang Perseroan Terbatas;

4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, direktur, atau

penanggungjawab perusahaan;

5) Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Perusahan berbentuk Koperasi meliputi :

1) Foto copy akta Pendirian Koperasi;

2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik, direktur atau penanggungjawab;

3) Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang

berwenang;

4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang

5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Perusahaan berbentuk CV meliputi :

a. Foto copy akta Pendirian Perusahaan;

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, direktur atau

penanggungjawab;

c. Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang


4

d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Perusahaan berbentuk Fa meliputi :

a. Foto copy akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);


penanggungjawab;




e. Perusahaan berbentuk Perorangan meliputi :


b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik, direktur atau penanggungjawab;




f. Perusahaan lain meliputi :



penanggungjawab;




g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan meliputi :

a. Foto copy akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau

Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor

Pembangtu dan Perwakilan;


penanggungjawab;


diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang

bersangkutan


(2) Persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah

sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) :

1) Asli dan foto copy persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan

perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;

2) TDP asli;

b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :

1) Asli dan foto copy risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang perubahan

terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;

2) TDP asli;

c. Persyaratan untuk pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan antara lain :

5

1) TDP asli.2) Copy persyaratan TDP yang telah diperbarahui bagi persyaratan yang habis

masa berlakunya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 OKTOBER 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Kepada Yth.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Selaku

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

Kabupaten Badung

di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

1. Pendaftaran : Baru

2. Pembaharuan/Perpanjangan ke : ……………………………………………………………………..

BAGIAN I : DATA PEMILIK Diisi dengan huruf cetak

1. Nama Pengurus / : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Penanggung Jawab

2. Tempat Lahir : ……………………………………………………… Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………………………….

3. Alamat rumah : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Provinsi : ……………………………………………………… Kab./Kota/Kodya : ………………………………………………………………………

Kecamatan : ……………………………………………………… Kelurahan : ………………………………………………………………………

4. Nomor Telp./HP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Nomor KTP/Paspor : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kewarganegaraan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Provinsi : ……………………………………………………… Kabupaten : ………………………………………………………………………


Kode Pos : ………………………… No. Telp. ……………………………………………. Fax. ……………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) : …………………………………………………………………………………………………………………………

2. Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :

1) Nama Perusahaan Induk : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Nomor TDP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alamat Perusahaan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….


4. a. Nasabah Utama Bank : 1. …………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………

b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah : …………………………………………………………………….

5. NPWP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kantor Pembantu Perwakilan

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan

6. Bentuk Penanaman Modal : PMDN Lainnya

7. a. Tanggal Pendirian : …………………………………………………….. b. Tanggal mulai kegiatan : ……………………………………………………

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : ………………………….. Tahun ………………………………….

8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) : Jaringan Internasional

Waralaba Internasional KSO

9. a. Merek Dagang (apabila ada) : …………………………………………………………. No. ……………………………………………………………

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) : …………………………………………………………. No. ……………………………………………………………

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) : …………………………………………………………. No. ……………………………………………………………

BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN

1. Akta Pendirian

Nomor : …………………………………………………………… Tanggal Pengesahan : ……………………………………………………..

Nama Notaris : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alamat Perusahaan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

No. Telp. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Akta Perubahan Terakhir


Nama Notaris : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM


4. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Akta Perubahan Anggaran Dasar


5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar


6. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direktur/Komisaris


B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU, …… dst)

No

1

2

3

4

Ket. : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

Jumlah Pimpinan Perusahaan : ……………. Direktur

No

(1)

PMA

Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tgl Dikeluarkan

Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon Kewarganegaraan

Jaringan Nasional

Masa Laku (Th)

Dirut/Dir. Cabang/Penanggung Jawab Komisaris

Waralaba Nasional Mandiri

Kedudukan Dalam Perusahaan Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir

(2) (3) (4)

(8)

Tanggal Mulai Bila Sebagai Pemegang Saham Kedudukan dalam Nama Perusahaan

Menduduki Jabatan (Khusus Komisaris/Direktur) Perusahaan lain

(10) (11) (12)

(5) (6) (7)

Jumlah saham yang Jumlah modal disetor

dimiliki (lembar) (Rp)

(13)(9)


BAGIAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur : …………………………….

No

(1)

Jumlah Saham yang dimiliki


BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Pokok : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kegiatan Usaha Lain : a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Komoditi/Produk Utama : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Komoditi/Produk Lain: a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. OMSET PERUSAHAAN INI PER TAHUN (setelah perusahaan beroperasi) Rp. ……………………………………………………………………………..

Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. MODAL DAN SAHAM

1. Modal Dasar Rp. ……………………………………………………… 4. Banyaknya saham (lembar) ……………………………………………………

2. Modal ditempakan Rp. …………………………………………………….. 5. Nilai nominal Per saham Rp. …………………………………………………

3. Modal disetor Rp. ……………………………………………………..

D. TOTAL ASSET (setelah perusahaan beroperasi) Rp. ……………………………………………………………………………………………………………

E. JUMLAH KARYAWAN : WNI ………………………………………….. WNA ……………………….. Total Jumlah ……………………………………………..

F. KEDUDUKAN DALAM MATA RANTAI KEGIATAN USAHA :

Produsen Eksportir Importir

Pengecer Agen

Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :

a. Kapasitas terpasang : …………………………………………………………. Satuan ……………………………………………………………

b. Kapasitas produksi per tahun : …………………………………………………………. Satuan ……………………………………………………………

c. Kandungan komponen produk : Lokal ……………………………………….… % Impor …………………………………………………….. %

Jika pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Toserba/Departement Store

Toko/Kios Lainnya

BAGIAN VIII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

Jenis Perusahaan : Persero

Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Tbk/Go Publik

BAGIAN IX : KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

(14) (15) (16) (17)

(4) (5)

Kewarganeraan NPWP Jumlah Modal yang disetor

Alamat Perusahaan Kode Pos Nomor Telepon Tanggal Mulai

Menduduki Jabatan

Distributor/Wholesaler/Grosir

Swasta Swasta Tbk/Go Publik Persero Tbk/Go Publik

Nama Lengkap Alamat Lengkap Kode Pos Nomor Telepon

(2) (3)

(lembar) (Rp)

(6) (7) (8) (9)

Sub Distributor

No

(1)


BAGIAN X : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan

tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan

Pengurus/Penanggung Jawab

Keterangan :

*) Beri tanda √

**) Coret yang tidak perlu Nama : …………………………………………………..

Jabatan : …………………………………………………..

Kepada Yth.


Terpadu

Selaku


Kabupaten Badung

di -

Tempat






1. Nama Pengurus / : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Penanggung Jawab


3. Alamat rumah : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


KOPERASI


Cap/stempel Perusahaan &

Materai

Kab/Kota/Kodya Provinsi Kode Pos

Nama Perusahaan No. TDP Alamat Perusahaan

(2) (3) (4)

(5) (6)

(8) (9) (10)

(7)

No. Telepon Status Perusahaan Jenis Kegiatan Usaha

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Provinsi : ……………………………………………………… Kab./Kota/Kodya : ……………………………………………………………………

Kecamatan : ……………………………………………………… Kelurahan : ……………………………………………………………………

4. Nomor Telp./HP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Nomor KTP/Paspor : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kewarganegaraan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


1. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Alamat Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Provinsi : ……………………………………………………………….. Kabupaten : ……………………………………………………………………

Kecamatan : ……………………………………………………………….. Kelurahan : ……………………………………………………………………


E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) : …………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) :


3. a. Nasabah Utama Bank : 1. …………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………


4. NPWP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….









1. Akta Pendirian

Nomor : …………………………………………………………… Tanggal Pengesahan : …………………………………………………….

Nama Notaris : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alamat Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No. Telp. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Nama Notaris : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Pengesahan Menteri Koperasi dan UKM


4. Persetujuan Menteri Koperasi dan UKM atas Akta Perubahan Anggaran Dasar



No

1

2

3

4




No

(1)



(2) (3) (4)

Jaringan Nasional


Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tgl Dikeluarkan Masa Laku (Th)

Kode Pos

(13)


BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN



…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. MODAL

1. Modal Sendiri 2. Modal Pinjaman

a. Simpanan Pokok …………………………………………………………….. a. Anggota …………………………………………………………

b. Simpanan Wajib …………………………………………………………….. b. Koperasi Lain …………………………………………………………

c. Dana Cadangan …………………………………………………………….. c. Bank …………………………………………………………

d. Hibah …………………………………………………………….. d. Lainnya …………………………………………………………



F. KEDUDUKAN DALAM MATA RANTAI KEGIATAN USAHA : Produsen Pengecer






Toko/Kios Lainnya

BAGIAN VII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

1. Bentuk Koperasi : Sekunder

2. Jenis Koperasi : Simpan Pinjam Konsumen Produsen Pemasaran Jasa Lainnya

3. Jumlah Anggota : ………………………………. Orang/Koperasi

BAGIAN VIII : PENGESAHAN



(1) (2) (3) (4)

Primer

Menduduki Jabatan

(12) (14) (15)

Jenis Modal Nilai Jenis Modal Nilai

(8) (9) (10) (11)

Alamat Perusahaan Nomor Telepon Tanggal Mulai

Kewarganegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam Nama Perusahaan

Menduduki Jabatan Perusahaan lain

Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon

(5) (6) (7)

Tanda tangan


Keterangan :

*) Beri tanda √


Jabatan : …………………………………………………..

Kepada Yth.


Terpadu

Selaku


Kabupaten Badung

di -

Tempat






1. Nama Pengurus / : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Penanggung Jawab


3. Alamat rumah : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



4. Nomor Telp./HP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Nomor KTP/Paspor : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kewarganegaraan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


1. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Provinsi : ………………………………………………………………. Kabupaten : ……………………………………………………………………

Kecamatan : ………………………………………………………………. Kelurahan : ……………………………………………………………………


E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





2) Nomor TDP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







5. NPWP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….


Materai

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)











A. AKTA PENDIRIAN (Apabila ada)

1. Akta Pendirian


Nama Notaris : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No. Telp. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


No

1

2

3

4




No

(1)

Kode Pos

(13)


BAGIAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Sekutu Aktif dan sekutu Pasif) : ……………………………………..

(11)


Menduduki Jabatan

(12) (14) (15)


(8) (9) (10)

(5) (6) (7)


(2) (3) (4)


Masa Laku (Th)




Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tgl Dikeluarkan

PMA

Jaringan Nasional

No

(1)


BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN



…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. MODAL DAN SAHAM

1. Modal Dasar Rp. ……………………………………………………… 5. Nilai nominal Per saham Rp. …………………………………………………

2. Modal ditempakan Rp. …………………………………………………….. 6. Modal disetor sekutu Aktif …………………………………………………..

3. Modal disetor Rp. …………………………………………………….. 7. Modal disetor sekutu Pasif …………………………………………………..

4. Banyaknya saham (lembar) ………………………………………………



F. KEDUDUKAN DALAM MATA RANTAI KEGIATAN USAHA : Produsen

Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen






Toko/Kios Lainnya

BAGIAN VIII : KATEGORI PERUSAHAAN



No

(1)

(5) (6) (7)

(2) (3) (4)


(6) (7) (8) (9)

Sub Distributor


Kewarganegaraan NPWP Jumlah Saham yang Jumlah Modal yang disetor

dimiliki (lembar) (Rp)

Nama Lengkap Alamat Lengkap Kode Pos No. Telp

(2) (3) (4) (5)


BAGIAN IX : PENGESAHAN



Tanda tangan


Keterangan :

*) Beri tanda √


Jabatan : …………………………………………………..

Kepada Yth.


Terpadu

Selaku


Kabupaten Badung

di -

Tempat






1. Nama Pengurus / : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Penanggung Jawab


3. Alamat rumah : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



4. Nomor Telp./HP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Nomor KTP/Paspor : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kewarganegaraan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


1. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)



(8) (9) (10)


Materai

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG



2) Nomor TDP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







5. NPWP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….










1. Akta Pendirian (Apabila ada)


Nama Notaris : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No. Telp. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Nama Notaris : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Pengesahan ……………………………………………………………………………….



No

1

2

3

4



Jumlah Pimpinan Perusahaan : ……………. Sekutu

No

(1)


(5) (6) (7)


(2) (3) (4)


Dirut/Penanggung Jawab

PMA

Jaringan Nasional


Kode Pos

(13)





…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. MODAL DAN SAHAM



3. Modal disetor Rp. ……………………………………………………..










Toko/Kios Lainnya

BAGIAN VII : KATEGORI PERUSAHAAN



No

(1)

(5) (6) (7)

(2) (3) (4)


Menduduki Jabatan

(12) (14) (15)

Sub Distributor


(8) (9) (10) (11)








Tanda tangan


Keterangan :

*) Beri tanda √


Jabatan : …………………………………………………..

Kepada Yth.


Terpadu

Selaku


Kabupaten Badung

di -

Tempat






1. Nama Pengurus / : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Penanggung Jawab


3. Alamat rumah : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



4. Nomor Telp./HP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Nomor KTP/Paspor : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



1. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)



(8) (9) (10)


Materai




2) Nomor TDP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







5. NPWP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….









IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU, …… dst)

No

1

2

3

4



Jumlah Pimpinan Perusahaan : …………….

No

(1)

Kode Pos

(13)




Menduduki Jabatan

(12) (14) (15)

(8) (9) (10) (11)





(5) (6) (7)


(2) (3) (4)


Pemilik/Penanggung Jawab

PMA

Jaringan Nasional



…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. MODAL DAN SAHAM



3. Modal disetor Rp. ……………………………………………………..










Toko/Kios Lainnya




No

(1)





Tanda tangan


Keterangan :

*) Beri tanda √


Jabatan : …………………………………………………..

(8) (9) (10)


Materai

(5) (6) (7)


(2) (3) (4)


Sub Distributor


Kepada Yth.


Terpadu

Selaku


Kabupaten Badung

di -

Tempat






1. Nama Pengurus / : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Penanggung Jawab


3. Alamat rumah : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



4. Nomor Telp./HP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Nomor KTP/Paspor : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



1. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





2) Nomor TDP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







5. NPWP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….



PMA



BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)




c. Jangka waktu berdirinya perusahaan :







A. AKTA PENDIRIAN (Apabila ada)

1. Akta Pendirian


Nama Notaris : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No. Telp. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


No

1

2

3

4




No

(1)

Kode Pos

(13)





…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Menduduki Jabatan

(12) (14) (15)

(8) (9) (10) (11)





(5) (6) (7)


(2) (3) (4)



Jaringan Nasional




b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. MODAL DAN SAHAM



3. Modal disetor Rp. ……………………………………………………..










Toko/Kios Lainnya




No

(1)





Tanda tangan


Keterangan :

*) Beri tanda √


Jabatan : …………………………………………………..

BUPATI BADUNG,

ttd.


(8) (9) (10)


Materai

(5) (6) (7)


(2) (3) (4)


Sub Distributor


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 68 TAHUN 2013 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

TATA CARA PENERBITAN TDP

Bagian

Informasi

BPPT

Pemohon

atau

Pengusaha

1) Mengajukan

permohonan

2) Mengisi formulir

3) Menerima tanda

terima permohonan

4) Mengambil TDP

INFORMASI

Informasi perijinan

persyaratan

pengambilan

formulir

periksa kelengkapan

berkas

pendaftaran

Penyerahan TDP

**Waktu (lamanya) layanan :

Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan WDP

dan dokumen persyaratan secara lengkap.

Kepala Bidang Perijinan

BPPT

verifikasi Bendel

Permohonan WDP

penyerahan TDP ke

bagian informasi

Kepala BPPT

pengesahan TDP di

tanda tangani oleh

Kepala Badan

Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Kab.

Badung

TDP diserahkan

kembali ke Kabid.

Perizinan

Staf Teknis

pengecekan ke

lokasi perusahaan

diproses ke dalam

buku pengolahan.

mengetik dan

mencetak TDP.

BUPATI BADUNG,

ttd.


BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNGbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_68_2013.pdf · 2014-09-11 · Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan dipakai

Documents