-
SALINAN
PRE SID E NREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2OI4
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf
cUndang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlumenetapkan
Peraturan Pemerintah tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang
MencapaiBatas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
Mengingat : 1.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang AparaturSipil Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5a9al;
MEMUTUSKAN:
MenetapKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIANPEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIAPENSIUN BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL.
BAB I
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal IDalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:i.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawaipemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil danpegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
ataudiserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturan
perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negaraIndonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkatsebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabatpembina kepegawaian untuk menduduki
jabatanpemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yangberisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananfungsional yang
berdasarkan pada keahlian danketerampilan tertentu.
5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai NegeriSipil
harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BABII ..
-
(1)
PRESIDE NREPUBLIK INDONESIA
-3-BAB II
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANGMENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL
Pasal 2
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatanfungsional yang telah
mencapai Batas Usia Pensiundiberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai NegeriSipil.Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) yaitu:a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama sertaPejabat fungsional
Keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
memangku:1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli
Madya;2) Jabatan Fungsional Apoteker;3) Jabatan Fungsional
Dokter yang ditugaskan
secara penuh pada unit pelayanan kesehatannegeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yangditugaskan secara penuh
pada unit pelayanankesehatan negeri;
5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik KlinisMuda dan
Pertama;
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;7l Jabatan Fungsional
Penilik;S) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
(21
9) Jabatan
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
4-9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan
Muda; atau10)Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh
Presiden.
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai NegeriSipil yang
memangku:1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti
Madya yang ditugaskan secara penuh di bidangpenelitian;
2l Jabatan Fungsional Dokter Pendidik KlinisUtama dan Madya;
3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;4) Jabatan Fungsional
Pengawas Radiasi Utama;5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;6)
Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;7l Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Utama; atau8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan
oleh
Presiden.
BAB III/ KETENTUAN PERALIHAN
// Pasal 3
(1) P/egawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunyaferaturan
Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan/Fungsional Ahli Muda, Ahli
Pertama, dan Penyelia/selain Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud/ a*am Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batasI
usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60| (enam puluh)
tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60
(enam puluh) tahun.
(2) Pegawai
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan
Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyeliasebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelahberlakunya Peraturan Pemerintah ini
batas usiapensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a.
Pasal 4
Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki
jabatan fungsional lain yang ditentukanUndang-Undang, dinyatakan
tetap berlaku.
BAB IVKETENTUAN PENUTUP
rtr - Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun L979tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3149)
sebagaimana telah empat kali diubah terakhirdengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol3(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL3 Nomor51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur
batasusia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang mendudukijabatan
fungsional.
Peraturan Pemerintah30 Januari 2OI4.
Pasal 6
mulai berlaku pada tanggal
Agar
-
REPUBLIK INDONESIA-6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara
RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Maret 2OL4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakartapada tanggal
-19 Maret 2OI4
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA.
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA
RI
ti Perundang-undanganKesejahteraan Rakyat,