-
Karya Cipta Infrastruktur Permukiman
Kompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput
21
WidyaiswaraAkan Semakin Krisis
17
Edisi 04/Tahun XI/April 2013
kementerian pekerjaan umum
Pekik KomandoSatgas Tanggap Darurat Cipta Karya9
Merajut Kerjasama BilateraldenganJerman dan Hungaria
lensa ck Pembinaan Mental Satgas Tanggap Darurat di Pusdikpassus
Batujajar Kabupaten Bandung
Merajut Kerjasama BilateraldenganJerman dan Hungaria
-
13
17
Edisi 044Tahun XI4April 2013daftar isi
2
25
21
29
4Merajut Kerjasama Bilateral dengan Jerman dan Hungaria
4Berita Utama
lipUtan khUsUsPekik KomandoSatgas Tanggap Darurat Cipta
Karya
9
info BarU
Peresmian Infrastrukturoleh Menteri Pekerjaan Umum di Sumatera
Barat
WidyaiswaraAkan Semakin Krisis
13
17
inovasiKompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput(dengan Sistem
Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya)
Aplikasi Environmental Economic dalam Pembangunan
Infrastrukturdan Bangunan Gedung Hijau
Pendekatan Model untuk Mengelola Air Baku Air Minum
(ABAM)Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) (Studi Kasus : DAS Babon
Semarang)
21
25
29
-
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta
Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di
www.pu.go.id
3
PelindungBudi Yuwono P
Penanggung JawabAntonius Budiono
Dewan RedaksiSusmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi
Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo
Pemimpin RedaksiDian Irawati, Sudarwanto
Penyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, Bukhori
Bagian ProduksiErwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana
Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang,
Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana
Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo,
Indah Raftiarty, Danang Pidekso
Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso,
Nurfathiah
KontributorDwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke
Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida,
Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini
Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan
Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A.
Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N.
Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy
Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin
Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria
Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak,
Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin
G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah
Junaedi
Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. [email protected]
PelindungImam S. Ernawi
Penanggung JawabAntonius Budiono
Dewan RedaksiDadan Krisnandar, Danny Sutjiono,Djoko Mursito,
Amwazi Idrus, Guratno HartonoTamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo
Pemimpin RedaksiSri Murni Edi K, Sudarwanto
Penyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, Buchori
Bagian ProduksiErwin A. Setyadhi, Bhima DhanajayaDjati Waluyo
Widodo, Indah RaftiartyDanang Pidekso
Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso
KontributorDwityo A. Soeranto, M. SundoroHadi Sucahyono, R.
Mulana MP. SibueaAdjar Prajudi, Nieke NindyaputriRina Agustin I,
Oloan M.SM. Aulawi Dzin Nun, Siti Aliyah JunaediAswin G. Sukahar,
KusumawardhaniAde Syaiful Rahman, Aryananda SihombingDian Suci
Hastuti
Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. 021-72796578
[email protected]
website http://ciptakarya.pu.go.id
twitter @ditjenck
Cover :Delegasi Indonesia melihat miniature kota Berlin (Foto :
Rina Agustin)
Indonesia menjawab tantangan global dengan terus melakukan
anjangsana dengan Negara-negara yang berpotensi menjalin kerjasama
bilateral. Yang paling anyar adalah kunjungan Perdana Menteri
Jerman Angela Merkel ke Indonesia dan dibalas oleh Presiden SBY ke
Jerman Maret 2013 lalu. Dari Jerman, Presiden SBY langsung bertolak
ke Hungaria. Jerman adalah kekuatan ekonomi dan teknologi besar di
dunia. Hungaria, meskipun terbilang Negara menengah di benua biru
itu, namun Hongaria terus memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang
kuat sebagai salah satu anggota terbaru Uni Eropa (sejak 2004).
Mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan kedua Negara tersebut
merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Apalagi, dalam
kerjasama bilateral dengan kedua Negara tersebut, Indonesia berani
berargumentasi mengenai syarat-syarat yang harus ditempuh.
Indonesia saat ini sedang menjaga komitmennya untuk membangun
kota/kawasan perkotaan agar dapat tercipta kota yang berkelanjutan,
mempunyai daya saing dengan kota-kota lain di dunia, serta nyaman
bagi masyarakat untuk berusaha dan melakukan kegiatan sehari-hari.
Program MP3EI, Penataan Ruang, Pengembangan Permukiman, dan Program
Green City serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan beberapa contoh
program nyata yang sedang dijalankan Pemerintah saat ini guna
membangun kota yang di cita-citakan tersebut dalam waktu yang
segera.
Disamping menjalankan program pembangunan tersebut, Pemerintah
melalui Kementerian PU juga berupaya untuk dapat mengembangkan
program-program inovatif yang lebih efisien dan efektif untuk dapat
diterapkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu upaya
yang dilakukan Kementerian PU dalam mengembangkan program tersebut
adalah melalui kerjasama antar negara guna menggali pengetahuan dan
pengalaman dari negara lain untuk dapat dipelajari kemungkinannya
untuk dapat diterapkan di Indonesia, dengan tetap menjaga kearifan
lokal.
Pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jerman dan
Hungaria awal Maret 2013, telah dinyatakan keinginan Presiden RI
kepada Kepala Negara Jerman dan Hungaria untuk bekerjasama di dalam
membangun infrastruktur di Indonesia. Kunjungan Presiden RI
tersebut telah ditindaklanjuti oleh kunjungan Delegasi Kementerian
Pekerjaan Umum ke Jerman dan Hungaria guna mendalami serta untuk
membahas lebih rinci lagi mengenai kerjasama bilateral dalam
pembangunan di bidang infrastruktur permukiman perkotaan. (Teks :
Buchori)
Selamat membaca dan berkarya!
Membuka GerbangKerjasama Cipta Karya dengan Jerman dan
Hungaria
editorial
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
-
Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jerman dan
Hungaria pada 3-8 Maret 2013 membawa angin segar bagi peningkatan
kerjasama ketiga Negara di bidang pembangunan infrastruktur
Permukiman. Kunjungan Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri
Pekerjaan Umum dan jajarannya yang dilakukan setelahnya adalah
langkah positif untuk mematangkan kerjasama bilateral dengan dua
Negara Eropa Tengah dan Timur.
berita utama
Presiden SBY membalas kunjungan Kanselir Republik Federal
Jerman, Angle Merkel, tujuh bulan silam (Juli 2012) dengan
melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman. Pada kesempatan
berikutnya SBY dan rombongan juga berdialog dengan sejumlah
orang penting di Budapest. Tak menunggu waktu lama, gayung
bersambut dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk
menjajagi peluang-peluang kerjasama bilateral dengan Jerman dan
Hungaria. Melalui sebuah ajang Pameran Internasional Konstruksi,
Permesinan dan Pertambangan (BAUMA 2013) yang berlangsung di The
Cuvilie Theater, Munich Residenz, Munich, Jerman, Minggu (14/4).
Menteri PU mencatat, potensi kerjasama Indonesia dengan Jerman dan
Hungaria dalam pengembangan prasarana dan
Merajut Kerjasama Bilateral dengan Jermandan HungariaRina
Agustin Indriani *) & Agus Achyar **)
sarana permukiman perkotaan seperti penyediaan air minum,
pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, perumahan permukiman,
pengelolaan dan konservasi bangunan bersejarah (urban heritage)
serta efisiensi sumber daya dalam konsep pembangunan kota hijau di
masa depan (future city concept). Djoko Kirmanto didampingi antara
lain Direktur Jenderal Cipta Karya Imam Santoso Ernawi, Kepala
Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto, Inspektur Jenderal
Kementerian PU Bambang Guritno, Kepala Badan Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi, Direktur
Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono beserta jajarannya, serta ada
perwakilan dari masing-masing Kementerian Koordinator, Ekonid, dan
sektor swasta. Pada kutipan yang berhasil didapat dari salah
seorang
Menteri PU dan rombongan berfoto bersama di depan Gong
Perdamaian di Ruang Terbuka Hijau Godolla Hungaria
Foto
: Ri
na A
gust
in
-
peserta dari Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU, Natsir,
Menteri PU menyampaikan kondisi Indonesia yang merupakan negara
yang menempati urutan ke-16 terbesar di dunia dari sisi pertumbuhan
ekonomi GDP sebesar hampir USD satu triliun dan merupakan negara
dengan tingkat ekonomi terbesar di Asia tenggara. Di samping itu,
Indonesia juga berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan sebesar
6% dalam 5 tahun terakhir kecuali pada tahun 2009 karena krisis
ekonomi global. Dengan jumlah Penduduk 240 juta jiwa, tercapai
Income per kapita indonesia sebesar USD 3500. Kedepan, lanjut
Menteri PU, potensi investasi di indonesia melalui program
Masterplan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang
diperkirakan akan menggerakkan ekonomi dengan melibatkan dana
sebesar lebih dari 180 milyar USD serta sudah disiapkannya sekitar
135 proyek investasi di sektor infrastruktur yang akan siap untuk
dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan nilai investasi sekitar 50
miliar USD. Indonesia juga akan mengambil kesempatan dari
kesepakatan ASEAN Economic Community 2015. Kesempatan tersebut
berupa peluang pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui forum
ASEAN tersebut yang melibatkan 600 juta penduduk dari 10
5
anggota negara ASEAN, yang masih sangat membutuhkan
infrastruktur terutama air bersih dan listrik. Sampai dengan tahun
2015, ASEAN diperkirakan akan membutuhkan tidak kurang dari 60
millyar USD pertahun untuk membiayai infrastruktur tersebut.
Terakhir, Menteri PU menyampaikan bahwa melalui forum Bauma 2013,
Indonesia menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur di Indonesia dan mengajak para pengusaha Indonesia,
di samping lembaga pemerintah, untuk mengambil kesempatan dan
peluang bisnis ini melalui kerja sama dengan pihak swasta
internasional di samping kerjasama dengan negara bilateral lain,
terutama dengan negara- negara di Asia. Pada kesempatan yang lain,
Menteri PU bertemu dengan Menteri Transport, Building and Urban
Development Negara Federal Jerman, DR. Peter Ramseaur di arena
pameran sebelum tour Expo Bauma 2013. Pada pertemuan tersebut,
Menteri PU menyampaikan keinginan Kementerian PU untuk mendapatkan
kesempatan bekerja sama dengan Pemerintah Jerman khususnya
Kementerian Transport, Building and Urban Development. Kerja sama
tersebut di bidang perencanaan pembangunan kota yang lebih menjawab
isu global, green city, energy efficiency
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
berita utama
Menteri PU dan rombongan di pameran Bauma 2013
Foto
: Ri
na A
gust
in
-
6serta peningkatan pelayanan infrastruktur terpadu khususnya di
sektor penyediaan air minum, persampahan serta perbaikan kawasan
permukiman. Keinginan tersebut merupakan tindak lanjut dari
kunjungan Presiden RI ke Jerman pada awal Maret 2013. Kementerian
Transport, Building dan Urban Development menyambut baik keinginan
Menteri PU tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan pertemuan
internal Kementerian tersebut untuk langkah berikutnya. Setelah
tour Expo di arena pameran, sore harinya, tim mengunjungi instalasi
pengolahan sampah organik di kota Munich yang dikelola oleh Bekon.
Bekon adalah perusahaan di bawah kota Munich dan bertugas untuk
mengelola sampah di Munich. Instalasi yang dikelola adalah
instalasi pengolahan sampah organik dari kota Munich, dibangun pada
tahun 2007 dan menerapkan konsep waste to energy dengan
menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan sebagian listrik
kawasan kota yang dikelola oleh divisi listrik kota Munich.
Merangkul Kota BerlinPada kunjungan ke Kota Berlin, Dirjen Cipta
Karya bersama jajarannya bertemu dengan Pemerintah kota Berlin,
Senator Untuk urusan Urban Development, Dr Christian Gaebler, serta
didampingi oleh Mr. Michael Thielke, Head of Department of
Environmental Policy, Mrs. Monika Kehlbacher Head of Integrated
Environmental Protection dan Mr. Carlo Zondonella Head of Division
for waste management and street cleaning. Hadir pula pada pertemuan
ini, bapak Wakil Dubes RI untuk Jerman Bapak Dr Siswono Pramono
serta Bapak Kusuma Pradopo Minister Counselor kedubes RI untuk
Jerman. Mereka menjelaskan, Kantor Walikota Berlin melaksanakan
kebijakan pembangunan kota sebagaimana tercantum pada rencana
pembangunan kota yang sudah disepakati oleh negara negara Uni
Eropa. Menyinggung infrastruktur permukiman, air minum untuk Kota
Berlin menggunakan air tanah yang ditampung di reservoir untuk
diolah sebelum didistribusikan ke pelanggan. Penanganan sampah di
Kota Berlin dilakukan oleh unit kerja di bawah Kantor Walikota yang
bekerjasama dengan pihak swasta. Salah satu aspek yang perlu
dikembangkan di Indonesia adalah upaya Pemerintah Kota Berlin untuk
memenuhi standar kuantitas dan kualitas pelayanan (standar Uni
Eropa) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Termasuk
dalam hal ini adalah perencanaan kota dan perencanaan infrastruktur
kota. Pengelolaan sampah Kota Berlin dilakukan oleh unit kerja di
bawah kantor Walikota yang bekerjasama dengan pihak swasta, yaitu
Berliner Stadtreinigungsbetriede (BSR). Perusahaan ini merupakan
perusahaan pengelola sampah terbesar di Eropa yang dibangun sejak
tahun 1951 di bawah Pemerintah Kota Berlin. Lingkup kegiatan dari
BSR ini mencakup promosi pengurangan sampah, pembuangan sampah yang
aman dan ramah lingkungan, waste recovery dan daur ulang sampah,
serta penyapuan jalan. Biaya operasional BSR ditutupi dari
pembayaran jasa pengelolaan sampah dari masyarakat atau penerima
manfaat, namun tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atas
jasa pelayanan tersebut. Proses manajemen sampah di Kota Berlin
dilakukan melalui tahap pengumpulan sampah dari sumber sampah,
pengolahan sampah menjadi energi dan mengangkut residu sampah ke
tempat penampungan residu. Dalam pertemuan itu disampaikan usulan
Kementerian PU untuk mengundang Walikota Berlin dan Senator untuk
berkunjung
ke Indonesia untuk dapat membahas tindak lanjut dari usulan
kerjasama ini. Tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain rencana
penerbitan Minutes of Meeting (MoM) untuk pihak-pihak yang
berkepentingan, serta konfirmasi rencana kunjungan Tim Ahli dari
Pemerintah Kota Berlin ke Indonesia untuk membahas lebih rinci
rencana kerjasama.
Kerjasama HungariaMenteri PU bersama rombongan bertemu dengan
Menteri Urusan Ekonomi Hungaria. Mereka membahas keinginan
Indonesia untuk bekerjasama dengan Hungaria dalam pembangunan kota,
penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan
sampah. Pertemuan Menteri PU dengan Menteri Keuangan Nasional
Hungaria utamanya terkait dengan rencana pinjaman (loan) dari
Hungaria untuk pengembangan air minum di Ibu Kota Kecamatan (SPAM
IKK) di Indonesia dengan pagu pinjaman sebesar 50 Juta USD. Status
proses administrasi pinjaman sudah sampai penyusunan konsep
Framework Agreement. Konsep FA sudah disampaikan oleh Kementerian
Keuangan kepada Pemerintah Hungaria melalui Kedutaan Besar Hungaria
untuk Indonesia pada tanggal 20 Maret 2013. Pada kesempatan
tersebut, Menteri Pekerjaan Umum
berita utama
Foto Atas : Menteri PU berbincang dengan Menteri Transport,
Building and Urban Development Jerman.
Foto Bawah : Menteri PU dan rombongan saat berkunjung ke
Kementerian Keuangan Hungaria
Foto
: Ri
na A
gust
inFo
to :
Agus
Ach
yar
-
7berita utama
menyampaikan bahwa perubahan mendasar dari konsep FA adalah
besaran pagu pinjaman yang akan digunakan untuk pembangunan air
minum IKK yang semula 50 Juta USD menjadi 30 Juta USD, adapun
selebihnya diusulkan untuk digunakan bagi pembangunan sarana dan
prasarana permukiman yang lain. Saat ini Pemerintah Indonesia
sedang menunggu jawaban atas konsep FA tersebut. Menanggapi hal
itu, Menteri Nasional Ekonomi pada prinsipnya menyetujui usulan
yang disampaikan oleh Menteri PU, dan FA dijanjikan akan
diselesaikan dalam waktu secepatnya. Sejalan dengan proses
persetujuan Framework Agreement dari Pemerintah Hungaria, beberapa
langkah persiapan pinjaman yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum antara lain: (i) Penyiapan dokumen perencanaan dan
penetapan pemda/PDAM penerima program pembangunan IKK yang akan
dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Direncanakan 34 kabupaten menjadi
sasaran program ini. (ii) Penyusunan project cycle sebagai bagian
dari persetujuan Framework Agreement. (iii) Penyiapan dokumen
pelelangan. Selain dengan Menteri Keuangan, Menteri PU dan
rombongan juga bertemu dengan Menteri Pembangunan Nasional
(National Development) Hungaria. Pertemuan ini ditujukan untuk
memperluas kerjasama antara Kementerian
Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pembangunan Nasional dalam
pembangunan infrastruktur perkotaan serta konservasi bangunan
bersejarah (urban heritage). Menteri PU menyampaikan bahwa
Kementerian PU berniat untuk memperluas kerjasama di bidang
pengembangan perkotaan termasuk konservasi urban heritage,
disamping kerjasama pembangunan air minum yang sedang dalam proses
persetujuan. Menteri Pembangunan Nasional Hungaria menyambut baik
rencana perluasan kerjasama tersebut dan mengharapkan agar dapat
direalisasikan sesuai dengan kewenangan dari Kementerian
Pembangunan Nasional. Disampaikan bahwa Menteri Pembangunan
Nasional memiliki tugas pokok dalam pembangunan infrastruktur dan
energi listrik. Adapun untuk pembangunan sarana permukiman dan
konservasi urban heritage merupakan kewenangan dari masing-masing
pemerintah kota di Hungaria dibawah kendali dari Kementerian Dalam
Negeri. Kementerian Pembangunan Nasional juga mengundang Menteri PU
menjadi pembicara dalam International Water Forum yang akan
diselenggarakan di Budapest pada bulan Oktober 2013.Untuk
merealisasikan kerjasama antara Kementerian PU dengan
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
Menteri PU memberikan cinderamata kepada Menteri Pembangunan
Nasional Hungaria
Foto
: Ri
na A
gust
in
-
8berita utama
Kementerian Pembangunan Nasional Hungaria dan Kementerian
Terkait di Hungaria, beberapa langkah tindak lanjut yang akan
segera dilaksanakan antara lain : (i) Penajaman lingkup kerjasama
yang akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Hungaria
dan berkoordinasi dengan Kementerian Pembangunan Nasional Hungaria
dan Kementerian lain yang terkait. (ii) Penyiapan dokumen Letter of
Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU).
Kunjungan Menteri PU ke Infrastruktur bidang Cipta KaryaPada
kesempatan lain Menteri PU dan rombongan mengunjungi beberapa
proyek pembangunan bidang Pekerjaan Umum di Budapest. Tiga
diantaranya adalah bidang Cipta Karya, yaitu Pabrik Pembuatan
Instalasi Pengolah Air Minum di Godollo, Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Godollo, dan Instalasi Pengolahan air Limbah
Csepel Budapest. Pabrik pembuatan IPA di Godollo merupakan
kerjasama antara Kementerian Pertahanan Hungaria dengan Hidrofilt
dan Currus, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan instalasi air
minum di Hungaria. Kerjasama antara dua institusi tersebut
ditujukan untuk menyediakan instalasi pengolahan air baku yang
mengandung arsenik akibat polusi dari kegiatan industri yang kurang
terkendali di Hungaria pada masa lalu. Saat ini perusahaan tersebut
mendapatkan penugasan untuk membuat instalasi pengolahan air minum
untuk penyediaan air di wilayah timur dan selatan Hungaria yang
sumber airnya mengalami pencemaran cukup tinggi. Dalam rencana
pelaksanaan pengembangan air minum di sejumlah ibu kota kecamatan
(IKK) di Indonesia, yang sebagian dananya akan berasal dari
pinjaman lunak Pemerintah Hungaria, pabrikan dari Hungaria akan
bekerja sama dengan pabrikan air minum Indonesia untuk melakukan
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi unit air baku dan
unit produksi dari sistem penyediaan air minum IKK. Diharapkan
dengan adanya kerjasama ini akan diperoleh mutu konstruksi unit air
baku dan unit produksi yang memiliki standar kualitas Eropa dan
terjadinya transfer keahlian serta teknis teknologis dari pabrikan
Hungaria kepada pabrikan di Indonesia. Selain ke pabrik pembuatan
instalasi air minum, Menteri PU dan delegasi berkesempatan untuk
mengunjungi salah satu RTH di Godollo. Kota Godollo yang terletak
30 km arah barat daya dari Budapest merupakan salah satu kota
tujuan wisata di Hungaria karena terkenal dengan keasrian dan
panorama alamnya karena dikelililingi bukit hijau. Saat ini Kota
Godollo merupakan pusat pertanian Hungaria, dengan kehadiran
universitas pertanian kenamaan di Eropa. Dipimpin oleh walikota dr.
Gyrgy Gmesi yang sudah menjabat sejak tahun 1990, Godollo terus
melakukan pembenahan kota dengan penambahan ruang terbuka hijau di
pusat kota seiring dengan rehabilitasi dan restorasi bangunan
bersejarah. Hal ini menjadikan Godollo merupakan kota tujuan wisata
untuk beristirahat bagi warga kota Budapest dan Eropa. Pada
kunjungan selanjutnya, Menteri PU menengok pengolahan air limbah di
Csepel Budapest. Proyek ini merupakan investasi terbesar di Eropa
Tengah dalam rangka konservasi air sungai Danube. Teknologi yang
digunakan merupakan aplikasi teknologi ramah lingkungan dengan
memanfaatkan energi dari produksi gas yang dihasilkan dari
instalasi pengolah limbah. Seluruh instalasi dalam ruangan tertutup
dan dilengkapi dengan pengolah bau sehingga tidak mengganggu
lingkungan. Instalasi Pengolah Limbah Budapest mengolah rata-rata
300.000 m3/hari atau ekivalen dengan 1,6 juta penduduk Budapest dan
mampu mengolah sampai dengan 900.000m3/hari. Pengelolaan instalasi
air limbah dilakukan oleh operator swasta termasuk sistem
pengaliran limbahnya. Seluruh biaya operasional untuk pengelolaan
limbah sepenuhnya dibiayai dari tarif buangan limbah dari
masyarakat pelanggan.
*) Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum**) Kasubdit Wilayah I Direktorat
Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
Foto Atas : Delegasi RI di Kota Berlin Foto Bawah : Suasana kota
Budapest, Hungaria.
-
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013 9
PekikKomandoSatgas Tanggap Darurat Cipta KaryaThamrin dan
Mulyadi menghela nafas panjang. Di atas ketinggian 10 meter dia
memastikan apakah Carabiner yang mengait Harnes sudah mengikat kuat
tubuhnya yang berdiri di atas papan panjat tebing. Beberapa saat
lagi, mereka berdua akan membawa seorang korban untuk diturunkan di
bawah.
Di bawah sudah ada Kurniawan dan Nuryanto yang bersiap menjemput
korban sambil memegang tali sintetis yang mengendalikan pergerakan
turun para evakuator dan korban dalam tandu lipat. Sembari
meneriakkan yel-yel PU-PU-PU berkali-kali, korban
dan kedua evakuator turun dengan gerakan yang sangat hati-hati
namun cepat dan mantap. Sesampainya di tanah, empat orang sudah
bersiap dan melarikan korban ke tenda tempat pertolongan pertama
tersedia. Sesaat kemudian, Ambulance meraung-raung mengarah ke
tenda, dan dengan sigap korban dilarikan ke dalam Ambulance. Aksi
simulasi pengamanan korban seperti itu dilakukan para calon Satuan
Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya yang selama dua
pekan dilatih dilatih para Baret Merah di Pusat Pendidikan Pasukan
Khusus (Pusdikpassus) Batujajar dan Lembang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat.
Foto
-fot
o : B
ucho
riliputan khusus
Korban dilarikan ke tenda untuk mendapatkan pertolongan pertama
sebelum dibawa Ambulance
-
10
liputan khusus
Aksi yang diiliustrasikan diatas adalah mobilisasi udara, salah
satu keterampilan yang diajarkan Kopassus kepada Satgas. Selain
itu, mereka diajarkan merakit tenda darurat dengan cepat, baris
berbaris, mobilisasi di air, rayapan tali, dan keterampilan
individu maupun kelompok lainnya. Selain keterampilan, mereka juga
ditanamkan nilai-nilai disiplin, bertahan hidup (survival),
kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Pada sesi
pembekalan teknis di Jakarta, para calon Satgas yang berjumlah 90
orang ini juga diajarkan materi tentang mitigasi bencana, mekanisme
tanggap darurat Cipta Karya dan pengenalan peralatan ke-Cipta
Karya-an untuk membantu pengungsi korban bencana. Sekretaris Ditjen
Cipta Karya, Dadan Krisnandar, menyampaikan pesan khusus kepada
para Satgas, bahwa Ditjen Cipta Karya memiliki banyak peralatan
yang siap dimobilisasi di setiap ada tanggap darurat bencana, kapan
pun dan di mana pun. Bukan saja harus lihai mengoperasikan
peralatan, Satgas juga harus memiliki jiwa kepemimpinan di lapangan
untuk memobilisasi sumber yang ada agar para korban mendapatkan
bantuan secara cepat dan tepat. Pelatihan Satgas Tanggap Darurat
yang digelar Ditjen Cipta Karya dari 4 19 April 2013 ini adalah
kali kedua setelah yang pertama juga diadakan di Pusdikpassus
September 2012 silam. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam dua
tahap. Tahap pertama
berupa pembekalan teknis dan substansi ke Cipta Karya-an selama
empat hari bertempat di Wisma Sanita Jakarta. Tahap kedua berupa
pembekalan mental dan fisik selama dua minggu bertempat di
Pusdikpassus. Dalam arahannya kepada peserta, Kepala Bagian Umum
Ditjen Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, pelatihan ini bertujuan
untuk membentuk karakter satgas tanggap darurat yang sigap, cekatan
dan disiplin. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan
ini dengan sebaik-baiknya. Kalian yang disini adalah yang terpilih
dari seluruh Indonesia. Pelatihan ini adalah untuk melatih jiwa
kepemimpinan untuk calon-calon pemimpin kedepan. Saya berpesan
setelah selesai dari pelatihan ini agar menjaga nama baik Korps
Satgas dan Ditjen Cipta Karya, kata Sudarwanto mewakili Sesditjen
Cipta Karya saat membuka pelatihan di Wisma Sanita Jakarta, di awal
pembekalan.Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap para peserta
nantinya dapat terampil dalam memasang alat pengolah atau
penjernihaan air. Keterampilan ini wajib bagi para peserta karena
ketika terjadi bencana masalah air minum sangat penting. Ini
merupakan pesan Dirjen Cipta Karya untuk kalian semua, katanya
kepada para peserta. Abdurahman, peserta dari Satker Randal Sulsel
mengaku siap mengikuti pelatihan ini. Ia menuturkan, satu bulan
setelah mendapat perintah untuk mengikuti pelatihan satgas, ia
telah
Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar didampingi
Komandan Pusdikpassus Kol.Inf. Nyoman C. menyematkan tanda lencana
Wing sebagai tanda selesaimengikuti Diklat.
-
liputan khusus
11Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
mempersiapkan fisik dan mental. Setalah mendapat surat tugas,
saya sabtu minggu rutin lari pagi untuk mempersiapkan fisik.
Pelatihan ini kan yang penting untuk mengasah disiplin, kata mantan
anggota Paskibra ini. Hary peserta asal Satker PLP Sulawesi Utara
juga menyatakan hal yang sama. Kebetulan saya sering main futsal
sehingga fisik lumayan terjaga. Lagian juga gak akan mati kok,
katanya. Setelah melewati pembekalan di teknis di Jakarta, peserta
dijemput dan diantar ke Pusdikpassus, Batujajar Jawa Barat. Dalam
apel sambutan, Wakil Komandan Pusdikpassus Letkol Sudaryanto
mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya untuk melatih disiplin,
mental tangguh, loyalitas dan motivasi tinggi peserta, sehingga
berguna bagi instansi Kementerian PU dan juga bangsa dan negara. Ia
juga berpesan kepada para peserta agar segera menyesuaikan diri
dengan kondisi dan situasi di Pusdikpassus. Latihan ini mengandung
risiko, hayati latihan ini secara mendalam, karena kalian datang ke
sini untuk berlatih, kata Sudaryanto. Ia juga meminta kepada para
peserta untuk bertanya seluas-luasnya kepada para pelatih selama
mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, sebanyak 17 pelatih dari
grup Para Kopassus mendampingi peserta calon satgas selama berada
di Pusdikpassus.Para peserta ini tinggal di Barak Kopassus selama
mengikuti pelatihan. Beberapa materi yang diajarkan dalam pelatihan
tersebut antara lain, bela negara, pembinaan disiplin, PBB,
navigasi darat, wawasan kebangsaan, pembinaan motivasi, sistem
pengamanan, mountanering, mobilisasi udara dan teknik mendayung.
Selama empat hari terakhir peserta akan berlatih fisik di Situ
Lembang Bandung. Selaku pembina dari Ditjen Cipta Karya, Kabag Umum
Sesditjen Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, target peserta satgas
tanggap darurat sampai dengan 2014 adalah 300 peserta. Pada
angkatan I tahun kemarin diikuti sebanyak 58 orang sedangkan pada
angkatan ini sebanyak 89 orang. Target kami angkatan ini sebenarnya
adalah 120 orang, namun kemarin ada yang tidak memenuhi syarat dan
ada yang mengundurkan diri, kata Sudarwanto. Bisa dibilang ini
merupakan personil elit Cipta Karya yang tidak hanya terampil
secara teknik namun juga berkualitas dalam memimpin maupun
memobilisasi upaya tanggap darurat, tambah Sudarwanto.
Siap Jadi Avant Garde Tanggap BencanaKomandan Pusdikpassus,
Kolonel Inf. I Nyoman Cantiaca pada pelepasan 90 anggota Satgas
mengobarkan semangat berapi-api. Dia berpesan agar Satgas
mengamalkan nilai-nilai dan keterampilan yang diajarkan di
Pusdikpassus. Nilai disiplin, memiliki jiwa korsa, harus saling
membantu, kerjasama, jangan saling menjatuhkan. Bekal nilai-nilai
yang diterima di Batujajar tersebut harus diamalkan di lapangan.
Kalian harus melaksanakan tugas Negara dengan tuntas, kata Nyoman.
Nyoman menambahkan, Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta
Karya adalah Satgas pertama di lingkungan kementerian/lembaga
pemerintah yang dilatih oleh Kopassus. Berdasarkan laporan Menteri
Pekerjaan Umum kepada Presiden, bahwa Satgas yang dilatih di
Batujajar mengalami perubahan sikap yang mendasar. Dalam sebuah
testimoni, salah seorang Satgas angkatan pertama mengaku terjadi
perubahan yang signifikan dalam sikapnya usai dilatih si Baret
MerahKopassus. Sebelumnya, dia jarang sekali menunaikan sholat,
kini dia rajin melaksanakannya. Kedisiplinan pun dia praktikkan
dalam pekerjaan di kantor, contohnya soal kedatangan. Saya
sebelumnya biasa masuk kantor siang jam 9 atau 10 pagi, setelah
mengikuti pelatihan Satgas, saya datang kurang dari jam 8, bahkan
bila perlu saya lah yang akan membuka pintu gerbang kantor, ucapnya
lantang. Nyoman menambahkan, Pusdikpassus bangga dengan para Satgas
Ditjen Cipta Karya. Namun yang lebih penting katanya adalah
penerapannya. Satgas harus bergerak cepat ketika terjadi bencana di
daerahnya masing-masing. Kekuatan Satgas nantinya, lanjut Nyoman,
bukan faktor peralatan yang lengkap. Tapi keterampilan memobilisasi
sumber daya yang ada di lapangan menjadi kunci kekuatannya. Ia
membandingkan dengan personil Kopassus, mereka hebat bukan karena
ditunjang Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang ada,
namun karena jiwa pantang menyerah dan patriotismenya. Kapan pun
dan di mana pun ada bencana, kalian harus segera terjun ke
lapangan, dan laksanakan semua dengan tuntas!seru Nyoman. Sementara
itu, saat menyambut para Satgas di Jakarta (19/4), Sesditjen Cipta
Karya, Dadan Krisnandar mengharapkan peningkatan kualitas Satgas
terkait penguasaan peralatan bidang air minum maupun sanitasi.
Tidak mungkin dalam pelatihan yang waktunya singkat bisa menguasai
secara maksimal. Maka
Foto Atas : Komandan Pusdikpassus Kol.Inf Nyoman C memberikan
pengarahan kepada para Satgas.
Foto Bawah : Anggota Satgas dengan sigap membangun tenda darurat
di Lapangan Hitam Pusdikpassus.
-
12
liputan khusus
kalian harus melakukannya secara learning by doing. Yang penting
kesiapan kedisiplinan, kepercayaan diri, siap dalam semua medan,
baik banjir, longsor, gempa, dan lain-lain yang akan dihadapi, ujar
Dadan. Dalam arahannya kepada peserta, Kepala Bagian Umum Ditjen
Cipta Karya Sudarwanto mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti di
lapangan, tidak ada perlakuan perbedaan terhadap Angkatan I dan II.
Menurutnya, perbedaan memang direncanakan sebelumnya dengan
memberikan pelatihan KOMANDO kepada Angkatan I. Sedangkan pada
angkatan II dipilih pelatih berkualifikasi PARA. Komando lebih kuat
di survival dan Para Dasar lebih kuat di mobilisasi udara. Suatu
saat nanti kami akan memberikan pelatihan Satgas dengan palatih
mariner untuk menguasai medan seperti tsunami dan banjir bandang.
Satgas di tiap angkatan akan memiliki spesifikasi khusus, ulas
Sudarwanto. Sudarwanto juga berharap partisipasi para Satuan Kerja
induk para anggota Satgas untuk memfasilitasi stafnya dalam
menjalankan tugas-tugas Satgas. Dalam waktu dekat, Ditjen Cipta
Karya akan menggelar latihan gabungan antara Angkatan I dan II.Kita
tidak mau hanya memobilisasi peralatan saja jika ada gelar kesiapan
oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), tapi kita akan
mengerahkan deville Satgas Tanggap Darurat yang kita miliki,
ujarnya. Begitu juga pada setiap tanggap darurat bencana, lanjut
Sudarwanto, Ditjen Cipta Karya akan mengerahkan Satgas bersama
peralatan dan operatornya seperti yang sudah dilakukan di banjir
Jakarta awal tahun ini. Dengan target hingga tahun 2014, setiap
provinsi ada lima Satgas yang dilatih di Pusdikpassus untuk aktif
di setiap penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
Pekik Komando Sapta TarunaTujuh karyawan PU yang dikenal dalam
sejarah kementerian ini dikenal dengan Sapta Taruna bukan dari
personil militer atau yang memiliki dasar kemiliteran. Mereka hanya
berbekal keberanian, jiwa kebangsaan, serta cinta terhadap korsa.
Mereka berjuang mempertahankan Gedung Sate Bandung (3 Desember
1945) dengan hati tulus dan tanpa pamrih, meski jiwa dan raga yang
harus dikorbankan. Pada peristiwa heroik itu, sebanyak tujuh
karyawan gugur. Selanjutnya meraka dijuluki Sapta Taruna. Satgas
Tanggap Darurat Bencana di bawah lindungan Direktorat Jenderal
Cipta Karya (DJCK) adalah penerus jiwa Sapta Taruna. Pembentukan
Satgas ini diawali dengan kegelisahan
pimpinan DJCK untuk membenahi tata kerja Tim Penanggulangan
Darurat Bencana. Dalam setiap kesempatan mengunjungi proses tanggap
darurat bencana, Dirjen Cipta Karya yang saat itu dijabat Budi
Yuwono selalu menemui bantuan asing yang datang lebih cepat.
Padahal DJCK sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pekerjaan
Umum memiliki tugas dan fungsi yang melekat dengan dampak bencana
seharusnya datang lebih cepat bersama tim dari kementerian dan
lembaga lain. DJCK menyelenggarakan fasilitas serta infrastruktur
permukiman bagi masyarakat pengungsi korban bencana, antara lain
penyediaan air minum, penyediaan tempat permukiman/hunian darurat,
serta penyediaan/penyelenggaraan sanitasi darurat. Untuk mewadahi
pasukan kecil ini, Pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya
mencanangkan terobosan kebijakan yang pelaksanaannya secara tahun
jamak. Pertama, dengan membangun Depo Logistik Regional, yang
diawali di Medan (2012), Surabaya dan Makassar serta meningkatkan
Depo Logistik yang telah ada di Bekasi. Ini bertujuan untuk
penyimpanan Barang/Peralatan yang diperlukan pada saat terjadi
bencana di daerah, sehingga mampu membantu pendistribusian bantuan
secara lebih cepat. Sedangkan terobosan kedua, memberikan
pembekalan kemampuan dan peningkatan keterampilan Personil melalui
Pendidikan dan Pelatihan. Pembekalan personil Satuan Tugas dengan
muatan aspek teknis/substantif yang dirancang dengan pendekatan
penularan pengalaman dan keterampilan melalui bimbingan dari para
pendahulu secara internal, sedangkan untuk pembekalan kemampuan
secara mental dan fisik agar setiap personil memiliki bekal
keberanian, kepeloporan, kemampuan bertahan hidup serta
keterampilan fisik yang memadai. Untuk tujuan itu, maka Direktorat
Jenderal Cipta Karya menjalin kerjasama dengan Pusat Pendidikan
Pasukan Khusus (PUSDIKPASSUS) - Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS)
di Batujajar Bandung. Jauh lebih penting dari semua itu, bahwa
budaya dalam lingkungan militer, yaitu disiplin, satu komando,
loyalitas, serta hormat terhadap senior dan sejawat menjadi
keseharian yang melekat baik di lingkungan kerja maupun dalam
kehidupan di masyarakat. Dengan memberikan pembekalan kepada
Personil Satuan Tugas di dalam suasana lingkungan militer, berarti
penyemaian karakter kepada yang muda telah dimulai. Pemeliharaan
dan menjaga kesinambungan pembekalan perlu diteruskan, karena tak
dapat diremehkan bahwa mereka adalah individu dan Satuan Tugas yang
diharapkan sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Cipta Karya
dalam setiap bencana. Keberhasilan yang dilandasi kemampuan, dan
hasil yang luar biasa karena penanganan yang radikal, tidak
tertutup kemungkinan akan melahirkan Sapta Taruna-Sapta Taruna baru
yang tangguh dan memiliki jiwa kepeloporan (leadership) yang dapat
dibanggakan untuk berbagai bidang, tidak hanya terbatas untuk
Tanggap Darurat Bencana. (Teks: Buchori & Danang)
Anggota Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya
berlatih mobilisasi udara di Pusdikpassus Bandung
-
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013 13
info baru
Peresmian Infrastrukturoleh Menteri Pekerjaan Umum di Sumatera
BaratRusunawa Sawahlunto pagi itu tampak meriah. Ratusan
umbul-umbul dan sederet ucapan selamat menghiasi halaman depan
Rusunawa yang terletak di Kelurahan Durian II, Kecamatan Baringin
Kota Sawahlunto. Di halaman tengah, nampak tenda besar dan panggung
beralaskan karpet merah berdiri megah. Didalam tenda, berdiri
sederet prasasti dan balilho yang siap untuk ditandatangani dan
ditinjau.
Semua persiapan tersebut adalah dalam rangka Kunjungan Menteri
Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk meresmikan berbagai
infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Sumatera Barat akhir April
lalu. Rusunawa Sawahlunto merupakan satu dari delapan
infrastruktur yang diresmikan pagi itu. Tepat pukul 11.00,
tarian gelombang menyambut kedatangan Menteri PU berserta
rombongan. Turut mendampingi Menteri, Gubernur Sumbar Irwan
Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar dan Walikota Sawahlunto Amran
Nur. Sementara dari Ditjen Cipta Karya, nampak Sesditjen Cipta
Karya Dadan Krisnandar, Direktur Bangkim Amwazi Idrus, Direktur PLP
Djoko Mursito dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H.
Sumadilaga. Rusunawa Sawahlunto menjadi tempat simbolis peresmian
berbagai infrastruktur Cipta Karya yang ada di Provinsi Sumatera
Barat. Delapan infrastruktur yang diresmikan tersebut yaitu;
Rusunawa Sawahlunto dan Rusunawa Purus Kota Padang yang telah
menampung 366 KK, SPAM Kandi Sawahlunto, SPAM IKK Koto Parik Gadang
Diateh Kab. Solok Selatan dan SPAM Kampia
Menteri PU Djoko Kirmanto menandatangani prasasti beberapa
infrastrukturCipta Karya yang ada di Prvovinsi Sumatera Barat.
Foto
-fot
o : D
anan
g Pi
deks
o
-
14
info baru
Tabu Karambia Kota Solok yang menyalurkan air ke 10.500 jiwa,
TPA Regional Kota Kota Payakumbuh dengan daya tampung 458 m3
perhari, Kolam Retensi Cimpago Kota Padang mampu menampung 100 m3
dan Gedung PIP2B Sumbar di Kota Padang. Menteri PU Djoko Kirmanto
mengungkapkan rasa bangganya bahwasanya bantuan dan bentuk
kerjasama pembangunan infrastruktur di provinsi Sumatera Barat ini
telah direspon dengan sangat baik mulai dari perencanaan yang
matang, pengelolaan yang baik, dan pemanfaatan yang maksimal,
sehingga APBN yang bernilai tinggi benar-benar dapat bermanfaat
terutama bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi, setiap program yang
diluncurkan, dibarengi dengan penyediaan dana sharing dari APBD
daerah. Tidak semua provinsi bisa seperti Sumatera Barat ini.
Terima kasih atas komitmennya, kata Djoko Kirmanto. Dalam
kesempatan tersebut ia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada
semua kota dan kabupaten dan terutama kepada pemerintah provinsi
yang telah efektif menjadi kepanjangan tangan Kementerian PU dalam
membangun infrastruktur permukiman, dan sekali lagi saya sampaikan
apresiasi kepada Saudara Gubernur Sumatera Barat dan seluruh
jajarannya, juga Walikota dan Bupati dan seluruh jajarannya. Lebih
lanjut menurut Djoko, semua infrastruktur yang dibangun merupakan
investasi fisik yang diharapkan dapat menambah modal sosial dan
menjadi nilai tambah bagi kota dan kabupaten yang mendapatkan
bantuan. Dimana pada gilirannya bisa meningkatkan hidup dan
penghidupan masyarakat serta dapat berkontribusi dalam pembangunan
skala nasional. Hal yang terpenting adalah infrastruktur yang
dibangun dengan APBN yang jumlahnya tidak sedikit harus dijaga
keberlanjutannya melalui pemeliharaan yang seksama dan
tersistem, tambah Djoko. Rusunawa 2 Twin Blok di Sawahlunto
dibiayai APBN tahun 2011-2012 sebesar Rp 28,8 mililar, tipe 24
dengan 198 kamar. Sedangkan Rusunawa Purus di Padang, juga dibangun
dua twin blok juga tipe 24 dengan 198 kamar. Pembangunannya
memanfaatkan APBN 2008-2009 sebesar Rp 25,8 miliar. Sedangkan
pembangunan SPAM dimaksudkan untuk penyediaan akses air minum bagi
masyarakat di sekitarnya. Sebab sebagian masyarakat belum memiliki
sumber air minum yang memenuhi kualitas dan kurang memenuhi syarat.
TPA Regional Payakumbuh juga merupakan program nasional, yang
diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah melalui
Kementerian PU berpartisipasi membangun TPA yang bersifat
stimultant. TPA ini digunakan untuk mengolah sampah dari
kabupaten/kota disekitarnya. Sementara Gubernur Sumbar, Irwan
Prayitno mengatakan, cukup banyak bantuan Kementerian PU untuk
sumbar tahun ini. Jumlahnya mencapai Rp 2,4 triliun. Namun
diharapkan Pemko/Pemkab terkait dapat membantu kelancaran
pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik di
sekitarnya. Sebab dalam banyak hal, persoalan lahan selalu
mengganjal kelancaran perkerjaan fisik. Kita berharap kepala daerah
dapat menyelesaikan persoalan
Rusunawa Purus di Kota Padang. Rusunawa ini memiliki 196 kamar
dan baru 186 kamar yang berpenghuni, dengan harga sewa mulai Rp 245
ribu sampai Rp 325 ribu per bulan.
-
15
info baru
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
di tingkat daerah baik sebelum proyek dimulai, saat pelaksanaan
dan selesai pembangunannya, ujar Irwan Prayitno.
Kunjungan Pasar dan Penerima HibahSetelah meresmikan berbagai
infrastruktur di Rusunawa Sawahlunto, Menteri Djoko Kirmanto
menyempatkan diri untuk mengunjungi dan berbincang dengan warga
penerima program hibah air minum yang berada di Kecamatan Talawi
Kota Sawahlunto. Gimana sudah dapat air, senang nggak ?, kata
Menteri Djoko Kirmanto yang disambut ucapan terima kasih para warga
penerima hibah. Program hibah air minum adalah suatu upaya
percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui
penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur.
Setelah berbincang dengan warga penerima hibah, Menteri PU Djoko
Kirmanto beserta rombongan kemudian meninjau Pasar Baru Kota
Sawahlunto di Kecamatan Lembah Segar. Pembangunan pasar tersebut
dilatarbelakangi kebutuhan tempat berkumpul di pusat kota dengan
mengembalikan identitas kota tersebut, sebagai kota lama dan
mempertahankan unsur heritage kota. Selain itu juga diharapkan
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Foto Atas : Menteri PU meninjau Pasar Sawahlunto yang telah 90%
terbangun. Selain meninjau pasar, Djoko Kirmanto juga berdialog
dengan para pedagang.
Foto Bawah : Menteri PU Djoko Kirmanto berbincang dengan warga
Sawahlunto penerima hibah air minum bantuan dari USAID. Biaya
pemasangan untuk sambungan air ini gratis dengan tarif murah per
bulan.
-
info baru
16
Pasar ini terdiri dari 312 kios/toko dan 394 lapak/los. Pasar
baru mampu menampung 442 pedagang lama, yang saat ini menempati
pasar sementara dan 264 pedagang baru. Pembangunan pasar dibiayai
pinjaman Bank Dunia melalui program Urban Sector
Development Reform Project (USDRP) dibawah pembinaan Ditjen
Cipta Karya sebesar Rp 17,5 miliar dan APBD Kota Sawahlunto 2013
sebesar Rp 2,3 miliar, atau total biaya Rp19,9 miliar. Dalam
kunjungannya, Djoko Kirmanto melihat sekeliling pasar dan
berbincang dengan calon pedagang penghuni pasar. Ia menilai pasar
tersebut cukup bagus dan berharap bisa segera ditempati. (Teks :
Danang Pidekso)
Foto Atas : Rusunawa Kota Sawahlunto dibangun untuk masyarakat
berpenghasilan rendah. Harga sewa rusun ini Rp 150 ribu per
bulan.Foto Tengah Kiri : Menteri PU Djoko Kirmanto menyerahkan
kunci secar simbolik
kepada penghuni Rusunawa SawahluntoFoto Tengah Kanan : Pasar
Baru Sawahlunto dibangun dengan konsep khas daerah
setempat. Tahun ini pasar tersebut rencananya siap dihuni tahun
2013 ini.
Foto Bawah : Menteri PU Djoko Kirmanto meninjau Danau Cimpago
Purus. Danau ini berfungsi untuk menampung dan menyerap air
sehingga kawasan sekitar tidak kebanjiran.
-
17
info baru
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
WidyaiswaraAkan Semakin Krisis
Isu perampingan struktur di kementerian dan lembaga sudah
menjadi berita akhir-akhir ini. Perampingan dilakukan dalam rangka
Reformasi Birokrasi (RB) yang perlu dilakukan pemerintah. Ada 16
Kementerian dan Lembaga pemerintah (K/L) yang mendapatkan prioritas
pertama dalam right sizing, salah satunya adalah Kementerian
Pekerjaan Umum.
Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan sistem
penyelenggaraan pemerintahan
menyangkut pembaharuan terhadap aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Perampingan
dilakukan dengan menggabungkan kementerian yang setelah dievaluasi
ternyata memiliki tugas dan fungsi serupa dengan kementerian atau
lembaga lainnya. Dengan penggabungan ini diharapkan terjadi
efisiensi. Efisien karena tidak terjadi duplikasi antar kementerian
dan lembaga dalam mengerjakan tugas yang sama. Hal ini penting,
apalagi mengingat koordinasi di Negara kita ini masih sulit untuk
dapat dilakukan dengan baik.
Toeti Ariati S. *)
-
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier yang dibedakan
menjadi dua. Pertama jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara
tegas ada dalam struktur organisasi, dan kedua jabatan fungsional,
yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur
organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan
dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Kebijakan dalam p e
n y e l e n g g a r a a n pemerintahan seperti itu nampaknya ingin
mengurangi jabatan struktural dan akan lebih banyak memanfaatkan
tenaga atau sumberdaya aparatur yang memiliki jabatan fungsional.
Jabatan yang terkait dengan profesionalisme bidang tertentu, baik
yang disebut Widyaiswara maupun jabatan fungsional yang melekat di
Satminkal (unit eselon I). Widyaiswara, sebagai salah satu jabatan
fungsional, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan atau
18
info baru
melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat
Pemerintah, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Sebagaimana
diketahui, jabatan fungsional W i d y a i s w a r a d y a i s w a r
a termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. Sebelum Tahun 2006,
persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Widyaiswara dapat
dilakukan sampai dengan dua tahun sebelum PNS yang bersangkutan
memasuki masa pensiun. Pada saat itu (akhir tahun
2006) di Departemen Pekerjaan Umum tercatat terdapat sekitar 70
Widyaiswaradyaiswara. Namun setelah tahun 2006 berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswaradyaiswara dan
Angka Kreditnya ditetapkan bahwa pengangkatan PNS dari jabatan lain
ke dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat dimana pada saat
pengangkatan sebagai Widyaiswara usia paling tinggi 50 tahun.
Widyaiswara, sebagai salah satu jabatan fungsional, adalah
jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung
jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pada
Lembaga Diklat Pemerintah, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang.
-
19
info baru
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
Dalam peraturan tersebut dibuka peluang pengangkatan Widyaiswara
melalui jalur CPNS untuk mengisi lowongan formasi Widyaiswara.
Namun khusus untuk Widyaiswara dari jalur CPNS ini, perlu
diperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk
mempersiapkan Widyaiswara ini untuk dapat melakukan kegiatannya
dalam mengajar. Pertambahan Widyaiswara selama kurun waktu tersebut
(2006 - 2012) relatif tidak bertambah secara signifikan sementara
Widyaiswara yang memasuki masa pensiun cukup banyak. Jumlah
Widyaiswara di Kementerian PU, status per Januari 2013, berjumlah
23 orang. Pada akhir tahun 2013 jumlah ini akan berkurang sebanyak
8 orang karena alasan para Widyaiswara tersebut memasuki usia
pensiun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama
apabila dikaitkan dengan program Diklat di Kementerian PU pada
tahun 2013 yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 122 Diklat
teknis (di luar diklat kepemimpinan). Bisa dibayangkan kebutuhan
akan Widyaiswaradyaiswara untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar
cukup tinggi. Krisis Widyaiswara. Apakah keterbatasan tenaga
Widyaiswara ini dapat diatasi dengan memanfaatkan tenaga teknis
lainnya seperti tenaga dari jabatan fungsional lainnya atau tenaga
professional dari luar bahkan memanfaatkan tenaga struktural? Hal
ini perlu dilihat, terutama penggunaan tenaga jabatan fungsional
yang ada di kementerian PU ditinjau dari tugas dan fungsi
tenaga-tenaga tersebut. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan
teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat
diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah.
Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan
jabatan fungsional keterampilan. Rumpun jabatan fungsional adalah
himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional
keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat
satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum
pemerintahan.Jabatan fungsional keahlian merupakan jabatan
fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian
meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu
dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan
cara yang sistematis. Jabatan fungsional ketrampilan merupakan
jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
Tugas
utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan
kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode
operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian
pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. B e r d a s a r k a n
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
Per/10/M.Pan/6/2007 Tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan
Angka Kreditnya, disebutkan
bahwa Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan
atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Tugas Pokok Penata Ruang adalah
melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan
kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Aparatur Negara No 65/Kep/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan
Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya
disebutkan bahwa Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara tata
bangunan, perumahan dan permukiman. Tugas pokok pejabat fungsional
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah melaksanakan
penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman. Apakah PNS
yang memiliki jabatan fungsional, dalam hal ini Jabatan Fungsional
Penata Ruang atau Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan,
dapat melakukan kegiatan tatap muka? Hal ini dapat dilihat pada
ketentuan yang mengatur jabatan fungsional tersebut. Dalam
peraturan yang mengatur jabatan fungsional Penata Ruang dan yang
mengatur jabatan fungsional Tata Bangunan dan Perumahan, pada bab
terkait Bidang dan Unsur Kegiatan, disebutkan bahwa angka kredit
juga dapat dipenuhi oleh kedua jabatan fungsional tersebut dari
penunjang tugas, baik Penata Ruang maupun teknik Tata Bangunan dan
Perumahan, yang salah satunya adalah dari mengajar/melatih pada
diklat pegawai. Angka kredit yang dapat diklaim oleh para pejabat
fungsional Penata Ruang untuk mengajar/melatih adalah sebesar 0,40
untuk setiap 2 Jam Pelajaran. Sementara untuk pejabat fungsional
Tata Bangunan dan Perumahan dapat pula mengklain angka kredit untuk
mengajar/melatih walau memang angka kreditnya kecil yaitu sebesar
0.04 untuk setiap 2 Jam Pejaran tatap muka. Dengan demikian, dapat
disimpulkan para pejabat fungsional akan dapat mengisi kekurangan
tenaga untuk mengajar (tatap muka). Namun perlu difahami bahwa
kegiatan yang dilakukan oleh para Widyaiswara tidak hanya mengajar,
walaupun tugas
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.
-
info baru
20
utamanya mengajar. Dalam kaitannya dengan kediklatan kegiatan
Widyaiswara tidak terbatas hanya mengajar. Perlu diketahui bahwa
ruang lingkup kediklatan adalah segala kegiatan yg terkait dengan
terselenggaranya diklat mulai dari masukan, proses, hasil,
keluaran, manfaat serta substansi diklat. Lebih lanjut, apabila
dilihat sub unsur Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat untuk angka
kredit yang dapat diperoleh/diklaim oleh Widyaiswara, terdiri dari
kegiatan:1. Penganalisisan kebutuhan Diklat; 2. Penyusunan
kurikulum Diklat;3. Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya;
4. Pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai
spesialisasinya;5. Pemeriksaan ujian Diklat sesuai
spesialisasinya;6. Pembimbingan peserta Diklat pada Diklat
Struktural sesuai
spesialisasinya;
7. Pengelolaan program Diklat diinstansinya;dan8. Pengevaluasian
program Diklat.
Adakah tenaga fungsional lainnya selain Widyaiswara yang dapat
melakukan kegiatan ini? Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar,
saat ini Pusdiklat sudah melibatkan Widyaiswara yang sudah purna
tugas namun memiliki kompetensi terhadap bidang tertentu, para
pejabat fungsional sesuai bidangnya, dan para pakar atau nara
sumber sesuai komptensi yang diperlukan. Semakin berkurangnya
tenaga Widyaiswara atau jabatan fungsional lainnya perlu menjadi
pemikiran para pemegang kebijakan terkait penyelenggaraan Diklat,
baik di Kementerian PU maupun di Lembaga Aministrasi Negara sebagai
Pembina Widyaiswara.
*) Widyaiswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum
Perlu difahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para
Widyaiswara tidak hanya mengajar, walaupun tugas utamanya mengajar.
Dalam
kaitannya dengan kediklatan kegiatan Widyaiswara tidak terbatas
hanya mengajar.
-
inovasi
21Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
Kompilasi Usul Kegiatan Dari Akar Rumput
(dengan Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta
Karya)
Pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya
Tahun Anggaran 2013, beberapa kegiatan salah satunya adalah
penyamaan persepsi dan konsolidasi dalam rangka memperkuat amunisi
dalam pelaksanaan yang tahun 2013 agar sesuai sasaran dan target
renstra Cipta Karya. Selain itu, menjaring usulan kegiatan
masing-masing kegiatan melalui pelaksanan konsolidasi regional.
Dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah
(RPIJM) Kab/Kota, dimana RPIJM merupakan dokumen rencana dan
program pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dalam periode
lima tahunan, dilaksanakan secara
terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun oleh
masyarakat/swasta. RPIJM juga menjadi acuan bagi pemrograman dan
penganggaran pembangunan bidang Cipta Karya, sekaligus sebagai
rencana tindak bagi pemerintah kab/kota serta propinsi untuk
membangun infrastruktur bidang Cipta Karya secara terpadu, efisien,
dan efektif. Keterpaduan ini terdiri dari pengembangan permukiman,
penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum, dan
pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan keterpaduan
pendanaan. Selain itu, RPIJM bidang Cipta Karya berfungsi untuk
mengakomodasikan kebutuhan infrastruktur permukiman di daerah serta
menjawab isu strategis terkini. RPIJM disusun oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan
Ditjen Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM diharapkan sudah
menampung kebutuhan pemangku kepentingan lokal dan aspirasi
masyarakat. Dalam penyusunannya, RPIJM ditekankan pada proses
partisipasi melalui dialog dengan seluruh stakeholder sehingga
dapat diterima oleh semua pihak sebagai acuan pembangunan
Wayan Lindu Suwara *)
infrastruktur permukiman. Dengan demikian, maka pembangunan
infrastruktur permukiman bisa ditangani dan dibiayai secara bersama
oleh para pemangku kepentingan.
Penyusunan RPIJMPenyusunan RPIJM bidang Cipta Karya
kabupaten/kota pada dasarnya melibatkan pemerintah pusat,
pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ditjen Cipta
Karya, bertindak sebagai pembina, sedangkan pemerintah propinsi
berperan sebagai fasilitator, dan pemerintah kabupaten/kota
merupakan penyusun dari dokumen RPIJM. Di dalam mekanisme
penyusunan RPIJM Cipta Karya terdapat unit pelaksanaan di Pusat dan
Daerah. Sehubungan dengan diterbikannya SK Dirjen Cipta Karya No.
25/KPTS/DC/2012 pada tingkat pusat dibentuklah Satgas Randal yang
terdiri dari pejabat yang mewakili Direktorat Bina Program,
Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Tata Bangunan dan
Lingkungan, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat
Pengembangan Penyehatal Lingkungan Permukiman, dan Sekretariat
Ditjen Cipta Karya. Direktorat Bina Program Cipta Karya juga
terdapat Koordinator Wilayah (Korwil). Ditingkat propinsi, dibentuk
satgas Randal yang berfungsi memfasilitasi antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIJM. Satgas
Propinsi dapat dibentuk melalui SK Gubernur/Sekda. Adapun
anggotanya terdiri
Direktur Bina Program Antonius Budiono memberikan arahan dalam
acara TOT Randal untuk wilayah Timur di Bali pertengahan Februari
lalu.
-
inovasi
22
dari unsur Bappeda, Dinas PU/CK/Permukiman, BPLHD, Dispenda,
SKPD terkait pembangunan Cipta Karya, dan Satker-Satker Cipta Karya
Propinsi.
Usul kegiatan Kab/Kota melalui Sistem Aplikasi Database
Perencanaan Bidang Cipta KaryaDalam pelaksanaannya, perencanaan
tahunan perlu dilakukan monitoring dan pengendalian agar sesuai
sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dilaksanakan secara
efektif dan tepat sasaran baik terhadap kegiatan pelaksanaan
program-program di daerah. Untuk mengefektifkan kinerja
penganggaran dan pemograman di kab/kota, sejak Tahun 2012 Satker
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pusat
membangun Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya.
Penyusunan Sistem ini bertujuan untuk mengkonsolidasi data dan
informasi dan mengkompilasi basis data serta terintegrasinya
database perencanaan bidang Cipta Karya seluruh kabupaten/Kota.
Melalui sistem dimaksud, pemerintah kab/kota dapat berinteraksi
langsung dengan menginput/mengupdate dokumen RPIJM pada Sistem
Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya dengan alamat web
http://ciptakarya.pu.go.id/sip/. Disamping itu, sistem disusun
untuk kompilasi dari usulan Kab/Kota yang telah ditinjau dan
disinkronisasi oleh Propinsi
berdasarkan RPIJM dan MP serta menyangkut data RPIJM/MP,
penilaian kualitas, dan profil daerah Direktorat Bina Program
melalui Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat melakukan
pembekalan melalui mekanisme TOT kepada seluruh Konsultan Individu
propinsi. TOT telah dilaksanakan secara regional, Wilayah Barat
pada tanggal 5-8 Februari 2013 di Batam-Kepulauan Riau dengan
peserta seluruh Satker randal dan Konsultan Individu Propinsi
Sumatera dan Jawa, serta Wilayah Timur tanggal 12-15 Februari 2013
di Denpasar-Bali dengan peserta seluruh Satker Randal dan Konsultan
Individu dari Propinsi Kalibanustra, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Penyelenggaraan TOT ini bertujuan: (i) menyamakan persepsi dan
capaian yang dilakukan Konsultan Individu di Propinsi; (ii)
meningkatkan pemahaman keterpaduan perencanaan program pembangunan
bidang Cipta Karya (SPPIP, RPKPP, RISPAM, RTBL, SSK dengan RPIJM),
(iii) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang layak;
(iv) memberikan pemahaman dalam mengaplikasikan sistem database
bidang Cipta Karya; (v) mengaplikasikan sistem e-Monitoring, DAK
dan Sistem Spasialisasi dan Visualisasi berbasis WEB GIS, dan
pembinaan penyusunan laporan e-Monitoring reguler, e-Monitoring
DAK, SAK, dan SIMAK BMN, serta (vi) memberikan pemahaman terkait
evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya. Sistem
Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya
Para Kasubdit di lingkungan Bina Program memeberikan arahan para
peserta TOT Wilyah Timur di Bali.
-
inovasi
23Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
berperan sebagai media dalam penyediaan data-data program
infrastruktur permukiman dan kebutuhan anggarannya lebih cepat,
akurat, terpercaya, dan valid, Integrasi antar data yang konsisten
baik dari proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan
evaluasi. Bank data ini akan mendukung pada proses-proses
perencanaan ke depan seperti konreg, sinkronisasi, dan menyimpan
data untuk kembali dapat digunakan oleh berbagai pihak serta
sebagai alat kontrol dalam proses perencanaan.
Perancangan Sistem Aplikasi Database PerencanaanDatabase
perencanaan Bidang Cipta Karya merupakan komponen yang penting dari
sebuah siklus informasi perencanaan dan penganggaran. Penyusunan,
pengembangan serta penggunaannya sangat dibutuhkan dalam rangka
pengumpulan informasi dan kompilasi hasil penyusunan data RPIJM
seluruh kab/kota. Dalam penyusunan sistem aplikasi database
perencanaan, format data RPIJM dan MP telah didefinisikan format
struktur data dan tabel-tabelnya. Kodefikasi kegiatan berdasarkan
struktur dan kode akun penganggaran (rka-kl) juga mengacu kode akun
dari Kementerian Keuangan meliputi: output, sub output, komponen,
sub komponen. Kodefikasi Wilayah: Kab/Kota, Kec., Kel/Desa disusun
menggunakan kode wilayah dari BPS. Sebagai informasi, masih perlu
dilakukan update terkait kode-kode daerah pemekaran. Pencantuman
angka dalam pendanaan baik bersumber dari APBN (Rp Murni, PLN,
HLN), APBD Propinsi, APBD Kab/Kota, PDAM, Swasta, Masyarakat, DAK,
dalam aplikasi ini harus diinput dalam ribuan rupiah, diakomodir
juga berkaitan dengan readiness criteria meliputi: Umum (Kesiapan
Lahan, DED, AMDAL), Khusus (SPPIP, RPKPP, Surat Minat, RTBL, SSK,
RISPAM) yang diisi dengan tahun kegiatannya. Dalam sistem ini,
dokumen readiness criteria disediakan menu upload.
Tingkatan Informasi Sistem Aplikasi Database Perencanaana.
Tingkat Kabupaten/Kota
ProfilKabupaten/Kota.
UploadLaporanDokumenRPIJMKabupaten/Kota.
MatrikLaporanberupauraianhasilisianRPIJM,RekapitulasiIsian
Usulan Program Kabupaten/Kota.
Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran dari hasil isian RPIJMdisusun
berdasarkan Sektor: Bangkim, PBL, Air Minum, PLP.
PenandaTematikKegiatandariUsulanProgramKabupaten/Kota
berdasarkan DAK, MDGs, Pro Rakyat, MP3EI
UsulanMPdanUsulanDAKb. Tingkat Propinsi
PetawilayahpropinsiyangmenunjukkanKabupaten/Kota.
KepatuhanIsianReport RPIJM. Rekapitulasi Sumber Pendanaan hasil
isian RPIJM (grafik
dan pie chart). Rekapitulasi hasil upload laporan dokumen
RPIJM
Kabupaten/Kota. RekapitulasiprofilKabupaten/Kota.
IsianpenilaiankualitasRPIJMKabupaten/Kotayangdinilai
oleh propinsi.
ValidasidanpersetujuanMPKabupaten/KotamenjadiMP
Propinsi. MatrikrekapitulasiRPIJM.
MatriktematikkegiatandariUsulanProgramKabupaten/
Kota berdasarkan DAK, MDGs, Pro Rakyat, MP3EI yang telah
divalidasi dan disetujui oleh propinsi.
c. Tingkat Pusat TabelkepatuhanisianRPIJM. Rekapitulasi RPIJM
berdasarkan jumlah kebutuhan
pendanaan. RekapitulasiisianprofilKabupaten/Kota. Matrik laporan
RPIJM yaitu Rekapitulasi Isian Usulan
Program Kabupaten/Kota.
RekapitulasihasilMemorandumProgramseluruhpropinsi
per sektor.
RekapitulasimatriktematikkegiatanhasilisianyaituDAK,
MDGs, Pro Rakyat, MP3EI.
Manfaat Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang Cipta Karya:
KompilasidataperencanaanprogrambidangCiptaKaryayang
terpusat, sistematis, akurat, terpercaya dan handal.
Gambar 1tampilan awal Sistem aplikasi perencanaan Bidang Cipta
karya
-
24
inovasi
Sarana komunikasi stakeholder Cipta Karya dalam proses
perencanaan, pemprograman, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
Sarana monitoring kualitas perencanaan bidang Cipta Karya
berdasarkan RPIJM dan Memorandum Program (MP) yang disusun oleh
daerah.
Pembinaan teknis Sistem Aplikasi Database Perencanaan Bidang
Cipta Karyaa. Randal Propinsi melakukan sosialisasi kepada Kab/Kota
terkait
penggunaan SIM dalam proses perencanaan program di lingkup Cipta
Karya
b. Randal propinsi mengirimkan Surat Permohonan penetapan
petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan di Kab/Kota (personil satgas RPIJM).
c. Kab/kota diharapkan menetapkan petugas yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan SIM di Kab/Kota untuk mengikuti sosialisasi dan
pembekalan penggunaan aplikasi pada acara workshop TOT di
propinsi.
d. TOT yang dilaksanakan di propinsi meng-agendakan sosialisasi
dan pelatihan penggunaan system aplikasi SIP kepada Kab/
Kota dan melakukan pendampingan kepada kab/kota mengenai
penggunaan SIM Perencanaan.
Pengelolaan Sistem Aplikasi Database PerencanaanMekanisme
Inputing/Updating dan pegelolaan data RPIJM pada Sistem Aplikasi
Database Perencanaan Bidang Cipta Karya oleh kabupaten/kota : 2
(dua) kali dalam setahun yaitu pada awal tahun periode
Januari s/d Februari, data hasil Review RPIJM dan MP 2013-2017
dan pada akhir tahun Oktober s/d Desember yaitu: Dokumen Review
RPIJM dan MP 2014-2018
Data RPIJM dan Memorandum Program yang telahterkodefikasi, 2
(dua) kali dalam setahun sesuai dengan jadwal pengumpulan Dokumen
RPIJM.
Diharapkan dari inputing dan updating langsung data RPIJM oleh
stakeholder di kabupaten/kota dapat menghasilkan informasi yang
relevan, tepat waktu dan akurat serta sebagai data dukung yang
valid dalam pengambil keputusan. Semoga!
*) Fungsional Pranata Komputer Muda
Gambar 2tampilan dashboard dan matrik laporan rpijm pada level
kab/kota
Dalam penyusunan sistem aplikasi database perencanaan, format
data RPIJM dan MP telah
didefinisikan format struktur data dan tabel-tabelnya.
Kodefikasi kegiatan berdasarkan
struktur dan kode akun penganggaran (rka-kl) juga mengacu kode
akun dari Kementerian
Keuangan meliputi: output, sub output, komponen, sub
komponen.
-
inovasi
25Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
Aplikasi Environmental Economic dalam Pembangunan
Infrastruktur
dan Bangunan Gedung Hijau
Pesatnya laju pembangunan infrastruktur saat ini telah
menimbulkan tekanan serius
terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri,
kehidupan manusia
memerlukan infrastruktur dan bangunan gedung dalam menjalankan
kehidupan
sehari-hari. Sebagai contoh penyediaan air bersih, pengolahan
limbah, suplai energi
dan kelistrikan, transportasi termasuk jalan dan jembatan, dan
bangunan gedung.
Data menunjukkan (Sayyed, 2012), kontribusi CO2 yang cukup
signifikan dari sektor-sektor infrastruktur dan bangunan gedung
kian meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Selain itu,
pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan
bangunan gedung juga memberi tekanan pada keberadaan
keanakearagaman hayati dan nilai-nilai lingkungan pada pada lokasi
dimana mereka dibangun. Akibatnya, degradasi lingkungan tidak
terhindarkan. Dalam upaya menekan potensi degradasi lingkungan pada
masa pembangunan dan pemanfaatan, diperlukan konsep
N.T.I. Bramono *)
pendekatan untuk mengetahui value (nilai) yang terkandung dalam
suatu lingkungan, dan mengkuantifikasikannya dalam satuan yang
mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan terkait. Salah satu
konsep pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep environmental
economic.
Environmental economic: valuation and techniquesEnvironmental
economic (Grafakos, 2011) pada prinsipnya adalah konsep yang
berupaya mengkorelasikan hubungan antara dua pilar pembangunan
berkelanjutan, ekonomi dan lingkungan. Pandangan tradisional
pembangunan infrastruktur dan atau bangunan gedung menyatakan bahwa
tujuan ekonomi mengesampingkan dampak terhadap lingkungan, dan
kenyataannya kerusakan lingkungan sangat sulit diperbaiki dengan
tercapainya tujuan ekonomi. Environmental economic mengkoreksi
pandangan tradisional ini, dengan menjadikan tujuan ekonomi tidak
lebih besar dari aspek lingkungan. Artinya, dalam pembangunan
infrastruktur dan atau bangunan gedung, aspek lingkunganlah yang
menjadi tujuan utama. Untuk mengetahui value (nilai) yang dikandung
dalam suatu konteks lingkungan ekosistem, dikenal istilah
environmental valuation. Sedangkan jumlah keseluruhan dari nilai
yang terkandung dalam suatu ekosistem disebut dengan Total Economic
Value (TEV). Dalam masing-masing nilai yang tersimpan dalam
ekosistem, terdapat apa yang disebut dengan layanan lingkungan
asia
busin
essc
entre
.blo
gspo
t.com
ww
w.d
utch
wat
erse
ctor
.com
-
inovasi
26
(ecosystem services), yang terdiri dari 3 kategori: nilai yang
didapat dari penyediaan (provisioning), nilai yang didapat dari
pengaturan (regulating), dan nilai yang didapat dari warisan
kultural (cultural amenity) dari suatu ekosistem. Rincian dari
nilai-nilai dalam TEV beserta dengan contohnya, sebagaimana
terlampir dalam Lampiran 1. Setelah mengetahui nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu ekosistem, maka selanjutnya dikenal istilah
valuation techniques. Valuation techniques ini merupakan pendekatan
kuantifikasi akan nilai-nilai tesebut, dengan menggunakan satuan
moneter (uang). Satuan moneter berupa uang digunakan untuk
memberikan gambaran besar seberapa banyak nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu ekosistem yang harus dipertimbangkan apabila
hendak dilakukan suatu pembangunan infrastruktur atau bangunan
gedung di lokasi tersebut. Untuk lebih memudahkan pemahaman,
beberapa teknik valuasi, tipikal aplikasi, contoh penggunaan dan
keterbatasan dari masing-masing teknik valuasi sebagaimana
terlampir di Lampiran 2. Hasil dari valuasi ini adalah sebagai
dasar atau bagian dari Analisis Untung Rugi (Cost Benefit
Analysis/CBA) untuk melakukan masukan terhadap pengambil keputusan,
terkait dengan layak tidaknya sebuah infrastruktur atau bangunan
gedung dibangun pada suatu konteks lingkungan atau ekosistem
tertentu.
Aplikasi Environmental Economic dalam Pembangunan Infrastruktur
dan/atau Bangunan Gedung HijauSebagaimana disampaikan sebelumnya,
environmental economic berperan sebagai masukan kebijakan untuk
dapat memperoleh alternatif pilihan terbaik dengan dampak negatif
paling kecil terhadap lingkungan. Untuk lebih memudahkan gambaran
mengenai bagaimana konsep environmental economic valuation
diterapkan dalam konteks tertentu, terdapat dua kasus yang dapat
dilihat dalam Lampiran 3. Dalam Kasus 1 sebagaimana terlampir dalam
Lampiran 3 ini, skenario awal berupa pembangunan Instalasi Filtrasi
Air dipertimbangkan akan mempunyai lebih banyak dampak penting
terhadap lingkungan, daripada melakukan revitalisasi pada wilayah
sekitar lingkungan sumber air. Nilai ekosistem yang muncul dalam
kasus ini antara lain meliputi: direct use, meliputi provisioning
(air baku), cultural services (rekreasi, edukasi/sains), indirect
use meliputi regulating (pemurnian air, kontrol banjir, dan carbon
storage), option value meliputi provisioning (air bersih),
cultural services (rekreasi), bequest value meliputi
provisioning (air bersih), dan existence value yang meliputi
cultural services (rekreasi, edukasi, nilai spiritual) dan lain
sebagainya.Teknik valuasi yang dapat diterapkan antara lain
meliputi:a. Replacement cost: estimasi biaya untuk mengggantikan
fungsi filtrasi air alami dengan buatan;b. Damage cost avoided:
estimasi biaya kerusakan akibat
pembangunan instalasi filtrasi air buatan;c. Travel cost: biaya
yang dikeluarkan oleh masyarakat, apabila
harus bepergian ke area filtrasi alami lainnya bila instalasi
filtrasi buatan tetap dibangun;
d. Value transfer: estimasi hilangnya spesies flora dan fauna,
polusi udara dan area alami apabila tetap dibangun instalasi
filtrasi buatan; dan/atau
e. Medical cost: estimasi biaya yang harus dikeluarkan apabila
ada pengaruh kesehatan bagi masyarakat sekitar instalasi filtrasi
air tersebut bila tetap dibangun dan dimaanfaatkan;
Mempertimbangkan analisis-analisis tersebut dalam Analisis
Untung Rugi/CBA: Cost Benefit Analysis, maka Pemda memilih untuk
melakukan revitalisasi alam lingkungan sekitar sumber air untuk
mengembalikan kapasitas filtrasi air alami. Pada contoh Kasus 2
sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3, dimana objeknya adalah
bangunan gedung dengan lokasi tapak berada dalam area pusat kota
yang padat. Nilai dari ekosistem yang tersedia antara lain
meliputi: direct use yang terdiri dari provisioning (suplai air
tanah), regulating (kontrol banjir, kualitas air tanah), indirect
use (carbon storage, kualitas air), option value meliputi
regulating (carbon storage, kualitas air), dan existence value yang
meliputi cultural services (lansekap kota). Teknik valuasi yang
dapat diperhitungkan untuk kasus rumah sakit ini antara lain
meliputi:a. Replacement cost: estimasi biaya untuk
mengggantikan
eksistensi air tanah akibat dewatering;b. Damage cost avoided:
estimasi biaya kerusakan akibat
pembangunan basement parkir dibandingkan;c. Value transfer:
estimasi hilangnya spesies flora dan fauna,
polusi udara dan area alami apabila tetap dibangun basement
untuk parkir, dibandingkan dengan membangun parkir di atas
tapak;
d. Medical cost: estimasi biaya yang harus dikeluarkan apabila
ada pengaruh kesehatan bagi masyarakat/pengunjung
ww
w.p
ejal
an.c
om
ww
w.h
erry
devi
.com
-
27
inovasi
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
rumah sakit akibat penggunaan area parkir dalam basement
(kemungkinan akibat sistem penghawaan dan akibat psikologis dari
penggunaan basement);
Kedua contoh tersebut memberikan gambaran bahwa dengan
menggunakan teknik valuasi yang tepat pada saat yang tepat, dapat
memberikan gambaran kepada pengambil keputusan tentang bagaimana
cara suatu pembangunan dapat diminimalisir pengaruh buruknya
terhadap lingkungan. Grafakos, 2011, memaknai kegunaan valuasi
lingkungan sebagai berikut:a. Memunculkan value dari alam
lingkungan alami;b. Membuat lebih eksplisit biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk
perbaikan kondisi lingkungan ekosistem sekitar dan manfaat yang
dapat diperoleh dari suatu kegiatan pembangunan;
c. Melakukan evaluasi atas kerusakan-kerusakan ekosistem yang
telah terjadi;
d. Meningkatkan kesadaran publik mengenai value dari alam
lingkungan di sekitar kita;
e. Sebagai dasar untuk mendisain instrument kebijakan fiskal
yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan lingkungan;
dan
f. Memberikan justifikasi atas tambahan biaya yang diperlukan
untuk merevitalisasi/memperbaiki alam lingkungan dan ekosistem
akibat pembangunan infrastruktur.
ImplikasiImplikasi dari pendekatan konsep economic environmental
valuation dalam proses penyelenggaraan infrastruktur dan bangunan
gedung hijau adalah meliputi:a. Cost: potensi penambahan biaya
sebagai konsekuensi dari
semakin intensifnya proses diskusi dan komunikasi antara
pemangku kepentingan;
b. Expertise: perlunya knowledge dan know how yang kompeten
dalam menterjemahkan konsep ini dalam perencanaan/perancangan
infrastruktur dan/atau bangunan gedung hijau;
c. Time: proses valuation harus dilakukan dengan cermat
dan teliti, dan memerlukan waktu tambahan agar mampu
mengakomodasi semua valuation dalam konsep perancangan;
Tantangan ke depanTantangan dalam implementasi economic
environmental valuation antara lain adalah:a. Regulasi yang jelas
tentang implementasi konsep ini dalam
proses penyelenggaraan infrastruktur dan bangunan gedung
hijau;
b. Capacity building pemangku kepentingan terkait, utamanya pada
tenaga ahli yang bersertifikat, kompeten dan layak dalam
menjalankan kode etik profesinya;
c. Komitmen antara semua pihak yang terkait, terkait dengan
penelitian dan pengembangan, akses pendanaan, pengembangan aliansi
strategis dan forum sharing know-how;
d. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan guna memperoleh hasil
implementasi dan know-how yang optimal sebagai sarana untuk
mengakselerasi terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi
infrastruktur dan bangunan gedung hijau;
*) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta
Karya, Kementerian PU
Bibliografi Grafakos, S. (2011). Introduction of Environmental
Economics
and Valuation Session 5. Urban Environmental Management 1 Block
5.IHS of Erasmus University, Room 2, 3rd March 2011
Grafakos, S. (2011). Economic Valuation Techniques Session 6.
Urban Environmental Management 1 Block 5.IHS of Erasmus University,
Room 2, 3rd March 2011
Sayyed, A. (2012). Introduction to Jakarta s New Green Building
Code. In European Chamber Meeting II, Jakarta Thursday 13th
September 2012. The Economics of Ecosystem and Biodiversity
(TEEB), Summary
for Policy Makers Chapter 4 Integrating ecosystem and
biodiversity values and policy assessment, pp. 1-15 November
2009.
Diagram 1: Hubungan antara teV dan Ecosystem services
Lampiran 1:
total economic Value
Direct use
provisioningservices:- Kayu hutan dan kayu bakar;- Tanaman
pangan;- Air baku
Culturalservices:- Rekreasi- Turisme- Edukasi/sains
Option Value
provisioning services:- Biochemical;- Obat-obatan
Cultural services:- Rekreasi
regulating services:- Carbon storage- Kualitas air- Pemurnian
air
Bequest Value
provisioning services:- Air bersih
Culturalservices:- Rekreasi- Edukasi/sains- Lansekap
regulating services:- Carbon storage- Kualitas air
existence Value
Culturalservices:- Rekreasi- Edukasi/sains- Lansekap- Identitas
komunitas- Nilai spiritual
indirect use
regulating services:- Carbon storage- Kualitas udara- Pemurnian
air- Kontrol erosi- Kontrol banjir- Manajemen
bencana alam
non-use Valuesuse Values
-
inovasi
28
Lampiran 2no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
metode Valuasi
Market Prices
Replacement Cost
Damage Cost Avoided
Net Factor Income
Production Function
Hedonic Pricing
Travel Cost
Contingent Valuation
Choice Modelling
Value Transfer
pendekatan
Melakukan observasi langsung terhadap harga yang beredar
dipasar
Estimasi biaya pengganti layanan ekosistem yang setara dengan
layanan buatan manusia
Estimasi biaya kerusakan yang dihindari dikarenakan adanya
layanan ekosistem
Pendapatan (revenue) dari penjualan barang-barang yang berasal
dari lingkungan minus biaya dari input layanan ekosistem lainnya
yang terkait
Estimasi value dari layanan ekosistem sebagai input dari
produksi barang-barang yang berasal dari lingkungan yang
dipasarkan
Estimasi atas pengaruh karakter lingkungan sekitar terhadap
harga barang-barang yang dipasarkan
Biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk menuju sumber daya alam
yang bernilai
Melakukan survey kepada responden tentang Wilingness to Pay
(WTP) untuk layanan lingkungan
Melakukan survey kepada responden untuk melakukan trade-off
layanan lingkungan atau barang-barang yang berasal dari lingkungan
untuk memperoleh WTP
Menggunakan estimasi value yang terdapat dilokasi yang lain
Contoh kasus 1:Di sebuah kota di Jawa Tengah yang mengalami
permasalahan menurunnya kualitas air, pemda harus mengambil langkah
untuk memastikan pasokan air untuk sekitar 3 juta penduduk.
Prinsipnya, pasokan air di kota ini telah terfiltrasi secara alami,
namun mulai mengalami penurunan sejak pesatnya pembangunan dan
ketidakpedulian masyarakat.Pemda pada awalnya berniat membangun
Filtrasi Air dengan nilai investasi hampir Rp. 25 Milyar untuk
mengatasi menurunnya kualitas air dan dengan biaya operasional per
tahun mencapai Rp. 3 Milyar. Mengingat tingginya biaya yang harus
dikeluarkan, maka disusunlah alternative lain yaitu dengan
mengembalikan kondisi filtrasi alami lingkungan sekitar sumber air
dengan cara revitalisasi dengan nilai Rp. 15 Milyar termasuk
program pelibatan masyarakat dalam revitalisasi lingkungan
sekitar.
Contoh kasus 2:Sebuah rumah sakit internasional hendak dibangun
di pusat kota padat gedung perkantoran, dengan kebutuhan parkir
sebanyak 3 lantai basement dan total lantai sebanyak 12 lantai.
Aturan bangunan setempat memperbolehkan ketinggian lantai hingga 30
lantai. Tim Arsitek berupaya menemukan pendekatan disain yang
paling sedikit memberikan tekanan terhadap lingkungan sekitar,
mengurangi debu dan polusi selama masa pembangunan. Setelah
melakukan kajian economic environmental valuation, maka konsep
perancangan gedung diarahkan pada parkir pada lantai 1-4 bangunan,
dan lantai 5-16 adalah fungsi rumah sakit. Disain ini meminimalisir
dampak negative terhadap dewatering air tanah, mengurangi polusi
debu dan kotoran selama masa pembangunan, dan berkurangnya biaya
konstruksi akibat dihindarinya pembuatan basement yang cukup mahal.
Meski tampak kurang lazim secara visual bagi pengunjung/pengguna
rumah sakit. Dari segi pemeliharaan dan perawatan bangunan,
konstruksi ini relative lebih mudah dirawat.
aplikasi
Barang-barang atau layanan yang berasal dari lingkungan, yang
diperdagangkan di pasar
Layanan ekosistem yang ekuivalen dengan layanan buatan manusia
yang dapat dipergunakan dan mampu menyediakan manfaat yang sama
dengan layanan ekosistem
Ekosistem yang menyediakan proteksi pada permukiman/perumahan
atau aset-aset lainnya
Ekosistem yang menyediakan input terhadap produksi barang-barang
lingkungan
Ekosistem yang menyediakan input terhadap produksi barang-barang
lingkungan
Karakteristik lingkungan sekitar yang bervariasi mempengaruhi
harga barang-barang yang diperdagangkan (umumnya ditemui pada harga
permukiman/perumahan)
Lokasi-lokasi rekreasi
Dilakukan pada layanan lingkungan atau barang-barang yang
berasal dari lingkungan
Dilakukan pada layanan lingkungan atau barang-barang yang
berasal dari lingkungan
Dilakukan pada layanan lingkungan atau barang-barang yang
berasal dari lingkungan
Contoh penggunaan
Kayu atau bakar yang berasal dari hutan; air baku yang berasal
dari lahan basah
perlindungan pesisir pantai yang disediakan oleh mangrove/hutan
bakau; penyimpanan dan filtrasi air yang disediakan oleh lahan
basah
Perlindungan pesisir pantai oleh mangrove/hutan bakau dan/atau
karang; kontrol aliran air oleh lahan basah
Filtrasi air yang disediakan oleh lahan basah, terumbu karang
yang mendukung perikanan komersial
Filtrasi air yang disediakan oleh lahan basah, terumbu karang
yang mendukung perikanan komersial
Taman nasional, polusi udara, kedekatan pada lokasi pembuangan
sampah, kedekatan pada akses transportasi umum
Taman nasional, konservasi area pesisir pantai
Hilangnya spesies flora/fauna, polusi udara, area alami
Hilangnya spesies flora/fauna, polusi udara, area alami
Hilangnya spesies flora/fauna, polusi udara, area alami
keterbatasan
Harga-harga yang beredar di pasar dapat terdistorsi, misalnya
subsidi/insentif dan layanan lingkungan seringkali tidak
diperdagangkan di pasar
Terjadinya overestimated value apabila masyarakat tidak siap
untuk membayar layanan buatan manusia yang setara dengan buatan
alam, dan terjadinya overestimated value apabila layanan buatan
manusia tidak mampu menyediakan manfaat yang setara dengan layanan
ekosistem alami
Adanya kesulitan untuk mengkaitkan tingkat kerusakan dengan
kualitas lingkungan
Kemungkinan overestimate terhadap value lingkungan
Secara teknis sulit, memerlukan data-data yang cukup banyak
Secara teknis sulit, memerlukan data-data yang kompleks
Secara teknis sulit, memerlukan data-data yang cukup banyak
Biaya tinggi untuk melaksanakan survey tersebut
Biaya tinggi untuk melaksanakan survey tersebut dan secara
teknis sulit
Adanya kemungkinan kesalahan value transfer, kesulitan teknis
kemungkinan sama dengan kesulitan teknis untuk valuasi primer
Sumber : Adaptasi dari Grafakos (2010) dan Paglola et al
(2004)
tabel 1: penggunaan teknik Valuasi, tipikal aplikasi, Contoh
penggunaan dan keterbatasan
Lampiran 3
-
inovasi
29
Pendekatan Model untuk Mengelola Air Baku Air Minum
(ABAM)Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) (Studi Kasus : DAS Babon
Semarang)
Air baku merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi
kelangsungan
hidup manusia maupun mahkluk hidup lainnya yang ada di muka
bumi. Sejalan
dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri, maka
kebutuhan
terhadap air baku semakin meningkat.
Namun peningkatan kebutuhan akan air baku ini tidak diimbangi
oleh jumlah air baku yang tersedia, karena sumber daya air baku di
dunia ini tidak akan pernah bertambah jumlahnya. Adalah sangat
penting untuk perduli terhadap air baku saat ini
agar kita tidak merugi dikemudian hari. Oleh karena itu, sudah
selayaknya sumber-sumber air baku yang telah ada perlu dijaga dan
dilestarikan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun menjadi
penyebab utama meningkatnya permintaanakan air baku, namun
Raymond Marpaung.*)
Edisi 03 4Tahun XI4April 2013
http
://ha
rians
emar
angb
ange
t.blo
gspo
t.com
-
inovasi
30
dilain pihak yang terjadi justru sebaliknya, yakni air baku
menjadi sumber daya yang keberadaannya semakin tak berketentuan,
dimana setiap tahun ketersediaannya semakin turun. Penurunan
ketersediaan air baku bertolak belakang dengan fenomena peningkatan
kebutuhan air baku. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu
dilakukan pengelolaan air baku yang berbasis DAS. Pengelolaan air
baku yang berbasis DAS didasari karena DAS ditentukan oleh
hidrologi alami, dimana mewakili basis paling logis untuk mengelola
sumber daya air baku. Disamping itu, DAS merupakan suatu Mega
Sistem yang terdiri dari multi sub sistem, sehingga penyelesaian
dengan pendekatan DAS akan menyentuh permasalahan mendasar yang
harus ditangani. Permasalahan sumber daya air baku adalah
permasalahan yang tidak bisa dilepaskan dari masalah lingkungan,
ekonomi dan sosial. Perubahan fungsi lahan atau konversi lahan
telah mengakibatkan terjadinya penurunan debit minimum dan
peningkatan debit maksimum. Sementara itu, akibat deforestasi dan
kerusakan lahan, kemampuan lahan untuk menahan dan menyimpan air
baku makin rendah. Deforestasi dan kerusakan lahan akibat konversi
lahan telah meningkatkan koefisien limpasan (perbandingan antara
volume limpasan dan volume curah hujan), dan menurunkan kemampuan
tanah menahan air baku hujan. Kondisi existing menunjukkan bahwa
ketersediaan