Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 07 - Tahun IV - 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYAKOTA PALANGKA RAYA

DESEMBER 2012DESEMBER 2012

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

EDISI 07/TAHUN IV/2012

P uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan

bimbingan-Nya sehingga kegiatan Penerbitan dan

Publikasi Buletin Litbang dalam tahun 2012 dapat

dilaksanakan sesuai dengan rencana hingga pada edisi

ketujuh ini.

Beberapa kegiatan kajian selama tahun 2012 berhasil dihimpun oleh Tim

Penyusun Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya, khususnya yang

diselenggarakan pasca Triwulan II Tahun Anggaran 2012. Empat dari enam

kegiatan yang disajikan dalam edisi ini merupakan kegiatan yang pelaksanaannya

dimotori oleh Bappeda Kota Palangka Raya. Bidang kajian yang ditampilkan dalam

edisi ini cukup beragam, yaitu bidang tata ruang, pendidikan, perencanaan

pembangunan, pelayanan publik, dan bidang peternakan.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat evaluasi dan pengkajian sebagaimana

dipaparkan dalam edisi ini dengan jelas memperlihatkan tingkat capaian kinerja

dan sekaligus menunjukkan cara yang lebih baik yang dapat ditempuh demi

memaksimalkan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kami

kiranya hasil-hasil yang diperoleh dalam proses evaluasi dan kajian tersebut dapat

benar-benar dicermati demi peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akan

datang.

Tim Penyusun Buletin Litbang Bapeda Kota Palangka Raya sangat

mengharapkan masukan dan saran bagi pengembangan Buletin Litbang

Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk partisipasi dalam menyumbangkan

materi sebagai bahan publikasi.

Palangka Raya, Desember 2012

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Ir. MUHLADUN Pembina Utama Muda

NIP. 19570803 198710 1 001

11

Penanggung Jawab

Ir. Muhladun

Redaktur

Martina, SH, M.Si

Penyunting/Editor

Drs. Sernus Kristhine Agustine, SE Roysart Alfons, ST, MT, MSc Desain Grafis Nensianie, SP, MSi Vallery Budianto, ST Fotografer

Immanuel Yuwana Yakti, ST Sekretariat

Edy Oktora Hanyi, ST

Alamat Redaksi Bappeda Kota Palangka Raya

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp/Fax. 0536-3231542, 3231539

email: [email protected]

Kata Pengantar

Daftar Isi

Mewujudkan Rencana Tata Ruang

Yang Berwawasan Lingkungan

Kajian Peningkatan Kinerja dan

Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru

di Kota Palangka Raya

Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 -

2013

Kajian Penerapan SPM

oleh Pemerintah Kota Palangka Raya

Pengkajian Fungsi Koordinasi

di Lingkungan Pemerintah

Kota Palangka Raya

Kerjasama Penelitian UNPAR-Jepang

Mendukung Pembangunan Perikanan

Kota Palangka Raya

1

2

3

16

27

40

46

50

11 22

Cover : Perencanaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di

Sepanjang Jalan Lingkar Dalam Kota Palangka Raya

Latar Belakang Pembangunan pada hakikatnya ialah

mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan. Perkembangan suatu kota pada hakekatnya disebabkan oleh dua variabel determinan, yaitu : pertama karena adanya pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi. Kedua karena adanya perubahan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pola sosial ekonomi penduduk sebagai masyarakat kota.

Pertambahan penduduk dan perubahan serta perkembangan kegiatan usaha inilah yang

pada gilirannya menuntut kebutuhan ruang. Hal ini merupakan suatu konsekuensi langsung dari berbagai perubahan dan perkembangan tersebut. Namun, ruang yang tersedia relatif tetap dan dikarenakan sifatnya yang fisik yang beraneka ragam membuat tidak semua ruang bisa digunakan sesuai dengan kegiatan masyarakat yang bersifat spesifik. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan-kawasan yang telah berkembang di mana kesediaan lahan relatif sudah sangat terbatas dan mengakibatkan terjadinya

Paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT pada acara Seminar HUT Kota Palangka Raya ke-55 dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-47

pada tanggal 19 Juli 2012 di Balroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT. Pakar perencanaan wilayah serta staf pengajar pada Jurusan Planologi di Institut Teknologi

Nasional Malang.

33

misalokasi pemanfaatan ruang yang merugikan kepentingan lingkungan hidup.

Pesatnya aktivitas perekonomian semakin berat pula tekanan terhadap lingkungan. Perkembangan kota yang pesat ditandai dengan meningkatnya aktivitas manusia seperti pemanfaatan lahan, permukiman, perindustrian dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan cenderung menurun.

Ketersediaan sumber daya alam dan standar hidup akan semakin menurun sejalan dengan perkembangan kota dan berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah penduduk dan polusi terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan yang muncul antara lain polusi udara, banjir, kesulitan air bersih, kebisingan, global warming, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.

Perkembangan suatu kota perlu diiringi dengan kemampuan untuk mengelola kota dalam hal ini merencanakan, menata, mengatur serta mengendalikan pembangunan kota. Konsep membangun tidak terlepas dengan keinginan / harapan suatu daerah terhadap wujud kota di masa mendatang. Kota Palangka Raya merupakan kota yang memiliki luasan yang sangat besar serta terencana pada akhir-akhir ini menunjukan tingkat perkembangan yang cukup tinggi. Tentunya dengan perkem-bangan tersebut diperlukan suatu perangkat (tools) untuk mengelola perkembangan tersebut, salah satunya yaitu tekad untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang tertata dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misi Kota Palangka Raya. Kota tertata yaitu kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika, dan terkendali sehingga dengan suasana kota yang tertata dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit to live in); sedangkan kota yang berwawasan lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan

pembangunan selalu memperhatikan keles-tarian daya dukung lingkungan. Dengan begitu maka diperlukan suatu kerja keras serta tindakan nyata bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota yang tertata dan berwawasan lingkungan diperlukan sinergisitas dan blue print (pedoman) secara menyeluruh. Pemba-ngunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan fenomena tersendiri untuk menjawab tantangan terwujudnya kawasan perkotaan ideal di masa depan. Ini sekaligus bisa menjadi solusi terbaik bagi pengembangan kawasan perkotaan karena dapat memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

Ruang dan Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lebih sarat dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan kebijakan lingkungan hidup.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang wujud struktural dari pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik itu direncanakan maupun tidak. Dari uraian tersebut, tata ruang memberikan dua gambaran sekaligus, yaitu wujud struktural pemanfaatan ruang dan alokasi kegiatan pemanfaatan ruang (pola pemanfaatan ruang). Tata ruang yang direncanakan ialah tata ruang buatan, sedang yang tidak direncanakan ialah terbentuk secara alamiah dengan unsur-unsur alam.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus memperhatikan : 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;

2. Potensi sumber daya alam, sumber daya

44

manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang agar dapat terus berlangsung.

Pemanfaatan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat memelihara kemampuan lingkungan. Peman-faatan ruang harus dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang dan perangkat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Pola pengelolaan tata guna sama dengan “penatagunaan” dengan maksud antara lain penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan, berwujud konsolidasi pemanfaatan melalui pengaturan kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Semua itu dituangkan dalam suatu rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang

wilayah yang berisi norma, kriteria yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Asas penataan ruang antara lain keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdaya-gunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Dan tujuannya adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: Terwujudnya keharmonisan antara

lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam

penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggantikan Undang-

55

Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, alam non hayati, buatan dan sosial. Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan, Undang-Undang ini, memberikan batasan ruang lingkup lingkungan hidup sebagai berikut, yaitu : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Batasan tersebut meliputi ruang sebagai pokok permasalahannya.

Asas pengelolaan lingkungan hidup antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Dan tujuannya antara lain : 1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan

10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Dengan demikian, kebijaksanaan meman-

faatkan sumber daya perlu memperhatikan aspek - aspek sebagai berikut, yaitu kehematan, daya guna, hasil guna dan daur ulang karena setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan itu berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Hubungan Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penataan ruang memiliki makna tentang ruang lebih luas daripada pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan salah satu tampilan ruang. Namun lingkungan hidup merupakan faktor utama penentu kehidupan manusia sehingga pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan ruang.

Semua ungkapan mengenai lingkungan hidup dalam Undang-Undang tentang penataan ruang tidak jelas seberapa kuat komponen lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang dan seberapa konsistennya komponen lingkungan disertakan pada setiap kegiatan penataan ruang. Pengelolaan lingkungan yang benar, perlakuan konservasi dan produksi harus selalu bergandengan sehingga muncul istilah ekoteknologi, suatu teknologi yang memperantarai keadaan ekologi dengan sistem ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982). Undang - Undang ini terlalu menekankan pencapaian hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi mendahulukan keuntungan ekonomi (economic advantage). Sebenarnya keuntungan ekonomi hanyalah salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Namun yang terjadi kebalikannya, keuntungan ekonomi menimbul-kan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan hidup yang lain.

Asas keterpaduan dan keberlanjutan hanya dapat diperoleh dengan memelihara mutu sumber daya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan, ketenangan, keamanan dan kepastian hidup, serta psikologi. Lingkungan hidup bukanlah benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-

66

kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, kabupaten, kota), demografi (perkotaan, pedesaan), atau politik. Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang terbentuk dari cerapan tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang, bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan/tradisi, kaedah, dan lain sebagainya. Lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik, dan lain-lain.

Arti penting penataan ruang bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah bukan sekedar penataan ruang terbuka dengan kemungkinan mengelola lingkungan hidup, melainkan lebih kepada penegasan kriteria mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada penataan ruang. Penataan ruang berwawasan lingkungan harus diartikan sebagai penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup. Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Kawasan Ramah Lingkungan

Penataan ruang merupakan sarana untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartiku-lasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.

Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Dengan demikian keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Upaya menciptakan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dirasakan masih menghadapi tantangan yang berat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya permasalahan yang mencerminkan bahwa kualitas ruang kehidupan kita masih jauh dari cita-cita tersebut. Semakin menurunnya kualitas lingkungan harus dipandang sebagai suatu permasalahan yang serius dan untuk itu sangat diperlukan reposisi perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya. Upaya reposisi perilaku manusia tersebut selanjutnya perlu diletakkan pada sebuah kerangka pikir atau pendekatan yang memungkinkan seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam merevitalisasi ruang kehidupannya agar dapat mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengarahkan reposisi perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya, diperlukan seperangkat kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan berbagai kepentingan sektoral secara seimbang, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Prinsip-prinsip keberlangsungan ling-kungan hidup secara garis besar harus dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya karena selain berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, kebijakan tersebut adalah memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam strategi sebagai berikut : 1. Mempertahankan luas kawasan berfungsi

lindung dalam satu wilayah pulau pada tingkat sekurang - kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

2. Mewujudkan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup melalui perlindungan kawasan - kawasan di darat, laut, dan udara secara serasi dan selaras;

3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

77

Penataan ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, rencana tata ruang memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Rencana tata ruang harus disusun dengan mempertimbang-kan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di samping mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Penataan ruang merupakan serangkaian kebijakan yang saling terkait yang terdiri dari :

1. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang harus memperhatikan hal-hal berikut ini : a. Unit analisis yang merupakan satu

kesatuan eco-region. b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai

dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya. c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya

tampung lingkungan. d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis

kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi. e. Penyusunan rencana detail tata ruang

untuk operasionalisasi rencana umum. f. Konsistensi antar-tingkatan rencana. g. Keterlibatan pemangku kepentingan

dalam penyusunan rencana tata ruang. 2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Antara lain : a. Peningkatan kepatuhan terhadap rencana

tata ruang yang telah ditetapkan. b. Penerapan pola pengelolaan kegiatan

yang berwawasan lingkungan. c. Rehabilitasi lingkungan hidup.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pengendalian berkisar pada upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Perizinan merupakan suatu proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan

ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan. Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

Impian/ Harapan Kota Palangka Raya dalam Rangka Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Berwawasan Lingkungan merupakan suatu harapan/impian Kota Palangka Raya, hal ini tertuang dalam Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 melalui visi dan misi, terjemahan terhadap visi dan misi tersebut bila dikaitkan dengan kacamata Tata Ruang yaitu sebagai berikut : 1. Misi pertama : Mewujudkan Kota Palangka

Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berorientasi global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil; misi tersebut menurut pandangan tata ruang yaitu pengembangan PAUD – SMP di wilayah pinggiran kota, Pengembangan Sekolah unggulan pada pusat perkotaan dan kawasan perguruan tinggi serta promosi Lembaga Pendidikan di jalan

88

utama kota. Di bidang kesehatan yaitu tersedianya tempat pelatihan di Balai kelurahan/puskesmas, pengembangan fasilitas kesehatan pada pusat pelayanan perkotaan serta pendidikan akademi kesehatan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan di pusat pelayanan (klinik center, lab terpadu, praktek dokter bersama)

2. Misi kedua : Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan; hubungan dengan tata ruang yaitu pengembangan kawasan wisata serta kawasan wisata unggulan melalui penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, atraksi wisata khusus pada pariwisata alam dan pariwisata buatan.

3. Misi ketiga : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri; hubungan dengan tata ruang

yaitu pelestarian kawasan-kawasan cagar budaya, kawasan lindung serta pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal melalui peningkatan sumberdaya manusia dalam mengelola lingkungan.

Dengan memperhatikan penjabaran dari misi Kota Palangka Raya maka diterjemahkan seperti apa impian dan harapan Kota Palangka Raya ke depannya.

Adanya wacana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kota Palangka Raya merupakan suatu hal yang wajar mengingat semakin kompleks permasalahan di Jakarta seperti halnya kelangkaan atau keterbatasan lahan, kemacetan, banjir, serta masalah-masalah sosial dan lingkungan

Diagram Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

99

sehingga memunculkan wacana akan pemindahan ibukota Negara ke Kota Palangka Raya yang kondisinya memungkinkan dari sisi kapasitas lahan, faktor-faktor bencana yang minim, serta masalah sosial dan lingkungan yang tergolong minim. Perlu disadari pula dalam konteks tata ruang, pemindahan ibukota Negara menuntut adanya kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf tinggi. Bila dikaitkan dengan visi dan misi Kota Palangka Raya saat ini maka selain sebagai ibukota Negara, Kota Palangka Raya juga sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan dan swasta, karena sebagai kota jasa pemerintahan dan swasta maka dalam tata ruang, perlu diakomodir kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan jasa tersebut sebagai contoh perlu direncanakan kawasan jasa seperti halnya fasilitas akomodasi, pusat bisnis, bandara bertaraf internasional dan lain sebagainya

Selain sebagai kota Jasa, kota Palangka Raya juga sebagai kota Pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan maupun melalui wacana pemindahan ibukota Negara maka, pada saat ini Kota Palangka Raya harus mempersiapkan bentuk/ konsep rencana maupun sarana dan prasarana pendidikan seperti halnya penyediaan universitas maupun perguruan tinggi bertaraf internasional, perpustakaan, pusat-pusat penelitian ataupun jenis-jenis fasilitas pendudukung dari kegiatan pendidikan.

Seperti apapun harapan maupun impian yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya maupun masyarakat maka selayaknya suatu kota harus memiliki strategi dalam memasarkan daerahnya masing-masing melalui potensi-potensi yang dimiliki. Bila memperhati-kan potensi alam dan geografis di Kota Palangka

Raya maka teringat pada suatu kota tepatnya di Venice di Italy, Clarke-Quay di Singapore, salah satu upaya yang dilakukan oleh Negaranya yaitu memasarkan atraksi wisata sungai, melalui penataan kawasan sungai, sehingga kawasan sungai memiliki nilai jual yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang berwawasan Lingkungan maka sejak saat ini pemerintah harus menyusun suatu rencana tata ruang yang berjati diri sesuai dengan kebudayaan daerah setempat. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan kota-kota besar di Indonesia kehilangan jati diri sebagai contoh gaya-gaya bangunan di kota besar, yaitu bangunan dengan gaya-gaya arsitektur modern, post modern dan sebagainya yang lebih banyak mengadopsi bangunan-bangunan di bagian Eropa. Sementara bangunan-bangunan tradisonal lebih dominan berada

pada daerah-daerah terpencil. Sehingga dapat dikatakan daerah tersebut kehilangan jati dari. Kota Palangka Raya memiliki bangunan rumah betang atau huma betang beserta bentuk-bentuk seni rupanya. Kekhasan daerah ini perlu dipertahankan dan dijaga karena kekhasan suatu daerah dapat dipasarkan ke manca-negara dan menjadi salah satu

brand bagi daerah. Selain berjati diri, Kota Palangka Raya

dimungkinkan untuk direncanakan taman-taman tematik, taman remaja, taman teknoekologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagai tempat sosialisasi masyarakat, karena pada umumnya

Impian/ Harapan Sebagai Kota Pendidikan

Impian/ Harapan Sebagai Kota Pariwisata

1010

kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang tinggi kehilangan sosialisasi dengan lingkungannya. Pada saat ini kota besar di Indonesia baru menyadari pentingnya taman-taman kota. Salah satu contoh Kota Surabaya yang saat ini mejadi pilot project pengembangan kota Kota Hijau atau Green City. Dengan memperhatikan hal tersebut sudah selayaknya dalam rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya mengakomodir kepentingan dalam pengalokasian taman-taman tematik, maupun taman-taman lainnya, hal ini mengingat kondisi Kota Palangka Raya yang masih dalam tahap perkembangan.

Selain hal-hal tersebut di atas maka yang

perlu diperhatikan melihat pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yaitu utilitas kota seperti jaringan drainase, sistem pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan utilitas lainnya serta sistem transportasi kota. Bagian ini yang biasanya terabaikan di dalam penyusunan suatu rencana tata ruang kota. Selayaknya dalam suatu produk rencana tata ruang kota menjabarkan rencana-rencana utilitas kota seperti halnya metoda, pembiayaan sampai dengan waktu pelaksanaannya sehingga produk rencana tata ruang tidak hanya dipandang sebagai rencana pola ruang dan struktur ruang, akan tetapi rencana tata ruang yaitu suatu rencana yang terintegrasi, saling berkaitan antara faktor-faktor lainnya.

Selain hal tersebut perlu direncanakan beberapa unsur perancangan kota dan pengembangan elemen khusus kota seperti

halnya urban gate, urban CBD, identitas kota atau landmark, serta pengembangan elemen khusus kota seperti car free day, festival budaya, pasar wisata dan lain sebagainya. Semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat dialokasikan dalam produk rencana tata ruang Kota Palangka Raya baik produk rencana yang sifatnya universal seperti rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai pada rencana terperinci seperti master plan (rencana induk). Untuk menyelaraskan rencana-rencana tersebut maka idealnya suatu kota memiliki produk rencana detail tata ruang kota (RDTR). Hal ini mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) memiliki skala yang lebih besar sehingga tidak memungkinkan untuk melihat secara detail atau persil. RDTR merupakan alat kontrol bagi pemerintah untuk melihat trend perkembangan suatu kota atau wilayah sehingga keadaan perkembangan tersebut dapat dikendali-kan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Bagian terpenting dari RDTR yaitu pada pengaturan zonasinya atau lebih dikenal dengan zona regulasi / zoning regulation. Dalam mewujudkan kuali-tas ruang berkelanjutan

yang sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian yang mencakup seluruh aspek penataan ruang. Dalam hal ini, instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkan pemanfaatan zona, terutama terkait erat dengan aktivitas kota yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum. Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal penataan ruang, dimana daerah mempunyai hak penuh untuk melaksanakan penataan ruang di daerahnya. Pergantian sistem pemerintahan tersebut berdampak positif terhadap penataan ruang di antaranya adalah Pemerintah Daerah dapat mengawasi pembangunan di daerahnya secara bertanggung jawab penuh sehingga pembangunan sesuai dengan aspirasi

Kota Hijau (Green City)

1111

masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (zoning regulation). Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.

Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Sistem Perencanaan

Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 antara lain dilaksanakan melalui penerapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah untuk arahan

peraturan zonasi sistem nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan

peraturan zonasi sistem provinsi; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk

peraturan zonasi sistem kabupaten/kota. Penyusunan peraturan zonasi didasarkan

pada rencana rinci tata ruang. Dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan terbagi atas : a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan

rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK) dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten / Kota

Rencana rinci tata ruang perlu disusun apabila: a. Rencana umum tata ruang belum dapat

dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau

b. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Berpijak pada undang-undang tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan

ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang pembagian zonanya ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi Provinsi merupakan penjabaran detail dari indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sedangkan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota merupakan penjabaran detail dari ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan penyusunan peraturan zonasi dan kedudukannya dalam sistem perencanaan, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Dalam penyusunan peraturan zonasi, definisi dan klasifikasi penggunaan lahan yang jelas secara hukum sangat diperlukan untuk menjadi landasan utama dan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu permohonan pemanfaatan akan sesuai dengan rencana atau tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas menentukan ijin dapat diberikan atau ditolak (Winarso, 1995). Selain menentukan klasifikasi pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. Pengklasifikasian pemanfaatan ruang harus jelas, seragam, dan sederhana (tetapi tidak terlalu sederhana) dan harus berlaku umum di seluruh Indonesia sehingga rencana pemanfaatan ruang dapat ditetapkan secara seragam untuk memudahkan proses pengendalian pemanfaatan.

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui

RTRW

Kab/Kota

Zoning

Regulation

RDTR

Salah satu jenjang rencana

tata ruang kota dengan

skala 1:5000

Perangkat pengendalian

pemanfaatan ruang yang lazim

digunakan di Negara maju

Kedudukan Penyusunan Peraturan Zonasi

1212

prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Perencanaan Ruang Di Indonesia

Terdapat dua sistem pemanfaatan ruang, yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan Zoning (Regulatory System) dan pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan lembaga perencanaan yang berwenang untuk masing-masing proposal pembangunan yang diajukan (discretionary system).

Sistem perencanaan di Indonesia terdiri atas perencanaan sektoral dan spasial yang dilaksanakan di tiap tingkatan wilayah (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Setiap rencana tata ruang tersebut memiliki kekuatan hukum masing-masing. Dokumen rencana yang disahkan sebagai peraturan perundangan yang mengikat masyarakat dan juga aparat pemerintah tersebut berlaku sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Namun demikian, rencana tata ruang di Indonesia tidak diterapkan di lapangan dengan tingkat kedisiplinan yang sama dengan dokumen zoning pada sistem regulatory.

Adanya pertimbangan - pertimbangan khusus pemerintah daerah yang berwenang, tidak jarang dituangkan menjadi peraturan perundangan (surat keputusan, instruksi, dan

sebagainya) yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Proses pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan rencana tata ruang yang sah tersebut. Penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang masih perlu dilengkapi dengan berbagai aturan dan peraturan pelaksanaan lain yang mendukungnya. Selama ini penataan ruang tidak mudah untuk dilaksanakan. Salah satunya karena sangat sulit untuk dibuat dan dilaksanakan dalam konteks dimana penghormatan terhadap hukum, profe-sionalisme, dan daya tanggap (responsiveness) terhadap masyarakat sangat rendah. Masyarakat belum ditempatkan pada posisi yang kuat dan partisipatif dalam menciptakan penataan ruang yang adil dan setara (equity).

Tantangan Operasionalisasi Pengaturan Zonasi

Kendala yang dihadapi daerah terutama pada tataran Pemerintah Kabupaten atau Kota di Indonesia, dengan adanya rencana tata ruang berjenjang adalah: a. keterbatasan kemampuan di dalam

menyusun semua jenjang rencana, b. tidak fleksibelnya rencana tata ruang

kawasan (rencana rinci / detil) di dalam menghadapi perkembangan yang terjadi; dan

c. tidak terjembataninya rencana-rencana tata ruang tersebut ke dalam langkah operasional pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu diperlukan program tindak pelaksanaan dan pengendaliannya agar sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti tekanan perkem-bangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam kaitannya dengan perencanaan di tingkat

PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN

Undang-Undang Manajemen

Lahan

Peraturan, Perijinan,

Pengawasan,

Penertiban, Kelembagaan

Zoning Regulation

Manajemen Lahan

(Kawasan)

Land Development

Jaringan kegiatan kepadatan

intensitas

Kedudukan Zoning Regulation dalam Sistem Perencanaan Kota

1313

kabupaten/ kota, Ibrahim (1991) menyebutkan bahwa ada tiga jenis pelanggaran/perubahan terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu : 1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang

tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang.

2. Perubahan blok peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tiap blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang.

3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan bangunan setempat, yaitu persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan dan utilitas umum. Menghadapi tantangan atas pelang-garan/perubahan yang seringkali terjadi sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam peraturan zonasi seyogyanya memuat : a. ketentuan yang harus, boleh dan tidak

boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang.

b. amplop ruang (koefisien dasar hijau/KDH, koefisien dasar bangunan/KDB, koefisien lantai bangunan/KLB, dan garis sempadan bangunan/GSB).

c. Penyediaan sarana dan prasarana. d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan antara lain : ketentuan kawasan keselamatan operasi-onal penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pem-bangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Kewajiban Dan Kewenangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan, mengurangi konflik, dan dampak negatif pemanfaatan ruang serta menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi dan konsisten dengan rencana tata ruang. Oleh karenanya, pemerintah wajib menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.

Kewenangan pengendalian pemanfaatan tata ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berada di pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Dalam proses dan pelaksanaannya, pemerintah menjalankan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini. Dalam menjalankan kewajiban ini, pemerintah mempunyai beberapa kewenangan dengan azas-azas sebagai berikut : a. Hak atas lahan (Bundles of Right).

Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan

b. Kewenangan pengaturan dan pengendalian (Policy Power). Policy power merupakan kewenangan dalam menerapkan peraturan hukum untuk meningkatkan kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pemba-ngunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya.

c. Penguasaan tertinggi atas lahan (Eminent Domain). Penguasaan tertinggi atas lahan dimungkinkan untuk diberlakukan apabila masyarakat menghendaki dan dengan alasan untuk kepentingan umum, pemanfaatan lahan yang telah ada dapat dilakukan tindakan pengambilalihan atau pencabutan hak atas tanah.

d. Pajak dan Retribusi (Taxation). Pajak merupakan beban/pungutan/pengenaan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok, namun pengenaan tersebut hanya untuk masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dinikmati langsung, bersifat paksaan, dan tidak diskriminasi.

e. Kewenangan Belanja / investasi publik (Spending Power). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa wewenang pemerintah terkait dengan peraturan zonasi yakni: 1. Pemerintah Pusat : menyebarluaskan

informasi yang berkaitan dengan arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan

2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota : menyebarluaskan infomasi yang berkaitan dengan arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi dan kabupaten/kota yang disusun dalam

1414

rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Fungsi Utama Peraturan Zonasi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peraturan Zonasi daerah disusun sesuai dengan kewenangan dan kepentingan setiap jenjang wilayah administratif sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing dan bersifat saling melengkapi. Terdapat beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi, yakni: 1. Sebagai instrumen pengendalian

pembangunan. Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya.

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.

3. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.

Tujuan akhir dari peraturan zonasi di antaranya adalah : 1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan

dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum (health, safety, and welfare);

2. Melindungi atau menjamin agar pemba-ngunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada;

3. Memelihara nilai properti; 4. Memelihara/memantapkan lingkungan dan

melestarikan kualitasnya; 5. Menyediakan aturan yang seragam di setiap

zona; 6. Mengurangi kemacetan lalu lintas, menjamin

keselamatan dari kebakaran, kepanikan, dan bahaya lain; mendorong kesehatan dan kesejahteraan umum, menyediakan cahaya dan udara yang cukup; mencegah terlalu padat, menghindarkan konsentrasi penduduk berlebihan, menyediakan fasilitas transportasi, air bersih, saluran buangan, sekolah, taman dan kebutuhan publik lainnya”

Catatan: zoning harus dibuat sesuai dengan RTRW dan pertimbangan yang beralasan/masuk akal (misal: karakter kawasan, kesesuaian dengan guna lahan tertentu, konservasi nilai bangunan, dan mendorong guna lahan yang paling tepat). Penutup

Kebutuhan ruang untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat yang terus berkembang memerlukan efisiensi pemanfaatan ruang melalui pengaturan alokasi berdasarkan rencana tata ruang. Rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.

Dalam upaya mengefektifkan penyeleng-garaan penataan ruang yang berwawasan lingkungan, diperlukan sinkronisasi dan keterkaitan yang lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai aspek-aspek lingkungan hidup dalam penataan ruang. Rencana tata ruang dan proses penataan ruang merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan. Hal ini lebih pada upaya untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan, konversi pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan inefisiensi pengaturan fungsi ruang.

RTRW merupakan pedoman spasial pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah harus memuat kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan yang ramah lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman yang harus dipatuhi. Rencana tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari segenap pemangku kepentingan.

* * *

1515

Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, maka dalam Tahun Anggaran 2012 Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru. Kegiatan ini melibatkan Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yang diketuai oleh Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd, dengan anggota Drs. Tonich Uda, M.Si, Berkat A.P., SP, M.Si, dan Indra Perdana, S.Pd, M.Pd.

Kajian peningkatan kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja dan profesionalisme tenaga guru, sehingga dapat dirancang upaya-upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan kualitas guru pada masa-masa yang akan datang khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu

secara khusus, tujuan kajian ini adalah: 1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan

kondisi existing mengenai peran dan fungsi tenaga pendidik/guru dalam meningkatan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya.

2) Mengevaluasi kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang diwujudkan melalui kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

3) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar baik dari lingkungan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pembelajaran.

4) Merumuskan program aksi dan arahan

1616

kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik.

Pengumpulan data kinerja tenaga pendidik/guru dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu: 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun dan dirancang untuk mampu mengungkapkan kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam menjalankan kompetensinya. Kuesioner tersebut diisi oleh berbagai pihak, baik di lingkup Dinas Pendidikan, di lingkup sekolah yaitu oleh kepala sekolah dan guru, dan oleh pengawas sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

2. Observasi Melakukan peninjauan secara langsung di sekolah dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa orang guru di sekolah.

3. Studi Banding Melakukan kegiatan studi banding ke luar daerah atau dinas pendidikan di luar daerah yang dianggap representatif untuk mendapatkan gambaran atau upaya-upaya pembinaan dan pengembangan kinerja dan profesionalisme guru yang lebih baik. Hasilnya akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan rencana aksi atau program.

Metode Analisis Data

Hasil pengumpulan data lapangan selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 1. Analisis deskriptif kuantitatif, dimaksudkan

untuk menyajikan data berupa ukuran sentral dan ukuran penyebaran dari masing-masing indikator secara tunggal. Penyajian data berupa ukuran sentral yang terdiri dari: mean (rata-rata); median (nilai tengah); modus (nilai yang sering muncul); skor minimum dan skor maksimum, rentang skor dan total skor. Ukuran penyebaran berupa varians dan simpangan baku (standard deviasi).

2. Analisis statistik kuantitatif a. Tingkat kinerja dan profesionelisme

tenaga pendidik/guru Perhitungan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan interval kelas

dengan formulasi sebagai berikut: NR = NST – NSR PI = NR : JIK Keterangan: NR = Nilai Range NST = Nilai Skor Tertinggi NSR = Nilai Skor Terendah JIK = Jarak Interval Kelas PI = Panjang Interval Kelas Hasil perhitungan interval kelas tersebut, selanjutnya disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, seperti tabel berikut:

b. Perbedaan kinerja guru yang sudah

bersertifikasi pendidik dengan guru yang belum bersertifikasi pendidikan. Dilakukan untuk mengetahui perbedaan nyata/tidak nyata antara kinerja guru yang belum bersertifikasi pendidikan dengan guru yang sudah bersetifikasi pendidik. Dilakukan dengan Uji T (Independent Sample T Test) pada taraf signifikansi 95%.

3. Analisis deskriptif kualitatif Dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan aktual mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kinerja dan profesionalismenya, serta merumuskan program-program aksi secara konkrit untuk memperbaiki kinerja guru di Kota Palangka Raya.

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atau penelitian terhadap kinerja dan profesionalisme pendidik/guru di Kota Palangka Raya sebagaimana tecermin dalam pembahasan terhadap empat kompetensi sebagaimana yang disajikan dan diuraikan berikut ini.

No Kategori Interval

Kelas Frekuensi

1 Sangat baik/ sangat tinggi

[........... sd .............]

[.........] %

2 Baik/tinggi [........... sd .............]

[.........] %

3 Biasa/cukup [........... sd .............]

[.........] %

4 Tidak baik/rendah [........... sd .............]

[.........] %

5 Sangat tidak baik/sangat rendah

[........... sd .............]

[.........] %

1717

Kompetensi Pedagogik Guru Kompetensi pedagogik adalah

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan mengenal siswa yang mengikuti

pelajarannya b. Kemampuan memperlakukan siswa sesuai

dengan ciri-cirinya c. Kesiapan memberikan pelajaran dan/atau

praktek/praktikum d. Keteraturan dan ketertiban menyeleng-

garakan pembelajaran e. Kemampuan menghidupkan suasana kelas f. Pemanfaatan media dan teknologi

pembelajaran g. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar

siswa h. Memberikan umpan balik terhadap tugas i. Kesesuaian materi ujian dan/tugas dengan

tujuan mata pelajaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara keseluruhan kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 19,38% kompetensi pedagogik guru tergolong sangat baik, 73,43% tergolong baik, 6,98% tergolong cukup baik, terdapat 0,23% yang rendah atau kurang baik, sementara yang sangat rendah tidak ada.

Secara khusus aspek dari kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah; a) kemampuan mengenal siswa yang mengikuti pelajarannya; b) kemampuan memperlakukan siswa sesuai dengan ciri-cirinya,

dan c) keragaman cara menilaian hasil belajar siswa. Kemampuan mengenal dan memperlakukan siswa sesuai ciri-cirinya merupakan hal yang penting diperhatikan guru, agar guru dapat membuat strategi dan standar belajar yang dapat diikuti oleh semua siswanya. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar juga penting diperhatikan, karena dengan beragamnya cara penilaian maka semua potensi siswa akan semakin optimal digali oleh guru, dan selanjutnya guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang beragaman.

Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompetensi pedagogik yang sedikit lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi pedagogik pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari rendah hingga sangat baik. Guru yang kompetensi pedagogiknya tergolong sangat baik, yaitu 33,78% pada guru bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum bersertifikasi.

Kompetensi Profesional Guru Kompetensi profesional adalah kemam-

puan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/

topik secara tepat b. Kemampuan menjawab pertanyan siswa

dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan

c. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan

d. Kemampuan menjelaskan keterkaitan

1818

bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain

e. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan

f. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan

g. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 22,07% kompetensi profesional guru tergolong sangat baik, 73,87% tergolong baik, 4,05% tergolong cukup baik, sementara itu yang rendah atau kurang baik, dan sangat rendah tidak ada.

Secara khusus aspek dari kompetensi

profesional guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah; a) penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan; dan b) kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi. Penguasaan isu-isu mutakhir terkait bidang yang diajarkan oleh guru merupakan hal yang penting, mengingat ilmu pengetahuan sekarang ini sangat berkembang pesat, sehingga dibutuhkan ketekunan guru untuk mengikuti perkembangan tersebut. Jika guru kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diajarkannya, maka tentunya kualitas kontens dari materi yang diajarkan juga menjadi kurang baik. Sementara itu penguasaan teknologi komunikasi dalam mengajar sekarang ini menjadi penting, sebagai bentuk dari era keterbukaan yang semakin berkembang pesat dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Guru harus selalu dibekali dengan penguasaan TIK agar kualitas pembelajaran

semakin baik. Tidak hanya itu tentunya perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas TIK itu sendiri.

Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompetensi profesional yang sedikit lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi profesional pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi profesionalnya tergolong sangat baik, yaitu 26,13% pada guru bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, terdiri dari 73,87% pada guru bersertifikasi dan 86,94% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 8,11%.

Kompetensi Kepribadian Guru

Kompetensi kepribadian adalah kemam-puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profe-sional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan mengendalikan diri dalam

berbagai situasi dan kondisi b. Satu kata dan tindakan c. Kewibawaan sebagai pribadi guru d. Kearifan dalam mengambil keputusan e. Menjadi contoh dalam bersikap dan

berperilaku f. Adil dalam memperlakukan siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi kepribadian guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 28,60%

1919

kompetensi kepribadian guru tergolong sangat baik, 66,22% tergolong baik, 5,18% tergolong cukup baik, sementara itu yang rendah atau kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi kepribadian guru sangat dominan pada aspek adil dalam memperlakukan siswa, dan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku.

Secara khusus aspek dari kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah: a) kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi; b) satu kata dan tindakan; dan c) kearifan dalam mengambil keputusan. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi merupakan kontrol diri dalam menjalankan tugas sebagai guru khususnya menghadapi perilaku siswa yang cenderung negatif. Hal ini perlu bagi guru karena siswa perlu didekati secara sosial agar siswa merasa dirinya dihargai oleh guru. Satu kata dan tindakan merupakan wujud komitmen guru agar apa yang diucapkan selalu diwujudkan dalam tindakan yang tepat. Sedangkan kearifan dalam mengambil keputusan merupakan suatu sikap kehati-hatian dalam bertindak atau membuat keputusan, sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan dari suatu keputusan.

Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompotensi kepribadian yang juga lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi kepribadiannya tergolong sangat baik, yaitu 45,95% pada guru bersertifikasi dan 11,26% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,

terdiri dari 54,05% pada guru bersertifikasi dan 78,38% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 10,36%.

Kompetensi Sosial Guru

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan menyampaikan pendapat b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan

pendapat orang lain c. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun

teman sejawat d. Toleransi terhadap keberagaman siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi sosial guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 32,88% kompetensi sosial guru tergolong sangat baik, 64,64% tergolong baik, 2,48% tergolong cukup baik, sementara itu yang rendah atau kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi sosial guru sangat dominan pada aspek toleransi

2020

terhadap keberagaman siswa, dan kemampuan bergaul dengan siswa maupun teman sejawat.

Secara khusus aspek dari kompetensi sosial guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah: a) kemampuan menyampaikan pendapat; dan b) kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Kemampuan menyampaikan pendapat merupakan suatu kemampuan untuk mengungkapkan pendapat kepada orang lain secara logis dan tepat. Kemampuan berpendapat tidak hanya ditunjukkan dari cara berpendapat tetapi bagaimana pendapat tersebut dapat diterima oleh orang lain atau dalam hal ini siswa secara benar tanpa ada persepsi yang berbeda. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain merupakan hal yang sering menjadi sulit jika guru selalu menganggap dirinya benar atau mempunyai pandangan negatif terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini siswa yang berpendapat dalam kelas semestinya didengar oleh guru sebagai wujud perhatian kepada siswanya.

Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompetensi sosial yang juga lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi sosialnya tergolong sangat baik, yaitu 46,40% pada guru bersertifikasi dan 19,37% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, terdiri dari 53,60% pada guru bersertifikasi dan 75,68% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 4,95%.

Tingkat Kinerja dan Profesionalisme Guru Sebagaimana yang telah diungkapkan

mengenai hasil evaluasi terhadap berbagai kompetensi guru di atas, maka semua kompetensi guru baik pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial menunjukkan hasil yang dominan baik. Sehubungan dengan itu maka kinerja guru di Kota Palangka Raya sudah dapat dipastikan rata-rata pada tingkat yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan sebagaimana tabel berikut ini.

Sebagaimana hasil evaluasi yang dituangkan tersebut di atas, terlihat bahwa kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya sebagian besar atau sekitar 72,97% sudah tergolong “baik”. Namun yang juga cukup mengembirakan jumlah guru yang tergolong “sangat baik” relatif banyak yaitu 24,32%. Sementara itu yang tergolong “cukup baik” hanya 2,70% bahkan tidak ada yang tergolong “rendah” dan “sangat rendah”. Jadi sesungguhnya kinerja dan profesionalisme guru-guru di Kota Palangka Raya dapat menjadi jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kota untuk menjadi Kota Pendidikan akan semakin terbuka lebar.

Tingkat kinerja dan profesionalisme guru yang tergolong baik di Kota Palangka Raya tersebut merupakan kontribusi atau dibentuk oleh keempat kompetensi guru, yaitu: a) pedagogik sebesar 24%; b) profesional

No Kategori Interval Frek(%)

Rata-rata

1 Sangat baik 109,2 – 130,0 24,32 115,94

2 Baik 88,4 – 109,1 72,97 101,39

3 Cukup baik 67,6 – 88,3 2,70 83,92

4 Rendah 46,8 – 67,5 - -

5 Sangat rendah

26,0 – 46,7 - -

2121

sebesar 25%; c) kepribadian sebesar 25%; dan d) sosial sebesar 26%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa keempat kompetensi tersebut memberikan kontribusi yang hampir seimbang dalam membentuk kinerja guru di Kota Palangka Raya. Oleh sebab itu peningkatan kinerja guru di Kota Palangka Raya tidak dapat hanya memperhatikan salah satu aspek kompetensi saja, namun harus memperhatikan semua aspek kompetensi guru secara berimbang dan proporsional.

Jika dikaji lebih jauh mengenai kinerja dan

profesionalisme antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi. Secara kuantitatif nilai rata-rata untuk kinerja guru yang bersertifikasi sebesar 16,77 dan untuk guru yang belum bersertifikasi sebesar 15,56. Secara statistik dengan Uji T (Independent Sample T Test), terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja guru yang bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai thitung > ttabel (4,885 > 2,262) dan P value (0,001 < 0,05). Artinya bahwa nilai kuantitatif bahwa kinerja guru yang bersertifikasi lebih tinggi dari yang belum bersertifikasi adalah benar.

Namun yang juga menarik dari hasil evaluasi kinerja dan profesionalisme guru baik yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi adalah tidak adanya kompetensi yang dominan atau tidak dominan dalam membentuk kinerja guru. Keempat kompetensi yang dievaluasi baik untuk guru yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi hampir sama besar berkontribusi terhadap pemben-tukan kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya.

Hal ini tentunya akan menjadi hal yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengembangkan kinerja dan profesionalisme gurunya. Dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas, program-program dapat menjadi efisien dan efektif karena dapat relatif homogen antara berbagai kualifikasi guru tersebut.

Permasalahan yang ditemukenali

Berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya sebagai berikut: Data guru di Kota Palangka Raya dapat

dikatakan lebih dari cukup, namun yang menjadi kendala adalah penyebarannya yang belum merata. Guru sebagian besar masih bertumpuk di kota, sementara di daerah pedalaman/kelurahan luar kota masih kurang. Dalam hal ini tentunya bagi guru yang di luar kota untuk meningkatkan kinerjanya pada berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk itu.

Selain penyebaran jumlah guru yang belum merata, juga belum meratanya penyebaran guru bidang studi. Pada sekolah-sekolah di luar kota masih banyak kekurangan guru bidang studi, sehingga guru-guru di luar kota merangkap mengajar bidang studi yang di luar keilmuannya. Hal ini tentunya akan mengurangi kualitas pembelajaran mata pelajaran yang diberikan untuk siswa. Tertumpuknya guru-guru di kota juga

menjadi masalah tersendiri, dimana banyak guru di kota yang terbatas kesempatannya untuk mengembangkan kinerja dan profesionalismenya. Ini tentunya akibat terjadinya persaingan yang sangat ketat, sehingga guru-guru yang kurang berkualitas akan sulit bersaing dan dampaknya guru tersebut akan berkembang lebih lambat dari guru yang lain yang sudah berkualitas.

No Kompetensi

Guru Bersertifikasi

Guru belum bersertifikasi

Rerata % Rerata %

1 Pedagogik 4,07 24 3,78 24

2 Profesional 4,14 25 3,83 25

3 Kepribadian 4,28 26 3,95 25

4 Sosial 4,28 25 4,00 26

Jumlah 16,77 100 15,56 100

Kontribusi Kompetensi Guru terhadap Pembentukan Kinerja dan Profesionalisme Guru di Kota Palangka Raya

2222

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi langsung terhadap pelaksanan tugas guru di sekolah, diperoleh hal-hal sebagai berikut: a. Pada umumnya guru belum menggunakan

media dan teknologi pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

b. Metode pembelajaran yang digunakan masih dominan pada metode ceramah dan tanya jawab.

c. Kemampuan pengayaan materi masih relatif kurang terutama penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan.

d. Media dan sarana belajar masih relatif kurang terutama pada jenjang sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan/luar kota, sehingga guru tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengajaran

Program Peningkatan Kinerja Guru a) Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas

Pendidikan Kota palangka Raya dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru/Kepala Sekolah di Kota Palangka Raya: 1. Pemetaan Kompetensi Guru

Pemetaan Kompetensi guru ini dilakukan

terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah baik guru SD, SMP, SMA dan SMK, bekerja sama dengan pihak LPMP Provinsi Jawa Timur. Pemetaan kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keadaan kompetensi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Dengan adanya data dari pemetaan tersebut akan diketahui dimana letak kelemahan/kompetensi yang perlu ditingkatkan baik terhadap Guru, Kepala Sekolah maupun terhadap pengawas Sekolah. Sehingga memudah-kan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Melakukan Supervisi dan Pengawasan Ke Sekolah Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap pelaksanaan tugas guru secara berkala dan terus menerus. Tujuan dari supervisi dan pengawasan ini bertujuan melakukan pembinaan terhadap guru serta melihat bagaimana persiapan dan kesiapan guru dalam memberikan pelajaran (Perangkat dan alat pembelajaran, RPP, LKS)

3. Menggiatkan Pembinaaan Kegiatan MKKS, MGMP, LKG Pihak Dinas Pendidikan terus menggiatkan pembinaan terhadap kegiatan MKKS, MGMP dan LKG. Kegiatan MKKS ini dimaksudkan agar kepala sekolah dapat meningkatkan kinerjanya serta dapat melakukan pembinaan terhadap guru dan dapat mengelola sekolah dengan baik. Sedangkan kegiatan MGMP (Guru SLTA/SLTP) dan LKG (Guru SD) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan/kompetensi guru sehingga mampu mempersiapkan alat dan perangkat pembelajaran serta

2323

mampu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas.

4. Penghargaan dan Promosi Bagi guru yang berprestasi Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memberikan penghargaan yaitu dipromosi atau diangkat jadi Kepala Sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi bagi guru agar terus meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas lulusannya.

5. Kepala Sekolah Untuk diangkat menjadi seorang Kepala Sekolah, harus menunjukan prestasi yang tinggi serta telah mengikuti beberapa Pelatihan / Seminar / Lokakarya dan kegiatan Lomba Guru berprestasi. Seleksi kepala sekolah tersebut dilaksanakan secara ketat oleh pihak Dinas Pendidikan. Dengan adanya persyaratan dan seleksi tersebut diharapkan kepala sekolah yang terpilih benar-benar kepala sekolah yang mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi, mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi serta kemampuan akademik yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusan sekolah di mana dia bertugas.

b) Pembinaan Yang dilakukan Oleh Sekolah terhadap Guru: 1. Guru diwajibkan setiap minggu

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, termasuk alat dan perangkat pembelajaran (RPP, Media, Soal Ulangan harian/ujian serta hasil penilaian) Apabila guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka guru tersebut diberi pembinaan dan bimbingan baik oleh kepala sekolah/wakil kepala sekolah atau guru senior yang lebih berpengalaman.

2. Untuk mengembangkan potensi diri guru, pihak sekolah dapat juga menjalin

hubungan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya, terutama untuk mendatangkan narasumber ke sekolah mereka. Di samping itu pula pihak sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perusahaan terutama dalam hal pengadaan alat bantu praktik, promosi produk dan penyerapan tenaga kerja alumni sekolah tersebut.

3. Melaksanakan seminar bagi guru-guru baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kota dan kalau memungkinkan mengikuti seminar di tingkat nasional.

4. Melaksanakan pertemuan guru bidang studi untuk membahas materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa serta tukar pengalaman dan ilmu dengan guru-guru lainnya. Pertemuan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

5. Bagi guru yang kurang jam mengajarnya dapat mengajar di sekolah lain dengan mendapat ijin dari kepala sekolah dan dinas pendidian setempat. Hal ini dilakukan untuk membantu guru sudah sertifikasi yang kekurangan jam mengajar.

2424

Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian sebagaimana

yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dunia pendidikan di Kota Palangka Raya

telah didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota yang sangat jelas dan baik, sebagaimana visi Kota Palangka Raya yang telah dituangkan dalam RPJMD 2008-2013, yaitu “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, menuju masyarakat sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang”.

2. Secara operasional visi dan misi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut telah dijabarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui visinya “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebaga Kota Pendidikan”, dan berbagai arah kebijakannya.

3. Fasilitas pendidikan terutama sekolah di Kota Palangka Raya mulai dari tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) sudah tersedia di seluruh wilayah kecamatan, sehingga memungkinkan setiap anak untuk bersekolah. Hal ini tentu sangat baik bagi upaya menuntaskan wajib belajar, minimal sekolah dasar di Kota Palangka Raya.

4. Ketersediaan tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas sudah cukup memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Palangka Raya. Namun yang tampak masih menjadi kendala adalah penyebaran guru antara di wilayah kota dengan di luar kota masih belum merata. Hal ini akan dapat berdampak terhadap ketidak- seimbangan kualitas siswa antar kedua wilayah dimaksud.

5. Guru-guru di Kota Palangka Raya memiliki tingkat senioritas yang sudah relatif baik, hal ini sebagaimana terlihat dengan sebagian besar guru di Kota Palangka Raya memiliki jenjang kepangkatan yang sebagian besar golongan IV dan golongan III. Dalam hal ini berarti guru di Kota Palangka Raya mempunyai pengalaman yang sudah cukup dalam mengajar.

6. Guru-guru di Kota Palangka Raya mempunyai jenjang pendidikan yang sudah relatif baik, dimana sebagian besar (65,47%) berpendidikan Sarjana (S1). Hal ini merupakan potensi yang menjadi kekuatan bagi Kota Palangka Raya untuk meningkatan kualitas pendidikan. Namun demikian jenjang pendidikan ini masih perlu ditingkatkan terutama bagi guru yang belum berpendidikan S1.

7. Guru-guru di Kota Palangka Raya yang sudah tersertifikasi masih relatif sedikit yaitu 27,86%. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk meningkatkan kuota peserta sertifikasi, serta mempersiapkan dengan sebaik-baiknya guru-guru yang belum tersertifikasi agar nantinya layak untuk disertifikasi.

8. Guru-guru di Kota Palangka Raya rata-rata memiliki kompetensi yang tergolong baik (pedagogik, profesional, kepribadian, dan

2525

sosial). Meskipun demikian masih ada sebagian kecil yang tergolong sedang, terutama pada guru yang belum tersertifikasi. Kompetensi guru di Kota Palangka Raya yang bersertifikasi relatif masih lebih baik dari kompetensi guru yang belum bersertifikasi.

8. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru-guru di Kota Palangka Raya secara umum tergolong baik. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya yang bersertifikasi juga relatif lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi.

9. Kinerja dan profesionalisme guru-guru di Kota Palangka Raya merupakan kontribusi yang relatif merata dari semua kompetensi yang dimiliki guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Hal ini juga terjadi baik untuk guru yang sudah dan belum bersertifikasi.

Saran-saran 1. Program Pemerintah Kota Palangka Raya

melalui Guru Silang merupakan program yang perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak. Program ini memang cukup strategis sebagai upaya untuk memeratakan kualitas

pembelajaran guru di kelas, khususnya bagi sekolah yang berada di luar kota dan masih kekurangan guru-guru bidang studi tertentu. Program ini juga dapat meningkatkan kinerja guru di kota yang mungkin kekurangan jam mengajar.

2. Peningkatan kinerja dan profesionalisme guru sebaiknya tidak hanya memperhatikan sisi peningkatan kemampuan mengajar guru, tetapi harus dilakukan secara seimbang dengan program lain seperti peningkatan kepribadian guru, dan peningkatan sosial guru. Hal ini penting karena kinerja dan profesionalisme guru yang baik terjadi karena guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang baik secara simultan.

3. Perlu peran aktif dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan secara periodik dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru.

4. Perlu peran aktif dari sekolah masing-masing secara periodik dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru di sekolah tersebut.

* * *

2626

Seminar Akhir kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya 2008 – 2013 merupakan RPJM periode pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008 – 2028. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan Evaluasi RPJM 2008-2013 yang dianggarkan dalam DPA Bappeda Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012. Dalam kegiatan ini, Bappeda Kota Palangka Raya melibatkan tenaga ahli dari Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yaitu Dr. Muses Embang, M.S., Dr. Akhmad Sajarwan, M.P., dan Dr. Darma Nasir, M.Sc.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah : (a) melakukan identifikasi dan inventarisasi indikator kinerja pembangunan berbasis urusan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya; (b) melakukan analisis tingkat pencapaian indikator kinerja urusan pemerin-tahan untuk tahun terakhir 2009-2011, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008– 2013; dan (c) menginventarisir faktor pendorong untuk capaian yang tinggi, faktor penghambat dan saran/upaya yang dilakukan

oleh setiap SKPD terutama bagi capaian yang dikategorikan masih rendah. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari kegiatan ini, adalah : (a) tersedianya data dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2011 dari setiap SKPD berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tahun 2008 – 2013; (b) tersedianya hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2009-2011, yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan yang telah disusun dalam RPJMD Kota Tahun 2008 – 2013 sesuai dengan kondisi daerah dan indikator yang yang ada; dan (c) tersedianya hasil evaluasi terhadap faktor pendorong untuk capaian yang tinggi, faktor penghambat dan saran/upaya yang dilakukan oleh setiap SKPD Kota Palangka Raya, khususnya untuk indikator program/kegiatan yang capaiannya dikategorikan masih rendah.

Analisis yang digunakan adalah: (1) Analisis Persentase Capaian Kinerja Urusan, berdasarkan capaian kinerja setiap indikator kinerja urusan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2011 (dilihat dari Target dan Realisasi), dan (2) Analisis Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan, berdasarkan ketersediaan anggaran dan realisasi capaian kinerja setiap program/kegiatan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2009 - 2011, yang dilanjutkan menginventarisir faktor pendorong,

2727

penghambat dan saran/upaya terhadap capaian/realisasi anggaran dilihat dari 4 (empat) kategori, yaitu : (a) Kategori Sangat Tinggi atau Sangat Baik untuk nilai persentase 100 % ke atas, (b) Kategori Tinggi atau Baik untuk nilai persentase 81% ke atas, (c) Kategori Cukup atau cukup baik untuk nilai persentase antara 60% hingga 80%, dan (d) Kategori Rendah untuk nilai persentase 59% ke bawah.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi Visi-Misi kota mesti selaras dengan visi-misi pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Dalam pada itu pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembang-an wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antardaerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Kota Palangka Raya secara umum memiliki kesamaan dengan tiga titik berat pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pemba-ngunan dan pengembangan infrastruktur untuk

menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan dengan arah kebijakan umum sebagai berikut : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat secara keseluruhan dan kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian masyarakat serta profesi-onalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi diorientasikan

pada pengembangan ekonomi kerakyatan (lokal) yang berbasis sektor jasa dengan tetap mempertahankan pengembangan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.

3. Pembangunan Penataan Wilayah Pembangunan Penataan Wilayah

diorientasikan pada perencanaan, pening-katan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencipta-kan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.

4. Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Sosial Budaya

2828

diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang bermoral, beretika, dinamis, tertib dan berbudaya, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju kehidupan masyarakat madani yang memiliki kesadaran politik, hukum, dan menciptakan rasa aman masyarakat.

5. Pembangunan Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan

diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten dan kota), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Indikator yang dijadikan basis evaluasi oleh Tim Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 – 2013 untuk masing-masing prioritas pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga b. Kesehatan

2. Pembangunan Ekonomi Indikator yang diukur meliputi

urusan: a. Perencanaan Pembangunan Daerah b. Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM c. Pertanian, perikanan dan

peternakan d. Kehutanan dan perkebunan e. Pertambangan dan energi f. Tenaga kerja dan transmigrasi. g. Ketahanan pangan h. Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika i. Kebudayaan dan Pariwisata

3. Pembangunan Penataan Wilayah Indikator yang diukur meliputi urusan:

a. Pekerjaan umum b. Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan c. Lingkungan Hidup d. Pasar dan Kebersihan

4. Pembangunan Sosial Budaya Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat b. Pamong Praja c. Sosial d. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana e. Pemberdayaan Masyarakat f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5. Pembangunan Pemerintahan Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Inspektorat d. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya e. Perpustakaan dan Dokumentasi f. Pelayanan Perizinan Terpadu

Tingkat capaian pada seluruh indikator yang terdistribusi dalam 27 urusan ditunjukkan pada tabel I.

2929

A.

Pe

mb

an

gu

na

n S

um

be

r D

ay

a M

an

usi

a

1.

Pen

did

ikan

An

ak U

sia

Din

i (P

AU

D)

2.

Pro

gram

Pen

ingk

atan

Mu

tu P

end

idik

an W

ajib

B

elaj

ar 9

dan

12

Tah

un

3

. P

rogr

am P

emu

da

dan

Ola

h R

aga

4

. P

rogr

am S

aran

a d

an P

rasa

ran

a P

end

idik

an

5.

Pro

gram

Bid

ang

Kes

ehat

an

B.

Pe

mb

an

gu

na

n E

ko

no

mi

1.

Ter

sed

ian

ya D

ata

Len

gkap

, Ak

ura

t d

an M

ud

ah

Dia

kse

s

2.

Men

ing

kat

nya

Par

tisi

pas

i M

asy

arak

at D

alam

Pro

ses

Per

enca

naa

n d

an E

val

uas

i P

emb

angu

nan

3

. M

emp

erk

uat

Ik

lim

In

ves

tasi

dan

Rea

lisa

si I

nv

esta

si

4.

Ter

ben

tuk

nya

DR

D K

ota

Pal

ang

ka

Ray

a Se

rta

Fo

rum

Ko

mu

nik

asi L

itb

ang

5

. P

emb

angu

nan

Man

gac

u P

ada

Tat

a R

uan

g D

aera

h

6.

Ter

sed

ian

ya P

rod

uk

So

uve

nir

dan

Mak

anan

Ola

han

U

ngg

ula

n B

erci

rik

an K

has

Dae

rah

Ko

ta P

. Ray

a

7.

Pen

gelo

laan

SD

A d

alam

Ran

gka

Pen

ingk

atan

Nil

ai

Tam

bah

Sec

ara

Ber

kel

anju

tan

dan

Ber

waw

asan

L

ingk

un

gan

8

. U

MK

M d

an K

op

eras

i Se

bag

ai P

engg

erak

Lo

ko

mo

tif

Per

eko

no

mia

n D

aera

h

9.

Lu

as T

anam

Pad

i 1

0.

Lu

as P

anen

Pad

i 1

1.

Pro

du

ksi

Pad

i 1

2.

Lu

as T

anam

Pal

awij

a

13

. L

uas

Pan

en P

alaw

ija

1

4.

Pro

du

ksi

Pal

aw

ija

1

5.

Lu

as T

anam

Say

ura

n

16

. L

uas

Pan

en S

ayu

ran

1

7.

Pro

du

ksi

Say

ura

n

18

. P

rod

uk

tiv

itas

Say

ura

n

19

. P

rod

uk

si I

kan

Ha

sil B

ud

iday

a

20

. P

rod

uk

si I

kan

Per

aira

n U

mu

m

21

. P

op

ula

si T

ern

ak S

api

22

. P

op

ula

si T

ern

ak B

abi

23

. P

op

ula

si A

yam

Bro

iler

2

4.

Mel

esta

rik

an h

uta

n s

ebag

ai s

um

ber

day

a al

am

25

. M

enye

dia

kan

hu

tan

seb

agai

ob

jek

pen

elit

ian

, p

end

idik

an d

an h

uta

n k

emas

yar

akat

an

26

. T

erw

uju

dn

ya p

erk

ebu

nan

rak

yat

yan

g d

apat

m

enu

nja

ng

kes

ejah

tera

an m

asya

rak

at

27

. T

erw

uju

dn

ya p

erk

ebu

nan

bes

ar s

was

ta d

eng

an

mem

per

hat

ikan

kel

esta

rian

lin

gk

un

gan

dan

k

eari

fan

lok

al

28

. P

rogr

am J

arin

gan

Lis

trik

dan

Day

a L

istr

ik D

apat

M

enja

ng

kau

Sel

uru

h K

ebu

tuh

an S

erta

Mem

enu

hi

Ko

ta P

alan

gk

a R

aya

2

9.

Pro

gram

Pen

gelo

laan

Po

ten

si P

erta

mb

anga

n U

ntu

k

Men

ing

kat

kan

Kes

eja

hte

raan

Mas

yar

akat

3

0.

Pro

gram

Men

gem

ban

gk

an E

ner

gi A

lter

nat

if

Pen

ggan

ti B

BM

3

1.

Pro

gram

Pem

bin

aan

dan

Pen

gaw

asan

P

erta

mb

ang

an d

i sek

itar

Kaw

asan

Par

iwis

ata

3

2.

Pro

gram

Men

gem

ban

gk

an S

iste

m P

enge

lola

an

Per

tam

ban

gan

yg

Mat

ang

yg D

iser

tai P

en

guat

an

Kel

emb

agaa

n, P

em

anfa

atan

Tek

no

logi

, Yan

g R

amah

L

ingk

un

gan

Pen

gak

uan

Hak

Asa

si M

asya

rak

at A

dat

&

Lo

kal

Ser

ta P

erlu

asan

Par

tisp

asi M

asy

arak

at d

lm

Pen

gelo

laan

Po

ten

si P

erta

mb

anga

n Y

ang

Ses

uai

D

enga

n P

erat

ura

n P

eru

nd

ang

an Y

ang

Ber

lak

u

33

. T

erw

uju

dn

ya

SDM

Yan

g Si

ap P

akai

3

4.

Ter

cap

ain

ya

Stan

dar

isas

i Up

ah S

esu

ai D

enga

n

Keb

utu

han

Hid

up

3

5.

Per

lin

du

ng

an d

an P

enge

mb

ang

an L

emb

aga

Ket

enag

aker

jaan

3

6.

Pem

bin

aan

Tra

nsm

igra

si Y

ang

Pro

du

kti

f 3

7.

Men

ing

kat

nya

Pem

aham

an H

ak d

an K

ewaj

iban

T

enag

a K

erja

3

8.

Men

jaga

dan

mem

enu

hi

ket

erse

dia

an p

anga

n s

erta

k

etah

anan

pan

gan

ru

mah

tan

gga

dan

wil

ayah

3

9.

Ter

lak

san

anya

Pen

yu

luh

an P

erta

nia

n, P

erik

anan

d

an K

ehu

tan

an Y

ang

Ha

nd

al

40

. Ju

mla

h A

ngk

uan

Dar

at D

iba

nd

ing

Jum

lah

P

enu

mp

ang

4

1.

Jum

lah

Aru

s A

ngk

uta

n U

mu

m

42

. R

asio

Izi

n T

ray

ek

43

. Ju

mla

h U

ji K

IR A

ngk

uta

n U

mu

m

44

. Ju

mla

h D

erm

aga/

Ter

min

al

45

. A

kti

fny

a W

eb S

ite

Pem

erin

tah

Ko

ta

46

. Ju

mla

h P

amer

an /

Exp

o

47

. Ju

mla

h J

arin

gan

Ko

mu

nik

asi /

Tel

epo

n G

engg

am /

St

asio

ner

4

8.

Ras

io W

arte

l /

War

net

4

9.

Jum

lah

Su

rat

Kab

ar N

asio

nal

/ L

ok

al

50

. Ju

mla

h P

enyi

aran

Rad

io /

TV

Lo

kal

5

1.

Jum

lah

Ku

nju

nga

n W

isat

a

52

. K

on

trib

usi

Sek

tor

Par

iwis

ata

Ter

had

ap P

DR

B

53

. Ju

mla

h P

enye

len

ggar

aan

Fes

tiva

l Sen

i dan

Bu

day

a

54

. Ju

mla

h S

aran

a P

eny

elen

ggar

aan

Sen

i dan

Bu

day

a

55

. Ju

mla

h B

end

a, S

itu

s d

an K

awa

san

Cag

ar B

ud

aya

Yan

g D

iles

tari

kan

5

6.

Ob

yek

Wis

ata

Yan

g D

iles

tari

kan

C

. P

em

ba

ng

un

an

Pe

na

taa

n W

ila

ya

h

1.

Sem

ua

Kel

ura

han

ter

jan

gk

au o

leh

jari

ng

an

tran

spo

rtas

i, ja

lan

man

tap

dan

op

tim

al

2.

Dri

nas

e b

erfu

ngs

i op

tim

al d

an d

apat

men

jan

gk

au

dae

rah

raw

an

ter

gen

ang

air

di s

elu

ruh

Ko

ta P

. Ray

a

3.

Jan

gkau

an p

elay

anan

air

ber

sih

men

cap

ai s

elu

ruh

p

end

ud

uk

mas

yara

kat

Ko

ta P

alan

gka

Ray

a

4.

Ter

sed

ian

ya

Kaw

asa

n T

erb

uk

a H

ijau

dan

Kaw

asa

Pu

bli

k T

erb

uk

a L

ain

ny

a

5.

Sem

akin

Ter

tata

ny

a K

ota

Pal

angk

a R

aya

Bai

k

Ku

alit

as P

eren

can

aan

Pe

man

faat

an R

uan

g Se

rta

Kes

esu

aian

Ren

can

a P

em

anfa

atan

Ru

ang

6

. T

erse

dia

ny

a T

aman

Ko

ta Y

ang

Men

du

ku

ng

Kei

nd

ahan

dan

Lin

gk

un

gan

Hid

up

Yan

g Se

hat

7

. P

emb

angu

nan

yan

g b

erw

awas

an li

ng

ku

nga

n

8.

Pen

gelo

laan

su

mb

er d

aya

alam

sec

ara

ber

kel

anju

tan

(Su

stai

nab

le)

9.

Pen

gen

dal

ian

pen

cem

aran

ud

ara,

air

dan

tan

ah

10

. P

enge

lola

an s

amp

ah y

ang

ber

waw

asa

n li

ngk

un

gan

d

an b

erm

anfa

at g

un

a

11

. T

erse

dia

nya

sar

ana

dan

pra

sara

na

pas

ar s

esu

ai

keb

utu

han

mas

yara

kat

dan

per

kem

ban

gan

ko

ta

12

. T

erse

dia

nya

In

stan

si P

en

gola

han

Lim

bah

(IP

L)

yan

g m

emen

uh

i sya

rat

ram

ah li

ngk

un

gan

D

. P

em

ba

ng

un

an

So

sia

l B

ud

ay

a

1.

Ter

wu

jud

nya

to

lera

nsi

dal

am k

ehid

up

an

ber

mas

yar

akat

2

. P

emb

inaa

n o

rgan

isas

i par

tai p

oli

tik

bid

ang

adm

inis

tras

i keu

ang

an o

rmas

3

. M

enin

gk

atk

an t

uga

s d

an f

un

gsi

kel

emb

agaa

n

swad

aya

mas

yara

kat

4

. T

erw

uju

dn

ya s

tab

ilit

as s

osi

al d

an p

oli

tik

di s

elu

ruh

K

ota

Pal

ang

ka

Ray

a

5.

Men

ing

kat

nya

waw

asan

keb

angs

aan

dan

cin

ta

tan

ah a

ir

6.

Ter

wu

jud

nya

ket

erti

ban

um

um

dan

ket

entr

aman

m

asy

arak

at

7.

Ter

wu

jud

nya

an

ggo

ta S

atp

ol P

P y

ang

han

dal

dan

p

rofe

ssio

nal

8

. P

edag

ang

Kak

i Lim

a (P

KL

) te

rtat

a d

an t

erti

b

9.

Ten

aga

Pen

yid

ik P

NS

yan

g p

rofe

ssio

nal

1

0.

Pen

ingk

atan

sar

ana

sosi

al s

eper

ti p

anti

asu

han

, p

anti

jom

po

, dan

pan

ti r

ehab

ilit

asi

11

. P

rese

nta

si p

enan

gan

an p

eny

and

ang

mas

alah

kes

os

12

. P

rese

nta

si p

enya

nd

ang

mas

alah

kes

ejah

tera

an

sosi

al y

ang

mem

per

ole

h b

antu

an s

oci

al

13

. B

erk

ura

ng

nya

jum

lah

pen

du

du

k m

isk

in

14

. P

enin

gkat

an K

ual

itas

Hid

up

dan

Per

lin

du

nga

n A

nak

d

an P

erem

pu

an S

erta

Pen

gura

stam

aan

Gen

der

1

5.

Ter

ken

dal

inya

Per

tum

bu

han

Pen

du

du

k d

an

Pem

bin

aan

Kel

uar

ga K

ecil

Bah

agia

dan

Sej

ahte

ra

16

. P

enu

run

an T

ingk

at K

emis

kin

an d

an P

enin

gkat

an

Kes

ejah

tera

an M

asy

arak

at

17

. P

eman

tap

an K

elem

bag

aan

, Pen

gem

ban

gan

P

arti

sip

asi d

an K

esw

ad

ayaa

n M

asy

arak

at

18

. P

eman

tap

an K

ehid

up

an S

osi

al B

ud

aya

Mas

yar

akat

1

9.

Pen

gem

ban

gan

Usa

ha

Ek

on

om

i Mas

yar

akat

2

0.

Pem

anta

pan

Pen

yel

engg

araa

n P

emer

inta

han

K

elu

rah

an

21

. P

enin

gkat

an P

eman

faat

an S

um

ber

Day

a A

lam

dan

T

TG

Yan

g B

erw

awas

an L

ing

ku

ng

an

22

. R

atio

pen

du

du

k b

er K

TP

per

sat

uan

pen

du

du

k

23

. R

asio

ju

mla

h b

ayi

yan

g m

emil

ki a

kte

lah

ir

24

. R

atio

pas

anga

n b

erak

te n

ikah

/per

kaw

inan

2

5.

Pen

erap

an K

TP

Nas

ion

al b

erb

asis

NIK

(S

IAK

) 2

6.

Ket

erse

dia

an i

nfr

astr

uk

tur,

per

angk

at d

an J

arin

gan

SI

AK

2

7.

Ket

erse

dia

an s

aran

a o

per

asio

nal

pen

un

jan

g d

an

per

angk

at S

IAK

2

8.

Rat

io p

end

ud

uk

yan

g te

rcan

tum

dal

am d

ok

um

en

kar

tu k

elu

arga

2

9.

Ket

erse

dia

an S

DM

op

erat

or

SIA

K

30

. K

eter

sed

iaan

dat

abas

e p

er k

ecam

atan

& k

elu

rah

an

31

. K

eter

sed

iaan

pen

atau

sah

aan

ad

min

kep

end

ud

uk

an

32

. T

erp

anta

un

ya

dan

ter

eval

uas

iny

a p

elap

ora

n

pen

yele

ngg

araa

n p

end

afta

ran

pen

du

du

k

33

. K

eter

sed

iaan

pen

day

aan

gun

aan

in

form

asi a

tas

ind

ikat

or

kep

end

ud

uk

an d

an a

nal

isis

dam

pak

k

epen

du

du

kan

un

tuk

per

enca

naa

n p

emb

angu

nan

E

. P

em

ba

ng

un

an

Pe

me

rin

tah

an

1

. T

erla

ksa

nan

ya D

ikla

t T

ekn

is, F

un

gsi d

an S

tru

ktu

ral

Sesu

ai D

enga

n B

idan

gnya

2

. P

enem

pat

an T

enag

a T

ekn

is S

esu

ai d

gn K

ual

ifik

asi

3.

Pem

bu

atan

dan

Pen

erap

an P

erat

ura

n T

enta

ng

Kre

ativ

itas

dan

Dis

pli

n P

egaw

ai

4.

Ter

lak

san

anya

Pen

erap

an D

isp

lin

, Eti

k d

an M

ora

l A

par

atu

r G

un

a M

emb

angu

n S

ikap

Men

tal A

par

atu

r 5

. R

eali

sasi

Pen

ghar

gaan

Kep

ada

Peg

awai

Ber

pre

stas

i 6

. P

emb

eria

n S

ank

si K

epad

a P

egaw

ai y

g T

idak

Dis

pli

n

7.

Ter

susu

nn

ya

Po

la H

ub

un

gan

Tat

a K

erja

Yan

g Je

las

8.

Ter

sed

ian

ya S

iste

m d

an P

rose

du

r P

elay

anan

9

. Se

mak

in B

aik

nya

Ker

ja D

alam

Ran

gk

a M

enin

gk

atk

an P

rod

uk

ivit

as S

erta

Mem

per

bai

ki

10

. P

erse

psi

, Po

la P

ikir

, Per

ila

ku

, Eti

k &

Mo

ral A

par

atu

r 1

1.

Pen

ingk

atan

PA

D

12

. P

enyu

sun

an P

rod

uk

Hu

ku

m d

alam

Pen

gen

dal

ian

p

ener

imaa

n d

an p

enge

luar

an K

euan

gan

Dae

rah

1

3.

Men

erap

kan

sis

tem

po

la t

erb

uk

a

14

. T

erw

uju

dn

ya t

erti

b a

dm

inis

rasi

di K

ota

P. R

aya

1

5.

Ter

wu

jud

nya

Pem

erin

tah

Ko

ta P

alan

gka

Ray

a ya

ng

ber

sih

dan

ber

wib

awa

sert

a b

ebas

dar

i KK

N

16

. T

erca

pai

ny

a k

ual

itas

pel

ayan

an t

erti

b a

dm

inis

tras

i d

an k

euan

gan

1

7.

Ter

cap

ain

ya

ku

alit

as p

enge

mb

anga

n s

um

ber

day

a m

anu

sia

di S

ekre

tari

at D

PR

D K

ota

Pal

angk

a R

aya

1

8.

Ter

cap

ain

ya

sara

na

dan

pra

sara

na

dan

du

ku

nga

n

adm

inis

tras

i dan

ten

aga

ker

ja p

rofe

sio

nal

1

9.

Ter

sed

ian

ya A

par

atu

r P

enge

lola

Per

pu

stak

aan

, K

ears

ipan

& D

ok

um

enta

si y

g h

and

al m

elal

ui p

rose

s p

emb

elaj

aran

tek

nis

& e

du

kat

if y

ang

ber

bas

is

kin

erja

gu

na

pel

ayan

an p

ada

mas

yar

akat

yan

g b

erta

ngg

un

g ja

wab

2

0.

Per

pu

sata

kaa

n y

ang

mam

pu

mem

ber

ikan

p

elay

anan

pri

ma

dal

am r

angk

a m

ence

rdas

kan

b

angs

a (p

engu

nju

ng)

2

1.

Pel

ayan

anan

Per

pu

stak

aan

kep

ada

mas

yar

akat

di

dae

rah

ter

pen

cil,

teri

soli

r at

au t

erb

elak

ang

2

2.

Ter

tata

nya

ars

ip &

do

ku

men

tasi

SK

PD

jaja

ran

P

emk

o P

.Ra

ya y

g A

ku

nta

bel

ses

uai

dn

gn

tat

a k

ears

ipan

, keb

utu

han

,ber

day

a gu

na

& b

erh

asil

gu

na

seb

agai

med

ia f

akta

-fak

ta y

ang

lega

l dan

ote

nti

k

23

. P

emb

uat

an D

ata

Bas

e P

eriz

inan

Mel

alu

i Si

stem

A

pli

kas

i T

ekn

olo

gi I

nfo

rmas

i 2

4.

Mel

anju

tkan

Pro

gram

Pen

ggu

naa

n T

ekn

olo

gi

Info

rmas

i Un

tuk

Sel

uru

h M

ekan

is M

ula

i D

ari

Pen

daf

tara

n I

zin

, Pen

erb

itan

Izi

n, P

enet

apan

P

erh

itu

nga

n P

ajak

/Ret

rib

usi

Pem

bu

ku

an d

an

Pel

apo

ran

(A

ku

nti

ng)

Un

tuk

Sel

uru

h P

ener

imaa

n

25

. P

enin

gkat

an K

emam

pu

an S

um

ber

Day

a M

anu

sia

Men

ggu

nak

an T

ekn

olo

gi I

nfo

rmas

i.

Pen

gelo

mp

ok

an

In

dik

ato

r -

In

dik

ato

r b

erd

asa

rk

an

Prio

rit

as

Pem

ba

ngu

na

n

3030

TA

BE

L I

. IN

DIK

AT

OR

KIN

ER

JA

KU

NC

I (I

KK

) D

ALA

M R

AN

GK

A E

KP

D R

PJM

D T

AH

UN

20

08

-20

13

KO

TA

PA

LA

NG

KA

RA

YA

A

SP

EK

TIN

GK

AT

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

UR

US

AN

WA

JIB

DA

N U

RU

SA

N P

ILIH

AN

3131

3232

3333

3434

3535

3636

3737

3838

Kesimpulan Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2009 – 2011, diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 1. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan

Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan SUDAH BAIK, karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia ini sebagian besar telah mencapai target, walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.

2. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Ekonomi dapat dikategorikan SUDAH BAIK, karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Ekonomi ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.

3. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah dapat dikategorikan SUDAH BAIK, persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.

4. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sosial Budaya dapat dikategorikan SUDAH BAIK karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sosial Budaya ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.

5. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Pemerintahan dapat dikategorikan SUDAH BAIK karena karena besaran presentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Pemerintahan ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.

Saran-Saran

Dari hasil Evaluasi RPJM Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya selama tahun 2009-2011 Tim Evaluasi, memberikan beberapa saran antara lain, yaitu:

1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kota merupakan realisasi dari Visi dan Misi Walikota terpilih yang merupakan janji yang harus dilaksanakan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memilihnya, maka hendaknya Program Kerja yang dilakukan selama masa jabatan yang bersangkutan dapat mengacu kepada RPJM yang telah disusun agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terencana, dan terukur sehingga pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara mudah dan transparan karena pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ini tidak hanya kepada masyarakat saja akan tetapi juga sebagai tanggung jawab amanah yang telah diberikan dan nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Keberadaan RPJM Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu wujud dari rencana pelaksanaan pembangunan, memang tidak sesuatu yang pasti sempurna sebagai wujud dari visi, misi kepala daerah sudah tentu ada kekurangan-kekurangannya untuk itu hendaknya pada pelaksanaan pembangunan telah berjalan 1 tahun, maka RPJM yang ada perlu di review agar dapat disesuaikan dengan kondisi riil yang ada, agar ini dapat dipakai sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi struktur pemerintahan yang berikutnya dari berbagai periode pemerintahan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, lestari, tidak tumpang tindih tetapi menggambarkan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan dalam rangka mensejahterakan rakyat.

* * *

3939

Pada tahun 2011 Bappeda Kota Palangka Raya telah melaksanakan Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 3 (tiga) bidang pelayanan publik, yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan Dasar, dan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Di samping SPM pada bidang tersebut di atas, masih terdapat 10 SPM yang telah dikeluarkan oleh masing-masing kementerian, yaitu : 1. Bidang Lingkungan Hidup 2. Bidang Ketenagakerjaan 3. Bidang Sosial 4. Bidang Kesenian 5. Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera 7. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan

8. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9. Bidang Perumahan Rakyat 10. Bidang Ketahanan Pangan

Dalam Tahun Anggaran 2012 Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan kajian terhadap bidang-bidang tersebut di atas dengan melibatkan bantuan Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yaitu Drs. Yoga Manurung, M.Si dan Drs. Bambang Mantikei, M.Si.

Penelitian dilaksanakan dengan metode in-depth-study dengan maksud menggali infor-masi secara mendalam mengenai permasalahan dan kendala-kendala dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kasus per kasus dari setiap jenis standar pelayanan yang dijadikan tolok

4040

ukur. Untuk itu, dilakukan tinjauan tentang sejauh mana SKPD telah berhasil memenuhi standar pelayanan minimal. Analisa yang dilaksanakan dalam proses selanjutnya melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek utama seperti: kemampuan keuangan daerah, luas dan pembagian wilayah administrasi, faktor-faktor kependudukan, potensi daerah, dan aspek-aspek lain yang berpengaruh, termasuk aspek eksternal.

Berdasarkan hasil analisis pada masing-masing bidang dapat disimpulkan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut :

Bidang Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya telah mengimplementasikan SPM Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 dan Nomor 20 Tahun 2008.

Capaian kinerja pelayanan pencegahan pencemaran air dengan indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pence-maran air. Tahun 2010 adalah 40%, tahun 2011 adalah 60%, 2012 terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan yang diawasi karena berpotensi mencemari air, dan baru 9 (sembilan) di antaranya yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, sebesar 53%,.

Capaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara untuk tahun 2010 dan 2011 mencapai 40% dan 60%. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 6 usaha dan/

atau kegiatan sumber tidak bergerak yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, dan baru 2 (dua) di antaranya yang telah menaati persyaratan administratif dan teknis.

Capaian kinerja pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya untuk tahun 2010 dan 2011 diperkirakan sudah mencapai 40% dan 60%. Tahun 2011 terdapat 2.297 Ha luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di Kota Palangka Raya.

Capaian kinerja pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. tahun 2010 mencapai 40%, dan tahun 2011 mencapai 70%, tahun 2012 mencapai 80%. Dalam kaitan ini juga diperoleh data primer yang menyebutkan bahwa untuk Tahun 2011 terdapat 11 (sebelas) kasus banyaknya pengaduan masyarakat mengenai akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, dimana baru 5 (lima) di antaranya yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan capaian 45,45%.

Bidang Ketenagakerjaan

Capaian SPM pelayanan pelatihan tenaga kerja yang terdiri dari pelayanan pelatihan kerja berbasis kompetensi, tidak ada pelatihan berbasis kompetensi.

Capaian indikator pelayanan pelatihan kerja berbasis masyarakat, tahun 2009 mencapai 67% (394 orang tenaga kerja yang berminat atau mendaftar pelatihan). Tahun 2010 capaian 91% (412 orang tenaga kerja yang berminat) tahun 2011 capaian 77% tenaga kerja yang berminat atau mendaftar pelatihan.

4141

Capaian pelayanan pelatihan kewira-usahaan dengan tenaga terlatih dengan capaian 100% untuk tiga tahun 2009-2011, dengan jumlah tenaga kerja yang berminat atau mendaftar sangat sedikit yaitu 10 (sepuluh) orang kemudian bertambah menjadi 12 (dua belas) orang.

Capaian SPM pelayanan penempatan tenaga kerja adalah sangat rendah, yaitu tahun 2009 sebanyak 22% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar 7.135 Orang. Tahun 2010 capaian 29% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6.742 Orang. Tahun 2011 capaiannya 20% dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 1.142 Orang.

Capaian SPM pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahun 2009 yaitu 100% dari jumlah 2 kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan di luar pengadilan tetapi melalui perjanjian bersama. Tahun 2010 capaian 100% dengan 4 kasus dan 2011 capaian 100% dengan 5 kasus.

Capaian SPM pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh tahun 2009 mencapai 97%, dari sebanyak 4.876 orang pekerja/buruh di perusahaan. Tahun 2010 capaian 98% dari 5.012 orang, tahun 2011 capaian 100% dari 5.418 Orang.

Capaian SPM bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Tahun 2009 capaian indikator pelayanan pemeriksanaan perusahaan sebesar 24,78% dari 339 perusahaan. Tahun 2010 capaian 24,35% dari 345 perusahaan. Tahun 2011 capaian 23,86% dari 352 perusahaan.

Capaian indikator pelayanan pengujian peralatan perusahaan tahun 2010 adalah 100% dari 2 perusahaan perusahaan yang terdaftar peralatannya. Tahun 2011 mencapai 100% dari 3 perusahaan. Jika diasumsikan bahwa semua perusahaan yang diawasi tersebut di atas memiliki peralatan yang harus diuji, maka capaian pengujian ini hanya merupakan bagian yang sangat kecil yaitu kurang dari 1% (tepatnya 0,58% dan 0,85%) dari seluruh perusahaan yang diawasi untuk tahun 2010-2011, atau sekitar 2,3% dan 3,57% dari jumlah perusahaan yang diperiksa pada tahun 2010 dan 2011.

Bidang Sosial

Sub bidang pelaksanaan program atau kegiatan sosial tahun 2009 dengan capaian indikator pemberian bantuan sosial bagi PMKS 87,69% meliputi 650 orang penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya mendapat bantuan sosial untuk kebutuhan dasar panti sosial. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial. Tahun 2010 capaian 91,64% dari 550 orang PMKS. Tahun 2011 dengan capaian 35,57% dari 655 orang PMKS. Capaian indikator pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial yaitu Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Capaian Tahun 2009 yaitu 100% bantuan sosial untuk 400 orang PMKS (40 Kelompok PMKS). Tahun 2010 capaian adalah 0% terealisasinya bantuan sosial untuk 50 Kelompok (ekwivalen 500 Orang) PMKS. Tahun 2011 adalah 0% untuk 20 Kelompok (ekivalen 200 Orang) PMKS. Juga tidak diperoleh data atau keterangan penyebab mengapa belum terealisasi program bantuan sosial bagi PMKS pada Tahun 2010 dan 2011.

Sub bidang penyediaan sarana-prasarana dengan indikator melalui pelayanan panti sosial tahun 2009 capaian Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 0% atau belum ada, padahal tersedia 16 panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Tahun 2010, capaian 27,28% dari 18 panti sosial. Tahun 2011 capaian 29,41% dari 17 panti sosial.

Pelayanan penyediaan sarana-prasarana sosial di luar panti sosial yaitu biasanya disebut sebagai wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Tahun 2009-2011 belum ada atau 0% dari sebanyak 4 (empat) WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Sub bidang Penanggulangan korban bencana tahap tanggap darurat. Tahun 2009 – 2011 capaian pelayanan bantuan sosial selama

4242

masa tanggap darurat bagi korban bencana mencapai 100%.

Tahun 2009 - 2011 evakuasi korban bencana dengan menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat lengkap, tidak ditemukan adanya korban bencana yang harus dievakuasi dengan menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat lengkap.

Sub bidang pelaksanaan dan pengem-bangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu. Capaian tahun 2009 adalah 0% dari 25 orang penyandang cacat fisik dan mental yang seharusnya menerima jaminan sosial. Tahun 2010 capaian 0% dari 19 orang Tahun 2011 adalah 37% dari 19 Orang penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial,

Capaian indikator SPM pelayanan bagi penyandang lanjut usia tidak potensial Tahun 2009 sebesar 21,72% dari 290 orang penyandang lanjut usia tidak potensial terlantar yang seharusnya menerima jaminan sosial. Tahun 2010 capaian 21% dari 300 orang dan tahun 2011 capaian 19,87% dari 317 Orang.

Bidang Kesenian

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengelola bidang ini belum mengimplemen-tasikan SPM dan belum memiliki standar dalam pelayanan di bidang kesenian.

Sub bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian. Indikator cakupan kajian seni meliputi 15 jenis kegiatan (seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian, kegiatan eksperimentasi, rekon-struksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, kegiatan dokumentasi, dan pengemasan bahan kajian)

Capaian indikator SPM baru terlaksana 2 kali kegiatan yaitu 1 (satu) kegiatan eksperi-mentasi dan 1 (satu) kegiatan dokumentasi yang dilaksanakan pada Tahun 2009. Sedangkan untuk Tahun 2010-2011 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di antara 15 kegiatan dimaksud.

Indikator cakupan fasilitas seni yaitu banyaknya jenis fasilitasi yang dilaksanakan penyuluhan substansial/teknikal, pemberian bantuan, pemberian bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan pendokumentasian, dan kritik seni. Jenis fasilitasi yang sudah pernah dilaksanakan 6

kali kegiatan pada tahun 2009, sedangkan untuk tahun 2010 dan 2011 tidak ada dilaksanakan fasilitasi seni.

Indikator cakupan gelar seni, yaitu banyaknya wujud Gelar Seni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Cakupan gelar seni ternyata dilaksanakan tahun 2009 pergelaran dan lomba masing-masing 1 (satu) kali, dan festival dilaksanakan 2 (dua) kali. Tahun 2010 pergelaran 1 kali, festival 2 kali, dan lomba 3 kali. Tahun 2011 pergelaran 1 kali, pameran 1 kali, festival 2 kali, dan lomba 3 kali.

Indikator cakupan missi kesenian, yaitu banyaknya penyelenggaraan misi kesenian antar daerah oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian ke luar daerah. Tahun 2009-2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya belum menyelenggarakan misi kesenian antar daerah, baik dalam rangka pertukaran budaya, maupun dalam rangka diplomasi dan promosi kesenian ke luar daerah.

Sub bidang sarana dan prasarana. Capaian indikator cakupan sumberdaya manusia kesenian yang tersedia untuk berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni yang terdiri atas kualifikasi SDM Kesenian yang relevan, meliputi sarjana seni, pakar seni, pamong budaya, seniman/budayawan, kritikus, insan media massa, pengusaha, dan penyandang dana. Tahun 2009-2010, Sarjana Seni sebanyak 2 orang dan tahun 2011 sebanyak 3 orang

Indikator cakupan tempat, yaitu banyaknya penyediaan tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain di Kota Palangka Raya, yang memungkinkan digunakan untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran karya seni maupun untuk tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Terdapat 1 gedung sebagai fasilitas tempat yang memungkinkan digunakan untuk menggelar seni pertunjukan maupun untuk pameran karya seni dan untuk tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Indikator cakupan organisasi, yaitu banyaknya organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menangani perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian dalam bentuk Lembaga/Dewan Kesenian atau sejenisnya. Di Kota Palangka Raya belum ada organisasi yang

4343

dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menangani perlindungan, pengem-bangan, dan pemanfaatan kesenian.

Bidang Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui media massa : Majalah, Radio, dan Televisi tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 3 kali per bulan. Website (media online) di-updating, tahun 2010 dan 2011 dilaksanakan 1 kali per bulan. Media tradisional : pertunjukan rakyat pada tahun 2009 dan 2010 tidak pernah dilaksanakan, tahun 2011 dilaksanakan 1 kali. Media interpersonal : Sarasehan, Ceramah/ Diskusi, dan Lokakarya pada tahun 2009 dilaksanakan 1 kali dan tahun 2010 dan 2011 belum pernah dilaksanakan.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (PP-KIM) di Tingkat Kecamatan tahun 2009, 2010 dan 2011 belum pernah dilaksanakan.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelayanan KIE-KBKS (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi/data mikro.

Sub Bidang Pelayanan KIE-KBKS meliputi cakupan pasangan usia subur (PUS) isteri usia < 20 tahun dengan capaian 2,6% untuk tahun 2009, tahun 2010-2011 capaian 2,70% dan 2,93%. PUS yang isterinya < 20 tahun tersebut ternyata menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi yaitu dengan rata-rata 9,57% per tahun; sementara untuk periode tiga tahun tersebut jumlah PUS yang usia isterinya 15 sampai 45 tahun hanya meningkat 5,78% atau rata-rata 2,89% per tahun.

Cakupan sasaran PUS peserta keluarga berencana (KB) aktif untuk tahun 2009 sebesar 76,46%, tahun 2010 dan 2011 menjadi 77,80% dan 79,54%; atau meningkat rata-rata 1,54% per tahun selama tiga tahun kajian.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need) capaian cenderung menurun dengan rata-rata 2,42% per tahun selama tahun 2009-2011. Capaian tahun 2009 sebesar 31,4%, tahun 2010 sebesar 27,53% tahun 2011 sebesar 26,56%

Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan kontrasepsi atau tidak ber-KB mengalami penurunan 11,53% selama periode 2009-2010

atau dengan rata-rata 5,61% per tahun. Jumlah PUS peserta KB aktif yang usia

istrinya adalah 15 sampai 45 tahun mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 4,96% selama periode 2009-2010 atau dengan rata-rata 2,48% per tahun.

Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, capaian cenderung sedikit meningkat rata-rata 0,05% per tahun selama tahun 2009-2011. Capaian tahun 2009 sebesar 4,73%, tahun 2010 menjadi 4,76% dan tahun 2011 menjadi 4,83%.

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber-KB dengan capaian 100% untuk tahun 2009-2011. Jumlah anggota UPPKS ber-KB yang sama dengan jumlah seluruh anggota UPPKS ber-KB mengalami sedikit peningkatan yaitu rata-rata 0,4% per tahun selama Tahun 2009-2011.

Ratio Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dengan capaian sebesar 90%, yang berarti bahwa jumlah penyuluh KB dan/atau petugas lapangan KB masih lebih sedikit atau kurang dari jumlah kelurahan/desa yang dilayani di dalam wilayah Kota Palangka Raya untuk Tahun 2009-2011.

Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPPKBDes/Kel) dengan capaian sebesar 100% atau satu berbanding satu, atau setiap 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) Petugas PPKBDes/Kelurahan untuk sejumlah 30 (tiga puluh) Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2011.

Sub bidang penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Capaian 100% permintaan kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat dapat dipenuhi untuk Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I).

Sub bidang penyediaan informasi data mikro dengan cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa dan Kelurahan di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2011.

Capaian sebesar 100%, dari 30 Desa dan Kelurahan selama 3 tahun terakhir telah memiliki Rekap Data Mikro Keluarga setiap Desa dan Kelurahan.

4444

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Unit kerja yang mengelola bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan Tidak Menerapkan SPM sehingga SKPD yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner yang mencakup 8 indikator dan indikator penunjang.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab mengimplementasikan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tatakota, Bangunan dan Pertamanan. Data awal yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan tidak sepenuhnya sesuai dengan instrumen kajian mengenai pengukuran capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

SPM Pelayanan Sumberdaya air. Indikator SPM ketersediaan air baku

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperoleh indeks yang sangat baik karena jumlah yang tersedia sangat jauh melebihi jumlah yang dibutuhkan berdasarkan target MDGs di Kota Palangka Raya, ialah sampai 425,35 kali lipat di tahun 2009, kemudian untuk dua tahun terakhir sedikit menurun menjadi 390 dan 370 kali lipat.

Indikator SPM Akses Air Minum yang Aman yang mencakup sistem penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, tidak dapat diukur karena sementara ini tidak ada data.

Indikator SPM ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sisitem irigasi yang sudah ada tidak dapat diukur karena sementara ini tidak ada data.

Capaian kinerja indikator SPM untuk pelayanan jaringan jalan, pelayanan ruas jalan, pelayanan akses air minum yang aman, pelayanan tersedianya sistem air limbah pemukiman yang aman untuk setempat/lokal maupun meliputi kawasan tertentu, tidak dapat diukur sementara ini karena tidak ada data yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kuesioner/instrumen kajian.

Luasan daerah tergenang (terendam <30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun) dan Luasan daerah rawan/berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun)

pada akhir tahun pencapaian SPM di dalam wilayah Kota Palangka Raya, tidak dapat dianalisis karena tidak diperoleh data yang lengkap dari SKPD yang bersangkutan sesuai dengan instrumen kajian ini.

Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Nilai SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Nilai SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen).

Untuk implementasi lebih lanjut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Sayangnya bahwa capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tidak dapat dianalisis karena tidak diperoleh data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya. Kuesioner yang disampaikan dikembalikan dalam keadaan kosong.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, direkomendasikan : 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan dan transparansi pelayanan. Kiranya Walikota Palangka Raya dapat menerbitkan peraturan Walikota tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh semua jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang layanan sudah memiliki peraturan pelaksanaannya.

2. Agar dialokasikan dukungan anggaran dan fasilitas untuk menerapkan SPM pada jajaran SKPD terkait.

3. Agar SKPD mendekatkan atau mengadopsi indikator-indikator SPM dalam rencana capaian kegiatan-kegiatan operasional tahun 2013 yang belum sempat dialokasikan anggarannya.

4545

Pemerintahan Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2011 memiliki sumberdaya manusia aparatur (pegawai) berjumlah 7.051 orang pegawai, terdiri dari 6.685 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 366 pegawai honorer/PTT (148 pegawai kategori I : APBD/APBN dan 118 pegawai kategori II : Non APBD/APBN). Dari 6.685 PNS tersebut 2.659 PNS adalah PNS yang berada pada 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan 4.026 PNS adalah guru (TK, SD, SMP dan SMA). Untuk memaksimalkan kerja sumberdaya manusia aparatur (PNS) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan sesuai harapan masyarakat (Good Goverment) sebagai tujuan dari organisasi pemerintahan, maka Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan tersebut senantiasa melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan program masing-masing SKPD di lingkungannya. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi di

lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi SKPD dalam setiap pelaksanaan pelayanan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan prima.

2. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

dapat menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD serta mencegah konflik akibat terjadinya miskoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masing-masing SKPD.

3. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menjawab setiap kebutuhan serta dapat memenuhi harapan pelanggan dalam hal ini masyarakat Kota Palangka Raya.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan secara teoritis adalah sebagai berikut: 1. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai fungsi koordinasi dalam organisasi pemerintahan.

2. Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kegunaan praktis adalah sebagai berikut: 1. Bagi kepentingan SKPD di lingkungan

pemerintahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi untuk tercapainya efektivitas

4646

kerja pegawai serta mengurangi negatifisme pandangan masyarakat mengenai patologi birokrasi yang terdapat pada birokrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi pada umumnya serta Kota Palangka Raya pada khususnya.

2. Bagi kepentingan Pemerintah kota Palangka Raya, diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.

Metodologi Penelitian Ruang lingkup pengkajian fungsi

koordinasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi : (1) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi yang dapat menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi SKPD dalam setiap pelaksanaan pelayanan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan prima, (2) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD serta mencegah konflik akibat terjadinya miskoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kantor dalam dan antar masing-masing SKPD, (3) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat menjawab setiap kebutuhan serta dapat memenuhi harapan pelanggan dalam hal ini masyarakat Kota Palangka Raya. Untuk itu ruang lingkup dalam kegiatan pengkajian ini meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penulisan laporan.

Penelitian dalam rangka pengkajian fungsi koordinasi dilakukan pada SKPD dan PNS di masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama Kantor Inspektorat Kota Palangka Raya dengan Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya

Pengertian metode menurut Ndraha (2003 : 595) adalah bahwa metode sebagai suatu jalan atau pengaturan, pemeriksaan sesuatu ataupun susunan yang teratur. Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto terutama mengenai penggunaan metode penelitian yang lebih terfokus pada penggunaan metode penelitian deskriftif yang bersifat eksplorasi. Sehingga sepadan dengan metode perhitungan tabulasi sederhana untuk

mendapatkan presentasi tingkat koordinasi di lokasi penelitian.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan SKPD dan pegawai negeri sipil (di luar PNS guru baik guru TK, SMP/sederajat, SMA/sederajat di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Propvinsi Kalimantan Tengah. Ada 34 SKPD di lingkugan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan jumlah pegawai negeri berdasarkan golongan kepangkatan sesuai SKPD adalah 2.659 orang.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Menurut Pabundu (2006 : 57) mengemukakan bahwa data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Teknik Observasi, Wawancara (Interview), dan Kuisioner (Angket).

Hasil Pembahasan

Untuk mengetahui masalah koordinasi yang terdapat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut indikator-indikator dari variabel tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana koordinasi dalam dan antar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya pada setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kantor Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

No Kategori Jawaban

Fre-kuensi

(F) %

1. Ada, dan selalu dilakukan 80 80

2. Ada, tetapi tidak selalu dilakukan

20 20

3 Tidak Pernah 0 0

J u m l a h 100 100

4747

Koordinasi Yang Dilaksanakan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja PNS Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Kesepakatan/Komitmen Yang Disepakati Dalam dan Antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Miskoordinasi Dalam dan Antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Program Pelayanan Publik Pada SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Pemberian Layanan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kota Palangka Raya

Koordinasi merupakan bagian yang

penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi baik itu antara pimpinan dan bawahan dalam satu SKPD maupun antara pimpinan dengan pimpinan satu SKPD dengan SKPD lainnya. Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini membawahi 34 SKPD yakni 15 Dinas, 9 Badan/Kantor, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 2 LTD, 21 UPTD, serta 6 Kecamatan dan 30 Kelurahan koordinasi se kota Palangka Raya. Dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Palangka Raya merasa penting adanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk menghasilkan kesepahaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kantor, maka dapat digambarkan bahwa koordinasi yang berada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah cukup berjalan dengan baik.

Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan layanan kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan dari tugas dan tanggung jawab bukan hanya setiap aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, tetapi juga tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan publik yang prima aparatur pemerintah perlu untuk mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta bagaimana menjawab kebutuhan tersebut. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan serta oleh karena Xh2 > Xt2 , maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya jika koordinasi ada, efektifitas kerja meningkat adalah benar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

No Kategori Jawaban

Fre-kuensi

(F) %

1 Ya, banyak meningkat-kan efektifitas kerja 60 60

2 Ya, sedikit meningkatkan efektifitas kerja

40 40

3 Tidak Meningkatkan efektifitas kerja

0 0

J u m l a h 100 100

No Kategori Jawaban

Fre-kuensi

(F) %

1 Sudah Sering Diadakan 50 50

2 Jarang Diadakan 30 30

3 Tidak Pernah Diadakan 20 20

J u m l a h 100 100

No Kategori Jawaban Frekuensi (F)

%

1 Sangat Banyak 7 7

2 Cukup Banyak 20 20

3 Tidak Banyak 73 73

J u m l a h 100 100

No. Kategori Jawaban

Fre-kuensi

(F) %

1 Ada Dan Sudah Lama Diprogramkan 100 100

2 Belum Ada Dan Baru Diprogramkan

0 0

3 Tidak Ada 0 0

J u m l a h 100 100

No Kategori Jawaban

Fre-kuensi

(F) %

1 Sesuai dan direspon positif 83 83

2 Sesuai dan biasa saja 17 17

3 Tidak Ada Yang sesuai/direspon

0 0

J u m l a h 100 100

4848

1. Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan pelayanan publik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, penyelenggaraan koordinasi cukup berjalan dengan baik. Sehingga harapan melancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menyamakan persepsi dalam dan antar SKPD yang terkait cukup tercapai. Menekan terjadinya kesalahpahaman dalam menyelenggarakan kegiatan kantor dengan kata lain menekan miss koordinasi cukup dapat terlaksana, akibatnya ada koordinasi yang baik antar pimpinan dan staf. Hal ini menyebabkan meningkatnya efektifitas kerja dan selanjutnya masih dimungkinkan terus meningkat.

2. Dalam berkoordinasi terdapat apa yang disebut kesepakatan dan komitmen kerja agar menekan terjadinya miskoordinasi. Pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya cukup sering terdapat adanya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam setiap penyelenggaraan tugas kantor sehingga sudah jarang terjadi miss koordinasi dalam dan antar SKPD yang terkait. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan cukup sering adanya sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi yang harus diselenggarakan dalam dan antar SKPD akibat dari cukup sering adanya koordinasi dan motivasi dari pimpinan terhadap bawahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

3. Dalam memelihara dan menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, serta agar keberhasilan SKPD yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan SKPD yang lainnya di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya, masing-masing SKPD, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta

saling mendukung dan tidak mengintervensi kinerja dari SKPD yang lain.

4. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang maksimal, SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya melakukan kegiatan yang telah diprogramkan sesuai kebutuhan dan memenuhi keinginan / harapan masyarakat.

Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja

pegawai perlu ditetapkan sangsi yang mengikat serta lebih banyak melakukan koordinasi sebelum melaksanakan setiap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor, sehingga terdapat adanya kesepahaman antara atasan dan bawahan atau antar pimpinan SKPD agar dampak terjadinya praktek-praktek patologi birokrasi dapat dikurangi.

2. Untuk dapat menekan seringnya terjadi miss koordinasi dalam dan antar SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Palangka Raya, maka hendaknya pemerintah Kota Palangka Raya lebih sering mengadakan sosialisasi (baik formal maupun non formal) mengenai tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga seluruh pegawai negeri sipil lebih dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai.

3. Untuk lebih meningkatkan, memelihara dan menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD, dan agar keberhasilan SKPD yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, serta agar terdapat kesepahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masingmasing dalam dan antar SKPD yang berkoordinasi, maka hendaknya selalu menjaga hubungan yang baik, baik secara individu maupun kelompok.

4. Untuk mengurangi atau menghilangkan ego sektor antar bagian dalam SKPD dan atau antar SKPD, serta untuk lebih memudahkan dan mempercepat tercapainya tujuan dalam kegiatan tertentu pada suatu organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintahan Kota Palangka Raya, perlu dibentuk Tim Koordinasi.

* * *

4949

Kegiatan evaluasi terhadap dinamika kualitas air di Kota Palangka Raya untuk pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya (CBF) dan budidaya perikanan di perairan dan lahan yang didominasi oleh air gambut di Kota Palangka Raya didukung oleh kegiatan kerjasama Universitas Palangka Raya dengan beberapa Universitas dan Institusi dari Jepang. Salah satu kerjasama riset yang dilakukan dengan para peneliti dari Jepang (Prof. Harakuni Tachibana dan Prof. Akio Komai) yang didanai oleh Risona Foundation (Japan) terkait Konservasi Hutan Kota Palangka Raya dengan judul kegiatan Conservation of the Palangka Raya City Forest, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia dimulai sejak tahun 2011.

Latar belakang pengusulan kegiatan tersebut adalah belajar dari masa lalu tentang pengelolaan hutan gambut yang tidak tepat, tetapi sebaliknya berakibat pada bencana dan pemiskinan masyarakat di Kalimantan Tengah, dengan adanya Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar di masa lalu. Bahwa pemerintah

Indonesia pada tahun 1995 telah menginisiasi Proyek Pengembangan Lahan di Kalimantan Tengah yang lebih dikenal dengan Proyek Pertanian Lahan Gambut Satu Juta Hektar atau PLG. Proyek ini merubah lahan gambut dengan luasan sekitar satu juta hektar menjadi lahan pertanian, dengan membangun secara besar-besaran, ratusan kilometer kanal. Tetapi dengan pembangunan kanal tersebut menyebabkan degradasi dan penebangan hutan gambut secara besar-besaran yang menyebabkan pengeringan lahan gambut dan kebakaran hutan yang parah pada saat musim kemarau.

Lahan gambut yang digunakan ternyata tidak sesuai/cocok untuk sawah dan sekitar 15.594 petani transmigran dipindahkan di lokasi tidak ada yang bertahan dengan kondisi tersebut. Masyarakat lokal mengalami kemiskinan akibat kerusakan lahan alam gambut tersebut dan perubahan tata air (hidrologi). Seiring waktu dampak negatif dari kegiatan tersebut jelas terlihat, setelah pemerintah Indonesia mengirim tim ahli untuk meninjau kembali proyek tersebut antara tahun 1998 sampai 2002. Setelah kegagalan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar (Mega Rice Project, MRP) tersebut di Kalimantan Tengah, bencana kebakaran hutan gambut dan kabut asap hampir terjadi setiap tahun terutama pada saat musim kemarau karena terjadi perubahan iklim seperti EL-NINO (ENSO).

Sejak 1997 ketika sebagian besar eks proyek lahan gambut (PLG) satu juta hektar mengalami kebakaran yang sangat parah, penelitian mengenai lahan gambut dan lahan basah dimulai dengan proyek penelitian yang

Kerjasama Penelitian Universitas Palangka Raya – Jepang mendukung pengembangan perikanan Kota Palangka Raya

(Sumber: Laporan Akhir Kerjasama Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan Iptek Bidang Perikanan dengan Universitas Palangka Raya. Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Palangka Raya, 2012)

5050

didanai oleh Japan Society for Promotion of Science (JSPS), Japan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nama JSPS-LIPI Core University Program selama kurang lebih 10 tahun berakhir tahun 2006. Bersamaan dengan program rehabilitasi eks PLG oleh Pemerintah Indonesia melalui Inpres No. 2/2007 Tahun 2007, Proyek Wild Fire and Carbon Management in Peat-Forest in Indonesia yang disponsori oleh Japan International Corporation Agency (JICA) dan Japan Science and Technology (JST), Japan atau JICA-JST Project diinisiasi sejah tahun 2008 sampai 2013. Cukup banyak proyek dan peneli-tian yang dilakukan oleh banyak stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka mengurangi dan mengatasi emisi gas rumah kaca (GHGs) dan karbon yang lepas ke atmosfer bumi dari akibat kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Menurut Page et al. (2002) Indonesia adalah negara ketiga penyumbang gas rumah kaca (GHGs) dan karbon ke atmosfer (2-3 Gt

ekivalen CO2 pertahun), dan 80% dari emisi tersebut adalah akibat pembalakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Kebakaran gambut bagian bawah permukaan melepaskan karbon sebesar hampir 2,6 Gt di tahun 1997, ekivalen dengan 40% emisi global dari pembakaran bahan bakar fosil dan besaran emisi ini terjadi setelah 40 tahun sebelumnya. Hampir 20 % emisi gas rumah kaca di dunia berasal dari penebangan/perambahan hutan untuk kayu dan ekspansi kebun (di antara terbesar kelapa sawit), khususnya di negara-negara tropis.

Lebih lanjut harapan muncul dari kerjasama dan kesepahaman Internasional terhadap sistem pengurangan terhadap degradasi dan deforestasi hutan dan meningkatkan kembali stok karbon yang sering disebut Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD). Untuk hal tersebut satuan tugas REDDES dan REDD+ dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden Indonesia No. 19/2010 tanggal 20 September 2010.

Gambar 1. Wilayah Hutan Kota Palangka Raya yang awalnya berprospek dijadikan model penelitian termasuk wilayah ekologi Danau Rangas dan Danau Hanjalutung di DAS Rungan, wilayah administratif Kelurahan Petuk Ketimpun (Sumber: Foto Google. Earth, 2010)

5151

Kenyataanya bahwa lanskap dari lahan gambut itu sendiri di Kalimantan Tengah sebagian besar berada di wilayah yang basah berupa rawa yang sering disebut rawa gambut dan di daerah limpasan banjir dari sungai-sungai besar yang ada. Sehinga air menjadi sangat penting bagi konservasi lahan gambut dan ekosistem akuatik merupakan faktor penting dalam sistem pengelolaan lahan gambut.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas diusulkan penelitian untuk sebuah model pengelolaan hutan dan ekosistem akuatik pada daerah terbatas Hutan Kota Palangka Raya di Daerah Aliran Sungai Rungan, Sub DAS Kahayan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuat lingkungan hidup yang nyaman di ekosistem hutan gambut tropis. Secara khusus tujuan studi model ini adalah (1) mempelajari karakteristik fisik-kimia tanah gambut dan air gambut serta, (2) menginventarisasi organisme akuatik dan vegetasi/hutan riparian (hutan rawang) di Wilayah Hutan Kota Palangka Raya.

Ketiga kegiatan penelitian tersebut sangat berhubungan dengan konservasi hutan secara umum. Namun demikian pada kenyataannya keberhasilan pengelolaan hutan yang lestari adalah dengan upaya menciptakan peluang usaha (income) lain selain sumbedaya kayu dan non kayu bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan dari sumberdaya alam terbaharui lainnnya seperti perikanan (ikan). Dengan kata lain untuk menyelamatkan hutan adalah dengan membuat dan mengubah usaha masyarakat dari memanfaatkan hasil hutan ke sektor perikanan.

Lokasi kegiatan pada Gambar 1 meliputi areal Hutan Kota Palangka Raya yang

merupakan hutan rawa gambut dan daerah limpasan banjir dari Sungai Rungan dan Sungai Kahayan. Wilayah penelitian termasuk Danau Rangas dan Danau Hanjalutung terkait rencana Model Silvofishery untuk pengembangan perikanan tangkap perairan daratan.

Dalam perjalanannya kegiatan penelitian yang didanai oleh Risona Foundation (Japan) tersebut sedikit terjadi perubahan fokus kegiatan dari tersebut di atas. Kajian konservasi meliputi (1) hutan gambut dan riparian forest dan beberapa aspek hidrologi, (2) aspek perikanan dan ekosistem danau serta (3) pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan limbah dan sampah.

Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan Perairan

Implementasi dari kegiatan kerjasama penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, khususnya staf pengajar dan peneliti dari Jurusan Perikanan dengan peneliti dari Jepang secara langsung dapat mendukung kegiatan pengembangan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui leading sektor yaitu Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sejak tahun 2011.

Pengembangan Perikanan yang dimaksud tentunya kegiatan proyek Instalasi dan Laboratorium Lapangan untuk Pembenihan dan Aklimatisasi-adaptasi Ikan Lokal di Danau Hanjalutung, Desa Petuk Ketimpun. Tujuan utama pengembangan laboratorium tersebut adalah pemberdayaan masyarakat dan institusi perguruan tinggi untuk meningkatkan produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya

Foto Laboratorium Lapangan untuk Pembenihan dan Aklimatisasi-adaptasi Ikan Lokal di Danau Hanjalutung, Desa Petuk Ketimpun;

5252

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan yang diyakini sangat sustainable dan ramah lingkungan.

Fokus kegiatan pemantauan lingkungan itu sendiri salah satunya di tahun 2012 adalah pemantaau kondisi lingkungan perairan di Danau Hanjalutung dan Sungai Rungan. Aspek penelitian meliputi :

a) Pengumpulan data dan observasi berupa sampling rutin setiap bulan kualitas air dan biota perairan meliputi plankton, organisme benthos dan inventarisasi ikan.

b) Inventarisasi tumbuhan air dilakukan bersamaan dengan identifikasi hutan rawang (riparian forest) di sekitar Danau Hanjalutung dan Danau Rangas.

c) Observasi rutin terhadap logam berat khususnya merkuri dilakukan baik di air, sedimen dan ikan dilakukan untuk evaluasi mengingat sumberdaya ikan sangat rentan dengan masalah merkuri.

Kegiatan pemantauan kualitas air dan biota perairan serta aspek sosial ekonomi perikanan di Kelurahan Petuk Ketimpun merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan selama paling tidak satu tahun. Sampling dan observasi dilakukan secara intensif dimulai pada bulan Juni 2012. Symposium on Forest and Water Environment Conservation for Higher Education in Palangka Raya

Kegiatan Symposium on Forest and Water Environment Conservation for Higher Education in Palangka Raya dilaksanakan di Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya pada tanggal 19 September 2012 yang terdiri dari mahasiswa Unpar (FP, FKIP, FE, FT, FH dan FISIF, Program Pascasarjana Unpar), mahasiwa

Universitas Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya (STAIN, Univ. PGRI Batang Garing, UNKRIP, UNMUH, STAHKN, STIMIK, STIH Tambun Bungai).

Kegiatan simposium tersebut secara umum membahas aktivitas konservasi hutan rawa gambut tropis Kalimantan Tengah yang telah dilakukan secara intensif sejak tahun 1997 hingga sekarang ini. Salah satu aspeknya menekankan bahwa kegiatan perikanan di Kalimantan Tengah adalah sektor yang sangat penting dalam sumberdaya alam karena penyedia protein hewani berupa ikan baik dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan.

Permasalahan yang mengemuka dalam perikanan tangkap adalah menurunnya stok ikan di perairan umum karena terjadinya kelebihan tangkap (over fishing) dan terjadinya degdradasi atau kerusakan pada habitat ikan dan polusi yang terjadi di perairan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan habitat dan lingkungan perairan. Perlindungan habitat kritis

Perlindungan vegetasi riparian dan hutan rawang

Pemeliharaan alur penghubung antara sungai dan danau

Penetapan jalur hijau sekitar Danau/Sungai (500 m dari tepian danau) dalam kaitannya dengan aktivitas lain seperti: tambang, kebun, pertanian dll.

Upaya pencegahan dan pengendalian ekosistem akuatik: Pencegahan pencemaran fisik, kimiawi

dan biologis (gulma air, ikan introduksi). Pencemaran perairan dari kandungan logam berat terutama Hg yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (PETI)

Kegiatan sampling rutin pemantauan kualitas air dan biota perairan

5353

Implementasi model pengelolaan sumber-daya ikan perairan umum dapat dilakukan dengan berbasis ekosistem yaitu dengan menetapkan wilayah pengelolaan perairairan umum yaitu: (1) Ekosistem base, inventarisasi karakteristik

perairan geomorfologi (termasuk dimensi batimetri), fisika-kimia, biologi perairan, exsisting spesies dan stok ikan, rivarian forest dan lainnya.

(2) Ko-manajemen, pelibatan stakeholder dalam perencanaan, pembentukan kelompok nelayan-petani ikan dan penggalian kearifan lokal.

Environmental Education for Elementry School Students and Local People

Kegiatan Environmental Education for Elementry School Students and Local People dilaksanakan di Kelurahan Petuk Ketimpun

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada tanggal 20 September 2012 yang dihadiri oleh murid SDN Kelurahan Petuk Ketimpun dan Masyarakat Desa Petuk Ketimpun. Kegiatan yang berlangsung dari jam 8.30 WIB diikuti langsung oleh Walikota Palangka Raya Bapak Dr. H. Riban Satia, M.Si.

Walikota Palangka Raya dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini untuk mengembangkan dan mengelola lingkungan perairan khususnya di Desa Petuk Ketimpun agar dapat dijadikan contoh bagi masyarakat Palangka Raya secara umum karena aktivitas di perairan sungai dan danau adalah bagian dari keseharian masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Petuk Ketimpun ini menekankan pada pendidikan lingkungan pada anak-anak dan masyarakat desa dengan memberikan teknik pengukuran kualitas air secara sederhana.

5454