Bulan Januari · 2020. 1. 10. · Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan Januari 1. Rapat Evaluasi Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2018 Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan

Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan Januari

Bulan Januari


Outline Kegiatan Bulan Januari

KEGIATAN KSN

14 Januari Rapat Persiapan Harmonisasi Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

16 Januari Rapat Harmonisasi RZ KSN Gerbangkertosusila

18 Januari Rapat Penyelesaian Dokumen Final RZ KSN/KSNT Tahun 2018

22 Januari Rapat Tim Kecil RTR KSN Komodo

29 Januari Rapat Pertemuan Sinkronisasi Batas Perencanaan dan Ruang Lingkup dalam RZ KSN

KEGIATAN KSNT 2 Januari Rapat Evaluasi Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2018

8 Januari Rapat Pembahasan Internal KKP tentang RZ KSNT Sebatik dan RZ KSNT Rupat, Rangsang, Bengkalis, Batumandi

10 Januari Rapat Pembahasan Antar Kementerian tentang RZ KSNT Pulau Asutubun, Selaru, Batarkusu, dan RZ KSNT Pulau Berhala

14 Januari Rapat Persiapan Harmonisasi Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

16 Januari Rapat Penyamaan Format Ranpermen RZ KSNT PPKT

18 Januari Rapat Penyelesaian Dokumen Final RZ KSN/KSNT Tahun 2018

KEGIATAN SKPT MOA 9 Januari Rapat Progres SKPT Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019

15 Januari Rapat Pembahasan Tim Teknis SKPT Moa

17 Januari Rapat Pembahasan Dokumen Pra Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Moa

23 Januari Rapat Koordinasi SKPT dengan JICA

RAPAT LAIN 3 Januari Rapat Rencana Kegiatan Subdit KS Tahun 2019

9 Januari Pertemuan Konfirmasi tentang KEK Tanjung Api-Api

9 Januari Rapat tentang Pengadaan Barang dan Jasa

9 Januari Rapat Progres SKPT Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019

17 Januari Rapat Perencanaan Ruang dan Pertahanan

17 Januari Rapat Kerjasama antara KKP dan BPN

23 Januari Rapat Penyamaan Kodifikasi Perencanaan Ruang Laut

24 Januari Workshop “Indonesia Aquaculture Futures 2018-2030

28 Januari Rapat Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko (MR)

29 Januari Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai

30 Januari Rapat Penyiapan Kertas Posisi dalam Penyusunan RUU tentang Pertanahan

30 Januari Rapat Pertemuan Finalisasi RPJMN Sektor Kelautan dan Perikanan 2020-2024

31 Januari Rapat Pembahasan RUU tentang Perikanan


1. Rapat Evaluasi Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2018

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 di RR Lantai 9. Dipimpin oleh Kasi KSNT, dihadiri oleh Kasi KSN dan Internal Subdit KS. Tujuan

Mengevaluasi hasil Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2018

Sasaran

Terevaluasinya Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2018

Hasil Kegiatan

Beberapa penanggung jawab Laporan Dokumen Final diantaraya adalah: RZ KSNT Raya-Rusa : Andika -Nurul, RZ KSNT Sebatik dan Karang Unarang : Sanca-Ummu, RZ KSNT Berhala : Sanca – Ummu, RZ KSNT Toli-Toli : Mas Arief – Bayu, RZ KSNT Selaru : Sukma- Denisa, RZ KSNT Klaster Rangsang : Nurul – Holil, RZ KSNT Manggudu Batek : Bulan – Andika-Denisa, RZ KSNT BBK : Denisa-Sukma-Nurul

Narasi dan Peta lainnya (ekosistem, pemanfaatan ruang, wilayah perencanaan, penggunaan lahan, bathimetri, sarpras, sesuai data) dikerjakan sesuai PJ nya

Narasi dan Peta Tematik Oseanografi (Arus, Gelombang, Pasut, Klorofil, Suhu, Substrat, DPI) akan disusun oleh Ummu dan Andika

Semua Ranpermen akan dibawah tanggung jawab Bayu

Dokumentasi


2. Rapat Rencana Kegiatan Subdit KS Tahun 2019

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019 di RR. Rustami Djajadiredja, BPPAT Sempur. Dipimpin oleh Kasi KSN, dihadiri oleh Kasi KSNT dan Internal Subdit KS. Tujuan

Menyusun Rencana Kegiatan Subdit KS di Tahun 2019

Sasaran

Tersusunnya Rencana Kegiatan Subdit KS di Tahun 2019

Hasil Kegiatan

RZ KSN yang rencana disusun pada Tahun 2019, diantaranya: KSN Sabang – Aceh : Dewi, Holil, KSN Pacangsanak : Rifka, Sanca, KSN Sasamba : Denisa, Andika, KSN Batulicin : Nurul, Sukma, KSN Raja Ampat : Bulan, Nurul, Ummu

RZ KSN yang rencana disusun pada Tahun 2019, diantaranya: KSNT Kluster Aceh :

Dewi, Ummu, KSNT Kluster Sangihe: Rifka, Sanca, KSNT Papua Barat: Deenisa,

Sukma, KSNT Pulau Rote –Pulau Ndana : Bulan, Holil, KSNT Kluster Mentawai : Giri,

Newbie, KSNT Kluster Bengkulu : Nurul, Andika

Rencana Tindaklanjut SKPT Moa:

1. Penyiapan Dukungan Alat dan Operasionalisasi SKPT Moa

2. Operasional Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pembentukan dan penguatan kelembagaan

4. Pengadaan Bantuan Pengelolaan SKPT

Dokumentasi


3. Rapat Pembahasan Internal KKP tentang RZ KSNT Sebatik dan RZ KSNT Rupat,

Rangsang, Bengkalis, Batumandi

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019 di Gd Mina Bahari IV Lt 15. Dipimpin oleh Plt Kabag Perundang-undangan II, dihadiri oleh Perwakilan dari DJPB, DJPT, Kasi KSN, Kasi KSNT dan Internal Subdit KS. Tujuan

Menjaring saran dan masukan dari internal KKP (Lintas eselon 1) terhadap perencanaan

zonasi KSNT Seebatik dan Karang Unarang, dan KSNT Rupat, Rangsang, Bengkalis,

Batumandi

Sasaran

Terjaringnya saran dan masukan dari internal KKP (Lintas eselon 1) terhadap perencanaan

zonasi KSNT Sebatik dan Karang Unarang, dan KSNT Rupat, Rangsang, Bengkalis,

Batumandi

Hasil Kegiatan

Masukan untuk RZ KSNT Pulau Sebatik dan Karang Unarang, diantaranya:

1. Perlu segera diselesaikan perbaikan RZ KSNT Pulau Sebatik dan Karang Unarang

2. Beberapa point masukan, tanggapan dan perbaikan :

a) Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan RPJMN

sehingga menjadi 2019 – 2038

Tahap pertama 2019

Tahap kedua 2020 – 2024

Tahap ketiga 2025 - 2029

Tahap keempat 2030 - 2034

Tahap kelima 2035 – 2038

b) Pasal 28

Ayat (1) jangka waktu 20 tahun yang terbagi ke dalam 5 tahapan sesuai jangwa

waktu RPJMN

c) Pasal 24-27 Institusi Pelaksana berubah menjadi Pelaksana Program

d) Pasal 27 – masyarakat dihilangkan

e) Pengertian Masyarakat mengacu pada UU No 1 tidak mengacu pada UU no 27

sehingga masyarakat lokal, masyarakat adat semua dihilangkan menjadi

masyarakat

f) Diusulkan KPU-MG menjadi KK karena telah ada usulan pencadangan kawasan

konservasi oleh Bupati. Peraturan pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan

adanya perubahan Zona dari KPU-MG menjadi KK (Pasal 9)

g) Agar di cek ke dalam nomenklatur tentang wisata wisata pantai menjadi wisata

bahari)

h) Sesuai dengan Permen 23 tahun 2016 Zona Jasa/Perdagangan diseragamkan

menjadi Zona JP

i) Konsistensi dan keterkaitan antara Tujuan, Strategi dan Kebijakan

j) Lokasi diubah Kawasan Gerbangkertosusilo menjadi KSNT Sebatik dan Karang

Unarang

k) Pada Batang tubuh agar dilengkapi dengan struktur ruang laut untuk menunjukkan

hubungan keterkaitan antar kawasan


l) Peraturan pemanfaatan ruang laut minimal memuat

a. Kegiatan yang diperbolehkan

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan

Poin diluar a, b, c dilebur ke dalam a,b dan c

m) Perlu dilakukan perbaikan terhadap indikasi program dan institusi pelaksana

Penertiban kegiatan dan kawasan budidaya merupakan ranah Pemda,

karena Pusat sifatnya hanya kebijakan. Sehingga institusi pelaksananya

diubah menjadi Pemda.

No 4 Indikasi Program menjadi zona budidaya diubah menjadi Program

pembudidaya ikan

Perlu ditambahkan indikasi program yang merupakan pencerminan Zona

Fasilitas Umum, Zona Permukiman dan Zona Konservasi

n) Perbaikan drafting dan penulisan Ranpermen

Konsistensi penulisan (yang benar Alur bukan Jalur)

Perhatikan penulisan huruf besar dan kecil serta Typo

Format agar diseragamkan dengan Ranpermen yang sudah disyahkan

Judul agar dilengkapi dengan tahun 2019 – 2038

Penulisan aktivitas yang benar adalah aktivitas bukan aktifitas

o) Perbaikan Peta :

Alur Pelayaran diperbaiki

Alur Pelayaran Perikanan (dihapus)

Alur Industri dan Tambang (dihapus)

Alur Pelayaran Khusus (dihapus)

Legenda pada Alur dilengkapi kode

Alur Pelayaran – AL

Alur Pelayaran Nasional – A.L.1

Alur Pelayaran Regional – A.L.2

Alur Pelayaran Lokal – A.L.3

Alur Pipa Bawah Laut – A.P

Alur Kabel Bawah Laut – A.K

Alur Biota – A.B

Alur Biota Penyu – A.B.p

Pipa Kabel Bawah Laut menjadi Pipa Bawah Laut

KPU-MG diubah menjadi KK

3. Eselon I KKP diharapkan memberikan masukan secara tertulis maksimal 1 (satu)

minggu setelah pertemuan ini, melalui e-mail [email protected], atau

[email protected]

Masukan untuk RZ KSNT Pulau Batumandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan Pulau

Rangsang, diantaranya:

1. Perlu segera diselesaikan perbaikan RZ KSNT Pulau Batumandi, Pulau Rupat, Pulau

Bengkalis dan Pulau Rangsang

2. Beberapa point masukan, tanggapan dan perbaikan :

1. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan RPJMN

sehingga menjadi 2019 – 2038

Tahap pertama 2019

mailto:[email protected]


Tahap kedua 2020 – 2024

Tahap ketiga 2025 - 2029

Tahap keempat 2030 - 2034

Tahap kelima 2035 – 2038

2. Strategi Pasal 8 ayat (1) huruf

Pada Strategi tidak perlu dituliskan/disebutkan nama lokasi pulau

3. Pasal 11

Lokasi dari Pulau Batumandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang

diubah menjadi Pulau Batumandi

4. Pasal 28

Ayat (1) jangka waktu 20 tahun yang terbagi ke dalam 5 tahapan sesuai jangwa

waktu RPJMN

5. Pasal 24-27 Institusi Pelaksana berubah menjadi Pelaksana Program

6. Pasal 27 – masyarakat dihilangkan

7. Pengertian Masyarakat mengacu pada UU No 1 tidak mengacu pada UU no 27

sehingga masyarakat lokal, masyarakat adat semua dihilangkan menjadi

masyarakat

8. Konsistensi dan keterkaitan antara Tujuan, Strategi dan Kebijakan

9. Reformulasi dan perbaikan Kebijakan (menggunakan kalimat aktif seperti

penempatan)

10. Pada Batang tubuh agar dilengkapi dengan struktur ruang laut untuk menunjukkan

hubungan keterkaitan antar kawasan

11. Peraturan pemanfaatan ruang laut minimal memuat

d. Kegiatan yang diperbolehkan

e. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat

f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan

Poin diluar a, b, c dilebur ke dalam a,b dan c

12. Perlu dilakukan perbaikan terhadap indikasi program dan institusi pelaksana

Sistem Jaringan Pergerakan Laut diubah menjadi Sistem Jaringan

Transportasi Laut

Format tabel indikasi program diperbaiki

Sistem jaringan telekomunikasi diperbaiki

Sistem jaringan ketenagalistrikan dihapus

Ditambahkan alur pelayaran tetap dan tidak tetap sesuai dengan Pasal 10

ayat (3) huruf c (masuk ke alur laut)

Perbaikan perwujudan pola ruang daratan

Perbaikan indikasi pada zona perikanan tangkap (semua Pulau)

Perbaikan indikasi pada zona perikanan budidaya (Pulau Rupat dan Pulau

Bengkalis)

Perbaikan indikasi pada zona pariwisata (Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis)

Ditambahkan indikasi pada zona pertahanan keamanan (Pulau Rupat, Pulau

Bengkalis dan Pulau Rangsang)

Perbaikan indikasi pada zona pelabuhan (Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan

Pulau Rangsang)

13. Pasal 28 Alur – perbaikan mengikuti RZ KSNT Sebatik dan Karang unarang

14. Pasal 30 – Diperbaiki dengan ditulis satu dibanding .....

15. Perbaikan drafting dan penulisan Ranpermen


Konsistensi penulisan (yang benar Alur bukan Jalur)

Perhatikan penulisan huruf besar dan kecil serta Typo

Format agar diseragamkan dengan Ranpermen yang sudah disyahkan

Judul agar dilengkapi dengan tahun 2019 – 2038

Penulisan aktivitas yang benar adalah aktivitas bukan aktifitas

Perbaikan editorial

16. Perbaikan Peta :

Peta Struktur Ruang Pulau Batumandi

Ditambahkan BTS

Judul Lampiran 1 menjadi Peta Rencana Struktur Ruang

Kodifikasi diseragamkan menjadi

KPU-PL-DLK

KPU-PL-WKO

KKP-BD-BL (Peta D1 hal 7) diubah menjadi KPU-PB

KKP-PT (Peta A1, B1 hal 2) diubah menjadi KPU-PT

KKP-WP3K (Peta D2 hal 8) diubah menjadi KPU-PW

KKP-PK (peta D2 hal 8) diubah menjadi KPU-PK

KPU-PK (peta G3 hal 20) diubah menjadi KPU-PK

Kawasan konservasi daerah agar disebutkan notasi (kodenya)

Alur Pelayaran diperbaiki

Alur Pelayaran Perikanan (dihapus)

Alur Industri dan Tambang (dihapus)

Alur Pelayaran Khusus (dihapus)

Legenda pada Alur dilengkapi kode

Alur Pelayaran – AL

Alur Pelayaran Nasional – A.L.1

Alur Pelayaran Regional – A.L.2

Alur Pelayaran Lokal – A.L.3

Alur Pipa Bawah Laut – A.P

Alur Kabel Bawah Laut – A.K

Alur Biota – A.B

Alur Biota Penyu – A.B.p

Pipa Kabel Bawah Laut menjadi Pipa Bawah Laut

KPU-MG diubah menjadi KK

Dokumentasi


4. Pertemuan Konfirmasi tentang KEK Tanjung Api-Api

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2019 di Gedung Dewan KEK. Dihadiri oleh Kepala Sekretariat Dewan KEK, Kepala Bidang KEK, dan internal Subdti KS. Tujuan

Melakukan konfirmasi tentang perencanaan dalam masterplan KEK Tanjung Api-Api

Sasaran

Terkonfirmasinya perencanaan dalam masterplan KEK Tanjung Api-Api

Hasil Kegiatan

Penetapan KEK Tanjung Api-Api (TAA) berdasarkan PP no 51 tahun 2014

Lokasi: kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Luas lahan pengembangan 2.030 ha dan tidak menggunakan ruang perairan karena

konsep alur distribusi logistik menggunakan Pelabuhan Umum TJ. Api-Api yang sudah

ada

Pengusul = Gub. Sumsel

Badan usaha pengelola= PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS)

kegiatan utama: sektor industri ban, minyak sawit dan petrokimia. Kegiatan

penunjang:logistik

Target operasi 1 Juli 2018, setelah diperpanjang 1 tahun.

Hasil dari evaluasi tahun 2018: KEK TAA baru masuk tahap prakonstruksi/pematangan

lahan seluas 67 Ha (3,3%). Lahan sisanya belum dilakukan proses pembebasan lahan

Terdapat usulan baru dari Gubernur Sumsel mengenai lokasi Baru KEK TAA. Usulan

baru disampaikan secara lisan dan selanjutnya akan disampaikan melalui usulan resmi

Usulan Lokasi baru terdiri dari ruang darat dan ruang laut (rencana reklamasi)

Usulan baru di Ruang darat berada di kawasan Otorita Patria Sriwijaya seluas 2.170 Ha

yang berjarak sekitar 12 km dari lokasi lama (sesuai PP 51/2014). . Rencana Bisinis:

Industri galangan kapal dan tangki kapal

Usulan baru di Ruang laut berada Kawasan Tanjung Carat, seluas 2.202 ha untuk

rencana reklamasi. Lokasi ini merupakan bagian dari DLKr Pelabuhan Umum TJ. Api-

Api. Rencana Bisinis: Industri kilang minyak, aneka industri dan logistik

Usulan lahan reklamasi Kawasan Tanjung Carat telah diakomodir dalam draft Revisi

RTRW Kab. Banyuasin. Status Revisi RTRW Banyuasin dalam tahap verifikasi dengan

BIG. Target penetapan RTRW adalah Maret 2019

Kawasan Otorita Patria Sriwijaya sebelumnya telah memiliki masterplan kawasan.

Namun ada perbedaan dalam jumlah dan luas ruang yang akan reklamasi

Dalam RIPN sudah termuat rencana reklamasi Kawasan Tanjung Carat untuk

operasional Pelabuhan TJ. Api-Api. Namun ada perbedaan bentuk dan luas ruang yang

akan reklamasi

Pertimbangan Pemrov dalam pengusulan lokasi baru KEK TAA:

a. Sudah ada penguasaan lahan di kawasan Otorita Patria Sriwijaya (oleh 3

perusahaan) sehingga lebih mudah dalam proses pembangunan. Sedangkan di

lahan lama belum ada pembebasan lahan dari masyarakat

b. Pengembangan KEK TAA di calon lahan reklamasi di Tanjung Carat memiliki

peluang untuk pengembangan Pelabuhan Umum untuk Sumsel. Karena

pelabuhan Tj. Api-Api saat ini belum berkembang. Hanya ada pelabuhan feri dan


umum dengan intensitas kegiatan yang kecil karena berada menjorok kedalam

muara sungai yang mengalami pendangkalan (kedalaman hanya 4 m)

c. Pengembangan Kawasan Industri di KEK memerlukan dukungan fasilitas

pelabuhan yang cukup besar. Pelabuhan Tj. Api-Api saat ini belum dinilai belum

dapat mewadahi kebutuhan pengangkutan KEK TAA

Dewan Nasional (Denas) KEK belum dapat mengevaluasi dan menetapkan pengganti

PP KEK TAA usulan terbaru sampai ada pengusulan secara resmi dari pemprov / badan

usaha

Denas KEK belum dapat membagi lokasi spesifik (koordinat) dari lokasi baru Tanjung

Carat dan rencana detail penggunaan calon lahan reklamasi tersebut karena belum ada

dokumen pengusulan resmi

Dokumentasi


5. Rapat tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2019 di RR Lantai 8 Dit. P4K, dihadiri oleh Itjen KKP, perwakilan SKPT Moa, dan perwakilan SKPT Talaud. Tujuan

Membahas persiapan kegiatan Pengadan Barang dan jasa SKPT

Sasaran

Tersusunnya poin-poin persiapan kegiatan Pengadan Barang dan jasa SKPT

Hasil Kegiatan

Agar segera dilakukan pengisian SIRUP meskipun akan dilakukan revisi kegiatan

Dokumen terkait kelengkapan lelang agar segera diselesaikan dan diupload ke

website (SIRUP).

Perubahan terhadap SIRUP dapat dilakukan karena sifatnya dinamis.

Dokumen lelang (KAK, RAB, Spek, HPS) agar segera disiapkan

Untuk hibah ODA JICA akan direview oleh Tim lain

Dokumentasi


6. Rapat Progres SKPT Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2019 di RR Biro Perencanaan, dihadiri oleh perwakilan dari PIC 4 SKPT lingkup Ditjen PRL yaitu SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Moa, dan SKPT Mentawai, dan perwakilan dari Biro Perencanaan. Tujuan

Mengevaluasi kegiatan SKPT yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 serta untuk

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan SKPT di tahun 2019

Sasaran

Terevaluasinya kemandiirian SKPT pada Tahun 2018 serta target kemandirian SKPT di tahun

2019

Hasil Kegiatan

Hasil rapat terkait pelaksanaan kegiatan di SKPT Moa antara lain:

Pada tahun 2018 telah disusun Masterplan dan Bussiness Plan pembangunan SKPT

Moa

Status pengelolaan SKPT Moa pada tahun 2018 berada pada kategori pra-mandiri II

(persiapan)

Pada tahun 2019 akan direncanakan pelaksanaan penyusunan DED Pembangunan

SKPT Moa yang akan didanai oleh Hibah ODA Jepang. Saat ini telah dilakukan

penyusunan Draft dokumen tender TC perencanaan DED SKPT Moa yang selanjutnya

akan dilakukan prose tender oleh Biro Umum PBJ

Pada tahun 2019 juga akan dilakukan kegiatan penunjang SKPT Moa melalui

pendanaan dari APBN antara lain untuk kegiatan operasional SKPT Moa,

pendampingan pengadaan Barang dan jasa, pembentukan dan penguatan

kelembagaan, serta bantuan pengelolaan SKPT

Dokumentasi


7. Rapat Pembahasan Antar Kementerian tentang RZ KSNT Pulau Asutubun, Selaru,

Batarkusu, dan RZ KSNT Pulau Berhala

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan tanggal 10 Januari 2019 di Ruang Rapat Nila, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, dipimpin oleh Direktur PRL dan dihadiri oleh Kepala BHO Setjen KKP, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Deputi Bidang Kamaritiman, Sekretariat Kabinet, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Direktorat Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Tujuan

Menjaring saran dan masukan dari masing-masing K/L terhadap RZ KSNT Pulau Asutubun,

Selaru, Batarkusu, dan RZ KSNT Pulau Berhala

Sasaran

Terjaringnya saran dan masukan dari masing-masing K/L terhadap RZ KSNT Pulau

Asutubun, Selaru, Batarkusu, dan RZ KSNT Pulau Berhala

Hasil Kegiatan

sebaiknya perencanaan RZ KSNT diintegrasikan dengan perencanaan pertahanan dan keamanan satuan TNI

belum ada pengaturan pembatasan jumlah wisatawan di Pulau Selaru, Pulau Asutubun, dan Pulau Berhala

perlu disinkronkan lebih lanjut kesalahan penulisan dan inkonsistensi dalam batang tubuh Ranpermen

perlu disinkronkan indikasi program penyusunan RZ KSNT dengan Peratuturan Presiden tentang RTR di Kawasan Perbatasan

akan di pastikan kembali terkait overlapping pengaturan antara RDTR dan RZ KSNT

ditambahkan dalam indikasi program RZ KSNT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu, diantaranya: a. penyelarasan sinkronisasi dengan Perda RTRW MTB dan Perda RDTR Pulau

Selaru b. penambahan amenitas penunjang wisata c. Masterplan pembangunan

masukan terkait lainnya untuk penyusunan RZ KSNT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu diantaranya: a. poin-poin “Mengingat” dalam draft Ranpermen perlu disinkronkan b. akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Infrastruktur mengenai pipa

bawah laut disebelah tenggara Pulau Selaru dan Blok Abadi Masela, beserta landing point di Pulau Yamdena

c. Pasal 4 mengenai “alat operasionalisasi terhadap RZWP3K” dihapus d. Semua pola ruang darat digambar e. Pasal 34 ayat 3 huruf a angka 3 dengan ayat selanjutnya dicek kembali

ditambahkan dalam indikasi program RZ KSNT Pulau Berhala, diantaranya: a. dukungan untuk sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan b. pembanguanan simbol dan revitalisasi Titik Referensi dan Titik Dasar Negara c. penambahan amenitas penunjang wisata


d. sinkronisasi jumlah pengunjung wisata e. jaringan pengelolaan sampah dan drainase f. Masterplan pembangunan

masukan terkait lainnya untuk penyusunan RZ KSNT Pulau Berhala diantaranya: a. Perlu disusun mengenai peta evakuasi sekaligus mekanisme mitigasi bencana b. Pasal 53 perlu ditambahan kalimat “akomodasi wisata dengan konstruksi yang

bercirikan arsitektur nusantara/lokal” c. Wisata minat khusus pada indikasi program perlu disebutkan/diperjelas d. Dalam pengaturan pemanfaatan ruang Zona B.L.w di tambahkan pembatasan

jumlah wisatawan maksimum dan pengembangan ekowisata e. perlu dikonfirmasi mengenai potensi migas di sekitar Pulau Berhala f. ditambahkan dalam batang tubuh mengenai ketentuan peralihan untuk RTRW

Kab. Serdang Bedagai

Dokumentasi


8. Rapat Persiapan Harmonisasi Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019 di RR Direktorat PRL, Gd Mina Bahari III. Dihadiri

oleh Kasi KSN, perwakilan dari Sesditjen PRL, dan internal Subdit KS.

Tujuan

Menyusun bahan untuk harmonisasi Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Sasaran

Tersusunnya bahan untuk harmonisasi Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Hasil Kegiatan

Perbaikan terhadap Batas RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

Melakukan formulasi terhadap tujuan sehingga menjadi RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila ditetapkan dengan tujuan Pulau NipaPulau Maratua dan Pulau Sambit dilakukan dengan tujuanuntuk mewujudkan kawasan perkotaan yang dinamis berbasis ekonomi kelautan, berdaya saing global yang memiliki kemampuan kinerja terpadu, tertib aman, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Perbaikan terhadap kebijakan dan strategi

Memasukkan Sentra kegiatan usaha penggaraman Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya kedalam pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Menyesuaikan Tatanan kepelabuhan menjadi

Pelabuhan utama meliputi: a. Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya; dan b. Pelabuhan Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan. c. Pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik.

Pelabuhan pengumpan regional meliputi: a. Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik; b. Pelabuhan Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan; dan c. Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan;

Melakukan perbaikan terhadap indikasi program

Tampilan Peta pola ruang dan struktur ruang disesuaikan dengan RZ Laut Jawa.

Terlampir bahan-bahan untuk persiapan rapat Harmonisasi sebagai berikut : a. Bahan presentasi RZ KSN Gerbangkertosusila. b. Draft Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila c. Peta Struktur Ruang Laut d. Peta Pola Ruang Laut

Dokumentasi


9. Rapat Pembahasan Tim Teknis SKPT Moa

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 di Ruang Lounge PRl, dipimpin oleh

Kasubdit KS, dihadiri oleh Kasi KSN, Kasi KSNT, dan Tim Teknis SKPT Moa

Tujuan

Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi Tim Teknis SKPT Moa

Sasaran

Menyusun rencana kerja Tim Teknis SKPT Moa

Hasil Kegiatan

Struktur Tim Teknis SKPT Moa terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, dan

kelompok kerja (Pokja)

Pokja terdiri atas Pokja Sarana dan Prasarana serta Pokja penigkatan kapasitas

kelembagaan ditambah Tenaga Ahli

Anggota Pokja terdiri atas pelaksana pada Direktorat PRL ditambah dengan

perwakilan dari Kementerian PUPR, DJPT, PDSPKP, dan BRSDMKP, sementara

Tenaga Ahli berasal dari Universitas

Rencana kerja Pokja diantaranya adalah mengumpulkan data dan informasi,

menyusun dokumen teknis kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi serta review

pelaksanaan kegiatan

Dokumentasi


10. Rapat Harmonisasi RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 di R.R Lantai 5 Gedung Ditjen PP,

Kemenkumham. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II, dihadiri

perwakilan dari Kemenkomaritim, Kemenkoperekonomian, Kemensetneg, Setkab, Kemen.

ATR/BPN, Kemendagri, Kemenhan, Kemenhub, KKP, Kemenkumham, Mabes TNI AL,

Pushidrosal, dan BIG.

Tujuan

Harmonisasi Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Sasaran

Terharmonisasinya Ranperpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Hasil Kegiatan

Perlu pembahasan lebih lanjut terkait pembagian wilayah yg menjadi kewenangan

menteri dan kewenangan gubernur dlm RZ KSN. Karena menyangkut pembagian

kewenangan dan perizinan;

Pasal 58 ayat (2) tidak perlu dibunyikan karena sudah ada di RPP Perizinan, Pasal 59

kurang pas diterapkan dlm konteks ketaatan pd RZ, Pasal 62 ayat (3) terkait insentif

untuk masyarakat lokal, Pasal 68 ayat (2) terkait penyebutan masyarakat lokal;

Menghapus Pasal tentang tata cara terkait bab peninjauan kembali sudah ada

mekanismenya dlm RPP PRL;

Ketentuan lain-lain sudah terakomodir dlm ketentuan peralihan dan judul KSN perlu

dihapus dan perlu memasukan mitigasi bencana;

Ketentuan PSN jgn hanya proyek strategis nasional, melainkan program strategis

nasional saja;

Skala peta perlu didetailkan apakah skala cetak atau ketelitian;

Terkait aturan pemanfaatan ruang di alur laut. Harusnya masyarakat masuk dlm

kegiatan dgn syarat, dan Pasal 80, penggunaan kata wajib menyesuaikan diubah

menjadi dilakukan penyesuaian;

Sinkronisasi delineasi wilayah perencanaan, lokasi pelabuhan, indikasi program dgn

RTR KSN;

Tujuan RZ KSN difokuskan saja ke ruang laut dan Kaidah pemetaan memperhatian

PP Ketelitian Peta, karena masih ada legenda yg menggambarkan stasiun pdhl itu ada

di darat;

Perlu dilakukan pembersihan ranjau apabila daerah tsb ingin dilakukan pemanfaatan

ruang lainnya dan Alur pipa kabel bawah laut jika dimungkinkan dibuat satu area saja.

Dokumentasi


11. Rapat Penyamaan Format Ranpermen RZ KSNT PPKT

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 di Ruang Publik, GMB III lantai 10,

di pimpin oleh Kasi KSNT, dan dihadiri oleh perwakilan dari BHO Setjen, BHO

Sesditjen PRL, dan internal Subdit KS.

Tujuan

Menyusun format dalam penyusunan muatan Ranpermen RZ KSNT PPKT

Sasaran

Tersusunnya format dalam penyusunan muatan Ranpermen RZ KSNT PPKT

Hasil Kegiatan

Judul Ranpermen tidak memakai nama provinsi dan tahun;

Penyingkatan nama Ranpermen diatas 3 PPKT: menjadi Gugus Pulau (Nama);

Penyebutan KSNT disebutkan hingga jenisnya (KSNT PPKT, KSNT Situs Warisan

Dunia, dan KSNT Pengendalian Lingkungan Hidup);

Dasar hukum mengingat hanya PP No. 62 Tahun 2010 dan/atau beserta Perpres dan

Permen SOTK KKP;

Penulisan pasal dalam bagian ruang lingkup RZ KSNT disesuaikan merujuk RZ KSN;

Tujuan ditulis satu saja terkait kedaulatan negara, penjabaran kebijakan dari tujuan

yaitu: pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian

lingkungan. Strategi merupakan penjabaran dari ketiga kebijakan tersebut;

Kebijakan dan strategi menyesuaikan dengan kondisi/karakteristik PPKT;

Membuat matriks tujuan, kebijakan, strategi hingga indikasi program;

Penggunaan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang disesuaikan dengan

karakteristik pulaunya. Apabila diatur darat dan lautnya, maka: rencana Struktur

Ruang dibagi menjadi Struktur Ruang Darat dan Struktur Ruang Laut, rencana Pola

Ruang dibagi menjadi Pola Ruang Darat dan Pola Ruang Laut.

Penamaan wilayah perairan RZ KSNT PPKT menggunakan desa atau kecamatan

menyesuaikan kartu nelayan/kusuka;

Penyamaan substansi dengan RZ KAW dan RZ KSN khususnya Bab Rencana

Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan, Peran Serta

Masyarakat, Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali (Mengikuti Format RZ KSN

Gerbangkertosusila);

Lampiran I: Struktur Ruang, Lampiran II: Pola Ruang, Lampiran III: Daftar Koordinat,

Lampiran IV: Luas Kawasan, Lampiran V: Indikasi Program;

Membuat sistematika/outline Ranpermen RZ KSNT.

Dokumentasi


12. Rapat Perencanaan Ruang dan Pertahanan

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Januari 2019, dan dipimpin oleh : Asdep Koordinasi

wilayah perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan (Bapak Yazid) serta dihadiri perwakilan dari

Kemenkoperekonomian, Kemenko Kemaritiman, Direktorat Perencanaan Ruang Laut,

Setkab, Waasop Panglima TNI, Waaster Panglima TNI, Wadan Pusterad, Waaster Kasad

Waaspotmar Kasal, Waaspotdirga Kasau, Direktur Zeni TNI AD dan Kadis Faslan TNI AL.

Tujuan

Mengkoordinasikan dan mengidentifikasi di lintas kementerian terkait PP 68 Tahun 2014

tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang dimana memerlukan Rencana Wilayah

pertahanan dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang hingga saat ini belum selesai

disusun dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI

Sasaran

Terkoordisikannya dan teridentifikasinya di lintas kementerian terkait PP 68 Tahun 2014

tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang dimana memerlukan Rencana Wilayah

pertahanan dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang hingga saat ini belum selesai

disusun dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI

Hasil Kegiatan

Menkopolhukam mendorong tiap-tiap mantra tni (TNI AD, TNI AU.TNI AL) segera

menyelesaikan rencana rinci wilayah pertahanan sebagai turunan dari PP 68 tahun 2014

tentang penataan wilayah pertahanan Negara agar tidak menimbulkan permasalahan

dan konflik baik dengan masyarakat maupun dengan penyusunan RTRW dan RZ di 111

PPKT;

Tujuan disusunnya rencana rinci wilayah pertahanan masing-masing mantra di TNI agar

perencanaan yang disusun TNI bisa sinkron dengan rencana tata ruang lainnya yang

disusun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

Apabila rencana wilayah pertahanan tsb tidak dimasukan dalam rencana tata ruang

akan menghadapi kendala dikemudian hari, seperti perijinan ataupun sengketa lahan

dengan masyarakat;

Apabila masing-masing matra TNI belum mempunyai dkoumen perencanaan sebaiknya

mengusulkan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah pada setiap pembahasan

tata ruang;

Rencana rinci wilayah pertahanan ini sangat penting sebagai dasar untuk pengajuan

aggaran ataupun sebagai dasar apabila dikemudian hari ada klaim laham dari pihak lain

Diharapkan RRWP masing-maing matra TNI tahun 2019 dapat selesai disusun

Dokumentasi


13. Rapat Kerjasama antara KKP dan BPN

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan tanggal 17 Januari 2019 diruang rapat Biro Perancanaan KKP, dihadiri

oleh BRSDM, BKIPM, BHO Setjen, Ditjen PRL, DJPT, DJPB.

Tujuan

Membahas tentang rencana kerjasama KKP dan BPN

Sasaran

Tersusunnya rencana kerjasama KKP dan BPN

Hasil Kegiatan

Status pengelolaan tanah di PPN Cirebon perlu diperjelas

Status Tanah di SKPT perlu diperjelas karena ada permasalahan sehingga perlu

diperjelas statusnya.

Keadaan asset KKP di daerah perlu diperjelas

Sekjen mengharapkan ada MOU antara KKP dan BPN, agar dapat mempermudah

penyelesaian status KKP di daerah.

Ruang Lingkup kerjasama antara KKP dan BPN perlu didiskusikan

Ditjen Perikanan Budidaya pernah melakukan PKS dengan BPN mengenai

pengelolaan status tanah usaha perikanan mikro dan menengah.

Dengan adanya kerjasama KKP dan BPN dapat mempecepat proses penerbitan surat

tanah hibah di daerah.

Biro Hukum : dengan adanya rencana kerjasama ini akan mempercepat proses

pencatatan dan penerbitan surat tanah , 2) KKP banyak tawaran hibah tanah dari

Pemda. 3) 2016 Bu Menteri --sudah mencanangkan program sertifikasi pulau - pulau

kecil , 4) Beberapa kasus, terkendala koordinasi terkait sertifikasi tanah, dengan BPN,

mis di BPLPU Palembang

BKIPM : Saumlaki, ada kasus diputus atau tidaknya permohonan balik nama oleh

BPN. PErlu ada MOU dengan BPN , 2) Luwuk Banggai, ada gugatan kantor di Luwuk

Banggai sejak tahun 1999, tahun 2018 ada somasi agar tanah itu diganti. Kalo sudah

MOU KKP dan BPN maka ini akan menjadi acuan bagi BPN daerah. 3) Mentawai,

tanah sudah diberikan oleh Kemenhub kepada Pemda Mentawai dan saat ini

digunakan oleh wilker karantina ikan Mentawai. Salah satu persyaratan yang harus

dipenuhi status kepemilikan awal. 4) Palembang, kita mungkin akan terkendala

dengan alih fungsi lahan.

Permasalahan-permasalahan yang disampaikan nanti akan dijabarkan untuk

mendapatkan solusi di dalam nota kesepahaman.

Nota Kesepahaman adalah nota kesetaraan hak dan kewajiban dari kedua institusi

yang akan melakukan kesepakatan.

Ditjen PRL : 1) level kerjasama apakah hanya BPN atau ikut juga ATR ? 2)

Permasalahan di wilayah pesisir di garis pantai ini ada tanah yang hilang berubah

menjadi air dan demikian juga sebaliknya, 3) Pulau-pulau kecil terluar, dibawah 100

Km2 , Ditjen PRL akan menyusun tata ruangnya, hal ini perlu ditekankan dalam nota

kesepahamannya. 4) Aset2x KKP yang sifatnya penting di wilayah perencanaan

ruang, posisi perlu diperjelas, penguatan status asset-aset di daerah, 5) Perlu

kerjasama penataan ruang laut dan rencana zonasi , 6) Perpres Badan Pantai,

penetapanya perlu dikerjasamakan dengan ATR/BPN, 7) Peningkatan kapasitas

ruang dan laut, 8) Di Ditjen PRL ada kegiatan sertifikasi tanah pulau2x kecil terluar,


ada 111 pulau PPKT, 9) Amanah UU 1 tahun 2011, terkait perizinan pulua2x kecil dan

dasar lautnya perlu disinkronkan dengan ATR/BPN 10) Izin sinkronisasi masyarakat

adat di pulau-pulau kecil terluar.

Program Roren : 1) Status lahan, di SKPT majaiko ada beberapa lahan memiliki status

kepemilikan ganda, demikian juga terjadi di Sarmi, Mimika, 2) Pengalihan lahan antara

kabupaten dan propinsi, suka menjadi masalah. 3) Sertifikasi Pulau, dari 111 pulau itu

targetnya 37 pulau per tahun, BPN hanya mau mensertifikasi pulau yang tanahnya

kelihatan, sementara tanah yang tergerus oleh air BPN tidak akan mau mensertifikasi.

BKIPM : 1) Pembaliknamaan dari hak pakai menjadi hak milik, untuk pemerintah

biayanya 0 %. 2) Perlu juga dipikirkan honorarium tim BPN yang masuk dalam tim

pembaliknamaan tanah KKP. 3) Perlu sharing dengan DJKN

Biro HUkum : usulan ruang lingkup 1) akan dilihat kebutuhan KKP mis : sertifikatan

Tanah, 2) KKP melengkapi dokumen dan data yang diperlukan dalam pensertifikitan

tanah, 3) BPN kerjasama dengan pengukuran tanah,

Usulan Ruang lingkup

a. Sertifikasi Lahan / Tanah

b. Alih Fungsi Lahan

c. Tata Ruang / Perencanaan Ruang Laut

d. Perizinan lokasi di WP3K

e. Koordinasi Penganan Perkara Pertanahan

f. Pengecekan / ploting status tanah

Dokumentasi


14. Rapat Penyelesaian Dokumen Final RZ KSN/KSNT Tahun 2018

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2019 di RR Direktorat PRL, dipimpin oleh

Kasubdit KS, dihadiri oleh Kasi KSN, Kasi KSNT, dan Staf Subdit KS.

Tujuan

Mengevaluasi dan menyelesaikan Dokumen Final RZ KSN/KSNT Tahun 2018

Sasaran

Terevaluasinya dan mterselesaikannya Dokumen Final RZ KSN/KSNT Tahun 2018

Hasil Kegiatan

Semua Dokumen Final penyusunan RZ KSN/RZ KSNT Tahun 2018 telah selesai

disusun

Dokumen Final akan dimasukkan dalam proses percetakan pada tanggal 18-20

Januari 2019

Dokumen Final yang telah tersusun harus dilengkapi dengan album peta (Peta-peta

tematik dan Peta Perencanaan)

Dokumentasi


15. Rapat Pembahasan Dokumen Pra Pengadaan Jasa Konsultan Perencana

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Moa

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 di Ruang Rapat Bawal, Gedung

Mina Bahari I Lt. 2. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan,Biro Umum dan

Pengadaan Barang/Jasa dan dihadiri oleh Perwakilan dari Bagian Perencanaan, Baguan

Umum dan PBJ serta Direktorat Perencanaan Ruang Laut.

Tujuan

Membahas Dokumen Pra Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan SKPT Moa

yang telah diserahkan oleh Sisditjen PRL kepada Biro Umum dan PBJ

Sasaran

Terevaluasinya Dokumen Pra Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan SKPT

Moa yang telah diserahkan oleh Sisditjen PRL kepada Biro Umum dan PBJ

Hasil Kegiatan

Masukan untuk Kerangka Acuan Kerja (KAK)

1) Klausul terkait “Bangunan Hijau” dihilangkan karena tidak merupakan output dari

pekerjaan pembangunan SKPT Moa;

2) Singkatan-singkatan dalam KAK pelu dijelaskan;

3) Lingkup pekerjaan ditambah klausul agar Konsultan Perencana melakukan

koordinasi dengan PMC;

4) Pada Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli Arsitektur ditambah “Menyusun

gambar konsep dan gambar perencanaan”;

5) Pada Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli Mekanikan, klausul “Menyusun

gambar konsep dan gambar perencanaan jaringan plambing kawasan serta pompa

mekanik” diubah menjadi ‘Menyusun gambar konsep dan gambar perencanaan

jaringan mekanikal dan plambing kawasan’;

6) Tenaga Ahli Teknik Sipil diubah menjadi Tenaga Ahli Teknik Sipil Geoteknik; dan

7) Kualifikasi Tenaga Ahli Elektrikal yang semula “Pendidikan minimal Sarjana (S1)

dalam bidang Teknik Elektronika” diubah menjadi “Pendidikan minimal Sarjana (S1)

dalam bidang Teknik Elektro”.

Masukan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1) Acuan biaya personil disesuaikan dengan Billing Rate INKINDO 2019;

2) Biaya pembuatan animasi 3D tidak diperlukan karena telah masuk kedalam output

Tenaga Ahli Arsitektur;

3) Diperlukan data dukung terkait biaya survei;

4) Perlu dipertimbangkan penambahan biaya koordinasi dan komunikasi Konsultan

Perencana untuk mengakomodir koordinasi dengan PMC; dan

5) Berdasarkan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

PBJ melalui Penyedia, besar biaya non personil untuk jenis pekerjaan konsultansi

yang bersifat khusus (termasuk pekerjaan yang memerlukan survei lapang) dapat

lebih dari 40%.

Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK)

1) Wakil sah para pihak untuk Pejabat Penandatangan Kontrak cukup ditulis jabatan

tanpa menyebutkan nama pejabat;


2) Dalam Penyelesaian Perselisihan klausul “Dalam hal terdapat sengketa antara

Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan

dilakukan melalui Pengadilan Negara Republik Indonesia yang berkompeten

sebagai pemutus sengketa” diubah menjadi “Dalam hal terdapat sengketa antara

Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan

dilakukan melalui Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Pemerintah -

LKPP / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkompeten sebagai pemutus

sengketa”; dan Penomoran disesuaikan.

Dokumentasi


16. Rapat Tim Kecil RTR KSN Komodo

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 di Ruang rapat Ditjen Peraturan

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretariat

Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Badan Informasi

Geospasial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan

Harmonisasi RTR KSN Komodo

Sasaran

Terharmonisasinya RTR KSN Komodo

Hasil Kegiatan

perlu adanya kesepakatan substansi, penggambaran peta dan pengaturan antara RTR

KSN dengan RZ KSN;

delineasi perencanaan RTR KSN dan RZ KSN perlu dipertimbangkan dan disepakati

kembali, mengingat delineasi Cagar Biosfer dan delineasi KSN TN Komodo yang sudah

tercantum dalam Perpres No. 32 Tahun 2018 tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan

Bajo Flores;

KKP telah menyampaikan masukan bahwa Zona L.3.3., L.3.4, dan B5 (mencakup wilayah

perairan) sebagaimana tercantum dalam Draft Peta Pola Ruang dan RPerpres RTR

disusun dan diatur dalam RZ KSN;

tindaklanjut dari pertemuan tersebut adalah pelaksanaan rapat bilateral antara

Kementerian ATR/BPN dengan KKP, KLHK, dan BIG.

Dokumentasi


17. Rapat Penyamaan Kodifikasi Perencanaan Ruang Laut

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 di RR Jaskel, GMB III, dipimpin oleh

Kasubdit Perizinan Pemanfaatan ruang laut, dihadiri oleh perwakilan dari Subdit Zonasi

Daerah, Subdit Tata Ruang Laut Nasional, dan Subdit Kawasan Strategis.

Tujuan

Membahas kesepakatan kodifikasi dalam perencanaan ruang laut

Sasaran

Tersepakatinya kodifikasi dalam perencanaan ruang laut

Hasil Kegiatan

• RZWP3K yang telah disusun telah disesuaikan dengan KUGI yang telah ada

• Subdit Perizinan pemanfaatan ruang laut akan melaksanakan konfirmasi kepada BIG

terkait KUGI

• Direktorat PRL ditahun berikutnya akan menyusun dan menyeragamkan KUGI untuk

kadaster laut

• Diperlukan pertemuan selanjutnya untuk membahas Kodifikasi antara Tim Teknis dan GIS

Dokumentasi


18. Rapat Koordinasi SKPT dengan JICA

Waktu Pelaksanaan

dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019, yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan

dan dihadiri oleh perwakilan dari Itjen KKP, Sesditjen PRL, Direktorat Usaha dan Investasi,

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Pakan dan Obat, Direktorat Kapal

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Tujuan

Tujuan dari pertemuan adalah koordinasi terkait perkembangan hibah ODA Japan

Sasaran

Terususunya persiapan terkait perkembangan hibah ODA Japan

Hasil Kegiatan

• Exchange of Note antara Pemerintah Jepang dengan Kementerian Luar Negeri telah

ditanda tangani pada tanggal 25 Juni 2018, dan Grant Agreement antara Kementerian

Kelautan dan Perikanan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada

tanggal 31 Juli 2018

• Bentuk mekanisme hibah ini baru pertama kali di KKP karena skema ini biasanya untuk

kegiatan bencana alam (sistem hibah langsung, tidak terencana tanpa mekanisme blue

book, green book dll)

• Jumlah total anggaran sekitar 600 M, yang terbagi kedalam 2 fase.

• PMC untuk pelaksanaan SKPT sudah ditunjuk, dan dalam proses mencari kantor

secretariat.

• Kantor sekretariat untuk koordinasi harian direncanakan di Lt 14 GMB 1 KKP

• Sebelum pelaksanaan implementasi agar diperhatikan ketersediaan listrik dan air, dan

segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

• Untuk SKPT Moa, agar segera diisi SIRUP sehingga dapat segera dilaksanakan proses

tender.

• Agar segera dibentuk dan ditetapkan kelembagaan pada setiap SKPT sehingga jelas

pengelolanya (misal : Natuna Pusat, Morotai Pusat, Sabang Provinsi)

• Pada setiap SKPT agar dibentuk sekretariat yang akan mengelola teknis kegiatan dan

administrasi/keuangan kegiatan di pusat dengan personil yang tidak berubah-ubah (3-4

orang)

• Pastikan personil yang terlibat dalam SKPT merupakan orang yang mempunyai

tanggung jawab, konsentrasi dan focus.

• Penanggung jawab SKPT di lokasi akan disetarakan dengan ESelon 3 (dari PNS), untuk

surat usulan penanggung jawab SKPT tanggungjawab Ditjen PRL Morotai sudah

masuk.

• Dokumen terkait SKPT harus disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam 2

(dua) Bahasa sebagai antisipasi apabila pemeriksaan dan review dari pemberi hibah.

• Harus dipastikan semua personil membaca dan memahami dokumen tersebut.

• Perlu penyepakatan format laporan antara JICA dan BPA.


Dokumentasi


19. Workshop “Indonesia Aquaculture Futures 2018-2030

Waktu Pelaksanaan

dilaksanakan di Hotel Double Tree pada tanggal 24 Januari 2019, dihadiri oleh DJPB KKP,

RARE, PT Hatfield Indonesia, WorldFish, swasta/investor, dan Direktorat Perencanaan

Ruang Laut

Tujuan

Rapat ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait perikanan budidaya dalam rangka

mencapai target nasional untuk mengembangkan area perikanan budidaya pada tahun 2030

Hasil Kegiatan

Beberapa isu yang diangkat antara lain:

1. Dampak perikanan budidaya terhadap lingkungan (misalnya polusi)

2. Kelembagaan

3. Aspek modal dan keuangan

4. Pengetahuan dan keahlian para pembudidaya yang masih rendah

5. Teknologi

6. Pengembangan pakan

7. Sarana prasarana pendukung

8. Aspek demografi dan sosial ekonomi (tenaga kerja, pelibatan perempuan dan

generasi muda)

Secara khusus, Dit. PRL mengusulkan beberapa poin:

1. Perlu memastikan alokasi ruang untuk perikanan budidaya (dalam RZWP3K

Provinsi untuk budidaya laut, dalam RTRW Kab/Kota untuk budidaya air tawar)

2. Perlunya izin lokasi bagi investor perikanan budidaya skala besar

3. Perlunya memperhatikan aspek rawan bencana (tsunami, banjir, gelombang

tinggi, dll)

Dokumentasi


20. Rapat Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko (MR)

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Instalasi

Penyakit Ikan BPPIH Depok

Tujuan

Membahas Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko (MR)

Hasil Kegiatan

Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko (MR) dilakukan untuk

seluruh kegiatan utama pada tiap unit kerja dan tidak hanya untuk kegiatan pengadaan

yang memerlukan proses tender. Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan MR

dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengambilan kebijakan, aktifitas

utama serta kegiatan lainnya.

MR disusun untuk menganalisis kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk mengantisipasi

kendala yang mungkin akan terjadi agar tujuan serta output kegiatan dapat tercapai. Untuk

kegiatan yang merupakan kegiatan rutin atau kegiatan yang merupakan kelanjutan

kegiatan pada tahun sebelumnya, Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan MR

tinggal melanjutkan dengan analisis potensi risiko tahun 2019

Kegiatan pada Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang memerukan Penyusunan

Pengendalian dengan Pendekatan MR adalah Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan

Antar Wilayah serta Penunjang SKPT Maluku Barat Daya (Moa).

Penyusunan Pengendalian dengan Pendekatan MR dilakukan dengan format yang telah

ditetapkan sesuai dengan Permen KP no. 10/PERMEN-KP/2016.

Dokumentasi


21. Rapat Pertemuan Sinkronisasi Batas Perencanaan dan Ruang Lingkup dalam RZ

KSN

Waktu Pelaksanaan

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2018 di R.R BHO Lantai 3A GMB IV

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Setjen KKP, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kasubdit Strategis, Kasubdit Tata Ruang Laut

Nasional, Kabag Hukum dan Organisasi Sesditjen PRL, serta UKM-KP.

Tujuan

melakukan sinkronisasi deliniasi batas wilayah dalam RZ KSN; pembahasan pembagian pola

ruang laut dalam RZ KSN, dan pembagian kewenangan pengelolaan dan perizinan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Sasaran

Tersinkronisasinya deliniasi batas wilayah dalam RZ KSN; pembahasan pembagian pola

ruang laut dalam RZ KSN, dan pembagian kewenangan pengelolaan dan perizinan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Hasil Kegiatan

Isu batas wilayah RZ KSN akan dibuat Memo Bersama yang ditandatangani oleh Dirjen

PRL dan Sekjen untuk disampaikan kepada MKP, dengan menyampaikan 2 (dua)

alternatif sebagai berikut:

a. RZ KSN mengunakan konsep pola ruang spot deliniasi kewenangan

MKP/Pemerintah Pusat dan arahan lokasi ruang untuk RZWP3K

b. RZ KSN menggunakan konsep deliniasi wilayah perencanaan tanpa ada spot dan

arahan alokasi ruang. Deliniasi bisa hanya yang mendukung RTR KSN di darat atau

deliniasi yang luas (bukan perencanaan sektoral)

Isu perencanaan RZ KSNT PPKT (dalam pasal 15 RPP PRL) yang juga mencakup

wilayah daratan pulau kecil < 100 km², perlu tindaklanjut surat dari MKP kepada Presiden

untuk meminta arahan.

Dokumentasi


22. Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di RR Lantai 16 Gd Kementerian

Koordinator Bidang Kmaritiman. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi dan

Infrastruktur, dihadiri oleh perwakilan dari KKP, Kementerian ATR/BPN, Kemenhub, PT

Angkasa Pura I, dan KLHK.

Tujuan

Membahas tindaklanjut rencana Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sasaran

Terputuskannya tindaklanjut rencana Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai

Hasil Kegiatan

Kemenkomaritim akan membuat surat dukungan yang ditujukan ke PT Angkasa Pura I,

yang kemudian isi surat tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai bahan

kesepakatan rapat

Beberapa inti muatan surat dukungan dari Kemenkomaritim tersebut diantaranya:

1. Pengembangan Apron Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat dilanjutkan

2. Berdasarkan hasil Kajian Kawasan Konsrevasi Zonas L3 dari KKP serta

mempertimbangkan keselamatan penerbangan, disampaikan:

a. Ekosistem terumbu karang di Zona L3 belum memenuhi kriteria penataan KK

(hasil survei KKP bulan 10-13 Agustus 2018)

b. Masyarakat disekitar lokasi yang sebagian bekerja di bidang perikanan dan

pariwisata menyatakan tidak keberatan dan mendukung pemeintah dalam

pengamangan infratstruktur di Prov Bali

c. Sesuai dengan standar teknis dan operasional peraturan keselamatan

penerbangan sipil bagian 139 (manual off standar CASR Part 139 – Volume 1)

adanya tumpukan pasir yang terletak di sisi utara run away 09 bandar udara

internasional I Gusti Ngurah rai berada pada Kawasan di bawah permuakaan

transisi dengan slope sebesar 14,30 % dari tepi Runaway Strip berpotensi

mengganggu keselamatan penerbangan, sehingga Kawasan tersebut harus

segera aman dari gangguan keselamatan penerbangan.

Dokumentasi


23. Rapat Penyiapan Kertas Posisi dalam Penyusunan RUU tentang Pertanahan

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di RR. Ditjen PRL Lt. 11. Dipimpin oleh

Kepala Bagian Hukum, Organisasi Setdijen PRL.

Tujuan

Menyusun poin-poin masukan terhadap RUU tentang pertanahan

Sasaran

Tersusunnya poin-poin masukan terhadap RUU tentang pertanahan

Hasil Kegiatan

lingkup pengaturan dalam RUU tentang Pertanahan sebaiknya hanya mengatur tentang

rezim pertanahan;

“ruang” di atas tanah berupa perairan pesisir dan laut tidak perlu diatur dalam RUU

Pertanahan, dengan pertimbangan pengaturan ruang laut diatur dalam undang-undang

tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan ditindaklanjuti pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2014 tentang Kelautan;

pengaturan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan laut tidak perlu diatur dalam

RUU tentang Pertanahan, dengan pertimbangan bahwa pengaturan pemanfaatan

sumber daya perairan telah diatur dalam undang-undang dimaksud dalam poin 2;

menghapus kata “air” dalam pengertian hak atas tanah, dengan pertimbangan di perairan

pesisir dan laut yang berlaku adalah rezim izin lokasi perairan dan izin lokasi di laut,

bukan rezim hak sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-

VIII/2010, contoh kegiatan budidaya di perairan pesisir dan laut tidak dapat diberikan Hak

Guna Usaha;

pemberian hak atas tanah di wilayah daratan pesisir dan daratan pulau-pulau kecil tidak

boleh menutup akses publik, namun diutamakan alokasi ruangnya untuk sempadan

pantai dan mitigasi bencana. Contoh bencana tsunami di Aceh, Palu, dan Selat Sunda

menunjukkan bahwa hak atas tanah diberikan pada wilayah pesisir yang rawan bencana;

pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dengan luas

dibawah 100 km2 tidak dapat dipisahkan dari perairan di sekitarnya, dengan

pertimbangan:

a. menjaga kedaulatan Indonesia terutama dari kepemilikan pulau oleh orang asing;

b. mempunyai keterbatasan daya dukung dan daya tampung; dan

c. rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana.

Dokumentasi


24. Rapat Pertemuan Finalisasi RPJMN Sektor Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di ruang utama GF, GMB I dihadiri oleh

perwakilan dari unit-unit eselon I KKP termasuk satgas 115. Rapat dipimpin oleh Inspektur II

Tujuan

Menyusun poin-poin masukan terhadap RUU tentang pertanahan

Sasaran

Tersusunnya poin-poin masukan terhadap RUU tentang pertanahan

Hasil Kegiatan

Penataan Ruang Laut dan Pesisir, menjadi salah satu strategi dalam kebijakan I:

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya KP yang Berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi untuk mewujudkan kebijakan I, sebagai berikut:

a. Mewujudkan Entitas Perikanan Nasional sebagai LRRF

b. Penguatan Peran Kelembagaan Pengelola Wilayah

c. Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan KPP PUD

d. Pencegahan dan Penanganan Pencemaran serta Kerusakan Ekosistem

e. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

f. Penataan Ruang Laut dan Pesisir

g. Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.

Kabag. Program Ditjen PRL menyampaikan beberapa hal:

a. perlunya penajaman visi

b. penguatan beberapa permasalahan yang mengemuka seperti: pengawasan, isu

SDM, regulasi wilayah, sosek, infrastruktur

c. IKU Efektivitas kawasan konservasi, redaksionalnya diubah menjadi kawasan

konservasi yang dikelola

d. biofarmakologi yang merupakan ranah di kelautan, mempunyai prospek

pemanfaatannya secara ekonomi maupun pemberdayaan pulau2 terkecil.

Konsep RPJMN Sektor KP 2020-2024 akan diproses lebih lanjut, walaupun masih

perlu penyempurnaan

Dokumentasi


25. Rapat Pembahasan RUU tentang Perikanan

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di R.R Utama Lantai GF, GMB I. Rapat dipimpin

oleh Kepala BRSDMKP, dihadiri oleh Dirjen Perikanan Budidaya, Kepala BKIPM, Kepala

BHO, Sesditjen Perikanan Budidaya, Direktur Pengawasan SDK, dan perwakilan dari tiap

UKE I KKP

Tujuan

Membahas RUU usulan KKP tentang Perikanan

Sasaran

Tersusunnya poin-poin usulan tentang RUU Perikanan

Hasil Kegiatan

RUU ini merupakan inisiatif DPR dan ada 3 versi RUU:

a. Versi yang dibuat oleh DPR;

b. Versi lengkap yang dibuat sendiri oleh KKP; dan

c. Versi perubahan terbatas yang akan merubah UU Perikanan sebelumnya. (Fokus

pd pengawasan PSDKP, penguatan pemberantasan illegal fishing, plasma nutfah

dan sektor strategis lain)

d. Saat ini fokus pembahasan dari KKP di poin b.

Target RUU (poin b) final diharapkan selesai bulan Maret. April akan dilakukan Konsultasi

Publik sehingga Juli dan Agustus bisa masuk pembahasan di DPR dan September

diharapkan bisa disahkan. (Belajar dari pengalaman UU 32/2014). Namun akan ada

skenario lain apabila RUU dari KKP tidak dimungkinkan mengingat harus merubah RUU

ini menjadi inisiatif dari pemerintah dan akan memakan waktu agak lama, sehingga opsi

lainnya yakni dengan memakai draf dari DPR namun memasukkan poin2 penting sesuai

masukan KKP agar lebih cepat periode waktu proses pengesahannya.

Tindak lanjut: BRSDM akan mengirim surat dan lampiran ketiga RUU untuk dimintakan

kembali masukan dari tiap UKE I (fokus pd RUU lengkap KKP). Diagendakan masukan

tersebut maksimal sampai hari Rabu (6/2) pukul 12.00 dan Kamis (7/2) pukul 10.00 akan

diagendakan kembali untuk membahas masukan-masukan tersebut

Dokumentasi

Bulan Januari · 2020. 1. 10. · Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan Januari 1. Rapat Evaluasi Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2018 Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan

Documents