Bulan Februari - surajis.files.wordpress.com · penyusunan RAB tersebut akan dibahas pada rapat selanjutnya yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019.

Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan Februari

Bulan Februari


Outline Kegiatan Bulan Februari

KEGIATAN KSN

7 Februari Rapat Tim Kecil RZ KSN Gerbangkertosusila

11 Februari Rapat Pembahasan Lintas Eselon 1 KKP RZ KSN Kawasan TN Komodo

12 Februari Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK) RZ KSN Kedungsepur, Mebidangro dan Mamminasata

14 Februari Rapat Tim Kecil RZ KSN Gerbangkertosusila

14 Februari Rapat Tindaklanjut PAK II RZ KSN Mebidangro, Mamminasata, dan Kedungsepur

18 Februari Rapat Pembahasan Pedum RZ KSN/KSNT

19 – 22 Februari Koordinasi, Survey, dan FGD Penyusunan RZ KSN Sasamba

26 Februari Rapat Diskusi Pakar mengenai Rencana Alokasi Ruang Laut untuk Pemanfaatan Kegiatan Perhubungan Laut, Konservasi dan Alur Laut

KEGIATAN KSNT 11 Februari Rapat Pembahasan PPKT dalam RPJMN 2020-2024

14 Februari Sosialisasi Ranpermen RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya

12 – 15 Februari Koordinasi Penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah

27 Februari FGD Penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah

28 Februari Survei Lapang Penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah

KEGIATAN SKPT MOA 1 Februari Rapat Pembahasan KAK Konsultan Teknis (TC) Perencanaan SKPT

4 Februari Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Konsultan Teknis (TC) Perencana Pembangunan SKPT

6 Februari Rapat Technical Meeting Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)


1. Rapat Pembahasan KAK Konsultan Teknis (TC) Perencanaan SKPT

Waktu Pelaksanaan Rapat Pembahasan KAK TC SKPT di 6 lokasi tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal

1 Februari 2019 di Ruang Rapat Dirjen Perencanaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Gedung Mina

Bahari 3 Lt. 11. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Program, Dirjen PRL dan dihadiri oleh

Perwakilan dari Biro Perencanaan dan perwakilan dari PIC 5 SKPT yaitu SKPT Sabang, SKPT

Morotai, SKPT Moa, SKPT Saumlaki, dan SKPT Biak.

Tujuan Penyusunan matriks terkait kebutuhan dan kualifikasi Tenaga Ahli pada masing-masing SKPT Sasaran Tersusunnya matriks terkait kebutuhan dan kualifikasi Tenaga Ahli pada masing-masing SKPT Hasil Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dalam pelaksanaan perencanaan DED SKPT ditambahkan:

a. Maket skala 1:500 sampai dengan 1:200, disesuaikan dengan luasan kawasan SKPT b. Multimedia Animasi 3 Dimensi (3D) Kawasan SKPT c. Gambar perencanaan dibuat dalam format kertas A2

Diharapkan masing-masing PIC SKPT menyesuaikan kebutuhan dan kualifikasi Tenaga

Ahli yang tercantum pada KAK TC yang akan digunakan dalam tender.

Perubahan kebutuhan dan dan kualifikasi Tenaga Ahli tersebut akan berpengaruh pada

komponen harga satuan (billing rate) pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) TC di

masing-masing likasi SKPT. Pembahasan terkait standar yang digunakan dalam

penyusunan RAB tersebut akan dibahas pada rapat selanjutnya yang rencananya akan

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019.

Dokumentasi


2. Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Konsultan Teknis (TC)

Perencana Pembangunan SKPT

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2019 di Ruang Rapat Biro Perencanaan,

Gedung Mina Bahari 1 Lt. 3A. Rapat dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan Kawasan

Terpadu, Biro Perencanaan dan dihadiri oleh Perwakilan dari Bagian Program Dirjen PRL dan

perwakilan dari PIC 6 SKPT yaitu SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Morotai, SKPT Moa,

SKPT Saumlaki, dan SKPT Biak.

Tujuan Penyusunan standarisasi harga satuan pekerjaan baik harga satuan personil maupun non personil serta pagu kegiatan konsultansi (perencanaan dan pengawasan) pada masing-masing lokasi SKPT Sasaran Tersusunnya standarisasi harga satuan pekerjaan baik harga satuan personil maupun non personil serta pagu kegiatan konsultansi (perencanaan dan pengawasan) pada masing-masing lokasi SKPT Hasil Kegiatan

Diharapkan masing-masing PIC SKPT menyesuaikan standar harga satuan personil dan

penentuan pagu kegiatan konsultansi dalam penyusunan RAB TC yang akan digunakan

dalam tender.

KAK dan RAB TC SKPT Moa akan dijadikan acuan dan template untuk penyusunan

KAKA dan RAB TC pada lokasi SKPT lainnya.

Dokumentasi


3. Rapat Technical Meeting Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Gedung Mina Bahari 1 Lt. 3A. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan dihadiri oleh Perwakilan dari Bagian Program Dirjen PRL dan perwakilan dari PIC 6 SKPT yaitu SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Morotai, SKPT Moa, SKPT Saumlaki, dan SKPT Biak serta Project Management Consultant (PMC) Tujuan Sasaran Hasil Kegiatan

Beberapa tugas PMC antara lain:

a. Memberikan instruksi pelaksanaan pekerjaan kedapa technical consultant (TC) yang sesuai dengan konsultasi tim survei konsultan JICA.

b. Menyiapkan pekerjaan proyek, rencana keuangan, mengembangkan prosedur, dan panduan implementasi kegiatan proyek serta mengkoordinasikan implementasi oleh lembaga terkait di tingkat nasional / regional.

c. Memantau dan mengevaluasi kinerja proyek, dengan sistem informasi MP via online dashboard.

d. Menyiapkan rencana, penyampaian dokumen pengadaan barang dan jasa, tender dan draft kontrak

e. Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan f. Memantau kemajuan proyek dan kinerja kontraktor g. Menyiapkan laporan progres untuk KKP dan JICA, laporan penyelesaian proyek dan

exit strategy h. Menyiapkan laporan manajemen risiko di awal proyek. i. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan konsultn JICA j. Membantu konsultan JICA dalam melakukan kunjungan lapangan, pengumpulan data

dan progres pekerjaan.

Sesuai dengan tugas tersebut, PMC akan melakukan reviu terhadap KAK dan RAB

tender TC pada 6 lokasi SKPT.

Akan dilakukan koordinasi dan diskusi secara reguler antara PMO, PIC dan PMC setiap

minggunya (direncanakan dilakukan setiap hari Rabu).

Dalam rapat tersebut juga dilakukan presentasi terkait progres dan rencana pelaksanaan

pembangunan SKPT pada 6 lokasi SKPT yang didanai oleh hibah ODA Jepang.

Dokumentasi


4. Rapat Tim Kecil RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 di Ruang Rapat Lantai 4 Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat di pimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang SDA

lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria dan Tata Ruang Kumham dan Direktur

Perencanaan Ruang Laut, dan dihadiri perwakilan dari Sekretariat Kabinet, Kementerian

Koordinator Maritim, Pushidrosal, Badan Informasi Geospasial.

Tujuan

Mengharmonisasikan rancangan peraturan presiden tentang RZ KSN Gerbangkertosusila

Sasaran

Terharmonisasikannya rancangan peraturan presiden tentang RZ KSN Gerbangkertosusila

Hasil Kegiatan

Rumusan pada Pasal 27 agar dapat dirubah, yang mana intinya harus dialokasikan ruang

perairan untuk menampung pengembangan kawasan industri di daratan, namun tidak

perlu dilakukan pendetailan terhadap nama dari kawasan industri tersebut.

Pada Zona Industri agar dipastikan bahwa kawasan industri yang ada membutuhkan

pengembangan ruang di laut.

Agar dalam pertemuan selanjutnya dapat di undang Kementerian Perindustrian

membahas tentang Kawasan Industri di KSN Gerbangkertosusila.

Berdasarkan ruang lingkup wilayah perencanaan, kawasan yang spot-spot merupakan

kewenangan menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan sedangkan diluar kawasan

tersebut sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 merupakan kewenangan Pemerintah

Daerah. Dan dengan terbitnya PP no 33 tahun 2018 tentang Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, maka secara hukum dapat menggunakan mekanisme asas

dekonsentrasi.

Semua kawasan dalam deliniasi RZ KSN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,

namun pemberian izinya hanya pada spot-spot saja, sedangkan untuk diluar spot spot

didelegasikan ke pada Gubernur sejalan dengan Pasal 360 UU No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya deliniasinya antar RTR dan RZ KSN harus sama, namun dalam proses

penyusunan terdapat masukan ada obyek vital yaitu kawasan pertahanan dan

keamanan, sehingga deliniasi RZ KSN lebih luas dari RTR KSN, maka RTR KSN

diharapkan dapat menyesuaikan deliniasi dengan RZ KSN sesuai kesepakatan

sebelumnya bahwa daratan masuk wilayah perencanaan RTR KSN, sedangkan laut

menjadi RZ KSN.

Pengertian pada Pasal 1 angka 4 tentang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusilo tidak

sesuai dengan deliniasinya sehingga perlu dihilangkan

Judul tetap menggunakan istilah Kawasan Strategis Nasional untuk membedakan jenis

kawasan, karena terdapat satu kawasan dengan ruang lingkup yang berbeda seperti

Kawasan Selat Sunda dan KSN Selat Sunda.

Pasal 58 pada Ketentuan Perizinan agar didetailkan

Terdapat Pasal yang hampir sama maksudnya yaitu Pasal 74 dan Pasal 75, maka pasa

75 agar dihapus sehingga tidak duplikasi makna.

Terkait pengaturan Pelabuhan Umum, telah dilakukan pengaturan pada Pasal 15 sesuai

dengan Peraturan Kementerian Perhubungan.

Agar Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan lebih detail pada Pasal 15.


Diusulkan agar pada Pasal 27 pada Zona Industri agar dapat ditambahkan area

pengembangan Terminal Khusus atau Terminal untuk urusan sendiri (TUKS)

12) Terkait kenavigasian Pasal 31 agar dilakukan klarifikasi dengan Dit. Kenavigasian

Peta mengacu pada kebijakan satu peta

Agar ditambahkan pada sumber di peta RIPN KP 432 tahun 2017

Pasal 40 Mengatur di Lampiran V, agar diubah menjadi Lampiran IV

Agar dilakukan pengecekan kembali nama / penyebutan untuk Pulau Lusi atau Pulau

Sarinah karena di database Pushidrosal ataupun BIG belum ada.

Akan dilakukan pertemuan lanjutan utk hal hal yg bersifat lebih spesifik.

Dokumentasi


5. Rapat Pembahasan Lintas Eselon 1 KKP RZ KSN Kawasan TN Komodo

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tgl 11 Februari 2019 di RR Nila, GMB IV KKP, dipimpin oleh Plt. Kepala Bagian Perundang-Undangan II, dihadiri oleh BRSDMKP, DJPT, DJPB, BHO-Setjen, Sesdit PRL, Dit. PRL, Dit. KKHL, Dit. Jaskel, dan Dit. P4K. Tujuan

Menjaring saran dan masukan dari Lintas Eselon 1 KKP terhadap penyusunan RZ KSN

Kawasan TN Komodo

Sasaran

Terjaringnya saran dan masukan dari Lintas Eselon 1 KKP terhadap penyusunan RZ KSN

Kawasan TN Komodo

Hasil Kegiatan

Alur migrasi biota perlu disempurnakan

Didalam TN Komodo terdapat potensi ikan demersal, hal tsb dapat menjadi masukan

KKP kepada KLHK yang sedang menyusun review zonasi TN Komodo

Perlu penyeragaman Batas koordinat dalam RZ KSN Komodo dengan RZ Lain (apakah

DM saja atau DMT)

Pada ketentuan umum, perlu ditambahkan definisi pariwisata merujuk pada UU No 10

Tahun 2009 tentang kepariwisaataan

Definisi TN Komodo pada pasal 1 tidak perlu menyebutkan SK Dirjen Kemenhut

Perlu dipertimbangkan kembali apakah tetap perlu definisi TN Komodo dan Pengaturan

dalam TN komodo pada Pasal 50

Perlu ada penyesuaian drafting mengenai Pasal- tahapan pelaksanaan kegiatan

Perlu reformulasi Kebijakan dan Strategi (ex: Strategi Pasal 8 ayat (3) dan (4)

breakdownnya perlu dicek kembali apakah sudah cocok)

Pada Pasal 3, perlu ada perbaikan batas perencanaan pada toponimi teluk, selat dan

pantai serta penulisan batas per segmen

Untuk tujuan pengelolaan, maka sebaiknya delineasi ditarik dengan merujuk batas

kecamatan

Pasal 19 ayat (2) huruf c labuh jangkar untuk menampung yacht dan cruise dapat

dialokasikan diluar area pelabuhan, supaya kapal masyarakat yang kecil dapat masuk

Perlu penggantian nama zona labuh jangkar (Labuh jangkarnya masuk zona wisata nanti

diatur di aturan pemanfaatan ruang boleh kegiatan labuh jangkar)

Perlu ditambahkan dalam indikasi program tentang kegiatan sesuai laporan WWH,

kegiatan di RZWP3K, dan usulan perubahan RZ RP TN Komodo di KLHK

Pasal 7 ayat (2) huruf b di bahasan kebijakan strategi, ditambahkan perikanan budidaya.

Contoh: optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk

perikanan tangkap dan perikanan budidaya

Jenis wisata bahari perlu disesuaikan dengan RPP RTRL

Dalam Zona Perikanan tangkap perlu ditentukan spot fishing, mengingat sebagian besar

kawasan pariwisata jadi sangat penting, jangan sampai penangkapan ikan masuk ke

Kawasan wisata

Perlu ada penyampaian terkait Konsep perencanaan RZ KSN TN Komodo kepada

Gubernur NTT

isu kepemilikan lahan pulau oleh asing, perlu ada peran dari RZ KSN TN Komodo untuk

mengatur pengelolaannya dan memastikan ruang bagi masyarakat


Insentif dan disinsentif kawasan RP ikut mekanisme UU 23 melalui dekon

Dokumentasi


6. Rapat Pembahasan PPKT dalam RPJMN 2020-2024

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 di Ruang Rapat Baronang, dihadiri oleh Dit. PRL, Bagian Hukum Sesditjen PRL, BHO, Bappenas, BNPP, Kemhan, Kem Kumham, Setkab. Tujuan Koordinasi terkait program/kegiatan PPKT yang terakomodir dalam RPJMN Sasaran Terkoordinasikannya program/kegiatan PPKT yang terakomodir dalam RPJMN Hasil Kegiatan

fokus RPJMN pada PPKT terlebih dahulu (tidak kawasan perbatasan keseluruhan)

Perlu dilakukan bilateral meeting dgn Bappenas, Kem PUPR, BNPP, dan K/L terkait

lainnya

Agar membuat timcil lintas K/L, dimana rapat-rapat akan dilaksanakan menggunakan

wadah PAK RZ KSNT (18 Pulau)

Agar segera memberikan masukan nomenklatur proyek prioritas ke Dit. Daerah

Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan – Bappenas. Catatan: akan coba diusulkan

untuk memakai pendekatan spasial untuk memasukkan semua program terkait PPKT

kedalam Bab 2 Kewilayahan, sehingga nomenklaturnya dapat terkumpul semua

Master plan PPKT perlu dibuat agar ada dasar bagi K/L terkait untuk menyepakati dan

berkomitmen untuk menentukan arah program PPKT

Dokumentasi


7. Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK) RZ KSN

Kedungsepur, Mebidangro dan Mamminasata

Waktu Pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Kedungsepur, Mebidangro dan Mamminasata telah dilaksanakan pada tanggal 12 Feb 2019 di Ruang Rapat Tiram, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, pukul 13.00 – 18.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Laut, KKP dan dihadiri oleh perwakilan dari: Setkab, Kemendagri, ESDM, Kemenhub, Kemenhan, Setneg, ATR/BPN, Pushidrosal, BIG Tujuan Menjaring saran dan masukan dari K/L terhadap Ranperpres RZ KSN Kedungsepur, Mebidangro dan Mamminasata Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari K/L terhadap Ranperpres RZ KSN Kedungsepur, Mebidangro dan Mamminasata Hasil Kegiatan

Perlu pengaturan mengenai daerah ranjau dan penggambaran daerah ranjau di dalam

RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata perlu diperjelas pewarnaan dan simbolnya

dan dapat disesuaikan dengan ketentuan di peta laut yang diterbitkan oleh Pushidrosal.

Agar mencantumkan dalam legenda peta sumber data: Daftar Kabel Dan Pipa Bawah

Laut Perairan Indonesia, Pushidrosal 2017.

Ketentuan reklamasi dalam pemanfaatan ruang laut di KPU-ID agar masuk dalam

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Zona ranjau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya setelah dilakukan

pembersihan setelah berkoordinasi dengan Mabes AL.

Hirarki pelabuhan laut di dalam peta perlu disesuaikan dengan nomenklatur dalam batang

tubuh.

Perlu dipertimbangkan mengenai rencana pengembangan Makassar New Port dengan

reklamasi yang berpotensi menutup ruang pergerakan di wilayah perairan Lantamal VI

Makassar

Perlu adanya konsistensi redaksi dalam R. Perpres beserta lampirannya menjadi RZ

Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan.

Perlu penyesuaian pengaturan dalam R. Perpres dengan pengaturan dalam

Perda/Raperda RZWP3K.

Periodisasi indikasi program perlu disesuaikan dengan periodisasi RPJMN.

Perlu adanya penjabaran mengenai kode zona RP dan RK dalam Batang Tubuh;

Sumber data Peta Laut Indonesia untuk 3 Peta RZ KSN Kawasan Perkotaan agar

menyesuaikan dengan Peta Laut Indonesia terbaru yang diterbitkan oleh Pushidrosal;

Perlu adanya kesepakatan untuk pemanfaatan ruang di DLKr/DLKp Pelabuhan Laut

dengan WKO Pelabuhan Perikanan.

Garis pantai agar menggunakan data garis pantai KSP-BIG 2018.

Perlu sinkronisasi antara kebijakan, strategi, pola ruang laut, dan matriks indikasi

program.

Perlu penambahan ketentuan mengenai peninjauan kembali RZ KSN Kawasan

Perkotaan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.


Dokumentasi


8. Rapat Tim Kecil RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, di Ruang Rapat Lantai 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkoperekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan Mengharmonisasikan rancangan peraturan presiden tentang RZ KSN Gerbangkertosusila

Sasaran Terharmonisasikannya rancangan peraturan presiden tentang RZ KSN Gerbangkertosusila

Hasil Kegiatan

Rumusan Batas wilayah perencanaan agar diformulasikan ulang

Penamaan diseragamkan menjadi : RZ KSN Kawasan Perkotaan

Pasal 3 batas wilayah perencanaan diformulasikan kembali

Pasal 58 Izin lokasi Perairan dirincikan sesuai dengan pola ruang yang ada.

Pasal 8 – dilakukan Perbaikan terhadap sasaran dan kebijakan yang disinsikronkan

dengan RTR

Diharapkan Kemenkomaritim dan Menkoperekonomian agar menginisiasi

Tatacara/NSPK/Pedoman untuk menjadi satu antara RTR dan KSN

Pada pertemuan selanjutnya agar diundang kembali Kemenhan, ATR/BPN dan BIG

Dokumentasi


9. Sosialisasi Ranpermen RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tgl 14 Februari 2018 di Aula Gubernur Provinsi Aceh. Dipimpin oleh Plt Kabag Perundang-Undangan II, dibuka oleh Kadis KP Prov. Aceh, narasumber Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Kasubdit Kawasan Strategis, dan Kasi KSNT PRL-KKP, dihadiri oleh seluruh SKPD terkait di Provinsi Aceh. Tujuan Menjaring masukan dan tanggapan untuk penyempurnaan Ranpermen RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya. Sasaran Terjaringnya masukan dan tanggapan untuk penyempurnaan Ranpermen RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya. Hasil Kegiatan

RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya sangat penting dan strategis bagi pemanfaatan

ruang di PPKT Prov Aceh.

Beberapa program di daerah sudah masuk dalam RZ KSNT ini, namun selanjutnya perlu

ada sinkronisasi program kegiatan antara K/L dengan SKPD terkait pemanfaatan PPKT

Hendaknya disusun dan disinkronisasikan dengan Dokumen KLHS dan Adaptasi

Perubahan Iklim

Pemda Aceh Besar mengharapkan bahwa Pulau Rusa diarahkan untuk menjadi daerah

wisata

Perkembangan ekonomi Pulau Rusa akan memberikan dampak positif bagi kampung²

disekitarnya yang berada di Pulau Sumatera

Diharapkan pola ruang KSNT dibuat lebih detail

Kawasan konservasi perairan disekitar Pulau Rusa sudah direvisi menjadi kawasan

perikanan tangkap

Lampiran 5 dilembar pertama, penomoran ditabel harus di koreksi kembali

Panglima laot mendukung RZ KSNT ini asalkan sesuai dengan hukum adat di Aceh, dan

harapannya agar Aceh dapat lebih maju melalui sektor perikanan dan kelautan

Pemkab Aceh Jaya memiliki kendala anggaran, semoga dengan RZ KSNT ini dapat

mendorong pembangunan Pulau Raya menjadi lebih cepat

Dokumentasi


10. Rapat Tindaklanjut PAK II RZ KSN Mebidangro, Mamminasata, dan Kedungsepur

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 di R.R Lantai 9, GMB III, KKP, dihadiri oleh perwakilan BHO Setjen, Sesditjen PRL, Subdit KS, dan Subdit TRLN. Tujuan Menyusun perbaikan hasil PAK II RZ KSN Mebidangro, Mamminasata, dan Kedungsepur Sasaran Tersusunnya perbaikan hasil PAK II RZ KSN Mebidangro, Mamminasata, dan Kedungsepur Hasil Kegiatan

Terkait kabel laut akan melakukan komunikasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi

Indonesia;

Penyamaan format ketiga peta RZ dgn peta RZ GKS;

Garis pantai dalam ketiga peta RZ mengikuti Kebijakan Satu Peta;

Memasukkan sumber data Peta Laut Indonesia dan Daftar Pipa dan Kabel Bawah Laut

Perairan Indonesia ke dalam ketiga peta RZ KSN;

Masukan terhadap Peta RZ Mebidangro:

a. (Disclaimer) garis pantai di pelabuhan belawan bukan merupakan garis penutup

pelabuhan;

b. terkait perubahan garis pantai di reklamasi pelabuhan belawan, selanjutnya akan

dikoordinasikan dgn BIG untuk menggambarkan sesuai hasil eksistingnya (berupa

citra dari google earth dan navionic)

Masukan terhadap Peta RZ Mamminasata:

a. penegasan warna daerah ranjau menjadi warna magenta (sesuai Peta No. 1

Pushidrosal);

b. daerah ranjau masuk ke dlm pola ruang laut atau terpisah? (perlu klarifikasi ke

Kemhan)

c. Hirarki pelabuhan dlm legenda menyesuaikan dgn hirarki pelabuhan nasional

(pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan)

d. simbol udara sekunder dihilangkan dlm legenda

Format Ranperpres Mamminasata disamakan dgn Mebidangro;

Tujuan dlm ranperpres di breakdown menjadi beberapa poin, bukan satu kesatuan

kalimat

Dokumentasi


11. Koordinasi Penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 12-15 Februari 2019 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dan Lanal TNI AL Kota Sabang, Sekda Kota Sabang, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Tujuan Koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah dan persiapan survei lapang ke Pulau Rondo Sasaran Terkoordinasikannya pelaksanaan kegiatan penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah dan persiapan survei lapang ke Pulau Rondo Hasil Kegiatan

DKP Kota Sabang dan DKP Provinsi Aceh siap mendukung data sekunder untuk

penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah

Lanal Sabang dapat mendampingi kegiatan survei lapang ke Pulau Rondo

Waktu yang disarankan oleh Lanal Sabang untuk survei ke Pulau Rondo adalah Bulan

Februari karena kondisi cuaca dan gelombang dalam musim peneduh

Beberapa staf dari DKP Kota Sabang akan ikut serta bersama tim penyusun KSNT Pulau

Weh, Rondo, Bateeleblah untuk survei lapang ke Pulau Rondo

Sekda kota Sabang mengharapkan bahwa proses penyusunan RZ KSNT Pulau Weh,

Rondo, Bateeleblah dapat terus dikoordinasikan dengan Pemda Kota Sabang

Dokumentasi


12. Rapat Pembahasan Pedum RZ KSN/KSNT

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksananakan pada tanggal 18 Februari 2019 di R.R nila GMB 4 lt.9, dipimpin oleh BHO dihadiri oleh lintas Eselon 1 KKP. Tujuan Menjaring saran dan masukan dari Lintas Eselon 1 KKP terhadap Pedum RZ KSN/KSNT Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari Lintas Eselon 1 KKP terhadap Pedum RZ KSN/KSNT Hasil Kegiatan

Alternatif wilayah KSN (kewenangan seluruh wilayah KSN atau hanya spot spot) msh

menunggu keputusan dr MKP

Jika telah ada keputusan dr MKP maka draf ranperpres KSN yang ada di kumham perlu

disesuaikan

kriteria budidaya yang izinya pusat : penggunaan PMA, TK Asing, intensitas kegiatanya

super intensif

pembudidaya ikan sebaiknya tidak dibatasi skala kecil atau ditambahkan kata 'terutama'

Proses penetapan ranperpres KSN sebaiknya tidak dijelaskan dalam pedum hanya

merujuk pada peraturan perundangan berlaku

Dokumentasi


13. Koordinasi, Survey, dan FGD Penyusunan RZ KSN Sasamba

Waktu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi, pengumpulan data sekunder dan survey lapangan, dan FGD dilaksanakan mulai pada hari Selasa - Jumat, 19-22 Februari 2019 dan dilakukan oleh Tim Penyusun dengan difokuskan pada instansi yang memiliki data-data terkait nilai strategis penting nasional di kawasan RZ Sasamba yaitu DKP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Bappeda Kota Balikpapan, SKK Migas, PSDKP Satker Kalimantan Timur; serta peninjauan lapangan di wilayah PPI Manggar, Pelabuhan Umum Semayang Balikpapan, PLTU Teluk Balikpapan, Pemukiman Nelayan Kampung Baru, Pelabuhan Kontainer Kariangau, serta Kilang Minyak Pertamina RU V di Muara Jawa. FGD dipimpin oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Bpk. Ir. H. Mukhransyah, MMT) dan dihadiri oleh Dekan FPIK Universitas Mulawarman dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kota Samarinda, Bappeda Kutai Kartanegara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Dinas Perikanan Kota Samarinda, Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, LANAL Balikpapan, KSOP Kelas I Balikpapan, BKIPM Kelas I Balikpapan, SKK Migas Kalimantan Sulawesi, Migas Muara Bakau, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina EP Asset V Balikpapan dan PELINDO IV Balikpapan. Tujuan Menjaring saran dan masukan dari SKPD terkait penyusunan RZ KSN Sasamba Sasaran Hasil Kegiatan

Perlunya koordinasi mengenai deliniasi batas KSN Sasamba ke KemenATR/BPN,

sehingga wilayah perencanaan RZ KSN dapat mengikuti batas KSN tersebut ke arah

lautnya;

Batas wilayah perencanaan di Teluk Balikpapan sebaiknya mempertimbangkan kesatuan

ekosistem yang tidak dapat dipisahkan;

isu pemanfaatan ruang di wilayah perairan kawasan Sasamba sangat kompleks dan

rawan konflik pemanfaatan (industry, pelabuhan, kegiatan penambangan, daerah fishing

ground) seperti alur pelayaran menuju pelabuhan dan kegiatan ship to ship

penambangan batubara; kegiatan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dengan

keberadaan pipa gas eksisting;

Terkait dengan batas wilayah perencanaan RZ KSN Sasamba khususnya untuk alur

migrasi biota di Samarinda (pesut dan beberapa spesies pari) batas administrasi perlu

diidentifikasi lebih lanjut agar dapat ditarik ke wilayah hulunya;

Isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

a. daerah kerja migas di daerah Sangasanga, Muara Jawa, Senipah b. Kegiatan ship to ship penambangan batubara di Delta Mahakam yang mengarah ke

Muara Berau dan Muara Jawa; c. Rencana Pembangunan TPI di Samboja; d. Pembangunan Pelabuhan Umum di Kelurahan Amburawang untuk kegiatan bongkar

muat batubara; e. Penempatan pipa dan kabel bawah laut di sepanjang pesisir Kabupaten Kutai

Kartanegara; f. Rencana pembangunan Pos Pantau KPK di Muara Pegah Delta Mahakam;


g. Pola ruang, ada wilayah APL dan TAHURA yang berada di wilayah perairan di wilayah Samboja

h. Rencana pembangunan tol Penajam – Balikpapan dan coastal road Kota Balikpapan;

i. Rencana perpindahan Ibukota negara di Balikpapan; j. Rencana pengembangan landasan pacu Bandara Sepinggan; k. KSP di wilayah daratan yaitu KSP Kariangau dan Buluminung (lingkungan dan

industry) yang membutuhkan wilayah perairan untuk operasionalisasi ke depannya

Kegiatan-kegiatan untuk eksplorasi migas di zona pemanfaatan ruang lainnya agar dapat

diakomodir di dalam peraturan pemanfaatan ruang sehingga tetap dapat beraktifitas

dengan syarat dan kondisi tertentu;

Data pemanfaatan ruang eksisting hulu migas di Kawasan Sasamba dapat disesuaikan

dengan data yang ada di RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur, namun ada beberapa

rencana pengembangan lainnya seperti pengembangan ENI Sepinggan (lepas pantai

sepinggan), IDD Bontang (2-3 tahun baru ada pengembangan pipa ke Bontang) yang

akan diserahkan langsung ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut.

Instansi yang hadir dalam FGD RZ KSN Sasamba diharapkan dapat memberikan

masukan secara tertulis paling lambat minggu ke 2 Bulan Maret 2019 sebagai bahan

penyusunan Dokumen Awal yang selanjutnya akan dikonsultasipublikkan di Pusat dan

Daerah.

Dokumentasi


14. Rapat Diskusi Pakar mengenai Rencana Alokasi Ruang Laut untuk Pemanfaatan

Kegiatan Perhubungan Laut, Konservasi dan Alur Laut

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada Selasa 26 Februari 2019 di R. Baronang GMB 3 KKP dan dihadiri perwakilan dari Dit. Kenavigasian, Dit Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Dit KKHL KKP dan Internal Subdit KS Tujuan Sinkronisasi program kegiatan yang berada di Ditjen Perhubungan Laut dengan penyusunan RZ KSN Sasaran Tersinkronisasinya program kegiatan yang berada di Ditjen Perhubungan Laut dengan penyusunan RZ KSN Hasil Kegiatan

Perencanaan Alur Pelayaran akan mengikuti rencana Pelabuhanan nasional yang

disusun Dit Kepelabuhanan. Karena setiap ada pelabuhan pasti akan disedikan alur

pelayaran

Di Wilayah KSN Selat Sunda terdapat TSS. TSS yang bru disahkan di IMO ada 2 yaitu

TSS Selat Sunda dan Selat Lombok

Rencana alur-alur di KSN Sasamba sudah ditetapkan dalam Kepmenhub. Dapat di

verifikasi ke kepmen tersebut. Data salah satu alur di Sasamba akan diberikan dalam

bentuk PDF. Sedangkan 2 rencana alur lainyya akan diserahkan apabila telah dilakukan

survei batimetri oleh dit kenavigasian

Terdapat Alur pipa pertamina di blok Mahakam, info lebih lanjut dapat menghubungi di

Dit. KPLP

Rencana alur di KSN Manado Bitung sudah ditetapkan melalui Kepmenhub. Perlu

merujuk pada kepemnhub mengenai alur dan juga Kepmen LHK untuk TN Nasional

Bunaken dan Togean

Rencana alur di KSN Raja Ampat sudah ditetapkan melalui Kepmenhub

Rencana alur di KSN Biak belum ditetapkan.

Alur Pelayaran Komodo dan Labuan Bajo sudah ditetapkan Kepmen nya menjadi satu

kepmen. Data labuh jangkar sudah disebutkan dalam kepmenhub juga

operasional tol Laut dioperatori oleh Pemerintah (PELNI), ASDP, D Lloyd dan swasta

Rute tol laut ditentukan oleh kriteria: (1) merupakan daerah terpencil, tertinggal terluar

dan perbatasan; (2) Ada fasilitas Pelabuhan yang mendukung tambat labuh kapal

berukuran 1.800 GT (3) Adanya bangkitan perjalanan atau muatan balik yang cukup; (4)

dapat mengurangi tingginya harga transportasi logistik di lokasi-lokasi yang dikuasai

operator swasta,

Rute Tol Laut ditetapkan oleh Keputusan Dirjen sehingga dapat berubah sesuai dengan

usulan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan dan muatan tol laut

Rute tol laut yang masuk di RZ KSN antara lain di Biak dan Bitung. Di KSN Bima pernah

ada (Calabai) namun sudah berhenti.

Permasalahan Tol Laut saat ini: Muatan balik kosong, belum ada freezer, ada

reefercontainer tapi belum ada fasilitas listrik di pelabuhan yang mendukung tol laut

Untuk isu lokasi pelabuhan tol laut di Teluk Sanggar dan usulan pelabuhan2 mendukung

wisata di wilayah KSN Bima perlu menanyakan ke Dit Kepelabuhanan


Penentuan lokasi pelabuhan dan pemindahan pelabuhan (di KSN Bima dan Komodo)

yang sudah ditetapkan tentunya telah melalui proses kajian FS dan diskusi dengan K/L.

Untuk yang belum ditetapkan perlu dikonfirmasi langsung ke Dit Kepelabuhanan

Terdapat kawasan konservasi di KSN Bima, Komodo, Selat Sunda, Manado Bitung, Raja

Ampat dan Biak. Namun di wilayah KSN Sasamba belum ada kawasan konservasi

perairan di KKHL yang dicadangkan dan/atau telah ditetapkan

Pengaturan Kawasan Konservasi perlu perlu diakomodir di RZ KSN

Dokumentasi


15. FGD Penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 di Aula Kantor DKP Kota Sabang. Pertemuan ini dibuka oleh Staf Ahli Walikota Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang serta dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut - KKP, Subbag Monitoring dan Evaluasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut - KKP, SKPD lingkup Kota Sabang, Bappeda Prov. Aceh, Dinas Kelautan Perikanan Prov. Aceh, Dinas Kelautan Perikanan Kab. Aceh Besar, Panglima Laut Kota Sabang, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang. Tujuan Menjaring isu strategis dan permasalahan untuk penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah Sasaran Terjaringnya isu strategis dan permasalahan untuk penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah Hasil Kegiatan

Wilayah perencanaan RZ KSNT ini meliputi perairan timur Pulau Weh (sekitar KKPD),

perairan Pulau Rondo, dan perairan Pulau Bateeleblah, yang termasuk kedalam wilayah

administrasi Kota Sabang dan Kab. Aceh Besar;

UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar hukum semua regulasi di Aceh,

sehingga perlu ada pasal khusus dalam Permen RZ KSNT ini yang menyebutkan bahwa

perizinan menjadi kewenangan Pemprov Aceh namun perlu berkoordinasi dengan MKP;

Perlu melakukan sinkronisasi dengan kebijakan terkait, terutama dengan RZWP3K dan

RTRW/RDTR terkait. Sebagai informasi, status penyusunan RZWP3K Prov. Aceh saat

ini adalah sudah sampai Pasal 33 (tanggapan dan saran kedua dari MKP). Saat ini

sedang dilakukan peninjauan kembali RTRW Kab. Aceh Besar;

RZ KSNT ini diharapkan dapat mengatur rencana alokasi ruang dengan detail, sampai

dengan sub zona untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut di lapangan;

Terdapat Isu-isu eksisting antara lain daerah pembuangan ranjau apakah masih ada atau

sudah diangkat. Terdapat juga wisata bahari yang masih bisa dikembangkan di Pulau

Rondo dan Pulau Weh;

Pendekatan pemanfaatan Pulau Weh adalah Pertahanan dan Keamanan - Lingkungan

Hidup - Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan pendekatan pemanfaatan Pulau Rondo

dan Pulau Bateeleblah adalah pendekatan Pertahanan dan Keamanan;

Terdapat beberapa skenario untuk pengelolaan KKPD Pulau Weh. Jika Rencana

Pengelolaan Zonasi (RPZ) telah disusun, maka akan mengikuti RPZ; jika belum/sedang

disusun, maka hanya akan diberikan pasal agar merujuk pada RPZ;

Pemanfataan eksisting Pulau Bateeleblah antara lain untuk keperluan pertahanan dan

keamanan serta tempat singgah nelayan. RZ KSNT ini diharapkan dapat membantu

pengembangan Pulau Bateeleblah dan sekitarnya di Kab. Aceh Besar, dengan

mengembangkan konektivitas antara Pulau Bateleeblah ke Pulau Breuh dan Pulau Nasi

di Kecamatan Pulo Aceh Kab. Aceh Besar;

Terdapat masukan untuk materi indikasi program di Pulau Rondo, yaitu pengadaan air

bersih serta sarana prasarana telekomunikasi;

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan disusun menyusul setelah

penyusunan RZ KSNT ini selesai, karena belum ada contoh sebelumnya. Selanjutnya

akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan KLHK saat pertemuan Pembahasan Antar

Kementerian.


Dokumentasi


16. Survei Lapang Penyusunan RZ KSNT Pulau Weh, Rondo, Bateeleblah Waktu Pelaksanaan Survey lapangan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2019 di Pulau Rondo dan

perairan sekitarnya. Survey ini melibatkan tim dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut - KKP,

Subbag Monitoring dan Evaluasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut – KKP, Lanal Sabang,

Kodam Iskandar Muda, BIG, dan DKP Kota Sabang.

Tujuan Melaksanakan survei lapang dan mengidentifikasi sarpras yang ada di Pulau Rondo Sasaran Terlaksananya survei lapang dan teridentifikasinya sarpras yang ada di Pulau Rondo Hasil Kegiatan

Pulau Rondo memiliki morfologi yang curam dengan jenis pantai berbatu;

Tutupan lahan Pulau Rondo mayoritas berupa hutan;

Di Pulau Rondo terdapat sarpras berupa posko dan mess TNI AL, menara suar, sarana

telekomunikasi, titik dasar, tugu NKRI, helipad, tempat permakaman ;

Terdapat kebutuhan mendesak terkait sarpras, yaitu dermaga dan prasarana air bersih;

Terdapat beberapa pulau kecil di sebelah barat daya Pulau Rondo yang belum

teridentifikasi dan belum memiliki nama;

Pemanfaatan laut eksisting di perairan sekitar Pulau Rondo berupa perikanan tangkap,

alur migrasi biota, dan pariwisata.

Dokumentasi

Bulan Februari - surajis.files.wordpress.com · penyusunan RAB tersebut akan dibahas pada rapat selanjutnya yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019.

Documents