BUKU RENCANA KERJA (RENJA) - bpkad.malangkota.go.idbpkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/buku... · Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 ...

BUKU RENCANA KERJA(RENJA)Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA MALANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHJl. Tugu No. 1 Malang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

DARTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5

2.1 Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun

Anggaran Tahun 2016

5

2.2 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

9

2.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target

Kinerja Program/Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya

31

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD dan SKPKD

42

2.5 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 48

3.1 Tujuan 48

3.2 Sasaran 49

3.3 Program 50

3.4 Kegiatan 51

BAB IV PENUTUP 56


DARTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2017 5

Tabel 2.2.1 Program dan Kebijakan Pencapaian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

tertib dan akuntabel

11

Tabel 2.2.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

21

Tabel 2.2.3 Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan 22

Tabel 2.2.4 Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016

26

Tabel 2.2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2016 28

Tabel 2.2.6 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2016 29

Tabel 2.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31

Tabel 3.1.1 Alokasi Anggaran Tahun 2017 52


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP)

RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun

2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam

menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu

indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan

sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target

Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena

Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan

Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (

Renja ) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-

langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.


1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2014 – 2018;

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan

Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah


11. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor :

188.45/59/35.73.408/2015 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

13. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor :

188.45/20/35.73.404/2017 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang Tahun Anggaran 2017, antara lain untuk :

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan

dan perencanaan program ;

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;

e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan

sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu)

tahun anggaran, yaitu tahun 2017;

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 ;


c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.600.000.000,00

( Sebelas milyar enam ratus juta rupiah ) yang tertuang dalam 9 ( sembilan )

program dan dijabarkan dalam 68 (enam puluh delapan) kegiatan. Secara

keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2017

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN

(Rp)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.867.969.600

1. Penyediaan jasa surat menyurat

269.300.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

68.000.000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

88.333.900

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

47.275.000

5. Penyediaan alat tulis kantor 110.500.000

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

114.397.000

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

497.598.000

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18.634.000

9. Penyedian makanan dan minuman

115.031.700

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

518.900.000

11. Pawai pembangunan 20.000.000


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 831.362.000

12. Pembangunan Gedung Kantor (DED)

96.000.000

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

332.862.000

14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125.000.000

15. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

277.500.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 684.521.200

16. Optimalisasi/Peningkatan Kapsitas Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

544.521.200

17 Sosialisasi Peraturan Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

140.000.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

367.935.000

18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

63.000.000

19. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

111.385.000

20. Penyusunan Standart Pelayanan Publik dan IKM

16.100.000

21. Penyusunan Buku Profil 88.800.000

22. Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000

23. Review Renstra SKPD 12.000.000

24. Penyusunan ANJAB dan ABK 28.000.000

25. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

28.650.000

Penyusunan Anggaran Daerah 1.675.293.000

26. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)

105.480.000

27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018

591.832.500

28. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2017

554.362.500


29. Penyusunan Standar Biaya Umum

119.500.000

30. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

106.425.000

31. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA

151.000.000

32. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

46.693.000

Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah 1.822.522.000

33. Penatausahaan keuangan PPKD

373.000.000

34. Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas

118.876.000

35. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

145.456.000

36. Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer

63.000.000

37. Peningkatan pelayanan gaji PNS

375.000.000

38. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual

242.100.000

39. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

289.000.000

40. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan

216.090.000

Pelaporan Keuangan Daerah 973.178.800

41. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja

149.799.800

42. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang

136.379.000

43. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

178.200.000

44. Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

404.000.000

45. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

104.800.000


Penatausahaan Aset Daerah 2.008.610.000

46. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA

167.600.000

47. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang

122.000.000

48. Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga

68.460.000

49. Peningkatan Manajemen Aset 144.000.000

50. Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

159.200.000

51. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang

176.850.000

52. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

337.000.000

53. Pengamanan Aset Daerah 500.000.000

54. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

233.500.000

55. Pemeliharaan/Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah

100.000.000

Pemanfaatan Aset Daerah 1.368.608.400

56. Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi

56.700.000

57. Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah

60.000.000

58. Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah

88.700.000

59. Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) pemanfaatan aset daerah

44.000.000

60. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

145.808.400

61. Penyusunan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

65.000.000

62. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

128.100.000

63. Penghapusan Barang Milik Daerah

110.000.000

64. Penyusunan Tata Cara Sewa Pemanfaatan Aset Daerah

236.000.000


65. Penyusunan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

130.000.000

66. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah

64.700.000

67. Fasilitasi penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

165.000.000

68. Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi

74.600.000

2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian

kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai

sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra

SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan

atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya,

laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-

SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun

berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

Sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi

pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi

berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya,

dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam

dokumen Renstra SKPD.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu

menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang

direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja

sebagai instrumen penilaian. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota


Malang selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi

koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja

Pemerintah Kota Malang. Mengacu pada Reviu Rencana Strategis ( Renstra )

BPKAD Tahun 2015 – 2018 dan selaras dengan Reviu RPJMD Kota Malang 2014-

2018 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 serta mengacu

kepada Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang

Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama , dimana yang semula tujuan BPKAD

sebanyak 2 (dua) menjadi 1 (satu) dan sasaran semula 2 (dua) menjadi 1 (satu)

sasaran, dengan indikator sasaran yaitu :

1 Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

2 Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang

3 Persentase Pelayanan Penerbitan SP2D Kurang Dari 2 (dua) hari

4 Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90%

5 Persentase Penyajian L/K SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrual

6 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar

7 Persentase Aset dan Barang Daerah Terinventarisasi Teridentifikasi dan

Terdokumentasi Dengan Baik

8 Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat

Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang pencapaian sasaran “Meningkatnya

pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib dan akuntabel ”

dituangkan ke dalam 11 (sebelas) program dan 73 (tujuh puluh tiga ) kegiatan

sebagaimana dilihat pada tabel :


Tabel 2.2.1

Program dan Kegiatan

Pencapaian Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang tertib dan akuntabel

NO

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

A PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

95.931.000,- 89.306.000,- 93,09

1 Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan

Input Rp 95.931.000,- Rp 89.306.000,- 93,09

Output : Jumlah titik lokasi bidang lahan aset

daerah yang diamankan

40 titik lokasi / 5

kecamatan

40 titik lokasi / 5

kecamatan

Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

10,86% 10,90% 100

B PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

174.926.100,- 164.055.075,- 93,78

2 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Input Rp 174.926.100,- Rp 164.055.075,- 93,78

Output : kasus / konflik-konflik tanah dan

/ atau bangunan yang terfasilitasi

penyelesaiannya

15 kasus 7 kasus 46.66

Outcome : Persentase konflik tanah dan

atau bangunan yang terfasilitasi

100% 100% 100

C PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET

253.245.700.- 235.615.950,- 93,03

3 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

Rp 253.245.700.- Rp 235.615.950,- 93,03

Input

Output : jumlah bidang lahan tanah aset daerah proses sertifikasi

40 bidang 51 bidang 100

Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

10,86% 10,90% 100

D PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.255.949.800,- 3.942.731.029,- 92,64

4 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Input Rp 146.540.000,- Rp 131.002.150 89,40

Output : surat terkirim setahun 32.000 surat 36.894 surat

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat

Nilai 75,875 Nilai 78,22 100


5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input Rp 51.200.000,- Rp 30.244.392,- 59,07

Output : jenis dan bukti pembayaran rekening

3 jenis/12 bulan 3 jenis/12 bulan


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Input Rp 105.703.500,- Rp 105.644.700,- 99,94

Output : jumlah ruangan kantor yang terpelihara

10 ruangan 10 ruangan


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Input Rp 117.600.000,- Rp 103.673.000,- 88,16

Output : jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara

7 jenis alat 7 jenis alat


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input Rp 91.725.400,- Rp 91.669.400,- 99,93

Output : jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

61 jenis 61 jenis


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input Rp 129.856.900,- Rp 124.449.170,- 95,83

Output : Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia

17 jenis 17 jenis


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input Rp 990.162.500,- Rp 912.166.900 92,12

Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

22 jenis 22 jenis


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

11 Penataan gudang arsip

Input Rp 66.000.000,- Rp 65.150.000,- 98,71

Output : arsip penatausahaan keuangan daerah

12 bulan 12 bulan


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input Rp 21.000.000,- Rp 20.313.000,- 96,72

Output : jenis bahan bacaan yang tersedia

4 surat kabar 3 surat kabar


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

14 Penyediaan Makanan dan Minuman

Input Rp 75.750.000,- Rp 70.411.000,- 92,95

Output : jumlah rapat dinas dan tamu dinas yang disediakan makanan dan minumannya

49 kali rapat dan 440 orang tamu

Jumlah rapat-rapat dinas = 11 kali; mamin

tamu = 360 org


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Input Rp 422.035.000,- Rp 399.306.180,- 94,61

Output : jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

60 kali dalam daerah, 25 kali keluar daerah

91 kali / 314 org dalam daerah, 50 kl/203 org

ke keluar daerah


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

16 Operasional UPT PerkantoranTerpadu

Input Rp 2.013.376.500- Rp 1.864.259.137,- 92,60

Output : pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu Kota Malang

12 bulan 12 bulan


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

17 Pawai pembangunan

Input Rp 25.000.000- Rp 24.442.000,- 97,77

Output : pawai pembangunan yang diikuti 1 kali 1 kali


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

E PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.722.547.500,- 1.628.372.444,- 94,53

18 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Input Rp 114.041.000,- Rp 107.391.000,- 94,17

Output :


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

19 Pembangunan Gedung Kantor

Input Rp 390.340.000,- Rp 381.626.600,- 97,77

Output : jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

1 dokumen DED pembangunan gedung kantor

1 dokumen DED pembangunan gedung

kantor


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

20 Pembangunan kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu

Input Rp 203.416.500,- Rp 201.409.000,- 99,01

Output :


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

21 Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Kota Malang

Input Rp 204.348.000,- Rp 201.913.500,- 98,81

Output : Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya

1 paket ( Gedung A)

1 paket ( Gedung A)


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

22 Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi)

Input Rp 55.526.000,- Rp 54.861.500,- 99,29

Output : Kanopi parkir kendaraan yang terbangun

1 paket 1 paket


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

23 Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu

Input : Rp 105.000.000,- Rp 102.727.000,- 97,84

Output : ruang layanan publik tersedia 1 paket ruang layanan

kependudukan

1 paket ruang layanan kependudukan


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pelayanan Terpadu


Input Rp 481.043.000,- Rp 453.257.220,- 94,22

Output : bangunan gedung kantor yang terpelihara

2 bangunan : Gedung A dan

gedung B

2 bangunan : Gedung A dan gedung B


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

25 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input Rp 11.633.000,- Rp 11.080.000,- 95,25

Output : jumlah ruangan gedung kantor yang terpelihara

10 ruang 8 ruang


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

26 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Input Rp 157.200.000,- Rp 114.106.624,- 72,59

Output : jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara

5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh)

kendaraan roda 2

5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh)

kendaraan roda 2


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

F PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

348.189.000,- 307.222.350,- 88,23

27 Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD

Input : Rp 253.754.000,- Rp 250.737.500,- 98,81

Output :


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

28 Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Input : Rp 94.435.000,- Rp 56.484.850,- 59,81

Output :jumlah kali terselenggaranya optimalisasi

8 orang/2 kali 10 orang/1 kali


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

G PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

259.010.000,- 255.528.250,- 98,65

29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input Rp 48.395.000,- Rp 47.036.000,- 97,19

Output : jumlah dokumen yang tersusun 5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK,

P-PK)

5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, P-

PK)


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Input Rp 106.495.000,- Rp 106.489.000,- 99,99

Output : Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun

7 jenis dokumen ( Neraca,LRA,

LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim,

LO, LPSAL)

6 jenis dokumen ( Neraca,LRA,

LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO)


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

31 Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM


Input Rp 9.032.000,- Rp 8.988.000,- 99,51

Output : jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( SP,IKM/SKM)

2 dokumen (SP,IKM/SKM)


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

32 Penyusunan buku profil

Input Rp 68.040.000,- Rp 66.293.500,- 97,43

Output :


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

33 Penyusunan RKA dan DPA

Input Rp 15.736.000,- Rp 15.719.750,- 99,90

Output : jumlah dokumen yang tersusun 7 dokumen ( P-KUA

PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, P-

RKA/DPPA,RKT)

7 dokumen ( P-KUA

PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, P-

RKA/DPPA,RKT)


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

34 Penyusunan Standard Operasional Prosedur

Input Rp 11.312.000- Rp 11.002.000,- 97,26

Output : jumlah dokumen yan g tersusun 2 dokumen (SOP, SP)

2 dokumen (SOP, SP)


Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

H PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.194.635.950,- 4.735.648.089,- 91,78

35 Penyusunan Standar Satuan Harga

Input Rp 99.535.000- Rp 98.641.000,- 99,10

Output : jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen SSH 1 dokumen /Perwal nomor 21 tahun 2016

tentang Standar Satuan Harga ( SSH) Tahun

Anggaran 2017

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu 100

36 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017

Input Rp 625.042.050,- Rp 526.152.096,- 84,18

Output : jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( Perda + Perwal )

2 dokumen ( Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017; dan

perwal nomor 93 tahun 2016 tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017


37 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Input: Rp 554.580.700,- Rp 518.135.774,- 93,43


Output : jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( Perda + Perwal )

2 dokumen ( Perda nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2016; dan perwal nomor 18 tahun 2016 tentang Penjabaran P-

APBD Tahun Anggaran 2016


38 Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Input Rp 109.210.000,- Rp 105.535.000,- 96,63

Output 102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan

Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari

70% 81,17% 100

39 Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan

Input Rp 356.994.500,- Rp 331.597.000,- 92,89

Output : jumlah SP2D tercetak 25.000 SP2D 35.759 SP2D


70% 81,17% 100

40 Penatausahaan keuangan PPKD

Input Rp 188.318.000- Rp 180.314.410,- 95,75

Output : pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD

12 bulan 12 bulan

Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90%

80% 77,45% 96,81%

41 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual

Input Rp 405.479.000- Rp 402.287.475,- 99,21

Output : jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan

102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan


70% 81,17% 100

42 Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer

Input Rp 153.600.000,- Rp 125.874.138,- 81,95

Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

4 Laporan Konfirmasi Transfer

(LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2

Laporan Dana Penyesuaian

4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil

Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian


80% 77,45% 96,81%

43 Penyusunan Standar Biaya Umum

Input Rp 149.631.000- Rp 140.941.494,- 94,19

Output : jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen SBU 1 dokumen /Perwal nomor 20 tahun 2016

tentang Standar Biaya Umum Tahun

Anggaran 2017


44 Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

Input Rp 30.774.100,- Rp 27.843.100,- 90,48

Output : jumlah Wajib Retribusi yang menunggak

350 WR 350 WR

Outcome : persentase bidang lahan aset 10,86% 10,90% 100


daerah yang bersertifikat

45 Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual

Input Rp 94.903.800,- Rp 94.676.800,- 99,76

Output : Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K Interim SKPD

3 kali/102 SKPD 3 kali/102 SKPD

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual

80% 94,12% 100

46 Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah

Input Rp 39.081.000,- Rp 30.478.500,- 77,99

Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

4 jenis dokumen ( Neraca

Restatement,LRA,LO dan LAK)

4 jenis dokumen ( Neraca

Restatement,LRA,LO dan LAK)


80% 94,12% 100

47 Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual

Input Rp 210.517.000,- Rp 181.843.185,- 86,38

Output : Jumlah peserta desiminasi sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual

102 SKPD/3kali 102 SKPD/3kali


80% 94,12% 100

48 Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT)

Input Rp 49.084.000,- Rp 48.829.050,- 99,48

Output : jumlah Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang yang teecetak dan terkirim

6.221 SKRD 5.447 SPRT dan 4.200 SKRD

Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

10,86% 10,90% 100

49 Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang

Input Rp 105.000.000,- Rp 69.073.345,- 65,78

Output : jumlah dan jenis dokumen yg tersusun

1 Ranperwal tentang perubahan

sistem

1 Ranperwal tentang perubahan sistem


80% 94,12% 100

50 Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Input Rp 68.025.200,- Rp 59.438.000,- 87,38

Output : data wajib retribusi pemanfaatan tanah

Wilayah kecamatan klojen

Wilayah kecamatan klojen

Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

60% 48,25% 80,41

51 Peningkatan Pelayanan Gaji PNS

Input Rp 298.901.000,- Rp 272.916.895,- 91,31

Output : jumlah rekapan gaji yang tercetak

468 Daftar Gaji, 500 SKPP/12 bulan

532 Daftar Gaji, 379 SKPP/12 bulan


70% 81,17% 100


52 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Input Rp 176.205.000,- Rp 167.007.500,- 94,78

Output : jumlah NPHD yang tersusun 300 NPHD 885 NPHD


53 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Input Rp 176.130.000,- Rp 122.974.000,- 69,82

Output : SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD/2 kali 102 SKPD/2 kali


54 Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja

Input Rp 135.632.500,- Rp 131.852.582,- 97,21

Output : jumlah laporan penerimaan dan belanja yang tersusun

2 laporan ( Laporan

penerimaan dan Laporan Belanja )

2 laporan ( Laporan

penerimaan dan Laporan Belanja )


80% 94,12% 100

55 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang

Input : Rp 125.876.500,- Rp 124.290.500,- 98,74

Output : jumlah kali PPK-SKPD mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K SKPD

3 kali /102 PPK-SKPD

3 kali /102 PPK-SKPD


80% 94,12% 100

56 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Input Rp 46.693.000,- Rp 46.353.000,- 99,27

Output : pelaksanaan anggaran SKPD yang terkendali

102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan


57 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Input Rp 150.918.600,- Rp 144.163.500,- 95,52

Output : ijin pemanfaatan tanah aset daerah yang diterbitkan

350 ijin 165 ijin


10,86% 10,90% 100

58 Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas

Input Rp 216.411.500,- Rp 213.308.908,- 98,57

Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

6 jenis ( Laporan RC,BKU

BUD, Rekonsiliasi, Fungsional,

Administrasi dan Laporan STS)

6 jenis ( Laporan RC,BKU BUD, Rekonsiliasi,

Fungsional, Administrasi dan

Laporan STS)


80% 77,45% 96,81%

59 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

Input Rp 178.169.500,- Rp 174.577.251.25,- 97,98

Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun

7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL

dan LAK)

7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA,

CaLK, LPE, LPSAL dan LAK)


80% 94,12% 100


60 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Input Rp 410.615.000,- Rp 396.543.586,- 96,57

Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun

2 dokumen ( Ranperda dan

Ranperwal )

2 dokumen Perda nomor 6 Tahun

2016 dan Perwal nomor 16 Tahun 2016

tentang Pertanggungjawaban

APBD Tahun 2015


80% 94,12% 100

61 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Input Rp 39.308.000,- Rp 31.738.000,- 80,74

Output : jumlah SKPD penghasil 15 SKPD dan 3 BUMD

15 SKPD dan 3 BUMD


80% 94,12% 100

I PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

1.152.586.310,- 1.007.465.461,- 87,41

62 Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

Input Rp 204.124.300,- Rp 179.360.551,- 87,87

Output : Data nilai taksir aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan/ penghapusan

5 jenis 10 jenis

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar

40% 100% 100

62 Penghapusan Barang Milik Daerah

Input Rp 143.289.000,- Rp 104.866.400,- 73,19

Output : tanah dan barang milik daerah dalam proses penghapusan

5 SK penghapusan 1 SK penghapusan ( SK penghapusan

kendaraan yg terdiri dr 12 (duabeelas) unit

kendaraan roda 4 dan 21 (duapuluh satu)

untuk kendaraan roda 2

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar

40% 100% 100

63 Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang

Input Rp 178.716.300,- Rp 174.081.000,- 97,41

Output : jumlah peserta bimbingan teknis 200 org/1 kali / 102 SKPD

200 org/1 kali / 102 SKPD

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar

40% 100% 100

64 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA

Input Rp 185.275.500,- Rp 177.546.900,- 95,83

Output : Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah melalui sistem aplikasi

1 software SIMBADA dengan

data yang ter-update

1 sofware SIMBADA dengan data yang ter-

update

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

40% 100% 100


secara benar

65 Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Input Rp 88.030.300,- Rp 86.637.700,- 98,42

Output : jumlah SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan


40% 100% 100

66 Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah

Input Rp 51.003.100,- Rp 44.558.500,- 87,36

Output : Jumlah kali SKPD yang

mendapatkan asistensi penyusunan

LBMD

102 SKPD/3 kali/tahun

102 SKPD/3 kali/tahun


40% 100% 100

67 Pembinaan Pengelolahan Barang Milik Daerah

Input Rp 67.200.000,- Rp 40.586.500,- 60,40

Output : jumlah SKPD/pengguna barang 102 Pengguna Barang

102 Pengguna Barang


40% 100% 100

68 Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah

Input Rp 25.594.900,- Rp 2.389.900,- 9,34

Output : 100 Wajib Retribusi ( WR)

0


10,86% 10,90% 100

69 Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah

Input Rp 103.991.610,- Rp 92.241.610,- 88,70

Output : jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendaliakan

27 dokumen PKS 27 dokumen PKS Barang


60% 48,25% 80,41

70 Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga

Input Rp 105.361.300,- Rp 105.196.400,- 99,84

Output : jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen Pedoman Teknis ttg kegiatan Porforasi

Benda-benda Berharga “ Penyusunan Standar

Desain Blanko/Form benda-benda berharg a

Retribusi Daerah Kota Malang” dan

pengadaan mesin porforasi.


60% 48,25% 80,41


Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat

diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.2.2.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang tertib dan akuntabel

Tahun 2016

Misi : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara dan normatif

Tujuan 1 : Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2016

% Target Realisasi

Meningkatnya pengelolaan

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai 75,875 Nilai 78,22 100%

J PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH

331.369.300,- 302.724.100,- 91,35

71 Inventarisasi/Sensus dan kodefikasi Aset Milik Daerah

Input Rp 331.369.300,- Rp 302.724.100,- 91,36

Output : jumlah obyek aset dan barang milik daerah yg terinventarisasi

1500 obyek/2 kecamatan

1.1192 obyek/1 kecamatan/4 Kelurahan

( Sukun, Bakalankrajan,Pisang

Candi, Karang Besuki)


60% 48,25% 80,41

K PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

255.030.800,- 250.347.300,- 98,17

72 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga

Input Rp 189.690.000,- Rp 186.014.500,- 98,06

Output : ruangan arsip yang terpelihara 1 ruang arsip/12 bulan

1 ruang arsip/12 bulan


60% 48,25% 80,41

73 Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP)

Input Rp 65.340.800,- Rp 64.332.800,- 98,46

Output : kodefikasi dokumen serifikat hak pakai

SHP= 821, 1.900 ijin pemakaian;

BPKB= 1.243

900 SHP, Dokumen Ijin Pemakaian= 2.443

obyek, BPKB= 1.380


60% 48,25% 80,41

JUMLAH TOTAL

Rp 14.043.421.500

Rp 12.950.754.048,25

92,22


keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang

Tepat Waktu Tepat Waktu 100%

Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

80% 94,12 % 100%

Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

10,86% 10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%)

100%

Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90%

80% 77,45% 96,81%

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari

70% 81,17% 100%

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar

40% 100% 100%

Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

60% 48,25% 80,41%

Rata - rata 97,15%

Tabel berikut menyajikan data capaian realisasi target anggaran per kegiatan

Tabel 2.2.3.

Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan

NO URAIAN TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN ( %)

1. Pemberian / Pemasangan

Papan Himbauan untuk

Pengamanan Aset

Pemerintah Daerah

95.931.000 89.306.000 93,09

2. Fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

174.926.100 164.055.075 93,78%


253.245.700 235.615.950 93,03%

4. Penyediaan jasa surat menyurat

146.540.000 131.002.150 89,40%


51.200.000 30.244.392 59,07%

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

105.703.500 105.644.700 99,94%

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

117.600.000 103.673.000 88,16%

8. Penyediaan alat tulis kantor 91.725.400 91.669.400 99,93%

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

129.856.900 124.449.170 95,83%



990.162.500 912.166.900 92,12%


21.000.000 20.313.000 96,72%

12. Penyedian makanan dan minuman

75.750.000 70.411.000 92,95%


422.035.000 399.306.180 94,61%

14. Penataan gudang arsip 66.000.000 65.150.000 98,71%

15. Operasional UPT Perkantoran Terpadu

2.013.376.500 1.864.259.137 92,60%

16. Pawai pembangunan 25.000.000 24.442.000 97,77%

17. Pembangunan Gedung Kantor (DED)

390.340.000 381.626.600 97,77%

18. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

114.041.000 107.391.000 94,17%

19. Pembangunan Kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu

203.416.500 201.409.000 99,01%

20. Pengecatan gedung perkantoran terpadu

204.348.000 201.913.500 98,81%

21. Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi)

55.526.000 54.861.500 99,29%

22. Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu

105.000.000 102.727.000 97,84%

23. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu

481.043.000 453.257.220 94,22%

24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11.633.040 11.080.000 95,25%

25. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal

157.200.000 114.106.624 72,59%

26. Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD

253.754.000 250.737.500 98,81%

27. Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

94.435.000 56.484.850 59,81%


48.395.000 47.036.000 97,19%

29. Penyusunan laporan keuangan semesteran

106.495.000 106.489.000 99,99%


9.032.000 8.988.000 99,51%


31. Penyusunan buku profil 68.040.000 66.293.500 97,43%

32. Penyusunan RKA dan DPA 15.736.000 15.719.750 99,90%


11.312.000 11.002.000 97,26%

34. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)

99.535.000 98.641.000 99,10%

35. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017

625.042.050 526.152.096 84,18%

36. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016

554.580.700 518.135.774 93,43%

37. Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas

109.210.000 105.535.000 96,63%

38. Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Perbendaharaan

356.994.500 331.597.000 92,89%

39. Penatausahaan keuangan PPKD

188.318.000 180.314.410 95,75%

40. Pendampingan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD berbasis akrual

405.479.000 402.287.475 99,21%

41. Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer

153.600.000 125.874.138 81,95%

42. Penyusunan Standar Biaya Umum

149.631.000 140.941.494 94,19%

43. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

30.774.100 27.843.100 90,48%

44. Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual

94.903.800 94.676.800 99,76%

45. Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah

39.081.000 30.478.500 77,99%

46. Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual

210.517.000 181.843.185 86,38%

47. Perhitungan penetapan dan pengetikan surat pemberitahuan retribusi terhutang (SPRT)

49.084.000 48.829.050 99,48%

48. Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang

105.000.000 69.073.345 65,78%

49. Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai

68.025.200 59.438.000 87,38%


oleh Pemerintah Kota Malang

50. Peningkatan pelayanan gaji PNS

298.901.000 272.916.895 91,31%


176.205.000 167.007.500 94,78%

52. Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD

176.130.000 122.974.000 69,82%


135.632.500 131.852.582 97,21%

54. Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang

125.876.500 124.290.500 98,74%

55. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

46.693.000 46.353.000 99,27%

56. Pemberian Ijin Sewa Tenpat-Tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

150.918.600 144.163.500 95,52%


216.411.500 213.308.908 98,57%


178.169.500 174.577.251.25 97,98%


410.615.000 396.543.586 96,57%


39.308.000 31.738.000 80,74%


204.124.300 179.360.551 87,87%

62. Penghapusan Barang Milik Daerah

143.289.000 104.866.400 73,19%


178.716.300 174.081.000 97,41%


185.275.500 177.546.900 95,83%

65. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

88.030.300 86.637.700 98,42%

66. Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah

51.003.100 44.558.500 87,36%

67. Pembinaan pengelolahan BMD

67.200.000 40.586.500 60,40%

68. Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah

25.594.900 2.389.900 9,34%


69. Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah

103.991.610 92.241.610 88,70%

70. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi benda-benda berharga

105.361.300 105.196.400 99,84%

71. Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah

331.369.300 302.724.100 91,36%

72. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga

189.690.000 186.014.500 98,06%

73. Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP)

65.340.800 64.332.800 98,46%

JUMLAH TOTAL 14.043.421.500

12.950.754.048,25 92,22%

Selanjutnya pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program

yaitu ukuran atas hasil ( outcome ) dari suatu program yang merupakan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel (tabel 2.2.4)

yang menyajikan capaian program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2016.

Tabel 2.2.4.

Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Tahun 2016

Sasaran : : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset

daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat

Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan umum

2. Mengembangkan pengelolaan Keuangan daerah

3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah

4. Meningkatkan manajemen aset/barang milik daerah

5. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah

Program/Indikator Kinerja Capain Indikator

Kinerja

Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.255.949.800 3.942.731.029 92,64

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai 78,22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.722.547.540 1.628.372.444 94,53

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

348.189.000 307.222.350 88,23


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

259.010.000 255.528.250 98,65

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.194.635.950 4.735.648.089 91,78


Tepat Waktu


77,45%


81,17%

Persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual

94,12%

Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah

1.152.586.310 1.007.465.461 87,41

Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar

100%

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

95.931.000 89.306.000 93,09


10,90%

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

253.245.700 235.615.950 93,03

Program Peningkatan Status Hukum Aset

174.926.100 164.055.075 93,78

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

331.369.300 302.724.100 91,35


48,25%

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

255.030.800 250.347.300 98,17

Jumlah

14.043.421.500 12.950.754.048,25 92,22

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dari 11 (sebelas)

program yang dilaksanakan tercapai seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

predikat “Sangat Berhasil” = 10 (sepuluh) program

predikat “ Berhasil” = 1 (satu) program


Berikut tabel 2.2.5 menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian

sasaran strategis “Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

tertib dan akuntabel” terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan.

Tabel 2.2.5.

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Anggaran Tahun 2016 Persentase Terhadap Total

Anggaran ( % )

Target (Rp) Realisasi (Rp)

1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

14.043.421.500 12.950.754.048,25 92,22


6.585.696.340 6.133.854.073 93,13


1.827.816.750 1.620.204.864 88,64


1.170.584.500 1.112.336.370 95,02


558.329.500 519.497.456 93,04


1.339.103.300 1.235.073.749,25 92,23


1.152.586.310 1.007.465.461 87,41


524.102.800 488.977.025 93,29


586.400.100 553.071.400 94,31

Dari tabel sebagaimana diatas, terlihat alokasi anggaran Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran strategis “ , meningkatnya


pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel” mencapai

sebesar 92,22 % dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar

Rp 12.950.754.048,25 ( Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus

lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen ).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap

anggaran pada tahun 2016

Tabel 2.2.6.

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Sasaran/ Program

Indikator Kinerja

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian(%)

Target Realisasi Capaian

(%)

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel


Nilai 75,875

Nilai 78,22

100 6.585.696.340 6.133.854.073 93,13

Program 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program 1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program 1.3 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program 1.4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program 1.5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Tepat Waktu

Tepat Waktu

100 1.827.816.750 1.620.204.864 88,64


70% 81,17% 100 1.170.584.500 1.112.336.370 95,02


80% 77,45% 96,81 558.329.500 519.497.456

93,04

Persentase Penyajian

80% 94,12 % 100 1.339.103.300 1.235.073.749,25

92,23


L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Program 1.6. Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar

40% 100% 100 1.152.586.310 1.007.465.461

87,41

Program 1.7. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


10,86% 10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%)

100 524.102.800 488.977.025

93,29

Program 1.8 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program 1.9. Peningkatan Status Hukum Aset

Program 1.10. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah


60% 48,25% 80,41 586.400.100 553.071.400

94,31

Program 1.11. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Rata-Rata

97,15

92,22

Dari tabel 2.2.6. terlihat bahwa capaian anggaran masing-masing capaian

sasaran rata-rata sebesar 92,22% dengan capaian kinerja sasaran rata-rata

sebesar 97,15% dengan kategori “ Sangat Berhasil”,

Tabel 2.2.7. berikut adalah penyampaian tingkat efisiensi penggunaan

sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian target kinerja sasaran


Tabel 2.2.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA

PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

97,15% 92,22% 105,34%









Tabel 2.2.7. menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya

pencapaian sasaran “ meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

tertib dan akuntabel “ sebesar 105,34%, dimana dengan capaian serapan anggaran

sebesar 92,22% namun capaian indikator kinerjanya mencapai 97,15%.

2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan

dan Solusi Penyelesaiannya

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang selaku

koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan

pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor

internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan

anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan

beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum

optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

Secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target

yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang masih menjadi

kendala, antara lain dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, dimana Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam

APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Malang telah

menyusun Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP berbasis Akrual

sejak tahun 2015. Namun demikian dalan penerapan SAP berbasis akrual

dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK - RI ) terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015, terdapat

beberapa cacatan yaitu:

# Belum sepenuhnya Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem

akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan antara lain :

a. Kebijakan akuntansi terkait pelaporan dana BOSNAS di Dinas

Pendidikan belum diatur secara spesifik, yang selanjutnya telah

ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Walikota Malang


tentang Perubahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Malang, sedangkan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja

pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan akan diatur

tersendiri

b. Kebijakan akuntansi yang belum menggabungkan nilai aset yang

diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal dengan aset

induknya. Hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi tersebut dibuat

pada saat kondisi pencatatan aset Pemerintah Kota Malang yang

masih terpisah antara SKPD yang mencatat aset definitif dengan

SKPD pengguna yang menggunakan dan melakukan renovasi atas

aset tersebut. Pada tahun 2015 telah dilakukan penyerahan sebagian

besar aset-aset definitif tersebut kepada SKPD pengguna yang

memanfaatkan aset-aset tersebut, sehingga antara aset definitif dan

aset hasil renovasi sudah dicatat pada SKPD yang sama. Ketentuan

dimaksud sudah diatur dengan menyusun Peraturan Walikota Malang

Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Daerah.

Tindaklanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan L/K oleh Badan Pemeriksa

Keuangan ( BPK ), pada perubahan anggaran tahun 2016 dilakukan

perubahan dan/atau penambahan Peraturan Walikota Malang Nomor 14

Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang meliputi :

a. Standar/kriteria yang ditambahkan :

1) Akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran

daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;

2) Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;

3) Renovasi aset tetap; dan


4) Penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan.

b. Standar/kriteria yang diubah :

1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk aset tetap

lainnya;

2) Tabel masa manfaat setelah perolehan awal diubah sesuai

ketentuan dalam tabel penambahan masa manfaat aset

tetap dalam Peraturan Walikota nomor 88 Tahun 2015

tentang Kebjakan Penyusutan Aset Tetap dan

Aset Tak berwujud

3) Penerapan penyusutan aset tetap untuk pertamakalinya

diubah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota

tersebut;

4) Penentuan masa manfaat aset tidak berwujud

Pun terkait aset daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

mengamanatkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Maka harus dilakukan penyajian

kembali/restatement atas aset daerah atas pos-pos dalam Neraca antara

lain :

1 Persediaan

2 Aset tetap, disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi

penyusutan

3 Aset tetap tidak berwujud, disajikan kembali dengan nilai buku

setelah dikurangi akumulasi amortisasi

Maka dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perlu dilakukan

penetapan nilai barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan penyusutan.

Agar memberikan kepastian hukum dalam menghitung, menyajikan nilai


aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap dalam

laporan keuangan pemerintah daerah serta agar penyusutan dapat

dilaksanakan secara efektif, efisien dan terintegrasi maka disusunlah

Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah yang pada tahun 2016 telah

diatur dalam perubahan Peraturan Walikota Malang nomor 14 Tahun 2014

tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Seringnya terjadi perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah, sehingga kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah dapat memunculkan masalah tersendiri. Sebagai contoh

kebijakan terbitnya PMK Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.07/2016

tentang Kebijakan Penyaluran Dana DAK Fisik yang pada tahun 2016

mengalami perubahan dibanding 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan

2015, berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal pada

beberapa SKPD penerima dana Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun

anggaran 2016.

Seiring dengan perubahan itu, hal-hal yang dilakukan oleh Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

Melaksanakan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari

Kementerian Keuangan bagi SKPD penerima Dana Alokasi Khusus

( DAK ) Tahun 2016;

Rapat-rapat koordinasi dalam rangka evaluasi realisasi penyerapan

Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2016

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Keuangan

RI di Jakarta.


Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,

untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset

daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu

peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih

intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis

sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang

komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan

tersebut diterapkan;

1) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang

pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan

upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan

pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah;

2) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor

dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

yang tinggi. Mengupayakan secara maksimal segala sumber daya

yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3) Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat

sering terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Upaya untuk mengikutsertakan aparatur

dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis,

sehingga diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan


demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang

pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang

berasal dari Pusat bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang,

sehingga diharapkan SKPD dapat menyatukan pemahaman dan visi

tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kapasitasnya

sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

5) Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah

yang dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, sangat membutuhkan

ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian

pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena

dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan secara

keseluruhan. Pemecahannya adalah secara intensif meningkatkan

koordinasi, melakukan kerja sama dengan konsultan/rekanan penyedia

jasa pengembangan aplikasi kedalam bentuk pendampingan dan

maupun pemeliharaan softwarenya dan secara terus menerus

melakukan update sofware dan aplikasinya dalam rangka

penyempurnaan, peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah;

6) Belum optimalnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan

( PPK-SKPD ) dalam pemahaman software aplikasi pengelolaan

keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah. Pemecahannya

adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi


/pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di

lingkungan Pemerintah Kota Malang;

7) Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi

SIMBADA, masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang

dilakukan SKPD banyak mengalami kesulitan pada pencatatan

persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada

masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik

daerah telah sesuai dengan Neraca. Untuk itu segera diadakan

pengembangan data base / aplikasi SIMBADA;

8) Kode akun barang/aset dalam aplikasi SIMBADA masih menggunakan

Permendagri Nomor 17 tahun 2007, jadi perlu di konversi ke kode akun

barang/aset sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang

Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

9) Belum optimalnya kemampuan SKPD dalam hal ini Subag Umum dan

Pengurus Barang SKPD dalam pemahaman software aplikasi

penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya

adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi

/pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di

lingkungan Pemerintah Kota Malang. Maka dalam rangka pencapaian

peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang lebih

akuntabel dan transparan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah melakukan asistensi pendampingan bagi SKPD khususnya

dalam melaksanakan implementasi SIMBADA..

Beberapa permasalahan yang diketengahkan, merupakan kondisi yang

masih terjadi dalam rangka aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan pelaksanaannya.


Sehingga dipandang perlu untuk terus melakukan pendampingan dan

asistensi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam rangka

penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.

Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih sangat kecil;

yang pada akhir tahun 2015 mencapai 10,49% ( 867 bidang dari jumlah

bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.256 ). Walaupun kondisi tersebut

selalu menjadi perhatian khusus legislatif dengan dukungan penganggaran

yang lebih maksimal, namun tetap sulit untuk diwujudkan karena lebih

disebabkan masih banyaknya tanah dan bangunan yang merupakan aset

Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga

diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, sebelum melakukan

pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum asetnya.

Sehingga dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan

yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan

nama aset milik Pemerintah Kota Malang, dan pada tahun anggaran 2017

lebih akan ditingkatkan dengan membuat blockcor pada sudut-sudut bidang

tanah lahan aset

Hampir keseluruhan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara optimal,

namun beberapa catatan dikemukan antara lain :

1 Kegiatan penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor. Pelaksanaan

penyusunan DED pembangunan gedung yang peruntukannya

menggantikan kantor Badan-Badan yang selama ini bertempat di

lingkungan Sekretariat Daerah menyesuaikan dengan masterplan

pembangunan gedung kantor dilingkungan Sekretariat Daerah, yang

mana telah disusun oleh Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kota Malang.


Bangunan yang direncanakan ditempati oleh Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Kota Malang ( Barenlitbang ), Badan

Kepegawaian Daerah ( BKD ), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah ( BPKAD ) menempat lahan seluas ± 1.628 m² bertingkat 8

(delapan) dengan konsep dasar mendominasi dengan konsep bangunan

sekitarnya, yaitu bangunan Balaikota Malang saat ini. Kegiatan uji tanah

yang meliputi penelitian tekstur tanah telah dilakukan hingga tersusun

RKS dan RAB serta desain bangunan gedung yang direncanakan.

Namun demikian kegiatan pembangunan gedung kantor dimaksud belum

dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran

dalam APBD Kota Malang.

2 Penatausahaan aset daerah dalam rangka menciptakan sistem

administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut dimulai tahun

2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan

melaksanakan inventarisasi/kodefikasi. Inventarisasi yang dimaksud

adalah pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh

BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Pada tahun

2014 telah dilaksanakan inventarisasi di 2 (dua ) Kecamatan, yaitu

Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, selanjutnya pada tahun

2015 dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen

(lanjutan) dan Kecamatan Sukun yang dilanjutkan pada tahun anggaran

2016. Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.150 titik/obyek telah

terinventarisasi. Dan pada tahun 2016 dari target 1.500 titik obyek

terinventarisasi sebanyak 1.192 titik untuk 4 (empat) Kelurahan, yaitu

Kelurahan Sukun, Kelurahan Pisang Candi, Kelurahan Karang Besuki

dan Kelurahan Bakalan Krajan.


Hasil inventarisasi di lapangan muncul beberapa kondisi/fakta antara

lain:

1) Masih banyaknya data perjanjian/sewa menyewa yang belum

diperbarui; dimana pemegang ijin pemakaian tanah sesuai dengan

surat ijinnya telah meninggal dunia, saat ini tanahnya sudah

ditempati oleh penghuni lain, baik anaknya, kerabat, maupun orang

lain;

2) Penghuni rumah di tanah ijin pemakaian belum tentu terdaftar

sebagai pemegang ijin, bisa sebagai penyewa rumah dan pembeli

rumah. Artinya rumah yang berdiri di atas tanah ijin pemakaian

sudah dijual oleh pemegang ijin yang terdahulu atau disewakan

kepada orang lain;

3) Selain jual beli pondasi atau jual beli bangunan yang berdiri di atas

tanah-tanah ijin pemakaian, diketahui juga adanya jual beli tanah

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

4) Adanya pemecahan tanah dari satu bidang tanah menjadi

beberapa bidang untuk diperjualbelikan;

5) Banyaknya aset tanah yang telah berubah peruntukannya dari ijin

tempat tinggal saat ini menjadi tempat usaha;

6) Adanya aset tanah yang telah berubah status kepemilikannya

( dari ijin pemakaian menjadi Sertifikat Hak Milik ( SHM));

Mengingat fakta-fakta di atas yang berpotensi memunculkan sengketa atas

lahan/bangunan aset daerah, kegiatan inventarisasi aset daerah menjadi sangat

mutlak untuk dilaksanakan. Mengingat pentingnya pembaharuan data secara

berkala terhadap satuan tanah ijin pemakaian tersebut, maka dibutuhkan

pembentukan sistem database. Data hasil inventarisasi dokumen tanah ijin


pemakaian dengan gambar bidang dan data koordinat yang di-link-kan dengan

Global Information System (GIS) pada Sistem Informasi Geografis Manajemen

Aset ( SIGMA ) dan Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah

( SIPIPT ). Sejak tahun 2013 penatausahaan aset dilaksanakan melalui

aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) yang ter- up

grade adalah dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa

data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-

masing obyek. Selanjutnya di tahun 2014 disempurnakan melalui aplikasi

Sistem Informasi Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) dimana tanah

aset daerah terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara tekstual

dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).

Data-data terbaharukan hasil inventarisasi selanjutnya di up date ke dalam

pengembangan sistem informasi aset daerah dengan menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota Malang untuk

inventarisasi/ mapping aset daerah dan memastikan apakah data barang milik

daerah sudah sesuai dengan Neraca masing-masing SKPD. Dari data yang

tersaji dalam Neraca sebanyak 9.000 obyek telah dilakukan

inventarisasi/pembaharuan data sampai dengan tahun 2016 sebanyak ( 1.500

+1.650+ 1.192 = 4.342 ) obyek, atau dalam prosentase sebesar 48,24 %,

sebanyak ± 4.658 obyek belum terinventarisasi. Pada Tahun 2017 ditargetkan

1.500 obyek terinventarisasi. Kondisi dan fakta di lapangan yang menyertai

saat inventarisasi, membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih sehingga

penentuan target obyek yang diinventarisasi tidak pernah lebih dari 1.500

obyek, karena mempertimbangkan waktu penyelesaian kegiatan.


2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SK-PKD

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah selaku PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Kota Malang, yang

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD ;

b. Menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD ;

c. Menyusun Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ;

d. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika

kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi

penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD, maka rencana program dan

kegiatan serta belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu

strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan

dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut,

selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :

1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah,diarahkan

untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua,

tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi

manajemen pendidikan.


2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah

dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan

kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan

prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan

terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan

lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan

memperbaiki aturan main ketenaga- kerjaan.

4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan

produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan.

5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha

skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur

perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta

meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian

pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang

yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk

mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi

melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif,

inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan

publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk

merumuskan program dan


kebijakan layanan publik.

8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama

sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak

mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan,

dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta

meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi

seluruh lapisan masyarakat.

9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk

menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan

Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta

meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.

10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk

meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi,

budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi

olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk

meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan

gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta

mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,


maka pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun

2017 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan

capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan.

2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan

metode SWOT,

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik

2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku

3. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku

4. Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai

5. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan

KELEMAHAN

1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD

2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat

3. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah

4. Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi

5. .Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah

KESEMPATAN

1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom

2. Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah

3. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah

4. Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset daerah

5. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait

6.

KEKUATAN x KESEMPATAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan

2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan

3. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang

4. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana perndukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu

5. Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola

KELEMAHAN x KESEMPATAN

1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD

2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat

3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami

4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga

5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi


aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait

TANTANGAN 1. Peraturan keuangan mendasar

sering berubah 2. 4.Audit intern belum dapat

seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal

3. 5.Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum

4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi

5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain

KEKUATAN x TANTANGAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah

2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal

3. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah

4. Perbaikan sistem pengelolaan aset

daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik.

5. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin

KELEMAHAN x TANTANGAN

1. Peraturan keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD

2. Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal.

3. Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum

4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik

5. Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin.


BAB IIII

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Dengan telah dilakukannya reviu RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018

sesuai Peraturan Walikota Malang nomor 30 Tahun 2015, maka disusunlah Reviu

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang Tahun 2015-2018 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/59/35.73.408/2015 tanggal 21 Oktober

2015, yang didalamnya berisi reviu tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD

untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada Reviu RPJMD Kota Malang Tahun

2015 - 2018. Namun demikian sesuai hasil pra evaluasi penyelenggaraan Kinerja

Pemerintah ( SAKIP ) Tahun 2016 oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, maka

dilakukan reviu penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana diterbitkan

dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 pengganti Peraturan

Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentan Penyempurnaan Indikator Kinerja

Utama ( IKU ), maka dilakukan pula penyempurnaan Indikator Kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dimana yang semula tujuan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 2 (dua) dan sasaran semula 2 (dua)

menjadi 3 ( tiga ) sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan

dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus

dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang

sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan,


program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung

terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset

daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5

(lima) tahunan, yaitu :

a. Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Yang Profesional dan Kompeten

b. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang

Transparan dan Akuntabel

3. 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih

spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam

jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan

kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap

keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau

sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan

sasaran organisasi, yaitu :

a. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

b. Meningkatnya penganggaran dan pelaksanaan APBD yang efektif

c. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

d. Meningkatnya tertib dan akurasi data aset daerah yang sesuai dengan

pemanfaatan dan peruntukannya


Ketiga sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh

pegawai BPKAD Kota Malang konsisten dan komitmen bersama-sama, saling

bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan

sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan

faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi.

Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang BPKAD Kota Malang telah

menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program

dan kegiatan.

. 3. 3. Program

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

SKPKD selaku PPKD ( dalam hal ini BPKAD ) mempunyai tugas antara lain

menyusun Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD

dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi

dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, maka pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

( APBD ) Tahun 2017 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program

kegiatan dan capaiannya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh


pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai dengan Rencana Program Jangka

Menengah Daerah Kota Malang Periode 2013 - 2018 sebagaimana diuraikan

pada dokumen Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat

Daerah baru sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun

2016 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Penyusunan Anggaran Daerah

6. Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

7. Program Pelaporan Keuangan Daerah

8. Program Penatausahaan Aset Daerah

9. Program Pemanfaatan Aset Daerah

3. 4. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD

Kota Malang pada Tahun Anggaran 2017 diusulkan sebesar Rp. 45.765.284.193,22


(Empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh

empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh dua sen ) yang terdiri dari :

1 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 34.165.284.193,22

2 Belanja Langsung, sebesar Rp. 11.600.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (Rp)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.867.969.600

1. Penyediaan jasa surat menyurat 269.300.000


68.000.000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 88.333.900

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 47.275.000

5. Penyediaan alat tulis kantor 110.500.000

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 114.397.000


497.598.000


18.634.000

9. Penyedian makanan dan minuman 115.031.700


518.900.000

11. Pawai pembangunan 20.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 831.362.000

12. Pembangunan Gedung Kantor (DED) 96.000.000

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 332.862.000

14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125.000.000

15. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 277.500.000


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 684.521.200

16. Optimalisasi/Peningkatan Kapsitas Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

544.521.200

17 Sosialisasi Peraturan Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

140.000.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

367.935.000


63.000.000

19. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

111.385.000


16.100.000

21. Penyusunan Buku Profil 88.800.000

22. Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000

23. Review Renstra SKPD 12.000.000

24. Penyusunan ANJAB dan ABK 28.000.000


28.650.000

Penyusunan Anggaran Daerah 1.675.293.000

26. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) 105.480.000

27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018

591.832.500

28. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2017

554.362.500

29. Penyusunan Standar Biaya Umum 119.500.000


106.425.000

31. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA 151.000.000

32. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 46.693.000

Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah 1.822.522.000

33. Penatausahaan keuangan PPKD 373.000.000


118.876.000


35. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

145.456.000

36. Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer

63.000.000

37. Peningkatan pelayanan gaji PNS 375.000.000

38. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual

242.100.000

39. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

289.000.000

40. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan

216.090.000

Pelaporan Keuangan Daerah 973.178.800


149.799.800

42. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang

136.379.000


178.200.000


404.000.000


104.800.000

Penatausahaan Aset Daerah 2.008.610.000


167.600.000


122.000.000

48. Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga

68.460.000

49. Peningkatan Manajemen Aset 144.000.000

50. Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

159.200.000

51. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang

176.850.000

52. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

337.000.000

53. Pengamanan Aset Daerah 500.000.000


233.500.000

55. Pemeliharaan/Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah

100.000.000


Pemanfaatan Aset Daerah 1.368.608.400

56. Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi 56.700.000

57. Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah

60.000.000

58. Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah

88.700.000

59. Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) pemanfaatan aset daerah

44.000.000

60. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

145.808.400

61. Penyusunan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

65.000.000


128.100.000

63. Penghapusan Barang Milik Daerah 110.000.000

64. Penyusunan Tata Cara Sewa Pemanfaatan Aset Daerah

236.000.000

65. Penyusunan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

130.000.000

66. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah

64.700.000

67. Fasilitasi penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

165.000.000

68. Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi 74.600.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Reviu Rencana Strategis

( Reviu- Renstra ) Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala

Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2017. Selain

itu, Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai

unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat

melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi

acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya

berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017.

Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana

manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang

akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan

dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga

digunakan untuk melakukan :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah

ditetapkan ;

b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan

merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;

c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.


Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang

merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi,

terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya

serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun

dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Malang, Maret 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, Ir. SAPTO P.SANTOSO, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005

BUKU RENCANA KERJA (RENJA) - bpkad.malangkota.go.idbpkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/buku... · Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 ...

Documents