Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; Amanat Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana pentingnnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-goverment sangat sejalan dengan pengamalan Undang-Undang dimaksud. Dalam abad ke-21 ini dimana informasi memegang peranan penting dari segenap kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga dalam segi-segi kehidupan kita yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Kota Denpasar mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efsiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik. Pada pertemuan world summit for information society (WSIS) Desember 2003 lalu di Jenewa dihasilkan dua dokumen penting yaitu, declaration of principles dan plan of action, yang secara garis besar mengatakan antara lain bahwa setiap negara diharapkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam
era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah
satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang
populer disebut e-Government.
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah,
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; Amanat Undang-Undang ini
menunjukkan bagaimana pentingnnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-goverment
sangat sejalan dengan pengamalan Undang-Undang dimaksud.
Dalam abad ke-21 ini dimana informasi memegang peranan penting dari segenap
kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan
dan persaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi
juga dalam segi-segi kehidupan kita yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita
dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya,
ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan
mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan
Pemerintah Kota Denpasar mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang
menjanjikan efsiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik.
Pada pertemuan world summit for information society (WSIS) Desember 2003 lalu
di Jenewa dihasilkan dua dokumen penting yaitu, declaration of principles dan plan of
action, yang secara garis besar mengatakan antara lain bahwa setiap negara diharapkan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
2
mampu mengeluarkan National e-strategy pada tahun 2005. Tujuan dari e-strategy ini
adalah bagaimana agar kebijakan dan strategi suatu negara dalam mendayagunakan dan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu membantu negara
tersebut membuat suatu perubahan yang signifikan dalam pembangunannya.
Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang
kebijakan dan strategi pengembangan e-Government, hal ini merupakan salah satu
komitmen pemerintah. Juga sebagai strategi nasional dalam rangka perkembangan dan
kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Pemerintah Kota Denpasar juga memandang perlu untuk segera memiliki
e-strategi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung
aktivitas-aktivitas pemerintahan kota Denpasar yang meliputi aktivitas internal
pemerintahan dalam satu instansi maupun antar instansi, serta aktivitas pemberian
pelayanan dari pemerintah Kota Denpasar untuk masyarakat sehingga terciptanya
pemerintahan yang bersih, tranparan dan berwibawa.
1.2. Maksud
Maksud dari pembuatan rencana induk pengembangan e-Government ini adalah
memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi
pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar yang komprehensif, efisien,
efektif dan terpadu, dalam bentuk :
1. Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Conceptual Framework);
2. Cetak Biru Pengembangan (e-Government Blue Print);
3. Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar ini tetap berada
dalam kerangka dan bagian dari penerapan e-Government secara nasional.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
3
1.3. Tujuan
1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar
2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan
1.4. Dasar Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government.
3. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang
Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
4
BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN DASAR
(e-Government Conceptual Framework)
Sesuai dengan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government, setiap Gubernur dan Bupati / Walikota diamanatkan untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara
nasional.
Menurut Inpres No. 3/2003:
Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui
pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi
informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan
yaitu :
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronis;
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses
secara mudah dan murah oleh masyarakat.
2.1. Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government
Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses transformasi
dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematis yang menyangkut
subyek, obyek dan metoda yang terkait dengan proses transformasi tersebut.
Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu perundang-undangan di
bidang teknologi informasi dan komunikasi, kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan
yang bersumber pada tuntutan layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan
komunikasi. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat seperti Gambar 1.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
5
Gambar 1. Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government
Sedangkan kerangka berpikir untuk tahapan pengembangan e-Government mengacu pada
usulan tahapan pengembangan oleh Hermawan Kertajaya yaitu :
(I) “Sekedar menjalankan kewajiban” sebagai penyedia layanan publik, tapi
sudah mulai dilewatkan jaringan komputer (LAN/WAN).
(II) Penyediaan layanan publik dilewatkan internet (dapat diakses dari manapun).
(III) Menuju layanan yg berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional jangka
panjang (layanan pada kalangan bisnis, pemasok, dan lembaga pemerintah
lainnya)—layanannya dilewatkan LAN/WAN; belum semuanya lewat internet
(ekstranet).
(IV) Berorientasi ke pembangunan ekonomi jangka panjang dan semua layanannya
lewat internet (ekstranet).
Kondisi saat ini : Infrastruktur jaringan, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organisas/Sist Manaj, Dana/Anggaran, Strategi
Tujuan : Good-Governance e-Gov yg jamin Sistem Layanan Publik dan ciptakan Sistem Pemerintahan yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, efisien
Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing
Batasan Instrumen : Inpres 3/2003 – e-Gov Keppres 9/2003 – TKTI Peraturan Perundangan bid TIK lainnya
Metoda : Litbang/konsult/studi banding (Roadmap to e-Gov), Regulasi, Panduan/Standarisasi, Sosialisasi, Bintek, Leadership, Organisasi/Manaj Modern, Dana/Anggaran pengembangan berlanjut
Proses Transformasi : e-Goverment
Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
6
Gambar 2. Kerangka Berpikir Tingkatan Pengembangan e-Government
(sumber: Hermawan Kertajaya, dkk., 2002:331)
2.2. Kondisi Saat Ini
Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2001 sudah masuk pada tahapan
e-Government yaitu tingkat pematangan dimana pemerintah kota sudah memiliki situs
yaitu www.denpasar.go.id, pada situs ini masyarakat dapat mengetahui berbagai hal
tentang Pemerintah Kota Denpasar serta sudah bisa berinteraksi dengan mengirimkan
kritik dan saran serta pengisian polling, hanya saja jumlah layanan informasi yang
disediakan masih terbatas pada beberapa instansi, seperti Kantor Pengolahan Data
Elektronik dan Komunikasi (KPDEKOM), Dinas Tata Kota dan Bangunan dan Dinas
Kesehatan, padahal jumlah instansi yg belum menyajikan informasi di situs masih banyak.
Kondisi infrastruktur jaringan komunikasi yang belum terintegrasi menghambat tahapan
pematangan ini. Beberapa instansi sudah memiliki Local Area Network (LAN) hanya
saja belum terhubung antar instansi (INTRANET), sehingga update data dan interaksi
masyarakat melalui situs tidak bisa langsung bersentuhan dengan tiap instansi namun
melalui KPDEKOM.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
7
Untuk mengetahui kondisi saat ini tentang kesiapan Masyarakat, Swasta dan
Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan e-Government, telah dilakukan survey yang
melibatkan 71 perusahaan sebagai responden, 385 orang sebagai responden masyarakat
dan 41 instansi Pemerintah Kota Denpasar.
2.2.1. Metode Sampling Penentuan Responden
Formula untuk menentukan Ukuran Sampel adalah sebagai berikut :
1. Untuk Masyarakat :
Populasi Penduduk Kota Denpasar :
a. Kec. Denpasar Selatan: 76.172 40.6%
b. Kec. Denpasar Timur : 78.758 42.0%
c. Kec. Denpasar Barat : 32.600 17.4%
Total Populasi Penduduk : 187.530
Besarnya sampel adalah n, dengan 2
2 )1(..).(e
ppesn −=
s.e. = standard error
Bila Tingkat Kepercayaan (Significant Level/SL) 95%, maka s.e. = 1.96
Bila Tingkat Kepercayaan (Significant Level/SL) 90%, maka s.e. = 1.67
p = probabilitas bahwa seorang penduduk terpilih sebagai sampel
(1-p) = probabilitas bahwa seorang penduduk tidak terpilih sebagai sampel.
e = toleransi error
Bila S.L. 95%, maka e = 5% dan S.L. 90%, maka e = 10%
Probabilitas seseorang terpilih sebagai sampel/responden adalah 0.5 sehingga
probabilitas tidak terpilih sebagai responden adalah 0.5
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
8
Bila S.L. 95%, Maka total sampel yang diperlukan adalah :
38516.38405.0
)5.01(5.096.12
2
≈=−
=xxn
Dengan menggunakan Proporsional Random Sampling, maka Jumlah Sampel per
Kecamatan adalah sebagai berikut :
Pemilihan seseorang sebagai responden pada tiap kecamatan dilakukan secara acak
(random).
2. Untuk Perusahaan :
Unit Usaha/Perusahaan yang ada di Kota Denpasar :
a. Perbankan : 63 9.03%
b. Hotel, Restoran, Travel : 345 49.48.0%
c. Sektor Usaha : 80 11.47%
Total Populasi Perusahaan : 488
n=385
Denpasar Selatan 40.6%
Denpasar Timur 42%
Denpasar Barat 17.4%
n=156 n=162 n=67
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
9
Bila S.L. 90%, Maka total sampel perusahaan yang diperlukan adalah :
perusahaanxxn 707.691.0
)5.01(5.067.12
2
≈=−
=
Dengan menggunakan Proporsional Random Sampling, maka Jumlah Sampel per
jenis perusahaan adalah sebagai berikut :
Pemilihan perusahaan sebagai responden pada tiap jenis usaha dilakukan secara acak
(random) dengan menggunakan nilai random.
3. Untuk instansi, semua instansi disurvey (observasi populasi)
2.2.2. Analisis Komprehensif Hasil Survey
1. Perilaku dan Kesiapan Pengguna (Masyarakat dan Perusahaan)
a. Masyarakat Kota Denpasar telah terbiasa menggunakan Komputer (83.6%)
dan secara rutin menggunakannya (63.6%), hanya saja lama penggunaannya
masih relatif singkat (kurang dari 5 jam per minggu) dengan tempat
pemakaian PC yang beragam, yaitu di rumah, kantor, sekolah, rental.
Pemakaian Komputer oleh responden sudah cukup lama, yaitu sebanyak lebih
n=385
Perbankan 12.9%
Hotel, Restoran, Travel 70.7%
Sektor Usaha 16.4%
n=9 n=50 n=12
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
10
dari 70% telah menggunakannya lebih dari setahun. Responden yang memiliki
Komputer di rumah, cukup banyak yaitu 45%.
b. Untuk internet, sebagian besar responden masyarakat telah mengetahui dan
menggunakannya (52%). 58% dari pengguna internet menggunakan warnet
untuk akses. Fasilitas yang digunakan masih dominan untuk e-mail (83%) dan
chatting (65%). Akses e-mail sudah ada yang menggunakan PDA (18%).
c. Perusahaan yang menggunakan dukungan komputer untuk opersional cukup
dominan (78.6%) dimana 70% telah terhubung dengan jaringan lokal (LAN)
dan internet.
2. Kesiapan Unit dan SDM
a. 54% perusahaan telah memiliki divisi/bagian EDP atau Pusat Komputer di
mana jumlah SDM pada divisi tersebut masih relatif sedikit (< 5 orang).
Untuk instansi, hanya ada 13.5% yang memiliki bagian Pusat Komputer/SIM.
b. Untuk instansi, hanya ada 9 instansi yang mempunyai SDM bidang IT dengan
tingkat pendidikan yang beragam, D III s/d S2.
c. Untuk kesiapan SDM pada instansi, Pejabat Pemerintah Kota Denpasar yg
familiar mengunakan komputer 16.67% dan internet 11.54%, sedangkan untuk
level staf yg familiar dgn komputer 27% dan internet 10.71%).
3. Kesiapan Infrastruktur Hardware dan Software
a. Perusahaan yang menggunakan komputer dalam operasionalnya, mencapai
78,6%, hanya jumlah unit PC masih sedikit, yaitu kurang dari 5 yang
mencapai 40% dari total responden perusahaan yang sebagiannya
berspesifikasi Pentium IV (66%).
b. Semua instansi pemerintah (100%) telah menggunakan komputer dalam
layanan operasionalnya, 75% diantaranya telah menggunakan PC Pentium IV.
Hanya saja tidak setiap staf tersedia/menggunakan komputer, hanya 29% yang
tersedia/menggunakan komputer. Hal ini menyebabkan lebih dari 50%
instansi menyatakan bahwa fasilitas komputer belum memadai untuk
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
11
operasional layanan. 32% instansi telah mempunyai Laptop untuk mendukung
operasionalnya.
c. Baik masyarakat, instansi maupun perusahaan, masih dominan menggunakan
Sistem Operasi Windows (95/2000/XP), yaitu mencapai 82%. Alternatif
Sistem Operasi yang digunakan adalah Linux, DOS, Windows NT.
d. Penggunaan aplikasi yang paling dominan di masyarakat, instansi dan
perusahaan adalah pemakaian s/w perkantoran (Microsoft Office), yaitu untuk
perusahaan 80% dan isntansi 92%. Database yang dominan digunakan pada
instansi maupun perusahaan adalah Access dan SQL server. Untuk instansi,
menggunakan Access (83%), sedangkan perusahaan menggunakan SQL
Server (45.4%).
e. Untuk instansi, masih sedikit yang menggunakan Pemrograman Web, kurang
dari 10%.
4. Komunikasi dengan Web Pemerintah Kota
a. Baik masyarakat maupun perusahaan, masih relatif sedikit yang meng-akses
Web Denpasar (masyarakat: 6.4%, perusahaan: 21.7%). Masyarakat meng-
akses Web dengan tujuan untuk mengetahui informasi pemerintahan,
sedangkan perusahaan lebih banyak bertujuan untuk mengetahui peraturan
pemda, yaitu sebanyak 46%.
b. Hanya sedikit sekali masyarakat yang pernah e-mail kepada Pemerintah Kota,
Denpasar yaitu kurang dari 1%. Sedangkan untuk perusahaan, tidak ada yang
pernah e-mail ke Pemerintah Kota Denpasar.
Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan swasta telah siap dalam
implementasi e-Government, hanya saja ketidaksiapan justru dari sisi Pemerintah Kota
Denpasar.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
12
2.2.3. Analisis SWOT
Selain melakukan analisis komprehensif terhadap hasil survey, agar hasil
penyusunan rencana induk pengembangan e-Government dapat mencapai kondisi ideal
yang diharapkan maka perlu dilakukan analisis SWOT.
Ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia,
perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, jaringan komputer/Internet, Data dan
Informasi, pelayanan masyarakat, organisasi. Komponen tersebut dianalisis letak
kekuatannya (Strengths), kelemahannya (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan
tantangan (Threaths). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana
pengembangan e-Government.
Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri
membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis
SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan
perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan
mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas
selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan
dengan kondisi riil yang ada di Pemerintah Kota Denpasar.
Analisis SWOT yang disusun berikut selain dari hasil kuisioner juga hasil dari
survey langsung terhadap masyarakat, kalangan bisnis dan instansi pemerintah juga hasil
dari survey terhadap dokumen-dokumen pendukung (data sekunder) yang terdapat di
Pemerintah Kota Denpasar.
Tabel 1. Analisis SWOT hasil survey e-Government Pemerintah Kota Denpasar
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Sumber Daya Manusia
1. Adanya kesadaran dari SDM mengenai perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
2. Terdapat SDM yang peduli dengan pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota
1. Prosentase penguasaan dan penggunaan teknologi informasi masih rendah
2. Sangat rendah SDM berlatar belakang pendidikan komputer
3. Frekuensi bimbingan teknis SDM tentang teknologi informasi masih rendah dan tidak kontinyu
1. Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi
2. Teknologi Informasi semakin siap pakai dan berdaya guna
3. Terdapat tenaga ahli yang kompeten dengan pengembangan e-Government
1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat
2. Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan tertinggal dari daerah lain
Perangkat Keras
1. Semua instansi telah memiliki komputer dengan jumlah yang beragam
2. Terdapat beberapa komputer server yang memadai
3. Hampir semua H/W sudah dioperasikan
1. Perawatan H/W kurang diperhatikan
2. Kebanyakan tidak punya penanggung jawab kerusakan
3. H/W untuk pimpinan belum memadai
1. Harga H/W relatif semakin murah dan H/W mudah di up-grade
2. Komputer sudah dianggap sebagai kebutuhan standar
3. Kemampuan dan dayaguna H/W semakin canggih dan lengkap
4. Mudah didapatkan di pasaran
1. Perkembangan H/W sangat pesat sehingga H/W yang ada cepat ketinggalan jaman
2. Kemajuan teknologi S/W berdampak pada kebutuhan H/W yang canggih
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
13
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Perangkat Lunak / Aplikasi
1. Website beberapa kali memperoleh Award tingkat nasional dan pernah mewakili Indonesia di ajang Internasional
2. Pernah meraih peringkat 3 Nasional dalam implementasi e-Government
3. Website sudah menggunakan Content Management System (CMS) untuk seluruh instansi
4. Sudah ada aplikasi untuk mendudukung perijinan
5. Sudah memanfaatkan aplikasi mobile (SMS)
1. Pengembangan S/W masih parsial belum terintegrasi dan terpadu
2. Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi
3. Belum ada sistem yang terpadu (single sign-on system)
4. Paket program ada yang masih bajakan
1. S/W semakin mudah dipelajari (user friendly)
2. Kemampuan S/W semakin canggih
3. Ketersediaan S/W semakin lengkap
4. Banyak perusahaan pembuat software
5. Tersedianya sistem open-source
1. Perkembangan S/W sangat cepat
2. S/W mutakhir selalu menuntut H/W yang canggih
3. Gencarnya pemberantasan software bajakan
Jaringan / Internet
1. Beberapa instansi perijinan, UPT, Capil dan Kecamatan-kecamatan telah mempunyai jaringan intranet.
2. Ada keinginan untuk mengintegrasikan data-data untuk kepentingan pelayanan publik lewat jaringan
3. Lokasi seluruh instansi dapat terjangkau baik lewat jaringan kabel maupun wireless
1. Sedikit sekali instansi yang memiliki tenaga administrator ataupun operator jaringan yang handal
2. Penguasaan komputer dan Internet, baik pimpinan maupun staf masih rendah
1. Teknologi jaringan sudah murah dan mudah didapat di pasaran.
2. Pengembangan aplikasi jaringan sudah lebih mudah dan cepat.
3. Database terpusat maupun tersebar sangat mudah diimplementasikan.
1. Masyarakat sudah melek internet, membuat mereka lebih suka mendapatkan informasi yang terpasang di Web.
2. Investor lebih tertarik pada pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Tuntutan penyajian informasi yang cepat dan akurat
14
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Data / Informasi
1. Adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan terintegrasi
2. Tersedianya H/W dan S/W pemroses data
3. Tersedianya tenaga siap latih 4. Adanya keinginan pemusatan
data pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
1. Belum ada Basis Data terpadu 2. Informasi/data antar aplikasi dan
antar instansi belum terintegrasi 3. Belum ada prosedur standar
penanganan data 4. Organisasi dan kelengkapan
data masih belum baik (masih kesulitan dalam mencari informasi yang diperlukan)
5. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi online yang up to date (menanggapi kritik saran di web)
1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna
2. H/W dan S/W pemroses data semakin lengkap dan canggih
3. Banyak Pakar (penyedia jasa) di bidang pengolahan data (sistem informasi)
4. Ada sistem Basis Data Terdistribusi ataupun terpusat yang terpadu
1. Tuntutan masyarakat tentang informasi dan pelayanan
2. Tuntutan masyarakat akan transparansi
3. Data/Informasi yang salah bisa menjerumuskan
4. Keamanan dan penyalahgunaan data
Organisasi, Sistem Manajemen dan Proses Kerja
1. Pimpinan memiliki e-leadership 2. Adanya kesadaran pentingnya
komunikasi 3. Adanya kesadaran pentingnya
keterpaduan pelayanan 4. Seluruh instansi akan
terhubung lewat jaringan
1. Kurangnya keinginan sharing sumber daya/ data
2. Ketersediaan dan kualitas peralatan antar bidang tidak merata
3. SDM dalam bidang teknologi informasi antar instansi tidak merata
4. Penyediaan dana untuk menangani e-Government belum terpadu
1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna
2. Banyak pakar yang gigih mengembangkan e-Government
3. Banyak best practise e-Government yang dapat dirujuk
4. Otonomi Daerah
1. Penyediaan Data/Informasi yang tidak berkualitas akan menurunkan wibawa pemerintah
2. Tuntutan kecepatan pelayanan untuk masyarakat
3. Masyarakat semakin kritis
15
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman PelayananMasyarakat
1. Prosentase penggunaan komputer (stand-alone dan jaringan) dalam pelayanan masyarakat cukup
2. Tingginya keinginan masyarakat umum dan bisnis untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terpadu
3. Tersedianya website untuk menyampaikan kritik dan saran
4. Adanya KIOSK layar sentuh untuk informasi kota Denpasar dan perijinan
5. UPT yang terkomputerisasi dan online
1. Kurangnya sosialisasi keberadaan webiste pemerintah kota
2. Waktu menanggapi kritik dan saran yang masih lama
3. Pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan masih rendah
1. Informasi layanan terpadu dapat ditingkatkan dengan layanan e-Government
1. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat dan terpadu
Peraturan Sudah ada Inpres no 3 th 2003
Belum ada petunjuk pelaksanaan Otonomi daerah memungkinkan pembuatan peraturan pelaksanaan e-Government pada tingkat Pemerintah Kota
Tuntuan kepastian hukum akan produk dari e-Government
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
16
Tabel 2. Matrik Analisis SWOT
Peluang (O): 1. Teknologi informasi dan komunikasi dapat
mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat 2. Ketersediaan konsultan e-Government 3. Banyak sumber dan narasumber untuk proses
pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi
Tantangan (T): 1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 2. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat,
tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif
3. Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya Good Governance
Kekuatan (S): 1. Pimpinan memiliki e-leadership 2. Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan yang
cukup. 3. Beberapa kali memperoleh award untuk
website terbaik dan pengembangan e-Government
S1-O1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan yang peduli dengan e-Government dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat S2-01: Manfaatkan Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat S1-O2 : Optimalkan konsultan e-Government untuk meraih prestasi di bidang e-Government
S1-T1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan agar mengarahkan SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk terciptanya Good Governance
Kelemahan (W): 1. SDM yang menguasai dan menggunakan
teknologi informasi masih rendah dan belum merata
2. Pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu
W1-O1: Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat W1-O3: Manfaatkan sumber dan narasumber untuk meningkatkan kemampuan SDM W2-O2: Sempurnakan sistem pengembangan dan
W1-T1: SDM diberi penguasaan teknologi informasi yang terbaru W2-T1: Hindari kesalahan distribusi dan penempatan SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat
Eksternal
Internal
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent P
17
3. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi online yang up to date (menanggapi kritik saran di web)
pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan e-Government
W3-01: Tingkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk update informasi di web
W2-T2 : Hindari kelemahan sistem pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
19
2.3. Kesesuaian Visi dan Misi
Visi Pemerintah Kota Denpasar, seperti yg tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010
yaitu Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam
Keseimbangan secara berkelanjutan dengan misinya yaitu (1) Menumbuhkembangkan
jati diri Ruang dan masyarakat Kota Denpasar yang berdasarkan kebudayaan Bali.
(2) Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan Kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal,
(3) Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum, (4) Membangun pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, (5) Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui
sistem ekonomi kerakyatan.
Terkait dengan visi dan misi tersebut, maka e-Government Kota Denpasar perlu
memiliki visi yang sejalan dengan visi dan misi di atas (misalnya) “Menjadi Kota yang
Unggul dan Prima dalam penyelenggaraan pemerintahan (Government), pelayanan publik
(Citizen) dan ketahanan ekonomi (Business) yang Berwawasan Budaya.
Dari visi ini dapat diterjemahkan bahwa e-Government yang diimplementasikan
harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat
dan pihak swasta. Kata unggul mengandung makna upaya nyata peningkatan kinerja
aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat, sedangkan kata prima mengandung
makna efisien, efektif, adil dan transparan, dimana hal ini dapat diwujudkan dengan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
Selain visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar tersebut, perlu juga diselaraskan
dengan sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan
Telematika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RJPMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010. Adapun sasarannya adalah (1) Terwujudnya
penyelenggaraan Telematika yang efisien, yaitu mampu mendorong produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan
komersial, (2) Meningkatnya aksesibelitas masyarakat akan layanan telematika,
(3) Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan
mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
20
BAB III
BLUEPRINT PENGEMBANGAN
(e-Government Blue Print)
Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government dibutuhkan standar
dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan
e-Government untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi
oleh seluruh instansi di Pemerintah Kota Denpasar secara lebih sistematik dan terpadu,
maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan
memudahkan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin
dicapai dapat lebih terukur. Blueprint e-Government merupakan salah satu panduan yang
lebih terperinci yang memudahkan pemerintah Kota Denpasar melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pengembangan e-Government.
Blueprint dasar yang harus tersedia adalah blueprint pengembangan sumber daya
manusia, blueprint pengembangan infrastruktur jaringan dan blueprint pengembangan
aplikasi.
Agar blueprint menjadi sebuah acuan standar yang dapat mengantisipasi adanya
perubahan akibat kemajuan teknologi dan dinamika otonomi daerah, blueprint didesain
dengan prinsip keseimbangan antara flexibility (konsisten namun dapat dimodifikasi
sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang spesifik) dan standardization.
Dengan memahami implementasi e-Government yang benar dan
mengacu kepada blueprint yang sudah dibuat, akan mendorong seluruh instansi
Pemerintah Kota Denpasar mewujudkan visi serta turut mensukseskan terciptanya public
good governance melalui e-Government.
3.1. Blueprint Sumber Daya Manusia
Dokumen Cetak biru (Blueprint) sumber daya manusia (SDM) e-Government
bagi lembaga Pemerintah Kota Denpasar ini dimaksudkan untuk memberikan panduan
baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sumber daya manusia
e-Government, dengan ruang lingkup pemerintahan kota Denpasar
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
21
Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:
1. Panduan dalam perecanaan pengembangan sumber daya manusia yang mengelola
e-Government
2. Pedoman mengenai ukuran atau patokan tentang pengetahuan dan ketrampilan
yang dimiliki sumber daya manusia yang mengelola e-Government
3. Pedomana dalam pengelolaan jabatan fungsional Pranata Komputer
3.1.1. Model Stuktur Organisasi
Strukur organisasi dari unit pengelola e-Government terletak pada struktur
organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Komunikasi berupa Tim Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk jangka waktu 5 tahun ini, sumber daya
manusianya diambil dari luar instansi pemerintah, namun kedepannya dapat diisi dari
para pranata komputer. Tim ini memiliki garis koordinasi dengan kelompok jabatan
fungsional pranata komputer di seluruh instansi. Struktu unit pengelola e-Government
sendiri terdiri dari empat bidang, yaitu Application, Technical Support, Operation, dan
Data.
KoordinatorTim TIK
KoordinatorApplication Support
Kelompok Jabatan Fungsional
Pranata Komputer
KoordinatorData
KoordinatorOperation
KoordinatorTechnical Support
Sistem AnalystProgrammer
LibrarianOperator/End User
Network AdminSystem Admin Database Admin
Kepala KPDE & KOM
Gambar 3. Struktur Organsisasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
22
Masing masing bidang mempunyai tugas, produk pokok dan pompetensi Jabatan
yang berbeda dan akan dibahas lebih lanjut. Untuk kelompok jabatan fungsional
merupakan pranata komputer dari masing-masing dinas atau instansi. Tugasnya adalah
untuk berkoordinasi dengan unit pengelola e-Government mengenai kebutuhan dan
kendala yang dihadapi dinas tersebut di bidang TIK.
3.1.2. Uraian, Tugas, Produk Pokok dan Kompetensi
Di bagian ini akan dijabarkan uraian umum, serta tugas dan produk pokok masing-
masing jabatan dari Model Struktur Organisasi Unit Pengelola e-Government,
berdasarkan pemetaan proses-proses TIK ke struktur organisasi unit pengelola
e-Government.
Selain itu juga dijabarkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan setiap jabatan
untuk dapat melakukan tugas-tugas pokoknya, didalamnya terdapat kompetensi teknis
dan komponen nonteknis. Kompetensi teknis adalah kemampuan dasar TIK, teknis
perangkat keras, dan jaringan. Kompetensi nonteknis disini adalah kemampuan
komunikasi dan hubungan interpersonal.
Berikut adalah jabatan-jabatan yang akan dijabarkan :
1. Koordinator Tim TIK
Koordinator Tim TIK menyelaraskan TIK dengan strategi e-Government agar
TIK dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan pengembangan
e-Government seperti yang tercantum dalam Inpres no. 3 tahun 2003. Untuk itu Ketua
Tim TIK antara lain membuat perencanaan strategis TIK, mengelola organisasi, dan
proses-proses yang dilakukan organisasi, mengelola aspek pendidikan dan pelatihan
kepada SDM yang terkait, menjaga adekuasi TIK, mengelola keamanan, dan mengelola
prioritas.
A. Tugas Pokok
1. Membuat perencanaan strategis TIK.
2. Membuat kebijakan TIK organisasi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
23
3. Menentukan arsitektur informasi.
4. Mengantisipasi perkembangan teknologi.
5. Membentuk struktur organisasi dengan perangkat perlengkapannya.
6. Membuat perencanaan manajemen informasi.
7. Mengkomunikasikan arah dan tujuan organisasi.
8. Mengelola SDM, termasuk pendidikan dan pelatihan kepada pihak yang
terlibat.
9. Memahami dan menaati implementasi e-Government sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
10. Mengelola perubahan.
11. Membangun jaringan dengan TIK suppliers.
12. Mengelola proyek-proyek.
13. Bekerja sam dengan unit satuan kerja dan instansi lainnya.
14. Mengelola layanan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan.
15. Mengelola kualitas secara keseluruhan.
B. Produk Pokok
1. Produk dan layanan e-Government yang efektif dan efisien yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
2. Proses-proses/kegiatan operasi yang efektif dan efisien.
3. Proyek-proyek yang sukses menurut kriteria keberhasilannya masing-masing.
4. Dokumen perncanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit
Pengelola e-Government dan antisipasi perkembangan teknologi.
5. Dokumen kebijakan TIK organisasi.
6. Tersedianya SDM yan kompeten
C. Kompetensi
• Kemampuan dasar TIK
• Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi.
• Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
24
• Kemampuan mengenal dan mempelajari kecenderungan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi di masa mendatangdan dampanya
terhasap lembaga pemerintahan.
• Kemampuan membentuk struktur organisasi dengan perangkat
perlengkapannya agar proses manajemen e-Government dapat berjalan dengan
baik
• Kemampuan memahami dan menaati implementasi e-Government sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
• Kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal
• Kemampuan mengelola proyek e-Government sesuai dengan konsep dan
prosedur yang baku.
• Kemampuan memahami dan menjamin kualitas implementasi setiap
e-Government yang ada.
• Kemampuan sekuriti TIK
2. Koordinator Application Devolepment/Support
Koordinator Application Devolepment/Support mengembangkan dan mengelola
perawatan aplikasi yang dilakukan oleh System Analyst dan Programmer. Dalam tingkat
manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat taktis/manajerial.
A. Tugas Pokok
1. Megadakan dan merawat perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengelola proyek-proyek pengembangan aplikasi, baik insource maupun
outsource
3. Mengelola System Analyst dan Programmer yang mengembangkan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
156
3.3.9. Platform Basis Data
Mengingat aplikasi-aplikasi yang akan dibangun masing-masing instansi semakin
banyak dan masing-masing membutuhkan database, sedangkan di sisi lain perlu dibangun
database terpusat sebagai datawarehouse, diperlukan platform basis data yang sudah
teruji memiliki kehandalan dan skalabilitasnya. Dukungan komersial dari vendor-vendor
juga sebaiknya tersedia. Rekomendasi untuk DBMS (Data Base Management System)
komersial yang berjalan di atas sistem operasi open source adalah IBM DB2 Universal
Database dan Oracle Database Server sedangkan yang berjalan di Windows adalah
MSQL Server. Baik IBM, Oracle maupun Microsoft memiliki perusahaan cabang di
Indonesia sehingga dukungan teknis bisa lebih terjamin. Sedangkan untuk aplikasi situs
web bisa menggunakan DBMS Open Source yang ada yaitu MySQL, BerkeleyDB
(SleepyCat), atau Borland Interbase.
Interoperabilitas:
Mengingat adanya kemungkinan penggunaan DBMS yang tidak homogen, yaitu DBMS
komersial di titik-titik dengan skala komputasi besar dan DBMS Open Source di titik-
titik lain, maka perlu disusun strategi untuk menciptakan interoperabilitas baik di sisi
aplikasi maupun untuk manajemen dan pemeliharaan sistem.
Interoperabilitas dalam hal komunikasi dengan aplikasi bisa diciptakan dengan
menggunakan standar pemrograman SQL (Structured Query Language) yang sama.
Untuk mencapai interoperabilitas dengan aplikasi, disarankan agar aplikasi dibangun
dengan menggunakan standar ANSI SQL yang diadopsi secara setara oleh para platform
DBMS yang dipilih. Penggunaan ekstensi dan fasilitas khusus dibatasi pada masalah
tuning. Dengan demikian ada basis referensi yang bisa menjadi pijakan bersama. Untuk
memudahkan pengembangan dan pemrograman basis data, penggunaan tools yang
memungkinkan coding, tuning, dan deploymen secara terpadu sangat direkomendasikan.
Sedangkan untuk kemudahan manajemen basis data, penggunaan prinsip federated
database, dimana basis data dibiarkan pada format asalnya (tetap dalam IBM DB2/Oracle
DB atau MSQL) tetapi dikelola dengan cara administratif yang seragam.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
157
Reliabilitas:
Mengingat kehandalan dan ketersediaan sistem merupakan faktor penting dalam aplikasi
e-Government, maka produk DBMS yang dipilih harus siap untuk bisa memanfaatkan
kemungkinan implementasi dalam bentuk cluster.
Mobilitas:
Mengingat adanya kemungkinan kebutuhan agar pimpinan instansi bisa melakukan
kegiatannya dari mana saja dengan memanfaatkan fasilitas notebook, maka perlu
dipikirkan penyiapan subset dari basis data yang sering diakses pimpinan supaya bisa
diakses secara lokal. Cara yang lebih universal, adalah membuat versi XML dari basis
data yang diperlukan untuk kemudian di-dump ke notebook pimpinan. Dengan sendirinya
berarti aplikasinya harus bisa berbicara dalam XML.
3.3.10. Pengembangan Aplikasi
Pengembangan aplikasi harus selalu dikontrol agar aplikasi yang dibangun terus
uptodate. Untuk itu diperlukan suatu kontrol obyektif (situasi yang akan dihadapi
aplikasi) dan Metoda Kontrol (apa yang harus dilakukan untuk aplikasi tersebut).
Kontrol Obyektif Metoda Kontrol
Perubahan source code harus jelas: versi
yang mana yang akan dipakai, siapa yang
merubah, dan dapat diakses oleh tim yang
berhak.
1. Menggunakan Current Version System
software untuk mengatur versioning
dan hak akses.
2. Pengaturan siapa yang merubah modul
atau source code ditentukan oleh tim
teknis
3. Source code yang telah selesai
dimodifikasi di lokal komputer, ketika
akan diupload ke server harus sudah
melewati test terlebih dahulu.
Persetujuan tim teknis untuk meng-
upload diperlukan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
158
Kontrol Obyektif Metoda Kontrol
Kemudahan pembacaan logik dari
program.
1. Penamaan variabel, atribut, metoda,
fungsi, dan nama file harus sesuai
dengan kesepakatan tim teknis dan
dinas.
2. Untuk setiap fungsi dan metoda yang
dibuat harus dijelaskan secara global
proses apa yang dilakukan. Input dan
output data yang diperlukan juga harus
dijelaskan.
3. Setiap ada looping atau perulangan
dijelaskan kondisi atau syarat apa yang
harus dipenuhi.
Alasan perubahan aplikasi harus jelas dan
konsekwensi yang terjadi harus sudah
disadari sebelum perubahan diterapkan.
1. Adanya prosedur untuk merubah
aplikasi.
2. Alasan kenapa dan konsekwensi akibat
perubahan aplikasi harus sudah
dijelaskan dalam dokumen atau form
yang sudah ditentukan.
3. Pihak-pihak yang berwenang harus
mengetahui dan menyetujui perubahan
tersebut.
Kemudahan untuk mempelajari sistem
secara keseluruhan.
Adanya dokumentasi yang menyeluruh.
Instalasi aplikasi di lingkungan produksi
harus dipastikan menggunakan versi yang
telah disetujui.
1. Instalasi ke sistem produksi harus
menggunakan CD program yang telah
disetujui.
2. Instalasi dilakukan oleh tim teknis.
3. Setelah instalasi, installer harus
mengisi log instalasi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
159
BAB IV
SOLUSI PENTAHAPAN PENGEMBANGAN
(e-Government Roadmap)
4.1. Strategi Pengembangan
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar diletakkan pada sektor Budaya, Pariwisata,
perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core
Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan
ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem
ekonomi kerakyatan
Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu pada tingkatan
pengembangan e-Government menurut Hermawan Kertajaya dkk. (2002), sebaiknya
menuruti tahapan sebagai berikut:
1. Tahap pertama, e-Government dikembangkan sebagai internally-networked public-
service provider (kuadran I)
2. Tahap kedua, e-Government dikembangkan menjadi externally-networked public-
service provider (kuadran II)
3. Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development oriented
(kuadran IV).
Tahap pertama telah diawali dengan pembangunan infrastruktur jaringan antar instansi
dan pembangunan berbagai sistem informasi di beberapa instansi, hanya saja perlu
dikembangkan kearah pemanfaatan infrastruktur jaringan tersebut untuk operasional dan
koordinasi antar instansi.
Tahap kedua telah dimulai dengan serta telah tersedianya Unit Pelayan Terpadu (UPT),
tempat mengurus perijinan dalam satu atap. Kondisi ini tinggal dikembangkan lebih
lanjut dengan mengintegrasikan seluruh instansi perijinan secara online ke UPT. Sesuai
dengan visi pengembangan e-Government, pendekatan “layanan satu atap” perlu tetap
dipegang dalam layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga
masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi layanan,
pengguna tinggal datang ke UPT dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang
diperlukan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
160
Tahap ketiga baru bisa dilakukan jika Pemerintah Kota Denpasar memfasilitasi
terbentuknya komunitas lokal yang berbasis TIK, seperti membangun Banjar-Net yang
merupakan komunitas ditingkat bawah untuk dapat memanfaatkan TIK untuk
peningkatan wawasan dan perekonomian mereka. Ketiga pentahapan tersebut akan
dijabarkan dalam tahapan pengembangan e-Government untuk kurun waktu 5 tahun.
Tahun 2006-2007 adalah tahun pembangunan dan penetrasi infrastruktur, tahun 2008
adalah tahun integrasi dan tahun 2009-2010 adalah tahun layanan online.
4.2. Tahap Pengembangan
Tahapan pengembangan e-Government dijabarkan dalam beberapa komponen
yaitu sumber daya manusia, infrastruktur aplikasi, infrastruktur data dan informasi,
infrastruktur jaringan serta komponen kebijakan.
Penyusunan tahapan ini tetap mengacu pada Visi, hasil analisis SWOT, strategi
pengembangan dan juga rencana pengembangan e-Government Nasional. Pencapaian
dari tahapan-tahapan ini dilakukan melalui inisiatif-inisiatif implementasi e-Government
yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.
4.2.1. Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada tahap pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan
tim teknis TIK yang akan melakukan transfer keahlian kepada sumber daya manusia di
masing-masing instansi (para Pranata Komputer) dan melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya TIK. Pelatihan-pelatihan yang diberikan adalah tentang pengelolaan website
instansi, pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan database serta pelatihan perawatan
teknologi informasi. Selain peningkatan kemampuan dalam bidang TIK, sumber daya
manusia di tiap instansi juga diberikan wawasan tentang sistem keamanan komputer,
penerapan SIN dan aturan jabatan fungsional pranata komputer. Dalam 5 tahun ke depan
diharapkan tiap instansi telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dalam
mengelola sumber daya TIK di masing-masing instansinya.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
161
4.2.2. Tahap Pengembangan Infrastruktur Aplikasi
Pada tahap pengembangan infrastruktur aplikasi dimulai dengan identifikasi
aplikasi di tiap instansi sehingga diketahui kebutuhan akan data, jaringan dan aplikasi
lain yang terkait. Dalam 5 tahun diharapkan telah terbentuk data center dan berbagai
layanan aplikasi online, termasuk pemilihan kepala daerah online.
4.2.3. Tahap Pengembangan Infrastruktur Data dan Informasi
Pada tahap pengembangan infrastruktur data dan informasi diharapkan dalam
5 tahun ke depan berhasil di bangun datawarehouse. Datawarehouse adalah suatu koleksi
terintegrasi, database yang berorientasi subyek, bervarian waktu, dan tetap, yang didesain
untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambil keputusan.
Datawarehouse ini yang akan dipakai sebagai sumber analisis perencanaan dan evaluasi
pembangunan.
4.2.4. Tahap Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer
Pada tahap pengembangan infrastruktur jaringan komputer diharapkan dalam
5 tahun ke depan telah terbangun jaringan beserta sistem keamanannya di seluruh
instansi. Untuk kemudahan dan keamanan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan
komputer perlu dibangun NOC (Network Operation Center). Peningkatan jumlah
komputer yang terhubung ke jaringan harus diimbangi dengan peningkatan bandwidth.
Untuk memperluas jaringan khususnya fasilitas akses Internet masyarakat, tiap tahunnya
dilakukan penambahan terminal akses bagi masyarakat. Terminal akses Internet ini
dibangun pada komunitas masyarakat terbawah yaitu di Banjar-banjar.
4.2.5. Tahap Pengembangan Kebijakan
Pada tahap pengembangan kebijakan diharapkan terciptanya beberapa kebijakan
dalam hal jabatan fungsional pranata komputer, penerapan Single Identity Number (SIN),
serta kebijakan dalam penyusunan masterplan jangka panjang.
Tabel 4. TAHAP PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KOTA DENPASAR 2006 - 2010
TAHUN
NO. KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
1. Sumberdaya
Manusia
• Sosialisasi
rencana induk
pengembangan e-
Government
• Persiapan
pembentukan tim
ahli Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
• Pelatihan
Pengelolaan Situs
Instansi
• Pelatihan
Pengelolaan
Jaringan
• Terbentuknya Tim
Ahli Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
• Pelatihan
Pengelolaan
Database
• Pelatihan
Pengelolaan Situs
Instansi
• Pelatihan
Pengelolaan Jaringan
• Sosialisasi
Keamanan sistem
• Sosialisasi SIN
(Single Identity
Number)
• Pelatihan
Perawatan
Teknologi
Informasi
• Pelatihan
Pengelolaan
Database
• Pelatihan
pemanfaatan SIN
(Single Identity
Number)
• Pelatihan
Pengamanan
Sistem
• Sosialisasi aturan
jabatan fungsional
pranata komputer
• Pelatihan
Perawatan
Teknologi
Informasi
• Pelatihan
Pengelolaan
Database
• Pelatihan
Perawatan
Teknologi
Informasi
• Pelatihan
Pengamanan
Sistem
• Pelatihan sistem
informasi eksekutif
TAHUN
24
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Rencana Induk Pengem
ba
NO. KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
2. Infrastruktur
aplikasi
• Identifikasi
aplikasi di seluruh
instansi
• Pemetaan
kebutuhan data,
jaringan dan
aplikasi yang
terkait dengan
implementasi e-
Government
• Pengembangan
dan peningkatan
situs instansi
• Identifikasi proses
bisnis yang ada di
seluruh dinas,
kecamatan, kelurahan
dan instansi terkait
dengan layanan e-
Goverment
• Penentuan standard
operating procedure
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan yang
akan didukung oleh
implementasi
e-Government.
• Penyesuaian aplikasi
dengan hasil business
process mapping
• Penyusunan pusat
data (data center)
beserta metadata
yang dapat diakses
oleh semua pihak
yang akan
mengembangkan
sistem
• Pembuatan basis
data terpadu
• Pengembangan web
services aplikasi e-
Government
• Pemanfaatan SIN
(Single Identity
Number) sebagai
kunci layanan
publik
• Pembangunan
aplikasi online
• Pembangunan
aplikasi online
• Pengujian dan
pemantapan
keamanan dan
kehandalan sistem
• Pembangunan
aplikasi sistem
informasi eksekutif
TAHUN
Rencana Induk Pengem
bangan
NO. KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
3. Infrastruktur
data dan
Informasi
• Identifikasi jenis
dan kuantitas
kebutuhan Sistem
Pendukung,
meliputi: sistem
pendukung
infrastruktur
informasi,
infrastruktur
aplikasi,
infrastruktur
jaringan, sistem
pendukung SDM
• Perencanaan
sumber dan
besarnya dana
pengadaan sistem
pendukung dan
keberlanjutan
pengadaan dana
• Pengadaan system
pendukung:
1. Infrastruktur
informasi, seperti:
sarana dan
metode backup
informasi, sistem
arsip dokumen
digital
2. Infrastruktur
Aplikasi, seperti:
menentukan
standard untuk
outsourcing
3. Infrastruktur
jaringan, seperti:
pembelian sarana
backup sumber
listrik (genset,
UPS)
• Maintenance
Sistem Pendukung
• Persiapan
pembangunan
datawarehouse
• Pembangunan
datawarehouse
TAHUN
Rencana Induk Pengem
bangan e
NO KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
4. Infrastruktur
jaringan
• Pembangunan
jaringan antar
instansi
• Pengadaan web
dan mail server
• Langganan
Bandwidth
Internet
• Pemasangan
sistem
security
• Pembangunan NOC
(Network Operation
Center)
• Penambahan
workstation
• Penambahan terminal
akses bagi
masyarakat
• Upgrade
workstation
• Penambahan server
• Peningkatan
Bandwidth
• Pemantapan sistem
security
• Penambahan
terminal akses bagi
masyarakat
• Penambahan sarana
pendukung jaringan
• Penyesuaian
teknologi
• Penambahan
terminal akses bagi
masyarakat
• Updating server
• Peningkatan
Bandwidth
• Peningkatan sistem
security
• Penambahan
terminal akses bagi
masyarakat
TAHUN
NO KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
5. Kebijakan • Pengesahan
rencana induk
pengembangan e-
Government
• Sosialisasi blueprint
pengembangan
e-Government
• Persiapan pembuatan
perda SIN
• Penyusunan aturan
jabatan fungsional
pranata komputer
• Pembuatan perda
tentang SIN
• Pengesahan aturan
jabatan fungsional
pranata komputer
• Persiapan
penyusunan
master plan jangka
panjang 15 atau
20 tahun
• Penyusunan dan
Pengesahan master
plan jangka
panjang
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
166
BAB V
RENCANA IMPLEMENTASI
(e-Government Implementation Plan)
Rencana implementasi e-Government mengacu pada tahapan-tahapan
pengembangan e-Governmet yang telah disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi
e-Government merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal
yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan e-Government Kota Denpasar.
Dalam setiap inisiatif e-Government ditentukan objective, strategic, waktu dan
tolak ukur dari keberhasilan inisiatif tersebut. Selain itu perlu ditekankan juga object
layanan dari masing-masing inisiatif, apakah termasuk layanan Government to
Government (G2G), Government to Business (G2B) atau Government to Citizen (G2C)
sehingga dari seluruh inisiatif yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan terjadi proposional
layanan, baik untuk internal pemerintahan, kalangan bisnis maupun untuk masyarakat.
Inisiatif 1 : Pengelolaan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Objective Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang TIK Strategic Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Komponen Sumber Daya Manusia Layanan √ G2G G2B G2C Waktu 2006 - 2007 Target 1. Setiap Instansi memiliki tenaga pranata komputer
2. Memiliki Tim Ahli TIK 3. Seluruh sumber daya teknologi dapat dikelola sendiri
Action Resource Penanggungjawab 1. Pembentukan Tim Ahli TIK Budget KPDE KOM 2. Penyusunan sistem jabatan fungsional komputer Tim Ahli TIK BKD 3. Pelatihan-pelatihan Pranata Komputer - Pengelolaan Website - Pengelolaan Jaringan - Pengelolaan Database - Perawatan Teknologi Informasi
- Pengamanan System Tolak Ukur 1. Terbentuk Tim Ahli TIK beserta tugas dan tanggungjawabnya
2. Terbentuk aturan jabatan fungsional komputer 3. Terkelolanya sumber daya teknologi dengan baik 4. Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
167
Inisiatif 2 : Sistem Operasional Perkantoran Modern
Objective Pemanfaatan TIK untuk Operasional Kepemerintahan Strategic Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Komponen Infrastruktur Aplikasi Layanan √ G2G G2B G2C Waktu 2007 Target 1. Terbentuk sistem pengelolaan dokumen elektronik pada setiap instansi
2. Terjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi melalui jaringan komputer Action Resource Penanggungjawab
1. Pembuatan sistem pengelolaan dokumen elektronik Budget KPDE KOM 2. Pembangunan Web dan Mail Server Tim Ahli TIK 3. Pengadaan perangkat VOIP Pranata Komputer 4. Membudayakan pengunaan email dan VOIP 5. Pelatihan-pelatihan - Pengelolaan dokumen elektronik
- Pelatihan penggunaan email dan VOIP Tolak Ukur 1. Terbentuk sistem pengelolaan dokumen elektronik
2. Memiliki web dan mail server sendiri 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi 4. Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Inisiatif 3 : Pelayanan Masyarakat Terpadu
Objective Meningkatkan kualitas pelayanan publik Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Infrastruktur Data dan Informasi Layanan √ G2G √ G2B √ G2C Waktu 2007-2008 Target 1. Sistem online pada UPT dan Instansi Perijinan
2. Tercipta media pengaduan masyarakat yang terpadu Action Resource Penanggungjawab
1. Pembangunan sistem online di UPT dan Instansi terkait Budget KPDE KOM 2. Pembangunan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web
Tim Ahli TIK UPT
3. Sosialisasi Sistem Online dan Sistem Pengaduan Masyarakat
Pranata Komputer Humas
4. Pelatihan-pelatihan SK Walikota Radio - Penggunaan aplikasi online S/W dan H/W
- Penggunaan aplikasi pelayanan masyarakat terpadu Tolak Ukur 1. Terbangun sistem online di UPT dan Instansi terkait
2. Terbangun aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi 4. Terciptanya trasnparansi pemerintah 5. Meningkatnya manajemen pelayanan masyarakat
6. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
168
Inisiatif 4 : Single Identity Number (SIN)
Objective Penerapan Single Identity Number (SIN) sebagai kunci layanan publik Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Infrastruktur Data dan Informasi Layanan √ G2G G2B √ G2C Waktu 2007-2008 Target 1. Memiliki Data Center 2. Pemberlakukan SIN untuk layanan publik Action Resource Penanggungjawab
1. Identifikasi proses bisnis di setiap instansi Budget KPDE KOM 2. Pembangunan pusat data Tim Ahli TIK UPT 3. Sosialisasi SIN pada seluruh Instansi Pranata Komputer Instansi yg
mengeluarkan No Identitas
4. Koordinasi antar instansi yg mengeluarkan nomor identitas
Perda Humas
5. Implementasi SIN S/W dan H/W Radio 6. Pembuatan Perda SIN Sistem SIN
Nasional 7. Sosialisasi SIN pada seluruh masyarakat Tolak Ukur 1. Terbangun pusat data
2. Diterapkannya SIN sebagai kunci layanan publik 3. Kemudahan akses informasi antar instansi 4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Inisiatif 5 : Banjar-Net
Objective Pembangunan Komunitas Lokal berbasis TIK Strategic Penguatan Ekonomi Kerakyatan Komponen Infrastruktur Jaringan Layanan G2G √ G2B √ G2C Waktu 2007-2008 Target 1. Memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap informasi
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal mengakses informasi menggunakan komputer 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan TIK
Action Resource Penanggungjawab 1. Penentuan lokasi-lokasi Banjar-Net Budget KPDE KOM 2. Pengadaan H/W dan S/W Tim Ahli TIK Dinas Sosial 3. Pelatihan Komputer dan Internet Pranata Komputer Dinas Perindag SK Walikota Kecamatan S/W dan H/W Kelurahan Kelompok Tani Banjar
UKM Tolak Ukur 1. Terbangun fasilitas komputer dan internet di balai banjar
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang ekonomi/sosial 3. Meningkatnya kualitas SDM dibidang TIK 4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
169
Inisiatif 6 : Pilkada Online
Objective Mengembangkan e-Demokrasi Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi Layanan √ G2G G2B √ G2C Waktu 2008 Target 1. Masyarakat mendapatkan hasil penghitungan suara secara cepat dan akurat
2. Terciptanya efisiensi dan ketertiban kegiatan administrasi dan pelayanan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada
Action Resource Penanggungjawab 1. Analisa kebutuhan sistem informasi Budget KPDE KOM 2. Pembangunan sistem informasi Tim Ahli TIK KPUD 3. Pengadaan H/W dan S/W Pranata Komputer Dinas
Kependudukan 4. Pelatihan aplikasi pilkada SK Walikota Kecamatan 5. Sosialisasi S/W dan H/W Kelurahan
Banjar Tolak Ukur 1. Terbentuk sistem dan aplikasi pilkada online
2. Kecepatan informasi hasil perhitungan suara 3. Pergeseran pola kerja paper base to digital
4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Inisiatif 7 : Dashboard Eksekutif
Objective Mendukung dalam pengambilan keputusan Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Kebijakan Layanan √ G2G G2B G2C Waktu 2010 Target 1. Pimpinan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat
2. Dapat memonitor perkembangan program kerja 3. Memenuhi kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan
Action Resource Penanggungjawab 1. Analisa kebutuhan sistem informasi Budget KPDE KOM 2. Pembangunan sistem informasi Tim Ahli TIK Sekretariat Daerah 3. Pengadaan H/W dan S/W S/W dan H/W 4. Pelatihan aplikasi pilkada
5. Sosialisasi Tolak Ukur 1. Terbentuk sistem dan aplikasi dashboard eksekutif
2. Kecepatan dan keakuratan informasi yang dihasilkan 3. Kecepatan dalam pengambilan keputusan
Implementasi e-Government Kota Denpasar dalam 5 tahun ke depan ini sejalan dengan
sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan Telematika
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota
Denpasar Tahun 2005-2010.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
170
BAB VI
PENUTUP
Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun e-Government di setiap Instansi
(Badan/Dinas/Kantor) dalam upaya mewujudkan good governance.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
171
Daftar Pustaka
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo. 2006. Sosialisasi Pedoman
Standard Kompetensi SDM Pengelola e-Government. Departemen Komunikasi
dan Informatika. Jakarta
Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kota Denpasar. 2004. Uraian Tugas Jabatan Pada
Organisasi/Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Setda
Pemerintah Kota Denpasar. Denpasar.
Chief Information Officer Council. 2001. A Practical Guide to Federal Enterprise
Architecture. Federal Architecture Working Group. USA.
Harijadi, D. Agung. 2005. Blueprint Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah,
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.
Bandung.
Hermawan Kartajaya, M. Hermawan, Yuswohady, Taufik, Sonni, H. Anwar, H.H.
Joewono, J. Mussry. 2002. MarkPlus on Strategy. PT Gramedia. Jakarta.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Governmen. Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Pranata Komputer. Jakarta.
Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 Tahun 2003 Tentang
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta
Pemerintah Kota Denpasar. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RJPMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010. Pemerintah Kota Denpasar.
Denpasar.
Rafal Lukawiecki, Rudi Richter. 2004. eGovernment: Current Trends in Standards-
Based. Project Botticelli Ltd & Microsoft Corp & HP. United Kingdom.