Buku Profil Kesehatan Indonesia 2009

PROFIL KESEHATAN INDONESIA

2009

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. JAKARTA

2010

ISBN 978-602-8937-18-4 351.770212 Ind P

Katalog Dalam Terbitan Kementerian Kesehatan RI Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Profil Kesehatan Indonesia 2009. - - Jakarta : P Kementerian Kesehatan RI 2010 I. Judul 1. PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2009 Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 Telepon no: 62-21-5229590, 5221432 Fax no: 62-21-5203874 E-mail: pusdatin@depkes .go.id Web site: http://www.depkes.go.id ________________________________________________________________________

ISBN 978-602-8937-18-4 351.770212 Ind P

TIM PENYUSUN

Pengarah dr. Ratna Rosita, MPH.M

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua dr. Jane Soepardi

Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi

Editor Hasnawati, SKM, MKes

drg. Vensya Sitohang, MEpid Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, MKes

Anggota

Sunaryadi, SKM,MKes; Iskandar Zulkarnain, SKM,MKes; Nuning Kurniasih, Apt,MSi; Marlina Indah Susanti, SKM; Supriyono Pangribowo, SKM; Istiqomah, SS;

Athi Susilowati Rois, SKM; drg. Rudi Kurniawan, MKes; Margiyono, SKom; Muslichatul Hidayah, Hanna Endang Wahyuni; Endang Kustanti; B.B. Sigit;

Sondang Tambunan; Hellena Maslinda; Doni Hadhi Kurnianto, SKom

Kontributor

dr. Leni Evanita; Lina Khasanah; dr. Rusmiyati, MQIH; Indah Susanti D,SSi,Apt; dr. Lucas C Hermawan, MKes; Ingrat Padmosari; Mahmud Fauzi, SKM,MKes;

Linda Siti Rohaeti; drg. R. Edi Setiawan: Akhmad Rizky Taufik, SKom; Ir. Ade Sutrisno,MKes; Astuti, SKM,MKes; dr. Theresia Hermin; Bunga Mayung DL ;

Dewi Minarni; Cipto Aris Purnomo; Indah Hartati; Heri Radison, SKM,MKM; Nariyah Handayani; Ainol Mardhiah; Yopi Ananda; Anggi Ardhiasti, SKM;

Ira Oktaviani; Nelly Mustika Sari, SKM; Nurhayati Simanjuntak, SKom

i

D

Profil Kesehatan Indonesia merupakan sarana penyaji data dan informasi kesehatan serta yang berkaitan, yang menggambarkan “potret” status kesehatan masyarakat dan faktor - faktor yang mempengaruhi, dari suatu wilayah/Indonesia, dalam satu kurun waktu tertentu dalam hal ini tahunan dengan berbagai bentuk: tercetak dan digital (cd-rom, file di website, dll). Profil kesehatan sebagai “potret”saat ini lebih dinilai sebagai alat evaluasi daripada sebagai alat pemantauan. Jika digunakan sebagai pemantau maka profil merupakan pemantauan rencana jangka panjang, misal: Rencana lima tahun pembangunan kesehatan.

Sebagai bentuk penyajian, data diupayakan lengkap, baik jenis dan cakupannya. Jenis data adalah data “facility based” dan data “community based”. Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2009 ini, seperti profil kesehatan pada tahun sebelumnya, sumber data berasal dari profil provinsi, data sarana pelayanan kesehatan yang merupakan hasil pengolahan data oleh Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, yang berasal dari kabupaten/kota, juga data yang berasal dari program.

Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi sebagai koordinator Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia bersama-sama dengan seluruh program terkait di Kementerian Kesehatan berupaya menyusun bersama-sama, baik narasi maupun lampiran. Profil kesehatan Tahun 2009 ini diupayakan disusun dengan tampilan yang lebih menarik, dan “eye-catching” dan bertujuan memudahkan para pembaca dalam menggunakannya. Dalam Profil Kesehatan Indonesia ini menggambarkan secara umum tentang kondisi derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan faktor-faktor terkait lainnya, serta perbandingan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dan SEARO.

Profil Kesehatan Indonesia harus tersusun secara sistematis, dimana analisis/narasi menggunakan model/kerangka teori yaitu teori blum/teori host-environment-agent/teori lain. Analisis diupayakan semaksimal mungkin, tidak hanya deskriptif, tetapi juga analisis komparatif, analisis kecenderungan, analisis hubungan

Profil kesehatan harus menarik, narasi dikombinasi dengan bentuk-bentuk penyajian lain, seperti tabel, grafik – histogram/bar chart, frekuensi poligon, line diagram, bar diagram, pie diagram, scater diagram, pictogram, dan peta.

Data dan Informasi dalam “Profil Kesehatan Indonesia 2009” merupakan salah satu wujud akuntabilitas dari kinerja Kementerian Kesehatan yang mencerminkan Pembangunan Kesehatan secara menyeluruh. Tahun yang terdapat dalam judul profil kesehatan, disamakan dengan tahun dari data dan informasi yang disajikan.

Profil Kesehatan Indonesia 2009” ini selain memuat data dan informasi kesehatan dan faktor-faktor lain yang terkait, maka seperti profil kesehatan sebelumnya, juga memuat kejadian-kejadian penting yang terjadi pada tahun 2009. Penyajian dalam “Profil Kesehatan Indonesia 2009” ini masih terdapat keterbatasan karena ada beberapa indikator masih memuat data beberapa tahun ke belakang, termasuk kontribusi dari hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007 yang diselenggarakan Balitbangkes Depkes. Beberapa data dan informasi tahun 2009 yang belum terdapat dalam Profil Kesehatan Indonesia 2009 ini akan disajikan dalam bentuk sajian lain, misalnya data dan informasi terplih lainnya.

KATA PENGANTAR

iv

v

KATA PENGANTAR i SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL iii DAFTAR ISI v DAFTAR LAMPIRAN vii BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK 5 A. Keadaan Penduduk 6 B. Keadaan Ekonomi 9 C. Keadaan Pendidikan 14 D. Keadaan Lingkungan 19 E. Keadaan Perilaku Masyarakat 24 BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN 26 A. Mortalitas 27 B. Morbiditas 33 BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN 58 A. Pelayanan Kesehatan Dasar 59 B. Pelayanan Kesehatan Rujukan 83 C. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 88 D. Perbaikan Gizi Masyarakat 106 E. Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana 115 BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN 117 A. Sarana Kesehatan 118 B. Tenaga Kesehatan 133 C. Pembiayaan Kesehatan 137

DAFTAR ISI

vi

BAB VI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEARO 143 A. Kependudukan 144 B. Derajat Kesehatan 154 C. Upaya Kesehatan 164 DAFTAR PUSTAKA 170 LAMPIRAN

***

vii

Lampiran 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun

2009 Lampiran 2.2 Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi

Tahun 2010 Lampiran 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut

Provinsi Tahun 2009 Lampiran 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 1971 - 2010 Lampiran 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tertentu, Angka Beban

Tanggungan dan Provinsi Tahun 2009 Lampiran 2.6 Jumlah dan Persentase Daerah Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2006

– 2010 Lampiran 2.7 Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2009 (Maret

2009) Lampiran 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah

Tahun 2009 Lampiran 2.9 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut

Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2009 Lampiran 2.10 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Tahun 2008 - 2009 Lampiran 2.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Usia Sekolah

Tahun 2008 - 2009 Lampiran 2.12 Persentase Keluarga Menurut Jenis Sarana Air Bersih yang Digunakan

Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 2.13 Proporsi Penduduk dengan Akses terhadap Air Minum yang Aman

Menurut Provinsi dan Wilayah Tahun 2009 Lampiran 2.14 Persentase Keluarga dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Menurut

Provinsi Tahun 2009 Lampiran 2.15 Proporsi Penduduk dengan Akses Sanitasi Dasar yang Layak Menurut

Provinsi dan Wilayah Tahun 2009 Lampiran 2.16 Persentase Rumah Sehat Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 2.17 Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) Sehat

Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 2.18 Persentase Institusi Dibina kesehatan Lingkungannya Menurut Provinsi

Tahun 2009

DAFTAR LAMPIRAN

viii

Lampiran 2.19 Persentase Rumah/Bangunan yang Diperiksa dan Bebas Jentik Nyamuk Aedes Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 2.20 Persentase Rumah Tangga Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 2.21 Persentase Wanita Umur Perkawinan Pertama Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 3.1 Estimasi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita Tahun 2007 dan Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008

Lampiran 3.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2008

Lampiran 3.3 10 Besar Penyakit Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2009 Lampiran 3.4 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2009 Lampiran 3.5 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Penyakit Malaria Menurut Provinsi

Tahun 2009 Lampiran 3.6 Annual Parasite Incidence (API) Malaria di Jawa-Bali Tahun 2004 -

2009 Lampiran 3.7 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Tahun 2009 Lampiran 3.8 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan

Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.9 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur

(Tahun), Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.10 Hasil Cakupan Pengobatan TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 3.11 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS, Meninggal, dan Angka Kumulatif Kasus

Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi s.d Desember 2009 Lampiran 3.12 Jumlah Kasus AIDS Kumulatif Per Triwulan Menurut Provinsi Tahun

2009 Lampiran 3.13 Jumlah dan Persentase Kasus AIDS Pada Pengguna NAPZA Suntikan

(IDU) Menurut Provinsi s.d 31 Desember 2009 Lampiran 3.14 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.15 Jumlah Kasus Baru Kusta, Case Detection Rate (CDR), Kecacatan, dan

Proporsi Kasus pada Anak Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.16 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi

Tahun 2009 Lampiran 3.17 Jumlah Kasus Campak Per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.18 Jumlah Kasus Campak Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun

2009 Lampiran 3.19 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate Campak Menurut

Provinsi Tahun 2009

ix

Lampiran 3.20 Frekuensi KLB dan Jumlah Kasus pada KLB Campak Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 3.21 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 3.22 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2009

Lampiran 3.23 Jumlah Kasus Difteri Per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.24 Jumlah Kasus AFP, AFP Rate, dan Non Polio AFP Rate Menurut

Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.25 Jumlah Kasus AFP Menurut Kriteria Klasifikasi Klinis dan Provinsi

Tahun 2009 Lampiran 3.26 Jumlah Penderita, Case Fatality Rate (%), dan Incidence Rate Penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2005 - 2009

Lampiran 3.27 Jumlah Kabupaten/Kota yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2005 – 2009

Lampiran 3.28 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Menurut Provinsi Tahun 2005 - 2009 Lampiran 3.29 Jumlah Kasus Demam Chikungunya Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.30 Jumlah dan Persentase Kabupaten Terjangkit dan Jumlah Kasus Gigitan

Hewan Tertular Rabies serta Hasil Pemeriksaan Specimen Hewan Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 3.31 Jumlah Penderita Filariasis Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2009 Lampiran 3.32 Situasi Pes Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 3.33 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) Leptospirosis

Menurut Provinsi Tahun 2004 - 2009 Lampiran 3.34 Jumlah Kasus dan Meninggal Flu Burung Menurut Provinsi Tahun 2005

- 2009 Lampiran 3.35 Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas, Jumlah Korban Luka dan

Meninggal Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, dan Persalinan Ditolong Tenaga

Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.2 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Provinsi

Tahun 2009 Lampiran 4.3 Cakupan Kunjungan Neonatus, Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak

Balita Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Murid SD Kelas 1

dan Sederajat Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.5 Cakupan Penanganan Neonatal dan Obstetri Komplikasi Menurut

Provinsi Tahun 2009

x

Lampiran 4.6 Jumlah dan Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2009

Lampiran 4.7 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2009

Lampiran 4.8 Jumlah dan Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2009

Lampiran 4.9 Jumlah dan Proporsi Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2009

Lampiran 4.10 Pencapaian Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2009

Lampiran 4.11 Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.12 Drop Out Rate Cakupan Imunisasi Dpt1 - Campak pada Bayi Menurut

Provinsi Tahun 2006 - 2009 Lampiran 4.13 Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.14 Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun

2009 Lampiran 4.15 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Menurut Provinsi

Tahun 2008 Lampiran 4.16 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Kemeterian Kesehatan dan

Pemda Menurut Provinsi Tahun 2008 - 2009 Lampiran 4.17 Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Rumah Sakit Umum

Depkes dan Pemda Menurut Provinsi Tahun 2008 Lampiran 4.18 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Tahun 2009 Lampiran 4.19 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta

Jamkesmas Tahun 2009 Lampiran 4.20 Jumlah Kasus Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas

Tahun 2009 Lampiran 4.21 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan

Success Rate (Hasil Pengobatan Penyakit TB Tahun 2008) Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 4.22 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.23 Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe) pada Ibu Hamil Menurut Provinsi

Tahun 2009 Lampiran 4.24 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.25 Proporsi Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 0-6 Bulan Menurut

Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.26 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Garam Cukup Yodium

Menurut Provinsi Tahun 2007

xi

Lampiran 4.27 Rekapitulasi Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana dan Jumlah Korban Tahun 2009

Lampiran 4.28 Rekapitulasi Kecukupan Obat Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 4.29 Rekapitulasi Kecukupan Obat Menurut Provinsi Tahun 2009 (lanjutan) Lampiran 4.30 Rekapitulasi Kecukupan Obat Menurut Provinsi Tahun 2009 (lanjutan) Lampiran 4.31 Rekapitulasi Data Kecukupan Obat Nasional Tahun 2009 Lampiran 5.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk 'Menurut Provinsi

Tahun 2005 - 2009 Lampiran 5.2 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan Menurut

Provinsi Tahun 2005 - 2009 Lampiran 5.3 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009 Lampiran 5.4 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi

Tahun 2009 Lampiran 5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola

Tahun 2005 - 2009 Lampiran 5.6 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus

Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2008 Lampiran 5.7 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Milik Kemenkes/Pemda

Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2009 Lampiran 5.8 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidurnya Menurut Jenis

Rumah Sakit Tahun 2005 - 2009 Lampiran 5.9 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2009 Lampiran 5.10 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Menurut Provinsi Tahun 2009 Lampiran 5.11 Jumlah Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan

Provinsi Tahun 2009 Lampiran 5.12 Jumlah Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes)

Menurut Akreditasi dan Strata Tahun 2009 Lampiran 5.13 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Menurut

Jurusan/Program Studi dan Provinsi Tahun 2009 Lampiran 5.14 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Menurut

Akreditasi dan Strata Tahun 2009 Lampiran 5.15 Jumlah Institusi Diknakes Non-Poltekkes Menurut Status Kepemilikan

Tahun 2009 Lampiran 5.16 Rekapitulasi Data SDM Kesehatan Per Provinsi Keadaan Desember

2009 Lampiran 5.17 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis dan Provinsi

Tahun 2009

xii

Lampiran 5.18 Rasio Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2009

Lampiran 5.19 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2009

Lampiran 5.20 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2009

Lampiran 5.21 Rekapitulasi Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2009 Lampiran 5.22 Distribusi Tingkat Keterlibatan Institusi Diklat Kesehatan Seluruh

Indonesia dalam Kegiatan Kediklatan Tahun 2009 Lampiran 5.23 Distribusi Widyaiswara Institusi Diklat Kesehatan Seluruh Indonesia

Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009 Lampiran 5.24 Distribusi Frekuensi Pelatihan dan Jumlah Peserta di Institusi Diklat

Kesehatan Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2009 Lampiran 5.25 Rekapitulasi Peserta Didik Poltekkes Perjenis Tenaga Kesehatan Tahun

Ajaran 2009/2010 Lampiran 5.26 Rekapitulasi Peserta Didik Poltekkes Per Jenis Tenaga Kesehatan Tahun

Ajaran 2009/2010 Lampiran 5.27 Rekapitulasi Peserta Didik Non Poltekkes Per Jenis Tenaga Kesehatan

Tahun Ajaran 2009/2010 Lampiran 5.28 Lulusan Diknakes Poltekkes dan Non Poltekkes Berdasarkan Jenis

Tenaga Kesehatan Tahun 2009 Lampiran 5.29 Jumlah Lulusan Poltekkes Berdasarkan Jurusan/Program Studi Institusi

Diknakes Seluruh Indonesia Tahun Ajaran 2009/2010 Lampiran 5.30 Rekapitulasi Lulusan Non Poltekkes Diknakes Seluruh Indonesia

Berdasarkan Jenis dan Provinsi Tahun Ajaran 2009/2010 Lampiran 5.31 Alokasi dan Realisasi Kementerian Kesehatan RI Triwulan IV Tahun

2009 Lampiran 5.32 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Per Juni 2010 Lampiran 5.33 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Aktif Tahun 2009 Lampiran 5.34 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Tahun 2009 Lampiran 5.35 Rekapitulasi Pengangkatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun

2009 Lampiran 5.36 Keadaan Dokter Spesialis PTT Kemenkes yang Masih Aktif s.d Tahun

2009 Lampiran 5.37 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Umum PTT Tahun 2009 Lampiran 5.38 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Gigi PTT Tahun 2009

xiii

Lampiran 5.39 Distribusi Pegawai Kementerian Kesehatan RI Dirinci Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2009

Lampiran 6.1 Perbandingan Beberapa Data Kependudukan di Negara-Negara ASEAN

& SEARO Tahun 2008 Lampiran 6.2 Angka Kelahiran, Angka Kematian, dan Indeks Pembangunan Manusia

di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Lampiran 6.3 Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih dan yang

Menggunakan Sarana Sanitasi Sehat di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2007

Lampiran 6.4 Perbandingan Data Tuberkulosis di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2007/2008

Lampiran 6.5 Angka Estimasi HIV dan AIDS di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008

Lampiran 6.6 Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi di Negara-Negara ASEAN & SEARO

Lampiran 6.7 Perbandingan Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2008

Lampiran 6.8 Perbandingan Upaya Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2000-2009

Lampiran 6.9 Pembiayaan Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2007

***

2

Kita sadari bahwa sistem informasi kesehatan yang ada saat ini masih jauh dari

kondisi ideal, yaitu belum mampu menyediakan data dan informasi kesehatan yang evidence based sehingga belum mampu menjadi alat manajemen kesehatan yang efektif. Berbagai masalah klasik masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Di antaranya adalah kegiatan pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme kerjasama yang baik. Adanya “overlapping” kegiatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, di mana masing-masing unit mengumpulkan datanya sendiri-sendiri dengan berbagai instrumennya di setiap unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan itu sendiri masih belum dilakukan secara efisien, masih terjadi redundant data, duplikasi kegiatan, dan tidak efisiennya penggunaan sumber daya. Hal ini sebagai akibat dari adanya sistem informasi kesehatan yang ada saat ini masih terfragmentasi.

Situasi demikian menimbulkan tersendatnya pendistribusian informasi terutama dari sumber data di unit pelayanan kesehatan atau kabupaten/kota ke provinsi dan pusat yang mengakibatkan terjadinya krisis informasi di berbagai unit teknis di pusat. Di samping itu, adalah terhambatnya aliran komunikasi data baik dari sumber data di daerah ke pengguna di pusat atau sebaliknya, serta terhambatnya aliran komunikasi data antar pengguna atau bahkan tertutupnya sumber informasi untuk diakses oleh pengguna lain sehingga menyebabkan sulitnya memperoleh informasi yang memadai (lack of informations). Situasi yang demikian pada akhirnya menyulitkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan evidence based.

Satu-satunya alat yang dimiliki Kementerian Kesehatan adalah adanya Profil Kesehatan Indonesia, yang berisi data tahunan dari hasil pembangunan kesehatan. Sedangkan pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.

3

Penyajian Profil Kesehatan Indonesia 2009, yang berasal dari profil kesehatan provinsi ini selain sebagai alat ukur sampai dimana capaian indikator pembangunan kesehatan setiap provinsi dibanding target nasional bahkan target MDG (Millenium Development Goal), juga disajikan dalam bentuk peringkat dari tiap indikator, sehingga provinsi dapat mengetahui dimana posisinya dalam setiap indikator pembangunan kesehatan dibandingkan provinsi lainnya. Dalam penyajiannya, diusahakan untuk ditampilkan berbagai data dan informasi yang menjawab Visi dan Misi serta berbagai data dan informasi yang menjelaskan tentang reformasi Birokrasi, dengan menggunakan indikator yang sesuai, dimana Kementerian Kesehatan memiliki Visi adalah Masyarakat Sehat yang Mandiri dan berkeadilan, dengan Misinya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan madani. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan paripurna, merata, bermutu, berkeadilan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Reformasi Pembangunan Kesehatan tahun 2010-2014:

1. Revitalisasi pelayanan kesehatan. 2. Ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu SDM. 3. Ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin,

dan alat kesehatan. 4. Jaminan kesehatan masyarakat. 5. Keberpihakan pada DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) serta

DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan). 6. Reformasi birokrasi. 7. World class health care.

Lima nilai Kementerian Kesehatan adalah:

1. Pro Rakyat (pro poor). 2. Inklusif (inclusive). 3. Responsif (responsive). 4. Efektif, efisien (effective, efficient). 5. Bersih (clean).

Untuk kelancaran proses Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia yang merupakan

salah satu produk dari berhasilnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, di masa mendatang maka, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kebijakan dan perencanaan di bidang sistem informasi kesehatan. Penguatan kebijakan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan menyusun aturan-aturan yang menjamin sistem informasi kesehatan dapat diselenggarakan dengan baik. Pada pasal 168 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan sistem informasi

4

kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk ini, Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi bersama Biro Hukum dan Organisasi sedang menyiapkan bahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang sistem informasi kesehatan. Demikian pula aturan-aturan di bawahnya, seperti pedoman dan petunjuk teknis, sedang dalam proses penyusunan. Dalam penguatan perencanaan sistem informasi kesehatan, juga Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi bersama unit-unit pengelola program dan lintas sektor terkait sedang menyusun Rencana Strategis Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

Profil Kesehatan Indonesia 2009 ini terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I - Pendahuluan. Bab ini menyajikan tentang latar belakang diterbitkannya Profil Kesehatan Indonesia 2009 ini serta sistimatika penyajiannya.

Bab II - Situasi Umum dan Perilaku Penduduk. Dengan telah selesai dan dipublikasikannya hasil sensus penduduk 2010 yang diselenggarakan oleh BPS, maka juga kami masukkan data jumlah penduduk tahun 2010. Bab ini juga menyajikan tentang gambaran umum, yang meliputi: kependudukan, perekonomian, pendidikan, dan lingkungan fisik; serta perilaku penduduk yang terkait dengan kesehatan.

Bab III - Situasi Derajat Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang hasil-hasil pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2009 yang mencakup tentang angka kematian, umur harapan hidup, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.

Bab IV - Situasi Upaya Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang upaya-upaya kesehatan yang telah dilaksanakan oleh bidang kesehatan sampai tahun 2009, untuk tercapainya dan berhasilnya program-program pembangunan di bidang kesehatan. Gambaran tentang upaya kesehatan yang telah dilakukan itu meliputi pencapaian pelayanan kesehatan dasar, pencapaian pelayanan kesehatan rujukan, pencapaian upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan upaya perbaikan gizi masyarakat.

Bab V - Situasi Sumber Daya Kesehatan. Bab ini menguraikan tentang sumber daya pembangunan bidang kesehatan sampai tahun 2009. Gambaran tentang keadaan sumber daya mencakup tentang keadaan tenaga, sarana kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

Bab VI - Perbandingan Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN dan SEARO. Bab ini menyajikan perbandingan beberapa indikator yang meliputi data kependudukan, Angka Kelahiran, Angka Kematian, Indeks Pembangunan Manusia, data tuberkulosis, angka estimasi HIV/AIDS, kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, cakupan imunisasi pada bayi dan upaya kesehatan.

***

6

Indonesia terbentang antara 6o garis Lintang Utara sampai 11o garis Lintang Selatan, dan dari 97 o sampai 141o garis Bujur Timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, menurut data Bakosurtanal, jumlah pulau di Indonesia 17.504 pulau. Jumlah pulau itu termasuk yang berada di muara dan tengah sungai, serta delta. Fakta ini membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Keragaman dalam berbagai aspek tersebut juga terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan.

Secara administratif wilayah Indonesia pada tahun 2009 terbagi atas 33 provinsi, 497 kabupaten/kota (399 kabupaten dan 98 kota), 6.543 kecamatan dan 75.226 kelurahan/desa. Jika dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada pada tahun 2008, maka selama tahun 2009 telah terjadi pembentukan 2 kabupaten baru. Pembagian wilayah Indonesia secara administratif menurut provinsi pada tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 2.1

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Indonesia dan perilaku penduduk pada tahun 2009 yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan lingkungan, dan perilaku penduduk yang berkaitan dengan kesehatan. A. KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan (Lampiran 2.2). Secara nasional, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 101, yang artinya jumlah penduduk laki-laki satu persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Rasio jenis kelamin terbesar terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 113 dan yang terkecil terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 94.

7

Sedangkan pada tahun 2009, berdasarkan data estimasi penduduk Badan Pusat Statistik (SUPAS 2005), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 tercatat sebesar 231.369.592 jiwa terdiri dari 115.817.945 laki-laki dan 115.551.647 perempuan (Lampiran 2.3). Berdasarkan distribusi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur maka kita dapat memperoleh gambaran piramida penduduk Indonesia tahun 2009 sebagai berikut.

GAMBAR 2.1

PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2009 (dalam ribu)

Secara nasional, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama 2 dasawarsa terakhir adalah sebesar 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 5,46 persen (SP 2010). Sedangkan provinsi dengan laju pertumbuhan terendah yaitu Jawa Tengah sebesar 0,37%. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara rinci sejak Sensus Penduduk tahun 1971 sampai dengan Sensus Penduduk tahun 2010 dapat dilihat dalam Lampiran 2.4.

Secara nasional, dengan luas wilayah Indonesia 1.910.931,32 km2 maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2009 sebesar 121 jiwa per km2. Tingkat kepadatan yang tinggi masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 13.890 jiwa per km2. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki

Sumber : Badan Pusat Statistik, Estimasi Penduduk Indonesia Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008

8

kepadatan penduduk tertinggi ke-2 dengan kepadatan 1.173 jiwa per km2. Provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi ke-3 yaitu DI Yogyakarta sebesar 1.118 jiwa per km2. Kepadatan penduduk terendah di Papua, yaitu hanya 7 jiwa per km2, Papua Barat merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah ke-2 yaitu sebesar 8 jiwa per km2, yang kemudian diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan kepadatan 14 jiwa per km2.

Dari data distribusi penduduk menurut pulau dapat diketahui terdapat ketimpangan persebaran penduduk antar pulau yang nyata. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu sebesar 57,99%, dengan luas hanya 6,77% wilayah Indonesia. Selebihnya tersebar di Sumatera sebesar 21,44 %, Sulawesi 7,25%, Kalimantan 5,65%, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara 5,45%, Maluku dan Papua 2,23%. Jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk per provinsi tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 2.3.

GAMBAR 2.2

PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK PULAU-PULAU BESAR TAHUN 2009

Sumber : Badan Pusat Statistik, Estimasi Penduduk Indonesia Tahun 2009, http://www.depdagri.go.id.

Komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 26,96%, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,92% dan yang berusia tua (> 65 tahun) sebesar 5,12%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Indonesia pada tahun 2009 sebesar 47,23%.

9

Provinsi dengan persentase beban tanggungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 59,45% diikuti oleh Sulawesi Tenggara sebesar 57,53% dan Maluku sebesar 56,69%. Sedangkan provinsi dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu DKI Jakarta sebesar 37,26% diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 37,65% dan Jawa Timur sebesar 39,87%. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur, Angka Beban Tanggungan dan provinsi tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 2.5.

GAMBAR 2.3

ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber: Badan Pusat Statistik, Estimasi Penduduk Indonesia Tahun 2009

B. KEADAAN EKONOMI

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Perekonomian Indonesia selama tahun 2006-2009 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,5 persen (2006), 6,3 persen (2007), 6,0 persen (2008) dan 4,5 persen (2009).

Mengkaji kondisi perekonomian tentu saja tidak terlepas dari tingkat inflasi, inflasi dan pertumbuhan perekonomian sangat saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi, sudah dipastikan akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diprakirakan tumbuh 4,5%, inflasi tercatat sebesar 2,78%. Rendahnya tingkat inflasi ini merupakan pencapaian terbaik dalam 10 tahun terakhir.

10

Selama tahun 2009 kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberi kontribusi terbesar pada inflasi sebesar 7,81%. Kelompok lainnya dalam tahun 2009 masing-masing kelompok sandang 6,00%, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga masing-masing memberikan kontribusi yang sama 3,89%, kelompok bahan makanan 3,88%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menyumbang sebesar 1,83% pada inflasi nasional; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan -3,67%.

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% pada 2009, maka nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 2009 naik sebesar Rp 662,0 triliun. Dari Rp 4.951,4 triliun pada 2008 menjadi sebesar Rp 5.613,4 triliun pada 2009. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi 15,5%. Pertumbuhan terendah terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,1%. Sedangkan PDB untuk non migas tumbuh 4,9%.

Untuk mengetahui tingkat pengangguran, dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merumuskan konsep pengangguran sebelum tahun 2001 sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Sejak tahun 2001 konsep pengangguran menjadi angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa (sebelumnya dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja) dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai Bekerja).

Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka disini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga.

Menurut Sakernas, definisi operasional Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur. Sementara Bekerja menurut definisi Sakernas adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan itu termasuk juga kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data hasil Sakernas BPS tahun 2008-2010 ada penurunan angka pengangguran. Hal ini disebabkan bertambahnya lapangan kerja pada sektor jasa kemasyarakatan seperti jasa pertukangan, pembantu rumah tangga, transportasi dan

11

pertanian. Perkembangan angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran pada Februari 2008 - Februari 2010 adalah sebagai berikut.

TABEL 2.1

PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2010

Feb 2008 (juta orang)



Jumlah Angkatan Kerja 111,48 113,74 115,99

Jumlah penduduk yang bekerja 102,05 104,49 107,41

Pengangguran terbuka 9,43 9,26 8,59

Pengangguran terbuka (%) 8,46 8,14 7,40

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2008-2010

Pembangunan ekonomi yang diupayakan diharapkan mampu mendorong kemajuan, baik fisik, sosial, mental dan spiritual di segenap pelosok negeri terutama wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Suatu daerah dikategorikan menjadi daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab, yaitu geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial, dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan prasarana terhadap berbagai bidang termasuk di dalamnya kesehatan menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) adalah wilayah administrasi kabupaten. Menurut definisinya, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah pedalaman, kepulauan (pulau kecil dan gugus pulau), perbatasan antar negara, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik dan sebagian besar wilayah daerah pesisir.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal. Saat ini Indonesia memiliki 19 kabupaten perbatasan, 33 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan 183 daerah tertinggal (termasuk terpencil). Tahun 2009 persentase daerah tertinggal adalah 40,04% dari 497 kabupaten/kota. Provinsi dengan persentase kabupaten tertinggal tertinggi adalah Sulawesi Barat, yaitu sebesar 100%, diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 81,82% dan Bengkulu 80,00%. Jumlah dan persentase kabupaten tertinggal menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.6.

12

GAMBAR 2.4 PROVINSI DENGAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL

DI INDONESIA TAHUN 2009

Kemiskinan menjadi isu yang cukup menyita perhatian berbagai kalangan termasuk kesehatan. Keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terkait dengan daya beli ekonomi. Kemiskinan juga menjadi hambatan besar dalam pemenuhan kebutuhan terhadap makanan yang sehat sehingga dapat melemahkan daya tahan tubuh yang dapat berdampak pada kerentanan untuk terserang penyakit-penyakit tertentu. Fenomena gizi buruk dan kurang seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang buruk jika merujuk pada fakta bahwa keterbatasan pemenuhan pangan dapat menyebabkan busung lapar, Kwashiorkor, penyakit kekurangan vitamin seperti Xeropthalmia, Scorbut, dan Beri-beri.

Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,02 juta (13,3%) dari 32,53 juta (14,15%) penduduk miskin pada bulan Maret 2009. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan 1,51 juta penduduk miskin. Persentase penduduk miskin dari tahun 2006-2010 disajikan pada Gambar 2.5 berikut ini.

GAMBAR 2.5

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2010

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 Berita Resmi Statistik, BPS 2008, No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

13

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin menurut provinsi dari BPS (Lampiran 2.8) terdapat persebaran penduduk miskin antar pulau yang nyata perbedaannya. Lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu 57,1% tahun 2008 dan menjadi 55,8% tahun 2010. Selebihnya tersebar di Sumatera 21,4%, Sulawesi 7,6%, Kalimantan 3,3%, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara 7,1%, Maluku dan Papua 4,8% (tahun 2010). Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin menurut kelompok pulau tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.2 PERSEBARAN DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2010

Maret 2008 Maret 2009 Maret 2010 Kelompok Pulau Jumlah

(juta) % Jumlah (juta) % Jumlah

(juta) %

Sumatera 7,3 20,9 5,3 17,3 6,7 21,4

Jawa 19,9 57,1 18,1 59,1 17,3 55,8

Kalimantan 2,4 6,8 2,2 7,3 2,2 7,1

Bali dan Nusa Tenggara 1,2 3,5 1,0 3,3 1,0 3,3

Sulawesi 2,6 7,5 2,5 8,1 2,3 7,6

Maluku dan Papua 1,5 4,2 1,5 4,9 1,5 4,8 Total 34,9 15,4 32,5 14,2 31,0 13,3

Dalam roadmap reformasi kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan ada

7 prioritas yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan kesehatan. Salah satu di antaranya adalah mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di Daerah yang Bermasalah Kesehatan (DBK) dengan pendekatan spesifik yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu, sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan seluas-luasnya.

Menurut definisi, Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah keadaan/derajat kesehatan wilayah kabupaten/kota yang digambarkan melalui hasil Riskesdas/SUSENAS dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), wilayah menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan (Pendataan Sosial Ekonomi/PSE BPS).

Hasil Riskesdas tahun 2007 menghasilkan instrumen pengukuran Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Dengan IPKM, dapat diketahui dimana daerah-daerah bermasalah tersebut dapat dipetakan berdasarkan peringkat

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 Berita Resmi Statistik, BPS 2008, No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010

14

kabupaten/kota. Daerah yang mempunyai IPKM <0,337 merupakan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Besaran IPKM setiap kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan 20 indikator kesehatan.

Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan di atas, dari 440 kabupaten/kota yang menjadi daerah pelaksanaan Riskesdas 2007 terdapat 117 DBK yang berada di 22 provinsi. Tiga provinsi mempunyai jumlah kabupaten/kota DBK terbanyak yaitu Aceh (16 kab/kota), Papua (15 kab/kota) dan Nusa Tenggara Timur (12 kab/kota).

Kabupaten/kota bermasalah meliputi 32 DBK, 2 DBK dan Perbatasan, 71 DBK Berat dan Tertinggal, 7 DBK Berat, Tertinggal dan Kepulauan Terluar dan 5 DBK Berat, Tertinggal dan Perbatasan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.3 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAERAH BERMASALAH KESEHATAN


Kab/Kota Berat Berat, Perbatasan

Berat, Tertinggal

Berat, Tertinggal

dan Kepulauan

Terluar

Berat, Tertinggal

dan Perbatasan

Jumlah

Kabupaten 14 1 71 7 5 98

Kota 18 1 0 0 0 19

Total 32 2 71 7 5 117

Jumlah Penduduk 37.741.501

Sumber: Ditjen Binkesmas, Kemenkes, 2010

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat.

Angka buta huruf berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak bisa membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan. Jumlah penduduk buta huruf di Indonesia tidak hanya dialami satu generasi, tetapi terdiri atas generasi muda dan tua.

Berdasarkan data BPS 2005-2009, persentase penduduk yang buta huruf cenderung menurun karena akses terhadap pendidikan meningkat dalam 5 tahun terakhir ini. Persentase terbesar penduduk yang buta huruf berada dalam kelompok umur lebih dari 45 tahun, diikuti kelompok umur kurang dari 15 tahun. Dengan

15

demikian, pendidikan sebagai senjata utama penghapusan buta huruf itu senantiasa harus menyentuh baik generasi muda maupun generasi tuanya.

GAMBAR 2.6 PERSENTASE PENDUDUK YANG BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR

DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

Sumber: BPS, www.bps.go.id

Tahun 2005-2009 persentase tertinggi penduduk yang buta huruf menurut

kelompok umur adalah penduduk dengan kelompok umur di atas 45 tahun dengan persentase 22,83% pada tahun 2005 dan menurun setiap tahunnya menjadi 18,58% pada tahun 2009.

Indikator pendidikan lainnya yang sejenis adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Penggunaan AMH adalah untuk (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

AMH nasional adalah 92,58%; provinsi dengan persentase AMH tertinggi adalah Sulawesi Utara (99,22%), DKI Jakarta (98,94%) dan Riau (98,11%). Sebaliknya persentase AMH yang terendah adalah Papua (70,29%), NTB (80,18%) dan Sulawesi Selatan (87,02%). AMH secara rinci menurut provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.9.

16

GAMBAR 2.7 ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT

PROVINSI DAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2009

Rata-rata lama sekolah mayoritas penduduk di Indonesia masih relatif rendah

yaitu 7,7 tahun pada tahun 2009 atau setara dengan kelas dua SMP. Gambar di bawah ini menunjukkan rata-rata lama sekolah menurut jenis

kelamin secara nasional. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 mencapai 7,4 tahun, sedangkan tahun 2008 mencapai 7,5 tahun. Dilihat dari jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki (8,2 tahun) lebih besar daripada perempuan (7,3 tahun),

GAMBAR 2.8 RATA-RATA LAMA SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN


.

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2010


17

Rata-rata lama sekolah secara rinci menurut provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.10.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari BPS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SLTP, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SLTA. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APS. Persentase angka partisipasi sekolah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.11.

Gambar di bawah ini merupakan APS nasional menurut usia sekolah dari tahun 2005-2009, berdasarkan 4 kelompok umur dimana kelompok umur 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 2.9 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT USIA SEKOLAH



Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kedua ukuran tersebut mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase APK tertinggi adalah pada tingkat pendidikan SD/MI dan persentase APK yang terendah adalah pada tingkat

18

pendidikan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah persentase APK. Nilai APK dalam kurun waktu 2005-2009 meningkat secara perlahan untuk tingkat pendidikan SD/MI, SLTA dan perguruan tinggi, sedangkan APK tingkat SLTP/MTs cenderung tidak banyak perubahan.

GAMBAR 2.10 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009


Berbeda dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APM.

GAMBAR 2.11

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009


19

Berdasarkan Gambar 2.11 di atas persentase APM tertinggi pun terdapat pada tingkat pendidikan SD/MI dan APM yang terendah adalah pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah persentase APM. Nilai APM dalam kurun waktu 2005-2009 meningkat secara perlahan untuk setiap jenjang pendidikan.

Gambar berikut di bawah ini menggambarkan perkembangan persentase tingkat pendidikan tertinggi (TPT) yang ditamatkan. TPT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Menurut definisi, TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

GAMBAR 2.12 PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009


D. KEADAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Bersama dengan faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat.

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikator-indikator seperti; akses terhadap air bersih dan air minum yang aman, akses terhadap sanitasi dasar, tempat umum dan pengelolaan makan (TUPM) sehat, institusi dibina kesehatan lingkungannya, rumah sehat serta rumah/bangunan yang diperiksa dan bebas jentik nyamuk Aedes.

20

1. Sarana Air Bersih yang Digunakan dan Akses Air Minum yang Aman

Berdasarkan data profil kesehatan provinsi tahun 2009 dapat diketahui persentase keluarga menurut jenis sarana air bersih yang digunakan. Secara nasional, persentase tertinggi jenis sarana air bersih yang digunakan adalah sumur gali (45,41%), diikuti ledeng (27,36%), sumur pompa tangan (10,11%), penampungan air hujan (3,49%), air kemasan (2,29%), serta lain-lain (11,30%). Rincian persentase keluarga menurut jenis sarana air bersih yang digunakan dapat dilihat dalam Lampiran 2.12.

Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sarana air minum yang aman secara nasional adalah 47,71%, sedangkan menurut wilayah, akses air minum yang aman di perkotaan 49,82% dan di perdesaan 45,72%. Persentase tertinggi akses air minum yang aman terdapat di DI Yogyakarta (60,4%), Bali (60,0%), dan Sulawesi Tenggara (59,1%). Sedangkan yang terendah terdapat di Banten (27,5%), Aceh (30,6%) dan Bengkulu (33.0%)

Gambaran persentase akses air minum yang aman menurut provinsi dapat dilihat dalam Gambar 2.13 di bawah ini.

GAMBAR 2.13 PERSENTASE AKSES AIR MINUM YANG AMAN


Sumber: Ditjen P2PL, 2010

Secara rinci proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap air minum yang aman menurut wilayah (perkotaan dan perdesaan) dan provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.13.

21

2. Sarana dan Akses terhadap Sanitasi Dasar

Berdasarkan data profil kesehatan provinsi tahun 2009 dapat diketahui persentase keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar. Secara nasional, persentase tertinggi akses keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar adalah kepemilikan terhadap jamban (81,03%), kepemilikan pengelolaan air limbah (73,37%) serta kepemilikan tempat sampah (72,55%). Dari seluruh sarana sanitasi dasar tersebut yang memiliki kriteria jamban sehat 55,72%, pengelolaan air limbah sehat 55,30% dan tempat sampah sehat 53,46%. Rincian persentase keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar dan sehat menurut provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.14.

Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak secara nasional sebesar 51,19%, sedangkan menurut wilayah, persentase akses sanitasasi dasar yang layak sebesar 69,51% di perkotaan dan 33,96% di wilayah perdesaan.

GAMBAR 2.14 PERSENTASE AKSES SANITASI DASAR YANG LAYAK


Sumber: Ditjen P2PL, 2010

Secara rinci proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak menurut wilayah dan provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.15.

22

3. Rumah Sehat

Berdasarkan profil kesehatan provinsi tahun 2009, persentase rumah sehat secara nasional sebesar 63.49%. Provinsi yang memiliki persentase tertinggi adalah DKI Jakarta (91,13%), Riau (81,51%) dan Bali (77,85%). Provinsi dengan persentase rumah sehat yang rendah adalah Sulawesi Barat (35,21%), Papua (43,61%) dan Nusa Tenggara Timur (50,54%).

GAMBAR 2.15 PERSENTASE RUMAH SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009

Persentase rumah sehat menurut provinsi secara rinci (data dari 429 kab/kota) disajikan pada Lampiran 2.16.

4. Tempat Umum dan Pengelolaan Makan (TUPM) Sehat

Berdasarkan data profil kesehatan provinsi tahun 2009 dapat diketahui gambaran tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan yang sehat. Secara nasional, dari keseluruhan TUPM, maka yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat sebesar 64,84%. Sedangkan menurut jenis TUPM, persentase TUPM sehat yang tertinggi adalah hotel sehat (84,58%), restoran/rumah makan sehat (70,69%), pasar sehat (54,78%). dan TUPM lainnya (63,25%).

Rincian persentase tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan yang sehat menurut provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.17.

23

5. Institusi Dibina Kesehatan Lingkungannya

Berdasarkan data profil kesehatan provinsi tahun 2009 dapat diketahui gambaran institusi yang diberikan pembinaan kesehatan lingkungan seperti institusi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, perkantoran, dan sarana lainnya. Secara nasional, dari keseluruhan institusi yang ada telah dilakukan pembinaan terhadap kesehatan lingkungan sebesar 64,41%. Sedangkan menurut jenis institusi, persentase tertinggi institusi yang dibina kesehatan lingkungannya adalah sarana kesehatan (77,02%), sarana pendidikan (67,52%), perkantoran (59,15%), sarana ibadah (58,84%) dan sarana lainnya (62,26%). Rincian persentase institusi dibina kesehatan lingkungannya menurut provinsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.18.

6. Rumah/Bangunan yang Diperiksa dan Bebas Jentik Nyamuk Aedes

Berdasarkan profil kesehatan provinsi tahun 2009, dari keseluruhan rumah/bangunan yang ada, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 26% rumah/bangunan. Dari seluruh rumah/bangunan yang diperiksa maka rumah/bangunan yang sudah dinyatakan bebas jentik nyamuk Aedes sebesar 77,08%. Provinsi yang persentase bebas jentik nyamuk Aedes tertinggi adalah DKI Jakarta (89,08%), Bali (87,98%) dan Banten (87,44%). Sedangkan yang terendah persentasenya yaitu NTT (39,82%), Papua (46,23%) dan Bengkulu (47,22%).

GAMBAR 2.16 PERSENTASE RUMAH BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES



24

Persentase rumah/bangunan yang diperiksa dan bebas jentik nyamuk Aedes menurut provinsi (data dari 322 kabupaten/kota) secara rinci disajikan pada Lampiran 2.19.

E. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan, akan disajikan beberapa indikator yaitu perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan usia wanita perkawinan pertama.

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Berdasarkan profil kesehatan provinsi tahun 2009, persentase rumah tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara nasional sebesar 48,41%. Provinsi yang memiliki persentase tertinggi adalah Jawa Tengah (88,57%), DI Yogyakarta (87,38%) dan Kalimantan Timur (79,73%). Provinsi dengan persentase PHBS yang rendah adalah Sumatera Barat (17,97%), Banten (21,37%) dan Papua Barat (27,34%).

GAMBAR 2.17 PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT



Persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat yang baik menurut provinsi secara rinci (data dari 373 kab/kota) disajikan pada Lampiran 2.20.

2. Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali.

25

Secara nasional, umur wanita yang menikah/kawin yang pertama kali paling banyak terjadi pada umur 19-24 tahun sebesar 41,33%, kemudian persentase cukup banyak terjadi pula pada umur yang relatif masih remaja (16-18 tahun) sebesar 33,41%.

GAMBAR 2.18 PERSENTASE WANITA MENURUT UMUR PERKAWINAN PERTAMA


Persentase wanita menurut umur perkawinan pertama menurut provinsi secara rinci disajikan pada Lampiran 2.21.

***


27

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya.

Situasi derajat kesehatan masyarakat dapat tercermin melalui angka morbiditas, mortalitas dan status gizi. Pada bab berikut ini situasi derajat kesehatan di Indonesia digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan angka morbiditas beberapa penyakit. A. MORTALITAS Mortalitas merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka kematian yang disajikan pada bab ini yaitu AKB, AKABA, AKI, dan Angka Kematian Kasar. 1. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

GAMBAR 3.1 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

DI INDONESIA TAHUN 1991 S.D TAHUN 2007

28

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007

Menurut hasil SDKI terjadi penurunan AKB sejak tahun 1991. Pada tahun 1991 diestimasikan AKB sebesar 68 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan hasil SDKI 2007 mengestimasikan AKB sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Hasil estimasi tersebut memperhitungkan Angka Kematian Bayi dalam periode 5 tahun terakhir sebelum survei, misalnya pada SDKI tahun 2007 diperoleh AKB untuk periode 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2003-2007 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Hasil SDKI tahun 2007 juga mengestimasikan AKB pada tingkat provinsi. Provinsi dengan AKB terendah adalah DI Yogyakarta sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Aceh sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup, dan Kalimantan Timur serta Jawa Tengah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 74 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 72 per 1.000 kelahiran hidup dan Sulawesi Tengah sebesar 60 per 1.000 kelahiran hidup. Gambaran AKB per provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut. Rincian AKB menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Lampiran 3.1.

GAMBAR 3.2

ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007

Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007

29

2. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai > 140, tinggi dengan nilai 71-140, sedang dengan nilai 20-70 dan rendah dengan nilai < 20. SDKI tahun 2007 mengestimasikan nilai AKABA sebesar 44 per per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan estimasi untuk periode 5 tahun sebelum survei (2003-2007).

GAMBAR 3.3

ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI INDONESIA TAHUN 1991 – 2007

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008

Berdasarkan estimasi terhadap nilai AKABA pada tingkat provinsi, diketahui bahwa provinsi dengan AKABA terendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 22 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup dan Kalimantan Tengah sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan provinsi dengan AKABA tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 96 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Maluku sebesar 93 per 1.000 kelahiran hidup dan Nusa Tenggara Barat sebesar 92 per 1.000 kelahiran hidup. Gambaran AKABA menurut provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.

30

GAMBAR 3.4 ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007

Sumber : BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI untuk periode 5 tahun sebelum survei (2003-2007) sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dibandingkan AKI hasil SDKI tahun 2002-2003 yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada Gambar 3.5 berikut nampak adanya kecenderungan penurunan AKI sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2007.

31

GAMBAR 3.5 ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)

DI INDONESIA TAHUN 1994-2007

Sumber : Badan Pusat Statistik,2008

4. Angka Kematian Kasar (AKK)

Angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Estimasi Angka Kematian Kasar (AKK) berdasarkan hasil SUPAS 2005, menyebutkan bahwa AKK tahun 2007 sebesar 6,9 per 1.000 penduduk.

5. Angka Kematian di Rumah Sakit

Tabel berikut ini menyajikan 10 penyebab kematian terbanyak pada penderita rawat inap di rumah sakit pada tahun 2008.

TABEL 3.1 10 PENYAKIT UTAMA PENYEBAB KEMATIAN DI RUMAH SAKIT


No Golongan Sebab Sakit Pasien

Mati CFR (%)

1 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 23.163 11,06 2 Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu 16.769 2,89

3 Kondisi Tertentu yang Bermula pada Masa Perinatal 9.108 9,74

4 Penyakit Sistem Napas 8,190 3,99

5 Penyakit Sistem Cerna 6.825 2,91

6 Cedera, Keracunan, dan Akibat Sebab Luar Tertentu Lainnya 5.767 2,99

7 Penyakit Endokrin, Nutrisi, dan Metabolik 5.585 6,73

8 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 4.542 3,56

9 Neoplasma 4.332 4,70

10 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik Abnormal YTK 4.238 2,80

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemkes RI, 2009

32

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, penyakit sistem sirkulasi darah merupakan penyakit yang menempati urutan teratas sebagai penyakit utama penyebab kematian di rumah sakit pada tahun 2008. Penyakit sistem sirkulasi darah pada tahun 2008 menyebabkan kematian sebanyak 23.163 orang dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 11,06%. 6. Umur Harapan Hidup Waktu Lahir Derajat kesehatan masyarakat juga dapat diukur dengan melihat besarnya Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH). Selain itu, UHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi UHH di Indonesia dalam kurun waktu 2006-2008 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan data BPS, UHH di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 69 tahun, sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 68,5 tahun dan 68,7 tahun. Salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan UHH adalah upaya di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan.

Pada tahun 2008, provinsi dengan UHH tertinggi adalah DI Yogyakarta, yaitu sebesar 73,1 yang diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 72,9 dan Sulawesi Utara sebesar 72,0 tahun. Sedangkan, UHH terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar 61,5 tahun, yang diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 63,1 tahun dan Banten sebesar 64,6 tahun. Gambaran UHH pada tahun 2007 dan 2008 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 3.2.

GAMBAR 3.6 UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa UHH merupakan salah satu

komponen dalam memformulasikan IPM. Berikut ini ditampilkan peringkat IPM 33 provinsi di Indonesia tahun 2008 yang disertai dengan nilai IPM.

33

GAMBAR 3.7 NILAI IPM MENUURT PROVINSI


Sumber: BPS, 2010

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa provinsi dengan IPM tertinggi adalah

DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Riau. Sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. B. MORBIDITAS Morbiditas dapat diartikan sebagai angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. 1. Pola 10 Penyakit Terbanyak di Rumah Sakit Pola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit tahun 2009 menurut Daftar Tabulasi Dasar (DTD) menunjukkan bahwa kasus terbanyak merupakan penyakit infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya dengan jumlah total kasus 488.794. Rincian mengenai 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut.

34

TABEL 3.2 POLA 10 BESAR PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN

DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2009

No Daftar Tabulasi dasar (DTD) Kasus

Total Kasus Jumlah

Kunjungan Laki-Laki Perempuan

1 Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya 243.578 245.216 488.794 781.881

2 Demam yang sebabnya tidak diketahui 143.167 132.087 275.254 358.942

3 Penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya 99.303 147.953 247.256 371.673

4 Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi)

88.275 83.738 172.013 223.318

5 Gangguan refraksi dan akomodasi 67.231 89.429 156.660 203.021

6 Dispepsia 55.817 77.345 133.162 220.375

7 Hipertensi esensial (primer) 55.446 67.823 123.269 412.364

8 Penyakit pulpa dan periapikal 54.004 68.463 122.467 234.083

9 Penyakit telinga dan prosesus mastoid 53.463 52.142 105.605 153.488

10 Konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva 46.380 52.815 99.195 135.749

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes RI, 2009

Sedangkan pada pasien rawat inap, pola gambaran 10 penyakit terbanyak menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Diare dan Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu 143.696 kasus.

TABEL 3.3

POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2009

No Daftar Tabulasi Dasar (DTD) Kasus

Total Kasus

Meninggal

CFR (%) Laki-Laki Perempuan


74.161 69.535 143.696 1.747 1,22

2 Demam berdarah dengue 60.705 60.629 121.334 898 0,74

3 Demam tifoid dan paratifoid 39.262 41.588 80.850 1.013 1,25

4 Demam yang sebabnya tidak diketahui 24.957 24.243 49.200 462 0,94

5 Dispepsia 18.807 28.497 47.304 520 1,10

6 Hipertensi esensial (primer) 15.533 21.144 36.677 935 2,55

7 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya 19.115 16.933 36.048 162 0.45

8 Pneumonia 19.170 16.477 35.647 2.365 6,63

9 Penyakit apendiks 13.920 16.783 30.703 234 0,76

10 Gastritis dan duodenitis 12.758 17.396 30.154 235 0,78 Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes RI, 2009

35

Berdasarkan CFR, penyakit yang memiliki CFR paling tinggi di antara 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di RS adalah Pneumonia sebesar 6,63%. Sedangkan penyakit dengan CFR terendah adalah Infeksi Saluran Napas Bagian Atas Akut Lainnya sebesar 0,45%.

2. Penyakit Menular a. Malaria Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu (protozoa) Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Wilayah endemis malaria pada umumnya adalah desa-desa terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, serta buruknya perilaku masyarakat terhadap kebiasaan hidup sehat.

Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan telah menetapkan stratifikasi endemisitas malaria suatu wilayah di Indonesia menjadi 4 strata yaitu :

1. Endemis Tinggi bila API > 5 per 1.000 penduduk. 2. Endemis Sedang bila API berkisar antara 1 – < 5 per 1.000 penduduk. 3. Endemis Rendah bila API 0 - 1 per 1.000 penduduki. 4. Non Endemis adalah daerah yang tidak terdapat penularan malaria (Daerah

pembebasan malaria) atau API = 0. GAMBAR 3.8

STRATIFIKASI ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI, 2010 API nasional pada tahun 2009 adalah 1,85 per 1.000 penduduk dengan kisaran

provinsi 0,02- 27,66 per 1.000 penduduk. Angka ini jauh menurun dibandingkan API tahun 1990 yaitu 4.68 per 1.000 penduduk. Dihubungkan dengan target pencapaian MDGs, angka API 2009 sudah memenuhi target.

Kasus malaria klinis tahun 2009 di Indonesia dilaporkan sebanyak 1.143.024 kasus. Sebesar 75,5% dari kasus tersebut diperiksa sediaan darahnya, dan dihasilkan 23,1% sediaan darah yang positif. Relatif tingginya cakupan pemeriksaan sediaan darah di

36

laboratorium tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian malaria dalam mencapai eliminasi malaria, yaitu semua kasus malaria klinis harus dikonfirmasi laboratorium.

GAMBAR 3.9 ANNUAL PARASITE INCIDENCE MALARIA (‰)

DI JAWA BALI TAHUN 2004 – 2009

Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI, 2010

Indikator untuk upaya penemuan penderita di wilayah Jawa-Bali menggunakan

Annual Parasite Incidence (API) atau Angka Parasit Malaria per 1.000 penduduk. Pada tahun 2009 API Jawa-Bali sebesar 0,17 per 1.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target yang ditentukan, yaitu di bawah 0,25 per 1.000 penduduk. Pada gambar di atas nampak bahwa dari tahun 2004-2009, API senantiasa memenuhi target.

GAMBAR 3.10 ANNUAL MALARIA INCIDENCE (‰)

DI LUAR JAWA BALI TAHUN 2004 – 2009


Upaya pengendalian malaria untuk wilayah di luar Jawa-Bali menggunakan Annual Malaria Incidence (AMI). Pada gambar di atas nampak bahwa AMI di wilayah luar Jawa-Bali pada tahun 2005-2009 menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2005 AMI di luar Jawa-Bali sebesar 24,75 per 1.000 penduduk. Angka ini terus turun hingga 12,27 per 1.000 penduduk pada tahun 2009. Namun, pada tahun 2004-2009 pencapaian AMI masih belum

37

memenuhi target, karena pada kurun waktu tersebut AMI berada di atas target yang telah ditentukan. Rincian API dan AMI menurut provinsi tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 3.5. b. TB Paru

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Bersama dengan Malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2009 sebesar 70%. Berikut ini disajikan pencapaian CDR menurut provinsi tahun 2009.

GAMBAR 3.11

CAKUPAN CASE DETECTION RATE (CDR) TB DI INDONESIA TAHUN 2009


Pencapaian CDR pada tahun 2009 sebesar 73,1%. Angka ini telah memenuhi target minimal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Pada tingkat provinsi, CDR tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 85,2%, diikuti DKI Jakarta sebesar 81% dan Banten sebesar 77,7%. Sedangkan provinsi dengan CDR terendah adalah Kalimantan Tengah sebesar 30,6% diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 31,1% dan Kepulauan Riau sebesar 32,3%. Pada gambar di atas nampak bahwa terdapat 5 provinsi yang telah memenuhi target CDR 70%, yaitu Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Banten, Maluku, dan Jawa Barat.

Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan Pengobatan (SR=Success Rate) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap diantara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Success Rate dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Berikut ini ditampilkan SR tahun 2004-2008.

38

GAMBAR 3.12

SUCCESS RATE (SR) TB DI INDONESIA TAHUN 2004-2008


Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pencapaian Success Rate (SR) pada tahun 2004-2008 telah memenuhi target 85%. Namun demikian terjadi penurunan Success Rate (SR) dari 91% pada tahun 2005 menjadi 87,6% pada tahun 2006. Angka ini kemudian kembali naik menjadi 91% pada tahun 2007 dan 2008. Gambaran kasus TB dan keberhasilan pengobatannya dapat dilihat pada Lampiran 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10.

c. HIV & AIDS

HIV & AIDS disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi secara bergantian, dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui.

Kasus HIV dan AIDS menunjukkan trend peningkatan setiap tahun. Sampai dengan Desember 2009 jumlah kumulatif kasus AIDS mencapai 19.973 kasus. Gambar berikut menampilkan kasus baru dan kumulatif penderita AIDS yang terjadi sampai tahun 2009.

39

GAMBAR 3.13 JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN


Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI, 2010 Pada gambar di atas nampak adanya peningkatan penemuan kasus baru yang cukup signifikan pada tahun 2008, dari 2.947 kasus baru pada tahun 2007 menjadi 4.969 kasus baru pada tahun 2008.

Besaran kasus juga dapat dilihat dengan menggunakan Case Rate AIDS yang diperoleh dengan membandingkan jumlah kasus kumulatif terhadap jumlah penduduk per 100.000 penduduk. Pada tahun 2009, provinsi dengan Case Rate tertinggi adalah Papua sebesar 133,1; diikuti oleh Bali sebesar 45,4; dan DKI Jakarta 31,7 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 3.14

CASE RATE AIDS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2009


40

HIV/AIDS memiliki beberapa faktor risiko, yaitu hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan sejenis melalui Lelaki Seks Lelaki (LSL), penggunaan Narkoba suntik secara bergantian, transfusi darah dan perinatal. Berikut ini disajikan persentase kasus kumulatif menurut faktor risiko.

GAMBAR 3.15 PERSENTASE KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT CARA PENULARAN DI INDONESIA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009


Berdasarkan cara penularan, persentase kasus kumulatif tertinggi adalah melalui hubungan heteroseksual sebesar 50,3%. Sedangkan persentase terendah adalah melalui transfusi darah sebesar 0,1%. Meskipun penggunaan IDU menempati urutan ke-2 terbesar, namun jika kita melihat kecenderungan kasus baru AIDS pada pengguna NAPZA suntik menunjukkan penurunan selama tahun 2006- 2009 seperti yang nampak pada gambar berikut. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya upaya promosi kesehatan pada kelompok pengguna NAPZA suntik yang menyampaikan pesan bahwa penggunaan jarum suntik secara bergantian merupakan perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV.

GAMBAR 3.16 JUMLAH KASUS BARU AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIK



41

Pada tahun 2009 jumlah kasus baru AIDS yang menggunakan NAPZA suntik sebanyak 1.156 kasus. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 1.255 kasus.

Berdasarkan jenis kelamin, proporsi kasus kumulatif AIDS laki-laki lebih besar terhadap perempuan yaitu 73,7% berbanding 25,8%.

GAMBAR 3.17

PERSENTASE KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009


Proporsi kasus kumulatif AIDS menurut kelompok umur menunjukkan gambaran

bahwa sebagian besar kasus kumulatif AIDS terdapat pada usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Kelompok umur tersebut memang termasuk ke dalam usia produktif yang tentu saja juga aktif secara seksual.

GAMBAR 3.18 PERSENTASE KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009


42

Informasi lebih rinci tentang HIV/AIDS dapat dilihat pada Lampiran 3.11, 3.12, dan 3.13. d. Pneumonia

Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pneumonia juga dapat terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi yang rentan terserang Pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Pada tahun 2009, cakupan penemuan Pneumonia pada balita sebesar 22,18% dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 390.319 kasus. Berikut ini ditampilkan angka cakupan penemuan pneumonia balita menurut provinsi tahun 2009.

GAMBAR 3.19 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA BALITA



Pada tingkat provinsi, dapat diketahui bahwa tiga provinsi dengan cakupan tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 71,45%, Jawa Barat sebesar 46,16% dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 41,41%. Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,32%, Aceh sebesar 2,16%, dan Kalimantan Barat sebesar 2,54%. Data cakupan masing-masing provinsi terdapat pada Lampiran 3.14.

e. Kusta

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan Kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Diagnosis kusta dapat ditegakkan dengan adanya kondisi sebagai berikut :

a. Kelainan pada kulit (bercak) putih atau kemerahan disertai mati rasa b. Penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf berupa mati rasa dan

kelemahan/kelumpuhan otot.

43

c. Adanya kuman tahan asam di dalam kerokan jaringan kulit (BTA Positif).

Pada tahun 2009, dilaporkan terdapat kasus baru tipe Multi Basiler sebanyak 14.227 kasus dan tipe Pausi Basiler sebanyak 3.033 dengan Newly Case Detection Rate (NCDR) sebesar 7,49 per 100.000 penduduk. Berikut ini disajikan kecenderungan kasus baru tipe PB dan MB serta NCDR.

GAMBAR 3.20

JUMLAH KASUS BARU KUSTA TIPE PB DAN MB DAN NCDR PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2005-2009


Penemuan kasus baru sejak tahun 2005-2009 menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2005 NCDR sebesar 8,99 per 100.000 penduduk, angka ini turun terus hingga 7,49 per 100.000 penduduk pada tahun 2009. Kecenderungan penurunan tersebut juga terjadi pada jumlah kasus baru kusta tipe PB dan MB.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP&PL) telah menetapkan 33 provinsi di Indonesia ke dalam 2 kelompok beban kusta, yaitu provinsi dengan beban kusta tinggi (high endemic) dan beban kusta rendah (low endemic). Provinsi dengan high endemic jika NCDR > 10 per 100.000 penduduk atau jumlah kasus baru lebih dari 1.000, sedangkan low endemic jika NCDR < 10 per 100.000 penduduk.

44

GAMBAR 3.21 STATUS BEBAN KUSTA DI INDONESIA TAHUN 2009


Keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru dapat diukur dari tinggi rendahnya proporsi cacat tingkat II, sedangkan untuk mengetahui tingkat penularan di masyarakat digunakan indikator proporsi anak (0-14 tahun) di antara penderita baru. Proporsi cacat tingkat II pada tahun 2009 sebesar 10,37%. Sedangkan proporsi anak di antara penderita baru pada tahun 2009 sebesar 11,44%.

GAMBAR 3.22 PROPORSI CACAT TINGKAT II DAN PROPORSI ANAK DI ANTARA KASUS BARU KUSTA


Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI 2009

Pada kurun waktu 2002-2009 terjadi kecenderungan peningkatan proporsi cacat tingkat II. Sedangkan proporsi kusta pada anak di antara penderita baru nampak berfluktuasi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Kecenderunggan peningkatan proporsi pada anak nampak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Informasi menurut provinsi terkait penyakit kusta terdapat pada Lampiran 3.15.

45

2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) a.Tetanus Neonatorum

Tetanus Neonatorum (TN) disebabkan oleh basil Clostridium tetani, yang masuk ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Kasus TN banyak ditemukan di negara berkembang khususnya dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Pada tahun 2009 dilaporkan terdapat 158 kasus dengan jumlah meninggal 76, dengan demikian CFR Tetanus Neonatorum pada tahun 2009 sebesar 48,1%. Pada tahun 2009 kasus TN terjadi di 20 provinsi, dan 14 provinsi melaporkan adanya kasus meninggal.

Gambaran kasus Tetanus Neonatorum beserta persentase kasus berdasarkan faktor risiko menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.16. b.Campak

Campak merupakan salah satu penyakit PD3I yang disebabkan oleh virus campak. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh sekret orang yang telah terinfeksi. Berikut ini ditampilkan Incidence Rate (IR) Campak menurut provinsi tahun 2009.

GAMBAR 3.23 INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 10.000 PENDUDUK



Pada tahun 2009 dilaporkan terdapat 18.055 kasus campak dengan Incidence Rate

sebesar 0,77 per 10.000 penduduk. Incidence Rate tertinggi pada tahun 2009 terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,52; diikuti oleh Sumatera Barat sebesar 2 per 10.000 penduduk, dan Kalimantan Selatan sebesar 1,98 per 10.000 penduduk. Sedangkan Maluku dan Nusa Tenggara Barat memiliki IR sebesar 0 per 10.000 penduduk.

Informasi mengenai penyakit campak menurut provinsi terdapat pada Lampiran

3.17, 3.18, 3.19, 3.20, dan 3.21.

46

c. Difteri

Penyakit Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang sistem pernafasan bagian atas. Penyakit ini memiliki gejala sakit leher, demam ringan, sakit tekak. Difteri juga kerap ditandai dengan tumbuhnya membran kelabu yang menutupi tonsil serta bagian saluran pernafasan.

Jumlah kasus Difteri pada tahun 2009 sebanyak 189 kasus, dengan Incidence Rate per 10.000 penduduk menurut kelompok umur menunjukkan umur < 1 tahun memiliki IR sebesar 0,01; umur 1-4 tahun sebesar 0,02 ; dan umur 5-14 tahun sebesar 0,02 per 10.000 penduduk.

GAMBAR 3.24 INCIDENCE RATE (IR) DIFTERI PER 10.000 PENDUDUK

MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2003-2009


Gambaran penyakit Difteri menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.22 dan

3.23.

d. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)

Polio merupakan salah satu penyakit menular yang termasuk ke dalam PD3I yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem syaraf higga penderita mengalami kelumpuhan. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berumur 0-3 tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher dan sakit di tungkai dan lengan.

Sedangkan AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan. Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator surveilans AFP yaitu ditemukannya Non Polio AFP Rate minimal sebesar 2/100.0000 anak usia < 15 tahun. Pada tahun 2009 non Polio AFP Rate sebesar 2,65 per 100.000 anak < 15 tahun.

47

GAMBAR 3.25

NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2009


Provinsi dengan non Polio AFP Rate tertinggi adalah Gorontalo sebesar 8,4 per 100.000 anak < 15 tahun, diikuti oleh DIY dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 5,67 dan 5,64 per 100.000 anak < 15 tahun. Sedangkan provinsi dengan non Polio AFP Rate terendah adalah Papua sebesar 1 per 100.000 anak < 15 tahun, diikuti oleh NTB dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 1,29 dan 1,57 per 100.000 anak < 15 tahun. Informasi lebih rinci menurut provinsi terdapat pada Lampiran 3.24 dan 3.25. 3. Penyakit Potensial KLB/Wabah

Terdapat beberapa penyakit yang berpotensi KLB/wabah yang sering terjadi di Indonesia, di antaranya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare dan Chikungunya. Seluruh penyakit potensial KLB ini banyak mengakibatkan kematian dan kerugian secara ekonomi. a.Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypty. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur < 15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa.

Pada tahun 2009, terdapat 158.912 kasus dengan jumlah kematian 1.420 orang. Dengan demikian, IR DBD pada tahun 2009 adalah 68,22 per 100.000 penduduk dan CFR sebesar 0,89%. Angka-angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 dengan IR sebesar 59,02 per 100.000 penduduk dan CFR sebesar 0,86%.

48

GAMBAR 3.26

INCIDENCE RATE DBD PER 100.000 PENDUDUK DAN CASE FATALITY RATE DBD DI INDONESIA TAHUN 2005-2009


Meskipun CFR tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan tahun 2008, namun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, nampak adanya kecenderungan penurunan CFR. Kecenderungan penurunan tersebut tidak nampak pada IR per 100.000 penduduk.

Angka Insidens (IR) tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 313,41 per 100.000 penduduk, diikuti oleh Kalimantan Barat sebesar 228,3 per 100.000 penduduk dan Kalimantan Timur sebesar 173,84 per 100.000 penduduk. Sedangkan IR terendah di Provinsi NTT sebesar 8,44 dan Jambi sebesar 8,55 per 100.000 penduduk. Provinsi Maluku melaporkan 0 kasus.

GAMBAR 3.27

INCIDENCE RATE DBD PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2009


49

Pada tahun 2009, provinsi dengan CFR tertinggi adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 4,58%, diikuti oleh Bengkulu sebesar 3,08%, Gorontalo sebesar 2,2%. Sedangkan CFR terendah terdapat di provinsi Sulawesi Barat, dimana tidak ada kasus meninggal, dan DKI Jakarta sebesar 0,11%.

GAMBAR 3.28 CASE FATALITY RATE DBD DI INDONESIA TAHUN 2009


Pola perkembangan DBD pada tahun 2009 secara nasional menunjukkan terjadinya

peningkatan kasus dan kematian DBD dibandingkan tahun 2008. Puncak peningkatan kasus tahun 2009 terjadi pada bulan Januari, Februari dan Maret, kemudian kasus menurun kembali setelah bulan Juli dan mencapai titik terendah pada bulan September, namun terjadi peningkatan sedikit pada bulan November dan Desember.

Jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD sejak tahun 1968 sampai dengan 2009 cenderung mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia. Puncak IR DBD terjadi pada tahun 1973, 1988, 1998 dan 2005. Jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD terus meningkat sampai tahun 1998, dan sedikit menurun di tahun 1999, kemudian meningkat kembali sampai tahun 2007. Pada tahun 2008 sebesar 73,5% kabupaten/kota terjangkit, sedangkan tahun 2009 tercatat 384 Kabupaten/kota dari 497 Kabupaten/kota yang ada atau sebesar 77,26%.

GAMBAR 3.29

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2009


50

Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan penyakit DBD dapat dilihat pada Lampiran 3.26 dan Lampiran 3.27. b. Diare

Diare merupakan penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita Diare bila feses lebih berair dari biasanya, atau bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam.

Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare terjadi di 15 provinsi dengan jumlah penderita sebanyak 5.756 orang, jumlah kematian sebanyak 100 orang atau CFR sebesar 1,74%. CFR tahun 2009 tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2008 CFR Diare sebesar 2,48%. Kecenderungan CFR Diare pada periode tahun 2005-2009 terdapat pada gambar berikut.

GAMBAR 3.30 CASE FATALITY RATE (CFR) DIARE DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

Sumber: Ditjen PP-PL, Kemkes RI, 2010

Pada gambar di atas terlihat adanya penurunan CFR yang cukup signifikan pada

tahun 2006-2007, dari 2,52% menjadi 1,26%. Angka ini naik menjadi 2,48% pada tahun 2008. Angka ini turun menjadi 1,74% pada tahun 2009. Penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya perbaikan penatalaksanaan kasus Diare.

Berikut ini disajikan gambaran distribusi provinsi dengan KLB Diare pada tahun 2009.

GAMBAR 3.31 KLB DIARE DI INDONESIA TAHUN 2009


51

Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait Diare dapat dilihat pada Lampiran 3.28. c.Chikungunya

Chikungunya adalah penyakit infeksi akut yang ditandai gejala utama demam, ruam /bercak-bercak kemerahan di kulit dan nyeri persendian, penyakit disebabkan oleh infeksi virus Chik yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

Penyakit ini kerap dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya penyakit ini antara lain rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat, kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

Pada tahun 2008 dilaporkan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumbar dan DI Yogyakarta dengan jumlah 3.592 kasus tanpa kematian. Sedangkan pada tahun 2009 dilaporkan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan jumlah 83.756 kasus tanpa kematian.

Berikut ini disajikan gambaran kasus Chikungunya menurut provinsi pada tahun 2009.

GAMBAR 3.32 JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber: Ditjen PP-PL, Kemkes RI, 2010 Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus Chikungunya secara

signifikan pada tahun 2009 antara lain semakin banyaknya tempat-tempat perindukan nyamuk penular, dan makin meningkatnya arus mobilisasi penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak daerah-daerah yang belum melaporkan kejadian kasus Chikungunya. Gambaran kasus Chikungunya menurut provinsi terdapat pada Lampiran 3.29.

52

d.Rabies

Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus rabies yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus Rabies.

Penyakit dengan CFR tinggi ini terus menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Sampai akhir tahun 2009, daerah tertular rabies adalah 24 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan demikian hanya 9 provinsi yaitu: Kep.Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua yang masih dinyatakan sebagai daerah bebas rabies.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian Rabies, yaitu : GHPR (kasus Gigitan Hewan Penular Rabies), kasus yang divaksinasi dengan Vaksin Anti Rabies (VAR), dan Lyssa. Berikut ini disajikan gambaran GHPR, kasus divaksinasi, dan Lyssa pada tahun 2004-2009.

GAMBAR 3.33 JUMLAH KASUS GHPR, VAR

DAN LYSSA DI INDONESIA TAHUN 2004-2009


Selama tahun 2004-2009, nampak adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus

GHPR dan kasus VAR. Kasus GHPR pada tahun 2004 dilaporkan sebanyak 14.996 dengan 7.895 kasus divaksinasi dan 109 kasus lyssa. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan kasus GHPR menjadi 45.466 kasus dengan kasus divaksinasi 35.316 dan lyssa sebesar 195 kasus.

Pada tahun 2009 provinsi dengan kasus GHPR terbanyak adalah Bali, sedangkan provinsi yang berhasil menekan jumlah lyssa menjadi 0 kasus pada tahun 2009 adalah Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Gambaran situasi Rabies di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2009 terdapat pada Lampiran 3.30.

Berikut ini ditampilkan peta wilayah endemis rabies tahun 2009

53

GAMBAR 3.34 WILAYAH TERTULAR RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009


Berdasarkan gambar di atas, maka provinsi yang bebas rabies pada tahun 2009 yaitu Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua. e. Filariasis

Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di lengan dan organ genital.

GAMBAR 3.35 JUMLAH KASUS FILARIASI DI INDONESIA TAHUN 2003-2009

Sumber: Ditjen PP-PL, Kemkes RI, 2010 Sampai tahun 2009 jumlah kasus klinis filariasis yang dilaporkan sebanyak 11.914

yang tersebar di 401 kabupaten/kota. Jumlah kasus klinis filariasis ini merupakan jumlah kumulatif yang dilaporkan dari waktu ke waktu, baik penderita lama yang baru ditemukan maupun penderita baru. Pada tahun 2008, jumlah kasus klinis yang dilaporkan sebanyak 11.699. Informasi lebih rinci terkait penyakit filariasis terdapat pada Lampiran 3.31.

54

f. Antraks

Penyakit Antraks adalah penyakit infeksi yang akut yang disebabkan oleh spora dari bakteri Bacillus anthracis. Spora Bacillus anthracis dapat bertahan hidup di lingkungan selama bertahun-tahun hingga mendapatkan host baru. Umumnya penyakit ini terjadi pada mamalia herbivora baik yang liar maupun peliharaan, meskipun dapat juga menyerang mamalia lain dan beberapa jenis unggas. Manusia dapat tertular Antraks melalui kontak langsung maupun tidak langsung atau mengkonsumsi binatang yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi bakteri/spora Antraks.

Selama tahun 2009 telah dilaporkan kasus antraks pada manusia sebanyak 17 kasus 2 orang diantaranya meninggal (CFR 11,76%). Terdapat 2 kasus yang meninggal akibat antraks tipe pencernaan yang bersifat sangat akut. Semua kasus berasal dari Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. g. Pes

Penyakit pes atau bubonic plaque disebabkan oleh infeksi bakteri Pasteurella pestis melalui hewan pengerat liar. Terdapat 4 wilayah yang merupakan wilayah fokus Pes yaitu

1. Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tutur Nongkojajar

2. Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Selo dan Cepogo,

3. Provinsi DI Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Kecamatan Cangkringan

4. Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciwidey.

Seluruh daerah tersebut adalah merupakan daerah pegunungan (daerah ketinggian) seperti Kecamatan Tutur Nongkojajar di kaki Gunung Bromo, Kecamatan Selo & Cepogo serta Cangkringan di Kaki Gunung Merapi, Kecamatan Ciwidey di daerah kawah putih Ciwidey.

Surveilans aktif dan pasif terhadap rodent dan pinjalnya masih tetap dilakukan secara rutin di empat daerah fokus Pes tersebut untuk mengantisipasi terjadinya KLB Pes yang biasa terjadi setiap 10 tahun. KLB Pes terakhir terjadi pada tahun 2007 di Dusun Sulorowo, Desa Kayukebek, Kecamatan Tutur Nongkojajar Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009, provinsi yang masih melaporkan kegiatan trapping hanya Jawa Timur, dimana terdapat 40 spesimen manusia dan 3.175 spesimen rodent yang diperiksa di BLK Surabaya dan hasilnya menunjukkan negatif.

Berikut ini ditampilkan hasil surveilans aktif dan pasif pes pada manusia selama tahun 2004-2009.

55

GAMBAR 3.36 HASIL SURVEILANS PES PADA MANUSIA



Pada gambar di atas nampak terjadi peningkatan jumlah manusia yang diperiksa maupun yang menunjukkan hasil positif pada tahun 2004-2007. Pada tahun 2008 dan 2009 tidak ditemukan lagi kasus positif pada manusia. Data dan Informasi mengenai penyakit pes terdapat pada Lampiran 3.32. h. Leptospirosis

Leptospirosis ditularkan melalui urin hewan pengerat yang telah terinfeksi bakteri penyebab Leptospirosis. Manusia dapat terinfeksi jika terpapar dengan air, tanah basah yang telah terkontaminasi urin tersebut. Penyakit ini ditandai dengan beberapa gejala seperti flu sampai dengan gangguan serius yang dapat menyebabkan kematian. Kasus Leptospirosis seringkali dilaporkan dari wilayah yang terkena banjir. Pada tahun 2009 terdapat tiga wilayah yang melaporkan adanya kasus leptospirosis yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan kasus Leptospirosis di Jawa Tengah pada bulan Januari sampai dengan April 2009, dimana sedang terjadi bencana banjir di wilayah tersebut. Secara nasional, pada tahun 2009 terdapat 378 kasus dengan 23 kasus meninggal. Berikut ini ditampilkan gambaran jumlah kasus, meninggal dan CFR Leptospirosis selama tahun 2004-2009.

GAMBAR 3.37 JUMLAH KASUS, MENINGGAL DAN CFR LEPTOSPIROSIS



56

Gambar di atas menampilkan adanya peningkatan kasus pada tahun 2007 dengan

jumlah kasus 667 dan jumlah meninggal 57. Pada tahun 2007 memang terjadi banjir di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan CFR menunjukkan kecenderungan penurunan pada tahun 2004-2006. Angka kematian ini naik pada tahun 2007 dengan CFR 8,55%. Namun angka ini turun menjadi 6,08 pada tahun 2009. Informasi lebih rinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.33. i. Flu Burung

Avian Influenza atau flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A (H5N1) yang umumnya menginfeksi unggas dan sedikit kemungkinan menginfeksi babi. Penyakit ini bisa menular kepada manusia dan dapat menimbulkan penyakit flu yang berakibat kematian.

Kasus Flu Burung di Indonesia pada manusia pertama kali dilaporkan pada bulan Juni tahun 2005. Berikut ini ditampilkan jumlah kasus, kasus meninggal dan CFR Flu Burung tahun 2005-2009.

GAMBAR 3.38 JUMLAH KASUS, MENINGGAL DAN CFR FLU BURUNG


Sumber: Ditjen PP-PL, Kemkes RI, 2010 Jumlah kasus Flu Burung dan jumlah meninggal dilaporkan terbanyak pada tahun

2006. Kecenderungan penurunan terjadi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Sedangkan CFR menunjukkan kecenderungan peningkatan sejak kasus pertama kali ditemukan pada tahun 2005. Pada tahun 2009 dilaporkan kasus sebanyak 21 dengan kasus meninggal sebanyak 19 dan CFR sebesar 90,48%. Angka CFR ini merupakan yang tertinggi selama kurun waktu tahun 2005-2009.

Jika dilihat secara kumulatif sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, tiga provinsi dengan jumlah kasus Flu Burung tertinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

57

GAMBAR 3.39 JUMLAH KASUS DAN MENINGGAL AKIBAT FLU BURUNG

DI 13 PROVINSI TAHUN 2005-2009


Berikut ini ditampilkan pemetaan kasus Flu Burung sampai dengan tahun 2009.

GAMBAR 3.40

WILAYAH PENYEBARAN KASUS FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2009

Sumber: Ditjen PP-PL, Kemkes RI, 2010 Pada gambar di atas nampak bahwa sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 2005

sampai dengan tahun 2009, flu burung telah menyebar ke beberapa Provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Gambaran situasi Flu Burung menurut provinsi juga dapat dilihat pada Lampiran 3.34.

***

59

Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan.

Berikut ini diuraikan situasi upaya kesehatan selama beberapa tahun terakhir, khususnya untuk tahun 2009. A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil dapat

60

mempengaruhi kesehatan janin dalam kandungannya hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya.

Kebijakan tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir secara khusus berhubungan dengan pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir yang diberikan di semua jenis fasilitas pelayanan kesehatan, dari posyandu sampai rumah sakit pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan beberapa indikator status kesehatan masyarakat. Dewasa ini AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKN 19 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 44 per 1.000 kelahiran hidup.

Dalam upaya pencapaian MDG’s dan tujuan pembangunan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu diprioritaskan yaitu dengan menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dari 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992 (SKRT). Target Cakupan kesehatan ibu yang harus dicapai pada tahun 2009 masing-masing sebesar 94% untuk Akses Pelayanan Antenatal (cakupan ibu hamil K1), 84% untuk cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar (K4), dan 82% untuk cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Pn).

Upaya untuk mempercepat penurunan AKI telah dimulai sejak akhir tahun 1980-an melalui program Safe Motherhood Initiative yang mendapat perhatian besar dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Pada akhir tahun 1990-an secara konseptual telah diperkenalkan lagi upaya untuk menajamkan strategi dan intervensi dalam menurunkan AKI melalui Making Pregnancy Safer (MPS) yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2000.

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1 dan K4)

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Sedangkan tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil antara lain dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta KB pasca persalinan.

61

Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua, dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi.

Hasil pencapaian program pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4 yang dihitung dengan membagi jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan (untuk penghitungan indikator K1) atau jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (untuk penghitungan indikator K4) dengan jumlah sasaran ibu hamil yang ada di wilayah kerja dalam 1 tahun.

Gambar 4.1 memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada ibu hamil selama enam tahun terakhir. Terlihat bahwa cakupan K1 selama tahun 2004 sampai 2009 terus mengalami peningkatan dari 88,09% pada tahun 2004 menjadi 94,51% pada tahun 2009. Sedangkan cakupan K4 pada tahun 2004-2008 cenderung meningkat, namun pada tahun 2009 sedikit menurun dari 86,04% pada tahun 2008 menjadi 85,45% pada tahun 2009.

GAMBAR 4.1 PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K1 DAN K4


Sumber : Ditjen Binkesmas, Kemenkes RI

Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat kesenjangan yang terjadi antara cakupan K1 dan K4. Pada tahun 2004 terjadi selisih antara cakupan K1 dan K4 sebesar 11% kemudian tahun 2006 menjadi 10% dan pada tahun 2008 semakin kecil, yaitu 6,6%. Namun, pada tahun 2009 kesenjangan kembali meningkat menjadi 9%. Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka drop out K1-K4; dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal

62

meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3, sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan.

Gambar 4.2 menyajikan hasil pencapaian cakupan K1 tahun 2009, yang menunjukkan pencapaian indikator K1 sebesar 94,51%, yang berarti telah mencapai target K1 tahun 2009 yaitu sebesar 94%. Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pencapaian K1 100%. Sedangkan Papua adalah provinsi dengan pencapaian K1 terendah, yaitu sebesar 57,85%.

GAMBAR 4.2 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL (K1)

TAHUN 2009


Dari 33 provinsi di Indonesia, 16 provinsi telah mencapai target cakupan K1 sebesar 94%. Sementara provinsi yang lainnya telah mencapai cakupan K1 tidak kurang dari 80%, kecuali provinsi Papua dan Sulawesi Barat dengan pencapaian masing-masing 57,85% dan 77,22%. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu di Provinsi Papua dan Sulawesi Barat.

Pada tahun 2009, hasil pencapaian indikator cakupan pelayanan K4 di Indonesia sebesar 85,45% yang berarti telah mencapai target K4 tahun 2009 yang sebesar 84%. Sebanyak 18 provinsi telah mencapai target cakupan K4. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pencapaian K4 tertinggi (96,53%), diikuti provinsi Bangka Belitung (94,11%) dan Jawa Tengah (93,39%). Sedangkan Papua adalah provinsi dengan pencapaian K4 terendah (29,44%), diikuti Papua Barat (55,79%) dan Sulawesi Barat (57,04%). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini.

63

GAMBAR 4.3 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4

TAHUN 2009

Sumber: Ditjen Binkesmas, Kemenkes RI

Sedangkan cakupan pelayanan K4 menurut provinsi dapat dilihat melalui Gambar 4.4 di bawah ini. Terlihat bahwa hanya 7 provinsi di Indonesia dengan cakupan K4 lebih dari 90%, 20 provinsi memiliki cakupan antara 75% - 90%. Sebanyak 6 provinsi lainnya memiliki cakupan kurang dari 75% dan semuanya merupakan bagian dari Kawasan Timur Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut adalah NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 4.4 PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN K4 IBU HAMIL

TAHUN 2009


64

b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan (Pn)

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Kematian saat bersalin dan 1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu (Maternal Mortality: who, when, where and why; Lancet 2006). Sedangkan dalam target MDG’s, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dari 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992 (SKRT) serta meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 90% pada tahun 2015 dari 40,7% pada tahun 1992 (BPS). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan.

Gambar 4.5 memperlihatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 yang cenderung meningkat. Pada tahun 2009 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia telah mencapai 84,38%.

GAMBAR 4.5 PERSENTASE CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN

OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2009


Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) di Indonesia pada tahun 2009 yang sebesar 84,38%, telah mencapai target K4 tahun 2009 yang sebesar 82%. Dari indikator cakupan Persalinan oleh Nakes tahun 2009, dapat dilihat pada Gambar 4.6 bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pencapaian tertinggi (100%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (96,24%) dan D.I Yogyakarta (95,90%). Sedangkan Papua merupakan provinsi dengan pencapaian Pn terendah (39,30%), diikuti Provinsi Maluku Utara (61,75%) dan Sulawesi Barat (62,45%).

65

GAMBAR 4.6 PERSENTASE CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN

OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009


Pada tahun 2009 sebanyak 19 provinsi di Indonesia telah mencapai target cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 82%. Pada Gambar 4.6 terlihat bahwa sebanyak 7 provinsi di Indonesia yang memiliki cakupan Pn di atas 90%, provinsi lainnya memiliki pencapaian kurang sama dengan 90%. Sehingga dalam upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, di antaranya adalah Kemitraan Bidan Dukun, peningkatan persalinan di fasilitas Kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu di Kabupaten dengan Puskesmas di daerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan, revitalisasi Bidan Koordinator melalui pelaksanaan supervisi fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan, serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA).

Kenyataan di lapangan, masih terdapat penolong persalinan yang bukan tenaga kesehatan dan dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Susenas tahun 2008, masih terdapat 25,13% persalinan ditolong bukan oleh nakes dan lebih dari setengahnya (53,9%) pertolongan persalinan dilakukan di rumah dengan fasilitas seadanya. Oleh karena itu secara bertahap diupayakan seluruh persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009, sebesar 77,34% kelahiran pada balita ditolong oleh tenaga kesehatan. Persentase penolong kelahiran pada

66

balita yang tertinggi adalah oleh bidan (61,24%), diikuti oleh dukun (21,29%) dan dokter (15,28%). Dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada tahun 2008, persentase penolong kelahiran pada balita oleh tenaga kesehatan meningkat pada tahun 2009. Perbandingan persentase penolong persalinan antara tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini.

GAMBAR 4.7 PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN

TAHUN 2008-2009

Sumber : BPS, Susenas

Berdasarkan provinsi, persentase penolong kelahiran pada balita oleh tenaga kesehatan di atas 90% pada tahun 2009 adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku (42,48%), Maluku Utara (47,21%), dan Sulawesi Barat (47,45%). Persentase balita menurut penolong kelahiran dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.2.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (KF3)

Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan di posyandu dan dilakukan bersamaan pada kunjungan bayi.

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya; 3) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan; 4) pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24 jam); dan 5) pelayanan KB pasca persalinan.

67

Gambar 4.8 berikut ini menyajikan persentase pelayanan ibu nifas menurut provinsi di Indonesia.

GAMBAR 4.8 PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS

MENURUT PROVINSI TAHUN 2009


Cakupan kunjungan ibu nifas rata-rata pada tahun 2009 adalah 71,54%. Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas pada tahun 2015 adalah 90%.

Berdasarkan provinsi, Bali merupakan provinsi dengan pencapaian cakupan KF3 tertinggi (101.15%), kemudian Kep. Bangka Belitung (94.67%) dan Jawa Timur (93.51%). Dari 30 provinsi yang melaporkan data, ketiga provinsi tersebut bahkan telah mencapai cakupan 90% (target SPM tahun 2015). Provinsi dengan cakupan terendah adalah Riau (16,54%), Kalimantan Timur (36,54%), dan Kalimantan Barat (40,52%). Sebanyak 14 Provinsi memiliki cakupan kunjungan ibu nifas 3 kali sebesar 50% - 75%.

d. Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh tenaga bidan di desa dan Puskesmas, ibu hamil yang memiliki risiko tinggi (risti) dan memerlukan pelayanan kesehatan, karena terbatasnya kemampuan dalam memberikan pelayanan, maka kasus tersebut perlu dilakukan upaya rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai.

68

Risti/komplikasi adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Risti/komplikasi kebidanan meliputi Hb < 8 g%, tekanan darah tinggi (sistole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg), oedeme nyata, eklampsia, perdarahan per vaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan > 32 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, dan persalinan prematur.

Gambar 4.9 memperlihatkan cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut provinsi pada tahun 2009. Seluruh provinsi belum mencapai cakupan penanganan komplikasi kebidanan 80%, kecuali Provinsi Jawa Timur yang mencapai 84,82%. Bahkan sebagian besar provinsi memiliki cakupan kurang dari 50%.

GAMBAR 4.9 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN



Neonatus risti/komplikasi meliputi asfiksia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Badan Lahir < 2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan dan kelainan neonatal. Neonatus risti/komplikasi yang ditangani adalah neonatus risti/komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih yaitu dokter dan bidan di polindes, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit.

Pada tahun 2009 cakupan penanganan neonatal komplikasi yang dilaporkan sebesar 23,8%, dengan kisaran cakupan antar provinsi yang cukup lebar. Sementara target standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun

69

2010 yaitu 80%. Gambaran cakupan penanganan komplikasi neonatal per provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut ini

GAMBAR 4.10 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL


Sumber : Ditjen Binakesmas, Kemenkes RI

Pencapaian cakupan penanganan neonatal komplikasi tertinggi adalah NTT 76,2%,

Sulawesi Utara 63,3% dan DIY 58%. Sedangkan cakupan terendah adalah provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Tenggara.

e. Kunjungan Neonatal

Bayi sampai umur 28 hari merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) minimal tiga kali, yaitu pada 6 jam - 48 jam setelah lahir; pada hari ke 3 – 7 hari, dan hari ke 8 – 28 hari.

Dalam melaksanakan pelayanan neonatal, petugas kesehatan di samping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali

70

pusat, kulit dan pemberian imunisasi); pemberian vitamin K; Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM); dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan buku KIA.

Pencapaian target pelayanan kesehatan bayi berdasarkan laporan rutin tahun 2009 yaitu cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) yang sebesar 80,6%, masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 82%. Gambar 4.11 memperlihatkan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) per provinsi di Indonesia tahun 2009.

GAMBAR 4.11 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL (KN1)


Sumber: Ditjen Binakesmas, Kemenkes RI

Terdapat disparitas yang sangat lebar antar provinsi, cakupan KN1 tertinggi adalah Provinsi Bali 99,8%, Kep. Babel 99,6%, dan Jawa Tengah 94,7%, cakupan terendah adalah Provinsi Papua Barat 30%, Maluku Utara 31%, dan Papua 32,5%. Sebanyak 13 dari 33 provinsi di Indonesia telah mencapai target.

Kecenderungan cakupan kunjungan neonatal 2 kali (KN2) tahun 2003-2008 dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut ini. Semenjak tahun 2006 hingga 2008 cakupan KN2 selalu di atas 75%.

71

GAMBAR 4.12 PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL (KN2)



Sejak tahun 2008 terjadi perubahan kebijakan waktu pelaksanaan kunjungan dari semula minimal 2 kali menjadi 3 kali, yang mulai disosialisasikan pada tahun 2008. Pada tahun 2009 target cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap) adalah sebesar 75%, sementara cakupan yang dicapai baru sebesar 69,7%. Provinsi-provinsi yang telah mencapai target dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut ini.

GAMBAR 4.13 PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP


Sumber: Ditjen Binkesmas Kemenkes RI

72

Sebanyak 17 provinsi telah mencapai target cakupan KN Lengkap sebesar 75%. Provinsi dengan cakupan KN Lengkap tertinggi adalah Provinsi Bali 99,5%, Kep. Bangka Belitung 95,3% dan Jawa Timur 92,8%. Sedangkan cakupan terendah adalah provinsi Kalimantan Tengah 21,2%, Kalimantan Barat 23,3% dan Kepulauan Riau 28%.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatn. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2009 cakupan pelayanan kesehatan bayi sebesar 81,4%, sementara target SPM Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2010 sebesar 90%. Sebanyak 4 provinsi telah mencapai target yaitu Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Cakupan pelayanan kesehatan bayi per provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut ini.

GAMBAR 4.14 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI



73

Cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah provinsi Bali 100,5%, Jawa Timur dan Jawa Tengah 92,7%. Cakupan terendah adalah provinsi Papua Barat 21,8%, Maluku Utara 23,4% dan Papua 27%. Pencapaian target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh keaktifan posyandu tiap bulannya dan partisipasi keluarga untuk membawa bayi ke posyandu, sehingga provinsi yang memiliki wilayah sulit dijangkau mempunyai cakupan yang relatif rendah.

g. Pelayanan Kesehatan pada Balita

Pada tahun 2009 cakupan pelayanan kesehatan anak balita (1 - 4 tahun) sebesar 52,05%, sementara target yang harus dicapai 70%. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita per provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut:

GAMBAR 4.15 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA



Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan anak balita, dari 31 provinsi yang menyampaikan laporan sebanyak 6 provinsi yang mencapai target 70%, yaitu Provinsi Jambi 92,4%, Sulawesi Tengah 82,1%, Sumatera Utara 80,5%, Bali 79,8%, Sulawesi Utara 71% dan Sumatera Barat 70,9%. Provinsi dengan cakupan terendah adalah DI Yogyakarta, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

74

h. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan setingkat

Berbagai data menunjukkan bahwa masalah kesehatan anak usia sekolah semakin kompleks. Pada anak usia sekolah dasar biasanya berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun. Beberapa masalah kesehatan yang sering dialami anak usia sekolah adalah karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi.

Berdasarkan hasil Riskesdas 2007 disebutkan bahwa untuk masalah kesehatan mata, sebesar 1,1% anak usia 6-14 tahun mengalami kelainan refraksi dan 0,2% mengalami kebutaan. Untuk proporsi masalah kesehatan gigi dan mulut, sebesar 21,6% terjadi pada anak usia 5-9 tahun dan 20,6% pada anak usia 10-14 tahun. Sementara karies gigi aktif yang terjadi pada anak usia 12 tahun adalah 29,8% dan anak di atas usia 12 tahun adalah 43,9%. Sedangkan anak usia 12 tahun dengan karies gigi sebanyak 36,1% dan anak di atas usia 12 tahun sebanyak 72,1%. Untuk status gizi pada anak usia >15 tahun, yang kurus 14,8% adapun yang obesitas 10,3%. Angka anemi pada anak usia <14 tahun 9,8%, sementara pada anak usia >15 tahun, pada perempuan 19,7% dan pada laki-laki 13,1%. Hasil survei kecacingan 2009 oleh Ditjen P2PL menyebutkan 31,8 % siswa SD menderita kecacingan.

Gambar 4.16 memperlihatkan persentase murid SD kelas satu yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

GAMBAR 4.16 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN MURID KELAS SATU SD/SETINGKAT



75

Provinsi dengan capaian cakupan penjaringan murid SD dan setingkat tertinggi adalah Jawa Barat (97,1%), Jawa Timur (90,1%), dan DI Yogyakarta (86%). Sedangkan yang terendah adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan NTT. Pencapaian nasional tahun 2009 sebesar 67,8%.

2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita biasanya antara 15 – 49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB.

Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang/pernah menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor. Proporsi wanita umur 15-49 tahun berstatus menikah (pasangan usia subur/PUS) yang sedang dan yang pernah menggunakan/memakai alat KB dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut ini.

GAMBAR 4.17 PROPORSI WANITA BERUMUR 15-49 TAHUN BERSTATUS KAWIN YANG SEDANG DAN YANG PERNAH MENGGUNAKAN ALAT KB

TAHUN 2004-2008

Sumber : BPS, Susenas 2008

Proporsi wanita umur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan/ memakai alat KB menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008 sebesar 56,62%, tidak banyak mengalami perkembangan sejak tahun 2004. Berdasarkan data BKKBN, pada tahun 2009 peserta KB aktif sebesar 75,70%. Gambar 4.18 menyajikan persentase peserta KB aktif menurut provinsi.

76

GAMBAR 4.18 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI

TAHUN 2009

Sumber : BKKBN

Provinsi dengan persentase peserta KB aktif tertinggi adalah Bengkulu (85,5%), Bali (85,1%), dan DKI Jakarta (82%). Sedangkan persentase peserta KB aktif terendah adalah Papua (33,9%), Maluku Utara (59,5%), dan Kepulauan Riau (64,3%).

Persentase peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi yang sedang digunakan tahun 2009 terlihat dalam Gambar 4.19 berikut ini. Pada tahun 2009 suntikan dan Pil KB masih banyak diminati sebagai alat KB oleh pasangan usia subur yaitu masing-masing sebesar 50,2% dan 28,3%. Sebaliknya, MOP (Metode Operasi Pria) dan MOW (Metode Operasi Wanita) merupakan metode kontrasepsi yang terendah diminati oleh para akseptor KB.

GAMBAR 4.19 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI

TAHUN 2009

Sumber: BKKBN

77

Berdasarkan metode kontrasepsi menurut provinsi, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD) banyak digunakan di Provinsi Bali dan DI Yogyakarta dengan persentase jauh di atas provinsi yang lain yaitu masing-masing 47,88% dan 25,44%, sementara untuk persentase terendah pemakaian IUD adalah 1,78% di Kalimantan Selatan dan persentase nasional adalah 4,3%. Begitu pula untuk metode MOW kedua provinsi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu 3,79% (Bali) dan 5,10% (DI Yogyakarta). Rincian persentase KB aktif menurut metode kontrasepsi dan provinsi terdapat pada Lampiran 4.8.

Persentase tempat pelayanan peserta KB baru tahun 2006-2009 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 4.20 PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN PESERTA KB BARU


Sumber : BKKBN

Sesuai dengan data BKKBN, tempat pelayanan peserta KB baru pada tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak peserta KB baru yang memanfaatkan klinik KB pemerintah sebagai tempat pelayanan KB (62,94%). Selain klinik KB pemerintah, sebesar 29,65% peserta KB baru memanfaatkan bidan praktek swasta sebagai tempat pelayanan KB.

Berdasarkan provinsi, terdapat 4 provinsi dengan pemanfaatan klinik KB pemerintah sebagai tempat pelayanan KB lebih dari 90%, yaitu NTT (97,61%), Maluku Utara (92,73%), Sulawesi Tenggara (92,05%), dan Sulawesi Tengah (90,69%). Sebaliknya, di Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali pemanfaatan klinik KB pemerintah sangat rendah, bahkan kurang dari 40%. Ketiga provinsi tersebut lebih banyak memanfaatkan pelayanan KB swasta. Data lebih rinci proporsi KB Baru menurut tempat pelayanan KB dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.9.

78

3. Pelayanan Imunisasi

Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Typhus, radang selaput otak, radang paru-paru, dan masih banyak penyakit lainnya. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi.

Pada saat pertama kali kuman (antigen) masuk ke dalam tubuh, maka sebagai reaksinya tubuh akan membuat zat anti yang disebut dengan antibodi. Pada umumnya, reaksi pertama tubuh untuk membentuk antibodi tidak terlalu kuat, karena tubuh belum mempunyai "pengalaman." Tetapi pada reaksi yang ke-2, ke-3 dan seterusnya, tubuh sudah mempunyai memori untuk mengenali antigen tersebut sehingga pembentukan antibodi terjadi dalam waktu yang lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Itulah sebabnya, pada beberapa jenis penyakit yang dianggap berbahaya, dilakukan tindakan imunisasi atau vaksinasi. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan agar tubuh tidak terjangkit penyakit tersebut, atau seandainya terkena pun, tidak akan menimbulkan akibat yang fatal.

Imunisasi ada dua macam, yaitu imunisasi aktif dan pasif. Imunisasi aktif adalah pemberian kuman atau kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Contohnya adalah imunisasi Polio atau Campak. Sedangkan imunisasi pasif adalah penyuntikan sejumlah antibodi, sehingga kadar antibodi dalam tubuh meningkat. Contohnya adalah penyuntikan ATS (Anti Tetanus Serum) pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Contoh lain adalah yang terdapat pada bayi yang baru lahir dimana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi dari ibunya melalui darah plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap Tetanus dan Campak.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar Lengkap) pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak.

Di antara penyakit pada balita yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak adalah penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari beberapa tujuan yang disepakati dalam pertemuan dunia mengenai anak, salah satunya adalah mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Target tersebut sejalan dengan target Renstra Kemenkes RI yang menetapkan target cakupan imunisasi campak 90% pada tahun 2014. Di seluruh negara ASEAN dan SEARO, imunisasi Campak diberikan pada bayi umur 9-11 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi di antara imunisasi wajib lainnya.

Pada tahun 2009, Indonesia telah mencapai cakupan imunisasi campak sebesar 92,09%. Dengan demikian Indonesia telah mampu mencapai target imunisasi campak yang

79

telah ditetapkan oleh WHO dan target Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2014. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 90,5%.

Gambar 4.21 berikut ini adalah peta cakupan imunisasi campak menurut provinsi tahun 2009.

GAMBAR 4.21 PERSENTASE PENCAPAIAN IMUNISASI CAMPAK


Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI

Dari 33 provinsi di Indonesia, 18 provinsi telah mencapai cakupan imunisasi campak ≥ 90%, 8 provinsi mencapai cakupan 80%-89,99%, dan 7 provinsi lainnya masih di bawah 80%, bahkan ada yang baru mencapai cakupan 65,64%. Dibandingkan tahun 2008 yang terdapat 14 provinsi dengan cakupan imunisasi campak ≥ 90%, pada tahun 2009 terjadi peningkatan cakupan provinsi yang mencapai target. Cakupan tertinggi dicapai DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Ketiga provinsi tersebut telah berhasil mencapai cakupan imunisasi campak sebesar 100%. Sedangkan cakupan terendah adalah di Papua Barat (65,64%), Maluku (72,76%), dan Riau (73,78%). Data mengenai cakupan imunisasi dasar pada bayi menurut provinsi tahun 2009 terdapat pada Lampiran 4.11.

Menurut hasil Riskesdas 2007, pendidikan dan pengeluaran per kapita berhubungan dengan persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar termasuk juga campak. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga maka semakin tinggi pula anak mendapat imunisasi. Begitu pula dengan pengeluaran per kapita, bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran per kapita semakin tinggi pula anak mendapat imunisasi dasar. Persentase di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Tabel 4.1 berikut ini menjelaskan hubungan tersebut.

80

TABEL 4.1 PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN YANG MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR

MENURUT KARAKTERISTIK RESPONDEN, 2007

Karakteristik responden Jenis imunisasi BCG Polio3 DPT3 HB3 Campak

Tipe daerah Perkotaan 92,4 78,7 74,9 71,0 86,0 Perdesaan 83,5 66,2 63,1 57,3 78,8 Pendidikan Kepala Keluarga Tidak sekolah 78,6 61,9 54,0 50,5 71,6 Tidak tamat SD 79,3 62,4 59,1 53,7 74,1 Tamat SD 84,8 67,4 63,3 57,5 78,2 Tamat SMP 88,4 71,6 68,2 62,8 82,3 Tamat SMA 92,4 79,7 76,9 72,3 88,6 Tamat PT 95,7 82,6 81,8 75,9 93,1 Tingkat pengeluaran per kapita Kuintil 1 83,0 66,6 62,9 58,7 78,1 Kuintil 2 85,7 68,1 64,7 59,7 78,5 Kuintil 3 87,2 72,8 69,1 63,2 83,1 Kuintil 4 89,6 73,6 71,0 65,5 84,3 Kuintil 5 91,9 77,6 74,7 70,9 86,8

Sumber: Balitbangkes Kemenkes RI, Riskesdas 2007

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 -11 bulan). Desa UCI merupakan gambaran desa/kelurahan dengan ≥ 80% jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Target UCI tahun 2009 adalah 98%. Sedangkan standar pelayanan minimal menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten/kota.

Gambar 4.22 berikut menyajikan persentase desa/kelurahan UCI yang belum menunjukkan perkembangan yang bermakna selama enam tahun terakhir. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 76,23%. Capaian tahun 2009 hanya sebesar 69,76% desa/kelurahan UCI di Indonesia, lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 74,02%. Provinsi dengan capaian desa/kelurahan UCI tertinggi sekaligus mencapai target cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2009 (98%) adalah DKI Jakarta (100%), Bali (99,58%), dan DI Yogyakarta (98,63%). Sementara 6 provinsi memiliki cakupan desa/kelurahan UCI <50%, yaitu Papua Barat (21,15%), Papua (23,14%), Aceh (37,97%), Sulawesi Tenggara (38,61%), Sulawesi Barat (42,11), dan Lampung (44,86). Rincian capaian desa/kelurahan UCI menurut provinsi tahun 2007-2009 terdapat pada Lampiran 4.10.

81

GAMBAR 4.22 PERSENTASE PENCAPAIAN UCI DI TINGKAT DESA/KELURAHAN



Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal. Namun kenyataannya, sebagian anak tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Anak-anak inilah yang disebut dengan drop out imunisasi. Imunisasi DPT1-Hb adalah jenis imunisasi yang pertama kali diberikan pada bayi. Sebaliknya, imunisasi campak adalah imunisasi dasar yang terakhir diberikan pada bayi. Diasumsikan bayi yang mendapat imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Untuk itu maka angka drop out imunisasi bayi dapat diketahui dengan perhitungan yang didasarkan atas persentase penurunan cakupan imunisasi campak terhadap cakupan imunisasi DPT1-Hb.

Selama enam tahun terakhir, angka drop out nasional paling rendah terjadi pada tahun 2005 yaitu 1,4%. Angka drop out di Indonesia tahun 2009 sebesar 5,2%, provinsi dengan angka drop out terendah adalah DI Yogyakarta dan yang tertinggi adalah Maluku. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.23. Rincian tentang angka drop out menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.12.

GAMBAR 4.23 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT1Hb - CAMPAK PADA BAYI



82

b. Imunisasi pada Ibu Hamil

Tetanus disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri yang disebut Clostridium tetani. Tetanus juga bisa menyerang pada bayi baru lahir (Tetanus Neonatorum) pada saat persalinan dan perawatan tali pusat. Tetanus merupakan salah satu penyebab kematian bayi di Indonesia.

Akan tetapi masih banyak calon ibu di masyarakat terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil berada dalam kondisi yang bisa disebut masih "jauh" dari kondisi steril saat persalinan. Hal inilah yang bisa menimbulkan risiko ibu maupun bayinya terkena tetanus.

Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan program eliminasi tetanus pada neonatal dan wanita usia subur termasuk ibu hamil. Strategi yang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus neonatorum dan maternal adalah 1) pertolongan persalinan yang aman dan bersih; 2) cakupan imunisasi rutin TT yang tinggi dan merata; dan 3) penyelenggaraan surveilans.

Beberapa permasalahan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada wanita usia subur yaitu pelaksanaan skrining yang belum optimal, pencatatan yang dimulai dari kohort WUS (baik kohort ibu maupun WUS tidak hamil) belum seragam, dan cakupan imunisasi TT2 bumil jauh lebih rendah dari cakupan K4.

Dari Gambar 4.24 terlihat keadaan cakupan imunisasi TT2 selama tahun 2003-2007 tidak mengalami perkembangan, bahkan cenderung menurun. Namun sejak dua tahun terakhir terjadi peningkatan cakupan imunisasi TT2+, dari 26% pada tahun 2007 menjadi 42,9% pada tahun 2008, kemudian meningkat lagi menjadi 62,52% pada tahun 2009.

GAMBAR 4.24 CAKUPAN TT2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA

TAHUN 2003-2009


Pada tahun 2009 provinsi dengan cakupan ibu hamil yang mendapat imunisasi TT2+ tertinggi adalah Provinsi Bali (101,02%) dan terendah adalah Papua (8,56%). Gambar 4.25

83

memperlihatkan bahwa dari 33 provinsi di Indonesia hanya 3 provinsi yang berhasil mencapai cakupan imunisasi TT2+ pada ibu hamil >80% yaitu Bali, NTT, dan Banten. Sedangkan provinsi dengan capaian 60%-80% sebanyak 10 provinsi. Sebanyak 20 provinsi lainnya memiliki capaian <60%.

GAMBAR 4.25 CAKUPAN TT2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA

TAHUN 2009

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI

Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi ke seluruh petugas lapangan agar mengacu pada kriteria Antenatal Care (ANC) berkualitas, yang salah satunya dengan imunisasi TT, dan semua sistem pencatatan dalam pelaksanaan imunisasi TT WUS termasuk ibu hamil memakai sistem pencatatan yang sama, yaitu T1-T5.

B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Beberapa kegiatan pokok upaya kesehatan perorangan adalah peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III di rumah sakit, cakupan pelayanan gawat darurat, dan lain-lain.

1. Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR), rata-rata lama hari perawatan (Length of Stay/LOS), rata-rata tempat tidur dipakai (Bed Turn Over/BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (Turn of Interval/TOI), persentase pasien keluar yang meninggal (Gross Death Rate/GDR) dan persentase pasien keluar yang meninggal ≥ 48 jam perawatan (Net Death Rate/NDR).

Berdasarkan data Ditjen Pelayanan Medik, tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) di rumah sakit umum (yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah) selama enam tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun pada tahun 2003-2006

84

belum mencapai angka ideal yang diharapkan (yaitu 60-85%). Pada tahun 2007 dan 2008 BOR nasional telah mencapai angka ideal. Namun pada tahun 2009 BOR mengalami penurunan yang cukup besar, dari 79,8% pada tahun 2008 turun menjadi 58,7% pada tahun 2009. Dari 33 provinsi, sebanyak 17 provinsi telah mencapai BOR ideal. Sementara tidak ada satu provinsi pun yang memiliki BOR lebih tinggi dari 85%. Hal itu berarti jumlah rumah sakit di Indonesia untuk masing-masing provinsi relatif mencukupi kemampuannya dalam menyediakan tempat tidur bagi pasien rawat inap. Data tentang pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit umum yang dikelola oleh swasta, TNI/POLRI, dan BUMN lainnya tidak tersedia. Tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit sejak tahun 2003-2009 dapat dilihat pada Gambar 4.26 berikut ini.

GAMBAR 4.26 PENCAPAIAN BOR DAN BTO RSU KEMENKES DAN PEMDA


Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Kemenkes RI

Keterangan: BOR = Bed Occupation Rate/persentase pemanfaatan tempat tidur BTO = Bed Turn Over/rata-rata tempat tidur dipakai selama setahun

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (biasanya satu tahun), berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Pada tahun 2009 BTO rumah sakit belum mencapai angka ideal, yaitu hanya sebesar 25 kali. Padahal selama enam tahun sebelumnya BTO di rumah sakit selalu berada pada kisaran 40-50 kali. Dari 31 provinsi yang menyampaikan data, hanya 2 provinsi yang mencapai BTO ideal, yaitu Bali (45,7 kali) dan Jambi (43,4 kali).

LOS adalah rata-rata lama rawat (hari) seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Gambar 4.27 memperlihatkan rata-rata LOS nasional di rumah sakit umum selama tahun 2003-2009 yang berkisar antara 4-

85

5,3 hari dan belum mencapai angka ideal. Berdasarkan provinsi, Kalimantan Barat memiliki LOS tertinggi (5,6 hari) dan Kep. Bangka Belitung memiliki LOS terendah (3,1 hari).

GAMBAR 4.27 PENCAPAIAN LOS DAN TOI RUMAH SAKIT DI INDONESIA

TAHUN 2003-2009

Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Kemenkes RI

Keterangan: LOS = Length of Stay/rata-rata hari rawat seorang pasien TOI = Turn over Interval/rata-rata tempat tidur tidak dipakai antar dua episode pemakaian

Indikator pelayanan rumah sakit yang lain adalah TOI. TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah digunakan sampai saat digunakan kembali (rata-rata lama tempat tidur kosong antar pasien satu dengan pasien berikutnya). Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Selama tahun 2003-2009 TOI di rumah sakit berkisar antara 2,9-6,3 hari. Hanya pada tahun 2007 dan 2008 TOI mencapai angka ideal 1-3 hari. Pada tahun 2009 angka TOI tempat tidur rumah sakit di Indonesia memiliki selang waktu 6,3 hari tempat tidur tidak terisi. Berdasarkan provinsi, hanya Bali (2 hari) dan Jambi (2,6 hari) yang memiliki TOI ideal.

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit. Pada GDR, tidak melihat berapa lama pasien berada di rumah sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai ideal GDR adalah < 45 per 1.000 pasien keluar. Pada tahun 2009 angka GDR di Indonesia sebesar 36,5 kematian per 1.000 pasien keluar rumah sakit. Dari 31 provinsi yang menyampaikan laporan, 4 provinsi memiliki GDR > 45 per 1.000 pasien keluar, yaitu Sumatera Utara (52), Jawa Timur (49,8), Sumatera Barat (48,5), dan Sulawesi Barat (48,2).

86

GAMBAR 4.28 PENCAPAIAN NDR DAN GDR PER 1.000 PASIEN KELUAR RUMAH SAKIT


Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Kemenkes RI Keterangan:

NDR = Net Death Rate (per 1.000 pasien keluar) GDR = Gross Death Rate (per 1.000 pasien keluar)

NDR adalah angka kematian pasien setelah dirawat ≥ 48 jam per 1.000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapatkan perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan rumah sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien. Namun jika pasien meninggal kurang dari 48 jam masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke rumah sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang ideal adalah < 25 per 1.000 pasien keluar. NDR sejak tahun 2003 hingga 2009 berada pada kisaran 18-23,6 per 1.000 pasien keluar. Dengan demikian NDR telah mencapai angka ideal yaitu < 25 per 1.000 pasien keluar.

2. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran di samping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin umumnya. Program ini telah berjalan lima tahun, dan telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan hampir miskin di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sejak tahun 2005 hingga 2007 sasaran Jamkesmas (yaitu jumlah orang miskin dan hampir miskin) terus bertambah kecuali sejak tahun 2007-2009 dengan jumlah sasaran sama

87

yaitu 76,4 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Gambar 4.29 berikut ini menyajikan realisasi program JPKM tahun 2005-2009.

GAMBAR 4.29 REALISASI PROGRAM JPKM

TAHUN 2005 – 2009

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI

Pada tahun 2009, dari 76,4 juta sasaran masyarakat miskin dan hampir miskin, sebanyak 23,60 juta memanfaatkan sarana kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 26,22 juta jiwa. Rincian kujungan rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjut menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.18 dan 4.19. Sedangkan jumlah kunjungan rawat inap tingkat lanjut dapat dilihat pada Lampiran 4.20.

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesmas terdiri dari pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Pemberi pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas adalah seluruh puskesmas dan jaringannya (pustu, polindes/poskesdes, pusling) yang berjumlah 8.234 unit. Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan Jamkesmas tingkat lanjut pada tahun 2008 berjumlah 920 dengan rincian sebagai berikut: 56% rumah sakit pemerintah, 7% rumah sakit TNI/POLRI, 33% rumah sakit swasta, dan 4% balai pengobatan seperti yang terlihat pada Gambar 4.30.

88

GAMBAR 4.30 PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS TINGKAT LANJUT

TAHUN 2008

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah PPK tertinggi untuk pelayanan tingkat lanjut, yaitu masing-masing 140, 115, dan 80 PPK. Besarnya jumlah PPK di tiga provinsi tersebut juga disebabkan tingginya jumlah sasaran Jamkesmas. Jika di provinsi lain, jumlah anggota masyarakat miskin dan hampir miskin kurang dari 5 juta jiwa (bahkan beberapa di antaranya kurang dari 1 juta jiwa), namun di tiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 10 juta jiwa.

C. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

1. Pengendalian Penyakit Polio

Pada tahun 1988, sidang ke-41 WHA (World Health Assembly) telah menetapkan program eradikasi polio secara global (global polio eradication initiative) yang ditujukan untuk mengeradikasi penyakit polio pada tahun 2000. Kesepakatan ini diperkuat oleh sidang World Summit for Children pada tahun 1989, di mana Indonesia turut menandatangani kesepakatan tersebut. Eradikasi dalam hal ini bukan sekedar mencegah terjadinya penyakit polio, melainkan mempunyai arti yang lebih luas lagi, yaitu menghentikan terjadinya transmisi virus polio liar di seluruh dunia.

Pengertian Eradikasi Polio adalah apabila tidak ditemukan virus polio liar indigenous selama 3 tahun berturut-turut di suatu region yang dibuktikan dengan surveilans AFP yang sesuai standar sertifikasi. Dasar pemikiran Eradikasi Polio adalah:

1. Manusia satu-satunya reservoir dan tidak ada longterm carrier pada manusia. 2. Sifat virus polio yang tidak tahan lama hidup di lingkungan. 3. Tersedianya vaksin yang mempunyai efektivitas > 90% dan mudah dalam pemberian. 4. Layak dilaksanakan secara operasional.

89

Di Indonesia, selama 10 tahun terakhir tidak ditemukan kasus AFP yang disebabkan virus Polio liar. Surveilans AFP di Indonesia dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1995. Pencapaian kinerja sampai tahun 2002 berfluktuasi, namun sejak adanya tenaga khusus (surveillance officer) di tingkat provinsi, kinerja menunjukkan peningkatan yang cukup bermakna.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio telah dilakukan melalui gerakan imunisasi polio. Upaya ini juga ditindaklanjuti dengan kegiatan surveilans epidemiologi secara aktif terhadap kasus-kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) kelompok umur <15 tahun dalam kurun waktu tertentu, untuk mencari kemungkinan adanya virus Polio liar yang berkembang di masyarakat dengan pemeriksaan spesimen tinja dari kasus AFP yang dijumpai. Berdasarkan kegiatan surveilans AFP pada penduduk <15 tahun selama tahun 2003 – 2009, secara nasional diperoleh gambaran seperti terlihat pada Gambar 4.31 berikut ini.

GAMBAR 4.31 PERSENTASE HASIL PENGIRIMAN SPESIMEN ADEKUAT

DAN NON POLIO AFP RATE TAHUN 2003 – 2009


Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus Polio liar yang menyerang masyarakat. Gambar 4.31 menunjukkan bahwa persentase spesimen adekuat yang dikirim untuk pemeriksaan virus Polio semakin meningkat, dengan demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan menjadi semakin mewakili kondisi di lapangan.

Target untuk non Polio AFP rate ditetapkan sebesar ≥ 2 per 100.000 anak umur < 15 tahun. Sedangkan untuk standar spesimen adekuat adalah >80%, artinya minimal 80% spesimen tinja penderita harus sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0-8ºC sampai di laboratorium. Dengan demikian sejak tahun 2003 hingga 2009 spesimen adekuat telah sesuai standar, kecuali pada tahun 2006 yaitu 79,10%.

90

Provinsi yang telah memenuhi target non polio AFP rate ≥ 2 per 100.000 anak umur < 15 tahun dan spesimen adekuat sesuai standar dapat dilihat pada Gambar 4.32 berikut ini.

GAMBAR 4.32a NON POLIO AFP RATE/ 100.000 ANAK UMUR < 15 TAHUN


GAMBAR 4.32b PERSENTASE HASIL PENGIRIMAN SPESIMEN ADEKUAT


Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI

2. Pengendalian TB-Paru

Tujuan utama pengendalian TB Paru adalah: 1) menurunkan insidens TB Paru pada tahun 2015; 2) menurunkan prevalensi TB Paru dan angka kematian akibat TB Paru menjadi setengahnya pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1990; 3) sedikitnya 70% kasus TB Paru BTA+ terdeteksi dan diobati melalui program DOTS (Directly Observed Treatment Shortcource Chemotherapy) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO); dan 4) sedikitnya 85% tercapai succes rate.

DOTS adalah strategi penyembuhan TB Paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung. Dengan menggunakan strategi DOTS, maka proses penyembuhan TB Paru dapat berlangsung secara cepat. DOTS menekankan pentingnya pengawasan terhadap penderita TB Paru agar menelan obatnya secara teratur sesuai ketentuan sampai dinyatakan sembuh. Strategi DOTS memberikan angka kesembuhan yang tinggi, dapat mencapai angka 95%. Strategi DOTS direkomendasikan oleh WHO secara global untuk menanggulangi TB Paru.

a. Proporsi Pasien TB Paru BTA Positif di antara Suspek yang diperiksa

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi TB Paru setiap tahunnya semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan disembuhkan setiap tahun.

Gambar 4.33 memperlihatkan persentase TB Paru BTA+ terhadap suspek TB Paru selama tahun 2001-2009. Selama tahun 2001-2009 persentase TB Paru BTA+ terhadap suspek TB Paru tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu 13,01% dan terendah terjadi pada tahun 2001 (8,43%)

91

GAMBAR 4.33 PERSENTASE BTA POSITIF TERHADAP SUSPEK

TAHUN 2001-2009

Sumber : Ditjen PP-PL, Kemenkes RI

Menurut standar, persentase BTA+ diperkirakan 10% dari suspek yang diperkirakan di masyarakat dengan nilai yang ditoleransi antara 5-15%. Bila angka ini terlalu kecil (< 5%) kemungkinan disebabkan penjaringan suspek terlalu longgar. Banyak orang yang tidak memenuhi kriteria suspek atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (negatif palsu). Sedangkan bila angka ini terlalu besar (> 15%) kemungkinan disebabkan penjaringan terlalu ketat atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (positif palsu). Dengan demikian, sejak tahun 2001-2009 persentase BTA+ terhadap suspek masih dalam batas yang ditolerir. Berarti, petugas kesehatan mampu mendiagnosis kasus BTA+ sesuai standar.

Untuk hasil proporsi pasien TB Paru BTA Positif di antara suspek yang diperiksa per provinsi tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 4.34 berikut ini.

GAMBAR 4.34 PERSENTASE PASIEN TB PARU BTA+ TERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYA


Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI

92

Sebanyak 30 provinsi dengan persentase pasien TB Paru BTA+ di antara suspek yang diperiksa per provinsi sebesar 5-15%. Sedangkan provinsi dengan persentase pasien TB Paru BTA+ terhadap suspek yang diperiksa >15% sebanyak 3 provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, dan DKI Jakarta.

b. Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ (Case Detection Rate) dan Angka

Keberhasilan Pengobatan (Success Rate)

Angka penemuan kasus TB Paru BTA+ memperlihatkan penemuan TB Paru BTA+ terhadap jumlah perkiraan TB Paru. Gambar 4.35 menyajikan kecenderungan angka penemuan kasus baru (Case Detection Rate). Selama tahun 2000-2009, CDR mengalami peningkatan yang berarti, dari 20% pada tahun 2000 menjadi 71,9% pada tahun 2009. CDR tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 75,7%. Sementara standar CDR TB Paru sebesar 70%. Dengan demikian sejak tahun 2006 sampai 2009 (kecuali tahun 2007) Indonesia telah mampu mencapai target tersebut.

GAMBAR 4.35 PERSENTASE PENEMUAN KASUS BARU DAN

KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2000-2009


Keberhasilan pengobatan TB paru ditentukan oleh kepatuhan dan keteraturan dalam berobat, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Angka keberhasilan pengobatan semenjak 2000-2009 telah mencapai target keberhasilan pengobatan yang distandarkan oleh WHO yaitu minimal 85%. Bahkan pada tahun 2009 keberhasilan pengobatan mencapai 91%

Angka keberhasilan pengobatan penderita pada tahun 2008 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:

93

GAMBAR 4.36 PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN PENDERITA TB PARU (SUCCESS RATE)

TAHUN 2008 MENURUT PROVINSI


Sebanyak 28 provinsi telah berhasil mencapai target keberhasilan pengobatan 85% dengan SR tertinggi yaitu Bengkulu (97,41%), Maluku (97,29%), dan Gorontalo (97,11%). Sedangkan provinsi yang belum mencapai target SR 85% adalah Papua Barat, Papua, DI Yogyakarta, Maluku Utara, dan Riau.

3. Pengendalian Penyakit ISPA

ISPA merupakan penyebab kematian terbesar baik pada bayi maupun pada anak balita. Hal ini dapat dilihat melalui hasil survei mortalitas subdit ISPA pada tahun 2005 di 10 provinsi, diketahui bahwa pneumonia merupakan penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 22,30% dari seluruh kematian bayi. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar pada anak balita yaitu 23,60%. Studi mortalitas pada Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa proporsi kematian pada bayi (post neonatal) karena pneumonia sebesar 23,8% dan pada anak balita sebesar 15,5%.

Program Pemberantasan Penyakit ISPA membagi penyakit ISPA dalam 2 golongan yaitu Pneumonia dan yang bukan Pneumonia. Pneumonia dibagi atas derajat beratnya penyakit yaitu Pneumonia berat dan Pneumonia tidak berat. Penyakit batuk pilek seperti rinitis, faringitis, tonsilitis dan penyakit jalan napas bagian atas lainnya digolongkan sebagai bukan Pneumonia. Etiologi dari sebagian besar penyakit jalan napas bagian atas ini ialah virus dan tidak dibutuhkan terapi antibiotik. Faringitis oleh kuman Streptococcus jarang ditemukan

94

pada balita. Bila ditemukan harus diobati dengan antibiotik penisilin, semua radang telinga akut harus mendapat antibiotik.

Program pengendalian ISPA menetapkan bahwa semua kasus yang ditemukan harus ditatalaksanakan sesuai standar, dengan demikian angka penemuan kasus pneumonia juga menggambarkan penatalaksanaan kasus ISPA.

Secara nasional, angka cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita hingga saat ini masih belum mencapai target, seperti tampak pada Gambar 4.37 di bawah ini.

GAMBAR 4.37 CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA



Cakupan penemuan penderita pneumonia tetap rendah sejak tahun 2005 hingga 2009. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan cakupan penemuan Pneumonia balita di puskesmas yaitu:

a. Tenaga terlatih tidak melaksanakan MTBS/Tatalaksana Standar ISPA di puskesmas. b. Pembiayaan (logistik dan operasional) terbatas. c. Pembinaan (bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi) secara berjenjang masih sangat

kurang. d. ISPA merupakan pandemi yang dilupakan/tidak prioritas sedangkan masalah ISPA

merupakan masalah multisektoral. e. Gejala Pneumonia sukar dikenali oleh orang awam maupun tenaga kesehatan yang tidak

terlatih.

Rata-rata cakupan penemuan pneumonia pada balita tahun 2009 sebesar 22,18%, yang berarti masih jauh dari target yang sebesar 86%. Provinsi NTB memiliki cakupan relatif tinggi yaitu sebesar 71,45%. Provinsi dengan cakupan tertinggi berikutnya adalah Jawa Barat (46,16%) dan Kep. Bangka Belitung (41,41%).

4. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS

Upaya pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya

95

pencegahan melalui penemuan penderita secara dini yang dilanjutkan dengan kegiatan konseling.

Upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor, pemantauan pada kelompok berisiko penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti Wanita Penjaja Seks (WPS), penyalahguna obat dengan suntikan (IDUs), penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau sesekali dilakukan penelitian pada kelompok berisiko rendah seperti ibu rumah tangga dan sebagainya. Hasil pelaksanaan surveilans HIV/AIDS selama tujuh tahun terakhir terlihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

TABEL 4.2 PENEMUAN PENDERITA HIV/AIDS DI INDONESIA

TAHUN 2003 – 2009

Tahun Pengidap HIV Penderita AIDS Penderita AIDS Meninggal

Per tahun Kumulatif Per tahun Kumulatif Per tahun Kumulatif

2003 168 2.720 316 1.487 261 479

2004 649 3.369 1.195 2.682 361 740

2005 875 4.244 2.638 5.321 592 1.332

2006 986 5.230 2.873 8.194 539 1.871

2007 836 6.066 2.947 11.141 498 2.369

2008 4.969 16.110 993 3.362

2009 6.015 3.863 19.973 484 3.846 Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI

Dalam perjalanan penyakit dari HIV positif menjadi AIDS dikenal istilah ”window periods”, yang tidak diketahui dengan pasti periodisasinya sehingga kelompok ini menjadi sangat potensial dalam menularkan penyakit. Pada kelompok ini di samping dilakukan pengobatan, yang lebih utama adalah dilakukan konseling untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam ikut aktif mencegah terjadinya penularan lebih lanjut.

5. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang perjalanan penyakitnya cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia.

Upaya pemberantasan demam berdarah terdiri dari 3 hal yaitu: 1) peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor; 2) diagnosis dini dan pengobatan dini; dan 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor ini yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pemeriksaan jentik berkala. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur dengan Angka Bebas Jentik (ABJ).

96

Apabila ABJ lebih atau sama dengan 95% diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi.

Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang biak.

Angka Bebas Jentik (ABJ) sebagai tolak ukur upaya pemberantasan vektor melalui PSN-3M menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Oleh karena itu pendekatan pemberantasan DBD yang berwawasan kepedulian masyarakat merupakan salah satu alternatif pendekatan baru.

Surveilans vektor dilakukan melalui kegiatan pemantauan jentik oleh petugas kesehatan maupun juru/kader pemantau jentik (Jumantik/Kamantik). Pengembangan sistem surveilans vektor secara berkala perlu terus dilakukan terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan pola penyebaran kasus. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 hanya beberapa provinsi yang melaporkan data ABJ, hal ini dikarenakan kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) belum menjadi prioritas kegiatan program di sebagian besar wilayah.

Gambar 4.38 menyajikan perkembangan ABJ tahun 2004-2009. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 ABJ cenderung meningkat, namun pada tahun 2009 menurun. Selama jangka waktu 2004-2009 ABJ masih di bawah target 95%.

GAMBAR 4.38 PERBANDINGAN ANGKA BEBAS JENTIK

TAHUN 2004 – 2009


Gambar 4.39 memperlihatkan bahwa persentase kasus DBD yang ditangani meningkat setiap tahun, yakni 40% pada tahun 2006 menjadi 83,21% pada tahun 2008.

97

GAMBAR 4.39 CAKUPAN KASUS DBD DITANGANI

TAHUN 2006 – 2008


Sejak tahun 2004 telah diperkenalkan suatu metode komunikasi/penyampaian informasi/pesan yang berdampak pada perubahan perilaku dalam pelaksanaan PSN DBD melalui pendekatan sosial budaya setempat yaitu metode Communication for Behavioral Impact (COMBI). Kegiatan PSN dengan metode pendekatan COMBI tersebut menjadi salah satu prioritas kegiatan dalam program P2DBD di masa yang akan datang.

6. Pengendalian Penyakit Malaria

Di Indonesia meningkatnya jumlah penderita malaria dan terjadinya kejadian luar biasa malaria sangat berkaitan erat dengan beberapa hal sebagai berikut: 1) Adanya perubahan lingkungan yang berakibat meluasnya tempat perindukan nyamuk penular malaria; 2) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi; 3) Perubahan iklim yang menyebabkan musim hujan lebih panjang dari musim kemarau; 4) Krisis ekonomi yang berkepanjangan memberikan dampak pada daerah-daerah tertentu dengan adanya masyarakat yang mengalami gizi buruk sehingga lebih rentan untuk terserang malaria; 5) Tidak efektifnya pengobatan karena terjadi Plasmodium falciparum resisten klorokuin dan meluasnya daerah resisten, serta 6) Menurunnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap upaya penanggulangan malaria secara terpadu.

Pemberantasan malaria digalakkan melalui gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Berantas Kembali Malaria atau ”Gebrak Malaria” telah dicetuskan pada tahun 2000. Gerakan ini merupakan embrio pengendalian malaria yang berbasis kemitraan dengan berbagai sektor dengan slogan “Ayo Berantas Malaria” .

Pengendalian malaria di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030. Sasaran wilayah eliminasi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

98

1. Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta), Pulau Bali, dan pulau Batam pada tahun 2010; 2. Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015; 3. Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau), Provinsi NTB, Pulau

Kalimantan, dan Pulau Sulawesi pada tahun 2020; dan 4. Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua pada tahun 2030.

Kebijakan eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LSM, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Selain itu eliminasi dilaksanakan secara bertahap dari kabupaten/kota, provinsi, dan dari satu pulau atau ke beberapa pulau sampai ke seluruh wilayah Indonesia menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia. Beberapa capaian upaya pengendalian penyakit malaria disajikan pada uraian berikut ini.

a. Persentase penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria

Situasi penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria diketahui berdasarkan survei penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria dengan kelambu. Pada tahun 2005 diketahui sebesar 1%, dan pada tahun 2006 berdasarkan survei yang dilaksanakan di NTT (Alor, Sumba Barat, dan Flores Timur) dan beberapa kabupaten di wilayah Sumatera rata-rata sebesar 24%. Pada tahun 2008 berdasarkan survei di Aceh, Sumut (Kab. Nias dan Nias Selatan) serta di 5 provinsi wilayah timur diketahui bahwa persentase penduduk yang menggunakan kelambu yaitu pada balita rata-rata sebesar 86,7% dan pada ibu hamil sebesar 87,75%. Target penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria pada tahun 2009 adalah sebesar 75%.

b. Persentase Penderita Malaria yang Diobati

Persentase penderita malaria yang diobati merupakan persentase penderita malaria yang diobati sesuai pengobatan standar dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan tersangka malaria dan atau positif malaria yang datang ke sarana pelayanan kesehatan.

Persentase penderita malaria yang diobati sejak tahun 2003 hingga 2009 sebesar 100%, berarti semua penderita tersangka malaria dan/atau positif malaria yang datang ke sarana kesehatan diobati sesuai pengobatan standar.

c. Pencapaian Pemeriksaan Sediaan Darah (Konfirmasi Laboratorium)

Berdasarkan cakupan konfirmasi laboratorium belum semua penderita klinis malaria dilakukan pemeriksaan sediaan darahnya. Konfirmasi laboratorium 100% telah dilakukan di Jawa dan Bali. Selama periode tahun 2004-2009 persentase pemeriksaan sediaan darah

99

dibandingkan kasus malaria klinis cenderung meningkat. Pada tahun 2004 sebesar 48% menjadi 76% pada tahun 2009 seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 4.40 CAKUPAN KONFIRMASI LABORATORIUM/MIKROSKOP MALARIA

TAHUN 2004 - 2009


7. Pengendalian Penyakit Kusta Untuk menilai kinerja petugas dalam penemuan kasus penyakit kusta, digunakan

angka proporsi cacat tingkat II (cacat akibat kerusakan syaraf dan cacat terlihat). Tingginya proporsi cacat tingkat II menunjukkan keterlambatan dalam penemuan kasus atau dengan kata lain kinerja petugas yang rendah dalam menemukan kasus serta pengetahuan masyarakat yang rendah.

Penderita cacat tingkat II selama tahun 2004-2007 relatif stabil (8,6%-8,7%), namun pada tahun 2008 dan 2009 terjadi kenaikan yaitu 9,6% dan 10,27% seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.3. Proporsi cacat tingkat II hingga tahun 2009 belum mencapai target program yaitu < 5%. Hal itu berarti penularan masih terjadi di masyarakat dan kasus ditemukan terlambat sehingga pada saat penemuan penderita sudah mengalami cacat tingkat II.

TABEL 4.3 HASIL PEMERIKSAAN PENDUDUK, PENEMUAN KASUS BARU (NCDR)

DAN PENDERITA CACAT TINGKAT II DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2009

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI Catatan : MB = Multi Basiller, PB = Pausi Basiller, NCDR = New Case Detection Rate

Tahun Suspek Positif

NCDR (per 100.000 penduduk)

Penderita Cacat Tingkat II (%)

PB MB

2004 3.615 12.957 7,8 8,6

2005 4 056 15 639 8 9 8 72006 3 550 14 750 8 3 8 62007 3.643 14.083 7,8 8,6

2008 3.113 14.328 7,41 9,6

2009 2.958 13.500 7,1 10,27

100

8. Pengendalian Penyakit Filariasis

Program eliminasi filariasis di Indonesia dilaksanakan atas dasar kesepakatan global WHO tahun 2000 yaitu “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem the year 2020” yang merupakan realisasi dari resolusi WHA pada tahun 1997.

Program Eliminasi ini dilaksanakan melalui dua pilar kegiatan yaitu :

1. Pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis kepada semua penduduk di kabupaten/kota endemis filariasis dengan menggunakan DEC 6 mg/kg BB dikombinasikan dengan Albendazole 400 mg sekali setahun selama 5 tahun, guna memutuskan rantai penularan.

2. Tatalaksana kasus klinis filariasis guna mencegah dan mengurangi kecatatan.

Implementation Unit (IU) yang digunakan dalam program eliminasi filariasis sejak tahun 2005 adalah Kabupaten/Kota. Satuan wilayah terkecil dalam program ini adalah kabupaten/kota, baik untuk penentuan endemisitas maupun pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis. Bila suatu kabupaten/kota sudah endemis filariasis, maka kegiatan POMP filariasis harus segera dilaksanakan untuk memutus rantai penularan, dengan sasaran pemberian obat adalah semua penduduk di kabupaten/kota tersebut kecuali anak berumur < 2 tahun, ibu hamil, orang yang sedang sakit berat, penderita kronis filariasis yang dalam serangan akut, dan balita dengan marasmus/kwasiorkor dapat ditunda pengobatannya.

Kegiatan tatalaksana kasus klinis filariasis harus dilakukan pada semua penderita. Tatalaksana ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecacatan dan agar penderita mandiri merawat diri. Setiap penderita mempunyai status rekam medis di puskesmas dan mendapatkan kunjungan dari petugas kesehatan minimal 6 kali setahun.

Gambar 4.41 memperlihatkan kegiatan penatalaksanaan kasus klinis filariasis yang cenderung meningkat. Pada tahun 2007 kasus klinis yang ditangani sebesar 29,40%, sedangkan tahun 2008 mencapai 40,13% yang ditangani, dan pada tahun 2009 sebesar 40,00%. Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya kasus klinis filariasis yang ditatalaksana meningkat lagi sebagaimana yang ditargetkan yaitu 90%.

101

GAMBAR 4.41 PERSENTASE PENATALAKSANAAN KASUS KLINIS FILARIASIS

TAHUN 2005-2009


Dari 337 kabupaten/kota endemis filariasis pada tahun 2009, baru 97

kabupaten/kota yang tersebar di 26 propinsi melaksanakan pemberian obat massal pencegahan filariasis (POMP Filariasis). Namun, belum semua kabupaten/kota dalam pelaksanaannya sasaran penduduknya seluas kabupaten/kota, baru 59 kabupaten/kota yang sasaran pengobatan massalnya seluas kabupaten/kota. Sejak tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan POMP Filariasis setiap tahunnya.

GAMBAR 4.42 JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN

PEMBERIAN OBAT MASSAL PENCEGAHAN (POMP) FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2005-2009


Gambaran sebaran kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengobatan massal filariasis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

102

GAMBAR 4.43 KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIASIS YANG MELAKSANAKAN

PENGOBATAN MASSAL DI INDONESIA, TAHUN 2009


Pada tahun 2009, target pemberian obat massal pencegahan filariasis adalah sekitar 32 juta penduduk, sedangkan realisasinya sebanyak 16,3 juta penduduk (51%). Cakupan POMP filariasis setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 terlihat ada peningkatan seperti terlihat pada Gambar 4.44 berikut ini.

GAMBAR 4.44 CAKUPAN POMP FILARIASIS

DI INDONESIA, TAHUN 2005-2009

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI 9. Surveilans Vektor

Salah satu kegiatan yang harus diperhatikan dalam surveilans vektor adalah monitoring resistensi vektor terhadap insektisida yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam kebijakan pengendalian vektor di lapangan.

103

Pengendalian vektor yang dilakukan oleh swasta serta pemakaian insektisida rumah tangga merupakan permasalahan tersendiri yang tidak bisa diabaikan, karena penggunaan di masyarakat tidak terpantau yang akan dapat mempercepat terjadinya resistensi. Pengendalian vektor saat ini identik dengan penggunaan insektisida, meskipun upaya pengendalian dengan metode lain juga perlu dipertimbangkan. Dengan kondisi seperti itu, maka pengawasan atau monitoring terhadap penggunaan insektisida dan dampaknya perlu dilakukan agar hasilnya tetap efektif.

Kegiatan pengendalian vektor yang dilaksanakan antara lain monitoring efikasi dan resistensi serta cakupan mutu pengendalian vektor malaria dan demam berdarah dengue.

Hasil pengendalian vektor sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada beberapa gambar berikut ini.

Pada Gambar 4.45 terlihat bahwa terjadi penurunan kegiatan pemberantasan vektor malaria berdasarkan surveilans vektor. Pada tahun 2008 dan 2009 cakupan pemberantasan vektor malaria berada di bawah target pada tahun tersebut.

GAMBAR 4.45 CAKUPAN PEMBERANTASAN VEKTOR MALARIA

BERDASARKAN SURVEILANS VEKTOR TAHUN 2005 - 2009


Kegiatan yang dilakukan tahun 2007-2009 meliputi monitoring kerentanan vektor dan efikasi insektisida serta evaluasi terhadap mutu pengendalian vektor malaria, demam berdarah dengue, dan hasil survei jentik nyamuk demam berdarah dengue. Gambar 4.46 menyajikan cakupan kerentanan vektor penyakit bersumber binatang tahun 2007 – 2009.

104

GAMBAR 4.46 CAKUPAN KERENTANAN VEKTOR PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

TAHUN 2007 - 2009


Gambar 4.47 menunjukkan bahwa selama tiga tahun (2007, 2008 dan 2009) mutu pengendalian vektor malaria belum mencapai target, karena belum semua kabupaten/kota melakukan pengendalian vektor berdasarkan fakta yaitu data entomologi dan faktor risiko lingkungan.

GAMBAR 4.47 CAKUPAN EVALUASI MUTU PENGENDALIAN VEKTOR MALARIA

TAHUN 2007 - 2009


Gambar 4.48 menunjukkan bahwa selama tiga tahun (2007, 2008 dan 2009) mutu pengendalian vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD) belum mencapai target, karena belum semua kabupaten/kota melakukan pengendalian vektor berdasarkan informasi dan data entomologi.

105

GAMBAR 4.48 CAKUPAN EVALUASI MUTU PENGENDALIAN VEKTOR DBD

TAHUN 2007 - 2009


Untuk mengetahui peta penyebaran vektor penular penyakit malaria, dilakukan kegiatan antara lain dengan melakukan pembedahan kelenjar ludah (konfirmasi saliva) dan uji elisa terhadap nyamuk Anopheles. Dua cara tersebut dipakai untuk memastikan nyamuk yang menjadi vektor penyakit malaria di suatu wilayah. Di Indonesia sejak tahun 1919 telah dilakukan konfirmasi vektor. Sampai dengan tahun 2009 jumlah vektor penyakit malaria yang tercatat di Subdit Pengendalian Vektor sebanyak 25 spesies yang dihimpun dari berbagai sumber. Dari 25 spesies tersebut ada 7 spesies merupakan spesies langka dan konfirmasi terakhir sebelum tahun 1960. Gambar 4.49 berikut ini menyajikan peta penyebaran vektor malaria di Indonesia tahun 2009.

GAMBAR 4.49 PETA PENYEBARAN VEKTOR MALARIA TAHUN 2009

Keterangan :1. An.aconitus 6. An.barbumbrosus 11. An. kochi 16. An. Maculatus 21. An. subpictus2. An.annularis 7. An. flavirostris 12. An.punctulatus 17. An.minimus 22. An. sinensis3. An.balabacensis 8. An.farauti 13. An.ludlowi 18 An.nigerimus 23. An. umbrosus4. An.barbirostris 9. An.karwari 14.An.letifer 19. An. parangensis 24. An. vagus5. An.bancrofti 10. An.koliensis 15. An.leucosphyrus 20. An. Sundaicus 25. An. tessellatus

1

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

14

1515

16

16

16

17

17

18 19

2020

20

20

21

2121

21

22

22

23

24

24

25

25

1

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

14

1515

16

16

16

17

17

18 19

2020

20

20

21

2121

21

22

22

23

24

24

25

25

106

D. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Upaya perbaikan gizi masyarakat dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi

yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai pada kelompok masyarakat antara lain anemia gizi besi, kekurangan Vitamin A, dan gangguan akibat kekurangan yodium.

1. Pemberian Tablet Tambah Darah (Fe)

Anemia gizi adalah kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi atau anemia gizi besi.

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan masalah gizi terutama anemia gizi besi. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001, prevalensi anemia ibu hamil sebesar 40,1% dan pada tahun 2007 turun menjadi 24,5% (Riskesdas, 2007). Namun demikian keadaan ini mengindikasikan bahwa anemia gizi besi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penanggulangan masalah anemia gizi besi saat ini terfokus pada pemberian tablet tambah darah (Fe) pada ibu hamil. Ibu hamil mendapat tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilannya.

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe) selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 4.50 PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET FE

TAHUN 2006 - 2009


Cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe) selama tahun 2006-

2008 terlihat ada kecenderungan turun setiap tahun baik cakupan Fe1 maupun Fe3, namun meningkat pada tahun 2009. Cakupan Fe1 dan Fe3 tahun 2006 masing-masing sebesar 71,1%

107

dan 64,5%, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 53,1% dan 48,1%. Pada tahun 2009 cakupan pemberian Fe1 naik menjadi 76,9% dan Fe3 naik menjadi 68,7%. Sebaran cakupan pemberian tablet tambah darah (Fe3) pada ibu hamil menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.51 berikut ini.

GAMBAR 4.51 PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (FE3)



Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi Bali (90,43%), Kep. Bangka

Belitung (84,85%) dan Nusa Tenggara Barat (81,51%). Sedangkan cakupan terendah adalah Provinsi Papua (31,57%), Sulawesi Tengah (36,12%), dan Sulawesi Barat (38,19%).

Cakupan pemberian tablet tambah darah terkait erat dengan antenatal care (ANC). Analisis cakupan K4 dengan Fe3 sering menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar, hal ini disebabkan karena belum optimalnya koordinasi sistem pencatatan dan pelaporan antar program terkait.

2. Pemberian Kapsul Vitamin A

Tujuan pemberian kapsul vitamin A pada balita adalah untuk menurunkan prevalensi

dan mencegah kekurangan vitamin A pada balita. Kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A (KVA) pada masyarakat apabila cakupannya tinggi. Bukti-bukti lain menunjukkan peranan vitamin A dalam menurunkan secara bermakna angka kematian anak, maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnya pemberian vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup, kesehatan dan pertumbuhan anak.

108

Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak yang mendapat cukup vitamin A, bila terkena diare, campak atau penyakit infeksi lain, maka penyakit-penyakit tersebut tidak mudah menjadi parah, sehingga tidak membahayakan jiwa anak.

Sasaran pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi adalah bayi (umur 6-11 bulan) diberikan kapsul vitamin A 100.000 SI, anak balita (umur 1-4 tahun) diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Pada bayi (6-11 bulan) diberikan setahun sekali pada bulan Februari atau Agustus; dan untuk anak balita enam bulan sekali, yang diberikan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus. Sedangkan pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas, diharapkan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu nifas. Namun dapat pula diberikan di luar pelayanan tersebut selama ibu nifas tersebut belum mendapatkan kapsul vitamin A.

Persentase cakupan pemberian vitamin A balita dan ibu nifas, pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.52 berikut ini.

GAMBAR 4.52 PERSENTASE BALITA DAN IBU NIFAS YANG MENDAPAT KAPSUL VITAMIN A

TAHUN 2007 - 2009


Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan balita tiga tahun terakhir sudah

menunjukkan angka diatas 80% dan relatif angka cakupannya tidak berbeda jauh dari tahun ke tahun. Namun demikian untuk cakupan vitamin A ibu nifas angkanya masih di bawah 80%, walaupun demikian ada kecenderungan cakupannya makin meningkat selama tiga tahun terakhir. Dengan demikian masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui peningkatan integrasi pelayanan kesehatan ibu nifas, sweeping pada daerah yang cakupannya masih rendah, dan kampanye pemberian kapsul vitamin A.

Masalah vitamin A pada balita secara klinis sudah tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat (prevalensi xeropthalmia < 0,5%). Hasil studi masalah gizi mikro di 10 kota pada

109

10 provinsi tahun 2006, diperoleh prevalensi xeropthalmia pada balita 0.13%, sedangkan hasil survey vitamin A tahun 1992 menunjukkan prevalensi xeropthalmia sebesar 0,33%.

Namun demikian kekurangan vitamin A (KVA) subklinis, yaitu tingkat yang belum menampakkan gejala nyata, masih menimpa masyarakat luas terutama kelompok balita. KVA tingkat subklinis ini hanya dapat diketahui dengan memeriksa kadar vitamin A dalam darah di laboratorium. Di samping itu sebaran cakupan pemberian vitamin A pada balita menurut provinsi masih ada yang di bawah 80%. Dengan demikian kegiatan pemberian vitamin A pada balita dan ibu nifas masih perlu dilanjutkan, karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, dan lebih penting lagi, vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak.

Gambar berikut menyajikan persentase balita dan ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A menurut provinsi.

GAMBAR 4.53 PERSENTASE BALITA YANG MENDAPAT KAPSUL VITAMIN A



Hasil laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2009, cakupan pemberian kapsul

vitamin A pada balita 83,3%. Provinsi dengan cakupan tertinggi, masing-masing: Jawa Tengah (98,6%), DI Yogjakarta (96,1%) dan Kalimantan Selatan (93,2%). Sedangkan provinsi yang cakupannya terendah, masing-masing: Papua Barat (29,1%), Papua (43,5%) dan Maluku (65,0%).

110

GAMBAR 4.54 PERSENTASE IBU NIFAS YANG MENDAPAT KAPSUL VITAMIN A



Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2009, cakupan pemberian kapsul

vitamin A pada Ibu Nifas sebesar 63,0%. Provinsi dengan cakupan tertinggi, masing-masing: Riau (100,0%), Bali (91,0%), Gorontalo (87,4%) dan Jawa Tengah (87,4%). Sedangkan Provinsi yang cakupannya terendah, masing-masing Papua Barat (27,4%), Jambi (32,4%) dan Aceh (33,2%).

3. Cakupan Konsumsi Garam Beryodium

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) adalah sekumpulan gejala yang

timbul karena tubuh seseorang kurang unsur Iodium secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Kekurangan Iodium saat ini tidak terbatas pada gondok dan kretinisme saja, tetapi ternyata kekurangan Iodium berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara luas, meliputi tumbuh kembang, termasuk perkembangan otak sehingga terjadi penurunan potensi tingkat kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ).

Pemantauan GAKY dilakukan melalui Ekskresi Yodium dalam Urine (EYU) sebagai refleksi asupan yodium dan cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beryodium. Hasil Studi Intensifikasi Penanggulangan GAKY (IP-GAKY) tahun 2003 dan Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa rata-rata EYU <100 µg/L sebesar 16,7% dan 12,9%, namun cakupan rumah tangga dengan garam cukup Iodium rata-rata nasional baru mencapai 62,3% (Riskesdas 2007). Terdapat disparitas antar daerah yang cukup tinggi seperti terlihat pada Gambar 4.55 berikut ini.

111

GAMBAR 4.55 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGKONSUMSI

GARAM BERYODIUM CUKUP MENURUT PROVINSI TAHUN 2007


Provinsi dengan cakupan konsumsi garam cukup beryodium terendah adalah Nusa

Tenggara Barat (27,9%), Nusa Tenggara Timur (31,0%) dan Sulawesi Barat (34,2%), sedangkan provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Kep. Bangka Belitung (98,7%), Jambi (94,4%) dan Sumatera Selatan (93,0%).

Masalah masih rendahnya cakupan konsumsi garam beryodium di masyarakat antara lain karena belum optimalnya penggerakan masyarakat dan kampanye dalam mengkonsumsi garam beryodium, serta dukungan regulasi yang belum memadai. Di samping itu masalah lain adalah belum rutinnya pelaksanaan pemantauan garam beryodium di masyarakat secara terus menerus.

4. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara

eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

Secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia berfluktuasi selama 3 tahun terakhir. Pada Gambar 4.56 terlihat bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0–5 bulan turun dari 62,2% tahun 2007 menjadi 56,2% pada tahun 2008, namun meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi 61,3%. Sedangkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi

112

sampai 6 bulan turun dari 28,6% pada tahun 2007 menjadi 24,3% pada tahun 2008 dan naik lagi menjadi 34,3% pada tahun 2009.

GAMBAR 4.56 PERSENTASE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 0-5 BULAN DAN 6 BULAN

TAHUN 2004 - 2009

Sumber: BPS, Susenas 2009

Cakupan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi beberapa hal, terutama masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI, belum adanya peraturan perundangan tentang pemberian ASI serta belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI maupun MP-ASI, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana KIE ASI dan MP-ASI dan belum optimalnya membina kelompok pendukung ASI dan MP-ASI. Gambar 4.57 berikut ini menyajikan persentase cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-5 bulan dan 6 bulan menurut provinsi tahun 2009.

GAMBAR 4.57 PERSENTASE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 0-6 BULAN

MENURUT PROVINSI 2009

Sumber: BPS, Susenas 2009

113

Berdasarkan data Susenas 2009, provinsi dengan cakupan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan bulan terendah adalah Jawa Timur (48,8%), Jawa Tengah (52,2%) dan Aceh (52,2%). Sedangkan provinsi dengan cakupan tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (78.3%), Bengkulu (75,8%) dan Nusa Tenggara Timur (75,2%).

Cakupan pemberian ASI eksklusif 6 bulan menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.58 berikut ini.

GAMBAR 4.58 PERSENTASE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 6 BULAN



Provinsi dengan cakupan pemberian ASI eksklusif 6 bulan terendah adalah Gorontalo (14,3%), Papua Barat (16,7%) dan Kalimantan Barat (19,5%). Sedangkan provinsi dengan cakupan tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (54.3%), Bengkulu (54,2%) dan Maluku (53,1%).

Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif 0-5 bulan maupun 6 bulan dapat disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat bahkan petugas kesehatan sekalipun tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia 0-5 bulan. Di lain pihak adanya promosi dan pemasaran yang begitu intensif terkait susu formula yang kadang sulit untuk dikendalikan. Mungkin pula masih banyak Rumah Sakit (RS) yang belum mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif, yang dapat ditandai dengan belum melakukan rawat gabung antara ibu dan bayinya, dan belum atau masih rendahnya melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) serta masih bebas beredarnya susu formula di lingkungan RS.

Upaya terobosan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif antara lain melalui upaya peningkatan pengetahuan petugas tentang manfaat ASI eksklusif, penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja, peningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu, peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat serta upaya untuk mengendalikan pemasaran susu formula. Selain itu perlu juga penerapan 10 (sepuluh) langkah menuju

114

keberhasilan menyusui (LMKM) di RS dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang melakukan kegiatan persalinan.

Sepuluh langkah tersebut meliputi : 1) membuat kebijakan tentang menyusui; 2) melatih staf pelayanan kesehatan; 3) KIE kepada ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; 4) membantu ibu untuk IMD dalam 60 menit pertama persalinan; 5) membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; 6) memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; 7) menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24 jam); 8) menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; 9) Tidak memberi dot kepada bayi; dan 10) mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan kesehatan.

5. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)

Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) merupakan indikator yang berkaitan

dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta prevalensi gizi kurang. Semakin tinggi cakupan D/S, semakin tinggi cakupan vitamin A, semakin tinggi cakupan imunisasi dan semakin rendah prevalensi gizi kurang.

Hasil Riskesdas 2007 menunjukan secara nasional cakupan penimbangan balita (anak pernah ditimbang di Posyandu sekurang-kurangnnya satu kali selama sebulan terakhir) di posyandu sebesar 74,5%. Frekuensi kunjungan balita ke posyandu semakin berkurang dengan semakin meningkatnya umur anak. Sebagai gambaran proporsi anak 6-11 bulan yang ditimbang di posyandu 91,3%, pada anak usia 12-23 bulan turun menjadi 83,6%, dan pada usia 24-35 bulan turun menjadi 73,3%.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2009 cakupan penimbangan balita di posyandu sebesar 63,9%. Cakupan penimbangan balita di posyandu menurut provinsi tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 4.59 berikut ini.

115

GAMBAR 4.59 PERSENTASE KUNJUNGAN BALITA YANG DITIMBANG DI POSYANDU (D/S)

MENURUT PROVINSI 2009


Cakupan penimbangan balita di posyandu yang tertinggi ada di DI Yogjakarta (75,6%), Jawa Timur (76,1%), dan Jawa Tengah (76,0%). Sedangkan cakupan terendah ada di Provinsi Papua Barat (27,7%), Papua (35,3%) dan Kalimantan Timur (39,6%).

Masalah yang berkaitan dengan kunjungan posyandu antara lain: dana operasional dan sarana prasarana untuk menggerakkan kegiatan posyandu; tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling; tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat posyandu; serta pelaksanaan pembinaan kader.

E. PELAYANAN KESEHATAN DALAM SITUASI BENCANA

Bencana di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu bencana lingkungan hidup dan bencana alam. Bencana lingkungan hidup terjadi akibat dari kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan industri, tumpahan minyak di laut; sedangkan bencana alam terjadi sebagai akibat aktivitas lapisan/kerak bumi/fenomena alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, badai atau angin ribut yang kejadiannya sulit diprediksi.

Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan pada tahun 2009, banjir dan banjir bandang merupakan bencana yang paling sering terjadi dan melanda 23 provinsi di Indonesia. Jumlah korban akibat bencana banjir dan banjir bandang selama tahun 2009 sebanyak 157 meninggal, 53 luka berat yang memerlukan rawat inap, 37.706 luka ringan/rawat jalan, 15 korban hilang, dan sebanyak 229.854 pengungsi. Bencana alam yang menelan korban yang paling banyak adalah gempa bumi, yang terjadi di 11 provinsi. Jumlah

116

korban akibat bencana gempa bumi selama tahun 2009 sebanyak 1,209 meninggal, 1.234 luka berat yang memerlukan rawat inap, 9.224 luka ringan/rawat jalan, 27 korban hilang, dan sebanyak 205.210 pengungsi. Rincian kejadian bencana menurut jenis dan jumlah korban pada tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 4.27.

Demikian gambaran mengenai situasi upaya kesehatan di Indonesia sampai dengan tahun 2009.

***

118

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam

penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada bab ini, sumber daya kesehatan diulas dengan menyajikan gambaran keadaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN

Sarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi: puskesmas, rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, serta institusi pendidikan tenaga kesehatan. 1. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2009 sebanyak 8.737 unit, dengan rincian jumlah puskesmas perawatan 2.704 unit dan puskesmas non perawatan sebanyak 6.033 unit. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2009, rasio ini menunjukkan adanya peningkatan. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2005 sebesar 3,50, pada tahun 2009 meningkat menjadi 3,78, seperti terlihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

119

GAMBAR 5.1 RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2005-2009

Sumber : Ditjen. Binkesmas, Kemenkes

Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Kemenkes, 2010

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi menunjukkan bahwa rasio tertinggi pada tahun 2009 adalah di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 14,12, sedangkan rasio terendah Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,00. Gambaran rasio puskesmas menurut provinsi pada tahun 2009 terdapat pada Gambar 5.2. Sedangkan rincian jumlah dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi pada tahun 2009 terdapat pada Lampiran 5.1.

GAMBAR 5.2

RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2009

Sumber : Ditjen Binkesmas, Kemenkes

Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Kemenkes, 2010

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, beberapa puskesmas non perawatan telah ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas perawatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2005-2009 telah terjadi peningkatan jumlah puskesmas perawatan dari 2.077 unit pada tahun 2005 menjadi 2.704

120

unit pada tahun 2009. Perkembangan jumlah puskesmas perawatan dan non perawatan pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Gambar 5.3. Rincian mengenai jumlah puskesmas perawatan dan non perawatan menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.2.

GAMBAR 5.3 JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN

TAHUN 2005 – 2009

Sumber: Ditjen Binkesmas, Kemenkes

Pusat data dan Surveilans Epidemiologi, Kemenkes, 2010

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu). Jumlah pustu pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 22.650 unit dengan rasio pustu terhadap puskesmas 2,6. Rincian jumlah pustu per provinsi tahun 2009 terdapat pada Lampiran 5.3.

2. Rumah Sakit

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.

Pada tahun 2009 jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 1.523 unit, yang terdiri atas rumah sakit umum (RSU) berjumlah 1.202 unit dan rumah sakit khusus (RSK) berjumlah 321 unit. Rumah sakit tersebut dikelola oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, kementerian lain/BUMN serta sektor swasta.

Bila melihat perkembangan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, maka terjadi peningkatan jumlah rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit

121

khusus. Pada tahun 2005 terdapat 1.268 rumah sakit di Indonesia, jumlah ini naik 20,11% menjadi 1.523 unit pada tahun 2009.

Tabel 5.1 berikut menampilkan perkembangan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) di Indonesia tahun 2005-2009. Sedangkan jumlah seluruh rumah sakit pada tahun 2009 menurut pengelola dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.4.

TABEL 5.1

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS) DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

No. Pengelola/Kepemilikan 2005 2006 2007 2008 2009

1 Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

452 464 477 509 552

2 TNI/POLRI 112 112 112 112 125

3 BUMN/Kementerian Lain 78 78 78 78 78

4 Swasta 626 638 652 673 768

Jumlah 1.268 1.292 1.319 1.372 1.523

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010 Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2005-2009) jumlah rumah sakit umum baik

yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan, pada tahun 2005 terdapat 995 unit menjadi 1.202 unit pada tahun 2009. Jumlah rumah sakit umum di Indonesia menurut pengelolanya dapat dilihat pada Lampiran 5.5. dan jumlah rumah sakit umum dan khusus di Indonesia menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.4. Perkembangan RSU di Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut ini.

GAMBAR 5.4

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010

122

Dari rumah sakit umum yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian besar tergolong RSU kelas C. Dari jumlah 465 RSU, terdapat 245 unit (52,69%) kelas C, 118 unit (25,38%) kelas B, 92 unit (19,78%) kelas D dan 10 unit (2,15%) kelas A. Gambar 5.5 berikut ini menyajikan persentase RSU menurut kelas.

GAMBAR 5.5

PERSENTASE RUMAH SAKIT UMUM MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PEMERINTAH DAERAH

MENURUT KELAS TAHUN 2009


Terdapat 10 RSU milik Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang

termasuk kelas A, yang terdapat di 10 kota yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar dan Makassar. Informasi lebih rinci mengenai jumlah RSU yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah menurut kelas rumah sakit dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.7. Informasi lebih rinci mengenai jumlah RSU yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, BUMN/kementerian lain dan swasta menurut kelas perawatan dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.6.

Jumlah rumah sakit khusus (RSK) baik milik pemerintah maupun swasta dalam kurun waktu tahun 2005-2009 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2005 terdapat 273 unit rumah sakit khusus, meningkat menjadi 321 pada tahun 2009. Perkembangan jumlah RSK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut ini.

123

GAMBAR 5.6 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS


Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010 Sebagian besar rumah sakit khusus tersebut adalah RS Ibu dan Anak sebanyak 95

unit dan RS Bersalin sebanyak 60 unit, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.7. Jumlah rumah sakit khusus beserta jumlah tempat tidurnya tahun 2005-2009 terdapat pada Lampiran 5.8.

GAMBAR 5.7

JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010 Jumlah tempat tidur suatu rumah sakit dapat digunakan untuk menggambarkan

kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah tempat tidur pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Gambaran peningkatan tersebut dapat

124

dilihat pada Gambar 5.8 di bawah ini. Rincian jumlah tempat tidur pada rumah sakit khusus dapat dilihat pada Lampiran 5.8.

GAMBAR 5.8 PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR

RUMAH SAKIT UMUM (RSU) DAN RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010 Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk juga dapat menggambarkan

tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan. Rasio tempat tidur per 100.000 penduduk dari tahun 2005-2009 juga mengalami peningkatan, rasio pada tahun 2005 sebesar 62,49 naik menjadi 70,74 pada tahun 2009. Gambar 5.9 menyajikan jumlah tempat tidur dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk di rumah sakit pada tahun 2005-2009.

GAMBAR 5.9

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAN RASIONYA PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2005 – 2009


125

Proporsi tempat tidur di rumah sakit umum dan rumah sakit khusus menurut kelas perawatan menunjukkan gambaran bahwa sebagian besar adalah Kelas III, yaitu sebesar 39,5%, diikuti oleh Kelas II sebesar 20,2% dan Kelas I sebesar 10,6%. Selain tiga jenis kelas perawatan tersebut, terdapat kelas VIP sebesar 7,5% dan tanpa kelas sebesar 22,1%. Rincian mengenai jumlah dan persentase tempat tidur di RSU dan RSK menurut jenis kelas perawatan dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.6.

3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat digunakan untuk melihat kemampuan ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.10. Jumlah sarana produksi di Indonesia pada tahun 2009 dirinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.9.

GAMBAR 5.10

JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2005-2009

Sumber: Ditjen Binfar & Alkes, Kemenkes, 2010

Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan selama lima tahun terakhir (2005-2009) terdapat pada Gambar 5.11. Jumlah sarana distribusi di Indonesia pada tahun 2009 dirinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.10.

126

GAMBAR 5.11 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN

DAN ALAT KESEHATAN 2005 -2009

Sumber: Ditjen Binfar & Alkes, Kemenkes, 2010

4. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan potensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM di antaranya terdiri dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga, Tanaman Obat Keluarga (Toga), dan Pos Obat Desa (POD).

Salah satu jenis UKBM yang telah sejak lama dikembangkan dan mengakar di masyarakat adalah posyandu. Dalam menjalankan fungsinya, posyandu diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Dalam rangka menilai kinerja dan perkembangannya, posyandu diklasifikasikan menjadi 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Pada tahun 2009 terdapat 266.827 posyandu, dengan demikian maka rasio posyandu terhadap desa/kelurahan sebesar 3,55 posyandu per desa/kelurahan. Informasi selengkapnya mengenai rasio posyandu menurut provinsi pada tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.12 berikut ini.

127

GAMBAR 5.12 RASIO POSYANDU TERHADAP JUMLAH DESA/KELURAHAN TAHUN 2009

Sumber: Ditjen. Bina Kesmas, Kemenkes, 2010 Poskesdes merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk

di desa dalam rangka mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, dengan kata lain salah satu wujud upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan utama poskesdes yaitu pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans perilaku berisiko, lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan poskesdes juga mencakup tempat pertolongan persalinan dan pelayanan KIA. Poskesdes merupakan salah satu indikator sebuah desa disebut desa siaga. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2009 terdapat 51.996 unit poskesdes/desa siaga. Rasio poskesdes/desa siaga terhadap desa secara nasional pada tahun 2009 sebesar 0,69. Jumlah desa siaga di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW siaga dan jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah desa siaga ditambah nagari siaga. Gambar 5.13 berikut ini menyajikan rasio poskesdes menurut provinsi pada tahun 2009 (tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat). Sedangkan data mengenai sarana kesehatan tahun 2009 terdapat pada Lampiran 5.3.

128

GAMBAR 5.13 RASIO POSKESDES TERHADAP JUMLAH DESA DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber: Ditjen. Bina Kesmas, Kemenkes, 2010

5. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

a. Jumlah, Jenis dan Persebaran Institusi

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kementerian Kesehatan merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut. Dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan jenjang pendidikan menengah dan Diploma (D-III) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan dikelompokkan dalam Politeknik Kesehatan (milik Kemenkes) dan Non Poltekkes (milik Swasta,TNI/POLRI dan Pemda). Selain menyelenggarakan program D-III, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan juga menyelenggarakan program D-IV.

Program pendidikan D-III institusi pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) saat ini berkembang dengan pesat, baik jenis maupun jumlah di masing-masing provinsi. Sampai dengan Desember 2009 jumlah institusi Diknakes sebanyak 1.140 institusi, yang terdiri dari 221 jurusan/program studi (yang berada pada 33 Poltekkes) dan 919 institusi Non Poltekkes. Perkembangan jumlah program studi (prodi) pada institusi Poltekkes dan Non Poltekkes terdapat pada Gambar 5.14 berikut ini.

129

GAMBAR 5.14 PERKEMBANGAN JUMLAH PROGRAM STUDI INSTITUSI DIKNAKES POLTEKKES DAN

NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2002-2009

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010 Pada Gambar 5.14 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah Jurusan/Prodi

Poltekkes setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan kebutuhan jenis tenaga kesehatan dan pemerataan produksi tenaga kesehatan. Tahun 2009 terjadi penambahan 7 prodi, dari 214 prodi pada tahun 2008 menjadi 221 prodi.

GAMBAR 5.15 JUMLAH PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI POLTEKKES


Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

Gambar 5.16 menunjukan jumlah program studi pada institusi Diknakes Non Poltekkes; untuk prodi keperawatan terdiri dari keperawatan, kebidanan dan kesehatan gigi; untuk prodi keterapian fisik terdiri dari fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara dan

130

akupunktur. Jika dilihat berdasarkan kepemilikan dari 919 institusi Diknakes Non Poltekkes tahun 2009 sebanyak 793 institusi (86,29%) dengan status kepemilikan swasta sedangkan selebihnya milik TNI/POLRI dan Pemda, untuk lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.15.

GAMBAR 5.16 JUMLAH PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI DIKNAKES NON POLTEKKES



b. Akreditasi Institusi

Dengan banyaknya institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada saat ini, Kementerian Kesehatan berusaha melakukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap institusi-institusi pendidikan kesehatan yang ada, selain itu juga untuk melihat kualitas dari masing-masing institusi.

Akreditasi dilaksanakan bagi institusi baru yang telah menjalankan perkuliahan sampai dengan semester V (lima), dan institusi lama yang telah habis masa berlaku akreditasinya. Pada tahun 2002, institusi Diknakes milik Kemenkes mengalami perubahan status kelembagaan dari Akademi menjadi Poltekkes. Untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada Poltekkes, mulai tahun 2004 Pusdiknakes melakukan akreditasi terhadap jurusan/program studi Poltekkes yang ada. Sampai tahun 2009 ada 180 prodi Poltekkes (81,45%) telah diakreditasi dan yang belum terakreditasi sebanyak 32 prodi (18,55%). Dari jumlah yang sudah terakreditasi, terdapat 77 prodi (42,8%) dengan strata A, 96 prodi (53,3%) dengan strata B dan 7 prodi (3,9%) dengan strata C. Gambar 5.17 berikut ini menunjukkan persentase akreditasi program studi pada institusi Poltekkes. Informasi selengkapnya mengenai jumlah dan persentase program studi Poltekkes yang telah terakreditasi menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.12.

131

GAMBAR 5.17 PERSENTASE STRATA AKREDITASI

PROGRAM STUDI POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2009


Akreditasi juga dilakukan pada institusi Diknakes Non Poltekkes. Jumlah institusi

yang telah terakreditasi sebanyak 546 institusi (59,41%) dan yang belum terakreditasi sebanyak 373 institusi (40,59%). Dari jumlah yang sudah terakreditasi, terdapat 72 institusi (13,21%) dengan strata A, 428 institusi (78,53%) dengan strata B dan 46 institusi (8,44%) dengan strata C. Gambar 5.18 berikut ini menunjukkan persentase strata akreditasi institusi Diknakes Non Poltekkes pada tahun 2009. Sedangkan informasi selengkapnya menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.14.

GAMBAR 5.18 PERSENTASE STRATA AKREDITASI

INSTITUSI DIKNAKES NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2009


Jumlah institusi Diknakes Non Poltekkes menurut status kepemilikan menunjukkan sebagian besar institusi dimiliki oleh swasta, yaitu sebesar 86,29%,

132

sedangkan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 10,45% dan TNI/POLRI sebesar 3,26%. Informasi lebih rinci mengenai jumlah dan persentase institusi Diknakes Non Poltekkes menurut kepemilikan dapat dilihat pada Lampiran 5.15.

c. Peserta didik

Jumlah peserta didik institusi pendidikan tenaga kesehatan baik poltekes maupun non poltekkes jalur umum tahun ajaran 2009/2010 (296.132 orang) dibanding tahun ajaran 2008/2009 (260.854 orang) mengalami kenaikan sebanyak 35.278 orang atau 13,5%. Hal ini disebabkan karena jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang juga mengalami kenaikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan tenaga kesehatan yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut sejak tahun 2004, selain menyelenggarakan D-III Poltekkes juga menyelenggarakan program D-IV dan Kelas Internasional. Pada tahun 2009 program D-IV yang ada di seluruh Indonesia memiliki peserta didik sebanyak 2020.

Program D-IV mempunyai jenis institusi pendidikan yang lebih khusus bidang keilmuannya yaitu untuk jenis institusi keperawatan, kebidanan dan kesehatan gigi. Jenis institusi keperawatan terdiri dari keperawatan medical bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan klinik kemahiran, keperawatan kardiovaskuler, keperawatan anestesi, keperawatan jiwa, keperawatan intensive dan keperawatan anestesi reanimasi. Jenis institusi kebidanan terdiri dari bidan pendidik dan kebidanan komunitas. Jenis institusi kesehatan gigi terdiri dari kesehatan gigi, kesehatan gigi komunitas, kesehatan gigi prothodansia, dental bedah mulut dan perawat gigi pendidik. Informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta didik program D-IV menurut jenis institusi pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 5.27.

d. Lulusan

Jumlah lulusan Poltekkes dan Non Poltekkes pada tahun 2009 adalah 62.371 orang, yang terdiri dari lulusan Poltekkes adalah 14.357 orang (23,02%) dan lulusan Non Poltekkes sebanyak 48.014 orang (76,98%). Jumlah lulusan Poltekkes dan Non Poltekkes terbanyak pada jurusan keperawatan sebanyak 29.920 orang kemudian jurusan kebidanan sebanyak 18.545 orang.

133

TABEL 5.2 JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA III POLTEKKES DAN NON POLTEKKES

TAHUN 2002-2009

Jenis Tenaga

Tahun

Total

Rerata

Lulusan

per

tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Keperawatan 17,139 18,722 25,329 22,943 23,811 25,200 26,446 28,835 188,425 23,553

Kebidanan 3,488 3,957 6,250 5,951 8,264 13,337 9,131 18,545 68,923 8,615

Kesehatan Gigi 439 711 627 773 742 857 1166 1,085 6,400 800

Kefarmasian 1,095 1,722 1,712 1,836 2,236 2,285 5,562 4,864 21,312 2,664

Kesehatan Lingkungan 1,573 1,691 1,923 1,855 1,557 1,396 1,870 1,685 13,550 1,694

Gizi 1,166 1,545 1,366 1,519 1,415 1,693 2,039 1,812 12,555 1,569

Keterapian Fisik 432 581 740 739 858 965 998 781 6,094 762

Keteknisian Medis 3,121 2,948 3,067 3,367 3,473 3,644 5,131 4,764 29,515 3,689

Jumlah 28,453 31,877 41,014 38,983 42,356 49,377 52,343 62,371 346,774 43,347


Dari Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa rata-rata selama 8 tahun terakhir lulusan Diknakes Diploma III Poltekkes dan Non Poltekkes adalah 43.347 orang, dengan lulusan terbanyak adalah D-III Keperawatan (rata-rata 23,553 orang), yang tersebar di semua provinsi. Tiga provinsi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan terbanyak (Poltekkes dan Non Poltekkes) tahun 2009 adalah Provinsi Jawa Tengah (9.659 orang), Sumatera Utara (8.349 orang) dan Jawa Timur (7.555 orang).

B. TENAGA KESEHATAN

Data Sumber Daya Masyarakat Kesehatan (SDM Kesehatan) yang terkumpul dari 33 Provinsi belum sepenuhnya dapat menggambarkan SDM Kesehatan secara lengkap, dikarenakan: 1. Belum semua Provinsi mendapatkan data SDM Kesehatan dari semua Kabupaten/

Kota di wilayahnya. 2. Kabupaten/Kota belum memiliki data SDM Kesehatan secara lengkap, terutama data

rumah sakit baik milik pemerintah, TNI/POLRI dan Swasta. 3. Belum ada sistem yang handal yang mengatur manajemen pengumpulan data SDM di

daerah. 1. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut pendataan Badan PPSDMK, jumlah dokter umum di Indonesia sebanyak 28.332 orang, dengan rasio sebesar 12,25 dokter per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Bali sebesar 33,60 dokter per 100.000 penduduk, sedangkan yang terendah adalah Banten dengan rasio 3,54 dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum terhadap

134

jumlah penduduk di tiap provinsi pada tahun 2009 dijelaskan pada Gambar 5.19 berikut ini.

GAMBAR 5.19

RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010 Jumlah tenaga dokter gigi pada tahun 2009 sebanyak 9.774 orang dengan rasio

sebesar 4,22 dokter gigi per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 12,65 dokter gigi per 100.000 penduduk, sedangkan terendah adalah Sumatera Selatan dengan rasio 0,73 dokter gigi per 100.000 penduduk.

Jumlah bidan pada tahun 2009 sebanyak 93.889 orang, sehingga rasionya terhadap penduduk sebesar 40,58 bidan per 100.000 penduduk. Menurut Indikator Indonesia Sehat 2010, rasio bidan terhadap penduduk pada tahun 2010 diharapkan mencapai 100 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2009 terdapat 3 provinsi yang telah mencapai rasio 100 bidan per 100.000 penduduk, yaitu Aceh sebesar 153,3, Bengkulu sebanyak 123,64 dan Papua Barat sebanyak 111,18 bidan per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan tahun 2009 menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.16. 2. Persebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

SDM Kesehatan di daerah terdiri dari SDM Kesehatan yang bertugas di unit kesehatan (sarana pelayanan dan non pelayanan) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan status kepegawaian PNS, CPNS, PTT, TNI/POLRI dan swasta. SDM Kesehatan tersebut bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi dan unit pelaksana teknis (UPT), Dinas Kabupaten/Kota dan UPT, rumah sakit/poliklinik dan sarana kesehatan lainnya milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan TNI/POLRI.

Dari data yang diterima tercatat sebanyak 519.599 orang yang terdiri dari 410.067 tenaga kesehatan dan 109.532 tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari 51.805 tenaga medis, 278.221 tenaga keperawatan (184.332 tenaga perawat dan perawat gigi,

135

93.889 tenaga bidan), 19.953 tenaga kefarmasian, 28.858 tenaga kesehatan masyarakat, 12.762 tenaga gizi, 2.985 tenaga keterapian fisik dan 15.483 keteknisian medis. a. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Tahun 2009 tidak semua puskesmas terdata jumlah tenaganya, hanya 8.509 puskesmas dari 8.737 puskesmas yang ada. Pada tahun 2009, terdapat 245.311 orang yang bertugas di puskesmas dengan rincian 215.776 tenaga kesehatan dan 29.535 tenaga non kesehatan. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter umum yang bertugas di puskesmas sebanyak 13.701 orang. Bila dibandingkan antara jumlah puskesmas yang terdata tenaganya (8.509 puskesmas) dengan jumlah dokter, maka rasio dokter umum adalah 1,61 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 13 dokter umum per puskesmas (327 dokter umum pada 25 puskesmas yang terdata), diikuti oleh Kepulauan Riau sebesar 3,13 dan Riau sebesar 3,03 dokter umum per puskesmas. Beberapa provinsi memiliki tenaga dokter spesialis yang bertugas di puskesmas. Rasio dokter umum di puskesmas terhadap jumlah puskesmas (yang terdata tenaganya) tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.20 berikut ini.

GAMBAR 5.20

RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2009

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010 Jumlah dokter gigi pada tahun 2009 sebanyak 6.141 orang. Bila dibandingkan

dengan jumlah seluruh puskesmas maka dapat diartikan bahwa belum seluruh puskesmas memiliki dokter gigi.

136

Pada tahun 2009 terdapat 160 dokter spesialis yang bertugas di puskesmas, sebagian besar dokter spesialis tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 84 orang (52,5%). Jumlah perawat di seluruh puskesmas sebanyak 76.940 orang, sehingga rata-rata tiap puskesmas memiliki 9-10 orang perawat. Jumlah masing-masing tenaga kesehatan di puskesmas dapat dilihat pada Gambar 5.21 di bawah ini. Rincian jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.17, sedangkan rasio dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan terhadap jumlah puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.18.

GAMBAR 5.21

JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2009


3. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Tenaga kesehatan dengan status PTT terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 30.403 tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif bertugas di daerah dengan kriteria Biasa, Terpencil, dan Sangat Terpencil dengan komposisi dokter spesialis sejumlah 47 orang, dokter umum sejumlah 3.518 orang, dokter gigi sejumlah 1.054 orang, dan bidan sejumlah 25.784 orang.

Dokter spesialis PTT sebagian besar tersebar di daerah dengan kriteria Terpencil, yaitu sejumlah 29 orang, sedangkan untuk daerah dengan kriteria Biasa dan Sangat Terpencil masing-masing sejumlah 9 orang. Dokter umum PTT dan dokter gigi PTT sebagian besar tersebar di wilayah dengan kriteria sangat terpencil yaitu 1.898 orang dokter umum dan 666 orang dokter gigi, sedangkan bidan PTT sebagian besar tersebar di wilayah biasa sejumlah 16.104 orang.

Provinsi dengan jumlah keberadaan dokter spesialis PTT terbanyak adalah Sumatera Utara sebanyak 8 orang dan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 7 orang. Keberadaan dokter umum PTT terbanyak di Nusa Tenggara Timur sejumlah 301 orang, diikuti oleh Sumatera Utara sejumlah 288 orang dan Aceh sejumlah 282 orang, sedangkan dokter gigi PTT terbanyak bertugas di Nusa Tenggara Timur sejumlah 118

137

orang, diikuti oleh Aceh sebanyak 75 orang dan Sumatera Utara sejumlah 66 orang. Bidan PTT terbanyak bertugas di Sumatera Utara, yaitu sejumlah 4.807 orang, diikuti Jawa Tengah sejumlah 4.395 orang dan Jawa Timur 3.234 orang.

Gambar 5.22 menampilkan keadaan tenaga PTT di Indonesia tahun 2009. Data selengkapnya mengenai distribusi tenaga kesehatan PTT di seluruh provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.19, 5.20 dan 5.21.

GAMBAR 5.22 KEBERADAAN DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT


Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

Pada tahun 2009 telah diangkat tenaga kesehatan PTT untuk daerah dengan

kriteria Biasa, Terpencil, dan Sangat Terpencil sebanyak 16.797 orang, yang terdiri dari dokter spesialis PTT sejumlah 35 orang, dokter umum PTT sejumlah 4.487 orang, dokter gigi PTT sebanyak 1.269 orang dan bidan PTT sejumlah 11.006 orang. Adapun pengangkatan dokter umum PTT dan dokter gigi PTT terbanyak berada di Provinsi Maluku dengan jumlah 420 orang dan 155 orang dengan pengangkatan untuk daerah terpencil adalah sejumlah 406 orang untuk dokter umum dan 153 orang untuk dokter gigi diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 373 dokter umum dan 149 dokter gigi.

Pengangkatan bidan PTT terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 1.598 orang dengan jumlah pengangkatan untuk daerah dengan kriteria Terpencil 806 orang dan 792 orang untuk daerah dengan kriteria Biasa diikuti provinsi kedua terbanyak adalah Jawa Timur sejumlah 1.179 orang dengan pengangkatan untuk daerah dengan kriteria Terpencil 77 orang dan 1.102 orang untuk daerah dengan kriteria Biasa. Gambar 5.23 dan 5.24 menampilkan pengangkatan tenaga PTT di Indonesia tahun 2009. Data selengkapnya mengenai pengangkatan tenaga kesehatan PTT di seluruh provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.33, 5.34 dan 5.35.

138

GAMBAR 5.23 PENGANGKATAN DOKTER UMUM PTT DAN DOKTER GIGI PTT



GAMBAR 5.24 PENGANGKATAN BIDAN PTT DI INDONESIA TAHUN 2009


4. Fasilitas Pelatihan Kesehatan

Fasilitas unit pelatihan kesehatan merupakan komponen yang sangat penting dari penunjang kegiatan pelatihan. Ketersediaan fasilitas juga menentukan performance kinerja unit pelatihan kesehatan. Kapasitas asrama, kelas, aula dan ruang diskusi untuk unit Pelatihan Kesehatan UPT Pusat, masih beragam (belum standar/sama) khususnya untuk unit pelatihan kesehatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK).

Kapasitas asrama yang terbesar di BBPK Ciloto (220), kapasitas kelas yang terbanyak BBPK Jakarta, (260 kursi), kapasitas aula yang terbesar BBPK Ciloto, (400 kursi), kapasitas ruang diskusi terbesar di BBPK Ciloto, (50 kursi). Tidak terlihat

139

perbedaan yang jelas antara Kapasitas yang dimiliki oleh BBPK dan Bapelkes UPT Pusat, ternyata Bapelkes Lemah Abang dan Bapelkes Salaman mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada BBPK Makassar.

Variasi yang cukup tinggi terlihat pada unit pelatihan kesehatan UPT daerah untuk seluruh fasilitas unit pelatihan kesehatan dengan kapasitas asrama diatas atau sama dengan 100 tempat tidur ada sebanyak 87,5% dan unit pelatihan kesehatan dengan kapasitas asrama kurang dari 100 tempat tidur sebanyak 12,5%.

Unit pelatihan kesehatan UPT daerah dengan kapasitas terkecil adalah Bapelkes Palu. Sebagian besar (87,5%) unit pelatihan kesehatan sudah diakreditasi oleh Pusdiklat SDM Kesehatan, hanya 3 (12,5%) yang tidak terakreditasi (Bapelkes Jantho, Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bapelkes Provinsi Maluku).

Fasilitas sarana unit pelatihan kesehatan pada tahun 2009 sebagian besar digunakan untuk kegiatan Kemenkes yaitu 69,76% (2298 kegiatan), swasta 20,86% (687 kegiatan), dan sisanya dipergunakan oleh institusi pemerintah non Kemenkes 9,38% (309 kegiatan). Dari pemanfaatan fasilitas tersebut, ternyata 68,11% (56,62% tahun 2008) digunakan untuk kegiatan non pelatihan dan 31,89% (43,38% tahun 2008) digunakan untuk kegiatan pelatihan. Sedangkan Seat Occupancy Rate (SOR) untuk kegiatan pelatihan rata-rata 34,40% (30,74% tahun 2008) sedangkan non pelatihan 5,86% (3.78% tahun 2008), dan Bed Occupancy Rate (BOR) 28,60% (28.24% tahun 2008).

Pemanfaatan Unit Pelatihan Kesehatan pada tahun 2009 sebagian besar 39,8% dimanfaatkan sebagai tempat saja, tingkat libat 4 (tempat, pelatih, penyelenggara/oc dan sc) sebanyak 26,5%. Sedangkan tingkat libat 5 (perancang pelatihan) hanya sebanyak 19,5%. Distribusi tingkat keterlibatan institusi diklat dalam kediklatan tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 5.23.

Distribusi tenaga Widyaiswara kesehatan sangat bervariasi mulai dari yang paling sedikit yaitu 1 (satu) orang dan terbanyak 14 orang. Untuk unit pelatihan kesehatan UPT pusat khususnya BBPK, jumlah Widyaiswara berkisar antara 6 sampai 14 orang. Sedangkan unit pelatihan kesehatan UPT daerah, jumlah Widyaiswara berkisar antara 1 sampai 11 orang dengan rata-rata 5 orang.

Widyaiswara berdasarkan golongan kepangkatan jumlah terbanyak pada golongan IVA (42 orang) dan tersedikit pada golongan IVE (3 orang). Berdasarkan kelompok umur, jumlah terbanyak pada usia 51-60 tahun (86 orang), dan tersedikit di usia kurang dari 40 tahun (16 orang). Diharapkan Widyaiswara unit pelatihan kesehatan banyak di kelompok usia kurang dari 50 tahun. Berdasarkan pendidikan jumlah terbanyak di kelompok pendidikan S2 (112 orang), tersedikit di S3 dan D-III masing-masing 2 orang. Ternyata masih ada Widyaiswara yang berpendidikan D-III sebanyak 2 orang (3 orang di tahun 2008).

Jumlah tenaga yang bekerja pada sektor kesehatan yang terlatih di Unit Pelatihan Kesehatan pada tahun 2009 adalah sebanyak 46.136 orang. Jumlah peserta yang dilatih selama tahun 2009 berdasarkan 5 jenis kategori pelatihan, berturut-turut mulai dari yang terbanyak adalah pelatihan teknis kesehatan 50,64% (23.361 orang), pelatihan manajemen 17,5% (7.867 orang), pelatihan prajabatan 13,29% (6.133 orang), pelatihan fungsional 6,98% (3.222 orang), dan pelatihan penjenjangan 1,84% (851 orang). Jika

140

dilihat berdasarkan frekuensinya, datanya sama dengan berdasarkan jumlah peserta. Distribusi Widyaiswara di setiap institusi diklat tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 5.23.

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan pembangunan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat. Berikut ini diuraikan anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan dan anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

1. Anggaran Kementerian Kesehatan

Anggaran Kementerian Kesehatan dibagi berdasarkan program/kegiatan kesehatan yang berjumlah 14 program/kegiatan, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu program/kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan preventif. Program/kegiatan yang bersifat preventif antara lain penerapan kepemerintahan yang baik, program obat dan perbekalan kesehatan, program pencegahan dan pemberantasan penyakit, penelitian dan pengembangan kesehatan, program sumber daya kesehatan, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan program pendidikan kedinasan. Program/kegiatan yang bersifat promotif yaitu promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program/kegiatan yang bersifat kuratif yaitu program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sedangkan program/kegiatan yang bersifat rehabilitatif yaitu perbaikan gizi masyarakat.

Kementerian Kesehatan pada tahun 2009 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20.535.418.220.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 16.438.689.737.629 (80,05%). Distribusi anggaran menurut program/kegiatan menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk program yang bersifat kuratif dengan jumlah Rp 12.412.403.407.000 (60,44%), sedangkan alokasi terkecil untuk program yang bersifat promotif sebesar Rp 117.494.400.000 (0,57%).

Realisasi anggaran tertinggi adalah program yang bersifat kuratif dengan jumlah Rp 10.229.522.723.513 (62,23%), sedangkan realisasi terkecil untuk program yang bersifat promotif sebesar Rp 86.003.491.006 (0,52%). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan. Pada Tahun 2005 Kementarian Kesehatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 10,67 trilyun dengan realisasi Rp 6,52 trilyun (61,11%), jumlah tersebut meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp 20,54 trilyun dengan realisasi Rp 16,44 trilyun (80,04%). Peningkatan tersebut dijelaskan dalam Gambar 5.25 di bawah ini. Informasi selengkapnya tentang alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2009 terdapat pada Lampiran 5.31.

141

GAMBAR 5.25

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2005 – 2009

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kemenkes, 2010

2. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Menurut data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, sampai Juni tahun 2010 hanya 55,95% penduduk yang tercakup oleh jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan oleh program Jaminan pembiayaan/asuransi disajikan pada Gambar 5.26 di bawah ini menurut sumber pembiyaan sampai pertengahan tahun 2010. Data mengenai persentase penduduk yang memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan menurut provinsi sampai tahun 2010 terdapat pada Lampiran 5.32.

GAMBAR 5.26

PERSENTASE PENDUDUK YANG DILINDUNGI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT/ ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA PER JUNI 2010

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes, 2010

142

Peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif dan berjenjang dari pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya hingga pelayanan kesehatan rujukan di RS. Pada tahun 2009 terdapat 8.541 unit Puskesmas di seluruh Indonesia yang melayani peserta Jamkesmas. Untuk pelayanan kesehatan rujukan tersedia 946 RS/Balai/Klinik yang persentase terbesarnya merupakan RS umum dan khusus milik Pemerintah sebanyak 538 RS (57%), diikuti RS swasta umum dan khusus 304 RS (32%), 40 Balai Kesehatan (4%) dan 63 RS TNI/POLRI (7%). Secara keseluruhan peserta Jamkesmas dilayani oleh 9.541 PPK. Gambar 5.27 di bawah ini menunjukkan persentase pemberi pelayanan kesehatan rujukan peserta Jamkesmas tahun 2009.

GAMBAR 5.27

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2009

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes, 2010

Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin dan hampir miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan beberapa pemerintah daerah telah memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas dan kelas III di rumah sakit bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jumlah penduduk yang ditanggung oleh program Jamkesmas pada tahun 2009 sebanyak 76.400.000 jiwa.

***

144

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan sebuah organisasi

geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan

negara-negara anggota, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Anggota ASEAN

ada 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja (Cambodia), Laos

(Lao People's Democratic Republic), Malaysia, Myanmar, Singapura (Singapore), Thailand,

dan Vietnam.

Berdasarkan pengelompokan negara menurut WHO, Indonesia termasuk dalam

negara SEARO (South East Asia Region/SEARO) bersama 10 negara lainnya, yaitu

Bangladesh, Bhutan, Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea), India, Maladewa

(Maldives), Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.

Perbandingan antar negara, baik dengan negara-negara ASEAN maupun SEARO,

dilakukan untuk melihat posisi Indonesia terhadap negara-negara lain dalam kawasan yang

sama. Bab ini akan membahas perbandingan antara Indonesia dengan negara ASEAN dan

SEARO dari aspek yang berhubungan dengan kesehatan yaitu aspek kependudukan, derajat

kesehatan, dan upaya kesehatan.

A. KEPENDUDUKAN

Informasi tentang penduduk penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui keadaan penduduk

145

yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka beban tanggungan, dan angka kelahiran. 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Menurut World Populations Data Sheet 2009, pada tahun 2009, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak di antara negara anggota ASEAN lainnya dengan jumlah penduduk 243,3 juta jiwa (data BPS menyatakan penduduk Indonesia tahun 2009 berjumlah 231,4 juta jiwa). Dengan wilayah negara terluas, Indonesia selalu menempati peringkat satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi di ASEAN. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sekitar 0,4 juta jiwa.

Jika di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbesar, di kawasan SEARO Indonesia menempati peringkat kedua setelah India (dengan jumlah penduduk 1.171 juta jiwa). Selain Bangladesh yang berpenduduk 162,2 juta jiwa, 8 negara lainnya berpenduduk kurang dari 100 juta jiwa, bahkan terdapat 2 negara dengan jumlah penduduk kurang dari 1 juta, yaitu Bhutan (0,7 juta), dan Maladewa (0,3 juta). Jumlah penduduk di kawasan ASEAN dan SEARO dapat kita lihat pada Gambar 6.1.

GAMBAR 6.1 JUMLAH PENDUDUK DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2009

Sumber: World Population Data Sheet, USAID, 2009

Bila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, Singapura tercatat sebagai negara yang paling padat di kawasan ASEAN dengan kepadatan 7.486 penduduk per km2. Angka tersebut

146

jauh di atas negara anggota ASEAN lainnya. Sementara, negara dengan kepadatan penduduk terendah adalah Laos dengan 27 penduduk per km2.

Di kawasan SEARO, Bangladesh memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 1.127 jiwa per km2. Selanjutnya, walaupun memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan luas wilayah yang juga kecil, Maladewa merupakan negara dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di wilayah SEARO, yaitu 1.057 jiwa per km2. Negara dengan kepadatan penduduk terendah adalah Bhutan yaitu 15 jiwa per km2.

Kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 128 jiwa per km2. Indonesia di kawasan ASEAN berada pada peringkat ke lima terpadat. Sedangkan di kawasan SEARO, Indonesia menempati peringkat ke delapan terpadat, atau peringkat ke empat untuk negara dengan kepadatan paling rendah di antara 11 negara. Tingkat kepadatan penduduk negara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 6.2 di bawah ini.

GAMBAR 6.2

KEPADATAN PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEARO (Jiwa per km2) TAHUN 2009

Sumber: World Population Data Sheet, USAID, 2009

Secara nasional, kepadatan penduduk Indonesia menurut BPS tahun 2009 adalah 121 jiwa per km2.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

147

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di segenap bidang kehidupan termasuk di bidang kesehatan. Indikator tersebut biasa dikenal dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi tiga faktor, yakni kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di negara-negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Gambar 6.3 di bawah ini.

GAMBAR 6.3 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 1998 - 2008

Sumber: The State of The Worlds Children, 2010

Pada periode 1998-2008, laju pertumbuhan penduduk per tahun yang tertinggi di antara negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam dengan laju pertumbuhan penduduk 2,1%, sedangkan Myanmar merupakan negara dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu 0,8%.

Pada negara-negara SEARO selama periode yang sama, laju pertumbuhan penduduk berkisar antara 0,6% hingga 2,9%. Laju pertumbuhan penduduk terendah pada Korea Utara dan tertinggi di Timor Leste.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,3%. Di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-3 terendah (bersama dengan Vietnam) untuk laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan bila dilihat dari kawasan SEARO, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan laju pertumbuhan penduduk terendah dari 11 negara. Data kependudukan negara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

148

3. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Salah satu indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang adalah Angka Beban Tanggungan (dependency ratio). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (kelompok umur 65 tahun keatas).

Persentase penduduk menurut kelompok umur non produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun keatas) untuk keadaan tahun 2009, Laos merupakan negara yang terbesar untuk kelompok umur tersebut dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN yaitu 43% dari total penduduk. Sebaliknya Singapura merupakan negara dengan komposisi penduduk kelompok umur non produktif terendah yaitu 27%.

Di antara negara-negara di kawasan SEARO, Timor Leste adalah negara dengan komposisi penduduk usia non produktif tertinggi yaitu 48%. Sebaliknya, negara dengan penduduk non produktif terendah di kawasan tersebut adalah Thailand yaitu 29%, yang dapat dilihat pada Gambar 6.4 di bawah ini.

GAMBAR 6.4 KOMPOSISI PENDUDUK YANG PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2009

Sumber: World Population Data Sheet 2009, USAID

149

Dengan distribusi penduduk seperti yang telah digambarkan di atas, Laos merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi di kawasan ASEAN yaitu 75%. Sedangkan Singapura merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu 37%.

Di kawasan SEARO, Timor Leste merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi yaitu 92% sedangkan Thailand merupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan terendah yaitu 41%.

Sementara Indonesia memiliki Angka Beban Tanggungan sebesar 54%. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Indonesia menanggung 54 penduduk yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur serta besar Angka Beban Tanggungan di negara-negara kawasan ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Human Development Index (HDI) merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari penghasilan/pengeluaran riil per kapita).

Berdasarkan standar internasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikategorikan sebagai berikut: kategori sangat tinggi, jika IPM > 0,900; kategori tinggi, jika IPM > 0,800 – 0,899; kategori sedang, jika IPM 0,500-0,799; dan kategori rendah, jika IPM <0,500.

Menurut kategori tersebut di atas, pada tahun 2007 terdapat 2 (dua) negara anggota ASEAN masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu Singapura dan Brunai Darussalam. Malaysia masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 7 negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia, berada pada kategori IPM sedang. Bila dilihat dari peringkat di negara ASEAN pada tahun yang sama, Singapura merupakan negara dengan peringkat IPM tertinggi yaitu pada peringkat ke-24 dari 182 negara di dunia, dan yang terendah adalah Myanmar dengan peringkat ke-138; sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-111.

IPM Indonesia pada tahun 2007 sebesar 0,734, bila dibandingkan dengan tahun 2006 IPM Indonesia mengalami peningkatan (IPM 2006 adalah 0,729).

150

GAMBAR 6.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA-NEGARA

ASEAN & SEARO TAHUN 2007

Sumber: Human Development Report 2009

Pada tahun 2007 di kawasan SEARO, dari 11 negara (Korea Utara tidak ada data), tidak ada negara yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi dan tinggi, 9 negara memiliki IPM dengan kategori sedang, dan satu negara yaitu Timor Leste masuk dalam kategori rendah. Data IPM negara-negara di kawasan ASEAN dan SEARO tahun 2006 - 2007 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

5. Total Fertility Rate

Angka Fertilitas Total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perbandingan angka TFR antar negara dapat menunjukkan keberhasilan negara dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, terutama perempuannya, tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu tentu saja menunjukkan tingkat keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan di negara tersebut.

151

Angka Fertilitas Total suatu negara dapat dipergunakan bagi para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak.

Angka Fertilitas Total dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi (ADB, Key Indicators 2002). Kesuburan rendah terjadi ketika angka kesuburan wanita 2,1 atau kurang; kesuburan sedang antara 2,2 - 3,9; dan kesuburan tinggi jika angka kesuburan wanita 4 atau lebih.

Dengan menggunakan klasifikasi tersebut, maka pada tahun 2008 ada 4 negara yang termasuk dalam kategori angka kesuburan wanita rendah, yaitu Singapura (1,3), Thailand (1,8), serta Brunei Darussalam dan Vietnam (masing-masing 2,1). Sedangkan Indonesia masuk dalam kategori sedang dengan angka kesuburan wanita 2,2 yang berarti untuk setiap wanita di Indonesia rata-rata memiliki anak 2 sampai 3 orang selama masa suburnya.

Pada tahun 2008, diantara 11 negara SEARO, Thailand, Korea Utara dan Maladewa termasuk negara dengan Angka Fertilitas Total berkategori rendah. 7 negara (Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan, India, Bangladesh, dan Nepal) masuk dalam kategori sedang. Sedangkan Timor Leste merupakan satu-satunya negara di SEARO yang masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 6,5. Besaran Angka Fertilitas Total di negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Gambar 6.6 berikut ini.

GAMBAR 6.6 ANGKA KESUBURAN WANITA DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2008

Layer 1 Sumber: World Population Data Sheet 2009, USAID

Data Angka Fertilitas Total di negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

152

6. Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Angka Kelahiran Kasar pada tahun 2008 di negara-negara ASEAN dengan kisaran 10 sampai 28 per 1.000 penduduk. Angka tertinggi terjadi di Laos dengan Angka Kelahiran Kasar 28 per 1.000 penduduk dan diikuti oleh Filipina yaitu 26 per 1.000 penduduk. Singapura memiliki Angka Kelahiran Kasar terendah yaitu 10 kelahiran per 1.000 penduduk. Sedangkan Indonesia memiliki Angka Kelahiran Kasar sebesar 21 kelahiran untuk setiap 1.000 penduduk.

Pada tahun 2008, Angka Kelahiran Kasar di negara-negara SEARO berkisar antara 15 sampai 40 per 1.000 penduduk. Terendah di Thailand (15) dan Korea Utara (16) sedangkan tertinggi di Timor Leste (40) dan Nepal (29).

Dengan 21 kelahiran per 1.000 penduduk, di kawasan ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi, sedangkan di kawasan SEARO menempati peringkat ke-6 tertinggi untuk Angka Kelahiran Kasar.

Gambar 6.7 memperlihatkan perbandingan Angka Kelahiran Kasar negara-negara kawasan ASEAN dan SEARO. Data Angka Kelahiran Kasar di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

GAMBAR 6.7

ANGKA KELAHIRAN KASAR DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2008

153


7. Sosial Ekonomi

Pendapatan Nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan Nasional Bruto perkapita (Gross National Income) terdiri atas sejumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, beserta pendapatan yang diterima dari negara lain.

Pendapatan Nasional Bruto perkapita tertinggi di 2008 antara negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam (US$ 50.200 perkapita) diikuti oleh Singapura (US$ 47.940 per kapita). Myanmar dan Kamboja merupakan negara dengan Pendapatan Nasional Bruto perkapita terendah, yaitu masing-masing US$ 1.290 dan US$ 1.820. Sedangkan Indonesia memiliki pendapatan nasional bruto perkapita sebesar US$ 3.830. Pendapatan Nasional Bruto di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 6.8 di bawah ini.

GAMBAR 6.8 PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DI NEGARA ANGGOTA ASEAN & SEARO

TAHUN 2008

Sumber: World Population Data Sheet 2009, USAID Dari sepuluh negara di SEARO (tidak ada data untuk Korea Utara), seluruhnya memiliki Pendapatan Nasional Bruto perkapita kurang dari US$ 6.000. Negara dengan pendapatan nasional bruto perkapita tertinggi adalah Thailand yaitu sebesar US$ 5.990, dan terendah adalah Nepal dengan US$ 1.120. Jika dibandingkan dengan 19 negara di ASEAN dan SEARO, Indonesia berada di peringkat ke-6 tertinggi pendapatan nasional bruto per kapita.

154

B. DERAJAT KESEHATAN

MORTALITAS

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu rendah jika AKB kurang dari 20; sedang 20-49; tinggi 50-99; dan sangat tinggi jika AKB di atas 100 per 1.000 kelahiran hidup.

GAMBAR 6.9 ANGKA KEMATIAN BAYI DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2008


Sumber: World Health Statistics WHO, 2010

Gambar 6.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, lima negara ASEAN yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia,Vietnam dan Thailand termasuk negara dengan Angka Kematian Bayi rendah. Tiga negara, yaitu Filipina, Indonesia dan Laos, termasuk kelompok sedang, sementara 2 negara lainnya (Kamboja dan Myanmar) masuk dalam kelompok negara yang memiliki Angka Kematian Bayi tinggi. Dari 10 negara anggota ASEAN tidak ada yang masuk dalam kelompok angka kematian bayi sangat tinggi (>100 per 1.000 kelahiran hidup).

Berdasarkan klasifikasi yang sama maka 2 negara di SEARO, yaitu Sri Lanka dan Thailand masuk dalam kategori negara dengan angka kematian bayi rendah dengan angka 13 per 1.000 kelahiran hidup. Lima Negara masuk kategori sedang dan selebihnya, yaitu 4 negara termasuk kategori tinggi.

155

Besaran Angka Kematian Bayi di negara-negara ASEAN dan SEARO berkisar antara 2 dan 75. Indonesia memiliki angka kematian bayi 31 per 1000 kelahiran hidup dan berada di peringkat 9 di antara 18 negara tersebut. Data Angka Kematian Bayi di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

2. Angka Kematian Balita

Penurunan kasus kematian pada anak merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam tujuan pembangunan milenium. Pada kasus kematian yang tinggi biasanya jumlah kematian terbanyak terjadi pada usia balita saat mereka rentan terhadap penyakit. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian balita disebabkan diare, pneumonia, campak, malaria, dan malnutrisi.

GAMBAR 6.10 ANGKA KEMATIAN BALITA (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)


Sumber: World Health Statistics 2010

Data yang didapat dari “World Health Statistics 2010” memperlihatkan perbedaan yang mencolok Angka Kematian Balita di antara negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2008. Angka Kematian Balita terendah dicapai Singapura yaitu 3 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan yang tertinggi adalah di .Myanmar yaitu sebesar 122 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sebagian besar negara ASEAN memiliki Angka Kematian Balita kurang dari 50 per 1.000 kelahiran hidup, hanya Myanmar, Kamboja, dan Laos yang memiliki Angka Kematian Balita di atas 50 per 1.000 kelahiran hidup.

Menurut sumber yang sama, Angka Kematian Balita di SEARO berkisar antara 14 sampai 122 per 1.000 kelahiran hidup. Seperti di ASEAN, Myanmar merupakan negara dengan Angka Kematian Balita tertinggi, sedangkan terendah adalah Thailand. Jika di ASEAN hanya terdapat 3 negara (dari 10 negara) dengan AKABA lebih dari 50 per 1.000 kelahiran hidup, sebaliknya di SEARO hanya 4 negara dengan AKABA kurang dari 50.

156

Pada Gambar 6.10 terlihat bahwa negara-negara ASEAN memiliki Angka Kematian Balita relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara SEARO. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa sebagian besar kematian balita disebabkan oleh diare, pneumonia, dan malnutrisi. Hal itu berarti negara-negara ASEAN mungkin memiliki sanitasi dan keadaan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara-negara SEARO.

Pada tahun 2008, di Indonesia terdapat 41 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (menurut SDKI 2007 AKABA Indonesia adalah 44). Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi kematian balitanya, sedangkan pada kawasan SEARO, Indonesia menempati peringkat ke-4 terendah kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Balita di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

3. Angka Kematian Ibu

Berdasarkan klasifikasi Angka Kematian Ibu dari WHO adalah sebagai berikut; <15 per 100.000 kelahiran hidup; 15-199 per 100.000; 200-499 per 100.000; 500-999 per 100.000; dan ≥1.000 per 100.000.

GAMBAR 6.11 ANGKA KEMATIAN MATERNAL DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2005


Pada tahun 2005 hanya 2 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam dan Singapura yang mencapai Angka Kematian Ibu <15 masing-masing 13 dan 14 per 100.000 kelahiran hidup. Negara-negara dengan Angka Kematian Ibu > 500 di ASEAN ada 2 negara yaitu Laos (660 per 100.000 kelahiran hidup) dan Kamboja (540 per 100.000 kelahiran hidup).

Pada tahun yang sama, negara-negara di SEARO tidak ada yang mencapai Angka Kematian Ibu <15. Sekitar 55% memiliki Angka Kematian Ibu 200-499 per 100.000

157

kelahiran hidup. Dan 18% memiliki Angka Kematian Ibu >500, yaitu Nepal (830) dan Bangladesh (570).

Di antara kedua kawasan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-12 (dari 18 negara di ASEAN dan SEARO) untuk Angka Kematian Ibu yaitu 420 per 100.000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Ibu di negara ASEAN dan SEARO tahun 2005 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

Sementara, berdasarkan data SDKI 2007, Angka nasional untuk Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup.

4. Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk. Pada umumnya penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Jika tidak ada indikator kematian yang lain angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan.

GAMBAR 6.12 ANGKA KEMATIAN KASAR (PER 1.000 PENDUDUK)

DI NEGARA ANGGOTA ASEAN & SEARO TAHUN 2008


Di antara negara-negara anggota ASEAN, pada tahun 2008 Myanmar merupakan negara dengan Angka Kematian Kasar atau Crude Death Rate (CDR) tertinggi, yakni sebesar 10 per 1.000 penduduk. Keadaan Angka Kematian Kasar di negara-negara kawasan SEARO, tidak berbeda jauh dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Korea Utara dan Myanmar merupakan negara dengan Angka Kematian Kasar tertinggi yaitu 10 per 1.000 penduduk, sementara terendah adalah Maladewa dengan 4 kematian per 1.000 penduduk.

158

Pada tahun 2008, di Indonesia terdapat 6 kematian per 1.000 penduduk. Di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-5 tertinggi Angka Kematian Kasar sedangkan di kawasan SEARO, Indonesia menduduki peringkat ke-2 terendah. Data Angka Kematian Kasar di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

5. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 6.13 memperlihatkan bahwa pada tahun 2008 di antara sepuluh negara anggota ASEAN, Singapura merupakan negara dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir (Expectation of Life at Birth) paling tinggi yaitu 81 tahun. Negara yang memiliki Angka Harapan Hidup waktu lahir terendah adalah Myanmar yaitu 54 tahun.

GAMBAR 6.13 ANGKA HARAPAN HIDUP DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2008


Untuk kawasan SEARO, Maladewa merupakan negara dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir (Expectation of Life at Birth) paling tinggi yaitu 74 tahun. Negara yang memiliki umur harapan hidup waktu lahir terendah adalah Myanmar yaitu 54 tahun.

Di kawasan ASEAN, Indonesia dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir 67 tahun menempati peringkat ke-4 terendah, sedangkan di kawasan SEARO menempati peringkat ke-4 tertinggi. Data Angka Harapan Hidup di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.

159

MORBIDITAS

1. Prevalensi Tuberkulosis (TBC)

Data dari “World Health Statistics 2010” menunjukkan besarnya perbedaan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk dan kematian yang berhubungan dengan tuberkulosis per 100.000 penduduk di negara-negara ASEAN dan SEARO. Angka prevalensi tuberkulosis pada tahun 2008 di negara-negara anggota ASEAN berkisar antara 27 sampai 680 per 100.000 penduduk. Kamboja merupakan negara dengan prevalensi tuberkulosis tertinggi di ASEAN yaitu 680 per 100.000 penduduk. Sedangkan Singapura dan Brunei Darussalam memiliki prevalensi tuberkulosis di bawah 50 kasus per 100.000 penduduk yaitu masing-masing 27 dan 43 kasus per 100.000 ribu penduduk.

Masih menurut sumber yang sama, kematian akibat tuberkulosis pada tahun 2008 tertinggi terjadi di Kamboja yaitu 79 per 100.000 penduduk. Sedangkan kasus kematian akibat tuberkulosis terendah terjadi di Singapura dan Brunei Darussalam masing-masing 3 dan 4 kematian per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.14 PREVALENSI DAN KEMATIAN AKIBAT TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK



Seperti halnya negara-negara di ASEAN, angka prevalensi tuberkulosis pada tahun 2008 di negara-negara SEARO memiliki kesenjangan yang cukup besar, berkisar antara 13 sampai 660 per 100.000 penduduk. Negara dengan prevalensi tuberkulosis tertinggi tahun 2008 adalah Timor Leste (660 per 100.000 penduduk) dan terendah adalah Maladewa (13 per 100.000 penduduk).

160

Sedangkan kematian akibat tuberkulosis di negara-negara kawasan SEARO berkisar antara 3 sampai 83 per 100.000 penduduk. Seperti angka prevalensi tuberkulosis, angka kematian tertinggi akibat tuberkulosis juga terjadi di Timor Leste yaitu 83 kematian per 100.000 penduduk. Seperti halnya angka prevalensi, angka kematian akibat tuberkulosis yang terendah juga di Maladewa (3 per 100.00 penduduk).

Di antara 18 negara di ASEAN dan SEARO, Indonesia dengan prevalensi 210 per 100.000 penduduk berada pada urutan ke-9 tertinggi yang dapat dilihat pada Lampiran 6.4. 2. Avian Influenza

Kemunculan strain virus influenza yang baru pada manusia (strain H5N1) pertama kali terdeteksi di Hongkong. Akibatnya sebanyak 18 orang harus dirawat di rumah sakit, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Ditemukan fakta pertama kali bahwa virus Avian Influenza dapat menular langsung dari unggas ke manusia. Sebelum tahun 1997, ilmuwan meyakini penularan virus influenza dari unggas ke manusia tidak terjadi secara langsung.

Avian Influenza pertama kali masuk ke wilayah ASEAN pada tahun 2003 melalui Vietnam, 3 orang dinyatakan menderita penyakit tersebut dan seluruhnya meninggal. Sampai dengan akhir tahun 2009, 6 negara di wilayah ASEAN telah terinfeksi Avian Influenza yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, Laos, Myanmar dan Kamboja.

GAMBAR 6.15 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZA

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2003-2009

161

Sumber: WHO, 2008

Gambar 6.15 memperlihatkan jumlah kasus dan kematian akibat Avian Influenza di wilayah ASEAN sejak tahun 2003 sampai 2009. Kasus pertama kali menyerang Vietnam dengan 3 korban yang keseluruhannya berakhir pada kematian. Tahun 2004 jumlah kasus meningkat menjadi 46 dengan 32 kematian. Pada tahun tersebut selain Vietnam, Thailand pun telah terinfeksi virus H5N1 ini. Akhir tahun 2005 jumlah penderita dan negara yang terinfeksi Avian Influenza terus bertambah, 90 orang menjadi korban. Namun kali ini jumlah kematian bisa ditekan, jika sebelumnya hampir 100% berakhir pada kematian, tahun 2005 dari 90 penderita 38 meninggal (42,22%). Semenjak itu jumlah kasus Avian Influenza terus menurun, namun tidak demikian dengan angka kematiannya (CFR). Pada tahun 2008 terdapat 31 kasus dari 3 negara di ASEAN dengan 25 kematian (CFR = 80,65%). Tahun 2009, terjadi peningkatan CFR menjadi 88,89% (27 kasus dengan 24 kematian).

TABEL 6.1 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZA

MENURUT NEGARA TAHUN 2003-2009

K M K M K M K M K M K M K M K MKamboja 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 9 7Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2Vietnam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 112 57Indonesia 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 162 134Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0Thailand 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 25 17Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

ASEAN 3 3 46 32 90 38 60 50 54 45 31 25 27 24 311 217SEARO 0 0 17 12 25 15 58 48 43 37 25 20 21 19 189 151

2008 Total2009NEGARA

2003 2004 2005 2006 2007

Sumber: http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2010_03_16/en/index.html Ket.: K = Kasus M = Meninggal

Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa selama 2 tahun terakhir, virus Avian Influenza menyebar di 3 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Vietnam dan Indonesia. Di 3 negara yang pernah terjangkit virus ini (Laos, Myanmar dan Thailand) sudah tidak menunjukkan adanya penemuan kasus.

162

Penyakit flu burung mulai menyerang manusia di kawasan SEARO pada tahun 2004, yaitu di Thailand. Negara-negara di SEARO yang terjangkit flu burung sejak 2004 adalah negara-negara yang juga tergabung dalam ASEAN. Negara-negara tersebut adalah Thailand dan Indonesia.

3. POLIO

Beberapa penyakit dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Namun, di antara penyakit-penyakit tersebut terdapat penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan imunisasi, atau biasa disebut dengan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Penyakit-penyakit tersebut adalah Tuberkulosis, Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum, Campak, dan Polio.

TABEL 6.2 JUMLAH KASUS POLIO PER NEGARA

TAHUN 2004-2008 NEGARA 2004 2005 2006 2007 2008

Kamboja 0 1 1 0 0Laos 1 0 0 0 0Indonesia 0 349 2 0 0Myanmar 0 0 1 15 0Bangladesh 0 0 18 0 0India 134 66 676 873 559Nepal 0 4 5 5 6

ASEAN 1 350 4 15 0

SEARO 134 419 702 893 565 Sumber: WHO vaccine-preventable disease monitoring system, 2009 global summary

Sejak tahun 2001 kasus polio tidak ditemukan di negara-negara di ASEAN. Namun, pada tahun 2004 virus polio liar kembali menyerang penduduk di kawasan ASEAN. Dilaporkan terdapat 1 kasus ditemukan di Laos. Pada tahun 2005 jumlah kasus polio mencapai puncaknya, sebanyak 350 penduduk dari 2 negara di ASEAN yaitu Kamboja dan Indonesia terserang penyakit polio, 349 di antaranya terjadi di Indonesia. Tahun 2006 penularan penyakit polio mulai dapat dikendalikan, sehingga hanya ditemukan 4 penderita di kawasan ini, 2 penderita berasal dari Indonesia dan masing-masing 1 penderita berasal dari Kamboja dan Myanmar. Pada tahun 2007, di antara negara-negara anggota ASEAN, hanya Myanmar yang masih ditemukan kasus polio bahkan jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya ditemukan 1 kasus menjadi 15 kasus. Indonesia yang pada tahun 2005 terjadi kejadian luar biasa dengan ditemukannya 349 kasus polio mampu mengendalikan kejadian tersebut sehingga pada sejak 2007 tidak ditemukan lagi kasus polio.

163

Pada tahun 2008, wilayah ASEAN sudah tidak ditemukan lagi kasus Polio. Namun, di SEARO masih ditemukan sebanyak 565 kasus dari 2 negara, yaitu India dan Nepal. India mengalami penurunan 36% dari tahun sebelumnya, sementara Nepal mengalami kenaikan 20%.

GAMBAR 6.16 JUMLAH KASUS POLIO DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2004-2008

Sumber: WHO vaccine-preventable disease monitoring system, 2009 global summary

Jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, jumlah seluruh kejadian polio di kawasan SEARO cukup tinggi sejak tahun 2002 dan tahun-tahun sebelumnya. Semenjak 2004 sampai 2006 jumlah kasus lambat laun kembali meningkat. Tingginya angka kejadian ini karena kontribusi jumlah kasus yang sangat besar oleh India yang merupakan salah satu dari 4 negara endemis polio. Walau pada 2008 India telah berhasil menekan jumlah kasus polio, namun 99% kasus di SEARO terjadi di India.

4. Tetanus Neonatorum

Kasus tetanus banyak dijumpai di sejumlah negara tropis dan negara yang masih memiliki kondisi kesehatan lingkungan rendah. Data organisasi kesehatan dunia WHO menunjukkan, kematian akibat tetanus di negara berkembang adalah 135 kali lebih tinggi dibanding negara maju. Tetanus adalah salah satu penyakit menular dan paling berisiko mengakibatkan kematian.

Tetanus pada bayi, dikenal dengan istilah Tetanus Neonatorum, karena umumnya terjadi pada bayi baru lahir atau usia di bawah satu bulan. Penyebabnya, spora Clostridium tetani yang masuk melalui luka tali pusat, karena tindakan atau perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan.

164

Pada tahun 2008, Tetanus Neonatorum terjadi di 8 negara ASEAN, dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia dan Filipina yang melebihi 100 orang. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, angka tertinggi kasus tetanus neonatorum terjadi di Kamboja, sementara Indonesia justru berada di urutan ke-5. Thailand merupakan negara dengan kasus terendah, baik dari jumlah kasus maupun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Di Singapura dan Brunei Darussalam dilaporkan tidak ada kasus Tetanus Neonatorum.

Berdasarkan Vaccine-Preventable Disease Monitoring System 2009, tahun 2008 pada kawasan SEARO jumlah kasus tetanus neonatorum yang terjadi di India jauh melebihi kasus di negara lain di kawasan ASEAN, yaitu 811 kasus. Indonesia dan Bangladesh menempati urutan kedua dan ketiga terbesar dengan masing-masing 183 dan 152 kasus. Sedangkan di Bhutan, Korea Utara dan Maladewa dilaporkan tidak ada kasus tetanus neonatorum. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, India tetap menjadi negara di urutan pertama dengan angka 1.158,57. Jumlah kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi di negara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.6.

C. UPAYA KESEHATAN

1. Cakupan Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi dengan memberikan vaksin. Beberapa imunisasi yang wajib diberikan pada bayi adalah imunisasi polio, BCG, dan campak. BCG seringkali digunakan sebagai cerminan proporsi anak-anak yang dilindungi dari bentuk tuberkulosis yang parah selama 1 tahun pertama hidupnya, dan juga digunakan sebagai salah satu indikator akses ke pelayanan kesehatan. Selain BCG, vaksin lain yang wajib diberikan pada bayi adalah polio. Imunisasi polio merupakan imunisasi untuk mencegah penyakit polio. Tidak seperti imunisasi BCG atau campak yang membutuhkan 1 dosis, imunisasi polio membutuhkan 3 dosis. Maka untuk mengukur keberhasilan upaya kesehatan yang digunakan adalah polio3 yaitu ketika bayi telah mendapatkan imunisasi polio sebanyak 3 dosis (3 kali).

Di antara penyakit pada anak-anak yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak adalah penyebab utama kematian anak. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari 22 tujuan yang disepakati dalam pertemuan dunia tentang anak, salah satunya adalah mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Di seluruh negara ASEAN dan SEARO, imunisasi campak

165

diberikan pada bayi usia 9-12 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi di antara imunisasi wajib lainnya (BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak). Dengan demikian, diasumsikan bayi yang mendapatkan imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi lengkap. Berarti besarnya cakupan imunisasi campak juga menggambarkan besarnya cakupan bayi yang telah mendapat imunisasi lengkap.

Jika dibandingkan dengan imunisasi lainnya pada Gambar 6.17, cakupan imunisasi BCG pada bayi umumnya lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena jadwal pemberian imunisasi BCG yang relatif lebih awal dibandingkan dengan imunisasi yang lain—bahkan beberapa negara memberikan imunisasi BCG sesaat setelah bayi dilahirkan—sehingga bayi masih dalam pantauan petugas kesehatan. Pada tahun 2008 cakupan imunisasi BCG tertinggi di antara negara anggota ASEAN dicapai Thailand dan Singapura 99% dan terendah Laos 68%.

Di kawasan SEARO, 7 dari 11 negara mencapai cakupan imunisasi BCG 90%. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, Maladewa, Indonesia dan Sri Lanka. Sedangkan Timor Leste merupakan negara dengan cakupan imunisasi BCG terendah yaitu 68%.

GAMBAR 6.17 CAKUPAN BEBERAPA IMUNISASI DI NEGARA-NEGARA

ASEAN & SEARO TAHUN 2008

Sumber : WHO Immunization Summary, 2010: A Statistical Reference Containing Data through 2008

Pada tahun 2008, 7 dari 10 negara anggota ASEAN telah mencapai target cakupan imunisasi polio3 sebesar 90%. Cakupan tertinggi dicapai oleh Brunei Darussalam dan Thailand yaitu 99% dan terendah adalah Laos yaitu 60%. Menurut sumber yang sama, 6 dari

166

11 negara di kawasan SEARO telah mencapai cakupan imunisasi polio3 sebesar 90%. Cakupan imunisasi polio tertinggi adalah Thailand 99% dan terendah adalah India dengan 67%.

Pada tahun yang sama, 6 negara anggota ASEAN juga telah mencapai target imunisasi campak yaitu 90%. Negara-negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand. Thailand merupakan negara dengan cakupan imunisasi campak tertinggi yaitu 98%. Sedangkan yang terendah adalah Laos dengan cakupan campak sebesar 52%. Cakupan imunisasi Campak di Indonesia 2008 sebesar 83%.

Di kawasan SEARO, 5 dari 11 negara mencapai cakupan imunisasi Campak 90%. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Bhutan, Korea Utara, Maladewa dan Sri Lanka. Sedangkan India merupakan negara dengan cakupan imunisasi Campak terendah yaitu 70%.

Hampir di seluruh negara ASEAN dan SEARO imunisasi hepatitis merupakan imunisasi dasar yang diberikan pada bayi, namun tidak demikian halnya dengan yang terjadi di India. Di India imunisasi hepatitis bukan merupakan imunisasi dasar, maka pada Lampiran 6.7 dapat dilihat hanya India yang merupakan negara dengan persentase rendah bayi yang mendapat imunisasi hepatitis3, yaitu 21%. Sedangkan negara-negara lain telah mencapai imunisasi tersebut di atas 60%, bahkan beberapa di antaranya telah melebihi 90%.

Sementara di Indonesia sebanyak 89% bayi telah mendapatkan imunisasi BCG, 77% mendapatkan imunisasi polio3, dan 83% mendapatkan imunisasi campak. Cakupan 5 imunisasi dasar di ASEAN dan SEARO lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.7.

2. Pengendalian TB Paru

WHO telah menetapkan target untuk temuan kasus TB Paru melalui strategi DOTS 70% dan angka kesembuhan 85%. Sementara pencapaian secara global temuan kasus TB Paru adalah 60% dan angka kesembuhan mencapai 84%. Hal tersebut berarti pencapaian kedua indikator tersebut belum mencapai target walaupun untuk angka kesembuhan hampir mencapai target.

Pada tahun 2008, 4 negara ASEAN telah mencapai target penemuan penderita yang ditetapkan WHO yaitu 70%. Empat negara tersebut adalah Brunei Darussalam (87%), Singapura (87%), Indonesia (80%), dan Malaysia (76%). Enam negara ASEAN lainnya belum mencapai target penemuan penderita penyakit paru karena masih berkisar 43% - 67%.

167

Dari 11 negara-negara di kawasan SEARO hanya 6 negara yang sudah mencapai target penemuan penderita Tuberkulosis. Negara dengan angka cakupan penemuan tertinggi adalah Maladewa dengan 86%. Penemuan penderita tuberkulosis terendah terdapat di Timor Leste dengan cakupan 33%.

GAMBAR 6.18 PENEMUAN PENDERITA TB PARU DI NEGARA ASEAN &

SEARO TAHUN 2008

GAMBAR 6.19 ANGKA KESEMBUHAN TB PARU DI NEGARA ASEAN &

SEARO TAHUN 2007

Sumber: World Health Statistic 2010 Sumber: World Health Statistic 2010

Menurut sumber yang sama, pada tahun 2007 terdapat 6 negara di ASEAN dengan angka kesembuhan mencapai target (85%). Indonesia termasuk salah satu negara yang mencapai target untuk angka kesembuhan ini, yaitu 91%. Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand termasuk negara yang belum mencapai target penyembuhan penderita. Angka kesembuhan tertinggi dicapai Kamboja dengan 94% dan terendah adalah Malaysia dengan 72%.

Pada Gambar 6.19 terlihat bahwa 7 negara di kawasan SEARO telah mencapai angka penyembuhan penderita. Tertinggi dicapai Buthan dengan angka kesembuhan 93% dan terendah adalah Bangladesh dengan angka kesembuhan 62%. Ada penurunan angka drastis pada tahun ini. Bangladesh yang pada tahun 2006 memiliki angka kesembuhan tertinggi (92%) turun menjadi negara dengan angka kesembuhan terendah (62%) di tahun 2007.

Sementara itu, dari Gambar 6.18 dan 6.19 terlihat bahwa Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan terhadap indikator case detection rate (angka penemuan penderita) dan

168

succes rate (angka kesembuhan). Bahkan untuk angka kesembuhan, Indonesia mencapai angka tertinggi ke-2 di kawasan SEARO.

3. Sumber Air Bersih dan Sanitasi

Pada tahun 2008, di antara 10 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam tidak ada data), penduduk yang menggunakan sumber air bersih yang telah mencapai 80% atau lebih sebanyak 6 negara. Hanya Kamboja, Laos dan Myanmar dengan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih kurang dari 80%. Persentase tertinggi dicapai Malaysia dan Singapura yaitu 100% dan terendah Laos dengan 57%.

Pada tahun yang sama, di antara negara-negara di kawasan SEARO hampir seluruh negara dengan penduduk yang menggunakan sumber air bersih 80% atau lebih, kecuali Timor Leste dengan persentase sebesar 69%. Negara dengan persentase tertinggi adalah Korea Utara yaitu 100%.

GAMBAR 6. 20 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR BERSIH DAN

SARANA SANITASI SEHAT DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2008


Berdasarkan Gambar 6.20 di atas terlihat bahwa di antara negara-negara di ASEAN dan SEARO terdapat perbedaan persentase yang besar antar negara dengan penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat tertinggi dan yang terendah dengan kisaran 29% dan 100%. Negara dengan cakupan 29% adalah Kamboja dan negara dengan cakupan 100% adalah Singapura. Dibandingkan persentase penduduk yang menggunakan sumber air bersih,

169

maka persentase penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat relatif rendah, masih terdapat 10 negara di kawasan ini dengan penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat di bawah 80%. Persentase penduduk yang menggunakan sumber air bersih dan sarana sanitasi sehat di negara ASEAN dan SEARO tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.3.

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Dari 10 anggota ASEAN (Brunei, Laos, Malaysia dan Singapura tidak ada data), Indonesia merupakan negara dengan persentase pemeriksaan ibu hamil (K4) tertinggi yaitu sebesar 81%. Sedangkan yang terendah tercatat di Kamboja yaitu sebesar 27%. Untuk kawasan SEARO cakupan pemeriksaaan ibu hamil (K4) tertinggi dicapai oleh Korea Utara yaitu sebesar 95%, diikuti oleh Maladewa (91%), dan yang terendah adalah Bangladesh sebesar 21 %. Cakupan pertolongan persalinan di negara-negara ASEAN bervariasi dengan cakupan tertinggi di Negara Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia masing-masing sebesar 100% dan yang terendah di Laos dengan cakupan 20%. Indonesia dengan cakupan salinakes 73% berada pada peringkat ke-6 dari 10 negara. Untuk kawasan SEARO cakupan salinakes tertinggi dicapai oleh Thailand dan Sri Lanka yaitu sebesar 99% dan yang terendah di Bangladesh sebesar 18%. Persentase peserta KB aktif pada wanita subur tahun 2009 di negara-negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam dan Malaysia tidak ada data) yang tertinggi dicapai oleh Thailand dengan cakupan sebesar 70%, dan yang terendah di Kamboja sebesar 27%. Indonesia dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 57% berada pada peringkat ke-3 dari 10 negara ASEAN. Untuk negara-negara anggota SEARO cakupan peserta KB aktif tertinggi dicapai oleh Thailand sebesar 70% dan yang terendah di Bangladesh sebesar 18%.

***

170

Badan Pusat Statistik. 2006. Estimasi Parameter Demografi SUPAS 2005. BPS, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2005. BPS, Jakarta. ___________. 2007. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2006. BPS, Jakarta. ___________. 2008. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2007. BPS, Jakarta. ___________. 2009. Statistik Kesejahtraan Rakyat 2008. BPS, Jakarta. ___________. 2005. Beberapa Indikator Penting Sosial-Ekonomi Indonesia 2005. BPS,

Jakarta. ___________. 2007. Beberapa Indikator Penting mengenai Indonesia. BPS, Jakarta. ___________. 2010. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.

BPS, Jakarta. ___________. 2010. Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2010. BPS, Jakarta. ___________. 2004. Statistik Indonesia 2003. BPS, Jakarta. ___________. 2005. Statistik Indonesia 2004. BPS, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Indonesia 2005/2006. BPS, Jakarta. ___________. 2007. Statistik Indonesia 2007. BPS, Jakarta. ___________. 2004. Statistik Kesehatan 2004. BPS, Jakarta. ___________. 2008.. Pedoman Millenium Development Goals. BPS, Jakarta. ___________. 2008.. Press Release BPS 2008: Jumlah Kemiskinan. www.bps.go.id, Jakarta. ___________. 2010.. Berita Resmi Statistik, BPS, No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010. ___________. 2010.. Data Strategis BPS, BPS, Jakarta. ___________. 2010.. Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat Per Provinsi, BPS, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

171

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro International, 1998. Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) 1997. Calverton, Maryland, USA. ___________. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003.

Calverton, Maryland, USA. ___________. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007. Macro.

Calverton, Maryland, USA. Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia

Population Projection 2000 - 2025). BPS, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri. 2010. Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

2010. Depdagri, Jakarta. www.depdagri.goid Kementerian Kesehatan. 2009. Profil Kesehatan Indonesia 2008, Departemen Kesehatan RI,

Jakarta. ___________. 2008. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS Indonesia Tahun

2007. Depkes, Jakarta. ___________. 2008. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

2008. Depkes, Jakarta. ___________. 2008. Profil Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 2007.

Depkes, Jakarta. ___________.2008. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA, Departemen Kesehatan RI,

Jakarta. ___________. 2006. Profil Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 2005. Depkes, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 1: Kegiatan Pelayanan.

Depkes, Jakarta. ___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 2: Ketenagaan. Depkes, Jakarta. ___________. 2006.Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 3:Morbiditas/Mortalitas. Depkes, Jakarta. ___________. 2006. Profil Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2006. Pusdiknakes, Depkes

RI, Jakarta.

172

___________. 2005. Publikasi Hasil Analisis Data Survei Kesehatan Nasional 2004. Badan Litbangkes, Depkes RI, Jakarta.

___________.2005. Pencegahan dan Pemberantasan DBD di Indonesia, Dirjen PPPL

Departemen Kesehatan RI, Jakarta. ___________.2000. Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. ___________.1996. Publikasi Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga 1995. Badan

Litbangkes, Jakarta. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, 2010. Strategi Nasional

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2004-2009. Jakarta. USAID, 2008. The World Population Data Sheet. Population Reference Bureau. The United Nations Development Programme. 2008. Human Development Report

2007/2008. UNDP, New York. UNAIDS. 2008. 2008 Report on The Global AIDS Epidemic. UNAIDS/WHO. UNICEF. 2008. The State of the World’s Children 2008. UNICEF/WHO, New York. ___________. 2009. The State of the World’s Children 2009. UNICEF/WHO, New York. ___________. 2008. Incidence Series Immunization 2007. UNICEF/WHO, New York. ___________. 2008. Immunization Summary: The 2007 Edition. UNICEF/WHO, New York. WHO. 2008. World Health Statistics 2007. WHO Press, Geneva. ___________. World Health Statistics 2008. WHO Press, Geneva. ___________. 2008. WHO Vaccine – Preventable Diseases, Monitoring System. WHO, New

York.

***

Lampiran 2.1

Kabupaten Kota Kabupaten + Kota Kecamatan(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 18 5 23 275 6,4202 Sumatera Utara 25 8 33 408 5,6493 Sumatera Barat 12 7 19 169 9644 Riau 10 2 12 153 1,5005 Jambi 9 2 11 128 1,3196 Sumatera Selatan 11 4 15 217 2,8697 Bengkulu 9 1 10 116 1,4428 Lampung 12 2 14 206 2,3589 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 43 36110 Kepulauan Riau 5 2 7 59 33111 DKI Jakarta 1 5 6 44 26712 Jawa Barat 17 9 26 625 5,82713 Jawa Tengah 29 6 35 573 8,57714 DI Yogyakarta 4 1 5 78 43815 Jawa Timur 29 9 38 662 8,50216 Banten 4 4 8 154 1,53017 Bali 8 1 9 57 69818 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 116 91319 Nusa Tenggara Timur 20 1 21 286 2,77520 Kalimantan Barat 12 2 14 175 1,77721 Kalimantan Tengah 13 1 14 120 1,43922 Kalimantan Selatan 11 2 13 151 1,97323 Kalimantan Timur 10 4 14 136 1,40424 Sulawesi Utara 11 4 15 150 1,51025 Sulawesi Tengah 10 1 11 147 1,71226 Sulawesi Selatan 21 3 24 301 2,87427 Sulawesi Tenggara 10 2 12 199 1,82528 Gorontalo 5 1 6 65 59529 Sulawesi Barat 5 0 5 66 56430 Maluku 9 2 11 76 89831 Maluku Utara 7 2 9 109 1,04132 Papua Barat 10 1 11 149 1,29133 Papua 28 1 29 330 3,583

399 98 497 6,543 75,226Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2010

Kelurahan + Desa(7)

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Indonesia

No Provinsi Pembagian Wilayah

Lampiran 2.2

No Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan Rasio Jenis Kelamin(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Aceh 2,243,578 2,242,992 4,486,570 100 2 Sumatera Utara 6,479,051 6,506,024 12,985,075 100 3 Sumatera Barat 2,404,472 2,441,526 4,845,998 98 4 Riau 2,854,989 2,688,042 5,543,031 106 5 Jambi 1,578,338 1,510,280 3,088,618 105 6 Sumatera Selatan 3,789,109 3,657,292 7,446,401 104 7 Bengkulu 875,663 837,730 1,713,393 105 8 Lampung 3,905,366 3,690,749 7,596,115 106 9 Kepulauan Bangka Belitung 634,783 588,265 1,223,048 108 10 Kepulauan Riau 864,333 821,365 1,685,698 105 11 DKI Jakarta 4,859,272 4,728,926 9,588,198 103 12 Jawa Barat 21,876,572 21,145,254 43,021,826 103 13 Jawa Tengah 16,081,140 16,299,547 32,380,687 99 14 DI Yogyakarta 1,705,404 1,746,986 3,452,390 98 15 Jawa Timur 18,488,290 18,987,721 37,476,011 97 16 Banten 5,440,783 5,203,247 10,644,030 105 17 Bali 1,961,170 1,930,258 3,891,428 102 18 Nusa Tenggara Barat 2,180,168 2,316,687 4,496,855 94 19 Nusa Tenggara Timur 2,323,534 2,355,782 4,679,316 99 20 Kalimantan Barat 2,243,740 2,149,499 4,393,239 104 21 Kalimantan Tengah 1,147,878 1,054,721 2,202,599 109 22 Kalimantan Selatan 1,834,928 1,791,191 3,626,119 102 23 Kalimantan Timur 1,868,196 1,682,390 3,550,586 111 24 Sulawesi Utara 1,157,559 1,108,378 2,265,937 104 25 Sulawesi Tengah 1,349,225 1,284,195 2,633,420 105 26 Sulawesi Selatan 3,921,543 4,111,008 8,032,551 95 27 Sulawesi Tenggara 1,120,225 1,110,344 2,230,569 101 28 Gorontalo 520,885 517,700 1,038,585 101 29 Sulawesi Barat 581,284 577,052 1,158,336 101 30 Maluku 773,585 757,817 1,531,402 102 31 Maluku Utara 529,645 505,833 1,035,478 105 32 Papua Barat 402,587 358,268 760,855 112 33 Papua 1,510,285 1,341,714 2,851,999 113

119,507,580 118,048,783 237,556,363 101 Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

Indonesia

HASIL SENSUS PENDUDUK 2010 DAN RASIO JENIS KELAMINMENURUT PROVINSI TAHUN 2010

Lampiran 2.3

(1) (2) (4) (7)1 Aceh 57,956.00 2,171,369 2,192,110 4,363,479 99 75 1.17 2 Sumatera Utara 72,981.23 6,594,082 6,654,309 13,248,391 99 182 1.45 3 Sumatera Barat 42,012.89 2,380,755 2,447,223 4,827,978 97 115 1.43 4 Riau 87,023.66 2,794,607 2,511,925 5,306,532 111 61 3.46 5 Jambi 50,058.16 1,444,753 1,389,412 2,834,165 104 57 1.83 6 Sumatera Selatan 91,592.43 3,650,602 3,572,035 7,222,637 102 79 1.69 7 Bengkulu 19,919.33 847,246 819,670 1,666,916 103 84 1.52 8 Lampung 34,623.80 3,819,463 3,672,485 7,491,948 104 216 1.20 9 Kepulauan Bangka Belitung 16,424.06 600,438 537,695 1,138,133 112 69 2.64 10 Kepulauan Riau 8,201.72 737,759 777,539 1,515,298 95 185 4.27 11 DKI Jakarta 664.01 4,520,075 4,702,934 9,223,009 96 13,890 1.10 12 Jawa Barat 35,377.76 20,926,688 20,574,877 41,501,565 102 1,173 1.68 13 Jawa Tengah 32,800.69 16,316,924 16,547,646 32,864,570 99 1,002 0.57 14 DI Yogyakarta 3,133.15 1,759,886 1,741,987 3,501,873 101 1,118 1.29 15 Jawa Timur 47,799.75 18,491,980 18,794,266 37,286,246 98 780 0.79 16 Banten 9,662.92 4,939,056 4,843,725 9,782,781 102 1,012 2.12 17 Bali 5,780.06 1,792,353 1,758,659 3,551,012 102 614 1.34 18 Nusa Tenggara Barat 18,572.32 2,120,090 2,313,930 4,434,020 92 239 1.13 19 Nusa Tenggara Timur 48,718.10 2,298,945 2,320,716 4,619,661 99 95 2.13 20 Kalimantan Barat 147,307.00 2,181,554 2,137,588 4,319,142 102 29 0.81 21 Kalimantan Tengah 153,564.50 1,087,617 998,199 2,085,816 109 14 1.31 22 Kalimantan Selatan 38,744.23 1,753,149 1,742,983 3,496,132 101 90 1.78 23 Kalimantan Timur 204,534.34 1,654,268 1,510,531 3,164,799 110 15 2.88 24 Sulawesi Utara 13,851.64 1,135,202 1,093,661 2,228,863 104 161 1.21 25 Sulawesi Tengah 61,841.29 1,262,695 1,217,572 2,480,267 104 40 1.46 26 Sulawesi Selatan 46,717.48 3,814,177 4,094,350 7,908,527 93 169 1.11 27 Sulawesi Tenggara 38,067.70 1,045,510 1,072,788 2,118,298 97 56 1.70 28 Gorontalo 11,257.07 497,584 486,372 983,956 102 87 1.86 29 Sulawesi Barat 16,787.18 530,018 517,725 1,047,743 102 62 1.80 30 Maluku 46,914.03 678,496 661,006 1,339,502 103 29 1.55 31 Maluku Utara 31,982.50 493,415 481,579 974,994 102 30 2.01 32 Papua Barat 97,024.27 389,989 353,868 743,857 110 8 3.43 33 Papua 319,036.05 1,087,200 1,010,282 2,097,482 108 7 2.60

115,817,945 115,551,647 231,369,592 100 121 1.35 Sumber: (a) http://www.depdagri.go.id

(b) Badan Pusat Statistik: Estimasi Penduduk Sasaran Program Kesehatan, dari "Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2007 - 2011", Depkes RI, 2009.

Indonesia

(3) (8)

Jumlah Penduduk (Jiwa) [b]

(5) (6)

Luas Wilayah (Km²) (a)

Kepadatan Penduduk Per Km²

Sex Ratio

1,910,931.32

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun

2008-2009(9)

No Provinsi Laki-laki Perempuan Total

Lampiran 2.4

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Aceh 2.93 2.72 1.46 1.352 Sumatera Utara 2.60 2.06 1.32 1.113 Sumatera Barat 2.21 1.62 0.63 1.344 Riau 3.11 4.30 4.35 3.595 Jambi 4.07 3.40 1.84 2.556 Sumatera Selatan 3.32 3.15 2.39 1.857 Bengkulu 4.39 4.38 2.97 1.668 Lampung 5.77 2.67 1.17 1.239 Kepulauan Bangka Belitung - - 0.97 3.1410 Kepulauan Riau - - - 4.9911 DKI Jakarta 3.93 2.42 0.17 1.3912 Jawa Barat 2.66 2.57 2.03 1.8913 Jawa Tengah 1.64 1.18 0.94 0.3714 DI Yogyakarta 1.10 0.57 0.72 1.0215 Jawa Timur 1.49 1.08 0.70 0.7616 Banten - - 3.21 2.7917 Bali 1.69 1.18 1.31 2.1518 Nusa Tenggara Barat 2.36 2.15 1.82 1.1719 Nusa Tenggara Timur 1.95 1.79 1.64 2.0620 Kalimantan Barat 2.31 2.65 2.29 0.9121 Kalimantan Tengah 3.43 3.88 2.99 1.7422 Kalimantan Selatan 2.16 2.32 1.45 1.9823 Kalimantan Timur 5.73 4.42 2.81 3.8024 Sulawesi Utara 2.31 1.60 1.33 1.2625 Sulawesi Tengah 3.86 2.87 2.57 1.9426 Sulawesi Selatan 1.74 1.42 1.49 1.1727 Sulawesi Tenggara 3.09 3.66 3.15 2.0728 Gorontalo - - 1.59 2.2429 Sulawesi Barat - - - 2.6730 Maluku 2.88 2.79 0.08 2.7831 Maluku Utara - - 0.48 2.4432 Papua Barat - - - 3.7233 Papua 2.67 3.46 3.22 5.46

2.31 1.98 1.49 1.49Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 dan Sensus Penduduk 2010

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKMENURUT PROVINSI TAHUN 1971 - 2010

Indonesia

Laju Pertumbuhan PendudukProvinsiNo

Lampiran 2.5

Angka Beban

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ Tanggungan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Aceh 678,602 1,410,898 81,869 2,171,369 655,199 1,434,504 102,407 2,192,110 1,333,801 2,845,402 184,276 4,363,479 53.35

2 Sumatera Utara 2,115,500 4,245,001 233,581 6,594,082 2,048,201 4,318,503 287,605 6,654,309 4,163,701 8,563,504 521,186 13,248,391 54.71

3 Sumatera Barat 740,699 1,527,705 112,351 2,380,755 711,101 1,582,998 153,124 2,447,223 1,451,800 3,110,703 265,475 4,827,978 55.21

4 Riau 888,900 1,836,200 69,507 2,794,607 789,001 1,660,598 62,326 2,511,925 1,677,901 3,496,798 131,833 5,306,532 51.75

5 Jambi 426,902 968,901 48,950 1,444,753 410,200 930,599 48,613 1,389,412 837,102 1,899,500 97,563 2,834,165 49.21

6 Sumatera Selatan 1,111,501 2,411,901 127,200 3,650,602 1,057,101 2,374,500 140,434 3,572,035 2,168,602 4,786,401 267,634 7,222,637 50.90

7 Bengkulu 250,900 566,302 30,044 847,246 238,499 551,801 29,370 819,670 489,399 1,118,103 59,414 1,666,916 49.08

8 Lampung 1,090,601 2,568,801 160,061 3,819,463 1,061,399 2,451,703 159,383 3,672,485 2,152,000 5,020,504 319,444 7,491,948 49.23

9 Kepulauan Bangka Belitung 162,900 412,601 24,937 600,438 148,400 366,801 22,494 537,695 311,300 779,402 47,431 1,138,133 46.03

10 Kepulauan Riau 233,499 486,900 17,360 737,759 233,700 525,907 17,932 777,539 467,199 1,012,807 35,292 1,515,298 49.61

11 DKI Jakarta 1,106,500 3,264,701 148,874 4,520,075 1,085,800 3,454,499 162,635 4,702,934 2,192,300 6,719,200 311,509 9,223,009 37.26

12 Jawa Barat 5,797,601 14,158,499 970,588 20,926,688 5,591,400 13,969,299 1,014,178 20,574,877 11,389,001 28,127,798 1,984,766 41,501,565 47.55

13 Jawa Tengah 4,205,502 11,083,400 1,028,022 16,316,924 4,018,402 11,221,203 1,308,041 16,547,646 8,223,904 22,304,603 2,336,063 32,864,570 47.34

14 DI Yogyakarta 325,800 1,292,501 141,585 1,759,886 308,601 1,251,503 181,883 1,741,987 634,401 2,544,004 323,468 3,501,873 37.65

15 Jawa Timur 4,062,801 13,260,100 1,169,079 18,491,980 3,876,301 13,397,498 1,520,467 18,794,266 7,939,102 26,657,598 2,689,546 37,286,246 39.87

16 Banten 1,508,501 3,273,901 156,654 4,939,056 1,459,301 3,219,000 165,424 4,843,725 2,967,802 6,492,901 322,078 9,782,781 50.67

17 Bali 423,801 1,260,301 108,251 1,792,353 403002 1,229,300 126,357 1,758,659 826,803 2,489,601 234,608 3,551,012 42.63

18 Nusa Tenggara Barat 693,201 1,347,901 78,988 2,120,090 692,002 1,527,205 94,723 2,313,930 1,385,203 2,875,106 173,711 4,434,020 54.22

19 Nusa Tenggara Timur 772,400 1,425,504 101,041 2,298,945 735,301 1,471,799 113,616 2,320,716 1,507,701 2,897,303 214,657 4,619,661 59.45

20 Kalimantan Barat 672,200 1,433,402 75,952 2,181,554 657,200 1,405,199 75,189 2,137,588 1,329,400 2,838,601 151,141 4,319,142 52.16

21 Kalimantan Tengah 318,498 738,001 31,118 1,087,617 299,499 669,801 28,899 998,199 617,997 1,407,802 60,017 2,085,816 48.16

22 Kalimantan Selatan 489,501 1,203,203 60,445 1,753,149 468,999 1,197,902 76,082 1,742,983 958,500 2,401,105 136,527 3,496,132 45.61

23 Kalimantan Timur 462,000 1,149,702 42,566 1,654,268 442,802 1,028,298 39,431 1,510,531 904,802 2,178,000 81,997 3,164,799 45.31

24 Sulawesi Utara 275,200 801,202 58,800 1,135,202 262,503 760,801 70,357 1,093,661 537,703 1,562,003 129,157 2,228,863 42.69

25 Sulawesi Tengah 370,299 848,104 44,292 1,262,695 359,600 815,599 42,373 1,217,572 729,899 1,663,703 86,665 2,480,267 49.08

26 Sulawesi Selatan 1,138,101 2,507,806 168,270 3,814,177 1,122,201 2,748,100 224,049 4,094,350 2,260,302 5,255,906 392,319 7,908,527 50.47

27 Sulawesi Tenggara 352,199 660,700 32,611 1,045,510 352,301 683,998 36,489 1,072,788 704,500 1,344,698 69,100 2,118,298 57.53

28 Gorontalo 146,299 333,603 17,682 497,584 137,602 327,701 21,069 486,372 283,901 661,304 38,751 983,956 48.79

29 Sulawesi Barat 156,699 350,201 23,118 530,018 141,801 348,302 27,622 517,725 298,500 698,503 50,740 1,047,743 50.00

30 Maluku 220,400 432,301 25,795 678,496 210,600 422,600 27,806 661,006 431,000 854,901 53,601 1,339,502 56.69

31 Maluku Utara 162,003 317,298 14,114 493,415 156,799 308,503 16,277 481,579 318,802 625,801 30,391 974,994 55.80

32 Papua Barat 118,799 264,098 7,092 389,989 112,400 237,201 4,267 353,868 231,199 501,299 11,359 743,857 48.39

33 Papua 331,799 734,500 20,901 1,087,200 316,401 679,600 14,281 1,010,282 648,200 1,414,100 35,182 2,097,482 48.33

31,810,108 78,576,139 5,431,698 115,817,945 30,563,619 78,572,825 6,415,203 115,551,647 62,373,727 157,148,964 11,846,901 231,369,592 47.23

Sumber: Badan Pusat Statistik: Estimasi Penduduk Sasaran Program Kesehatan, dari "Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2007 - 2011", Kemenkes RI, 2009.

Perempuan Laki-laki + Perempuan

Kelompok Umur (Tahun)Jumlah

Kelompok Umur (Tahun)Jumlah

Kelompok UmurJumlah

Indonesia

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR TERTENTU, ANGKA BEBAN TANGGUNGANDAN PROVINSI TAHUN 2009

No Provinsi

Laki-laki

Lampiran 2.6

Jumlah Kab/Kota

Kabupaten Tertinggal (%) Jumlah

Kab/KotaKabupaten Tertinggal (%) Jumlah



Kab/KotaKabupaten Tertinggal (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Aceh 21 16 76.19 23 16 69.57 23 16 69.57 23 16 69.57 23 12 52.17

2 Sumatera Utara 25 6 24.00 28 6 21.43 33 6 18.18 33 6 18.18 33 6 18.18

3 Sumatera Barat 19 9 47.37 19 9 47.37 19 9 47.37 19 9 47.37 19 8 42.11

4 Riau 11 2 18.18 11 2 18.18 11 2 18.18 12 2 16.67 12 0 0.00

5 Jambi 10 2 20.00 10 2 20.00 11 2 18.18 11 2 18.18 11 0 0.00

6 Sumatera Selatan 14 6 42.86 15 6 40.00 15 6 40.00 15 6 40.00 15 7 46.67

7 Bengkulu 9 8 88.89 9 8 88.89 10 8 80.00 10 8 80.00 10 6 60.00

8 Lampung 10 5 50.00 11 5 45.45 14 5 35.71 14 5 35.71 14 4 28.57

9 Kepulauan Bangka Belitung 7 3 42.86 7 3 42.86 7 3 42.86 7 3 42.86 7 1 14.29

10 Kepulauan Riau 6 1 16.67 6 1 16.67 7 1 14.29 7 1 14.29 7 2 28.57

11 DKI Jakarta 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00

12 Jawa Barat 25 2 8.00 26 2 7.69 26 2 7.69 26 2 7.69 26 2 7.69

13 Jawa Tengah 35 3 8.57 35 3 8.57 35 3 8.57 35 3 8.57 35 0 0.00

14 DI Yogyakarta 5 2 40.00 5 2 40.00 5 2 40.00 5 2 40.00 5 0 0.00

15 Jawa Timur 38 8 21.05 38 8 21.05 38 8 21.05 38 8 21.05 38 5 13.16

16 Banten 6 2 33.33 7 2 28.57 8 2 25.00 8 2 25.00 8 2 25.00

17 Bali 9 1 11.11 9 1 11.11 9 1 11.11 9 1 11.11 9 0 0.00

18 Nusa Tenggara Barat 9 7 77.78 9 6 66.67 10 6 60.00 10 7 70.00 10 8 80.00

19 Nusa Tenggara Timur 16 15 93.75 20 15 75.00 21 15 71.43 21 15 71.43 21 20 95.24

20 Kalimantan Barat 12 9 75.00 14 10 71.43 14 10 71.43 14 9 64.29 14 10 71.43

21 Kalimantan Tengah 14 7 50.00 14 7 50.00 14 7 50.00 14 7 50.00 14 1 7.14

22 Kalimantan Selatan 13 0 0.00 13 2 15.38 13 2 15.38 13 2 15.38 13 2 15.38

23 Kalimantan Timur 13 5 38.46 14 3 21.43 14 3 21.43 14 3 21.43 14 3 21.43

24 Sulawesi Utara 9 2 22.22 13 2 15.38 15 2 13.33 15 2 13.33 15 3 20.00

25 Sulawesi Tengah 10 9 90.00 10 9 90.00 11 9 81.82 11 9 81.82 11 10 90.91

26 Sulawesi Selatan 23 13 56.52 23 13 56.52 24 13 54.17 24 13 54.17 24 4 16.67

27 Sulawesi Tenggara 10 8 80.00 12 8 66.67 12 8 66.67 12 8 66.67 12 9 75.00

28 Gorontalo 5 4 80.00 6 4 66.67 6 4 66.67 6 4 66.67 6 3 50.00

29 Sulawesi Barat 5 5 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00

30 Maluku 8 7 87.50 9 7 77.78 11 7 63.64 11 7 63.64 11 8 72.73

31 Maluku Utara 8 6 75.00 8 6 75.00 9 6 66.67 9 6 66.67 9 7 77.78

32 Papua Barat 9 7 77.78 9 7 77.78 10 7 70.00 11 7 63.64 11 8 72.73

33 Papua 20 19 95.00 21 19 90.48 29 19 65.52 29 19 65.52 29 27 93.10

440 199 45.23 465 199 42.80 495 199 40.20 497 199 40.04 497 183 36.82Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2010

Indonesia

2006No Provinsi

JUMLAH DAN PERSENTASE DAERAH TERTINGGALMENURUT PROVINSI TAHUN 2006 - 2010

20082007 2009 2010

Lampiran 2.7

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 292,428 249,546 261,898

2 Sumatera Utara 234,712 189,306 210,241

3 Sumatera Barat 248,525 201,257 217,469

4 Riau 265,707 226,945 246,481

5 Jambi 244,516 178,107 199,623

6 Sumatera Selatan 247,661 190,109 212,381

7 Bengkulu 242,735 192,351 210,084

8 Lampung 224,168 175,734 188,812

9 Kepulauan Bangka Belitung 272,809 261,378 266,843

10 Kepulauan Riau 308,210 256,742 283,965

11 DKI Jakarta 316,936 - 316,936

12 Jawa Barat 203,751 175,193 191,985

13 Jawa Tengah 196,478 169,312 182,515

14 DI Yogyakarta 228,236 182,706 211,978

15 Jawa Timur 202,624 174,628 188,317

16 Banten 212,310 178,238 198,750

17 Bali 211,461 176,003 196,466

18 Nusa Tenggara Barat 213,450 164,526 185,025

19 Nusa Tenggara Timur 218,796 142,478 156,191

20 Kalimantan Barat 194,881 166,815 174,617

21 Kalimantan Tengah 209,317 199,157 202,612

22 Kalimantan Selatan 216,538 181,059 195,787

23 Kalimantan Timur 283,472 224,506 261,185

24 Sulawesi Utara 193,251 178,271 184,772

25 Sulawesi Tengah 217,529 182,241 189,653

26 Sulawesi Selatan 177,872 142,241 153,715

27 Sulawesi Tenggara 175,070 157,554 161,583

28 Gorontalo 173,850 156,873 162,189

29 Sulawesi Barat 175,901 156,866 163,224

30 Maluku 230,913 199,596 207,771

31 Maluku Utara 226,732 190,838 201,500

32 Papua Barat 304,730 269,354 277,416

33 Papua 285,158 234,727 246,225 222,123 179,835 200,262

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th.XIII, 1 Juli 2010

GARIS KEMISKINAN MENURUT PROVINSI DAN DAERAH (MARET 2009)

Indonesia

ProvinsiNoGaris Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)

Lampiran 2.8

Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)1 Aceh 195.80 16.7 763.90 26.3 959.7 23.5 182.10 15.4 710.68 24.4 892.8 21.8 173.37 14.7 688.48 23.5 861.85 21.0

2 Sumatera Utara 761.70 12.9 852.10 12.3 1,613.8 12.6 688.04 11.5 811.64 11.6 1,499.7 11.5 689.00 11.3 801.89 11.3 1,490.89 11.3

3 Sumatera Barat 127.30 8.3 349.90 11.9 477.2 10.7 115.78 7.5 313.48 10.0 429.3 9.5 106.18 6.8 323.84 10.9 430.02 9.5

4 Riau 245.10 9.1 321.60 12.2 566.7 10.6 225.60 8.0 301.89 10.9 527.5 9.5 208.92 7.2 291.34 10.2 500.26 8.7

5 Jambi 120.10 13.3 140.20 7.4 260.3 9.3 117.29 12.7 132.41 6.9 249.7 8.8 110.82 11.8 130.79 6.7 241.61 8.3

6 Sumatera Selatan 514.70 18.9 734.90 17.0 1,249.6 17.7 470.03 16.9 697.85 15.9 1,167.9 16.3 471.22 16.7 654.50 14.7 1,125.72 15.5

7 Bengkulu 131.80 22.0 220.20 19.9 352.0 20.6 117.60 19.2 206.53 18.3 324.1 18.6 117.21 18.8 207.72 18.1 324.93 18.3

8 Lampung 365.60 17.9 1,226.00 22.1 1,591.6 21.0 349.31 16.8 1,208.97 21.5 1558.28 20.2 301.73 14.3 1,178.20 20.7 1,479.93 18.9

9 Kepulauan Bangka Belitung 36.50 7.6 50.20 9.5 86.7 8.6 28.78 5.9 47.85 8.9 76.6 7.5 21.85 4.4 45.90 8.5 67.75 6.5

10 Kepulauan Riau 69.20 8.8 67.10 9.6 136.4 9.2 62.58 7.6 65.63 9.0 128.2 8.3 67.08 7.9 62.59 8.2 129.67 8.1

11 DKI Jakarta 379.60 4.3 - - 379.6 4.3 323.17 3.6 - - 323.17 3.6 312.18 3.5 - - 312.18 3.5

12 Jawa Barat 2,617.40 10.9 2,705.00 16.1 5,322.4 13.0 2,531.37 10.3 2,452.20 14.3 4,983.6 12.0 2,350.53 9.4 2,423.19 13.9 4,773.72 11.3

13 Jawa Tengah 2,556.50 16.3 3,633.10 22.0 6,189.6 19.2 2,420.94 15.4 3,304.75 19.9 5,725.7 17.7 2,258.94 14.3 3,110.22 18.7 5,369.16 16.6

14 DI Yogyakarta 324.20 15.0 292.10 24.3 616.3 18.3 311.47 14.3 274.31 22.6 585.8 17.2 308.36 14.0 268.94 22.0 577.30 16.8

15 Jawa Timur 2,310.60 13.2 4,340.60 23.6 6,651.3 18.5 2,148.51 12.2 3,874.07 21.0 6,022.6 16.7 1,873.55 10.6 3,655.76 19.7 5,529.31 15.3

16 Banten 371.00 6.2 445.70 11.2 816.7 8.2 348.74 5.6 439.33 10.7 788.1 7.6 318.29 5.0 439.87 10.4 758.16 7.2

17 Bali 115.10 5.7 100.70 6.8 215.7 6.2 92.06 4.5 89.66 6.0 181.7 5.1 83.62 4.0 91.31 6.0 174.93 4.9

18 Nusa Tenggara Barat 560.40 29.5 520.20 19.7 1,080.6 23.8 557.54 28.8 493.41 18.4 1,051.0 22.8 552.62 28.2 456.74 16.8 1,009.36 21.6

19 Nusa Tenggara Timur 119.30 15.5 979.10 27.9 1,098.3 25.7 109.41 14.0 903.74 25.4 1,013.2 23.3 107.38 13.6 906.71 25.1 1,014.09 23.0

20 Kalimantan Barat 127.50 10.0 381.30 11.5 508.8 11.1 93.98 7.2 340.79 10.1 434.8 9.3 83.43 6.3 345.32 10.1 428.75 9.0

21 Kalimantan Tengah 45.30 5.8 154.60 10.2 200.0 8.7 35.78 4.5 130.08 8.3 165.9 7.0 33.23 4.0 130.99 8.2 164.22 6.8

22 Kalimantan Selatan 81.10 5.8 137.80 7.0 218.9 6.5 68.76 4.8 107.21 5.3 176.0 5.1 65.76 4.5 116.20 5.7 181.96 5.2

23 Kalimantan Timur 110.40 5.9 176.10 15.5 286.4 9.5 77.06 4.0 162.16 13.9 239.2 7.7 79.24 4.0 163.76 13.7 243.00 7.7

24 Sulawesi Utara 72.70 7.6 150.90 12.0 223.5 10.1 79.25 8.1 140.31 11.1 219.6 9.8 76.38 7.8 130.35 10.1 206.73 9.1

25 Sulawesi Tengah 60.90 11.5 463.80 23.2 524.7 20.8 54.67 10.1 435.17 21.4 489.8 19.0 54.22 9.8 420.77 20.3 474.99 18.1

26 Sulawesi Selatan 150.80 6.1 880.90 16.8 1,031.7 13.3 124.50 4.9 839.06 15.8 963.6 12.3 119.18 4.7 794.25 14.9 913.43 11.6

27 Sulawesi Tenggara 27.20 5.3 408.70 23.8 435.9 19.5 26.19 5.0 408.15 23.1 434.3 18.9 22.18 4.1 378.52 20.9 400.70 17.1

28 Gorontalo 27.50 9.9 194.10 31.7 221.6 24.9 22.19 7.9 202.43 32.8 224.6 25.0 17.84 6.3 192.05 30.9 209.89 23.2

29 Sulawesi Barat 48.30 14.1 122.80 18.0 171.1 16.7 43.51 12.6 114.72 16.7 158.2 15.3 33.73 9.7 107.61 15.5 141.34 13.6

30 Maluku 44.70 13.0 346.70 35.6 391.3 29.7 38.77 11.0 341.24 34.3 380.0 28.2 36.35 10.2 342.28 33.9 378.63 27.7

31 Maluku Utara 9.00 3.3 96.00 14.7 105.1 11.3 8.72 3.1 89.27 13.4 98.0 10.4 7.64 2.7 83.44 12.3 91.08 9.4

32 Papua Barat 9.50 5.9 237.00 43.7 246.5 35.1 8.55 5.2 248.29 44.7 256.8 35.7 9.59 5.7 246.66 43.5 256.25 34.9

33 Papua 31.60 7.0 701.50 46.0 733.1 37.1 28.19 6.1 732.16 46.8 760.4 37.5 26.18 5.6 735.44 46.0 761.62 36.8

12,768.50 11.7 22,194.80 18.9 34,963.3 15.4 11,910.53 10.7 20,619.44 17.4 32,530.0 14.2 11,097.77 9.9 19,925.62 16.6 31,023.39 13.3Sumber: Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th.XIII, 1 Juli 2010

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN DAERAH 2008 - 2010)

No Provinsi

Maret Tahun 2008 Maret Tahun 2009

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan +

Perdesaan

Indonesia

Maret Tahun 2010

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Lampiran 2.9

Laki-laki Perempuan Laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki + Perempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Aceh 97,71 94,28 95,94 97,95 94,99 96,362 Sumatera Utara 98,68 95,46 97,04 98,61 95,79 97,153 Sumatera Barat 97,99 95,45 96,66 98,24 95,50 96,814 Riau 99,00 96,50 97,76 98,95 97,25 98,115 Jambi 97,89 92,69 95,31 98,09 92,97 95,516 Sumatera Selatan 98,36 95,73 97,05 98,41 96,04 97,217 Bengkulu 96,98 92,18 94,60 97,46 92,35 94,908 Lampung 96,63 90,43 93,63 97,27 91,41 94,379 Kepulauan Bangka Belitung 97,32 93,24 95,34 97,65 93,16 95,41

10 Kepulauan Riau 97,57 94,18 95,81 98,68 93,38 96,0811 DKI Jakarta 99,56 97,96 98,74 99,59 98,34 98,9412 Jawa Barat 97,70 93,37 95,53 97,76 94,25 95,9813 Jawa Tengah 93,82 84,89 89,24 94,02 85,26 89,4614 DI Yogyakarta 94,46 84,64 89,45 95,26 85,53 90,1815 Jawa Timur 92,35 82,64 87,31 92,96 83,09 87,8016 Banten 97,54 92,88 95,21 97,74 94,14 95,9517 Bali 92,80 81,20 86,94 92,92 81,80 87,2218 Nusa Tenggara Barat 87,29 73,47 79,85 87,07 74,56 80,1819 Nusa Tenggara Timur 89,78 85,68 87,66 90,24 85,85 87,9620 Kalimantan Barat 93,32 83,55 88,52 94,13 85,35 89,7021 Kalimantan Tengah 98,30 96,19 97,27 98,50 96,29 97,3922 Kalimantan Selatan 97,54 92,70 95,08 97,49 93,45 95,4123 Kalimantan Timur 97,82 94,77 96,36 98,19 95,51 96,8924 Sulawesi Utara 99,39 98,90 99,15 99,43 99,02 99,2225 Sulawesi Tengah 97,34 93,96 95,68 97,04 94,50 95,7826 Sulawesi Selatan 89,23 84,15 86,53 90,29 84,19 87,0227 Sulawesi Tenggara 94,69 87,89 91,25 94,97 88,28 91,5128 Gorontalo 95,86 95,17 95,51 95,66 95,77 95,7129 Sulawesi Barat 90,28 84,55 87,31 90,87 84,41 87,5930 Maluku 98,37 96,28 97,31 98,26 96,63 97,4231 Maluku Utara 97,61 93,24 95,44 97,62 93,88 95,7432 Papua Barat 93,97 90,17 92,15 95,57 90,13 92,9433 Papua 77,97 66,61 72,47 75,52 64,89 70,29

95,38 89,10 92,19 95,65 89,68 92,58Sumber : Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, BPS, 2010

Indonesia

2009

ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATASMENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2008-2009

No Provinsi2008

Lampiran 2.10

Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


10 Kepulauan Riau 8,4 7,9 8,1 8,4 7,8 8,111 DKI Jakarta 10,7 9,7 10,2 10,8 9,8 10,312 Jawa Barat 7,9 7,0 7,5 8,2 7,3 7,713 Jawa Tengah 7,3 6,4 6,9 7,6 6,6 7,114 DI Yogyakarta 9,3 8,1 8,7 9,5 8,2 8,815 Jawa Timur 7,5 6,4 7.0 7,8 6,6 7,216 Banten 8,2 7,2 7,7 8,6 7,5 8,017 Bali 8,6 7,0 7,8 8,6 7,1 7,818 Nusa Tenggara Barat 7,2 6,0 6,5 7,3 6,0 6,619 Nusa Tenggara Timur 6,8 6,1 6,4 6,9 6,4 6,620 Kalimantan Barat 7,0 6,1 6,6 7,1 6,1 6,621 Kalimantan Tengah 8,0 7,4 7,7 8,2 7,5 7,822 Kalimantan Selatan 7,8 7,0 7,4 8,0 7,1 7,523 Kalimantan Timur 9,1 8,2 8,7 9,1 8,3 8,724 Sulawesi Utara 8,8 8,7 8,7 8,8 8,7 8,825 Sulawesi Tengah 8,0 7,6 7,8 8,1 7,7 7,926 Sulawesi Selatan 7,6 7,0 7,3 7,8 7,1 7,427 Sulawesi Tenggara 8,3 7,2 7,7 8,4 7,5 7,928 Gorontalo 6,8 7,0 6,9 7,0 7,4 7,229 Sulawesi Barat 7,4 6,6 7,0 7,3 6,8 7,130 Maluku 8,8 8,2 8,5 8,8 8,3 8,631 Maluku Utara 8,2 7,5 7,9 8,7 7,7 8,232 Papua Barat 8,2 7,1 7,7 8,6 7,7 8,233 Papua 7,0 5,6 6,3 7,0 5,7 6,4


Indonesia

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2008-2009

No Provinsi 2008 2009

Lampiran 2.11

7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn 7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


10 Kepulauan Riau 98,31 91,10 64,62 98,95 91,26 64,6211 DKI Jakarta 98,82 90,53 61,86 99,06 90,75 61,5312 Jawa Barat 98,24 81,00 47,58 98,22 81,85 47,0613 Jawa Tengah 98,83 84,27 53,36 98,80 84,59 52,8414 DI Yogyakarta 99,62 92,91 72,46 99,65 93,42 72,2615 Jawa Timur 98,63 86,54 58,14 98,57 88,00 58,4416 Banten 97,75 81,28 50,35 97,85 80,86 49,9617 Bali 98,45 88,07 63,36 98,52 88,43 64,5918 Nusa Tenggara Barat 97,25 85,57 57,22 98,12 85,81 56,9219 Nusa Tenggara Timur 93,72 77,76 49,67 95,99 79,28 47,9520 Kalimantan Barat 97,08 84,50 50,73 96,94 83,92 49,8321 Kalimantan Tengah 98,45 86,42 53,64 98,50 86,64 53,6522 Kalimantan Selatan 97,48 79,68 50,30 97,59 79,83 49,4323 Kalimantan Timur 98,35 90,78 64,71 98,42 91,55 64,0724 Sulawesi Utara 97,87 88,46 56,84 97,82 88,40 56,5625 Sulawesi Tengah 97,16 81,13 50,75 97,22 83,41 49,3026 Sulawesi Selatan 95,71 78,99 52,29 96,53 80,96 51,6727 Sulawesi Tenggara 97,66 85,62 59,17 97,69 87,20 59,1928 Gorontalo 94,23 77,68 50,17 96,55 80,94 48,7729 Sulawesi Barat 94,53 75,75 45,68 95,71 77,09 43,5830 Maluku 97,52 91,20 71,95 97,87 91,98 72,2831 Maluku Utara 96,80 89,20 63,39 96,85 90,02 63,3832 Papua Barat 93,38 88,55 58,15 93,35 88,59 57,9533 Papua 83,38 78,22 54,13 76,09 73,68 47,51


Catatan : *) Termasuk Paket A, Paket B dan Paket C

Indonesia

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH*) MENURUT PROVINSI DAN USIA SEKOLAH (%)TAHUN 2008-2009

No Provinsi 2008 2009

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Aceh 1,091,932 611,458 56.00 120,321 17.46 25,432 3.69 462,619 67.11 22,312 3.24 23,348 3.39 35,281 5.12 689,313 100.00

2 Sumatera Utara 3,031,974 1,628,649 53.72 601,752 38.88 98,061 6.34 556,718 35.97 85,425 5.52 9,608 0.62 196,073 12.67 1,547,637 100.00

3 Sumatera Barat 1,029,042 276,128 26.83 473,332 57.43 62,257 7.55 232,842 28.25 20,531 2.49 - 35,167 4.27 824,129 100.00

4 Riau 713,639 360,250 50.48 40,103 13.77 6,171 2.12 196,749 67.54 24,144 8.29 1,725 0.59 22,432 7.70 291,324 100.00

5 Jambi 734,563 256,710 34.95 61,289 16.82 4,057 1.11 235,354 64.59 52,775 14.48 5,270 1.45 5,637 1.55 364,382 100.00

6 Sumatera Selatan 1,824,070 1,376,632 75.47 224,680 24.03 28,336 3.03 564,093 60.32 88,477 9.46 4,266 0.46 25,338 2.71 935,190 100.00

7 Bengkulu 436,721 284,340 65.11 40,820 16.84 1,338 0.55 173,833 71.72 5,079 2.10 461 0.19 20,862 8.61 242,393 100.00

8 Lampung 1,952,369 1,225,508 62.77 101,383 8.27 64,731 5.28 746,734 60.93 32,691 2.67 745 0.06 279,232 22.78 1,225,516 100.00

9 Kepulauan Bangka Belitung 341,069 98,196 28.79 6,428 7.12 1,250 1.38 73,315 81.21 324 0.36 9 0.01 8,953 9.92 90,279 100.00

10 Kepulauan Riau 576,539 281,468 48.82 209,649 68.42 1,397 0.46 53,231 17.37 20,899 6.82 1,351 0.44 19,866 6.48 306,393 100.00

11 DKI Jakarta 2,292,281 281,813 12.29 475,904 60.33 253,083 32.08 12,319 1.56 137 0.02 737 0.09 46,672 5.92 788,852 100.00

12 Jawa Barat 11,316,592 4,489,302 39.67 984,105 19.20 1,137,911 22.20 2,035,401 39.70 11,775 0.23 34,000 0.66 923,417 18.01 5,126,609 100.00

13 Jawa Tengah 7,884,443 2,868,134 36.38 670,671 19.07 276,589 7.86 2,200,484 62.55 20,220 0.57 7,626 0.22 342,167 9.73 3,517,757 100.00

14 DI Yogyakarta 887,949 535,621 60.32 97,393 16.71 6,191 1.06 343,030 58.85 115,253 19.77 27 0.00 21,029 3.61 582,923 100.00

15 Jawa Timur 10,636,100 4,237,523 39.84 1,419,905 24.25 543,793 9.29 2,939,812 50.22 100,430 1.72 491,402 8.39 358,943 6.13 5,854,285 100.00

16 Banten 1,803,819 958,531 53.14 122,764 15.47 191,611 24.14 159,761 20.13 3,748 0.47 11,651 1.47 304,155 38.32 793,690 100.00

17 Bali 886,607 432,660 48.80 522,016 66.96 10,090 1.29 172,677 22.15 37,205 4.77 1,533 0.20 36,019 4.62 779,540 100.00

18 Nusa Tenggara Barat 1,264,172 1,033,705 81.77 247,878 30.54 13,766 1.70 497,273 61.27 325 0.04 16,217 2.00 36,215 4.46 811,674 100.00

19 Nusa Tenggara Timur 867,563 290,984 33.54 195,261 44.77 10,589 2.43 166,989 38.28 19,060 4.37 499 0.11 43,783 10.04 436,181 100.00

20 Kalimantan Barat 1,019,476 375,515 36.83 102,125 22.78 3,437 0.77 73,627 16.42 185,883 41.46 2,216 0.49 81,101 18.09 448,390 100.00

21 Kalimantan Tengah 246,541 41,570 16.86 29,367 31.17 28,819 30.59 22,772 24.17 2,688 2.85 983 1.04 9,578 10.17 94,207 100.00

22 Kalimantan Selatan 1,408,017 1,166,780 82.87 196,791 45.38 28,869 6.66 168,625 38.89 9,208 2.12 207 0.05 29,931 6.90 433,631 100.00

23 Kalimantan Timur 607,792 328,518 54.05 358,503 52.27 26,424 3.85 127,501 18.59 86,877 12.67 30,452 4.44 56,142 8.19 685,899 100.00

24 Sulawesi Utara 582,511 340,347 58.43 134,201 49.32 8,351 3.07 87,895 32.30 3,150 1.16 13,532 4.97 24,995 9.19 272,124 100.00

25 Sulawesi Tengah 457,201 249,539 54.58 96,408 26.12 90,613 24.55 153,825 41.68 1,199 0.32 1,596 0.43 25,395 6.88 369,036 100.00

26 Sulawesi Selatan 1,973,945 1,312,994 66.52 279,932 23.63 37,892 3.20 607,618 51.30 10,827 0.91 7,841 0.66 240,312 20.29 1,184,421 100.00

27 Sulawesi Tenggara 520,075 322,474 62.01 88,320 43.81 5,667 2.81 79,787 39.58 23,044 11.43 27 0.01 4,737 2.35 201,582 100.00

28 Gorontalo 267,194 201,180 75.29 11,117 13.40 1,728 2.08 66,631 80.31 292 0.35 141 0.17 3,054 3.68 82,963 100.00

29 Sulawesi Barat 248,427 232,993 93.79 32,457 18.69 3,773 2.17 61,632 35.49 279 0.16 5,041 2.90 70,490 40.59 173,672 100.00

30 Maluku 419,166 201,772 48.14 61,219 46.65 9,239 7.04 41,536 31.65 5,429 4.14 36 0.03 13,765 10.49 131,224 100.00

31 Maluku Utara 167,198 97,876 58.54 31,542 42.65 462 0.62 28,063 37.95 13,610 18.40 5 0.01 271 0.37 73,953 100.00

32 Papua Barat 180,910 57,423 31.74 11,269 23.11 611 1.25 13,614 27.91 17,311 35.49 1,090 2.23 4,877 10.00 48,772 100.00

33 Papua 133,868 50,709 37.88 814 5.27 800 5.18 5,811 37.63 6,824 44.19 1,125 7.29 67 0.43 15,441 100.00 57,803,765 26,507,302 45.86 8,049,719 27.36 2,983,338 10.14 13,362,171 45.41 1,027,431 3.49 674,767 2.29 3,325,956 11.30 29,423,382 100.00


Lampiran 2.12

Indonesia

PERSENTASE KELUARGA MENURUT JENIS SARANA AIR BERSIH YANG DIGUNAKANMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Penampungan Air Hujan% Keluarga

Diperiksa Ledeng Sumur Pompa Tangan Sumur Gali Total Sarana Air Bersih

Jenis Sarana Air Bersih yang Digunakan

No ProvinsiJumlah

Keluarga yang Ada

Jumlah Keluarga Diperiksa

Air Kemasan Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 34.19 29.20 30.602 Sumatera Utara 62.45 41.33 51.043 Sumatera Barat 58.14 40.53 46.624 Riau 35.83 39.46 40.965 Jambi 63.59 45.44 51.196 Sumatera Selatan 59.66 41.91 48.537 Bengkulu 43.15 27.60 33.028 Lampung 37.71 41.20 40.299 Kepulauan Bangka Belitung 34.31 39.18 36.84

10 Kepulauan Riau 36.22 39.46 37.7411 DKI Jakarta 34.81 - 34.8112 Jawa Barat 41.04 39.77 40.5113 Jawa Tengah 61.54 55.28 58.3014 DI Yogyakarta 57.61 65.85 60.3815 Jawa Timur 54.06 57.25 55.7016 Banten 27.54 27.35 27.4717 Bali 51.63 71.42 59.9918 Nusa Tenggara Barat 49.76 41.51 44.9619 Nusa Tenggara Timur 76.97 39.00 45.4520 Kalimantan Barat 76.28 45.71 54.0221 Kalimantan Tengah 53.03 28.56 36.8922 Kalimantan Selatan 76.64 34.79 51.9723 Kalimantan Timur 65.10 40.54 55.7124 Sulawesi Utara 43.79 45.03 44.4925 Sulawesi Tengah 49.01 43.13 44.3626 Sulawesi Selatan 63.38 43.74 50.1327 Sulawesi Tenggara 71.13 55.50 59.1228 Gorontalo 61.47 37.18 44.8529 Sulawesi Barat 65.01 32.28 42.9230 Maluku 74.72 48.59 55.5031 Maluku Utara 66.56 34.16 43.7532 Papua Barat 55.20 45.12 48.0833 Papua 53.56 30.29 35.44

49.82 45.72 47.71 Sumber: Ditjen P2PL, Depkes RI

Lampiran 2.13


Indonesia

No Provinsi

PROPORSI PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP AIR MINUMYANG AMAN MENURUT PROVINSI DAN WILAYAH TAHUN 2009

PERSENTASE KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN SARANA SANITASI DASAR

Jum

lah

KK

D

iper

iksa

Jum

lah

KK

M

emili

ki

Jum

lah

Seha

t

% K

K

Mem

iliki

% S

ehat

Jum

lah

KK

D

iper

iksa

Jum

lah

KK

M

emili

ki

Jum

lah

Seha

t

% K

K

Mem

iliki

% S

ehat

Jum

lah

KK

D

iper

iksa

Jum

lah

KK

M

emili

ki

Jum

lah

Seha

t

% K

K

Mem

iliki

% S

ehat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Aceh 1,113,858 619,203 412,316 104,044 66.59 25.23 462,860 173,173 47,139 37.41 27.22 541,010 265,133 85,460 49.01 32.23

2 Sumatera Utara 3,031,974 1,643,604 1,262,023 961,862 76.78 76.22 1,496,503 998,265 795,517 66.71 79.69 1,480,001 1,084,168 794,246 73.25 73.26

3 Sumatera Barat 1,028,608 251,717 177,007 70.32 232,390 163,980 70.56 242,276 172,965 71.39

4 Riau 713,639 310,462 340,387 250,452 109.64 73.58 295,951 270,327 237,863 91.34 87.99 293,551 224,935 179,102 76.63 79.62

5 Jambi 734,563 216,300 319,010 127,408 147.48 39.94 206,967 219,146 89,937 105.88 41.04 218,213 216,416 83,825 99.18 99.18

6 Sumatera Selatan 1,824,070 929,508 1,028,243 514,475 110.62 28.20 41,575 71,490 32,786 171.95 45.86 665,778 753,539 376,855 113.18 50.01

7 Bengkulu 436,721 310,050 200,397 128,644 64.63 41.49 282,188 111,202 69,272 25.46 24.55 291,678 173,561 99,291 59.50 57.21

8 Lampung 1,952,369 1,151,247 669,598 471,594 58.16 70.43 880,429 622,012 414,417 70.65 66.63 1,011,625 624,315 566,339 61.71 90.71

9 Kepulauan Bangka Belitung 341,069 110,449 106,746 71,869 96.65 67.33 91,999 73,323 35,836 79.70 48.87 109,141 80,520 45,231 73.78 56.17

10 Kepulauan Riau 576,539 125,000 154,004 70,203 123.20 45.59 53,986 61,157 24,618 113.28 40.25 65,032 106,475 32,656 163.73 30.67

11 DKI Jakarta 2,292,281 406,190 500,398 189,321 123.19 37.83 335,001 760,195 101,995 226.92 13.42 195,837 699,569 100,675 14.39 357.22

12 Jawa Barat 11,316,592 4,485,368 4,258,234 2,186,643 94.94 51.35 4,471,552 3,474,853 1,571,722 77.71 45.23 3,976,164 3,441,345 2,191,430 63.68 86.55

13 Jawa Tengah 7,884,443 2,734,940 1,746,904 1,278,237 63.87 73.17 2,632,014 1,693,317 1,143,067 64.34 67.50 2,240,787 1,246,126 707,595 56.78 55.61

14 DI Yogyakarta 887,949 492,088 392,919 354,671 79.85 90.27 391,298 298,235 246,233 76.22 82.56 397,549 270,716 172,501 63.72 68.10

15 Jawa Timur 10,636,100 - - - - - 4,166,545 3,227,404 1,812,538 77.46 56.16 3,652,565 2,992,861 1,507,019 50.35 81.94

16 Banten 1,803,819 857,131 488,427 306,203 56.98 62.69 661,460 291,370 259,041 44.05 88.90 633,659 253,999 221,666 40.08 87.27

17 Bali 886,607 349,423 551,996 274,939 157.97 78.68 317,753 558,246 264,816 62.96 83.34 271,336 416,124 205,398 30.60 75.70

18 Nusa Tenggara Barat 1,264,172 753,203 372,910 240,383 49.51 64.46 659,680 260,891 205,583 39.55 78.80 939,598 349,676 197,206 74.33 37.22

Lampiran 2.14


No Provinsi Jumlah KK

Jamban Tempat Sampah Pengelolaan Air Limbah

19 Nusa Tenggara Timur 867,563 358,778 375,059 138,666 104.54 36.97 295,736 170,581 52,675 57.68 30.88 193,145 63,345 22,027 32.80 34.77

20 Kalimantan Barat 859,417 387,647 231,769 76,827 59.79 19.82 301,513 7,187 1,064 2.38 14.80 304,438 62,034 22,623 20.38 36.47

21 Kalimantan Tengah 246,541 42,461 31,023 12,510 73.06 40.32 29,668 14,549 8,393 49.04 57.69 27,122 8,164 6,183 75.73 30.10

22 Kalimantan Selatan 1,467,733 510,755 384,689 238,754 75.32 46.75 310,032 102,906 39,236 7.01 12.66 305,697 64,455 20,464 4.39 6.69

23 Kalimantan Timur 686,419 370,871 279,664 196,849 75.41 70.39 287,382 194,843 116,654 67.80 59.87 341,385 198,723 129,829 58.21 58.21

24 Sulawesi Utara 582,511 342,370 254,809 74.43 0.00 321,708 239,837 74.55 0.00 311,233 146,440 47.05 0.00

25 Sulawesi Tengah 457,201 278,913 205,791 131,997 73.78 64.14 206,130 126,488 80,308 61.36 63.49 262,738 156,527 92,672 59.58 59.21

26 Sulawesi Selatan 1,973,945 1,096,340 822,136 403,782 74.99 49.11 725,620 542,480 265,252 74.76 48.90 759,477 561,070 237,651 73.88 42.36

27 Sulawesi Tenggara 520,075 265,160 343,123 137,773 129.40 40.15 293,411 252,180 96,345 85.95 38.20 301,815 195,721 104,763 64.85 64.85

28 Gorontalo 267,194 202,885 51,504 18,654 25.39 36.22 106,259 30,831 18,860 29.01 61.17 98,814 40,688 16,654 41.18 41.18

29 Sulawesi Barat 248,427 118,912 92,119 46,898 77.47 50.91 81,514 66,981 27,885 82.17 41.63 79,304 58,852 29,428 74.21 74.21

30 Maluku 419,166 179,669 106,585 73,824 59.32 69.26 165,248 74,227 51,319 44.92 69.14 157,582 72,938 43,523 46.29 46.29

31 Maluku Utara 167,198 97,876 70,471 48,504 72.00 68.83 62,525 17,047 8,518 27.26 49.97 77,383 32,222 29,071 41.64 41.64

32 Papua Barat 180,910 56,050 28,060 15,400 50.06 54.88 43,691 15,697 9,733 35.93 62.01 37,646 14,005 5,806 37.20 41.46

33 Papua 120,309 45,640 28,847 4,221 63.21 14.63 51,570 23,197 1,877 44.98 8.09 44,600 13,649 1,003 30.60 7.3557,789,982 20,100,210 16,287,167 9,075,607 81.0298 55.72 20,962,158 15,207,617 8,130,499 72.55 53.46 20,528,180 15,061,275 8,328,192 73.37 55.30

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009Indonesia

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 73.03 29.96 42.032 Sumatera Utara 72.88 34.09 51.923 Sumatera Barat 65.73 25.19 39.214 Riau 75.60 29.96 52.755 Jambi 63.53 30.48 40.936 Sumatera Selatan 73.10 22.71 41.487 Bengkulu 59.16 21.55 34.668 Lampung 57.60 31.71 38.439 Kepulauan Bangka Belitung 77.04 45.51 60.66

10 Kepulauan Riau 75.43 12.24 45.7811 DKI Jakarta 80.37 0.00 42.0312 Jawa Barat 62.12 38.47 52.1713 Jawa Tengah 67.20 41.76 54.0614 DI Yogyakarta 84.99 56.26 75.3515 Jawa Timur 69.51 33.63 51.0716 Banten 77.03 30.10 58.8217 Bali 85.72 62.60 75.9518 Nusa Tenggara Barat 49.51 32.86 39.8319 Nusa Tenggara Timur 35.43 10.80 14.9820 Kalimantan Barat 81.23 24.77 40.1221 Kalimantan Tengah 56.13 10.11 25.7822 Kalimantan Selatan 64.31 25.05 41.1623 Kalimantan Timur 75.69 30.69 58.4824 Sulawesi Utara 78.84 51.89 63.5925 Sulawesi Tengah 70.41 34.49 42.0226 Sulawesi Selatan 85.38 44.18 57.5827 Sulawesi Tenggara 78.87 35.98 45.9128 Gorontalo 73.17 30.31 43.8429 Sulawesi Barat 66.59 35.13 45.3530 Maluku 70.50 27.27 38.6931 Maluku Utara 85.50 25.39 43.1832 Papua Barat 56.05 22.89 32.6333 Papua 54.03 12.45 21.65

69.51 33.96 51.19 Sumber: Ditjen P2PL, Depkes RI

Lampiran 2.15

Indonesia

No Provinsi

PROPORSI PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI DASAR YANG LAYAKMENURUT PROVINSI DAN WILAYAH TAHUN 2009


Jumlah Jumlah % Jumlah %Seluruhnya Diperiksa Diperiksa Sehat Sehat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 690,509 380,635 55.12 204,194 53.65 2 Sumatera Utara 2,747,062 1,420,549 51.71 1,035,950 72.93 3 Sumatera Barat 894,328 354,613 39.65 224,436 63.29 4 Riau 687,315 280,048 40.75 228,257 81.51 5 Jambi 744,559 222,603 29.90 161,351 72.48 6 Sumatera Selatan 1,467,106 1,074,657 73.25 716,796 66.70 7 Bengkulu 375,675 303,722 80.85 187,521 61.74 8 Lampung 1,578,509 623,160 39.48 332,475 53.35 9 Kepulauan Bangka Belitung 257,240 100,268 38.98 58,123 57.97

10 Kepulauan Riau 479,343 128,569 26.82 71,267 55.43 11 DKI Jakarta 1,098,427 344,484 31.36 313,937 91.13 12 Jawa Barat 11,316,592 4,025,048 35.57 2,406,349 59.78 13 Jawa Tengah 6,102,744 2,281,263 37.38 1,518,102 66.55 14 DI Yogyakarta 766,580 223,959 29.22 148,978 66.52 15 Jawa Timur 9,142,216 3,195,782 34.96 2,063,378 64.57 16 Banten 1,582,107 887,941 56.12 500,866 56.41 17 Bali 838,257 292,055 34.84 227,368 77.85 18 Nusa Tenggara Barat 1,112,835 523,836 47.07 324,307 61.91 19 Nusa Tenggara Timur 705,888 347,031 49.16 175,402 50.54 20 Kalimantan Barat 948,210 311,963 32.90 170,526 54.66 21 Kalimantan Tengah 516,024 116,275 22.53 62,741 53.96 22 Kalimantan Selatan 741,959 509,181 68.63 270,590 53.14 23 Kalimantan Timur 775,879 313,487 40.40 230,000 73.37 24 Sulawesi Utara 494,251 341,059 69.01 242,345 71.06 25 Sulawesi Tengah 522,883 337,577 64.56 208,185 61.67 26 Sulawesi Selatan 1,580,103 702,463 44.46 431,903 61.48 27 Sulawesi Tenggara 468,884 294,361 62.78 178,608 60.68 28 Gorontalo 196,479 155,666 79.23 97,787 62.82 29 Sulawesi Barat 116,634 65,534 56.19 23,075 35.21 30 Maluku 266,296 150,611 56.56 88,371 58.67 31 Maluku Utara 122,648 98,437 80.26 63,329 64.33 32 Papua Barat 110,204 44,717 40.58 23,291 52.09 33 Papua 68,236 30,706 45.00 13,390 43.61

49,515,982 20,482,260 41.36 13,003,198 63.49 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009

PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT PROVINSI

Rumah

Lampiran 2.16

TAHUN 2009

No Provinsi

Indonesia

Jum

lah

yg

Ada

Jum

lah

Dip

erik

sa

Jum

lah

Seha

t

% S

ehat

Jum

lah

yg

Ada

Jum

lah

Dip

erik

sa

Jum

lah

Seha

t

% S

ehat

Jum

lah

yg

Ada

Jum

lah

Dip

erik

sa

Jum

lah

Seha

t

% S

ehat

Jum

lah

yg

Ada

Jum

lah

Dip

erik

sa

Jum

lah

Seha

t

% S

ehat

Jum

lah

yg

Ada

Jum

lah

Dip

erik

sa

Jum

lah

Seha

t

% S

ehat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 Aceh 149 58 50 86.21 2,239 1,860 1,150 61.83 760 697 97 13.92 9,055 6,608 3,983 60.28 10,936 8,236 4,946 60.05

2 Sumatera Utara 531 412 351 85.19 8,700 6,439 5,262 81.72 654 428 270 63.08 17,224 8,655 6,156 71.13 27,109 15,932 12,039 75.56

3 Sumatera Barat 99 65 36 55.38 1,178 981 663 67.58 155 130 44 33.85 6,366 5,197 2,160 41.56 7,798 6,373 2,903 45.55

4 Riau 124 87 78 89.66 1,817 1,129 947 83.88 175 90 68 75.56 3,507 1,941 1,554 80.06 5,623 3,247 2,647 81.52

5 Jambi 144 119 98 82.35 2,190 1,870 1,223 65.40 263 196 118 60.20 5,346 3,364 2,252 66.94 7,943 5,549 3,691 66.52

6 Sumatera Selatan 190 183 165 90.16 5,279 3,976 2,566 64.54 450 382 242 63.35 811 580 445 76.72 6,730 5,121 3,418 66.74

7 Bengkulu 108 108 107 82.00 442 346 233 67.34 221 211 92 43.60 4,897 4,106 2,113 51.46 5,668 4,770 2,520 54.98

8 Lampung 133 102 86 84.31 1,975 1,282 925 72.15 572 367 187 50.95 2,490 1,210 867 71.65 5,170 2,961 2,065 69.74

9 Kepulauan Bangka Belitung 54 42 41 97.62 549 462 400 86.58 42 36 27 75.00 2,112 1,226 1,073 87.52 2,757 1,766 1,541 87.26

10 Kepulauan Riau 232 169 149 88.17 1,017 511 435 85.13 98 75 64 85.33 1,341 1,059 794 74.98 2,461 1,798 1,431 79.59

11 DKI Jakarta 291 137 85 62.04 5,981 1,487 943 63.42 151 107 65 60.75 4,505 1,315 668 50.80 10,928 3,046 1,761 57.81

12 Jawa Barat 996 680 546 80.29 7,322 3,921 2,988 76.21 799 563 333 59.15 66,265 38,477 24,096 62.62 75,382 43,641 27,963 64.08

13 Jawa Tengah 750 488 436 89.34 8,034 5,671 4,487 79.12 2,220 1,481 1,286 86.83 87,903 40,014 28,811 72.00 101,211 47,009 34,328 73.02

14 DI Yogyakarta 314 90 89 98.89 2,182 1,536 973 63.35 262 253 111 43.87 6,308 4,182 2,633 62.96 9,066 6,061 3,806 62.79

15 Jawa Timur 523 408 364 89.22 - - - - 1,569 1,414 839 59.34 4,008 3,087 2,365 76.61 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

16 Banten 117 106 58 54.72 1,763 1,342 831 61.92 145 138 73 52.90 6,639 4,973 2,694 54.17 8,664 6,559 3,656 55.74

Lampiran 2.17PERSENTASE TEMPAT UMUM DAN PENGELOLAAN MAKANAN (TUPM) SEHAT MENURUT PROVINSI

TAHUN 2009

No Provinsi

Hotel Restoran/R-Makan Pasar TUPM Lainnya JUMLAH TUPM

17 Bali 1,352 980 963 98.27 1,927 1,523 1,387 91.07 332 298 222 74.50 19,622 12,855 10,776 83.83 23,233 15,656 13,348 85.26

18 Nusa Tenggara Barat 352 258 230 89.15 1,244 918 706 76.91 209 202 103 50.99 3,076 2,202 1,475 66.98 4,881 3,580 2,514 70.22

19 Nusa Tenggara Timur 212 162 133 82.10 1,840 1,143 518 45.32 335 243 54 22.22 3,848 2,787 1,603 57.52 6,235 4,335 2,308 53.24

20 Kalimantan Barat 184 161 130 80.75 2,613 1,735 1,127 64.96 180 132 68 51.52 7,707 5,344 3,544 66.32 9,977 7,240 4,709 65.04

21 Kalimantan Tengah 114 87 54 62.07 441 331 217 65.56 103 88 19 21.59 2,353 1,023 646 63.15 3,011 1,529 936 61.22

22 Kalimantan Selatan 185 125 68 54.06 2,077 1,425 69 369.00 278 85 31 35.98 13,826 8,401 61 0.72 16,366 10,036 228 2.27

23 Kalimantan Timur 438 346 302 87.28 3,123 2,259 1,835 81.23 236 200 93 46.50 12,589 9,662 7,124 73.73 16,386 12,467 9,356 75.05

24 Sulawesi Utara 208 148 123 83.11 1,632 1,219 812 66.61 138 128 70 54.69 4,317 3,235 2,165 66.92 6,295 4,730 3,170 67.02

25 Sulawesi Tengah 166 128 107 83.59 1,385 1,332 1,062 79.73 267 249 129 51.81 3,094 2,309 1,494 64.70 4,912 4,018 2,792 69.49

26 Sulawesi Selatan 365 222 174 78.38 2,318 1,688 1,219 72.23 720 558 231 41.40 20,788 13,452 8,334 61.95 24,191 15,920 9,958 62.55

27 Sulawesi Tenggara 188 140 106 75.71 949 842 525 62.35 344 318 75 23.58 1,530 1,145 749 65.41 3,011 2,445 1,455 59.51

28 Gorontalo 15 11 10 90.91 236 183 115 62.84 113 82 30 36.59 2,407 1,614 913 56.57 2,771 1,890 1,068 56.51

29 Sulawesi Barat 51 20 12 60.00 365 257 157 61.09 191 112 32 28.57 19,407 5,502 1,633 29.68 20,288 5,869 1,813 30.89

30 Maluku 111 104 93 89.42 601 553 433 78.30 56 52 32 61.54 2,982 2,474 1,840 74.37 3,402 2,839 2,140 75.38

31 Maluku Utara 115 110 87 79.09 402 383 227 59.27 37 34 13 38.24 1,364 1,298 871 67.10 1,830 1,750 1,198 68.46

32 Papua Barat 59 54 38 70.37 402 402 298 74.13 34 34 24 70.59 985 904 807 89.27 1,480 1,394 1,167 83.72

33 Papua 61 44 30 68.18 498 408 200 49.02 25 23 8 34.78 1,539 962 574 59.67 2,123 1,437 812 56.51

8,931 6,354 5,399 84.96 72,721 49,414 34,933 70.69 12,134 9,406 5,150 54.75 350,211 201,163 127,273 63.27 443,997 266,337 172,753 64.86 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009

Indonesia

Jumlah Dibina % Jumlah Dibina % Jumlah Dibina % Jumlah Dibina % Jumlah Dibina % Jumlah Dibina %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Aceh 2,378 1,681 70.69 3,842 1,571 40.89 4,536 1,885 41.56 2,007 848 42.25 501 311 62.08 12,567 6,296 50.10

2 Sumatera Utara 7,076 5,278 74.59 9,854 6,667 67.66 18,275 10,209 55.86 3,822 2,414 63.16 1,415 878 62.05 38,644 25,446 65.85

3 Sumatera Barat 1,653 1,014 61.34 3,176 1,940 61.08 4,906 2,715 55.34 1,046 643 61.47 293 240 81.91 11,074 6,552 59.17

4 Riau 1,110 809 72.88 1,791 1,295 72.31 2,678 1,160 43.32 1,768 249 14.08 257 140 54.47 7,303 3,653 50.02

5 Jambi 899 726 80.76 3,598 2,585 71.85 4,618 2,881 62.39 1,367 831 60.79 311 241 77.49 10,620 7,264 68.40

6 Sumatera Selatan 1,740 1,540 88.51 4,537 3,584 78.99 5,232 4,663 89.12 653 268 41.04 582 439 75.43 12,544 10,494 83.66

7 Bengkulu 1,157 759 65.60 2,350 1,483 63.11 2,375 1,646 69.31 1,889 1,380 73.05 447 254 56.82 8,218 5,522 67.19

8 Lampung 1,669 1,167 69.92 7,483 4,072 54.42 10,613 5,075 47.82 5,497 2,140 38.93 1,370 811 59.20 23,956 12,465 52.03

9 Kepulauan Bangka Belitung 732 503 68.72 1,152 945 82.03 1,198 857 71.54 680 529 77.79 1,629 844 51.81 5,162 3,678 71.25

10 Kepulauan Riau 537 353 65.74 1,248 800 64.10 1,854 838 45.20 435 304 69.89 1,670 1,595 95.51 5,560 3,890 69.96

11 DKI Jakarta 2,164 608 28.10 4,607 1,919 41.65 6,755 2,316 34.29 2,501 711 28.43 2,296 237 10.32 16,767.00 5,791.00 34.54

12 Jawa Barat 7,830 5,778 73.79 34,690 22,349 64.42 54,869 26,621 48.52 14,043 6,985 49.74 18,905 7,879 41.68 128,285.00 69,612.00 54.26

13 Jawa Tengah 7,342 6,075 82.74 25,534 18,570 72.73 66,350 39,908 60.15 11,415 8,160 71.49 7,345 4,396 59.85 116,719 77,109 66.06

14 DI Yogyakarta 1,214 999 82.29 3,412 2,424 71.04 7,214 4,702 65.18 1,129 840 74.40 1,316 643 48.86 14,070 9,608 68.29

15 Jawa Timur - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 Banten 2060 1731 84.03 3,928 3,165 80.58 7,365 6,097 82.78 1,316 1,003 76.22 1,961 1,685 85.93 16,301 13,681 83.93

17 Bali 662 623 94.11 3,165 2,474 78.17 5,264 3,833 72.82 1,445 1,256 86.92 641 515 80.34 11,177 8,701 77.85

18 Nusa Tenggara Barat 1 602 1 573 98 19 4 438 3 707 83 53 5 078 4 421 87 06 2 092 1 806 86 33 1 040 453 43 56 14 221 11 960 84 10

Sarana Pendidikan Sarana Ibadah Perkantoran Sarana Lain Jumlah

Lampiran 2.18PERSENTASE INSTITUSI DIBINA KESEHATAN LINGKUNGANNYA

TAHUN 2009

No ProvinsiSarana Kesehatan

18 Nusa Tenggara Barat 1,602 1,573 98.19 4,438 3,707 83.53 5,078 4,421 87.06 2,092 1,806 86.33 1,040 453 43.56 14,221 11,960 84.10

19 Nusa Tenggara Timur 1,660 1,302 78.43 4,412 2,736 62.01 4,274 2,303 53.88 3,133 1,759 56.14 4,278 1,354 31.65 17,723 9,474 53.46

20 Kalimantan Barat 1,532 1,060 69.19 3,887 2,089 53.74 5,278 2,219 42.04 1,729 797 46.10 440 230 52.27 12,603 6,373 50.57

21 Kalimantan Tengah 531 473 89.08 1,416 680 48.02 1,047 495 47.28 608 327 53.78 74 29 39.19 3,618 2,004 55.39

22 Kalimantan Selatan 2,081 1,889 90.77 5,499 4,817 87.60 7,769 6,578 84.67 1,944 1,198 61.63 2,310 2,142 92.73 19,411 16,624 85.64

23 Kalimantan Timur 1,345 1,169 86.91 3,290 2,346 71.31 5,208 3,720 71.43 2,350 1,515 64.47 1,055 516 48.91 13,072 9,266 70.88

24 Sulawesi Utara 813 680 83.64 3,082 2,335 75.76 3,499 2,581 73.76 1,689 1,124 66.55 467 341 73.02 9,417 7,061 74.98

25 Sulawesi Tengah 2,076 1,707 82.23 3,565 2,555 71.67 3,842 2,717 70.72 2,220 1,684 75.86 196 147 75.00 11,899 8,810 74.04

26 Sulawesi Selatan 3,137 2,510 80.01 9,623 6,859 71.28 11,286 7,638 67.68 4,069 2,815 69.18 3,292 1,516 46.05 31,407 21,339 67.94

27 Sulawesi Tenggara 1,593 1,543 96.86 3,088 2,516 81.48 2,148 1,709 79.56 2,495 1,752 70.22 96 94 97.92 9,370 7,614 81.26

28 Gorontalo 749 678 90.52 1,594 1,084 68.01 1,169 753 64.41 943 598 63.41 175 56 32.00 4,559 3,169 69.51

29 Sulawesi Barat 674 565 83.83 1,798 560 31.15 2,319 457 19.71 578 217 37.54 76 9 11.84 5,336 1,808 33.88

30 Maluku 490 349 71.22 1,742 1,202 69.00 1,656 1,125 67.93 747 461 61.71 708 487 68.79 5,202 3,624 69.67

31 Maluku Utara 297 232 78.11 969 730 75.34 1,085 737 67.93 752 583 77.53 36 - - 3,139 2,282 72.70

32 Papua Barat 352 228 64.77 544 355 65.26 725 342 47.17 347 200 57.64 22,613 19,941 88.18 24,457 21,066 86.13

33 Papua 217 127 58.53 568 236 41.55 805 554 68.82 246 119 48.37 101 78 77.23 1,847 1,114 60.31

59,372 45,729 77.02 163,882 110,650 67.52 261,290 153,755 58.84 76,955 45,516 59.15 77,896 48,501 62.26 626,248 403,350 64.41 IndonesiaSumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009

PERSENTASE RUMAH/BANGUNAN YANG DIPERIKSA DAN BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES

Rumah/Bangunan Diperiksa

Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 921,935 100,568 10.91 63,349 62.99 2 Sumatera Utara 2,747,062 559,690 20.37 466,741 83.39 3 Sumatera Barat 930,891 392,616 42.18 225,030 57.32 4 Riau 496,081 239,711 48.32 204,772 85.42 5 Jambi 734,563 90,961 12.38 75,096 82.56 6 Sumatera Selatan 1,605,114 321,733 20.04 226,903 70.53 7 Bengkulu 375,675 173,006 46.06 81,701 47.22 8 Lampung 872,052 74,725 8.57 55,990 74.93 9 Kepulauan Bangka Belitung 182,784 36,598 20.02 22,203 60.67

10 Kepulauan Riau 479,343 265,014 50.58 170,324 64.27 11 DKI Jakarta 1,098,427 893,483 81.34 795,958 89.08 12 Jawa Barat 11,316,592 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d13 Jawa Tengah 6,102,744 2,005,589 32.86 1,503,077 74.94 14 DI Yogyakarta 766,580 226,953 29.61 178,100 78.47 15 Jawa Timur 9,148,900 3,623,391 39.60 3,031,671 83.67 16 Banten 1,704,448 934,376 54.82 817,032 87.44 17 Bali 838,257 348,877 41.62 306,933 87.98 18 Nusa Tenggara Barat 971,262 170,517 17.56 148,518 87.10 19 Nusa Tenggara Timur 418 799 163 081 38 94 64 936 39 82

Lampiran 2.19

TAHUN 2009

No Provinsi Jumlah Rumah/Bangunan yang Ada

Rumah/Bangunan Bebas Jentik

19 Nusa Tenggara Timur 418,799 163,081 38.94 64,936 39.82 20 Kalimantan Barat 737,665 157,460 21.35 99,377 63.11 21 Kalimantan Tengah 516,024 39,065 7.57 19,654 50.31 22 Kalimantan Selatan 741,959 98,591 13.29 61,930 62.82 23 Kalimantan Timur 450,696 291,342 64.64 194,826 66.87 24 Sulawesi Utara 414,263 193,474 46.70 128,642 66.49 25 Sulawesi Tengah 305,316 43,095 14.11 24,516 56.89 26 Sulawesi Selatan 1,580,103 489,768 31.00 337,529 68.92 27 Sulawesi Tenggara 468,884 193,919 41.36 103,807 53.53 28 Gorontalo 196,479 116,131 59.11 71,368 61.45 29 Sulawesi Barat 116,634 25,596 21.95 17,272 67.48 30 Maluku 266,296 58,142 21.83 28,590 49.17 31 Maluku Utara 116,096 86,934 74.88 44,837 51.58 32 Papua Barat 110,204 8,157 7.40 5,833 71.51 33 Papua 58,749 4,283 7.29 1,980 46.23

47,790,877 12,426,846 26.00 9,578,494 77.08 IndonesiaSumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009

Jumlah Dipantau Ber PHBS * %(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 237,085 111,955 47.22 2 Sumatera Utara 1,182,858 738,701 62.45 3 Sumatera Barat 108,018 19,407 17.97 4 Riau 93,812 45,750 48.77 5 Jambi 183,511 105,669 57.58 6 Sumatera Selatan 881,649 409,897 46.49 7 Bengkulu 196,708 108,007 54.91 8 Lampung 755,463 375,838 49.75 9 Kepulauan Bangka Belitung 39,112 21,866 55.91

10 Kepulauan Riau 18,764 6,850 36.51 11 DKI Jakarta 461,934 276,026 59.75 12 Jawa Barat 7,848,995 2,973,236 37.88 13 Jawa Tengah 1,469,774 1,301,822 88.57 14 DI Yogyakarta 346,685 302,923 87.38 15 Jawa Timur 1,006,824 330,984 32.87 16 Banten 407,986 87,173 21.37

Lampiran 2.20

PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHATTAHUN 2009

No Provinsi Rumah Tangga

17 Bali 126,643 66,292 52.35 18 Nusa Tenggara Barat 112,331 56,349 50.16 19 Nusa Tenggara Timur 242,617 118,942 49.02 20 Kalimantan Barat 94,408 42,905 45.45 21 Kalimantan Tengah 30,933 15,861 51.28 22 Kalimantan Selatan 63,037 38,629 61.28 23 Kalimantan Timur 115,209 91,860 79.73 24 Sulawesi Utara 244,268 123,824 50.69 25 Sulawesi Tengah 140,035 91,537 65.37 26 Sulawesi Selatan 855,253 525,020 61.39 27 Sulawesi Tenggara 233,432 91,248 39.09 28 Gorontalo 136,243 88,804 65.18 29 Sulawesi Barat 44,145 13,620 30.85 30 Maluku 85,235 37,454 43.94 31 Maluku Utara 26,066 10,883 41.75 32 Papua Barat 22,275 5,681 25.50 33 Papua 17,787 7,611 42.79

17,829,095 8,642,625 48.47 IndonesiaSumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2009

10 - 15 16 - 18 19 - 24 25+(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 8,40 32,38 46,15 13,072 Sumatera Utara 4,08 23,61 53,78 18,533 Sumatera Barat 8,08 27,25 47,16 17,514 Riau 7,45 27,20 49,97 15,375 Kepulauan Riau 14,36 38,02 38,08 9,536 Jambi 11,08 34,24 43,07 11,617 Sumatera Selatan 11,14 33,96 44,29 10,618 Kep.Bangka Belitung 13,41 35,77 41,89 8,939 Bengkulu 7,00 30,95 47,58 14,4710 Lampung 6,84 22,21 50,23 20,7311 DKI Jakarta 6,97 21,71 48,64 22,6912 Jawa Barat 19,65 37,02 34,97 8,3613 Jawa Tengah 3,63 24,55 51,26 20,5614 D.I. Yogyakarta 18,78 36,54 35,57 9,1215 Jawa Timur 17,43 36,79 36,12 9,6616 Banten 13,03 36,96 40,05 9,9617 Bali 2,91 20,87 57,76 18,4618 Nusa Tenggara Barat 5,84 37,53 47,65 8,9819 Nusa Tenggara Timur 2,25 19,05 54,41 24,2920 Kalimantan Barat 7,86 31,91 46,80 13,4221 Kalimantan Tengah 10,25 36,20 43,24 10,3122 Kalimantan Timur 10,02 28,16 47,16 14,6623 Kalimantan Selatan 18,89 36,31 35,74 9,0624 Sulawesi Utara 3,48 23,74 53,76 19,0225 Sulawesi Tengah 13,01 31,05 40,78 15,1526 Sulawesi Selatan 10,60 35,30 42,88 11,2327 Sulawesi Tenggara 10,64 35,45 42,27 11,6428 Gorontalo 10,14 31,45 44,31 14,1129 Sulawesi Barat 7,85 29,83 46,76 15,5630 Maluku 4,49 21,01 54,38 20,1231 Maluku Utara 5,71 29,63 50,91 13,7532 Papua Barat 10,22 32,72 45,72 11,3433 Papua 8,02 25,29 51,27 15,42

13,40 33,41 41,33 11,86Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, BPS

Indonesia

Lampiran 2.21PERSENTASE WANITA MENURUT UMUR PERKAWINAN PERTAMA


No Provinsi Umur Wanita pada Perkawinan Pertama

Lampiran 3.1

(1) (2)1 Aceh 25 45 68.52 Sumatera Utara 46 67 69,23 Sumatera Barat 47 62 69,04 Riau 37 47 71,15 Jambi 39 47 68,86 Sumatera Selatan 42 52 69,27 Bengkulu 46 65 69,48 Lampung 43 55 69,09 Kepulauan Bangka Belitung 39 46 68,6

10 Kepulauan Riau 43 58 69,711 DKI Jakarta 28 36 72,912 Jawa Barat 39 49 67,813 Jawa Tengah 26 32 71,114 DI Yogyakarta 19 22 73,115 Jawa Timur 35 45 69,116 Banten 46 58 64,617 Bali 34 38 70,618 Nusa Tenggara Barat 72 92 61,519 Nusa Tenggara Timur 57 80 67,020 Kalimantan Barat 46 59 66,321 Kalimantan Tengah 30 34 71,022 Kalimantan Selatan 58 75 63,123 Kalimantan Timur 26 38 70,824 Sulawesi Utara 35 43 72,025 Sulawesi Tengah 60 69 66,126 Sulawesi Selatan 41 53 69,627 Sulawesi Tenggara 41 62 67,428 Gorontalo 52 69 66,229 Sulawesi Barat 74 96 67,430 Maluku 59 93 67,031 Maluku Utara 51 74 65,432 Papua Barat 41 62 67,933 Papua 36 64 68,1

34 44 69,0Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007

* : Periode lima tahunan sebelum survei.AHH :BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008

(eo) 2008(5)

ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2007DAN ANGKA HARAPAN HIDUP TAHUN 2008 MENURUT PROVINSI

No ProvinsiE s t i m a s i

*Angka Kematian Bayi *Angka Kematian Balita Angka Harapan Hidup

Indonesia

(3) (4)(IMR) (AKABA)

Lampiran 3.2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Aceh 68.40 96.20 8.50 600.95 70.35 17 68.5 8,50 96,20 605,56 70,76 17 1,39

2 Sumatera Utara 69.10 97.03 8.60 624.12 72.78 8 69,2 8,60 97,08 629,97 73,29 8 1,90

3 Sumatera Barat 68.80 96.10 8.18 625.93 72.23 9 69,0 8,26 96,66 631,52 72,96 9 2,62

4 Riau 71.00 97.80 8.40 634.11 74.63 3 71,1 8,51 97,81 638,31 75,09 3 1,82

5 Jambi 68.60 96.00 7.63 622.99 71.46 12 68,8 7,63 96,05 628,25 71,99 13 1,85

6 Sumatera Selatan 69.00 96.66 7.60 617.59 71.40 13 69,2 7,60 97,05 623,49 72,05 12 2,28

7 Bengkulu 69.20 94.69 8.00 620.29 71.57 11 69,4 8,00 94,87 625,66 72,14 11 1,99

8 Lampung 68.80 93.47 7.30 610.09 69.78 20 69,0 7,30 93,63 615,03 70,30 20 1,74

9 Kepulauan Bangka Belitung 68.50 95.40 7.18 631.75 71.62 10 68,6 7,37 95,57 636,07 72,19 10 2,01

10 Kepulauan Riau 69.60 96.00 8.94 631.94 73.68 6 69,7 8,94 96,00 637,67 74,18 6 1,89

11 DKI Jakarta 72.80 98.76 10.80 620.78 76.59 1 72,9 10,80 98,76 625,70 77,03 1 1,86

12 Jawa Barat 67.60 95.32 7.50 623.64 70.71 15 67,8 7,50 95,53 626,81 71,12 15 1,38

13 Jawa Tengah 70.90 88.62 6.80 628.53 70.92 14 71,1 6,86 89,24 633,59 71,60 14 2,35

14 DI Yogyakarta 73.10 87.78 8.59 639.88 74.15 4 73,1 8,71 89,46 643,25 74,88 4 2,81

15 Jawa Timur 68.90 87.42 6.90 630.71 69.78 19 69,1 6,95 87,43 636,61 70,38 18 2,00

16 Banten 64.50 95.60 8.10 621.00 69.29 23 64,6 8,10 95,60 625,52 69,70 23 1,32

17 Bali 70.60 86.21 7.60 624.90 70.53 16 70,6 7,81 86,94 626,63 70,98 16 1,55

18 Nusa Tenggara Barat 61.20 80.10 6.70 630.48 63.71 32 61,5 6,70 80,13 633,58 64,12 32 1,14

19 Nusa Tenggara Timur 66.70 87.25 6.42 594.28 65.36 31 67,0 6,55 87,66 599,93 66,15 31 2,28

20 Kalimantan Barat 66.10 89.40 6.70 617.90 67.53 29 66,3 6,70 89,40 624,74 68,17 29 1,96

21 Kalimantan Tengah 70.90 97.50 8.00 624.79 73.49 7 71,0 8,00 97,67 628,64 73,88 7 1,47

22 Kalimantan Selatan 62.60 95.26 7.40 625.80 68.01 26 63,1 7,44 95,30 630,83 68,72 26 2,20

23 Kalimantan Timur 70.60 95.70 8.80 628.10 73.77 5 70,8 8,80 96,36 634,52 74,52 5 2,87

24 Sulawesi Utara 72.00 99.30 8.80 619.39 74.68 2 72,0 8,80 99,31 625,58 75,16 2 1,91

25 Sulawesi Tengah 65.90 94.94 7.73 616.98 69.34 22 66,1 7,81 95,68 622,35 70,09 22 2,45

26 Sulawesi Selatan 69.40 86.24 7.23 625.23 69.62 21 69,6 7,23 86,53 630,81 70,22 21 1,99

27 Sulawesi Tenggara 67.20 91.30 7.71 604.96 68.32 25 67,4 7,74 91,42 611,72 69,00 25 2,15

28 Gorontalo 65.90 95.75 6.91 615.94 68.83 24 66,2 6,91 95,75 619,70 69,29 24 1,46

29 Sulawesi Barat 67.20 86.40 6.51 622.90 67.72 28 67,4 6,99 87,31 625,04 68,55 27 2,59

30 Maluku 66.80 98.00 8.60 601.26 69.96 18 67,0 8,60 98,12 605,02 70,38 18 1,42

31 Maluku Utara 65.10 95.20 8.60 593.88 67.82 27 65,4 8,60 95,44 595,69 68,18 28 1,11

32 Papua Barat 67.60 90.32 7.65 592.07 67.28 30 67,9 7,67 92,15 593,13 67,95 30 2,05

33 Papua 67.90 75.41 6.52 593.00 63.41 33 68,1 6,52 75,41 599,65 64,00 33 1,62

68.70 91.87 7.47 624.37 70.59 69,0 7,52 92,19 628,33 71,17 1,98Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008Ket: Reduksi Short Fall : Percepatan pembangunan manusia untuk mencapai angka IPM ideal

Indonesia

No. Provinsi

2007

Angka Harapan Hidup (tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000) IPM Peringkat

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2007- 2008

2008Reduksi

Short FallAngka Harapan Hidup (tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000) IPM Peringkat

Lampiran 3.3

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


74,161 69,535 143,696 1,747

2 Demam Berdarah Dengue60,705 60,629 121,334 898

3 Demam tifoid dan paratifoid39,262 41,588 80,850 1,013

4 Demam yang sebabnya tidak diketahui24,957 24,243 49,200 462

5 Dispepsia18,807 28,497 47,304 520

6 Hipertensi esensial (primer)15,533 21,144 36,677 935

7 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya19,115 16,933 36,048 162

8 Pneumonia19,170 16,477 35,647 2365

9 Penyakit apendiks13,920 16,783 30,703 234

10 Gastritis dan duodenitis12,758 17,396 30,154 235

Sumber: Ditjen Yanmed, Kemkes RI, 2010

10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TAHUN 2009

No Daftar Tabulasi Dasar (DTD)

Kasus

Total Kasus Meninggal

Lampiran 3.4

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya243,578 245,216 488,794 781,881

2 Demam yang sebabnya tidak diketahui143,167 132,087 275,254 358,942

3 Penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya99,303 147,953 247,256 371,673


88,275 83,738 172,013 223,318

5 Gangguan refraksi dan akomodasi67,231 89,429 156,660 203,021

6 Dispepsia55,817 77,345 133,162 220,375

7 Hipertensi esensial (primer)55,446 67,823 123,269 412,364

8 Penyakit pulpa dan periapikal54,004 68,463 122,467 234,083

9 Penyakit telinga dan prosesus mastoid53,463 52,142 105,605 153,488

10 Konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva46,380 52,815 99,195 135,749

Sumber: Ditjen Yanmed, Kemkes RI, 2010

10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN TAHUN 2009

No Daftar Tabulasi Dasar (DTD)

Kasus

Total Kasus Jumlah Kunjungan

Lampiran 3.5

No Provinsi Populasi Berisiko Klinis SD Periksa Positif API AMI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 4,260,934 20,849 15,953 2,039 0.48 4.892 Sumatera Utara 8,995,264 73,275 15,196 2,274 0.25 8.153 Sumatera Barat 2,453,986 6,325 3,459 1,015 0.41 2.584 Riau 4,132,768 12,644 6,813 957 0.23 3.065 Jambi 2,843,135 44,873 24,017 5,380 1.89 15.786 Sumatera Selatan 5,350,075 29,212 13,052 2,389 0.45 5.467 Bengkulu 1,353,159 39,885 22,818 5,895 4.36 29.488 Lampung 6,295,088 37,294 20,968 4,928 0.78 5.929 Kep. Bangka Belitung 1,074,949 58,148 51,759 8,461 7.87 54.09

10 Kepulauan Riau 1,244,515 8,096 6,888 1,392 1.12 6.5111 DKI Jakarta - - - - - -12 Jawa Barat 1,093,568 33,401 33,401 397 0.36 30.5413 Jawa Tengah 14,538,939 83,572 83,572 1,220 0.08 5.7514 DI Yogyakarta 2,016,834 3,040 3,040 67 0.03 1.5115 Jawa Timur 3,755,848 38,920 38,920 2,651 0.71 10.3616 Banten 3,864,897 4,403 4,403 543 0.14 1.1417 Bali 1,391,449 13,635 13,635 24 0.02 9.8018 Nusa Tenggara Barat 4,421,385 49,030 45,932 8,516 1.93 11.0919 Nusa Tenggara Timur 4,083,866 168,478 165,572 63,792 15.62 41.2520 Kalimantan Barat 4,025,946 10,859 5,283 2,168 0.54 2.7021 Kalimantan Tengah 1,966,171 23,883 6,888 2,074 1.05 12.1522 Kalimantan Selatan 2,530,536 9,922 8,308 2,676 1.06 3.9223 Kalimantan Timur 1,706,472 14,654 5,812 3,487 2.04 8.5924 Sulawesi Utara 1,642,001 27,063 11,580 5,530 3.37 16.4825 Sulawesi Tengah 2,536,473 51,709 21,082 3,424 1.35 20.3926 Sulawesi Selatan 6,202,816 9,386 5,189 1,933 0.31 1.5127 Sulawesi Tenggara 2,204,242 11,726 2,292 483 0.22 5.3228 Gorontalo 765,841 10,674 5,136 3,160 4.13 13.9429 Sulawesi Barat 685,561 8,213 769 391 0.57 11.9830 Maluku 1,384,940 54,907 44,531 12,376 8.94 39.6531 Maluku Utara 966,268 49,683 40,949 8,606 8.91 51.4232 Papua Barat 701,435 93,973 75,647 19,402 27.66 133.9733 Papua 2,206,849 41,292 60,648 21,927 9.94 18.71

102,696,210 1,143,024 863,511 199,577 1.85 10.59 26,661,535 176,971 176,971 4,902 0.17 6.05 76,034,675 966,053 686,540 194,675 2.47 12.27

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010Luar Jawa-Bali

JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN PENYAKIT MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

IndonesiaJawa-Bali

Lampiran 3.6

(1) (2)

1 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0

2 Jawa Barat 0.16 0.96 0.52 0.37 0.58 0.36

3 Jawa Tengah 0.51 0.06 0.13 0.12 0.07 0.08

4 DI Yogyakarta 0.97 0.06 0.10 0.05 0.03 0.03

5 Jawa Timur 0.08 0.47 0.18 0.18 0.71 0.71

6 Banten - 0.00 0.02 0.05 0.17 0.14

7 Bali 0.03 0.02 0.55 0.42 0.03 0.02

0.15 0.15 0.19 0.16 0.16 0.17

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Jawa-Bali

2008

(12)(9) (10) (11)

2005 2006

(13)(8)

20072004

ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) MALARIADI JAWA-BALI TAHUN 2004 - 2009

No ProvinsiTahun

2009

Lampiran 3.7.

Semua Kasus Kasus Baru TB Paru BTA Positif Case Detection Rate (CDR) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 6,982 3,966 3,065 43.92 Sumatera Utara 21,197 16,815 13,897 65.63 Sumatera Barat 7,725 5,482 3,732 48.34 Riau 8,490 4,325 2,880 33.95 Jambi 4,535 3,291 2,745 60.56 Sumatera Selatan 11,556 7,779 5,181 44.87 Bengkulu 2,667 1,941 1,588 59.58 Lampung 11,987 7,266 4,943 41.29 Kep. Bangka Belitung 1,821 1,229 951 52.210 Kep. Riau 2,424 1,695 784 32.311 DKI Jakarta 9,869 25,074 7,989 81.012 Jawa Barat 44,407 61,964 31,433 70.813 Jawa Tengah 35,165 34,671 16,906 48.114 DI Yogyakarta 2,241 2,345 1,155 51.515 Jawa Timur 39,896 38,010 22,598 56.616 Banten 10,468 15,629 8,134 77.717 Bali 2,273 3,227 1,517 66.718 Nusa Tenggara Barat 9,311 5,346 3,089 33.219 Nusa Tenggara Timur 9,701 5,302 3,369 34.720 Kalimantan Barat 9,070 5,499 4,156 45.821 Kalimantan Tengah 4,380 2,090 1,339 30.622 Kalimantan Selatan 7,342 4,609 2,891 39.423 Kalimantan Timur 6,646 3,694 2,065 31.124 Sulawesi Utara 4,681 4,989 3,988 85.225 Sulawesi Tengah 5,209 2,397 1,918 36.826 Sulawesi Selatan 16,608 8,223 6,428 38.727 Sulawesi Tenggara 4,448 2,663 2,296 51.628 Gorontalo 2,066 1,620 1,370 66.329 Sulawesi Barat 2,200 1,179 942 42.830 Maluku 2,813 2,702 2,014 71.631 Maluku Utara 2,048 1,096 708 34.632 Papua 4,405 7,054 2,504 56.833 Papua Barat 1,562 1,559 638 40.8

231,370 294,731 169,213 73.1

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TB PARUTAHUN 2009

Cakupan

Indonesia

No. Provinsi Perkiraan Kasus Baru TB Paru BTA Positif

Lampiran 3.8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 2,022 65.97 1,043 34.03 3,065 2 Sumatera Utara 9,057 65.17 4,840 34.83 13,897 3 Sumatera Barat 2,433 65.19 1,299 34.81 3,732 4 Riau 1,828 63.47 1,052 36.53 2,880 5 Jambi 1,695 61.75 1,050 38.25 2,745 6 Sumatera Selatan 3,207 61.90 1,974 38.10 5,181 7 Bengkulu 982 61.84 606 38.16 1,588 8 Lampung 2,951 59.70 1,992 40.30 4,943 9 Kep. Bangka Belitung 614 64.56 337 35.44 951

10 Kep.Riau 480 61.22 304 38.78 784 11 DKI Jakarta 4,866 60.91 3,123 39.09 7,989 12 Jawa Barat 17,994 57.25 13,439 42.75 31,433 13 Jawa Tengah 9,368 55.41 7,538 44.59 16,906 14 DI Yogyakarta 695 60.17 460 39.83 1,155 15 Jawa Timur 12,377 54.77 10,221 45.23 22,598 16 Banten 4,907 60.33 3,227 39.67 8,134 17 Bali 889 58.60 628 41.40 1,517 18 Nusa Tenggara Barat 1,862 60.28 1,227 39.72 3,089 19 Nusa Tenggara Timur 1,881 55.83 1,488 44.17 3,369 20 Kalimantan Barat 2,673 64.32 1,483 35.68 4,156 21 Kalimantan Tengah 793 59.22 546 40.78 1,339 22 Kalimantan Selatan 1,700 58.80 1,191 41.20 2,891 23 Kalimantan Timur 1,278 61.89 787 38.11 2,065 24 Sulawesi Utara 2,472 61.99 1,516 38.01 3,988 25 Sulawesi Tengah 1,135 59.18 783 40.82 1,918 26 Sulawesi Selatan 3,797 59.07 2,631 40.93 6,428 27 Sulawesi Tenggara 1,334 58.10 962 41.90 2,296 28 Gorontalo 777 56.72 593 43.28 1,370 29 Sulawesi Barat 559 59.34 383 40.66 942 30 Maluku 1,087 53.97 927 46.03 2,014 31 Maluku Utara 437 61.72 271 38.28 708 32 Papua Barat 1,397 55.79 1,107 44.21 2,504 33 Papua 391 61.29 247 38.71 638

99,938 59.06 69,275 40.94 169,213 Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

% Jumlah %

Indonesia

JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2009

No Provinsi

Jenis Kelamin

Laki-laki PerempuanLaki-laki+ Perempuan

Jumlah

Lampiran 3.9

> 65

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19)

1 Aceh 24 19 229 161 415 223 398 206 443 209 384 169 129 2,022 1,043 3,065 2 Sumatera Utara 65 92 1,206 943 1,914 1,168 1,946 926 2,057 880 1,394 608 475 9,057 4,840 13,897 3 Sumatera Barat 17 27 340 291 561 273 428 222 454 227 397 173 236 2,433 1,299 3,732 4 Riau 13 19 241 172 537 310 434 247 309 163 220 97 74 1,828 1,052 2,880 5 Jambi 12 16 206 163 369 248 345 223 343 188 281 159 139 1,695 1,050 2,745 6 Sumatera Selatan 15 24 420 334 705 447 642 417 640 400 519 248 266 3,207 1,974 5,181 7 Bengkulu 6 6 131 99 194 148 178 117 201 114 199 92 73 982 606 1,588 8 Lampung 26 47 377 330 640 450 585 394 576 359 463 277 284 2,951 1,992 4,943 9 Kep. Bangka Belitung 3 - 82 67 150 82 113 69 123 70 87 37 56 614 337 951 10 Kep.Riau 4 2 81 71 129 113 107 47 82 39 48 21 29 480 304 784 11 DKI Jakarta 29 56 1,025 765 1,515 918 936 624 746 455 463 220 152 4,866 3,123 7,989 12 Jawa Barat 145 168 3,578 3,226 4,692 3,655 3,470 2,516 2,931 2,076 2,182 1,353 996 17,994 13,439 31,433 13 Jawa Tengah 65 95 1,518 1,557 2,017 1,865 1,660 1,424 1,810 1,277 1,520 949 778 9,368 7,538 16,906 14 DI Yogyakarta 1 7 115 103 162 91 122 88 104 77 105 58 86 695 460 1,155 15 Jawa Timur 99 135 1,580 1,762 2,306 2,216 2,416 2,072 2,738 2,087 2,300 1,491 938 12,377 10,221 22,598 16 Banten 38 42 954 820 1,266 799 1,055 654 826 511 574 325 194 4,907 3,227 8,134 17 Bali 2 5 128 107 215 183 172 117 150 86 141 86 81 889 628 1,517 18 Nusa Tenggara Barat 11 11 253 187 375 245 347 248 396 259 351 228 129 1,862 1,227 3,089 19 Nusa Tenggara Timur 16 27 279 271 405 350 330 244 345 241 299 228 207 1,881 1,488 3,369 20 Kalimantan Barat 29 24 307 252 552 341 503 263 542 291 530 230 210 2,673 1,483 4,156 21 Kalimantan Tengah 9 12 111 93 175 126 147 113 188 123 117 61 46 793 546 1,339 22 Kalimantan Selatan 22 15 197 204 380 229 355 273 379 267 275 144 92 1,700 1,191 2,891 23 Kalimantan Timur 14 10 174 159 280 210 270 166 250 132 199 85 91 1,278 787 2,065 24 Sulawesi Utara 26 26 334 273 516 320 469 314 480 273 406 192 241 2,472 1,516 3,988 25 Sulawesi Tengah 14 16 128 134 222 179 266 161 240 143 196 115 69 1,135 783 1,918 26 Sulawesi Selatan 10 25 540 388 837 611 733 531 682 491 653 418 342 3,797 2,631 6,428 27 Sulawesi Tenggara 11 12 224 187 254 202 273 199 246 156 231 148 95 1,334 962 2,296 28 Gorontalo 4 5 119 121 177 121 148 111 169 108 122 90 38 777 593 1,370 29 Sulawesi Barat 7 5 71 65 140 87 96 87 109 72 93 57 43 559 383 942 30 Maluku 37 59 199 177 236 197 196 164 169 152 150 108 100 1,087 927 2,014 31 Maluku Utara 6 1 85 79 110 72 73 54 75 38 64 19 24 437 271 708 32 Papua Barat 23 41 397 391 445 361 238 152 172 95 99 58 23 1,397 1,107 2,504 33 Papua 8 5 92 87 120 74 72 38 51 28 29 14 19 391 247 638

811 1,054 15,721 14,039 23,011 16,914 19,523 13,481 19,026 12,087 15,091 8,558 6,755 99,938 69,275 169,213 Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

55 - 64P P

45 - 540 - 14 TotalP T

35 - 44PL L

JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN), JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2009

No ProvinsiK e l o m p o k U m u r ( t a h u n)

L25 - 34

L15 - 24

L

Indonesia

PL P L LP

Lampiran 3.10

Semua Kasus BTA Pos Jumlah % Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 3,828 2,831 2,399 84.7 238 8.4 2,637 93.1 66 2.32 Sumatera Utara 17,133 14,158 13,241 93.5 366 2.6 13,607 96.1 167 1.23 Sumatera Barat 5,403 3,701 2,884 77.9 377 10.2 3,261 88.1 117 3.24 Riau 3,478 2,205 1,601 72.6 249 11.3 1,850 83.9 34 1.55 Jambi 2,960 2,227 1,860 83.5 195 8.8 2,055 92.3 84 3.86 Sumatera Selatan 8,284 5,244 4,566 87.1 364 6.9 4,930 94.0 63 1.27 Bengkulu 1,598 1,276 1,181 92.6 62 4.9 1,243 97.4 14 1.18 Lampung 7,592 4,771 4,096 85.9 332 7.0 4,428 92.8 100 2.19 Kep. Bangka Belitung 1,210 958 813 84.9 22 2.3 835 87.2 37 3.9

10 Kep. Riau 1,500 685 462 67.4 144 21.0 606 88.5 9 1.311 DKI Jakarta 25,490 8,372 5,818 69.5 1,351 16.1 7,169 85.6 135 1.612 Jawa Barat 61,557 30,072 25,604 85.1 2,059 6.8 27,663 92.0 400 1.313 Jawa Tengah 35,951 16,752 14,033 83.8 1,060 6.3 15,093 90.1 285 1.714 DI Yogyakarta 2,461 1,141 894 78.4 47 4.1 941 82.5 45 3.915 Jawa Timur 39,113 23,655 19,582 82.8 1,509 6.4 21,091 89.2 557 2.416 Banten 17,896 8,080 6,905 85.5 547 6.8 7,452 92.2 80 1.017 Bali 3,159 1,434 960 66.9 264 18.4 1,224 85.4 77 5.418 Nusa Tenggara Barat 5,688 3,134 2,468 78.7 408 13.0 2,876 91.8 133 4.219 Nusa Tenggara Timur 5,315 3,360 2,709 80.6 339 10.1 3,048 90.7 121 3.620 Kalimantan Barat 5,558 4,189 3,721 88.8 173 4.1 3,894 93.0 76 1.821 Kalimantan Tengah 1,881 1,251 1,002 80.1 159 12.7 1,161 92.8 17 1.422 Kalimantan Selatan 4,990 3,164 2,840 89.8 131 4.1 2,971 93.9 72 2.323 Kalimantan Timur 3,829 2,088 1,413 67.7 374 17.9 1,787 85.6 51 2.424 Sulawesi Utara 4,858 4,155 3,618 87.1 406 9.8 4,024 96.8 76 1.825 Sulawesi Tengah 2,781 2,120 1,711 80.7 288 13.6 1,999 94.3 46 2.226 Sulawesi Selatan 8,303 6,170 5,329 86.4 215 3.5 5,544 89.9 185 3.027 Sulawesi Tenggara 2,724 2,312 1,864 80.6 345 14.9 2,209 95.5 53 2.328 Gorontalo 1,451 1,176 945 80.4 197 16.8 1,142 97.1 19 1.629 Sulawesi Barat 1,298 1,060 790 74.5 131 12.4 921 86.9 59 5.630 Maluku 2,279 1,109 989 89.2 90 8.1 1,079 97.3 4 0.431 Maluku Utara 981 540 282 52.2 168 31.1 450 83.3 18 3.332 Papua 6,521 2,461 1,217 49.5 677 27.5 1,894 77.0 50 2.033 Papua Barat 1,259 525 202 38.5 168 32.0 370 70.5 21 4.0

298,329 166,376 137,999 82.9 13,455 8.1 151,454 91.0 3,271 2.0Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

HASIL CAKUPAN PENGOBATAN TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Success Rate (%)

Meninggal

Indonesia

Sembuh & Pengobatan

Lengkap

Cakupan Tahun 2008No. Provinsi

Sembuh Pengobatan Lengkap

Lampiran 3.11

Jumlah Kasus Case Rate

Kumulatif Per 100.000 Penduduk(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 43 11 1.052 Sumatera Utara 485 93 3.713 Sumatera Barat 330 81 7.324 Riau 475 131 8.365 Jambi 165 50 5.776 Sumatera Selatan 219 38 3.047 Bengkulu 91 21 5.208 Lampung 144 42 1.869 Kep. Bangka Belitung 117 18 11.36

10 Kepulauan Riau 333 130 22.2311 DKI Jakarta 2,828 426 31.6712 Jawa Barat 3,598 634 8.6013 Jawa Tengah 717 246 2.2214 DI Yogyakarta 290 81 8.5115 Jawa Timur 3,227 691 8.9316 Banten 318 54 3.0617 Bali 1,615 283 45.4518 Nusa Tenggara Barat 119 63 2.5719 Nusa Tenggara Timur 138 25 3.1720 Kalimantan Barat 794 107 16.9121 Kalimantan Tengah 21 2 0.8822 Kalimantan Selatan 27 5 0.7823 Kalimantan Timur 11 10 0.3524 Sulawesi Utara 173 62 7.6925 Sulawesi Tengah 12 6 0.4626 Sulawesi Selatan 591 62 6.6527 Sulawesi Tenggara 21 5 0.9128 Gorontalo 3 1 0.3329 Sulawesi Barat - - -30 Maluku 192 70 14.2131 Maluku Utara 10 8 1.0432 Papua Barat 58 19 8.9333 Papua 2,808 371 133.07

19,973 3,846 8.66Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

JUMLAH KUMULATIF KASUS AIDS, MENINGGAL, DAN ANGKA KUMULATIF KASUS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009

Indonesia

No Provinsi Meninggal

Lampiran 3.12

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 30 48 36 432 Sumatera Utara 485 485 485 4853 Sumatera Barat 234 410 293 3304 Riau 368 477 371 4755 Jambi 165 166 165 1656 Sumatera Selatan 184 219 219 2197 Bengkulu 52 113 85 918 Lampung 144 144 144 1449 Kep. Bangka Belitung 111 120 117 11710 Kep.Riau 325 341 333 33311 DKI Jakarta 2,807 3,740 2,811 2,82812 Jawa Barat 3,162 3,710 3,233 3,59813 Jawa Tengah 573 819 669 71714 DI Yogyakarta 246 290 247 29015 Jawa Timur 2,652 3,540 3,133 3,22716 Banten 78 323 275 31817 Bali 1,263 1,747 1,506 1,61518 Nusa Tenggara Barat 92 142 107 11919 Nusa Tenggara Timur 117 139 138 13820 Kalimantan Barat 730 794 730 79421 Kalimantan Tengah 10 40 15 2122 Kalimantan Selatan 27 27 27 2723 Kalimantan Timur 11 11 11 1124 Sulawesi Utara 173 173 173 17325 Sulawesi Tengah 12 12 12 1226 Sulawesi Selatan 143 591 143 59127 Sulawesi Tenggara 11 22 20 2128 Gorontalo 3 3 3 329 Sulawesi Barat - - - -30 Maluku 190 192 192 19231 Maluku Utara 9 16 10 1032 Papua Barat 58 58 58 5833 Papua 2,499 2,858 2,681 2,808

16,964 21,770 18,442 19,973Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Jumlah Kasus AIDS Kumulatif

JUMLAH KASUS AIDS KUMULATIF PER TRIWULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

J u m l a h

No Provinsi

Lampiran 3.13

Jumlah Kasus Jumlah Kasus Kumulatif Persentase Kasus KumulatifKumulatif Pada IDU Pada IDU

(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 43 17 39.502 Sumatera Utara 485 209 43.103 Sumatera Barat 330 224 67.904 Riau 475 135 28.405 Jambi 165 96 58.206 Sumatera Selatan 219 104 47.507 Bengkulu 91 47 51.608 Lampung 144 112 77.809 Kep. Bangka Belitung 117 40 34.2010 Kepulauan Riau 333 30 9.0011 DKI Jakarta 2,828 2,002 70.8012 Jawa Barat 3,598 2,628 73.0013 Jawa Tengah 717 152 21.2014 DI Yogyakarta 290 132 45.5015 Jawa Timur 3,227 1,022 31.7016 Banten 318 199 62.6017 Bali 1,615 261 16.2018 Nusa Tenggara Barat 119 46 38.7019 Nusa Tenggara Timur 138 12 8.7020 Kalimantan Barat 794 132 16.6021 Kalimantan Tengah 21 7 33.3022 Kalimantan Selatan 27 9 33.3023 Kalimantan Timur 11 4 36.4024 Sulawesi Utara 173 40 23.1025 Sulawesi Tengah 12 6 50.0026 Sulawesi Selatan 591 209 35.4027 Sulawesi Tenggara 21 1 4.8028 Gorontalo 3 2 66.7029 Sulawesi Barat - - -30 Maluku 192 79 41.1031 Maluku Utara 10 2 20.0032 Papua Barat 58 5 8.6033 Papua 2,808 2 0.10

19,973 7,966 39.90Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009

Indonesia

No Provinsi

Lampiran 3.14

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 568,657 56,866 494 732 1,226 2.162 Sumatera Utara 1,306,660 130,666 11,271 16,905 28,176 21.563 Sumatera Barat 469,766 46,977 1,989 5,387 7,376 15.704 Riau 449,139 44,914 3,126 6,329 9,455 21.055 Jambi 211,873 21,187 223 589 812 3.836 Sumatera Selatan 690,344 69,034 4,369 7,624 11,993 17.377 Bengkulu 185,621 18,562 1,806 2,075 3,881 20.918 Lampung 748,682 74,868 3,315 7,034 10,349 13.829 Kep. Bangka Belitung 113,130 11,313 1,078 3,607 4,685 41.41

10 Kepulauan Riau 161,752 16,175 13 38 51 0.3211 DKI Jakarta 896,521 89,652 6,010 11,296 17,306 19.3012 Jawa Barat 4,062,083 425,985 67,621 129,034 196,655 46.1613 Jawa Tengah - - - - - -14 DI Yogyakarta 344,384 34,438 - - - -15 Jawa Timur 2,491,593 249,159 11,566 20,721 32,287 12.9616 Banten 1,072,458 107,246 3,552 6,328 9,880 9.2117 Bali 354,310 35,431 1,277 2,318 3,595 10.1518 Nusa Tenggara Barat 429,249 42,925 11,829 18,842 30,671 71.4519 Nusa Tenggara Timur 434,332 43,433 1,677 1,915 4,846 11.1620 Kalimantan Barat 424,914 42,491 372 709 1,081 2.5421 Kalimantan Tengah 197,014 19,701 309 758 1,067 5.4222 Kalimantan Selatan 323,701 32,370 1,153 2,380 3,533 10.9123 Kalimantan Timur - - - - - -24 Sulawesi Utara 201,175 20,118 890 1,749 2,639 13.1225 Sulawesi Tengah - - - - - -26 Sulawesi Selatan 725,575 72,558 1,261 2,646 3,907 5.3827 Sulawesi Tenggara 233,915 23,392 732 1,524 2,256 9.6428 Gorontalo 95,781 9,578 518 842 1,360 14.2029 Sulawesi Barat 111,912 11,191 258 404 662 5.9230 Maluku - - - - - -31 Maluku Utara 98,191 9,819 183 387 570 5.8132 Papua Barat - - - - - -33 Papua - - - - - -

17,402,735 1,760,050 136,892 252,173 390,319 22.18Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Jumlah %

Indonesia

JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITAMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No. ProvinsiJumlah Penduduk Usia

Balita Wil. PKM Program

Target Penemuan Pneumonia Balita

(10%)

Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita

< 1 Tahun 1 - 4 Tahun

Lampiran 3.15

Case Detection Rate

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Aceh 121 359 480 11.00 48 0.10 40 0.08 2 Sumatera Utara 37 163 200 1.55 33 0.17 14 0.07 3 Sumatera Barat 13 65 78 1.71 0.00 - 6.00 7.694 Riau 44 151 195 4.05 20 0.10 35 0.18 5 Jambi 4 59 63 2.26 15.00 0.24 0 06 Sumatera Selatan 20 200 220 3.05 47 0.21 9 0.04 7 Bengkulu 2 9 11 0.63 0 0 0 08 Lampung 24 87 111 1.42 33 0.30 17 0.15 9 Kep. Bangka Belitung 6 27 33 2.98 1.00 0.02 5.00 0.07

10 Kepulauan Riau 3 7 10 0.60 0 0 0 011 DKI Jakarta 102 471 573 6.33 13.00 0.02 42.00 0.0712 Jawa Barat 208 1351 1,559 3.69 206 0.13 188 0.12 13 Jawa Tengah 226 1348 1,574 4.91 236.00 0.15 151.00 0.1014 DI Yogyakarta 13 39 52 1.51 6 0.12 3 0.06 15 Jawa Timur 944 4979 5,923 15.82 651.00 0.11 710.00 0.1216 Banten 65 434 499 5.05 83 0.17 62 0.12 17 Bali 15 69 84 2.53 1.00 0.01 1.00 0.0118 Nusa Tenggara Barat 51 216 267 6.02 21 0.08 45 0.17 19 Nusa Tenggara Timur 34 159 193 3.85 21.00 0.11 13.00 0.0720 Kalimantan Barat 7 97 104 2.42 7 0.07 14 0.13 21 Kalimantan Tengah 9 90 99 4.89 11.00 0.11 6.00 0.0622 Kalimantan Selatan 12 188 200 6.16 31 0.16 10 0.05 23 Kalimantan Timur 19 180 199 6.78 11.00 0.06 10.00 0.0524 Sulawesi Utara 85 340 425 18.79 25 0.06 56 0.13 25 Sulawesi Tengah 83 230 313 12.93 30.00 0.10 30.00 0.1026 Sulawesi Selatan 233 1003 1,236 16.20 143 0.12 133 0.11 27 Sulawesi Tenggara 29 220 249 11.62 11.00 0.04 17.00 0.0728 Gorontalo 19 174 193 19.08 18 0.09 25 0.13 29 Sulawesi Barat 55 140 195 14.62 8.00 0.04 25.00 0.1330 Maluku 72 325 397 27.56 13 0.03 51 0.13 31 Maluku Utara 105 286 391 40.35 35.00 0.09 65.00 0.1732 Papua Barat 108 139 247 33.01 10 0.04 72 0.29 33 Papua 265 622 887 40.06 24.00 0.03 219.00 0.25

3,033 14,227 17,260 7,49 1,812 10.37 2,074 11.44 Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

Jumlah Cacat Tkt. 2 0 - 14 TahunPer 100.000 Penduduk Jumlah %

JUMLAH KASUS BARU KUSTA, CASE DETECTION RATE (CDR),

No. Provinsi PB MB

KECACATAN, DAN PROPORSI KASUS PADA ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Jumlah %

Lampiran 3.16

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)1 Aceh 6 1 0 5 0 0 1 1 0 5 0 0 3 0 0 0 0 6 3 2 1 0 6 0 02 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Sumatera Barat 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 04 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 4 2 0 1 0 2 1 0 0 3 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 16 Sumatera Selatan 7 4 0 1 0 3 3 0 1 3 3 0 1 3 0 3 1 3 0 2 2 3 3 1 37 Bengkulu 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 08 Lampung 12 8 0 10 0 0 2 5 0 5 2 0 2 2 5 3 2 2 5 4 2 1 12 0 09 Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 23 10 1 10 1 4 7 1 5 11 6 0 2 7 3 0 11 9 12 1 2 8 15 1 713 Jawa Tengah 7 3 0 3 2 2 0 0 2 5 0 3 1 0 0 3 3 1 5 0 2 0 7 0 014 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 22 15 2 11 6 2 1 6 5 0 12 2 6 0 14 6 1 1 15 2 2 3 21 1 016 Banten 43 17 0 27 2 12 2 6 4 31 2 0 3 2 9 16 17 1 27 8 8 0 35 8 017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Bara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 220 Kalimantan Bara 16 8 0 7 0 3 6 0 2 14 0 0 6 3 3 10 0 3 6 5 0 5 9 1 621 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Kalimantan Timur 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 026 Sulawesi Selatan 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 027 Sulawesi Tenggara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 028 Gorontalo 3 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 2 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 133 Papua 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

158 76 3 84 13 30 28 22 21 85 31 5 30 23 37 50 39 32 84 27 21 26 121 17 20Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Tida

k

Tida

k D

iket

ahui

Gun

ting

Tida

k D

iket

ahui

YaBam

bu

Lain

-lain

Tida

k D

iket

ahui

IndonesiaTr

adis

iona

l

Lain

-lain

Tida

k D

iimun

isas

i

Bid

an/P

eraw

at

Bid

an/P

eraw

at

Trad

isio

nal

Tanp

a pe

mer

iksa

an

TT1

Perawatan Tali Pusat Pemotongan Tali Pusat Dirawat di RS

Dok

ter

Tida

k D

iket

ahui

TT2+

Tida

k D

iket

ahui

Dok

ter

Tida

k D

iket

ahui

Alk

ohol

/Iodi

um

Faktor Risiko

Tota

l

Men

ingg

al

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKOMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No Provinsi

Pemeriksaan Kehamilan Status Imunisasi Penolong Persalinan

Lampiran 3.17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Aceh 163 75 81 112 53 67 43 19 3 2 24 51 6932 Sumatera Utara 132 100 121 18 41 47 8 0 0 9 0 0 4763 Sumatera Barat 61 82 74 102 125 101 62 66 37 104 84 66 9644 Riau 72 136 130 99 105 34 35 7 44 55 49 32 7985 Jambi 0 0 34 93 35 56 29 10 0 67 100 86 5106 Sumatera Selatan 88 82 87 75 117 88 83 63 63 24 46 56 8727 Bengkulu 21 13 16 25 36 32 10 14 13 9 15 15 2198 Lampung 121 145 182 219 176 133 87 78 50 81 71 104 1,4479 Kep. Bangka Belitung 3 5 8 9 20 3 7 6 0 3 2 6 72

10 Kepulauan Riau 39 53 40 28 39 30 56 32 40 59 67 50 53311 DKI Jakarta 17 62 45 67 98 85 130 83 120 106 0 0 81312 Jawa Barat 429 501 121 62 120 65 35 0 0 0 0 0 1,33313 Jawa Tengah 135 176 216 297 254 338 219 228 296 320 402 400 3,28114 DI Yogyakarta 21 4 0 0 0 1 3 0 3 5 0 2 3915 Jawa Timur 164 154 201 103 98 58 58 71 40 93 94 63 1,19716 Banten 138 204 199 194 190 104 105 105 80 169 178 128 1,79417 Bali 5 4 0 1 4 8 12 10 0 47 25 49 16518 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 8 0 3 2 4 1 0 13 0 5 0 9 4520 Kalimantan Barat 18 19 26 36 14 20 17 16 13 32 22 25 25821 Kalimantan Tengah 8 11 11 9 20 19 15 10 6 10 13 1 13322 Kalimantan Selatan 72 99 112 88 90 88 35 65 24 14 3 3 69323 Kalimantan Timur 3 5 9 12 38 11 0 9 0 7 0 0 9424 Sulawesi Utara 16 20 2 17 11 3 21 19 34 14 9 25 19125 Sulawesi Tengah 10 8 9 5 1 10 7 3 7 0 1 16 7726 Sulawesi Selatan 45 103 181 139 80 77 76 30 24 76 100 59 99027 Sulawesi Tenggara 3 14 7 27 5 41 20 6 2 3 2 0 13028 Gorontalo 16 17 5 5 19 4 8 4 1 0 15 14 10829 Sulawesi Barat 8 5 3 8 4 1 0 3 0 0 0 0 3230 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 26 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 3332 Papua Barat 0 3 4 1 6 11 0 2 0 0 16 16 5933 Papua 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6

1,816 2,128 1,927 1,853 1,807 1,536 1,183 972 900 1,314 1,343 1,276 18,055Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

Mar AprNo. Provinsi

Jumlah Kasus per Bulan

Sep Okt NovJun Jul Ags

JUMLAH KASUS CAMPAK PER BULAN

Jan DesMeiFeb Total


Lampiran 3.18

Divaksinasi Total Divaksinasi Total Divaksinasi Total Divaksinasi Total Divaksinasi Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 3 78 26 283 29 197 7 72 4 63 69 6932 Sumatera Utara 42 101 73 143 89 154 12 38 17 40 233 4763 Sumatera Barat 20 79 109 211 154 290 90 169 53 215 426 9644 Riau 35 98 85 209 92 210 46 105 22 176 280 7985 Jambi 8 50 66 95 77 129 48 97 11 139 210 5106 Sumatera Selatan 22 114 105 220 98 228 67 147 44 163 336 8727 Bengkulu 11 30 11 27 37 78 13 44 10 40 82 2198 Lampung 35 123 172 240 340 496 188 324 109 264 844 1,4479 Kep. Bangka Belitung 1 7 4 10 10 20 6 12 2 23 23 7210 Kepulauan Riau 10 66 14 146 13 160 11 49 6 112 54 53311 DKI Jakarta 0 86 0 318 0 156 0 97 0 156 0 81312 Jawa Barat 0 134 0 300 0 453 0 251 0 195 0 1,33313 Jawa Tengah 92 236 333 602 574 1277 252 672 115 494 1366 3,28114 DI Yogyakarta 0 3 1 14 0 4 0 3 0 15 1 3915 Jawa Timur 84 148 179 211 321 374 198 250 115 214 897 1,19716 Banten 12 229 130 542 126 582 43 234 18 207 329 1,79417 Bali 2 3 6 6 37 39 62 71 28 46 135 16518 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 3 2 10 12 6 16 7 13 0 2 26 4520 Kalimantan Barat 4 19 41 55 28 64 18 38 7 82 98 25821 Kalimantan Tengah 5 28 24 29 21 30 8 13 10 33 68 13322 Kalimantan Selatan 37 67 85 129 143 246 78 155 4 96 347 69323 Kalimantan Timur 4 17 24 29 14 19 14 14 4 15 60 9424 Sulawesi Utara 7 15 23 46 50 82 11 24 14 24 105 19125 Sulawesi Tengah 1 11 5 27 4 21 1 9 0 9 11 7726 Sulawesi Selatan 58 106 188 217 206 260 159 197 142 210 753 99027 Sulawesi Tenggara 2 9 23 33 33 46 8 25 3 17 69 13028 Gorontalo 4 12 17 21 24 35 14 26 4 14 63 10829 Sulawesi Barat 1 3 8 9 6 7 7 7 6 6 28 3230 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 3 4 6 18 0 6 1 5 0 0 10 3332 Papua Barat 1 10 7 25 5 16 0 3 2 5 15 5933 Papua 0 2 0 0 3 3 0 0 0 1 3 6

507 1,890 1,775 4,227 2,540 5,698 1,369 3,164 750 3,076 6,941 18,055Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

10-14 > 14

Indonesia

JUMLAH KASUS CAMPAKMENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2009

No. Provinsi

Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)Total

Divaksinasi Total Kasus<1 1-4 5-9

Lampiran 3.19

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 0 693 1.592 Sumatera Utara 0 476 0.363 Sumatera Barat 0 964 2.004 Riau 0 798 1.505 Jambi 0 510 1.806 Sumatera Selatan 0 872 1.217 Bengkulu 0 219 1.318 Lampung 1 1,447 1.939 Kep. Bangka Belitung 0 72 0.63

10 Kepulauan Riau 0 533 3.5211 DKI Jakarta 0 813 0.8812 Jawa Barat 0 1,333 0.3213 Jawa Tengah 1 3,281 1.0014 DI Yogyakarta 0 39 0.1115 Jawa Timur 0 1,197 0.3216 Banten 0 1,794 1.8317 Bali 0 165 0.4618 Nusa Tenggara Barat 0 0 0.0019 Nusa Tenggara Timur 0 45 0.1020 Kalimantan Barat 0 258 0.6021 Kalimantan Tengah 0 133 0.6422 Kalimantan Selatan 0 693 1.9823 Kalimantan Timur 0 94 0.3024 Sulawesi Utara 0 191 0.8625 Sulawesi Tengah 0 77 0.3126 Sulawesi Selatan 0 990 1.2527 Sulawesi Tenggara 0 130 0.6128 Gorontalo 0 108 1.1029 Sulawesi Barat 0 32 0.3130 Maluku 0 0 0.0031 Maluku Utara 0 33 0.3432 Papua Barat 0 59 0.7933 Papua 0 6 0.03

2 18,055 0.77Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN INCIDENCE RATE CAMPAKMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No. ProvinsiLaporan Rutin

Kasus IR (per 10.000 penduduk)Meninggal

Lampiran 3.20

Frek. KLB Frek. KLB Frek. KLB Total MeninggalDengan Spesimen > 5 Dengan Investigasi Penuh Dgn Laporan ke Pusat Kasus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 5 4 0 0 28 02 Sumatera Utara 5 3 1 1 38 03 Sumatera Barat 8 7 5 5 185 04 Riau 1 1 0 0 5 05 Jambi 17 9 9 17 167 06 Sumatera Selatan 8 8 4 4 70 07 Bengkulu 2 2 0 0 17 08 Lampung 24 20 20 24 409 09 Kep. Bangka Belitung 3 2 2 2 30 0

10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 3 2 0 0 14 012 Jawa Barat 26 20 17 23 280 013 Jawa Tengah 25 21 0 0 122 014 DI Yogyakarta 6 6 4 4 50 015 Jawa Timur 8 6 0 0 49 016 Banten 8 7 7 8 221 417 Bali 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 1 1 1 1 17 021 Kalimantan Tengah 2 2 1 1 45 022 Kalimantan Selatan 2 2 2 2 20 023 Kalimantan Timur 2 1 1 2 18 024 Sulawesi Utara 6 4 4 6 63 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 4 4 4 4 30 027 Sulawesi Tenggara 3 3 3 3 66 028 Gorontalo 3 3 2 3 26 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 030 Maluku 1 0 0 0 2 031 Maluku Utara 5 5 4 4 100 032 Papua Barat 4 2 2 4 68 433 Papua 8 3 1 3 630 34

190 148 94 121 2,770 42Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Indonesia

Laporan KLB

Total KLBProvinsiNo.

Lampiran 3.21

Total Darah

(Serum) Sampel Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 28 2 9 1 6 1 8 1 5 0 0 0 02 Sumatera Utara 23 4 34 0 0 0 0 1 4 0 0 0 03 Sumatera Barat 40 3 48 3 127 0 0 2 10 0 0 0 04 Riau 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 71 3 18 7 81 1 6 6 62 0 0 0 06 Sumatera Selatan 43 0 0 1 12 0 0 7 58 0 0 0 07 Bengkulu 17 0 0 1 12 1 5 0 0 0 0 0 08 Lampung 115 0 0 19 325 0 0 2 52 0 0 3 329 Kep. Bangka Belitung 13 0 0 2 27 0 0 1 3 0 0 0 0

10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 14 2 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 136 6 70 13 159 1 7 4 30 0 0 2 1413 Jawa Tengah 122 2 9 21 107 2 6 0 0 0 0 0 014 DI Yogyakarta 48 3 23 2 22 0 0 1 5 0 0 0 015 Jawa Timur 48 1 11 7 38 0 0 0 0 0 0 0 016 Banten 46 6 183 2 38 0 0 0 0 0 0 0 017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 5 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 021 Kalimantan Tengah 10 0 0 2 45 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 10 0 0 1 14 0 0 1 6 0 0 0 023 Kalimantan Timur 9 0 0 1 8 0 0 1 10 0 0 0 024 Sulawesi Utara 28 3 37 2 19 1 7 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 21 0 0 3 23 0 0 1 7 0 0 0 027 Sulawesi Tenggara 17 2 49 1 17 0 0 0 0 0 0 0 028 Gorontalo 15 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 26 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 12 1 30 0 0 1 7 0 0 0 0 2 3133 Papua 37 2 544 3 18 1 3 0 0 0 0 2 65

961 46 1,176 98 1,151 9 49 28 252 0 0 9 142Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Campak


Rubella Gabungan (Campak dan Rubella)

KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM

Indonesia

Negatif Pending Lab.Tanpa Spesimen

Konfirmasi Laboratorium

No. Provinsi

Lampiran 3.22

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 0 0 0 0 0 02 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 03 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 04 Riau 0 0 0 0 0 05 Jambi 0 0 0 0 0 06 Sumatera Selatan 0 5 0 0 0 57 Bengkulu 0 0 0 0 0 08 Lampung 0 1 0 0 0 19 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 0 1 2 0 0 312 Jawa Barat 0 1 3 2 6 1213 Jawa Tengah 4 6 8 1 5 2414 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 1 32 60 23 3 11916 Banten 1 1 1 1 0 417 Bali 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 2 1 0 1 421 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 1 1 2 423 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 4 5 1 0 1027 Sulawesi Tenggara 0 0 3 0 0 328 Gorontalo 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0

6 53 84 29 17 189Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR

No. ProvinsiJumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Bulan)

> 15 Total10-14


Indonesia

<1 1-4 5-9

Lampiran 3.23

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Sumatera Selatan 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 312 Jawa Barat 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1213 Jawa Tengah 3 2 5 3 3 2 2 1 0 2 0 1 2414 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 14 9 11 12 14 13 10 11 7 7 2 9 11916 Banten 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 417 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 421 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 423 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1027 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 328 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 22 22 22 20 19 13 17 9 9 5 12 189Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

JUMLAH KASUS DIFTERI PER BULAN

Indonesia

Mar AprNo. Provinsi

Jan Feb Total

Jumlah Kasus per Bulan


Sep Okt Nov DesMei Jun Jul Ags

Lampiran 3.24

No Provinsi Minimal Kasus per Tahun Jumlah Kasus AFP AFP Rate / 100.000 penduduk Non Polio AFP Rate / 100.000 penduduk

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 24 35 2.80 2.802 Sumatera Utara 80 95 2.38 2.383 Sumatera Barat 26 40 2.96 2.964 Riau 37 69 3.83 3.725 Jambi 7 19 2.24 2.006 Sumatera Selatan 17 85 3.95 3.917 Bengkulu 10 18 3.60 3.608 Lampung 42 57 2.59 2.599 Kep. Bangka Belitung 6 10 4.00 3.6010 Kepulauan Riau 43 12 3.43 3.4311 DKI Jakarta 42 62 2.95 2.6212 Jawa Barat 62 246 2.21 2.0613 Jawa Tengah 224 188 2.31 2.2014 DI Yogyakarta 162 35 5.83 5.6715 Jawa Timur 12 241 3.15 3.0116 Banten 151 84 2.75 2.7517 Bali 28 25 3.13 3.1318 Nusa Tenggara Barat 14 19 1.36 1.2919 Nusa Tenggara Timur 18 58 4.30 4.1520 Kalimantan Barat 17 30 2.14 2.1421 Kalimantan Tengah 11 11 1.57 1.5722 Kalimantan Selatan 5 23 2.42 2.2123 Kalimantan Timur 15 29 3.41 3.2924 Sulawesi Utara 43 31 5.64 5.6425 Sulawesi Tengah 7 14 1.87 1.7326 Sulawesi Selatan 15 66 2.93 2.8027 Sulawesi Tenggara 17 22 2.93 2.9328 Gorontalo 28 21 8.40 8.4029 Sulawesi Barat 27 7 2.00 2.0030 Maluku 8 9 2.25 2.0031 Maluku Utara 6 7 2.33 2.3332 Papua Barat 4 8 4.00 4.0033 Papua 12 6 1.00 1.00

1,220 1,682 2.75 2.65Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

MENURUT PROVINSI TAHUN 2009JUMLAH KASUS AFP, AFP RATE DAN NON POLIO AFP RATE

Lampiran 3.25

Virus Polio Liar Kompatibel Bukan Polio(1) (2) (3) (4) (5)

1 Aceh 0 0 352 Sumatera Utara 0 0 953 Sumatera Barat 0 0 404 Riau 0 0 675 Jambi 0 0 126 Sumatera Selatan 0 0 177 Bengkulu 0 0 188 Lampung 0 0 859 Kep. Bangka Belitung 0 0 9

10 Kepulauan Riau 0 0 5911 DKI Jakarta 0 0 5512 Jawa Barat 0 0 8413 Jawa Tengah 0 0 23414 DI Yogyakarta 0 0 18615 Jawa Timur 0 0 3416 Banten 0 0 23017 Bali 0 0 3018 Nusa Tenggara Barat 0 0 1119 Nusa Tenggara Timur 0 0 2120 Kalimantan Barat 0 0 2821 Kalimantan Tengah 0 0 3122 Kalimantan Selatan 0 0 2123 Kalimantan Timur 0 0 1324 Sulawesi Utara 0 0 6325 Sulawesi Tengah 0 0 726 Sulawesi Selatan 0 0 2227 Sulawesi Tenggara 0 0 2528 Gorontalo 0 0 1829 Sulawesi Barat 0 0 5630 Maluku 0 0 831 Maluku Utara 0 0 732 Papua Barat 0 0 833 Papua 0 0 7

0 0 1,636Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

JUMLAH KASUS AFP MENURUT KRITERIA KLASIFIKASI KLINIS DAN PROVINSI TAHUN 2009

Indonesia

No ProvinsiKlasifikasi Klinis

Lampiran 3.26

P CFR IR P CFR IR P M CFR IR P M CFR P M CFR IR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20)1 Aceh 629 1.59 14.86 758 1.98 19.43 1,569 13 0.83 38.92 2,436 32 1.31 1,573 20 1.27 36.362 Sumatera Utara 3,657 1.80 30.75 2,125 1.60 16.86 3,990 34 0.85 31.66 4,454 49 1.10 4,697 58 1.23 35.73 Sumatera Barat 1,154 1.99 25.89 1,067 1.22 23.87 2,189 24 1.10 48.05 1,907 11 0.58 2,813 18 0.64 59.754 Riau 1,850 1.73 41.19 948 1.90 21.04 795 15 1.89 18.46 828 10 1.21 1,563 27 1.73 29.295 Jambi 353 3.12 13.38 365 3.01 13.83 309 5 1.62 11.20 245 9 3.67 254 5 1.97 8.556 Sumatera Selatan 1,621 0.56 18.38 2,272 0.09 32.48 3,480 13 0.37 48.17 2,360 3 0.13 1,854 6 0.32 25.677 Bengkulu 61 3.28 3.60 129 0.78 7.61 274 7 2.55 15.62 339 1 0.29 260 8 3.08 15.448 Lampung 736 1.63 10.54 1,402 1.00 20.08 4,470 23 0.51 64.01 4,807 40 0.83 1,862 20 1.07 24.859 Kep. Bangka Belitung 46 4.35 4.60 58 0.00 5.80 145 2 1.38 13.67 34 - 0.00 349 16 4.58 31.5410 Kepulauan Riau 746 3.49 57.58 969 2.89 74.79 950 11 1.16 73.33 1,724 22 1.28 1,828 14 0.77 115.611 DKI Jakarta 23,466 0.34 296.87 24,932 0.16 316.17 31,836 86 0.27 392.64 28,361 26 0.09 28,032 32 0.11 313.412 Jawa Barat 18,590 1.53 47.50 25,851 1.06 66.08 30,536 288 0.94 78.05 23,248 231 0.99 37,861 307 0.81 89.4113 Jawa Tengah 6,583 2.29 19.61 10,924 2.01 33.72 20,391 327 1.60 61.96 19,235 228 1.19 17,881 248 1.39 54.8114 DI Yogyakarta 971 1.24 29.44 2,184 1.05 66.22 2,462 26 1.06 74.65 2,119 21 0.99 2,203 15 0.68 63.8915 Jawa Timur 15,251 1.74 42.94 20,374 1.21 56.19 25,950 372 1.43 69.95 17,310 168 0.97 18,631 185 0.99 50.0316 Banten 2,045 1.27 23.87 2,306 1.52 26.92 5,587 98 1.75 65.22 3,954 53 1.34 5,250 70 1.33 56.3917 Bali 3,596 0.50 108.97 5,629 0.53 170.57 6,375 14 0.22 193.18 6,254 19 0.30 5,810 9 0.15 167.418 Nusa Tenggara Barat 1,062 1.41 26.62 623 0.64 15.59 720 2 0.28 16.90 777 4 0.51 615 4 0.65 13.7219 Nusa Tenggara Timur 735 1.36 17.75 251 1.20 6.36 518 11 2.12 13.13 695 22 3.17 399 7 1.75 8.4420 Kalimantan Barat 1,220 1.07 31.92 2,659 1.32 65.94 508 7 1.38 12.98 947 32 3.38 9,792 171 1.75 228.321 Kalimantan Tengah 491 0.81 26.75 513 0.78 27.42 696 8 1.15 35.54 531 7 1.32 1,309 16 1.22 65.2522 Kalimantan Selatan 341 2.35 9.29 455 1.54 12.40 1,321 16 1.21 35.59 576 11 1.91 1,113 20 1.80 29.323 Kalimantan Timur 3,165 2.59 121.74 2,714 2.80 103.64 5,341 102 1.91 193.15 5,762 105 1.82 5,244 68 1.30 173.824 Sulawesi Utara 1,926 1.35 119.89 1,290 1.47 59.62 1,865 24 1.29 86.15 1,430 16 1.12 1,640 20 1.22 68.7925 Sulawesi Tengah 780 1.00 31.73 492 2.24 20.01 1,338 17 1.27 54.02 1,389 17 1.22 952 7 0.74 36.526 Sulawesi Selatan 2,822 1.81 34.65 2,612 0.84 35.03 2,732 30 1.10 36.79 3,538 27 0.76 3,411 23 0.67 44.7127 Sulawesi Tenggara 758 2.90 39.25 95 3.16 4.73 944 7 0.74 48.20 1,006 9 0.89 692 12 1.73 31.8628 Gorontalo 206 0.00 23.50 302 0.66 32.90 236 4 1.69 25.71 172 4 2.33 91 2 2.20 9.1929 Sulawesi Barat 27 2.00 2.66 31 3.23 3.06 2 0 0.00 0.20 43 0 0.00 149 0 0.00 13.7430 Maluku 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 031 Maluku Utara 24 4.17 2.65 138 2.90 16.09 275 7 2.55 29.22 250 7 2.80 384 7 1.82 38.8932 Papua Barat 184 3.26 32.62 128 0.00 22.69 208 2 0.96 28.76 510 2 0.39 204 2 0.98 28.2133 Papua 183 1.09 11.02 60 0.00 3.55 103 4 3.88 6.09 228 1 0.44 196 3 1.53 10.93

95,279 1.36 43.42 114,656 1.04 52.48 158,115 1,599 1.01 71.78 137,469 1,187 0.86 158,912 1,420 0.89 68.22Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

No. Provinsi 2005

JUMLAH PENDERITA, CASE FATALITY RATE (%), DAN INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF)MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009

2007 2008 20092006

Lampiran 3.27

Jumlah Jumlah Jumlah JumlahKab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 20092005/2006 2007 2008 2009 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 21 23 23 23 12 57.14 15 71.43 15 65.22 17 73.91 172 Sumatera Utara 25 28 30 33 17 68.00 19 76.00 20 71.43 22 73.33 223 Sumatera Barat 19 19 19 19 10 52.63 12 63.16 15 78.95 17 89.47 164 Riau 11 11 11 12 11 100.00 11 100.00 11 100.00 10 90.91 115 Jambi 10 10 11 11 7 70.00 10 100.00 8 80.00 9 81.82 76 Sumatera Selatan 14 15 15 15 9 64.29 9 64.29 12 80.00 9 60.00 127 Bengkulu 9 9 10 10 3 33.33 7 77.78 9 100.00 9 90.00 108 Lampung 10 11 11 14 10 100.00 10 100.00 10 90.91 10 90.91 119 Kep. Bangka Belitung 7 7 7 7 6 85.71 5 71.43 7 100.00 6 85.71 710 Kepulauan Riau 6 6 7 7 5 83.33 3 50.00 4 66.67 4 57.14 511 DKI Jakarta 6 6 6 6 5 83.33 5 83.33 6 100.00 6 100.00 612 Jawa Barat 25 26 26 26 25 100.00 25 100.00 25 96.15 26 100.00 2613 Jawa Tengah 35 35 35 35 35 100.00 35 100.00 35 100.00 35 100.00 3514 DI Yogyakarta 5 5 5 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 515 Jawa Timur 38 38 38 38 38 100.00 38 100.00 38 100.00 38 100.00 3816 Banten 6 7 7 8 6 100.00 6 100.00 6 85.71 6 85.71 817 Bali 9 9 9 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 918 Nusa Tenggara Barat 9 9 10 10 9 100.00 8 88.89 8 88.89 8 80.00 719 Nusa Tenggara Timur 16 20 20 21 7 43.75 1 6.25 5 25.00 5 25.00 620 Kalimantan Barat 12 14 14 14 7 58.33 10 83.33 10 71.43 10 71.43 1421 Kalimantan Tengah 14 14 14 14 6 42.86 6 42.86 12 85.71 9 64.29 1322 Kalimantan Selatan 13 13 13 13 13 100.00 12 92.31 13 100.00 13 100.00 1323 Kalimantan Timur 13 14 14 14 12 92.31 13 100.00 13 92.86 13 92.86 1324 Sulawesi Utara 9 13 15 15 9 100.00 9 100.00 9 69.23 9 60.00 1125 Sulawesi Tengah 10 10 11 11 10 100.00 7 70.00 9 90.00 9 81.82 926 Sulawesi Selatan 23 23 24 24 21 91.30 20 86.96 21 91.30 21 87.50 2227 Sulawesi Tenggara 10 12 12 12 6 60.00 5 50.00 7 58.33 3 25.00 628 Gorontalo 5 6 6 6 5 100.00 5 100.00 5 83.33 6 100.00 529 Sulawesi Barat 5 5 5 5 1 20.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 430 Maluku 8 9 11 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 031 Maluku Utara 8 8 8 9 3 37.50 3 37.50 6 75.00 4 50.00 432 Papua Barat 9 9 9 11 4 44.44 2 22.22 3 33.33 0 0.00 533 Papua 20 21 27 29 4 20.00 3 15.00 4 19.05 6 22.22 7

440 465 483 497 330 75.00 330 75.00 361 77.63 355 73.50 384Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

No. ProvinsiTahun

2005 2006 2007 2008

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUEMENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009

Lampiran 3.28

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17)1 Aceh 267 6 2.25 163 5 3.07 - - - 178 0 0.00 45 6.672 Sumatera Utara 145 6 4.14 401 13 3.24 390 7 1.79 636 12 1.89 - -3 Sumatera Barat - - - 40 - - - - - - - - - -4 Riau - - - - - - - - - - - - 86 05 Jambi - - - - - - - - - - - - - -6 Sumatera Selatan 95 1 1.05 46 - - - - - - - - - -7 Bengkulu - - - 218 6 2.75 - - - - - - - -8 Lampung 95 2 2.11 - - - - - - - - - 11 189 Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - - - - - - -10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - - - - -11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - -12 Jawa Barat 148 1 0.68 880 12 1.36 - - - 380 2 0.53 1,425 113 Jawa Tengah - - - - - - - - - 216 1 0.46 95 614 DI Yogyakarta - - - - - - - - - - - - - -15 Jawa Timur 48 0 0.00 226 1 0.44 1,468 8 0.54 362 9 2.49 - -16 Banten 1,371 26 1.90 - - - 1,057 3 0.28 - - - 351 317 Bali - - - - - - - - - 1,047 4 0.38 - -18 Nusa Tenggara Barat - - - 102 1 0.98 - - - 814 1 0.12 1,147 019 Nusa Tenggara Timur 2,194 28 1.28 1,223 45 3.68 104 3 2.88 217 3 1.38 416 420 Kalimantan Barat - - - - - - - - - - - - - -21 Kalimantan Tengah - - - - - - 120 3 2.50 - - - - -22 Kalimantan Selatan - - - 488 7 1.43 163 6 3.68 - - - - -23 Kalimantan Timur - - - - - - - - - - - - - -24 Sulawesi Utara - - - 50 1 2.00 - - - - - - - -25 Sulawesi Tengah 69 13 18.84 269 7 2.60 66 11 16.67 106 2 1.89 437 526 Sulawesi Selatan - - - - - - - - - 41 1 2.44 37 327 Sulawesi Tenggara - - - - - - 293 5 1.71 584 13 2.23 - -28 Gorontalo - - - 177 12 6.78 - - - - - - - -29 Sulawesi Barat - - - 20 3 15.00 - - - 2,023 23 1.14 423 230 Maluku - - - - - - - - - 130 18 13.85 - -31 Maluku Utara 133 7 5.26 133 6 4.51 - - - 169 14 8.28 205 132 Papua Barat - - - - - - - - - - - - 605 033 Papua 486 37 7.61 6,544 158 2.41 - - - 1,540 106 6.88 473 1

5,051 127 2.51 10,980 277 2.52 3,661 46 1.26 8,443 209 2.48 5,756 1.74Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DIARE

M CFR

MENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009

2005 2006 2007 2008

P M

Indonesia

CFR PNo. Provinsi

P M

2009

CFRPCFR P M CFR

Lampiran 3.29

P M Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 3,355 0 1 - - Jan - Sept2 Sumatera Utara 5,609 0 7 - - Mei - Juni3 Sumatera Barat 528 0 - - - Okt4 Riau - - - - - -5 Jambi 12,742 0 7 8 12 Jan - Nov6 Sumatera Selatan 8,045 0 8 24 88 Feb - Des7 Bengkulu 6,862 0 7 25 70 Apr - Des8 Lampung 7,622 0 7 - - Jan - Des9 Kep. Bangka Belitung 24,291 0 - - - Jan -Des

10 Kepulauan Riau - - - - - -11 DKI Jakarta 117 0 2 2 2 Jan - Feb12 Jawa Barat 2,759 0 - - - Jan - Des13 Jawa Tengah 5,095 0 17 - - Jan - Des14 DI Yogyakarta - - - - - -15 Jawa Timur 1,982 0 - - - Des16 Banten - - - - - -17 Bali 103 0 1 1 1 Jan - Mei18 Nusa Tenggara Barat 814 0 3 - - Feb- Des19 Nusa Tenggara Timur - - - - - -20 Kalimantan Barat 458 0 - 1 2 Okt21 Kalimantan Tengah - - - - - -22 Kalimantan Selatan 3,098 0 - - - Nov - Des23 Kalimantan Timur 276 0 - 2 6 Nov - Des24 Sulawesi Utara - - - - - -25 Sulawesi Tengah - - - - - -26 Sulawesi Selatan - - - - - -27 Sulawesi Tenggara - - - - - -28 Gorontalo - - - - - -29 Sulawesi Barat - - - - - -30 Maluku - - - - - -31 Maluku Utara - - - - - -32 Papua Barat - - - - - -33 Papua - - - - - -

83,756 0 60 63 181Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

Kasus Jumlah Wilayah TerjangkitPeriode

JUMLAH KASUS DEMAM CHIKUNGUNYAMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No. Provinsi

Lampiran 3.30

Jumlah Kasus

Desa Kecamatan Seluruhnya Terjangkit % GHPR Diperiksa Positif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 12 - - - - 329 294 5 12 -2 Sumatera Utara 26 - - - - 2,386 1,718 18 39 -3 Sumatera Barat 18 - - - - 2,818 2,061 14 275 -4 Riau 11 - - - - 653 636 5 35 -5 Jambi 10 - - - - 502 303 0 40 -6 Sumatera Selatan 2 - - - - 2,123 1,518 9 211 -7 Bengkulu 10 - - - - 575 422 0 0 -8 Lampung 1 - - - - 1,274 1,095 7 7 -9 Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - - -

10 Kepulauan Riau 1 - - - - 9 0 1 0 -11 DKI Jakarta - - - - - - - - - -12 Jawa Barat 12 - - - - 288 83 0 2 -13 Jawa Tengah - - - - - - - - - -14 DI Yogyakarta - - - - - - - - - -15 Jawa Timur - - - - - - - - - -16 Banten 1 - - - - 264 105 2 0 -17 Bali 9 - - - - 21,806 18,825 28 0 -18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - - -19 Nusa Tenggara Timur 8 - - - - 3,882 3,237 33 65 -20 Kalimantan Barat - - - - - - - - - -21 Kalimantan Tengah 10 - - - - 629 346 1 0 -22 Kalimantan Selatan 10 - - - - 110 104 0 1 -23 Kalimantan Timur 8 - - - - 240 173 1 0 -24 Sulawesi Utara 13 - - - - 1,859 689 12 0 -25 Sulawesi Tengah 8 - - - - 605 512 4 7 -26 Sulawesi Selatan 23 - - - - 1,994 805 4 0 -27 Sulawesi Tenggara 8 - - - - 947 827 3 0 -28 Gorontalo 6 - - - - 284 139 5 0 -29 Sulawesi Barat 2 - - - - 325 215 0 0 -30 Maluku 2 - - - - 1,288 933 35 534 -31 Maluku Utara 5 - - - - 276 276 8 0 -32 Papua Barat - - - - - - - - - -33 Papua - - - - - - - - - -

216 - - - - 45,466 35,316 195 1,228 -Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

JUMLAH DAERAH TERTULAR RABIES DAN JUMLAH KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR)SERTA HASIL PEMERIKSAAN SPECIMEN HEWAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No. ProvinsiJumlah Daerah Tertular Jumlah Kabupaten/Kota Pemberian

VAR LyssaJumlah Specimen Hewan

Lampiran 3.31

2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 2,359 2,359 2,359 2,3592 Sumatera Utara 104 104 141 1413 Sumatera Barat 231 274 274 2744 Riau 532 532 532 5325 Jambi 255 255 257 2576 Sumatera Selatan 191 191 210 2107 Bengkulu 94 94 94 948 Lampung 74 74 74 749 Kep. Bangka Belitung 151 207 207 207

10 Kepulauan Riau 31 31 31 3111 DKI Jakarta 53 53 53 5312 Jawa Barat 252 265 404 47413 Jawa Tengah 224 395 395 41214 DI Yogyakarta 5 37 37 3715 Jawa Timur 207 238 219 21916 Banten 67 67 91 7617 Bali 18 18 18 1818 Nusa Tenggara Barat 62 69 71 7119 Nusa Tenggara Timur 1,682 1,682 1,682 1,73020 Kalimantan Barat 232 244 253 25321 Kalimantan Tengah 202 226 225 22522 Kalimantan Selatan 385 385 385 38523 Kalimantan Timur 409 409 409 40924 Sulawesi Utara 30 30 30 3025 Sulawesi Tengah 451 451 451 45126 Sulawesi Selatan 60 60 60 12827 Sulawesi Tenggara 181 208 208 20128 Gorontalo 224 224 224 22429 Sulawesi Barat 92 92 96 9630 Maluku 70 70 70 7031 Maluku Utara 12 12 27 2732 Papua Barat 355 985 985 98833 Papua 1,132 1,132 1,127 1,158

10,427 11,473 11,699 11,914Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

T a h u n

JUMLAH PENDERITA FILARIASISMENURUT PROVINSI TAHUN 2006 - 2009

No. Provinsi

Lampiran 3.32

Human Rodent Human Rodent Diperiksa Positif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh - - - - - - -2 Sumatera Utara - - - - - - -3 Sumatera Barat - - - - - - -4 Riau - - - - - - -5 Jambi - - - - - - -6 Sumatera Selatan - - - - - - -7 Bengkulu - - - - - - -8 Lampung - - - - - - -9 Kep. Bangka Belitung - - - - - - -

10 Kepulauan Riau - - - - - - -11 DKI Jakarta - - - - - - -12 Jawa Barat Bandung 0 0 0 0 0 013 Jawa Tengah Boyolali 0 0 0 0 0 014 DI Yogyakarta Sleman 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur Pasuruan 40 3,175 0 0 0 016 Banten - - - - - - -17 Bali - - - - - - -18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - -19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - -20 Kalimantan Barat - - - - - - -21 Kalimantan Tengah - - - - - - -22 Kalimantan Selatan - - - - - - -23 Kalimantan Timur - - - - - - -24 Sulawesi Utara - - - - - - -25 Sulawesi Tengah - - - - - - -26 Sulawesi Selatan - - - - - - -27 Sulawesi Tenggara - - - - - - -28 Gorontalo - - - - - - -29 Sulawesi Barat - - - - - - -30 Maluku - - - - - - -31 Maluku Utara - - - - - - -32 Papua Barat - - - - - - -33 Papua - - - - - - -

40 3,175 0 0 0 0Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

Indonesia

SITUASI PES MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No. Provinsi Jumlah Spesimen Diperiksa Hasil Spesimen Positif Spesimen PoolKabupaten/Kota

Lampiran 3.33

K M CFR K M CFR K M CFR K M CFR K M CFR K M CFR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Aceh 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 78 6 8 62 0 0 51 0 0 470 34 7 37 2 5 8 2 2512 Jawa Barat 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11 0 0 0 0 0 013 Jawa Tengah 40 10 25 34 10 29 35 9 26 70 8 11 72 9 13 275 14 514 DI Yogyakarta 20 1 5 8 2 25 0 0 0 3 1 33 125 1 1 95 7 715 Jawa Timur 3 0 0 1 0 0 1 0 0 65 5 8 29 4 14 0 0 016 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 9 0 0 0 0 0 017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 18 8 44 9 4 44 2 2 100 16 5 31 0 0 0 0 0 027 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 25 15,06 114 16 14,04 138 11 7,97 667 57 8,55 263 16 6,08 378 23 6,08Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSISMENURUT PROVINSI TAHUN 2004 - 2009

No. Provinsi2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indonesia

Keterangan : K= Kasus, M= Meninggal

Lampiran 3.34

K M K M K M K M K M K M(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Sumatera Utara 0 0 7 6 1 1 0 0 0 0 8 73 Sumatera Barat 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 4 14 Riau 0 0 0 0 6 5 1 0 1 1 8 65 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Sumatera Selatan 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 17 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 09 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 8 7 11 10 8 8 7 5 10 8 44 3812 Jawa Barat 3 2 22 18 5 4 4 4 6 6 40 3413 Jawa Tengah 1 0 3 3 5 5 2 2 1 1 12 1114 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 115 Jawa Timur 0 0 5 3 2 1 0 0 1 1 8 516 Banten 5 4 4 4 11 9 9 9 1 1 30 2717 Bali 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 218 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 127 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 162 134Sumber: Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

2009 2005-2009

Indonesia

Keterangan : K= Kasus, M= Meninggal

JUMLAH KASUS DAN MENINGGAL FLU BURUNGMENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009

No. Provinsi2005 2006 2007 2008

Lampiran 3.35

Meninggal % Luka Berat % Luka Ringan % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 608 499 34.04 406 27.69 561 38.27 1,466 100.00 2 Sumatera Utara 3,170 1,571 25.73 2,050 33.57 2,485 40.70 6,106 100.00 3 Sumatera Barat 2,407 749 17.95 1,290 30.91 2,134 51.14 4,173 100.00 4 Riau 1,574 759 48.04 821 51.96 - - 1,580 100.00 5 Jambi 617 415 34.61 403 33.61 381 31.78 1,199 100.00 6 Sumatera Selatan 2,210 1,051 25.34 1,470 35.45 1,626 39.21 4,147 100.00 7 Bengkulu 727 318 21.57 297 20.15 859 58.28 1,474 100.00 8 Lampung 4,278 203 2.83 1,035 14.44 5,929 82.73 7,167 100.00 9 Kep. Bangka Belitung 218 158 39.40 98 24.44 145 36.16 401 100.00

10 Kepulauan Riau 218 189 42.28 108 24.16 150 33.56 447 100.00 11 DKI Jakarta - - - - - - - - -12 Jawa Barat 4,126 1,592 22.10 1,397 19.40 4,213 58.50 7,202 100.00 13 Jawa Tengah 2,907 1,169 9.08 1,368 10.62 10,341 80.30 12,878 100.00 14 DI Yogyakarta 4,278 203 2.83 1,035 14.44 5,929 82.73 7,167 100.00 15 Jawa Timur 12,245 3,687 17.87 2,697 13.07 14,254 69.07 20,638 100.00 16 Banten 811 195 12.11 565 35.09 850 52.80 1,610 100.00 17 Bali 1,794 573 17.02 1,013 30.09 1,781 52.90 3,367 100.00 18 Nusa Tenggara Barat 792 456 28.20 444 27.46 717 44.34 1,617 100.00 19 Nusa Tenggara Timur 666 341 28.35 339 28.18 523 43.47 1,203 100.00 20 Kalimantan Barat 848 463 26.69 461 26.57 811 46.74 1,735 100.00 21 Kalimantan Tengah 987 289 15.81 226 12.36 1,313 71.83 1,828 100.00 22 Kalimantan Selatan 513 414 42.07 182 18.50 388 39.43 984 100.00 23 Kalimantan Timur 1,022 474 31.62 360 24.02 665 44.36 1,499 100.00 24 Sulawesi Utara 1,087 355 18.83 492 26.10 1,038 55.07 1,885 100.00 25 Sulawesi Tengah 1,244 366 19.96 348 18.97 1,120 61.07 1,834 100.00 26 Sulawesi Selatan 1,675 1,111 42.15 512 19.42 1,013 38.43 2,636 100.00 27 Sulawesi Tenggara 678 268 28.79 252 27.07 411 44.15 931 100.00 28 Gorontalo 495 127 17.91 173 24.40 409 57.69 709 100.00 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - -30 Maluku 438 111 20.48 118 21.77 313 57.75 542 100.00 31 Maluku Utara 263 85 23.16 118 32.15 164 44.69 367 100.00 32 Papua Barat - - - - - - - - -33 Papua 765 257 22.17 378 32.61 524 45.21 1,159 100.00

53,661 18,448 18.46 20,456 20.47 61,047 61.08 99,951 100.00 Sumber: Ditlantas Babankam, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010

JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN JUMLAH KORBAN LUKA DAN MENINGGALMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Jumlah Korban

Indonesia

Jumlah KecelakaanNo. Provinsi

Lampiran 4.1

Jumlah K1 % K1 K4 % K4 Jumlah Ditolong Nakes

% Ditolong Nakes

Kunjungan Nifas 3 kali % KF3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (9) (10)1 Aceh 113.761 102.793 90,36 93.055 81,80 100.127 85.362 85,25 56.327 59,28 2 Sumatera Utara 322.257 303.097 94,05 290.979 90,29 308.162 271.992 88,26 - - 3 Sumatera Barat 115.410 107.354 93,02 103.878 90,01 110.054 95.766 87,02 62.727 61,37 4 Riau 145.169 139.359 96,00 131.100 90,31 125.049 107.763 86,18 11.036 175 Jambi 77.320 73.129 94,58 68.064 88,03 72.158 61.867 85,74 47.063 66,58 6 Sumatera Selatan 185.060 175.637 94,91 162.880 88,01 176.845 153.402 86,74 32.239 767 Bengkulu 49.693 45.629 91,82 42.277 85,08 46.032 37.845 82,21 32.686 74,35 8 Lampung 183.799 171.723 93,43 158.240 86,09 175.444 143.491 81,79 140.423 849 Kepulauan Bangka Belitung 27.032 27.769 102,73 25.441 94,11 25.817 24.198 93,73 23.345 94,67

10 Kepulauan Riau 42.450 38.053 89,64 33.569 79,08 40.418 38.900 96,24 24.790 6411 DKI Jakarta 174.792 177.541 101,57 168.734 96,53 155.612 155.612 100,00 137.452 85,75 12 Jawa Barat 1.037.443 967.339 93,24 884.412 85,25 990.287 745.464 75,28 425.811 4813 Jawa Tengah 632.590 624.664 98,75 590.804 93,39 605.238 563.032 93,03 409.505 73,38 14 DI Yogyakarta 50.421 49.898 98,96 45.235 89,71 45.763 43.889 95,90 32.968 7515 Jawa Timur 665.616 638.472 95,92 571.788 85,90 611.261 568.214 92,96 566.039 93,51 16 Banten 206.496 202.456 98,04 164.507 79,67 221.849 176.000 79,33 126.648 7417 Bali 67.554 65.864 97,50 62.060 91,87 64.455 61.719 95,76 62.096 101,15 18 Nusa Tenggara Barat 118.412 109.883 92,80 99.028 83,63 113.711 86.370 75,96 90.422 8419 Nusa Tenggara Timur 118.130 107.179 90,73 75.275 63,72 104.402 89.308 85,54 71.592 70,21 20 Kalimantan Barat 108.105 96.285 89,07 87.687 81,11 103.161 75.550 73,24 39.731 4121 Kalimantan Tengah 58.533 53.708 91,76 47.178 80,60 54.945 42.681 77,68 - -22 Kalimantan Selatan 77.215 73.594 95,31 64.541 83,59 77.215 65.692 85,08 59.838 8723 Kalimantan Timur 83.552 77.104 92,28 67.142 80,36 76.678 61.516 80,23 3.807 36,54 24 Sulawesi Utara 43.480 42.823 98,49 36.895 84,86 41.647 35.645 85,59 32.875 8125 Sulawesi Tengah 56.595 55.474 98,02 47.563 84,04 54.017 43.489 80,51 39.179 76,16 26 Sulawesi Selatan 180.081 176.320 97,91 152.114 84,47 163.710 144.185 88,07 83.963 5127 Sulawesi Tenggara 53.425 48.186 90,19 45.071 84,36 46.859 37.652 80,35 29.457 63,52 28 Gorontalo 28.170 26.173 92,91 23.283 82,65 26.555 22.204 83,62 19.520 7529 Sulawesi Barat 27.488 21.226 77,22 15.678 57,04 26.213 16.371 62,45 12.264 52,73 30 Maluku 38.506 31.611 82,09 26.833 69,69 36.757 24.663 67,10 22.516 6431 Maluku Utara 25.256 20.551 81,37 18.211 72,11 24.205 14.947 61,75 15.645 67,58 32 Papua Barat 18.067 17.946 99,33 10.079 55,79 17.245 13.517 78,38 7.658 4733 Papua 51.051 29.534 57,85 15.031 29,44 50.921 20.012 39,30 - -

5.182.927 4.898.374 94,51 4.428.632 85,45 4.892.812 4.128.318 84,38 2.707.358 71,54


Ibu Nifas

Indonesia

CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, DAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATANMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No ProvinsiIbu Hamil Ibu Bersalin

Lampiran 4.2

Perkotaan + Perdesaan

Dokter Bidan Tenaga Medis Lain D u k u n Famili Jumlah(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 8,77 76,51 0,58 13,30 0,82 1002 Sumatera Utara 12,74 75,41 0,54 9,14 1,87 1003 Sumatera Barat 17,29 70,58 0,99 10,44 0,53 1004 Riau 15,67 66,43 0,61 16,53 0,27 1005 Jambi 8,86 61,00 0,65 29,15 0,25 1006 Sumatera Selatan 13,70 64,24 0,78 20,53 0,62 1007 Bengkulu 12,88 71,47 0,86 14,10 0,65 1008 Lampung 8,88 66,40 1,08 23,05 0,43 1009 Kepulauan Bangka Belitung 15,86 68,75 0,76 14,06 0,41 10010 Kepulauan Riau 21,46 65,25 0,74 12,44 0,11 10011 DKI Jakarta 35,44 62,00 0,69 1,70 0,11 10012 Jawa Barat 13,97 55,54 0,67 29,62 0,13 10013 Jawa Tengah 15,53 68,39 0,38 15,53 0,13 10014 DI Yogyakarta 36,86 60,08 2,95 10015 Jawa Timur 18,84 67,01 0,48 13,35 0,18 10016 Banten 15,60 52,84 0,42 30,91 0,06 10017 Bali 37,70 58,19 0,33 2,44 1,32 10018 Nusa Tenggara Barat 8,07 62,76 0,49 27,71 0,91 10019 Nusa Tenggara Timur 6,98 41,40 1,47 40,51 9,04 9920 Kalimantan Barat 6,70 49,98 2,38 39,65 1,15 10021 Kalimantan Tengah 5,59 54,62 3,34 35,88 0,51 10022 Kalimantan Selatan 12,48 62,92 0,61 23,47 0,38 10023 Kalimantan Timur 20,75 63,18 1,31 13,98 0,71 10024 Sulawesi Utara 31,40 49,58 1,83 16,41 0,52 10025 Sulawesi Tengah 8,60 50,23 3,64 33,63 3,74 10026 Sulawesi Selatan 10,84 57,78 0,86 27,64 2,59 10027 Sulawesi Tenggara 5,61 42,22 0,89 50,60 0,61 10028 Gorontalo 13,79 47,46 1,92 35,59 1,19 10029 Sulawesi Barat 5,45 40,93 1,07 48,85 3,30 10030 Maluku 7,39 33,69 1,40 55,40 1,83 10031 Maluku Utara 9,16 36,48 1,57 49,39 3,32 10032 Papua Barat 12,25 42,53 5,65 27,26 11,20 9933 Papua 12,31 32,97 3,80 14,79 34,94 99

15,28 61,24 0,82 21,29 1,22 100Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat

Indonesia

PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN TERAKHIR DAN PROVINSI TAHUN 2009

No ProvinsiPenolong Waktu Lahir

Lampiran 4.3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 98.244 77.318 78,70 66.786 67,98 2 Sumatera Utara 299.401 273.653 91,40 269.161 89,90 3 Sumatera Barat 104.505 87.157 83,40 77.344 74,01 4 Riau 118.714 101.619 85,60 92.953 78,30 5 Jambi 58.807 54.449 92,59 48.663 82,75 6 Sumatera Selatan 144.371 130.223 90,20 119.366 82,68 7 Bengkulu 33.854 27.391 80,91 23.986 70,85 8 Lampung 150.590 132.971 88,30 112.943 75,00 9 Kepulauan Bangka Belitung 22.434 22.344 99,60 21.386 95,33

10 Kepulauan Riau 38.681 31.525 81,50 10.831 28,00 11 DKI Jakarta 170.380 157.278 92,31 153.598 90,15 12 Jawa Barat 807.552 688.842 85,30 696.110 86,20 13 Jawa Tengah 563.920 534.201 94,73 426.887 75,70 14 DI Yogyakarta 44.303 40.316 91,00 38.101 86,00 15 Jawa Timur 547.925 518.885 94,70 508.474 92,80 16 Banten 196.741 170.574 86,70 155.752 79,17 17 Bali 49.104 48.991 99,77 48.858 99,50 18 Nusa Tenggara Barat 107.754 87.065 80,80 79.953 74,20 19 Nusa Tenggara Timur 121.972 93.431 76,60 90.015 73,80 20 Kalimantan Barat 99.584 80.763 81,10 23.153 23,25 21 Kalimantan Tengah 42.310 35.202 83,20 8.970 21,20 22 Kalimantan Selatan 71.554 66.724 93,25 43.362 60,60 23 Kalimantan Timur 65.391 54.667 83,60 48.095 73,55 24 Sulawesi Utara 37.041 30.670 82,80 27.040 73,00 25 Sulawesi Tengah 54.344 43.964 80,90 41.084 75,60 26 Sulawesi Selatan 171.819 152.232 88,60 133.503 77,70 27 Sulawesi Tenggara 53.114 43.819 82,50 44.462 83,71 28 Gorontalo 19.888 15.632 78,60 15.493 77,90 29 Sulawesi Barat 21.765 14.865 68,30 14.058 64,59 30 Maluku 33.222 23.422 70,50 22.857 68,80 31 Maluku Utara 23.477 7.278 31,00 7.747 33,00 32 Papua Barat 18.524 5.576 30,10 5.687 30,70 33 Papua 51.661 16.805 32,53 18.376 35,57

4.442.946 3.582.751 80,64 3.098.600 69,74


% KN1 KN LENGKAP %KN LENGKAP

Indonesia

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS, PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK BALITAMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

NO PROVINSIKUNJUNGAN NEONATUS

JUMLAH BAYIKN1

Lampiran 4.4CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI, ANAK BALITA, DAN MURID SD KELAS 1 DAN SEDERAJAT


JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Aceh 98.244 65.823 67,00 363.556 191.085 52,56 - - - 2 Sumatera Utara 299.401 242.515 81,00 1.124.299 905.061 80,50 2.121.111 1.802.944 85,00 3 Sumatera Barat 104.505 78.776 75,38 388.594 275.552 70,91 804.131 369.900 46 4 Riau 118.714 90.816 76,50 470.387 217.507 46,24 844.933 529.097 62,62 5 Jambi 58.807 47.198 80,26 224.694 207.617 92,40 426.417 230.137 54 6 Sumatera Selatan 144.371 119.539 82,80 579.829 386.166 66,60 1.093.984 416.808 38,10 7 Bengkulu 33.854 23.339 68,94 132.845 10.136 7,63 242.199 110.927 46 8 Lampung 150.590 120.020 79,70 574.110 243.537 42,42 1.108.154 431.072 38,90 9 Kepulauan Bangka Belitung 22.434 15.704 70,00 86.567 46.937 54,22 30.471 20.001 66 10 Kepulauan Riau 38.681 27.077 70,00 140.419 0 - 37.234 30.623 82,25 11 DKI Jakarta 170.380 130.256 76,45 608.620 352.148 57,86 1.107.252 811.726 73 12 Jawa Barat 807.552 654.117 81,00 3.136.549 1.435.912 45,78 5.324.137 5.171.867 97,14 13 Jawa Tengah 563.920 522.867 92,72 2.219.780 821.097 36,99 3.806.965 1.779.375 47 14 DI Yogyakarta 44.303 39.341 88,80 169.197 7.952 4,70 312.358 268.628 86,00 15 Jawa Timur 547.925 507.926 92,70 2.083.876 1.334.514 64,04 4.333.031 3.902.761 90 16 Banten 196.741 180.589 91,79 790.659 450.676 57,00 1.407.649 929.048 66,00 17 Bali 49.104 49.359 100,52 216.198 172.591 79,83 432.672 351.935 81 18 Nusa Tenggara Barat 107.754 84.587 78,50 389.246 155.115 39,85 117.390 86.206 73,44 19 Nusa Tenggara Timur 121.972 79.526 65,20 421.028 138.013 32,78 125.695 28.809 23 20 Kalimantan Barat 99.584 79.667 80,00 364.816 137.937 37,81 101.338 42.562 42,00 21 Kalimantan Tengah 42.310 30.463 72,00 166.588 16.326 9,80 200.238 60.071 30 22 Kalimantan Selatan 71.554 58.417 81,64 260.745 169.067 64,84 153.234 65.768 42,92 23 Kalimantan Timur 65.391 48.298 73,86 244.909 115.009 46,96 411.571 123.471 30 24 Sulawesi Utara 37.041 29.633 80,00 140.160 99.514 71,00 227.693 178.124 78,23 25 Sulawesi Tengah 54.344 41.845 77,00 196.455 161.250 82,08 344.133 206.480 60 26 Sulawesi Selatan 171.819 125.600 73,10 620.682 320.768 51,68 1.222.778 331.495 27,11 27 Sulawesi Tenggara 53.114 40.085 75,47 195.786 76.963 39,31 300.504 14.484 5 28 Gorontalo 19.888 15.871 79,80 74.513 48.977 65,73 122.352 41.844 34,20 29 Sulawesi Barat 21.765 14.017 64,40 80.935 29.493 36,44 207.141 45.571 22 30 Maluku 33.222 28.106 84,60 116.578 56.540 48,50 232.984 88.534 38,00 31 Maluku Utara 23.477 5.494 23,40 84.923 18.870 22,22 105.555 38.000 36 32 Papua Barat 18.524 4.038 21,80 66.376 - - - - -33 Papua 51.661 13.943 26,99 184.840 - - - - -

4.442.946 3.614.851 81,36 16.527.124 8.602.330 52,05 27.305.304 18.508.272 67,78


Indonesia

JUMLAH MURID SD KELAS

SATU

CAKUPAN PELAYANAN MURIDSD KELAS SATUNO PROVINSI JUMLAH BAYI

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI JUMLAH ANAK

BALITA

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Lampiran 4.5CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DAN OBSTETRI KOMPLIKASI


JUMLAH % JUMLAH %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (5) (6)1 Aceh 98.244 14.737 5.743 39,0 22.752 11.144 48,982 Sumatera Utara 299.401 44.910 13.563 30,2 64.451 15.661 24,303 Sumatera Barat 104.505 15.676 792 5,1 23.082 16.815 72,854 Riau 118.714 17.807 4.897 27,5 29.034 9.693 33,395 Jambi 58.807 8.821 2.181 24,7 15.464 6.117 39,566 Sumatera Selatan 144.371 21.656 2.988 13,8 37.012 6.913 18,687 Bengkulu 33.854 5.078 554 10,9 9.939 4.403 44,308 Lampung 150.590 22.589 4.879 21,6 36.760 8.898 24,219 Kepulauan Bangka Belitung 22.434 3.365 215 6,4 5.406 1.206 22,31

10 Kepulauan Riau 38.681 5.802 1.926 33,2 8.490 4.211 49,6011 DKI Jakarta 170.380 25.557 5.165 20,2 34.958 4.656 13,3212 Jawa Barat 807.552 121.133 39.732 32,8 207.489 86.478 41,6813 Jawa Tengah 563.920 84.588 22.390 26,5 126.518 52.849 41,7714 DI Yogyakarta 44.303 6.645 3.854 58,0 10.084 6.354 63,0115 Jawa Timur 547.925 82.189 27.122 33,0 133.123 112.918 84,8216 Banten 196.741 29.511 8.558 29,0 41.299 17.481 42,3317 Bali 49.104 7.366 3.238 44,0 13.511 7.108 52,6118 Nusa Tenggara Barat 107.754 16.163 5.140 31,8 23.682 12.162 51,3519 Nusa Tenggara Timur 121.972 18.296 13.941 76,2 23.626 10.670 45,1620 Kalimantan Barat 99.584 14.938 4.422 29,6 21.621 4.682 21,6521 Kalimantan Tengah 42.310 6.347 812 12,8 11.707 781 6,6722 Kalimantan Selatan 71.554 10.733 1.260 11,7 15.443 2.073 13,4223 Kalimantan Timur 65.391 9.809 638 6,5 16.710 2.142 12,8224 Sulawesi Utara 37.041 5.556 3.517 63,3 8.696 2.065 23,7525 Sulawesi Tengah 54.344 8.152 2.445 30,0 11.319 2.527 22,3326 Sulawesi Selatan 171.819 25.773 3.737 14,5 36.016 18.104 50,2727 Sulawesi Tenggara 53.114 7.967 271 3,4 10.685 1.318 12,3428 Gorontalo 19.888 2.983 119 4,0 5.634 1.846 32,7729 Sulawesi Barat 21.765 3.265 843 25,8 5.498 1.911 34,7630 Maluku 33.222 4.983 164 3,3 7.701 1.031 13,3931 Maluku Utara 23.477 3.522 14 0,4 5.051 1.381 27,3432 Papua Barat 18.524 2.779 225 8,1 3.613 1.621 44,8633 Papua 51.661 7.749 625 8,1 10.210 3.363 32,94

4.442.946 666.442 158.593 23,8 1.036.585 440.582 42,50Sumber: Ditjen Binkesmas, Kemenkes RI

OBSTETRI KOMPLIKASI

CAKUPAN PENANGANAN OBSTETRI KOMPLIKASI

Indonesia

NO PROVINSI JUMLAH BAYI NEONATAL KOMPLIKASI

CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL KOMPLIKASI

Lampiran 4.6

MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2009

Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 742.659 179.328 24,15 558.437 75,19 2 Sumatera Utara 2.075.286 368.377 17,75 1.404.182 67,66 3 Sumatera Barat 784.819 139.445 17,77 575.371 73,31 4 Riau 688.486 162.642 23,62 493.003 71,61 5 Jambi 592.366 119.345 20,15 474.040 80,02 6 Sumatera Selatan 1.488.525 424.538 28,52 1.148.297 77,14 7 Bengkulu 369.228 101.216 27,41 315.684 85,50 8 Lampung 1.526.467 452.218 29,63 1.072.706 70,27 9 Kepulauan Bangka Belitung 215.997 46.093 21,34 164.935 76,36 10 Kepulauan Riau 284.099 57.402 20,20 182.668 64,30 11 DKI Jakarta 1.211.367 352.793 29,12 993.778 82,04 12 Jawa Barat 8.606.098 1.451.359 16,86 6.995.287 81,28 13 Jawa Tengah 6.487.025 882.504 13,60 5.080.580 78,32 14 DI Yogyakarta 549.313 50.876 9,26 432.024 78,65 15 Jawa Timur 7.745.030 1.030.354 13,30 5.836.266 75,35 16 Banten 1.910.538 306.735 16,05 1.273.832 66,67 17 Bali 642.968 63.707 9,91 547.348 85,13 18 Nusa Tenggara Barat 915.959 165.961 18,12 638.916 69,75 19 Nusa Tenggara Timur 653.487 106.666 16,32 455.073 69,64 20 Kalimantan Barat 787.006 138.614 17,61 554.480 70,45 21 Kalimantan Tengah 392.731 71.204 18,13 305.203 77,71 22 Kalimantan Selatan 726.728 128.933 17,74 551.462 75,88 23 Kalimantan Timur 584.073 89.045 15,25 418.301 71,62 24 Sulawesi Utara 419.791 92.560 22,05 339.396 80,85 25 Sulawesi Tengah 490.480 77.501 15,80 367.076 74,84 26 Sulawesi Selatan 1.264.471 311.352 24,62 910.346 71,99 27 Sulawesi Tenggara 386.882 72.895 18,84 287.960 74,43 28 Gorontalo 198.271 37.230 18,78 157.724 79,55 29 Sulawesi Barat 166.366 39.731 23,88 117.311 70,51 30 Maluku 261.737 62.600 23,92 198.581 75,87 31 Maluku Utara 66.628 37.214 55,85 39.664 59,53 32 Papua Barat 43.224 20.813 48,15 35.166 81,36 33 Papua 391.787 37.416 9,55 132.675 33,86

Indonesia 43.669.892 7.678.667 17,58 33.057.772 75,70

Sumber : BKKBN, 2010

Peserta KB Baru Peserta KB Aktif

JUMLAH DAN PERSENTASE PESERTA KB AKTIF

No Provinsi Jumlah PUS

Lampiran 4.7

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Aceh 1.854 1,03 354 0,20 16 0,01 29.482 16,44 2.706 1,51 79.362 44,26 65.554 36,56 179.328

2 Sumatera Utara 17.748 4,82 9.112 2,47 1.356 0,37 85.583 23,23 26.462 7,18 115.464 31,34 112.652 30,58 368.377

3 Sumatera Barat 6.577 4,72 991 0,71 180 0,13 20.990 15,05 16.919 12,13 67.469 48,38 26.319 18,87 139.445

4 Riau 3.063 1,88 814 0,50 51 0,03 9.003 5,54 10.137 6,23 85.072 52,31 54.502 33,51 162.642

5 Jambi 2.180 1,83 197 0,17 73 0,06 4.362 3,65 10.469 8,77 61.052 51,16 41.012 34,36 119.345

6 Sumatera Selatan 3.401 0,80 1.470 0,35 777 0,18 40.813 9,61 38.464 9,06 191.091 45,01 148.522 34,98 424.538

7 Bengkulu 2.186 2,16 740 0,73 74 0,07 8.040 7,94 10.377 10,25 46.299 45,74 33.500 33,10 101.216

8 Lampung 9.267 2,05 809 0,18 1.472 0,33 68.994 15,26 27.088 5,99 175.863 38,89 168.725 37,31 452.218

9 Kepulauan Bangka Belitung 589 1,28 181 0,39 11 0,02 7.349 15,94 2.300 4,99 20.481 44,43 15.182 32,94 46.093

10 Kepulauan Riau 1.297 2,26 230 0,40 39 0,07 14.243 24,81 2.382 4,15 21.828 38,03 17.383 30,28 57.402

11 DKI Jakarta 27.596 7,82 1.700 0,48 733 0,21 25.378 7,19 13.036 3,70 176.716 50,09 107.634 30,51 352.793

12 Jawa Barat 107.059 7,38 15.299 1,05 2.337 0,16 52.289 3,60 80.602 5,55 752.764 51,87 441.009 30,39 1.451.359

13 Jawa Tengah 32.675 3,70 17.328 1,96 1.916 0,22 45.953 5,21 97.208 11,02 537.150 60,87 150.274 17,03 882.504

14 DI Yogyakarta 9.024 17,74 1.612 3,17 525 1,03 4.113 8,08 3.625 7,13 26.819 52,71 5.158 10,14 50.876

15 Jawa Timur 52.208 5,07 12.839 1,25 3.510 0,34 43.939 4,26 66.941 6,50 617.338 59,92 233.579 22,67 1.030.354

16 Banten 9.701 3,16 1.295 0,42 425 0,14 13.652 4,45 22.931 7,48 158.671 51,73 100.060 32,62 306.735

17 Bali 12.570 19,73 1.718 2,70 211 0,33 5.323 8,36 1.809 2,84 34.010 53,39 8.066 12,66 63.707

18 Nusa Tenggara Barat 6.036 3,64 1.174 0,71 155 0,09 10.693 6,44 18.310 11,03 103.112 62,13 26.481 15,96 165.961

19 Nusa Tenggara Timur 5.898 5,53 2.587 2,43 355 0,33 5.704 5,35 12.643 11,85 63.417 59,45 16.062 15,06 106.666

20 Kalimantan Barat 1.990 1,44 853 0,62 112 0,08 18.757 13,53 5.593 4,03 64.528 46,55 46.781 33,75 138.614

21 Kalimantan Tengah 440 0,62 255 0,36 52 0,07 5.484 7,70 5.087 7,14 34.075 47,86 25.811 36,25 71.204

22 Kalimantan Selatan 1.481 1,15 659 0,51 119 0,09 6.672 5,17 8.430 6,54 57.072 44,26 54.500 42,27 128.933

23 Kalimantan Timur 3.016 3,39 961 1,08 101 0,11 11.927 13,39 4.147 4,66 43.170 48,48 25.723 28,89 89.045

24 Sulawesi Utara 3.590 3,88 809 0,87 242 0,26 12.226 13,21 10.999 11,88 41.142 44,45 23.552 25,45 92.560

25 Sulawesi Tengah 2.133 2,75 512 0,66 226 0,29 8.777 11,33 7.463 9,63 28.960 37,37 29.430 37,97 77.501

26 Sulawesi Selatan 4.674 1,50 2.058 0,66 153 0,05 56.342 18,10 19.746 6,34 127.733 41,03 100.646 32,33 311.352

27 Sulawesi Tenggara 819 1,12 453 0,62 191 0,26 8.863 12,16 7.416 10,17 28.243 38,74 26.910 36,92 72.895

28 Gorontalo 2.684 7,21 322 0,86 213 0,57 2.574 6,91 6.150 16,52 14.980 40,24 10.307 27,68 37.230

29 Sulawesi Barat 407 1,02 130 0,33 50 0,13 10.874 27,37 2.940 7,40 11.991 30,18 13.339 33,57 39.731

30 Maluku 823 1,31 452 0,72 68 0,11 10.052 16,06 5.281 8,44 27.185 43,43 18.739 29,93 62.600

31 Maluku Utara 595 1,60 233 0,63 97 0,26 3.487 9,37 6.618 17,78 16.990 45,65 9.194 24,71 37.214

32 Papua Barat 256 1,23 64 0,31 41 0,20 5.703 27,40 1.081 5,19 8.422 40,47 5.246 25,21 20.813

33 Papua 298 0,80 624 1,67 24 0,06 10.441 27,91 2.719 7,27 16.016 42,81 7.294 19,49 37.416

334.135 4,35 78.835 1,03 15.905 0,21 668.082 8,70 558.079 7,27 3.854.485 50,20 2.169.146 28,25 7.678.667 Sumber: BKKBN, 2010

Indonesia

HASIL PELAYANAN PESERTA KB BARUMENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2009

No ProvinsiM e t o d e K o n t r a s e p s i

Implan Suntikan Pil TotalIUD MOW MOP Kondom

Lampiran 4.8

MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2009

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Aceh 742.659 558.437 75,19 11.742 2,10 3.927 0,70 140 0,03 40.684 7,29 9.452 1,69 260.648 46,67 231.844 41,52

2 Sumatera Utara 2.075.286 1.404.182 67,66 142.894 10,18 110.179 7,85 4.299 0,31 77.967 5,55 118.500 8,44 464.648 33,09 485.695 34,59

3 Sumatera Barat 784.819 575.371 73,31 53.853 9,36 16.145 2,81 420 0,07 20.741 3,60 71.063 12,35 299.766 52,10 113.383 19,71

4 Riau 688.486 493.003 71,61 33.364 6,77 7.089 1,44 3.378 0,69 24.341 4,94 55.905 11,34 209.613 42,52 159.313 32,31

5 Jambi 592.366 474.040 80,02 31.222 6,59 4.192 0,88 1.108 0,23 7.274 1,53 61.017 12,87 198.173 41,81 171.054 36,08

6 Sumatera Selatan 1.488.525 1.148.297 77,14 45.339 3,95 39.224 3,42 4.381 0,38 50.939 4,44 196.212 17,09 477.552 41,59 334.650 29,14

7 Bengkulu 369.228 315.684 85,50 20.369 6,45 6.400 2,03 872 0,28 8.229 2,61 42.476 13,46 144.454 45,76 92.884 29,42

8 Lampung 1.526.467 1.072.706 70,27 123.031 11,47 14.354 1,34 12.701 1,18 16.386 1,53 142.208 13,26 389.221 36,28 374.805 34,94

9 Kepulauan Bangka Belitung 215.997 164.935 76,36 5.746 3,48 4.960 3,01 83 0,05 4.456 2,70 13.304 8,07 73.882 44,79 62.504 37,90

10 Kepulauan Riau 284.099 182.668 64,30 11.216 6,14 1.986 1,09 232 0,13 9.164 5,02 7.996 4,38 84.496 46,26 67.578 36,99

11 DKI Jakarta 1.211.367 993.778 82,04 211.752 21,31 34.534 3,48 10.925 1,10 23.959 2,41 66.788 6,72 384.280 38,67 261.540 26,32

12 Jawa Barat 8.606.098 6.995.287 81,28 756.317 10,81 149.012 2,13 65.507 0,94 57.700 0,82 283.701 4,06 3.243.113 46,36 1.850.437 26,45

13 Jawa Tengah 6.487.025 5.080.580 78,32 445.718 8,77 293.264 5,77 63.367 1,25 87.083 1,71 488.018 9,61 2.834.891 55,80 868.239 17,09

14 DI Yogyakarta 549.313 432.024 78,65 109.901 25,44 22.049 5,10 2.649 0,61 22.733 5,26 23.622 5,47 196.284 45,43 54.786 12,68

15 Jawa Timur 7.745.030 5.836.266 75,35 845.978 14,50 303.896 5,21 21.663 0,37 59.645 1,02 445.413 7,63 2.833.995 48,56 1.325.676 22,71

16 Banten 1.910.538 1.273.832 66,67 139.836 10,98 22.368 1,76 17.964 1,41 14.208 1,12 76.829 6,03 685.363 53,80 317.264 24,91

17 Bali 642.968 547.348 85,13 262.083 47,88 20.749 3,79 2.720 0,50 13.063 2,39 6.791 1,24 194.227 35,49 47.715 8,72

18 Nusa Tenggara Barat 915.959 638.916 69,75 73.748 11,54 14.875 2,33 2.172 0,34 7.257 1,14 81.273 12,72 319.016 49,93 140.575 22,00

19 Nusa Tenggara Timur 653.487 455.073 69,64 55.482 12,19 16.771 3,69 4.653 1,02 7.855 1,73 41.605 9,14 251.993 55,37 76.714 16,86

20 Kalimantan Barat 787.006 554.480 70,45 33.867 6,11 8.759 1,58 4.030 0,73 19.119 3,45 31.128 5,61 221.071 39,87 236.506 42,65

21 Kalimantan Tengah 392.731 305.203 77,71 5.476 1,79 3.021 0,99 372 0,12 4.123 1,35 27.780 9,10 134.210 43,97 130.221 42,67

22 Kalimantan Selatan 726.728 551.462 75,88 9.830 1,78 6.722 1,22 569 0,10 8.322 1,51 34.718 6,30 186.495 33,82 304.806 55,27

23 Kalimantan Timur 584.073 418.301 71,62 43.127 10,31 9.739 2,33 1.255 0,30 8.838 2,11 20.406 4,88 160.416 38,35 174.520 41,72

24 Sulawesi Utara 419.791 339.396 80,85 39.768 11,72 7.622 2,25 458 0,13 5.105 1,50 47.143 13,89 137.028 40,37 102.272 30,13

25 Sulawesi Tengah 490.480 367.076 74,84 19.103 5,20 7.838 2,14 436 0,12 6.168 1,68 34.485 9,39 149.479 40,72 149.567 40,75

26 Sulawesi Selatan 1.264.471 910.346 71,99 40.811 4,48 15.170 1,67 409 0,04 52.365 5,75 80.863 8,88 394.662 43,35 326.066 35,82

27 Sulawesi Tenggara 386.882 287.960 74,43 7.021 2,44 5.591 1,94 619 0,21 10.757 3,74 38.462 13,36 111.591 38,75 113.919 39,56

28 Gorontalo 198.271 157.724 79,55 19.525 12,38 2.340 1,48 329 0,21 1.782 1,13 21.896 13,88 57.170 36,25 54.682 34,67

29 Sulawesi Barat 166.366 117.311 70,51 3.580 3,05 1.006 0,86 103 0,09 6.093 5,19 8.355 7,12 40.566 34,58 57.608 49,11

30 Maluku 261.737 198.581 75,87 7.459 3,76 4.147 2,09 1.072 0,54 16.982 8,55 16.753 8,44 98.305 49,50 53.863 27,12

31 Maluku Utara 66.628 39.664 59,53 1.122 2,83 1.164 2,93 224 0,56 2.278 5,74 5.882 14,83 19.594 49,40 9.400 23,70

32 Papua Barat 43.224 35.166 81,36 2.633 7,49 1.324 3,77 115 0,33 1.564 4,45 1.136 3,23 17.796 50,61 10.598 30,14

33 Papua 391.787 132.675 33,86 3.811 2,87 4.423 3,33 307 0,23 14.689 11,07 9.551 7,20 65.519 49,38 34.375 25,91

Indonesia 43.669.892 33.057.772 75,70 3.616.724 10,94 1.164.840 3,52 229.532 0,69 711.869 2,15 2.610.731 7,90 15.339.517 46,40 8.795.059 26,61

Sumber : BKKBN, 2010

JUMLAH DAN PERSENTASE PESERTA KB AKTIF

M e t o d e K o n t r a s e p s iNo Provinsi Jumlah

PUS Kondom Implan Suntikan PilIUD MOW MOPPeserta KB Aktif

Lampiran 4.9

Peserta % Peserta % Peserta % Peserta % Peserta %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Aceh 126.296 70,43 4.627 2,58 3.107 1,73 45.298 25,26 179.328 100,00 2 Sumatera Utara 273.859 74,34 30.364 8,24 9.975 2,71 54.179 14,71 368.377 100,00 3 Sumatera Barat 93.163 66,81 1.061 0,76 1.652 1,18 43.569 31,24 139.445 100,00 4 Riau 94.303 57,98 5.636 3,47 6.435 3,96 56.268 34,60 162.642 100,00 5 Jambi 80.678 67,60 393 0,33 3.958 3,32 34.316 28,75 119.345 100,00 6 Sumatera Selatan 304.392 71,70 18.530 4,36 8.388 1,98 93.228 21,96 424.538 100,00 7 Bengkulu 71.091 70,24 708 0,70 2.630 2,60 26.787 26,47 101.216 100,00 8 Lampung 268.930 59,47 30.856 6,82 14.443 3,19 137.989 30,51 452.218 100,00 9 Kepulauan Bangka Belitung 29.728 64,50 1.199 2,60 228 0,49 14.938 32,41 46.093 100,00 10 Kepulauan Riau 27.982 48,75 6.747 11,75 3.354 5,84 19.319 33,66 57.402 100,00 11 DKI Jakarta 136.652 38,73 15.805 4,48 38.709 10,97 161.627 45,81 352.793 100,00 12 Jawa Barat 846.770 58,34 101.131 6,97 31.722 2,19 471.736 32,50 1.451.359 100,00 13 Jawa Tengah 457.116 51,80 36.699 4,16 27.036 3,06 361.653 40,98 882.504 100,00 14 DI Yogyakarta 18.989 37,32 8.937 17,57 400 0,79 22.550 44,32 50.876 100,00 15 Jawa Timur 610.404 59,24 25.862 2,51 19.456 1,89 374.630 36,36 1.030.352 100,00 16 Banten 178.597 58,23 18.868 6,15 10.631 3,47 98.639 32,16 306.735 100,00 17 Bali 24.185 37,96 1.838 2,89 2.381 3,74 35.303 55,41 63.707 100,00 18 Nusa Tenggara Barat 148.590 89,53 3.508 2,11 1.182 0,71 12.681 7,64 165.961 100,00 19 Nusa Tenggara Timur 104.121 97,61 416 0,39 504 0,47 1.625 1,52 106.666 100,00 20 Kalimantan Barat 84.984 61,31 6.935 5,00 4.935 3,56 41.760 30,13 138.614 100,00 21 Kalimantan Tengah 53.540 75,19 3.581 5,03 1.515 2,13 12.568 17,65 71.204 100,00 22 Kalimantan Selatan 84.142 65,26 2.119 1,64 1.771 1,37 40.901 31,72 128.933 100,00 23 Kalimantan Timur 51.818 58,19 3.597 4,04 2.565 2,88 31.065 34,89 89.045 100,00 24 Sulawesi Utara 59.666 64,46 8.577 9,27 3.972 4,29 20.345 21,98 92.560 100,00 25 Sulawesi Tengah 70.282 90,69 1.271 1,64 1.096 1,41 4.852 6,26 77.501 100,00 26 Sulawesi Selatan 268.133 86,12 2.564 0,82 3.717 1,19 36.938 11,86 311.352 100,00 27 Sulawesi Tenggara 67.098 92,05 939 1,29 849 1,16 4.009 5,50 72.895 100,00 28 Gorontalo 31.028 83,34 1.930 5,18 573 1,54 3.699 9,94 37.230 100,00 29 Sulawesi Barat 34.640 87,19 763 1,92 151 0,38 4.177 10,51 39.731 100,00 30 Maluku 51.942 82,97 3.104 4,96 1.083 1,73 6.471 10,34 62.600 100,00 31 Maluku Utara 34.507 92,73 1.185 3,18 83 0,22 1.439 3,87 37.214 100,00 32 Papua Barat 18.163 87,27 2.032 9,76 45 0,22 573 2,75 20.813 100,00 33 Papua 27.235 72,79 7.308 19,53 1.421 3,80 1.452 3,88 37.416 100,00

Indonesia 4.833.024 62,94 359.090 4,68 209.967 2,73 2.276.584 29,65 7.678.665 100,00

Sumber: BKKBN, 2010

JUMLAH DAN PROPORSI PESERTA KB BARUMENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2009

No ProvinsiKlinik KB Dokter Praktik Swasta Bidan Praktik Swasta JumlahPemerintah Swasta

Lampiran 4.10

Jumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Aceh 6.199 5.316 85,76 6.483 1.841 28,40 6.436 2.444 37,972 Sumatera Utara 5.643 4.097 72,60 5.772 4.079 70,67 5.978 4.150 69,423 Sumatera Barat 3.127 2.273 72,69 3.380 2.297 67,96 3.437 3.284 95,554 Riau 1.508 1.082 71,75 1.559 1.171 75,11 1.642 935 56,945 Jambi 1.252 1.065 85,06 1.271 1.095 86,15 1.329 1.116 83,976 Sumatera Selatan 2.919 2.606 89,28 3.012 2.466 81,87 3.103 2.559 82,477 Bengkulu 1.295 926 71,51 1.325 1.054 79,55 1.461 1.114 76,258 Lampung 2.155 1.883 87,38 2.310 1.511 65,41 2.247 1.008 44,869 Kepulauan Bangka Belitung 321 269 83,80 339 294 86,73 346 311 89,8810 Kepulauan Riau 291 176 60,48 317 222 70,03 333 222 66,6711 DKI Jakarta 282 211 74,82 282 234 82,98 267 267 100,0012 Jawa Barat 5.828 3.893 66,80 6.000 3.933 65,55 5.877 4.754 80,8913 Jawa Tengah 8.569 7.167 83,64 8.560 7.433 86,83 8.559 7.886 92,1414 DI Yogyakarta 438 428 97,72 438 414 94,52 438 432 98,6315 Jawa Timur 6.359 5.305 83,43 8.492 6.272 73,86 8.505 6.842 80,4516 Banten 1.481 881 59,49 1.504 875 58,18 1.454 986 67,8117 Bali 702 702 100,00 707 705 99,72 715 712 99,5818 Nusa Tenggara Barat 803 700 87,17 885 793 89,60 897 823 91,7519 Nusa Tenggara Timur 2.745 2.318 84,44 2.813 1.968 69,96 2.813 2.194 78,0020 Kalimantan Barat 1.603 1.223 76,29 1.520 1.057 69,54 1.858 1.161 62,4921 Kalimantan Tengah 1.389 885 63,71 1.456 1.045 71,77 1.479 1.012 68,4222 Kalimantan Selatan 1.962 1.269 64,68 1.965 1.419 72,21 1.958 1.377 70,3323 Kalimantan Timur 1.345 1.106 82,23 1.410 1.085 76,95 1.417 828 58,4324 Sulawesi Utara 1.082 717 66,27 1.435 1.096 76,38 1.546 1.097 70,9625 Sulawesi Tengah 1.591 1.080 67,88 1.634 1.221 74,72 1.710 1.189 69,5326 Sulawesi Selatan 2.866 2.369 82,66 2.898 2.370 81,78 2.941 2.459 83,6127 Sulawesi Tenggara 1.709 1.405 82,21 1.939 1.277 65,86 1.989 768 38,6128 Gorontalo 493 250 50,71 601 371 61,73 606 399 65,8429 Sulawesi Barat 496 74 14,92 543 196 36,10 558 235 42,1130 Maluku 1.048 726 69,27 1.069 572 53,51 893 579 64,8431 Maluku Utara 827 451 54,53 967 476 49,22 967 499 51,6032 Papua Barat 1.221 448 36,69 683 98 14,35 1.253 265 21,1533 Papua 1.606 874 54,42 2.361 503 21,30 3.380 782 23,14

71.155 54.175 76,14 75.930 51.443 67,75 78.392 54.689 69,76Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI

Indonesia

PENCAPAIAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 - 2009

No Provinsi Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

Lampiran 4.11

JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Aceh 105.565 88.464 83,80 33.868 32,08 89.567 84,85 81.607 77,30 95.607 90,57 86.619 82,05 84.821 80,35 83.605 79,20

2 Sumatera Utara 325.137 292.603 89,99 157.031 48,30 303.135 93,23 291.148 89,55 311.221 95,72 292.408 89,93 289.453 89,02 286.978 88,26

3 Sumatera Barat 106.599 92.305 86,59 45.826 42,99 94.434 88,59 89.517 83,98 97.379 91,35 90.844 85,22 86.532 81,18 85.988 80,66

4 Riau 137.969 96.512 69,95 60.672 43,98 110.406 80,02 105.676 76,59 112.875 81,81 105.351 76,36 102.561 74,34 101.791 73,78

5 Jambi 71.305 70.677 99,12 35.916 50,37 72.274 101,36 69.677 97,72 73.929 103,68 80.005 112,20 68.921 96,66 69.661 97,69

6 Sumatera Selatan 172.536 165.191 95,74 97.397 56,45 171.143 99,19 166.031 96,23 171.904 99,63 167.106 96,85 164.796 95,51 161.169 93,41

7 Bengkulu 40.604 39.393 97,02 23.732 58,45 38.951 95,93 36.995 91,11 40.812 100,51 38.020 93,64 36.948 91,00 37.773 93,03

8 Lampung 173.733 140.489 80,86 80.402 46,28 147.706 85,02 143.758 82,75 147.743 85,04 144.131 82,96 139.429 80,25 134.298 77,30

9 Kepulauan Bangka Belitung 24.660 23.937 97,07 19.948 80,89 24.183 98,07 23.693 96,08 24.067 97,60 23.907 96,95 23.098 93,67 23.242 94,25

10 Kepulauan Riau 38.004 34.747 91,43 20.204 53,16 37.040 97,46 34.820 91,62 35.706 93,95 35.528 93,48 34.261 90,15 34.998 92,09

11 DKI Jakarta 188.944 219.321 116,08 117.149 62,00 230.882 122,20 222.060 117,53 230.733 122,12 220.110 116,49 214.898 113,74 215.060 113,82

12 Jawa Barat 931.053 877.156 94,21 574.437 61,70 907.554 97,48 873.157 93,78 925.172 99,37 874.795 93,96 857.429 92,09 868.188 93,25

13 Jawa Tengah 577.804 589.569 102,04 505.143 87,42 582.908 100,88 572.186 99,03 594.134 102,83 589.982 102,11 572.754 99,13 558.513 96,66

14 DI Yogyakarta 43.676 48.790 111,71 36.906 84,50 44.869 102,73 42.971 98,39 47.025 107,67 45.012 103,06 44.038 100,83 45.329 103,78

15 Jawa Timur 605.960 607.378 100,23 532.127 87,82 613.233 101,20 598.679 98,80 621.480 102,56 605.601 99,94 599.102 98,87 586.974 96,87

16 Banten 206.281 200.343 97,12 150.480 72,95 208.325 100,99 197.663 95,82 212.399 102,97 201.702 97,78 196.292 95,16 195.510 94,78

17 Bali 61.212 62.550 102,19 54.908 89,70 62.994 102,91 60.933 99,54 62.636 102,33 61.042 99,72 61.067 99,76 61.697 100,79

18 Nusa Tenggara Barat 105.282 101.359 96,27 71.761 68,16 104.640 99,39 102.046 96,93 102.480 97,34 101.984 96,87 101.986 96,87 100.434 95,40

19 Nusa Tenggara Timur 127.440 119.763 93,98 40.597 31,86 119.107 93,46 117.242 92,00 118.849 93,26 117.034 91,83 116.218 91,19 117.662 92,33

20 Kalimantan Barat 99.148 88.943 89,71 37.429 37,75 93.144 93,94 86.449 87,19 96.966 97,80 88.128 88,89 84.778 85,51 85.395 86,13

21 Kalimantan Tengah 52.494 49.668 94,62 12.861 24,50 49.317 93,95 47.386 90,27 50.950 97,06 47.667 90,80 47.036 89,60 46.581 88,74

22 Kalimantan Selatan 71.062 69.183 97,36 28.421 39,99 68.020 95,72 64.086 90,18 69.792 98,21 64.943 91,39 63.120 88,82 64.119 90,23

23 Kalimantan Timur 77.165 71.307 92,41 39.377 51,03 73.333 95,03 70.789 91,74 73.663 95,46 69.813 90,47 67.176 87,06 67.965 88,08

24 Sulawesi Utara 45.527 40.618 89,22 14.201 31,19 40.681 89,36 40.648 89,28 40.643 89,27 39.201 86,10 38.607 84,80 38.925 85,50

25 Sulawesi Tengah 53.890 51.943 96,39 23.931 44,41 52.753 97,89 49.408 91,68 54.905 101,88 49.395 91,66 49.397 91,66 49.065 91,05

26 Sulawesi Selatan 168.566 165.611 98,25 119.535 70,91 162.885 96,63 160.202 95,04 168.959 100,23 159.234 94,46 159.408 94,57 156.199 92,66

27 Sulawesi Tenggara 53.534 50.736 94,77 14.104 26,35 49.467 92,40 45.627 85,23 51.853 96,86 46.121 86,15 44.238 82,64 44.762 83,61

28 Gorontalo 25.937 24.219 93,38 11.075 42,70 24.627 94,95 24.313 93,74 25.138 96,92 24.114 92,97 24.207 93,33 23.934 92,28

29 Sulawesi Barat 24.981 21.627 86,57 5.170 20,70 22.297 89,26 20.235 81,00 22.360 89,51 20.737 83,01 20.176 80,77 19.581 78,38

30 Maluku 36.405 28.753 78,98 6.555 18,01 31.459 86,41 26.533 72,88 31.163 85,60 27.972 76,84 25.500 70,05 26.487 72,76

31 Maluku Utara 23.487 19.990 85,11 6.308 26,86 21.374 91,00 19.723 83,97 21.879 93,15 20.058 85,40 19.647 83,65 20.670 88,01

32 Papua Barat 20.481 13.888 67,81 2.020 9,86 14.349 70,06 11.868 57,95 15.899 77,63 11.980 58,49 11.757 57,40 13.443 65,64

33 Papua 49.872 37.005 74,20 7.940 15,92 38.279 76,75 33.066 66,30 39.552 79,31 32.370 64,91 31.219 62,60 36.826 73,84

4.846.313 4.604.038 95,00 2.987.431 61,64 4.705.336 97,09 4.530.192 93,48 4.789.873 98,84 4.582.914 94,56 4.480.870 92,46 4.462.822 92,09

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2010

CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

NO PROVINSI SASARAN

Indonesia

POLIO1 POLIO3 POLIO4 HB0I M U N I S A S I P A D A B A Y I

BCG DPT/HB(1) DPT/HB(3) CAMPAK

Lampiran 4.12

DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT1 - CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI

2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Aceh 10,7 21,6 13,2 6,7 2 Sumatera Utara - 1,3 4,4 5,3 3 Sumatera Barat 9,9 15,0 7,8 8,9 4 Riau 2,0 7,2 6,8 7,8 5 Jambi 1,4 7,8 5,5 3,6 6 Sumatera Selatan 21,8 6,9 4,7 5,8 7 Bengkulu 3,2 17,8 4,9 3,0 8 Lampung - (1,1) 2,7 9,1 9 Kepulauan Bangka Belitung - 4,0 7,3 3,9 10 Kepulauan Riau - 10,7 9,6 5,5 11 DKI Jakarta 23,0 0,6 8,2 6,9 12 Jawa Barat 21,5 5,7 4,7 4,3 13 Jawa Tengah 4,0 4,3 3,2 4,2 14 DI Yogyakarta 0,4 (0,8) (0.8) (1,0) 15 Jawa Timur 4,8 5,9 4,3 4,3 16 Banten 15,1 1,4 5,4 6,2 17 Bali 8,5 4,5 10,8 2,1 18 Nusa Tenggara Barat 3,4 4,0 3,1 4,0 19 Nusa Tenggara Timur - 22,7 11,6 1,2 20 Kalimantan Barat 8,1 13,1 5,1 8,3 21 Kalimantan Tengah 1,7 3,3 5,4 5,5 22 Kalimantan Selatan 8,2 7,0 6,1 5,7 23 Kalimantan Timur 7,8 4,3 7,8 7,3 24 Sulawesi Utara 4,3 10,6 4,5 4,3 25 Sulawesi Tengah 9,8 11,0 8,2 7,0 26 Sulawesi Selatan 8,4 4,2 5,4 4,1 27 Sulawesi Tenggara 4,0 5,8 6,4 9,5 28 Gorontalo 11,1 6,8 7,1 2,8 29 Sulawesi Barat 15,8 (1.5) 9,8 12,2 30 Maluku 5,0 3,4 8,6 15,8 31 Maluku Utara 5,4 7,2 13,9 3,3 32 Papua Barat 7,6 19,8 19,9 6,3 33 Papua - 21,6 13,8 3,8

9,3 6,1 5,4 5,2 Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2010

TAHUN 2006 - 2009

Indonesia

NO PROVINSI TAHUN

Lampiran 4.13

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Aceh 110.239 48.494 43,99 46.261 41,96 16.942 15,37 10.912 9,90 7.625 6,92 54.466 49,412 Sumatera Utara 357.651 144.961 40,53 129.419 36,19 69.707 19,49 50.965 14,25 41.266 11,54 247.343 69,163 Sumatera Barat 115.825 32.951 28,45 28.026 24,20 15.217 13,14 12.808 11,06 8.089 6,98 52.766 45,564 Riau 151.763 39.966 26,33 40.329 26,57 28.294 18,64 24.960 16,45 21.921 14,44 115.504 76,115 Jambi 79.641 55.057 69,13 49.806 62,54 10.172 12,77 8.551 10,74 225 0,28 47.456 59,596 Sumatera Selatan 188.974 155.966 82,53 147.169 77,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 147.169 77,887 Bengkulu 43.571 22.670 52,03 20.850 47,85 268 0,62 292 0,67 170 0,39 21.580 49,538 Lampung 189.384 83.919 44,31 82.171 43,39 25.029 13,22 21.182 11,18 16.216 8,56 136.339 71,999 Kepulauan Bangka Belitung 26.973 13.562 50,28 84.009 311,46 2.318 8,59 0 0,00 0 0,00 20.541 76,1510 Kepulauan Riau 41.446 19.862 47,92 753.753 1.818,64 91.002 219,57 58.438 141,00 50.515 121,88 21.945 52,9511 DKI Jakarta 158.351 89.342 56,42 234.592 148,15 100.607 63,53 86.935 54,90 82.103 51,85 71.385 45,0812 Jawa Barat 1.024.158 822.578 80,32 13.721 1,34 11.169 1,09 7.603 0,74 4.415 0,43 686.214 67,0013 Jawa Tengah 924.124 234.976 25,43 43.593 4,72 52.169 5,65 74.773 8,09 76.443 8,27 493.623 53,4214 DI Yogyakarta 48.210 16.984 35,23 37.909 78,63 13.155 27,29 11.285 23,41 11.317 23,47 29.754 61,7215 Jawa Timur 338.799 42.453 12,53 34.434 10,16 2.209 0,65 1.081 0,32 880 0,26 244.681 72,2216 Banten 225.565 160.197 71,02 49.114 21,77 3.617 1,60 286 0,13 1.930 0,86 199.909 88,6317 Bali 67.340 2.528 3,75 19.270 28,62 10.089 14,98 6.963 10,34 6.155 9,14 68.028 101,0218 Nusa Tenggara Barat 115.810 102.880 88,84 29.073 25,10 2.839 2,45 1.567 1,35 530 0,46 78.026 67,3719 Nusa Tenggara Timur 134.031 32.733 24,42 42.632 31,81 680 0,51 140 0,10 72 0,05 108.228 80,7520 Kalimantan Barat 106.955 41.289 38,60 111.078 103,85 10.933 10,22 6.750 6,31 5.021 4,69 37.429 35,0021 Kalimantan Tengah 56.401 38.956 69,07 19.301 34,22 9.622 17,06 7.908 14,02 7.265 12,88 26.735 47,4022 Kalimantan Selatan 78.321 56.455 72,08 2.482 3,17 4.515 5,76 18.777 23,97 45.836 58,52 44.527 56,8523 Kalimantan Timur 85.024 21.330 25,09 97.093 114,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34.194 40,2224 Sulawesi Utara 50.590 32.032 63,32 32.486 64,21 29.410 58,13 23.702 46,85 23.159 45,78 22.381 44,2425 Sulawesi Tengah 59.764 46.725 78,18 13.213 22,11 1.130 1,89 231 0,39 245 0,41 30.335 50,7626 Sulawesi Selatan 198.602 124.530 62,70 4.142 2,09 406 0,20 98 0,05 109 0,05 133.782 67,3627 Sulawesi Tenggara 59.202 20.333 34,35 145.177 245,22 29.116 49,18 19.786 33,42 13.521 22,84 33.146 55,9928 Gorontalo 28.018 21.328 76,12 14.812 52,87 2.468 8,81 1.269 4,53 1.035 3,69 16.609 59,2829 Sulawesi Barat 27.174 17.942 66,03 18.309 67,38 3.331 12,26 2.065 7,60 1.550 5,70 10.658 39,2230 Maluku 33.958 16.132 47,51 12.188 35,89 4.049 11,92 2.613 7,69 1.691 4,98 9.085 26,7531 Maluku Utara 25.836 16.879 65,33 3.382 13,09 1.994 7,72 962 3,72 605 2,34 14.671 56,7932 Papua Barat 23.210 4.721 20,34 15.383 66,28 4.668 20,11 3.264 14,06 2.874 12,38 6.943 29,9133 Papua 55.553 5.391 9,70 9.893 17,81 550 0,99 111 0,20 104 0,19 4.755 8,56

5.230.462 2.586.122 49,44 2.385.070 45,60 557.675 10,66 466.277 8,91 432.887 8,28 3.270.207 62,52Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2010

TT1 TT2

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

TT2+Ibu Hamil Diimunisasi

TT3 TT4 TT5

Indonesia

No Provinsi Jumlah Ibu Hamil

Lampiran 4.14

JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Aceh 913.478 62.401 6,83 59.043 6,46 36.362 3,98 23.822 2,61 18.933 2,07

2 Sumatera Utara 2.503.934 20.456 0,82 18.633 0,74 11.547 0,46 12.866 0,51 7.870 0,31

3 Sumatera Barat 953.877 10.754 1,13 8.407 0,88 10.540 1,10 9.093 0,95 17.293 1,81

4 Riau 1.010.357 12.014 1,19 10.702 1,06 9.072 0,90 7.019 0,69 5.371 0,53

5 Jambi 650.404 20.265 3,12 12.959 1,99 2.174 0,33 2.174 0,33 2.112 0,32

6 Sumatera Selatan - - - - - - - - - - -

7 Bengkulu 191.967 228 0,12 127 0,07 130 0,07 221 0,12 216 0,11

8 Lampung 1.735.373 10.151 0,58 8.044 0,46 6.145 0,35 5.570 0,32 4.604 0,27

9 Kepulauan Bangka Belitung 247.358 1.984 0,80 1.261 0,51 780 0,32 392 0,16 196 0,08

10 Kepulauan Riau 387.221 7.127 1,84 6.264 1,62 1.098 0,28 776 0,20 789 0,20

11 DKI Jakarta 691.201 33.449 4,84 31.629 4,58 50.098 7,25 97.111 14,05 134.477 19,46

12 Jawa Barat - - - - - - - - - - -

13 Jawa Tengah 6.839.944 508.824 7,44 442.174 6,46 474.766 6,94 484.561 7,08 760.109 11,11

14 DI Yogyakarta 5.714 5.794 101,40 880 15,39 811 14,19 243 4,26 901 15,77

15 Jawa Timur 5.674.310 38.875 0,69 24.345 0,43 58.248 1,03 65.835 1,16 94.036 1,66

16 Banten 2.156.550 30.756 1,43 31.433 1,46 61.789 2,87 43.681 2,03 31.871 1,48

17 Bali 715.965 989 0,14 1.162 0,16 2.688 0,38 9.447 1,32 13.717 1,92

18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - - - -

19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - -

20 Kalimantan Barat 845.020 8.401 0,99 10.939 1,29 12.014 1,42 11.966 1,42 17.833 2,11

21 Kalimantan Tengah 244.086 7.390 3,03 4.662 1,91 514 0,21 433 0,18 437 0,18

22 Kalimantan Selatan 673.932 30.869 4,58 23.266 3,45 7.125 1,06 1.544 0,23 949 0,14

23 Kalimantan Timur 526.438 14.843 2,82 13.189 2,51 10.874 2,07 8.887 1,69 11.022 2,09

24 Sulawesi Utara 443.110 2.557 0,58 1.500 0,34 598 0,13 172 0,04 47 0,01

25 Sulawesi Tengah 538.665 843 0,16 252 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00

26 Sulawesi Selatan 1.428.649 12.055 0,84 5.135 0,36 3.019 0,21 2.060 0,14 1.868 0,13

27 Sulawesi Tenggara - - - - - - - - - - -

28 Gorontalo 194.924 4.544 2,33 4.126 2,12 3.033 1,56 1.674 0,86 1.409 0,72

29 Sulawesi Barat 208.513 181 0,09 203 0,10 417 0,20 345 0,17 13 0,01

30 Maluku 173.138 12.538 7,24 8.815 5,09 7.122 4,11 3.921 2,26 2.609 1,51

31 Maluku Utara 251.169 2.399 0,96 2.171 0,86 4.097 1,63 2.673 1,06 2.054 0,82

32 Papua Barat 148.844 1.046 0,70 1.253 0,84 1.304 0,88 1.530 1,03 2.037 1,37

33 Papua 433.959 3.021 0,70 2.697 0,62 1.695 0,39 980 0,23 1.387 0,32

30.788.100 864.754 2,81 735.271 2,39 778.060 2,53 798.997 2,60 1.134.160 3,68Sumber : Ditjen PP & PL, Kemkes RI, 2010

TT5

Indonesia

CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBURMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

NO PROVINSI JUMLAH WUS

WANITA USIA SUBUR DIIMUNISASI TT1 TT2 TT3 TT4

Lampiran 4.15

<48 jam ≥48 jam(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 37.994 809 753 192.990 188.564 417.866 2 Sumatera Utara 56.907 2.028 2.727 352.237 383.601 978.164 3 Sumatera Barat 30.115 701 508 185.269 182.370 747.710 4 Riau 41.463 611 714 178.071 189.492 510.750 5 Jambi 23.998 597 268 119.294 115.606 217.558 6 Sumatera Selatan 89.956 2.353 1.558 505.442 417.028 614.752 7 Bengkulu 4.806 11 4 11.109 11.207 3.886 8 Lampung 70.137 1.737 1.438 279.436 297.129 409.408 9 Kepulauan Bangka Belitung 10.459 245 140 36.162 43.063 21.358 10 Kepulauan Riau11 DKI Jakarta 161.038 2.292 3.651 909.088 931.280 4.380.132 12 Jawa Barat 205.736 3.409 3.885 844.954 855.122 1.707.772 13 Jawa Tengah 225.264 5.403 5.413 1.239.003 1.154.886 2.924.134 14 DI Yogyakarta 27.341 472 405 130.481 118.728 1.145.850 15 Jawa Timur 186.833 6.063 5.971 1.247.191 1.098.974 3.336.252 16 Banten 44.539 1.164 989 209.902 194.338 550.930 17 Bali 52.514 1.162 1.306 185.352 195.571 1.028.784 18 Nusa Tenggara Barat 48.277 1.277 1.223 185.236 206.999 443.374 19 Nusa Tenggara Timur 25.744 455 374 96.000 92.259 163.808 20 Kalimantan Barat 37.955 893 812 182.941 256.549 301.864 21 Kalimantan Tengah 8.553 168 126 33.497 31.452 153.766 22 Kalimantan Selatan 21.901 586 492 93.987 97.306 258.488 23 Kalimantan Timur 52.230 822 796 263.756 316.332 496.402 24 Sulawesi Utara 46.224 755 652 212.891 283.893 302.472 25 Sulawesi Tengah 20.576 337 223 79.358 83.806 126.944 26 Sulawesi Selatan 61.142 1.127 748 275.188 278.867 466.886 27 Sulawesi Tenggara 13.934 264 281 59.124 73.614 247.074 28 Gorontalo29 Sulawesi Barat30 Maluku 15.920 128 377 97.094 82.433 65.262 31 Maluku Utara32 Papua Barat 5.254 44 46 27.704 29.550 19.084 33 Papua 331.420

1.626.810 35.913 35.880 8.232.757 8.210.019 22.372.150 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Kemkes RI

Indonesia

Lama Dirawat Total Kunjungan

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

No Provinsi Pasien Keluar Hidup Pasien Keluar Mati Hari Perawatan

Lampiran 4.16

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Aceh 92,8 69,0 4 4,7 66 29,4 2 4,4 36 39,5 18 202 Sumatera Utara 64,5 47,9 6 4,8 26 11,9 5 18,0 54 52,0 30 293 Sumatera Barat 57,1 48,0 4 4,5 30 21,4 3 8,1 36 48,5 16 254 Riau 68,7 59,9 3 3,8 40 18,9 4 10,0 38 31,4 18 115 Jambi 77,4 67,9 3 3,4 58 43,4 2 2,6 35 25,3 11 96 Sumatera Selatan 55,3 63,9 4 4,7 44 32,6 1 3,7 48 42,9 15 187 Bengkulu 45,0 58,8 3 3,9 50 26,9 2 5,6 3 37,2 138 Lampung 74,7 62,9 4 3,8 34 35,8 5 3,6 46 41,7 20 199 Kepulauan Bangka Belitung 91,0 82,6 3 3,1 26 17,1 1 12,6 42 35,9 15 14

10 Kepulauan Riau - 53,3 - 3,3 - 31,8 - 5,0 - 27,5 - 1411 DKI Jakarta 69,7 53,7 5 4,4 34 28,1 3 4,9 44 29,5 26 1812 Jawa Barat 85,7 63,9 4 4,2 41 28,8 2 5,0 39 29,2 18 1613 Jawa Tengah 69,5 62,2 4 4,4 39 29,9 2 4,7 45 37,8 22 1914 DI Yogyakarta 79,6 49,6 5 5,1 45 19,2 2 9,0 42 39,1 21 2315 Jawa Timur 96,0 67,9 5 4,9 44 20,7 1 8,6 58 49,8 28 2516 Banten 97,3 61,0 4 4,1 47 16,6 1 11,8 46 27,1 22 1417 Bali 80,1 58,6 5 3,6 50 45,7 2 2,0 45 35,9 24 2018 Nusa Tenggara Barat 50,3 66,3 4 3,6 32 32,4 1 4,6 40 43,0 19 1919 Nusa Tenggara Timur 59,7 57,8 4 3,9 31 28,1 2 5,7 31 30,9 14 1520 Kalimantan Barat 73,2 70,1 4 5,6 51 28,3 5 3,1 51 35,0 15 1621 Kalimantan Tengah 47,0 52,1 4 3,5 20 14,8 4 14,8 26 28,0 11 1222 Kalimantan Selatan 76,8 69,3 4 3,7 38 21,7 2 8,3 44 41,5 18 1623 Kalimantan Timur 99,5 75,9 4 4,2 51 25,8 2 5,0 26 21,3 13 1024 Sulawesi Utara 83,0 52,4 6 3,6 37 21,8 5 7,7 30 30,6 13 1325 Sulawesi Tengah 83,3 42,7 4 3,6 45 14,8 2 14,7 31 32,0 11 1426 Sulawesi Selatan 92,2 63,8 4 4,2 43 34,7 1 3,5 30 31,0 12 1427 Sulawesi Tenggara 71,5 61,6 5 3,9 39 22,4 8 7,2 32 40,6 16 1928 Gorontalo - - - - - - - - - - - -29 Sulawesi Barat - 60,6 - 3,9 - 9,2 - 24,8 - 48,2 - 1230 Maluku 36,0 34,5 4 4,7 22 11,0 8 19,8 40 33,2 29 2931 Maluku Utara - - - - - - - - - - - -32 Papua Barat 74,0 67,9 6 3,4 27 11,0 1 21,0 17 19,7 9 1033 Papua 51,0 59,1 5 4,1 16 6,6 6 36,9 48 36,2 35 19

79,8 58,7 4 4,3 42 25,2 3 6,3 42 36,5 19 18Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Kemenkes RI

INDIKATOR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DEPKES DAN PEMDAMENURUT PROVINSI TAHUN 2008-2009

Bed Occupancy Rate (BOR) Length of Stay (LOS) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR)No Provinsi

Indonesia

Lampiran 4.17

No ProvinsiTumpatan

Gigi Tetap

Tumpatan Gigi

Sulung

Pengobatan Pulpa/

tumpatan Sementara

Pencabutan Gigi

Tetap

Pencabutan Gigi

Sulung

Pengobatan Periodontal

Pengobatan Abses

Pembersihan Karang

Gigi

Prothese Lengkap

Prothese Sebagian

Prothese Cekat Orthodonsi Bedah

Mulut

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Aceh 1.723 408 4.082 4.449 1.233 955 478 1.840 9 221 275 2 Sumatera Utara 2.690 433 2.939 3.443 1.115 2.487 1.030 1.958 21 31 30 7 123 3 Sumatera Barat 4.106 1.912 6.650 4.076 1.705 1.240 1.006 1.011 140 4 159 713 4 Riau 2.980 446 3.921 2.496 737 656 422 611 28 55 15 172 500 5 Jambi 644 160 1.999 1.270 641 871 373 268 34 4 218 6 Sumatera Selatan 4.321 848 3.973 3.458 3.633 3.698 1.320 647 29 86 1 56 41 7 Bengkulu8 Lampung 861 108 1.494 2.377 660 1.569 698 262 15 77 1 314 9 Kepulauan Bangka Belitung 466 80 379 1.030 210 99 97 130 1 74

10 Kepulauan Riau 4.760 1.571 3.049 2.967 1.614 877 494 1.514 109 881 67 101 563 11 DKI Jakarta 39.949 10.899 29.273 17.805 5.764 7.814 5.031 17.346 439 3.264 1.069 15.128 5.487 12 Jawa Barat 31.694 8.871 41.898 15.501 9.294 11.217 8.526 9.217 473 1.218 2.422 3.625 5.092 13 Jawa Tengah 23.950 2.343 24.147 17.287 6.413 12.875 5.897 6.539 235 781 396 623 2.854 14 DI Yogyakarta 4.842 420 6.031 4.772 1.248 6.756 1.548 1.729 36 374 106 666 1.692 15 Jawa Timur 21.282 1.685 35.775 15.423 7.140 16.250 6.621 8.692 433 1.933 560 755 1.617 16 Banten 2.977 792 2.270 2.919 994 1.070 800 5.658 175 24 48 851 1.723 17 Bali 5.005 642 5.866 3.543 2.609 1.538 1.772 1.366 23 183 94 1.220 531 18 Nusa Tenggara Barat 826 111 1.905 1.356 709 1.379 1.339 553 14 6 26 121 130 19 Nusa Tenggara Timur 318 51 844 779 215 1.130 360 365 14 3 61 20 Kalimantan Barat 2.749 109 2.123 3.905 517 1.528 649 589 1 24 1 132 21 Kalimantan Tengah 581 356 1.115 720 502 1.164 159 191 181 22 Kalimantan Selatan 1.550 173 1.744 826 611 985 309 174 45 14 7 146 23 Kalimantan Timur 2.626 288 8.619 2.465 1.530 1.690 732 648 230 10 179 5 567 24 Sulawesi Utara 607 67 858 1.342 406 413 233 87 2 4 25 25 Sulawesi Tengah 408 7 407 1.190 560 694 290 66 107 26 Sulawesi Selatan 4.891 281 4.708 5.302 2.179 2.687 1.675 1.958 15 13 1 231 482 27 Sulawesi Tenggara 1.079 292 2.624 1.230 769 1.469 686 119 80 28 Gorontalo29 Sulawesi Barat 30 Maluku 53 121 362 901 275 345 87 90 21 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 26 8 149 334 102 79 48 3 33 Papua 222 83 661 250 124 421 225 149 10 124

168.186 33.565 199.865 123.416 53.509 83.956 42.905 63.780 2.477 9.035 5.236 23.736 23.873 Sumber: Ditjen Pelayanan Medik, Kemenkes RI

PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA RUMAH SAKIT UMUM DEPKES DAN PEMDAMENURUT PROVINSI TAHUN 2008

Indonesia

Lampiran 4.18

No Provinsi RJTP RITP Rujukan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Kunjungan Neonatus (KN2)

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Aceh 2.364.892 249.866 65.305 1.131 1.413 743 2 Sumatera Utara 396.693 421 7.121 2.201 1.334 1.139 3 Sumatera Barat - - - - - -4 Riau 21.593 283 253 1.004 943 703 5 Jambi 147.260 914 6.836 577 277 302 6 Sumatera Selatan 150.500 291 14.800 3.309 2.130 1.649 7 Bengkulu 174.447 1.025 7.368 383 292 151 8 Lampung 567.827 6.295 16.321 396 459 138 9 Kepulauan Bangka Belitung 19.952 247 1.968 103 21 18

10 Kepulauan Riau 210.649 8.564 7.201 1.438 9.378 293 11 DKI Jakarta - - - - - -12 Jawa Barat 2.017.292 28.363 130.027 3.167 1.705 1.212 13 Jawa Tengah 949.575 16.754 68.953 2.855 1.680 10.295 14 DI Yogyakarta 736.850 7.533 45.154 22.795 21.679 11.481 15 Jawa Timur 4.142.121 130.211 289.376 30.154 4.675 3.863 16 Banten 1.161.558 3.050 50.909 6.772 2.872 4 17 Bali 193.430 487 20.225 1.154 368 256 18 Nusa Tenggara Barat 340.023 6.910 8.711 3.069 3.193 2.285 19 Nusa Tenggara Timur 2.556.306 46.058 22.689 4.609 5.388 4.763 20 Kalimantan Barat 61.941 335 7.365 699 392 1.757 21 Kalimantan Tengah 279.113 2.517 6.753 1.224 781 655 22 Kalimantan Selatan 402.356 4.781 20.303 2.252 1.644 1.429 23 Kalimantan Timur 7.447 547 766 176 44 42 24 Sulawesi Utara 36.134 91 3.073 - 118 25 25 Sulawesi Tengah 444.339 2.770 14.268 1.849 1.204 1.301 26 Sulawesi Selatan 478.767 3.515 13.467 1.939 1.040 838 27 Sulawesi Tenggara 822.756 5.708 19.717 148 59 98 28 Gorontalo 144.792 1.130 5.962 - 194 -29 Sulawesi Barat - - - - - -30 Maluku 50 87 5 62 70 28 31 Maluku Utara 179.804 1.166 5.417 343 393 414 32 Papua Barat 4.162 527.342 11.091 9 - 1 33 Papua 169.678 1.116 5.417 343 393 414

19.182.307 1.058.377 876.821 94.161 64.139 46.297 Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI (dari 284 kabupaten/kota) Keterangan: RJTP = Rawat Jalan Tingkat Pertama

JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI PUSKESMAS TAHUN 2009

Indonesia

Lampiran 4.19

L P L+P(1) (2) (3) (4) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 111.201 142.057 253.258 2 Sumatera Utara 107.801 114.784 222.585 3 Sumatera Barat 71.901 88.667 160.568 4 Riau 19.197 25.352 44.549 5 Kepulauan Riau 8.310 10.041 18.351 6 J a m b i 15.470 17.627 33.097 7 Sumatera Selatan 66.635 71.450 138.085 8 Kep.Bangka Belitung 4.843 5.601 10.444 9 Bengkulu 12.662 13.208 25.870

10 Lampung 43.575 48.294 91.869 11 DKI Jakarta 37.450 45.587 83.037 12 Jawa Barat 328.379 402.371 730.750 13 B a n t e n 52.591 55.834 108.425 14 Jawa Tengah 387.708 474.846 862.554 15 D.I.Yogyakarta 59.642 73.350 132.992 16 Jawa Timur 251.516 318.029 569.545 17 B a l i 30.512 25.125 55.637 18 Nusa Tenggara Barat 40.326 42.583 82.909 19 NusaTenggara Timur 38.672 42.815 81.487 20 Kalimantan Barat 42.388 39.304 81.692 21 Kalimantan Tengah 10.801 11.151 21.952 22 Kalimantan Selatan 22.935 21.579 44.514 23 Kalimantan Timur 37.958 33.660 71.618 24 Sulawesi Utara 18.004 20.972 38.976 25 Gorontalo 7.797 8.145 15.942 26 Sulawesi Tengah 17.089 21.963 39.052 27 Sulawesi Selatan 82.917 94.630 177.547 28 Sulawesi Barat 5.729 7.722 13.451 29 Sulawesi Tenggara 18.162 22.418 40.580 30 M a l u k u 8.757 9.429 18.186 31 Maluku Utara 3.745 4.570 8.315 32 P a p u a 33.396 36.426 69.822 33 Irian Jaya Barat 14.827 17.237 32.064

TOTAL 2.012.896 2.366.827 4.379.723 Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI (dari 284 kabupaten/kota)

Jumlah Rawat Jalan Tingkat Lanjut

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL)PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2009

No Provinsi

Lampiran 4.20

L P L+P(1) (2) (3) (4) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 26.220 33.788 60.008 2 Sumatera Utara 25.338 32.351 57.689 3 Sumatera Barat 19.533 26.448 45.981 4 Riau 5.501 7.895 13.396 5 Kepualauan Riau 1.948 2.872 4.820 6 J a m b i 4.700 5.959 10.659 7 Sumatera Selatan 12.194 17.630 29.824 8 Kep.Bangka Belitung 899 1.259 2.158 9 Bengkulu 5.231 5.376 10.607 10 Lampung 16.092 20.889 36.981 11 DKI Jakarta 2.629 2.983 5.612 12 Jawa Barat 59.199 83.409 142.608 13 B a n t e n 11.398 12.874 24.272 14 Jawa Tengah 99.441 128.390 227.831 15 D.I.Yogyakarta 11.205 15.130 26.335 16 Jawa Timur 48.365 73.798 122.163 17 B a l i 6.096 7.955 14.051 18 Nusa Tenggara Barat 14.057 19.114 33.171 19 NusaTenggara Timur 18.272 27.501 45.773 20 Kalimantan Barat 18.398 17.824 36.222 21 Kalimantan Tengah 3.520 3.948 7.468 22 Kalimantan Selatan 5.610 6.933 12.543 23 Kalimantan Timur 10.556 10.985 21.541 24 Sulawesi Utara 5.667 7.215 12.882 25 Gorontalo 4.818 5.479 10.297 26 Sulawesi Tengah 6.990 9.039 16.029 27 Sulawesi Selatan 21.783 27.495 49.278 28 Sulawesi Barat 1.863 2.701 4.564 29 Sulawesi Tenggara 5.541 8.951 14.492 30 M a l u k u 3.702 5.138 8.840 31 Maluku Utara 1.597 2.494 4.091 32 P a p u a 5.633 7.749 13.382 33 Irian Jaya Barat 3.420 5.768 9.188

487.416 647.340 1.134.756 Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI (dari 284 kabupaten/kota)

Jumlah Rawat Inap Tingkat Lanjut

TOTAL

JUMLAH KASUS RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RITL)PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2009

No Provinsi

Lampiran 4.21CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF, SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP

DAN SUCCES RATE (HASIL PENGOBATAN PENYAKIT TB TAHUN 2008) MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

Semua Kasus BTA Pos Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Aceh 905 707 608 86,00 62 8,77 670 94,77 2 Sumatera Utara 4.065 3.353 2.928 87,32 86 2,56 3.014 89,89 3 Sumatera Barat 1.253 873 664 76,06 71 8,13 735 84,19 4 Riau 801 537 398 74,12 37 6,89 435 81,01 5 Jambi 878 696 504 72,41 58 8,33 562 80,75 6 Sumatera Selatan 2.044 1.334 772 57,87 38 2,85 810 60,72 7 Bengkulu 393 333 180 54,05 8 2,40 188 56,46 8 Lampung 1.799 1.158 945 81,61 66 5,70 1.011 87,31 9 Kepulauan Bangka Belitung 325 270 233 86,30 12 4,44 245 90,74

10 Kepulauan Riau 309 139 - - - - - - 11 DKI Jakarta 6.481 2.157 701 32,50 80 3,71 781 36,21 12 Jawa Barat 18.486 8.861 5.502 62,09 419 4,73 5.921 66,82 13 Jawa Tengah 9.257 4.229 3.611 85,39 250 5,91 3.861 91,30 14 DI Yogyakarta 579 276 223 80,80 14 5,07 237 85,87 15 Jawa Timur 11.288 6.808 5.513 80,98 429 6,30 5.942 87,28 16 Banten 4.068 1.876 36 1,92 - - 36 1,92 17 Bali 811 378 258 68,25 64 16,93 322 85,19 18 Nusa Tenggara Barat 1.349 734 588 80,11 96 13,08 684 93,19 19 Nusa Tenggara Timur 1.289 820 454 55,37 58 7,07 512 62,44 20 Kalimantan Barat 1.363 1.044 645 61,78 47 4,50 692 66,28 21 Kalimantan Tengah 403 298 205 68,79 18 6,04 223 74,83 22 Kalimantan Selatan 1.375 841 765 90,96 28 3,33 793 94,29 23 Kalimantan Timur 868 487 320 65,71 70 14,37 390 80,08 24 Sulawesi Utara 1.201 1.064 893 83,93 143 13,44 1.036 97,37 25 Sulawesi Tengah 732 587 97 16,52 19 3,24 116 19,76 26 Sulawesi Selatan 2.230 1.743 1.493 85,66 79 4,53 1.572 90,19 27 Sulawesi Tenggara 760 672 537 79,91 76 11,31 613 91,22 28 Gorontalo 395 308 225 73,05 74 24,03 299 97,08 29 Sulawesi Barat 320 263 183 69,58 47 17,87 230 87,45 30 Maluku 489 244 166 68,03 20 8,20 186 76,23 31 Maluku Utara 209 115 - - - - - - 32 Papua Barat 432 177 68 38,42 60 33,90 128 72,32 33 Papua 1.470 544 213 39,15 69 12,68 282 51,84

INDONESIA 78.627 43.926 29.928 68,13 2.598 5,91 32.526 74,05 Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2010

No. Provinsi Success Rate (%)

Cakupan TB 2008 Sembuh Pengobatan Lengkap Sembuh & Pengobatan

Lengkap

Lampiran 4.22

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 568.657 56.866 494 732 1.226 2,162 Sumatera Utara 1.306.660 130.666 11.271 16.905 28.176 21,563 Sumatera Barat 469.766 46.977 1.989 5.387 7.376 15,704 Riau 449.139 44.914 3.126 6.329 9.455 21,055 Jambi 211.873 21.187 223 589 812 3,836 Sumatera Selatan 690.344 69.034 4.369 7.624 11.993 17,377 Bengkulu 185.621 18.562 1.806 2.075 3.881 20,918 Lampung 748.682 74.868 3.315 7.034 10.349 13,829 Kep. Bangka Belitung 113.130 11.313 1.078 3.607 4.685 41,41

10 Kepulauan Riau 161.752 16.175 13 38 51 0,3211 DKI Jakarta 896.521 89.652 6.010 11.296 17.306 19,3012 Jawa Barat 4.062.083 425.985 67.621 129.034 196.655 46,1613 Jawa Tengah - - - - - -14 DI Yogyakarta - - - - - -15 Jawa Timur 2.491.593 249.159 11.566 20.721 32.287 12,9616 Banten 1.072.458 107.246 3.552 6.328 9.880 9,2117 Bali 354.310 35.431 1.277 2.318 3.595 10,1518 Nusa Tenggara Barat 429.249 42.925 11.829 18.842 30.671 71,4519 Nusa Tenggara Timur 434.332 43.433 1.677 1.915 4.846 11,1620 Kalimantan Barat 424.914 42.491 372 709 1.081 2,5421 Kalimantan Tengah 197.014 19.701 309 758 1.067 5,4222 Kalimantan Selatan 323.701 32.370 1.153 2.380 3.533 10,9123 Kalimantan Timur - - - - - -24 Sulawesi Utara 201.175 20.118 890 1.749 2.639 13,1225 Sulawesi Tengah - - - - - -26 Sulawesi Selatan 725.575 72.558 1.261 2.646 3.907 5,3827 Sulawesi Tenggara 233.915 23.392 732 1.524 2.256 9,6428 Gorontalo 95.781 9.578 518 842 1.360 14,2029 Sulawesi Barat 111.912 11.191 258 404 662 5,9230 Maluku - - - - - -31 Maluku Utara 98.191 9.819 183 387 570 5,8132 Papua Barat - - - - - -33 Papua - - - - - -

17.402.735 1.760.050 136.892 252.173 390.319 22,18Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI

Indonesia

JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITAMENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No. ProvinsiJumlah Penduduk Usia Balita Wil. Puskesmas

Program

Target Penemuan Pneumonia Balita

(10%)

Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita

< 1 Tahun 1 - 4 Tahun Jumlah %

Lampiran 4.23

Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 113.358 84.357 74,42 73.628 64,95 2 Sumatera Utara 330.667 239.504 72,43 199.057 60,20 3 Sumatera Barat 115.410 106.453 92,24 90.340 78,28 4 Riau 151.763 115.064 75,82 109.244 71,98 5 Jambi 80.427 60.293 74,97 53.429 66,43 6 Sumatera Selatan 180.499 148.979 82,54 137.066 75,94 7 Bengkulu 49.693 41.253 83,02 37.110 74,68 8 Lampung 194.600 159.788 82,11 148.885 76,51 9 Kepulauan Bangka Belitung 28.202 25.182 89,29 23.928 84,85 10 Kepulauan Riau 43.387 28.422 65,51 24.707 56,95 11 DKI Jakarta 162.985 134.500 82,52 115.764 71,03 12 Jawa Barat 1.037.443 806.396 77,73 711.474 68,58 13 Jawa Tengah 311.451 246.254 79,07 245.282 78,75 14 DI Yogyakarta 48.585 45.061 92,75 38.771 79,80 15 Jawa Timur 665.150 529.905 79,67 488.664 73,47 16 Banten 212.873 180.458 84,77 158.942 74,67 17 Bali 67.794 64.667 95,39 61.303 90,43 18 Nusa Tenggara Barat 118.114 106.359 90,05 96.269 81,51 19 Nusa Tenggara Timur 4.973 2.684 53,97 2.775 55,80 20 Kalimantan Barat 107.556 76.886 71,48 67.787 63,02 21 Kalimantan Tengah 58.058 48.882 84,20 44.755 77,09 22 Kalimantan Selatan 76.914 71.469 92,92 62.266 80,96 23 Kalimantan Timur 78.475 49.816 63,48 42.600 54,28 24 Sulawesi Utara 44.832 40.028 89,28 34.693 77,38 25 Sulawesi Tengah 46.836 19.540 41,72 16.915 36,12 26 Sulawesi Selatan 196.625 93.337 47,47 75.715 38,51 27 Sulawesi Tenggara 58.714 32.212 54,86 30.979 52,76 28 Gorontalo 28.093 25.314 90,11 18.963 67,50 29 Sulawesi Barat 27.351 13.973 51,09 10.445 38,19 30 Maluku 35.744 29.564 82,71 16.653 46,59 31 Maluku Utara 25.352 21.150 83,43 17.715 69,88 32 Papua Barat 22.104 11.034 49,92 8.690 39,31 33 Papua 58.069 22.122 38,10 18.330 31,57

4.782.097 3.680.906 76,97 3.283.144 68,65 Sumber : Ditjen Binkesmas, Kemenkes RI

Indonesia

CAKUPAN PEMBERIAN TABLET BESI (Fe) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

No Provinsi Jumlah Ibu HamilCakupan Fe Ibu Hamil

Fe-1 Fe-3

Lampiran 4.24

6-11bln 12 - 59 bln 6-59 bln 6-11bln % 12 - 59 bln % 6-59 bln % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Aceh 70.249 373.091 443.340 106.201 53.382 75,99 306.760 82,22 360.142 81,23 35.238 33,18 2 Sumatera Utara 236.212 1.082.035 1.318.247 213.930 170.962 72,38 850.480 78,60 1.021.442 77,48 75.655 35,36 3 Sumatera Barat 61.778 400.260 462.038 104.696 56.781 91,91 318.207 79,50 374.988 81,16 81.871 78,20 4 Riau 89.090 551.027 640.117 144.866 69.331 77,82 431.504 78,31 500.835 78,24 144.866 100,00 6 Jambi 44.059 247.491 291.550 73.609 36.693 83,28 208.704 84,33 245.397 84,17 23.817 32,36 7 Sumatera Selatan 115.804 609.021 724.825 166.050 84.443 72,92 510.767 83,87 595.210 82,12 112.520 67,76 9 Bengkulu 46.271 139.574 185.845 45.057 21.837 47,19 114.718 82,19 136.555 73,48 33.115 73,50 10 Lampung 178.020 763.244 941.264 185.754 143.948 80,86 727.196 95,28 871.144 92,55 141.024 75,92 8 Kepulauan Bangka Belitung 13.569 104.865 118.434 26.559 12.080 89,03 81.728 77,94 93.808 79,21 21.620 81,40 5 Kepulauan Riau 33.035 150.434 183.469 40.758 21.283 64,42 120.271 79,95 141.554 77,15 19.147 46,98 11 DKI Jakarta 80.146 611.241 691.387 154.076 77.143 96,25 460.528 75,34 537.671 77,77 57.613 37,39 12 Jawa Barat 471.786 2.887.084 3.358.870 957.435 393.098 83,32 2.289.155 79,29 2.682.253 79,86 584.842 61,08 14 Jawa Tengah 304.526 1.912.754 2.217.280 504.381 301.604 99,04 1.884.830 98,54 2.186.434 98,61 440.969 87,43 15 DI Yogyakarta 31.809 175.040 206.849 43.603 27.617 86,82 171.178 97,79 198.795 96,11 31.876 73,11 16 Jawa Timur 316.028 2.433.098 2.749.126 613.934 306.231 96,90 2.076.384 85,34 2.382.615 86,67 321.156 52,31 13 Banten 128.896 772.825 901.721 226.851 118.612 92,02 651.982 84,36 770.594 85,46 127.228 56,08 17 Bali 35.446 236.552 271.998 64.455 34.184 96,44 212.484 89,83 246.668 90,69 58.622 90,95 18 Nusa Tenggara Barat 60.467 397.868 458.335 114.380 55.752 92,20 358.976 90,22 414.728 90,49 91.455 79,96 19 Nusa Tenggara Timur 63.079 420.462 483.541 101.592 53.053 84,11 329.575 78,38 382.628 79,13 41.969 41,31 20 Kalimantan Barat 88.602 457.423 546.025 100.315 56.292 63,53 330.333 72,22 386.625 70,81 53.782 53,61 21 Kalimantan Tengah 34.090 204.013 238.103 63.907 24.293 71,26 153.156 75,07 177.449 74,53 40.570 63,48 22 Kalimantan Selatan 40.503 285.531 326.034 70.458 38.091 94,05 265.894 93,12 303.985 93,24 61.000 86,58 23 Kalimantan Timur 48.524 336.171 384.695 75.272 39.357 81,11 237.246 70,57 276.603 71,90 41.738 55,45 29 Sulawesi Utara 24.622 143.550 168.172 41.601 21.351 86,72 126.753 88,30 148.104 88,07 33.473 80,46 26 Sulawesi Tengah 40.922 206.903 247.825 33.953 35.532 86,83 180.604 87,29 216.136 87,21 23.212 68,37 24 Sulawesi Selatan 118.225 613.489 731.714 31.331 91.087 77,05 518.788 84,56 609.875 83,35 23.400 74,69 27 Sulawesi Tenggara 33.817 224.409 258.226 51.862 23.689 70,05 169.040 75,33 192.729 74,64 26.537 51,17 28 Gorontalo 16.054 87.724 103.778 26.531 11.904 74,15 71.233 81,20 83.137 80,11 23.201 87,45 25 Sulawesi Barat 19.283 88.055 107.338 10.031 15.945 82,69 65.855 74,79 81.800 76,21 6.276 62,57 30 Maluku 32.494 188.950 221.444 34.120 31.624 97,32 112.331 59,45 143.955 65,01 13.776 40,38 31 Maluku Utara 8.624 74.176 82.800 24.433 6.502 75,39 54.333 73,25 60.835 73,47 15.057 61,63 32 Papua Barat 6.191 40.405 46.596 10.026 3.285 53,06 10.276 25,43 13.561 29,10 2.746 27,39 33 Papua 24.815 211.562 236.377 44.514 12.799 51,58 90.127 42,60 102.926 43,54 28.750 64,59

2.917.031 17.430.327 20.347.358 4.506.541 2.449.778 83,98 14.491.396 83,14 16.941.174 83,26 2.838.121 62,98 Sumber: Dit.Bina Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas Kemenkes RI

CAKUPAN DISTRIBUSI KAPSUL VITAMIN AMENURUT PROPINSI TAHUN 2009

Ibu Nifas BalitaSasaran

BalitaCakupan Vitamin A

INDONESIA

No P R O P I N S IIbu Nifas

Lampiran 4.25

Jumlah Sampel Bayi0 - 6 bulan Jumlah (%)

(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 341 178 52,20 2 Sumatera Utara 769 424 55,14 3 Sumatera Barat 448 319 71,21 4 Riau 246 141 57,32 5 Jambi 208 132 63,46 6 Sumatera Selatan 317 204 64,35 7 Bengkulu 186 141 75,81 8 Lampung 272 150 55,15 9 Kepulauan Bangka Belitung 129 80 62,02

10 Kepulauan Riau 118 67 56,78 11 DKI Jakarta 208 122 58,65 12 Jawa Barat 608 390 64,14 13 Jawa Tengah 734 383 52,18 14 DI Yogyakarta 82 52 63,41 15 Jawa Timur 814 397 48,77 16 Banten 191 112 58,64 17 Bali 151 82 54,30 18 Nusa Tenggara Barat 207 162 78,26 19 Nusa Tenggara Timur 602 453 75,25 20 Kalimantan Barat 273 144 52,75 21 Kalimantan Tengah 182 115 63,19 22 Kalimantan Selatan 241 157 65,15 23 Kalimantan Timur 249 165 66,27 24 Sulawesi Utara 188 103 54,79 25 Sulawesi Tengah 251 157 62,55 26 Sulawesi Selatan 534 375 70,22 27 Sulawesi Tenggara 320 200 62,50 28 Gorontalo 146 84 57,53 29 Sulawesi Barat 128 94 73,44 30 Maluku 206 141 68,45 31 Maluku Utara 120 74 61,67 32 Papua Barat 97 58 59,79 33 Papua 189 127 67,20

INDONESIA 9.755 5.983 61,33 Sumber : BPS, Susenas 2009

PROPORSI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

ASI Eksklusif 0-6 bulanNo Provinsi

Lampiran 4.26

No Provinsi Rumah Tangga Mempunyai Garam Cukup Yodium(1) (2) (3)

1 Aceh 47,3 2 Sumatera Utara 89,9 3 Sumatera Barat 90,3 4 Riau 82,8 5 Jambi 94,4 6 Sumatera Selatan 93,0 7 Bengkulu 69,7 8 Lampung 76,8 9 Kepulauan Bangka Belitung 98,7

10 Kepulauan Riau 89,1 11 DKI Jakarta 68,7 12 Jawa Barat 58,3 13 Jawa Tengah 58,6 14 DI Yogyakarta 82,7 15 Jawa Timur 45,1 16 Banten 46,4 17 Bali 45,1 18 Nusa Tenggara Barat 27,9 19 Nusa Tenggara Timur 31,0 20 Kalimantan Barat 84,4 21 Kalimantan Tengah 88,7 22 Kalimantan Selatan 76,2 23 Kalimantan Timur 83,8 24 Sulawesi Utara 89,2 25 Sulawesi Tengah 62,3 26 Sulawesi Selatan 61,0 27 Sulawesi Tenggara 43,5 28 Gorontalo 90,1 29 Sulawesi Barat 34,2 30 Maluku 45,1 31 Maluku Utara 83,0 32 Papua Barat 90,9 33 Papua 86,2

62,3 Sumber : Riskesdas 2007

INDONESIA

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI GARAM CUKUP YODIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

Lampiran 4.27

Luka Berat/ Luka Ringan/Rawat Inap Rawat Jalan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Banjir 23 30 25 33.771 2 205.254

2 Banjir Bandang 11 127 28 3.935 13 24.600

3 Banjir disertai Tanah Longsor 6 4 5 95 - 3.564 \

4 Tanah Longsor 13 73 44 9.194 24 6.788

5 Gelombang Pasang 1 - - - - 132

6 Angin Siklon Tropis (Angin Kencang dan 13 4 31 222 1 2.971 Angin Puting Beliung)

7 Gempa Bumi 11 1.209 1.234 9.224 27 205.210

8 Letusan Gunung Api 2 - - 75 - 89

9 Kecelakaan Industri 3 33 17 50 5 696

10 Kegagalan Teknologi 2 6 2 11 - -

11 Ledakan (bom, tabung gas, dll) 3 9 60 2 - -

12 Konflik 4 16 45 12 - -

13 Kebakaran 5 2 4 60 - 10.083

14 Banjir Lahar Dingin 1 - - - - -

Jumlah 1.513 1.495 56.651 72 459.387

Sumber : Pusat Penanggulangan Krisis, Kemenkes RI

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA MENURUT JENIS BENCANA DAN JUMLAH KORBAN TAHUN 2009

No Jenis Bencana Jumlah ProvinsiJ u m l a h K o r b a n

PengungsiMeninggal Hilang

Lampiran 4.28

Btl 60 ml Ktk @ 120 kap Btl @ 1000 tab Btl @ 1000 tab Ktk @ 100 Btl 60 ml Btl @ 1000 tab Ktk @ 100 Btl @ 1000 tab Btl 500 ml Btl @ 100 tab Btl @ 250 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 4,98 5,76 5,13 7,64 3,97 5,05 10,06 6,93 6,99 5,98 4,41 5,722 Sumatera Utara 9,55 14,64 18,56 5,38 10,19 15,37 14,15 7,29 14,12 9,39 8,79 8,703 Sumatera Barat 9,50 14,14 23,57 19,02 9,76 14,62 81,48 15,25 24,68 16,43 17,89 76,534 Riau 13,18 2,68 2,93 3,17 10,65 8,12 7,35 8,13 4,48 7,83 2,06 6,005 Jambi 10,94 3,75 0,17 0,07 18,68 9,44 0,29 13,59 0,25 33,90 13,77 0,286 Bengkulu 9,20 15,41 12,91 20,07 18,30 10,49 24,70 23,16 0,84 5,06 19,33 0,877 Sumatera Selatan 7,76 17,64 11,05 5,00 17,90 5,82 13,23 14,50 15,40 8,83 8,87 6,648 Lampung 12,56 22,83 6,25 13,09 10,17 16,55 11,71 14,99 17,76 4,81 14,95 7,109 Kep. Bangka Belitung 14,17 9,98 8,18 17,52 0,60 11,28 21,74 22,70 15,30 11,23 24,39 25,43

10 Kepulauan Riau 11,78 4,91 24,56 49,16 27,50 14,98 44,73 10,42 42,24 12,09 19,02 13,1011 DKI Jakarta 4,87 16,33 90,11 12,23 9,90 5,22 22,41 2,71 14,09 1,85 14,01 20,1012 Jawa Barat 8,55 8,39 48,11 15,29 18,23 10,52 68,95 11,88 10,46 9,97 22,09 71,5713 Jawa Tengah 9,71 8,75 5,80 7,91 13,84 5,70 19,07 13,03 7,08 10,03 7,12 6,1214 DI Yogyakarta 8,19 15,02 10,15 12,62 77,03 8,95 18,55 21,34 13,47 11,52 10,81 42,3015 Jawa Timur 10,84 18,04 12,56 17,56 14,50 14,19 20,59 29,34 5,49 10,06 35,26 19,8316 Banten 7,42 16,08 9,50 23,64 14,51 10,33 34,95 17,35 19,33 15,34 22,64 24,1917 Bali 33,24 19,06 18,70 10,68 26,93 12,41 41,80 20,94 24,33 15,28 10,88 13,1018 Nusa Tenggara Barat 14,50 8,89 13,53 4,08 14,33 14,36 20,64 35,42 11,52 14,90 18,78 21,6719 Nusa Tenggara Timur 12,81 17,42 18,17 13,58 17,67 16,26 18,76 10,50 10,35 26,62 42,23 30,6420 Kalimantan Barat 11,22 5,08 9,47 15,53 459,95 18,06 16,32 36,15 20,07 11,86 7,45 20,1121 Kalimantan Tengah 12,37 17,60 15,58 28,30 25,46 15,74 15,14 13,75 14,44 15,26 19,97 21,2022 Kalimantan Timur 9,19 17,55 28,88 10,45 17,50 16,63 14,31 9,26 38,64 17,51 26,79 22,1423 Kalimantan Selatan 9,20 15,88 19,83 25,00 16,96 5,01 29,89 39,35 13,21 19,41 13,93 22,9524 Sulawesi Utara 5,64 10,78 16,72 14,53 19,80 21,25 24,52 68,96 19,75 7,08 18,03 13,4325 Sulawesi Tengah 4,54 3,22 1006,68 2,17 9,37 1,14 2753,86 20,81 2227,28 6,85 140,65 601,8326 Sulawesi Tenggara 10,43 9,53 18,51 11,62 5,71 9,46 10,90 32,06 27,91 7,64 6,69 9,4227 Sulawesi Selatan 9,12 21,15 12,48 21,12 9,90 11,73 25,25 14,04 10,38 16,42 17,39 36,0028 Gorontalo 6,73 28,39 42,59 45,05 32,22 13,43 108,66 142,70 32,65 15,00 13,88 33,6129 Sulawesi Barat 34,57 20,46 8,10 26,13 39,28 10,29 19,68 97,79 14,52 28,00 8,05 47,0030 Maluku 6,84 10,24 16,25 11,79 11,18 5,55 16,99 11,29 9,30 5,21 9,12 14,9031 Maluku Utara 4,08 3,02 8,98 6,23 10,68 10,66 24,11 15,70 17,20 6,60 9,24 6,3532 Papua Barat 6,13 9,37 1,87 7,49 26,60 4,25 19,63 7,60 10,62 61,78 4,67 12,4333 Papua 4,85 12,84 12,81 6,51 14,27 12,73 14,94 10,07 12,08 13,75 5,69 13,68

7,56 9,92 17,18 9,62 7,55 7,87 13,98 14,32 9,84 10,37 7,42 10,58Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI

Indonesia

Provinsi

Tingkat Kecukupan Obat (Bulan) per Jenis Obat

REKAPITULASI KECUKUPAN OBAT MENURUT PROVINSITAHUN 2009

Amoksisilin sirup kering 125

Amoksisilin kapsul 500 mg

Antasida DOEN tablet

Antalgin tablet 500 mg

Deksametason inj 5 mg/ml –

Dekstrometorfan Sirup 10 No.

Ibuprofen tablet 200 mg

Kloramfenikol kapsul 250 mg

Dekstrometorfan Tab 15 mg

Difenhidramin HCl inj 10

Gliserin Guaiakolat tab

Glukosa Larutan Infus 5

Lampiran 4.29

Btl @ 100 tab Btl @ 100 tab Btl 60 ml Tablet Tablet Btl 500 ml Btl @ 1000 tab Btl 500 ml Btl @ 1000 Btl @ 30 Ktk @ 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 5,61 8,98 4,54 7,55 6,25 5,34 5,40 4,52 6,25 9,24 7,382 Sumatera Utara 16,39 4,61 15,83 11,53 10,00 8,66 21,25 11,85 32,83 4,533 Sumatera Barat 27,91 20,21 11,31 21,80 480,46 9,88 39,22 10,36 58,05 15,51 45,134 Riau 4,03 2,40 8,74 4,94 4,47 9,31 4,49 4,03 6,40 21,05 9,575 Jambi 17,62 20,61 9,10 0,21 25,11 42,72 0,24 32,08 0,06 243,04 30,056 Bengkulu 3,75 10,88 8,66 0,92 8,85 4,74 1,74 7,65 15,61 16,47 34,937 Sumatera Selatan 5,04 5,23 8,68 15,26 11,55 6,03 11,55 7,12 10,60 9,00 10,068 Lampung 2,04 2,75 8,52 36,35 25,76 10,70 2,50 22,859 Kep. Bangka Belitung 10,79 2,98 34,30 18,73 2,04 3,52 19,95 18,01 26,08 38,72 25,00

10 Kepulauan Riau 12,23 16,53 5,97 23,17 10,65 10,98 17,42 4,86 16,90 57,74 34,5111 DKI Jakarta 41,78 30,33 4,13 11,92 0,65 4,13 18,69 4,83 141,31 58,01 19,3212 Jawa Barat 42,84 24,98 21,05 19,16 54,33 10,89 77,81 11,24 12,92 8,04 29,5413 Jawa Tengah 11,48 25,77 5,31 8,61 42,28 7,10 8,90 4,36 7,61 2,06 25,5214 DI Yogyakarta 18,38 37,55 9,18 11,41 193,63 14,79 5,93 7,47 20,42 6,75 5,8315 Jawa Timur 15,85 22,68 10,37 11,16 31,35 14,99 12,60 8,23 11,26 58,18 13,0116 Banten 25,78 158,78 20,70 18,86 16,06 22,70 13,99 23,46 2234,36 28,3117 Bali 20,89 34,25 11,56 14,96 199,99 21,46 13,13 39,18 16,65 9,43 114,7018 Nusa Tenggara Barat 16,90 14,65 13,02 10,17 27,96 15,64 16,68 14,00 13,03 28,05 3,0719 Nusa Tenggara Timur 14,62 20,69 15,93 12,03 11,98 23,81 10,08 11,00 11,75 14,22 16,8920 Kalimantan Barat 6,84 26,63 7,73 18,38 10,44 18,46 10,88 9,56 9,14 6,52 57,0521 Kalimantan Tengah 17,85 10,77 14,39 15,50 16,30 5,16 16,45 13,47 17,5022 Kalimantan Timur 18,52 17,67 12,49 22,34 26,00 14,90 18,84 15,47 15,42 16,53 13,0023 Kalimantan Selatan 13,53 63,24 11,05 20,51 34,20 50,39 14,47 21,31 16,38 9,80 11,5424 Sulawesi Utara 14,65 8,17 7,26 21,79 9,17 11,28 16,71 7,08 25,89 3,83 8,8025 Sulawesi Tengah 260,77 5,15 2,44 929,10 3,95 7,95 7,51 736,05 30,92 53,1826 Sulawesi Tenggara 10,29 9,58 7,59 8,44 1,92 10,60 7,11 6,58 5,81 139,17 39,8927 Sulawesi Selatan 23,67 2,55 14,33 22,67 17,15 9,98 12,27 16,69 61,68 31,4228 Gorontalo 24,62 48,04 9,86 33,19 48,83 13,45 49,10 11,92 14,47 12,90 29,9429 Sulawesi Barat 10,75 15,38 11,00 19,68 39,84 12,36 12,91 10,84 17,42 25,3530 Maluku 23,51 6,02 7,05 9,87 30,28 4,68 8,06 5,14 16,18 8,90 11,2531 Maluku Utara 9,69 0,38 7,66 14,17 16,22 5,76 8,92 4,89 13,75 45,54 17,7132 Papua Barat 6,09 9,97 7,61 16,40 5,25 122,84 9,72 52,50 8,91 3,00 17,3433 Papua 6,79 16,00 12,78 12,93 11,51 12,53 10,93 2,66 8,13

11,15 10,79 7,89 10,94 14,10 10,69 12,64 7,81 21,96 9,36 15,40Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI

Indonesia

Kloroquin tablet Natrium Klorida Infus 0,9 %

Parasetamol Tablet 500 mg

Kotrimoksazol tablet 480 mg

Kotrimoksazol tablet 120 mg

Kotrimoksazol Sirup

Klorfeniramini Maleat tab 4

Tablet Tambah darah

REKAPITULASI KECUKUPAN OBAT MENURUT PROVINSI

Ringer Laktat Infus sterilNo. Provinsi

Tingkat Kecukupan Obat (Bulan) per Jenis ObatVitamin B Kompleks

Retinol 200.000 IU

TAHUN 2009

Lampiran 4.30

Btl @ 100 tab Btl @ 100 tab Btl 60 ml Tablet Tablet Botol Bungkus Pkt Pkt Pkt Pkt(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Aceh 23,06 4,27 9,58 8,42 5,77 5,042 Sumatera Utara 0,43 8,23 7,44 7,44 10,28 8,36 11,81 13,803 Sumatera Barat 11,68 55,75 5,01 13,00 5,48 18,50 37,87 27,76 7,77 11,794 Riau 18,88 4,34 4,55 0,92 27,00 12,25 24,66 41,37 19,50 29,115 Jambi 8,93 10,38 8,98 25,10 24,29 52,526 Bengkulu 15,36 7,24 20,63 3,50 1,67 35,50 4,06 13,41 9,41 10,817 Sumatera Selatan 5,18 6,40 6,67 9,62 9,008 Lampung 7,38 25,83 7,17 4,00 12,12 26,51 0,519 Kep. Bangka Belitung 7,57 18,26 20,00 144,00 0,29 2,82 31,40 45,68 21,93

10 Kepulauan Riau 18,37 3,29 22,29 35,87 15,95 7,20 38,50 14,16 11,3911 DKI Jakarta 11,79 2,78 11,62 14,00 2,17 7,64 9,40 7,98 4,48 8,3612 Jawa Barat 7,80 13,79 8,12 48,82 29,14 12,96 7,96 7,6313 Jawa Tengah 12,00 317,85 2,19 24,56 4,34 6,49 24,95 11,45 4,89 102,2014 DI Yogyakarta 6,94 16,20 7,30 7,06 5,53 18,20 17,03 10,18 11,3015 Jawa Timur 14,89 9,68 3,20 3,24 3,72 1,17 5,63 12,41 49,17 12,82 13,0516 Banten 18,07 30,62 34,30 16,83 28,16 10,16 32,9617 Bali 19,61 14,09 0,22 4,67 12,50 52,30 28,28 27,39 46,5518 Nusa Tenggara Barat 6,48 10,83 11,18 0,92 0,36 14,58 14,12 33,68 14,92 15,1619 Nusa Tenggara Timur 15,99 13,90 9,33 10,54 28,50 24,75 15,48 13,96 16,3920 Kalimantan Barat 13,25 8,76 3,16 0,49 6,76 17,13 6,79 14,1921 Kalimantan Tengah 16,30 19,32 9,00 10,11 9,24 8,63 12,85 16,0522 Kalimantan Timur 4,50 13,03 7,73 0,29 24,63 18,41 14,42 0,93 17,18 19,7723 Kalimantan Selatan 2,02 35,95 4,38 0,90 2,55 1,00 4,69 17,00 32,93 19,18 23,1424 Sulawesi Utara 2,03 24,76 8,58 10,88 45,00 3,31 33,39 8,28 9,0025 Sulawesi Tengah 27,83 3,00 2,02 131,22 8,85 12,3026 Sulawesi Tenggara 7,00 16,83 11,72 1,00 4,45 13,26 9,41 10,0627 Sulawesi Selatan 11,46 0,40 0,30 0,51 0,63 4,16 10,56 14,49 3,2028 Gorontalo 28,60 2,85 2,00 32,00 9,50 181,83 5,15 7,51 6,3429 Sulawesi Barat 8,36 34,14 22,21 13,19 36,8130 Maluku 15,09 9,37 3,98 3,03 3,27 7,00 3,23 8,66 7,33 5,70 4,0831 Maluku Utara 25,03 6,98 2,86 0,14 8,60 21,16 34,13 7,85 15,3832 Papua Barat 4,75 4,71 7,00 3,00 7,00 3,00 3,00 11,88 7,05 5,45 5,1133 Papua 6,79 16,00 12,78 12,93 11,51 12,53 10,93 2,66 8,13

17,85 6,81 9,03 3,08 13,83 5,48 7,87 12,18 17,22 10,04 12,58Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI

Infus set dewasaProvinsi

Multivitamin Sirup

Tingkat Kecukupan Obat (Bulan) per Jenis ObatInfus set anakSalep 2-4OAT Kat 2No.

Indonesia

Garam Oralit OAT Kat 1 OAT Kat Sisipan

OAT Kat Anak Pyrantel Pamoat 125

OAT Kat 3

REKAPITULASI KECUKUPAN OBAT MENURUT PROVINSITAHUN 2009

Lampiran 4.31

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Amoksisilin sirup kering 125 mg/ml Btl 60 ml 8.729.542 1.154.438 7,56 4,08 - 24,002 Amoksisilin kapsul 500 mg Ktk @ 120 kap 77.224.056 7.787.848 9,92 2,68 - 24,003 Antasida DOEN tablet Btl @ 1000 tab 155.867.080 9.074.593 17,18 0,17 - 24,004 Antalgin tablet 500 mg Btl @ 1000 tab 50.816.366 5.281.798 9,62 0,07 - 24,005 Deksametason inj 5 mg/ml – 2ml Ktk @ 100 ampul 1.873.486 248.222 7,55 0,60 - 24,006 Dekstrometorfan Sirup 10 mg/5ml Btl 60 ml 2.977.337 378.364 7,87 1,14 - 21,257 Dekstrometorfan Tab 15 mg Btl @ 1000 tab 45.698.234 3.269.031 13,98 0,29 - 24,008 Difenhidramin HCl inj 10 mg/ml-1ml Ktk @ 100 ampul 1.924.635 134.434 14,32 2,71 - 24,009 Gliserin Guaiakolat tab 100 mg Btl @ 1000 tab 80.469.968 8.179.942 9,84 0,25 - 24,0010 Glukosa Larutan Infus 5 % steril Btl 500 ml 2.453.883 236.598 10,37 1,85 - 24,0011 Ibuprofen tablet 200 mg Btl @ 100 tab 12.719.989 1.714.119 7,42 2,06 - 24,0012 Kloramfenikol kapsul 250 mg Btl @ 250 Kapsul 24.455.555 2.310.773 10,58 0,28 - 24,0013 Kotrimoksazol tablet 480 mg Btl @ 100 tab 36.298.782 3.256.066 11,15 3,75 - 24,0014 Kotrimoksazol tablet 120 mg Btl @ 100 tab 6.048.772 560.427 10,79 0,38 - 24,0015 Kotrimoksazol Sirup Btl 60 ml 4.113.655 521.626 7,89 2,44 - 24,0016 Klorfeniramini Maleat tab 4 mg Tablet 215.728.121 19.717.668 10,94 0,21 - 24,0017 Kloroquin tablet Tablet 11.210.338 795.213 14,10 0,65 - 24,0018 Natrium Klorida Infus 0,9 % steril Btl 500 ml 671.335 62.792 10,69 3,52 - 24,0019 Parasetamol Tablet 500 mg Btl @ 1000 tab 157.130.762 12.428.275 12,64 0,24 - 24,0020 Ringer Laktat Infus steril Btl 500 ml 2.707.552 346.705 7,81 2,50 - 24,0021 Vitamin B Kompleks Kapsul Btl @ 1000 Kapsul 163.977.827 7.468.054 21,96 0,06 - 24,0022 Retinol 200.000 IU Btl @ 30 Kapsul 5.456.758 582.858 9,36 2,06 - 24,0023 Tablet Tambah darah Ktk @ 30 Tablet 58.931.304 3.827.263 15,40 3,07 - 24,0024 Multivitamin Sirup Botol 4.075.990 228.370 17,85 0,43 - 24,0025 Garam Oralit Bungkus 12.145.159 1.782.860 6,81 2,78 - 24,0026 OAT Kat 1 Pkt 419.572 6.378 9,03 0,40 - 24,0027 OAT Kat 2 Pkt 2.398 780 3,08 0,30 - 22,2928 OAT Kat 3 Pkt 10.776 779 13,83 0,36 - 24,0029 OAT Kat Sisipan Pkt 1.717 314 5,48 0,63 - 24,0030 OAT Kat Anak Pkt 8.579 1.090 7,87 0,29 - 24,0031 Pyrantel Pamoat 125 mg tablet Btl @ 1000 Tablet 1.758.000 144.393 12,18 2,02 - 24,0032 Salep 2-4 Pot 1.168.810 67.880 17,22 0,93 - 24,0033 Infus set dewasa Kantong 1.027.151 102.348 10,04 0,51 - 24,0034 Infus set anak Kantong 464.386 36.911 12,58 3,20 - 24,00

REKAPITULASI DATA KECUKUPAN OBAT NASIONAL TAHUN 2009

Stok Obat Pemakaian Rata-rata/ Bulan

Tingkat Kecukupan (Bulan)

Nama Obat SatuanNo.

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI

Kisaran Tingkat Kecukupan Min-

Maks (Bulan)

Rekap Nasional

Lampiran 5.1

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 266 274 311 301 309 6,60 6,73 7,36 7,01 7,082 Sumatera Utara 426 445 463 495 500 3,42 3,52 3,61 3,80 3,773 Sumatera Barat 214 224 228 227 242 4,69 4,84 4,85 4,77 5,014 Riau 150 154 156 183 176 3,28 2,52 3,08 3,53 3,325 Jambi 135 140 148 158 163 5,12 5,22 5,40 5,67 5,756 Sumatera Selatan 242 249 259 278 284 3,57 3,61 3,69 3,90 3,937 Bengkulu 113 126 140 142 167 7,29 8,04 8,66 8,65 10,028 Lampung 224 235 248 253 264 3,15 3,26 3,40 3,42 3,529 Kepulauan Bangka Belitung 47 47 51 50 55 4,50 4,37 4,61 4,45 4,8310 Kepulauan Riau 41 45 51 59 61 3,22 3,36 3,66 4,06 4,0311 DKI Jakarta 335 342 341 351 339 3,78 3,82 3,76 3,84 3,6812 Jawa Barat 996 999 1.002 999 1.008 2,56 2,52 2,48 2,44 2,4313 Jawa Tengah 853 858 871 842 849 2,67 2,67 2,69 2,58 2,5814 DI Yogyakarta 117 117 117 120 119 3,50 3,45 3,41 3,46 3,4015 Jawa Timur 919 930 929 940 944 2,53 2,54 2,52 2,53 2,5316 Banten 173 177 180 194 196 1,92 1,92 1,91 2,02 2,0017 Bali 110 110 112 114 114 3,25 3,21 3,22 3,24 3,2118 Nusa Tenggara Barat 128 130 134 142 145 3,06 3,05 3,12 3,25 3,2719 Nusa Tenggara Timur 228 251 253 278 288 5,35 5,76 5,69 6,13 6,2320 Kalimantan Barat 207 205 211 224 229 5,11 4,98 5,05 5,27 5,3021 Kalimantan Tengah 134 154 163 169 169 7,00 7,95 8,04 8,21 8,1022 Kalimantan Selatan 192 201 204 214 213 5,85 6,01 6,01 6,21 6,0923 Kalimantan Timur 187 186 192 205 207 6,56 6,34 6,35 6,62 6,5424 Sulawesi Utara 119 130 142 144 159 5,59 6,02 6,49 6,52 7,1325 Sulawesi Tengah 139 144 145 144 165 6,06 6,13 6,05 5,91 6,6526 Sulawesi Selatan 347 362 374 395 395 4,09 4,20 4,86 5,06 4,9927 Sulawesi Tenggara 139 159 153 208 223 7,08 7,94 7,53 10,02 10,5328 Gorontalo 45 55 55 73 75 4,88 5,84 5,73 7,51 7,6229 Sulawesi Barat 50 62 66 70 77 - 6,25 6,49 6,78 7,3530 Maluku 109 125 142 153 135 8,71 9,83 10,91 11,58 10,0831 Maluku Utara 56 62 64 91 96 6,33 6,75 6,78 9,48 9,8532 Papua Barat 60 81 83 96 105 - 11,77 11,59 13,15 14,1233 Papua 168 236 246 236 266 6,67 8,87 2,05 11,48 12,68

7.669 8.015 8.234 8.548 8.737 3,50 3,61 3,65 3,74 3,78Sumber: Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Kemenkes, 2009

JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUKMENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009

per 100.000 Penduduk

Indonesia

No Provinsi Jumlah Puskesmas Rasio Puskesmas

Lampiran 5.2

Provinsi

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Aceh 89 85 125 66 115 50 177 189 186 235 1942 Sumatera Utara 98 145 122 144 129 62 328 300 341 351 3713 Sumatera Barat 64 81 84 68 81 73 150 143 144 159 1614 Riau 39 46 49 45 51 32 111 108 107 138 1255 Jambi 43 41 59 51 56 43 92 99 89 107 1076 Sumatera Selatan 75 76 86 77 80 45 167 173 173 201 2047 Bengkulu 24 34 35 35 37 23 89 92 105 107 1308 Lampung 31 39 80 37 51 55 193 196 168 216 2139 Kepulauan Bangka Belitung 14 17 19 14 20 10 33 30 32 36 3510 Kepulauan Riau 17 16 17 24 24 18 24 29 34 35 3711 DKI Jakarta 50 50 50 54 51 17 285 292 291 297 28812 Jawa Barat 132 142 150 140 171 143 864 857 852 859 83713 Jawa Tengah 218 241 269 232 234 145 635 617 602 610 61514 DI Yogyakarta 32 38 38 41 41 27 85 79 79 79 7815 Jawa Timur 310 336 365 392 365 217 609 594 564 548 57916 Banten 18 34 34 42 46 42 155 143 146 152 15017 Bali 23 22 23 24 27 29 87 88 89 90 8718 Nusa Tenggara Barat 46 44 58 86 80 39 82 86 76 56 6519 Nusa Tenggara Timur 72 124 111 69 93 61 156 127 142 209 19520 Kalimantan Barat 70 71 71 82 94 18 137 134 140 142 13521 Kalimantan Tengah 35 52 54 47 55 26 99 102 109 122 11422 Kalimantan Selatan 33 36 40 42 46 54 159 165 164 172 16723 Kalimantan Timur 70 87 82 96 100 41 117 99 110 109 10724 Sulawesi Utara 56 59 65 66 72 34 63 71 77 78 8725 Sulawesi Tengah 59 64 64 67 63 54 80 80 81 77 10226 Sulawesi Selatan 147 179 189 168 205 67 200 183 185 227 19027 Sulawesi Tenggara 45 52 48 63 69 29 94 107 105 145 15428 Gorontalo 14 17 18 17 22 19 31 38 37 56 5329 Sulawesi Barat 19 22 24 22 31 16 31 40 42 48 4630 Maluku 31 54 59 29 48 26 78 71 83 124 8731 Maluku Utara 17 31 30 27 27 16 39 31 34 64 6932 Papua Barat 22 41 33 26 36 0 38 40 50 70 6933 Papua 64 121 132 45 84 6 104 115 114 191 182

2.077 2.497 2.683 2.438 2.704 1.537 5.592 5.518 5.551 6.110 6.033Sumber: Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Kemenkes, 2009

No

Indonesia

JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN PUSKESMAS NON PERAWATANMENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 2009

Jumlah Puskesmas Perawatan Jumlah Puskesmas Non PerawatanPuskesmas PONED 2009

Lampiran 5.3

No Provinsi Jumlah Desa / Kelurahan

Puskesmas Pembantu

Desa / Kelurahan / RW Siaga / Poskesdes

Kader / Toma Terlatih Posyandu

Rasio Desa Siaga/Poskesdes

terhadap Desa/Kel

Rasio Posyandu terhadap Desa/Kel

(1) (2) (3) (4) (6) (5) (9) (10) (11)1 Aceh 6.420 919 2021 4500 7.039 0,31 1,10 2 Sumatera Utara 5.649 1.797 3660 3548 13.861 0,65 2,45 3 Sumatera Barat 964 822 2328 - 6.680 2,41 6,93 4 Riau 1.500 668 1142 200 4.679 0,76 3,12 5 Jambi 1.319 547 854 1950 2.992 0,65 2,27 6 Sumatera Selatan 2.869 937 2362 4754 5.775 0,82 2,01 7 Bengkulu 1.442 497 1274 1878 1.812 0,88 1,26 8 Lampung 2.358 733 1371 4050 7.480 0,58 3,17 9 Kepulauan Bangka Belitung 361 121 275 714 948 0,76 2,63 10 Kepulauan Riau 331 189 192 1059 903 0,58 2,73 11 DKI Jakarta 267 2 1176 990 4.190 4,40 15,69 12 Jawa Barat 5.827 1.506 5378 4500 45.632 0,92 7,83 13 Jawa Tengah 8.577 1.737 7529 3750 47.763 0,88 5,57 14 DI Yogyakarta 438 318 420 714 5.654 0,96 12,91 15 Jawa Timur 8.502 2.373 8446 4086 46.060 0,99 5,42 16 Banten 1.530 256 508 1800 9.548 0,33 6,24 17 Bali 698 503 462 780 4.719 0,66 6,76 18 Nusa Tenggara Barat 913 481 888 2664 6.133 0,97 6,72 19 Nusa Tenggara Timur 2.775 846 574 600 5.792 0,21 2,09 20 Kalimantan Barat 1.777 779 1014 199 4.057 0,57 2,28 21 Kalimantan Tengah 1.439 745 410 - 2.262 0,28 1,57 22 Kalimantan Selatan 1.973 574 1668 - 3.538 0,85 1,79 23 Kalimantan Timur 1.404 613 636 515 4.455 0,45 3,17 24 Sulawesi Utara 1.510 447 984 1770 2.226 0,65 1,47 25 Sulawesi Tengah 1.712 702 1080 4459 3.015 0,63 1,76 26 Sulawesi Selatan 2.874 1.134 2610 2520 8.097 0,91 2,82 27 Sulawesi Tenggara 1.825 499 1008 1968 2.324 0,55 1,27 28 Gorontalo 595 235 280 612 1.228 0,47 2,06 29 Sulawesi Barat 564 289 79 660 1.441 0,14 2,55 30 Maluku 898 340 574 1248 1.894 0,64 2,11 31 Maluku Utara 1.041 242 211 - 1.318 0,20 1,27 32 Papua Barat 1.291 249 532 360 1.122 0,41 0,87 33 Papua 3.583 550 50 1200 2.190 0,01 0,61

75.226 22.650 51.996 58.048 266.827 0,69 3,55

Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, 2010Pusat Promosi Kesehatan., Kemenkes, 2010

JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2009

IndonesiaSumber :

Lampiran 5.4

Kemenkes/Pemda TNI/POLRI Kementerian Lain/BUMN Swasta Semua RS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Aceh 21 3 24 4 0 4 3 0 3 8 2 10 36 5 412 Sumatera Utara 31 5 36 8 0 8 17 1 18 69 7 76 125 13 1383 Sumatera Barat 18 2 20 3 0 3 1 0 1 9 10 19 31 12 434 Riau 13 1 14 3 0 3 4 0 4 10 3 13 30 4 345 Jambi 11 1 12 2 0 2 2 0 2 3 1 4 18 2 206 Sumatera Selatan 18 4 22 2 0 2 5 0 5 7 2 9 32 6 387 Bengkulu 9 1 10 2 0 2 0 0 0 1 0 1 12 1 138 Lampung 10 1 11 2 0 2 0 0 0 15 2 17 27 3 309 Kepulauan Bangka Belitung 7 1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 1 1010 Kepulauan Riau 7 0 7 2 0 2 2 0 2 7 2 9 18 2 2011 DKI Jakarta 8 7 15 8 1 9 5 1 6 57 41 98 78 50 12812 Jawa Barat 34 8 42 12 0 12 6 1 7 73 36 109 125 45 17013 Jawa Tengah 46 9 55 11 0 11 3 0 3 87 43 130 147 52 19914 DI Yogyakarta 6 1 7 2 0 2 0 1 1 13 18 31 21 20 4115 Jawa Timur 48 8 56 20 1 21 13 2 15 62 25 87 143 36 17916 Banten 5 1 6 2 0 2 2 0 2 14 11 25 23 12 3517 Bali 9 2 11 2 0 2 0 0 0 17 7 24 28 9 3718 Nusa Tenggara Barat 7 3 10 2 0 2 0 0 0 4 0 4 13 3 1619 Nusa Tenggara Timur 16 0 16 2 0 2 0 0 0 10 1 11 28 1 2920 Kalimantan Barat 13 3 16 3 0 3 1 0 1 7 3 10 24 6 3021 Kalimantan Tengah 14 0 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 1522 Kalimantan Selatan 13 1 14 4 0 4 2 0 2 4 4 8 23 5 2823 Kalimantan Timur 15 3 18 3 0 3 2 0 2 9 1 10 29 4 3324 Sulawesi Utara 8 1 9 3 0 3 0 0 0 14 0 14 25 1 2625 Sulawesi Tengah 11 1 12 1 0 1 0 0 0 4 4 8 16 5 2126 Sulawesi Selatan 25 7 32 6 0 6 1 1 2 12 8 20 44 16 6027 Sulawesi Tenggara 9 1 10 2 0 2 1 0 1 3 1 4 15 2 1728 Gorontalo 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 529 Sulawesi Barat 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 430 Maluku 9 1 10 3 0 3 0 0 0 6 1 7 18 2 2031 Maluku Utara 8 0 8 2 0 2 0 0 0 1 0 1 11 0 1132 Papua Barat 5 0 5 3 0 3 1 0 1 2 0 2 11 0 1133 Papua 12 2 14 3 0 3 0 0 0 4 0 4 19 2 21

473 79 552 123 2 125 71 7 78 535 233 768 1.202 321 1.523Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010

JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA

Jumlah Jumlah JumlahJumlah RS Umum

RS Khusus

RS Umum

RS Umum

RS Khusus

MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2009

Indonesia

No ProvinsiJumlah RS

KhususRS

UmumRS

KhususRS

UmumRS

Khusus

Lampiran 5.5

Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Kementerian Kesehatan 13 8.483 13 8.784 13 8.777 13 9.044 13 9.131

2 Pemerintah Provinsi 43 12.902 43 12.834 43 13.182 43 13.605 44 14.029

3 Pemerintah Kab/Kota 322 33.896 334 35.375 345 37.575 375 41.285 416 47.811

4 TNI/POLRI 110 10.814 110 10.842 110 10.836 110 10.907 123 11.821

5 Kementerian Lain / BUMN 71 6.827 71 6.880 71 6.851 71 6.643 71 6.747

6 Swasta 436 43.364 441 43.789 451 45.074 467 47.266 535 52.064

995 116.286 1.012 118.504 1.033 122.295 1.079 128.750 1.202 141.603


JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDURMENURUT PENGELOLA TAHUN 2005 - 2009

Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

Jumlah

No PengelolaTahun 2005

Lampiran 5.6

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Aceh 3.351 129 4 241 7 556 17 1.247 37 1.178 35

2 Sumatera Utara 13.544 638 5 1.334 10 2.315 17 6.163 46 3.094 23

3 Sumatera Barat 4.312 350 8 442 10 1.069 25 1.909 44 542 13

4 R i a u 2.983 266 9 303 10 600 20 1.160 39 654 22

5 J a m b i 1.662 151 9 210 13 300 18 571 34 430 26

6 Sumatera Selatan 4.727 322 7 588 12 840 18 2.198 46 779 16

7 Bengkulu 987 55 6 56 6 130 13 210 21 536 54

8 Lampung 3.091 253 8 251 8 551 18 1.450 47 586 19

9 Bangka Belitung 861 32 4 52 6 211 25 377 44 189 22

10 Kepulauan Riau 1.588 91 6 166 10 270 17 647 41 414 26

11 DKI Jakarta 16.998 1.974 12 2.126 13 3.650 21 5.886 35 3.362 20

12 Jawa Barat 19.368 1.404 7 2.142 11 4.491 23 7.167 37 4.164 21

13 Jawa Tengah 23.574 2.294 10 2.936 12 5.265 22 7.523 32 5.556 24

14 D.I. Yogyakarta 4.141 323 8 506 12 911 22 1.432 35 969 23

15 Jawa Timur 22.268 1.601 7 2.171 10 5.041 23 9.952 45 3.503 16

16 Banten 3.319 154 5 411 12 693 21 1.191 36 870 26

17 B a l i 3.473 392 11 457 13 636 18 1.123 32 865 25

18 Nusa Tenggara Barat 1.602 112 7 167 10 289 18 818 51 216 13

19 Nusa Tenggara Timur 2.448 129 5 273 11 426 17 1.039 42 581 24

20 Kalimantan Barat 3.254 123 4 291 9 563 17 1.547 48 730 22

21 Kalimantan Tengah 1.054 92 9 88 8 150 14 394 37 330 31

22 Kalimantan Selatan 2.439 247 10 230 9 464 19 994 41 504 21

23 Kalimantan Timur 3.575 280 8 327 9 702 20 1.458 41 808 23

24 Sulawesi Utara 3.218 85 3 284 9 642 20 1.542 48 665 21

25 Sulawesi Tengah 1.708 73 4 196 11 279 16 712 42 448 26

26 Sulawesi Selatan 7.447 473 6 764 10 1.186 16 2.756 37 2.268 30

27 Sulawesi Tenggara 1.211 57 5 108 9 161 13 479 40 406 34

28 Gorontalo 510 35 7 24 5 81 16 204 40 166 33

29 Sulawesi Barat 279 28 10 22 8 58 21 125 45 46 16

30 Maluku 1.653 48 3 68 4 192 12 894 54 451 27

31 Maluku Utara 696 20 3 20 3 83 12 214 31 359 52

32 Papua Barat 686 53 8 22 3 66 10 445 65 100 15

33 Papua 1.653 21 1 98 6 229 14 824 50 481 29

163.680 12.305 7,5 17.374 10,6 33.100 20,2 64.651 39,5 36.250 22,1Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS

Kelas PerawatanV I P Kelas I Kelas II Kelas III Tanpa Kelas

MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2009

Indonesia

Total Tempat TidurNo Provinsi

Lampiran 5.7

Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 0 0 3 525 14 1.023 4 204 21 1.7522 Sumatera Utara 1 600 9 1.640 18 1.309 3 133 31 3.6823 Sumatera Barat 0 0 2 1.056 14 1.382 2 127 18 2.5654 Riau 0 0 1 415 8 594 4 265 13 1.2745 Jambi 0 0 1 273 9 586 1 50 11 9096 Sumatera Selatan 0 0 2 905 9 965 7 340 18 2.2107 Bengkulu 0 0 1 332 3 179 4 200 8 7118 Lampung 0 0 2 812 6 533 2 100 10 1.4459 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 3 296 4 220 7 51610 Kepulauan Riau 0 0 0 0 7 480 0 0 7 48011 DKI Jakarta 1 1.034 6 2.051 1 214 0 0 8 3.29912 Jawa Barat 1 852 16 3.809 15 1.793 2 92 34 6.54613 Jawa Tengah 2 1.361 18 4.290 20 3.440 6 372 46 9.46314 DI Yogyakarta 1 673 3 504 2 442 0 0 6 1.61915 Jawa Timur 2 2.264 23 4.960 19 2.349 4 220 48 9.79316 Banten 0 0 4 903 1 86 0 0 5 98917 Bali 1 698 4 593 4 367 0 0 9 1.65818 Nusa Tenggara Barat 0 0 1 289 6 761 0 0 7 1.05019 Nusa Tenggara Timur 0 0 1 284 4 502 11 790 16 1.57620 Kalimantan Barat 0 0 2 458 7 544 4 200 13 1.20221 Kalimantan Tengah 0 0 2 329 5 386 7 265 14 98022 Kalimantan Selatan 0 0 2 565 10 790 1 50 13 1.40523 Kalimantan Timur 0 0 5 1.152 8 602 1 50 14 1.80424 Sulawesi Utara 0 0 1 648 4 466 1 75 6 1.18925 Sulawesi Tengah 0 0 2 441 6 458 3 153 11 1.05226 Sulawesi Selatan 1 580 3 640 20 1.657 1 26 25 2.90327 Sulawesi Tenggara 0 0 1 212 5 299 3 150 9 66128 Gorontalo 0 0 1 282 1 68 2 100 4 45029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 2 119 1 102 3 22130 Maluku 0 0 1 353 2 147 5 265 8 76531 Maluku Utara 0 0 0 0 3 278 4 200 7 47832 Papua Barat 0 0 0 0 4 394 0 0 4 39433 Papua 0 0 1 348 5 522 5 292 11 1.162

10 8.062 118 29.069 245 24.031 92 5.041 465 66.203Sumber: Ditjen Bina Yanmedik, Kemenkes, 2010

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR MILIK KEMENKES/PEMDAMENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2009

Kelas A Kelas B Kelas C Kelas DNo Provinsi

Total

Indonesia

Lampiran 5.8

RS TT RS TT RS TT RS TT RS TT(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 RS Jiwa 51 8.527 51 8.630 51 8.726 51 8.781 51 9.206

2 RS Kusta 22 2.446 22 2.137 22 2.133 22 2.168 22 2.224

3 RS Tuberkulosa Paru 9 766 9 718 10 757 11 782 10 731

4 RS Mata 10 475 10 459 10 418 10 418 11 423

5 RS Ortopedi 1 187 1 187 1 187 1 187 1 127

6 RS Penyakit Infeksi 1 127 1 144 1 144 1 144 1 144

7 RS Jantung 2 234 2 234 2 234 2 239 2 222

8 RS Kanker 1 129 1 172 1 172 1 172 1 172

9 RS Bersalin 56 2.533 57 2.458 57 2.635 57 2.577 61 2.475

10 RS Ibu dan Anak 64 3.629 69 3.388 74 3.556 79 3.804 95 4.591

11 RS Khusus Lainnya 56 1.427 57 1.420 57 1.450 57 1.516 66 1.762

273 20.480 280 19.947 286 20.412 292 20.788 321 22.077


Jumlah

No Jenis Rumah Sakit

JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDURNYAMENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2005 - 2009

Tahun 2009Tahun 2008Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007

Lampiran 5.9

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 2 3 0 0 0

2 Sumatera Utara 10 10 9 2 3 3 78 78 79 6 9 13 22 26 37 39 41 41

3 Sumatera Barat 0 2 2 0 0 0 11 11 13 1 1 1 2 3 3 6 15 13

4 Kepulauan Riau 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0

5 Riau 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0

7 Jambi 1 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 2 2 2 1 2 2

8 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sumatera Selatan 0 1 1 2 2 2 5 6 6 1 1 1 2 3 3 1 2 1

10 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0

11 Banten 30 30 28 0 6 17 43 47 54 9 15 20 56 76 87 38 38 37

12 DKI Jakarta 22 22 23 7 7 7 28 28 116 29 37 46 84 103 120 99 20 70

13 Jawa Barat 76 77 91 32 32 32 184 184 184 49 63 80 137 162 192 108 108 107

14 Jawa Tengah 31 31 25 0 0 0 36 36 282 11 14 18 42 50 55 45 45 26

15 DI Yogyakarta 1 1 1 0 0 0 42 42 40 3 3 3 2 3 3 8 8 0

16 Jawa Timur 59 54 54 17 17 17 343 411 388 13 17 25 55 64 80 150 150 151

17 Bali 1 1 1 0 0 0 13 13 12 0 0 0 0 0 0 2 5 24

18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 9 9 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

20 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 9 9 10 0 0 0 2 2 1 0 0 0

21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 24 26 29 0 0 0 2 2 3 18 19 20

23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 11 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 8 9 9 0 0 0 2 3 3 0 0 0

25 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 8 10 13 0 0 0 1 1 2 0 0 0

29 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Maluku 0 0 0 0 0 0 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 232 238 60 67 78 862 951 1.293 125 164 214 416 507 600 515 453 492Sumber: Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes, 2010

Produksi Alat Kesehatan

JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2007-2009

TOTAL

PROVINSINOIndustri KosmetikaIndustri Farmasi Industri Obat Tradisional (IOT) Perbekalan Kesehatan dan Rumah

Tangga (PKRT)Industri Kecil Obat Tradisional

(IKOT)

Lampiran 5.10

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Aceh 58 51 52 119 170 209 534 576 560 0 0 0 98 99 1252 Sumatera Utara 110 103 106 386 769 768 259 738 737 10 13 15 0 128 1283 Sumatera Barat 71 74 81 193 296 295 361 482 478 0 0 0 101 57 894 Kepulauan Riau 20 28 33 98 129 160 286 336 377 2 2 2 19 38 555 Riau 44 81 91 269 313 346 290 328 546 2 3 5 195 235 2356 Kepulauan Bangka Belitung 6 10 14 46 62 70 72 79 92 2 2 2 28 30 307 Jambi 31 47 49 121 151 166 137 167 176 0 0 0 85 44 558 Bengkulu 17 17 19 77 96 99 104 95 90 0 0 0 64 72 729 Sumatera Selatan 88 95 95 175 225 243 97 95 114 5 5 4 91 106 10610 Lampung 74 48 53 162 212 225 123 157 113 1 1 1 39 65 6511 Banten 34 79 81 137 137 401 9 9 9 25 31 37 12 12 2012 DKI Jakarta 521 279 283 807 1.162 1.746 349 732 604 435 499 618 268 268 26813 Jawa Barat 343 365 393 1.230 2.256 2.256 420 872 872 43 58 73 295 244 24414 Jawa Tengah 328 329 325 522 522 1.820 361 361 361 13 17 23 0 0 015 DI Yogyakarta 55 42 44 123 355 359 43 52 57 3 4 5 28 96 9616 Jawa Timur 370 461 461 890 1.586 1.586 218 218 217 22 27 34 399 274 27417 Bali 81 81 82 179 383 462 104 159 165 2 3 4 52 109 9618 Nusa Tenggara Barat 31 38 38 34 162 173 100 102 102 0 0 0 6 92 9219 Nusa Tenggara Timur 27 27 28 39 103 103 81 183 183 0 0 0 99 153 15320 Kalimantan Barat 67 69 74 99 130 160 244 270 337 0 0 0 82 97 10721 Kalimantan Tengah 11 14 15 80 84 126 148 162 141 0 0 0 0 49 5022 Kalimantan Selatan 69 59 61 134 171 199 233 433 460 0 0 0 135 154 15923 Kalimantan Timur 45 52 47 197 263 349 315 300 336 0 0 0 80 111 15224 Sulawesi Utara 43 43 43 100 122 139 49 40 73 0 0 0 82 109 14325 Sulawesi Barat 0 1 1 29 28 45 33 33 44 0 0 0 0 8 826 Sulawesi Tengah 31 23 24 41 124 148 112 112 174 0 0 0 35 102 10327 Gorontalo 5 5 6 36 55 61 42 41 40 0 0 0 41 25 1828 Sulawesi Selatan 123 134 134 210 468 518 451 436 116 2 2 3 59 150 15029 Sulawesi Tenggara 19 13 13 62 105 109 96 165 165 0 0 0 64 90 13930 Maluku Utara 3 6 6 34 34 54 25 25 29 0 0 0 12 64 4231 Maluku 15 18 19 47 60 59 80 125 125 0 0 0 32 62 7732 Papua Barat 13 13 13 57 71 75 45 44 46 0 0 0 2 2 333 Papua 36 38 37 83 127 142 94 13 14 0 0 0 108 151 212

2.789 2.743 2.821 6.816 10.931 13.671 5.915 7.940 7.953 567 667 826 2.611 3.296 3.566Sumber: Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes, 2010

JUMLAH SARANA DISTRIBUSIBIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

TOTAL

NO PROVINSIPedagang Besar Farmasi Toko Obat Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Sub Penyalur Alat Kesehatan

(Sub PAK)Apotek

Lampiran 5.11

KESMAS GIZI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Banda Aceh 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

2 Medan 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

3 Pekanbaru 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

4 Padang 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 Jambi 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 Bengkulu 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

7 Palembang 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

8 Tanjung Karang 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

9 Jakarta I 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

10 Jakarta II 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7

11 Jakarta III 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

12 Bandung 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12

13 Tasikmalaya 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

14 Yogyakarta 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13

15 Semarang 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7

16 Surakarta 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

17 Surabaya 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12

18 Malang 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

19 Denpasar 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7

20 Mataram 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

21 Kupang 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

22 Pontianak 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

23 Palangkaraya 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

24 Samarinda 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

25 Banjarmasin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

26 Palu 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

27 Makassar 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

28 Kendari 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

29 Manado 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

30 Gorontalo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

31 Ambon 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

32 Ternate 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

33 Jayapura 7 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

67 52 18 7 1 21 26 2 1 1 1 15 2 3 1 2 1 22130,3 23,5 8,1 3,2 0,5 9,5 11,8 0,9 0,5 0,5 0,5 6,8 0,9 1,4 0,5 0,9 0,5 100

Sumber: BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

TOTAL

Giz

i

Fisi

oter

api

Tera

pi W

icar

a

Aku

punk

tur

Ort

otik

Pros

tetik

Ana

lis K

eseh

atan

Tekn

ik

Elek

trom

edik

Tekn

ik

Rad

iodi

agno

stik

Tekn

ik G

igi

JUMLAH INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2009

Farm

asi

KEPERAWATAN KEFARMASIAN KETERAPIAN FISIK

Ana

lis F

arm

asi &

M

akan

an

Kes

ehat

an

Ling

kung

an

Oku

pasi

Ter

api

Kes

ehat

an G

igi

KETEKNISIAN MEDIS

Pere

kam

In

form

asi

Kes

ehat

an

%TOTAL

Kep

eraw

atan

Keb

idan

anNo Poltekkes

Jurusan / Program Studi

Lampiran 5.12


1 Banda Aceh 10 7 70 1 14 6 86 0 0 3 30

2 Medan 9 9 100 2 22 5 56 2 22 0 0

3 Pekanbaru 7 6 86 5 83 1 17 0 0 1 14

4 Padang 5 2 40 0 0 2 100 0 0 3 60

5 Jambi 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0

6 Bengkulu 8 8 100 0 0 8 100 0 0 0 0

7 Palembang 6 2 33 2 100 0 0 0 0 2 33

8 Tanjung Karang 8 7 88 0 0 7 100 0 0 1 13

9 Jakarta I 4 3 75 2 67 1 33 0 0 0 0

10 Jakarta II 7 7 100 4 57 3 43 0 0 0 0

11 Jakarta III 6 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0

12 Bandung 12 11 92 9 82 2 18 0 0 0 0

13 Tasikmalaya 5 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0

14 Yogyakarta 6 6 100 4 67 2 33 0 0 0 0

15 Semarang 13 11 85 9 82 2 18 0 0 2 15

16 Surakarta 7 4 57 2 50 2 50 0 0 3 43

17 Surabaya 12 12 100 7 58 5 42 0 0 0 0

18 Malang 7 7 100 5 71 2 29 0 0 0 0

19 Denpasar 7 5 71 2 40 3 60 0 0 0 0

20 Mataram 5 5 100 3 60 2 40 0 0 0 0

21 Kupang 8 7 88 0 0 7 100 0 0 1 13

22 Pontianak 6 4 67 2 50 2 50 0 0 2 33

23 Palangkaraya 3 2 67 0 0 2 100 0 0 1 33

24 Samarinda 6 6 100 3 50 3 50 0 0 0 0

25 Banjarmasin 4 2 50 1 50 1 50 0 0 2 50

26 Palu 6 4 67 0 0 4 100 0 0 2 33

27 Makassar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Kendari 4 4 100 0 0 4 100 0 0 0 0

29 Manado 9 8 89 1 13 7 88 0 0 1 11

30 Gorontalo 3 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0

31 Ambon 6 6 100 0 0 4 67 2 33 0 0

32 Ternate 3 2 67 0 0 2 100 0 0 1 33

33 Jayapura 12 5 42 0 0 5 100 0 0 7 58

221 180 81,45 77 42,8 96 53,3 7 3,9 32 14,48Sumber: BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

Jumlah Jurusan/Program Studi

Jurusan Terakreditasi Belum Terakreditasi

JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)MENURUT AKREDITASI DAN STRATA TAHUN 2009

Jumlah

No Poltekkes

S t r a t a

A B C

Lampiran 5.13

Kesmas Gizi

SPK

SPR

G

AK

PER

AK

BID

AK

G

SMF

SMK

F

AK

AFA

RM

A

AK

FAR

AK

L

AK

ZI

AK

FIS

ATW

D-II

I AK

UPU

NTU

R

SMA

K

ATG

AA

K

ATR

O

AR

O

API

KES

ATE

M

D-I

PTTD

D-II

I K

ardi

ovas

kule

r

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Aceh 1 0 14 33 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 572 Sumatera Utara 0 0 42 53 0 4 0 3 1 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1143 Sumatera Barat 0 0 13 10 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 344 Riau 0 0 7 20 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 345 Jambi 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 56 Sumatera Selatan 0 0 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 157 Bengkulu 0 0 12 16 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 358 Lampung 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 5 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1710 Kepulauan Riau 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 DKI Jakarta 1 2 31 21 0 8 0 2 2 1 2 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 1 1 8412 Jawa Barat 0 0 14 12 0 4 40 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 7813 Jawa Tengah 2 0 44 52 0 4 0 3 12 3 2 3 0 0 2 0 4 1 2 6 2 0 0 14214 DI Yogyakarta 0 0 4 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1515 Jawa Timur 0 0 5 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1916 Banten 0 1 42 27 0 5 2 3 2 1 2 2 0 0 1 1 4 0 1 2 0 0 0 9617 Bali 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 718 Nusa Tenggara Barat 1 0 4 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1619 Nusa Tenggara Timur 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 Kalimantan Barat 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1121 Kalimantan Tengah 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 722 Kalimantan Selatan 0 0 6 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1523 Kalimantan Timur 0 0 6 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1624 Sulawesi Utara 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 Sulawesi Tengah 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 Sulawesi Selatan 1 1 24 19 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5227 Sulawesi Tenggara 0 0 6 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1228 Gorontalo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 Maluku Utara 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

10 4 319 329 1 33 44 15 43 13 9 16 1 3 8 2 22 9 8 20 7 2 1 919Sumber: BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

MENURUT JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN 2009JUMLAH INSTITUSI NON POLITEKNIK KESEHATAN (NON-POLTEKKES)

Keteknisian MedisKeterapian Fisik

Jumlah

Kefarmasian

JUMLAH

No Provinsi

Keperawatan

Lampiran 5.14


1 Aceh 57 1 4 21 75 6 21 28 49 29 51

2 Sumatera Utara 114 4 5 61 75 16 20 81 71 33 29

3 Sumatera Barat 34 2 10 16 76 3 14 21 62 13 38

4 Riau 34 2 13 13 87 0 0 15 44 19 56

5 Jambi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100

6 Sumatera Selatan 15 0 0 9 100 0 0 9 60 6 40

7 Bengkulu 35 3 13 15 65 5 22 23 66 12 34

8 Lampung 9 1 20 4 80 0 0 5 56 4 44

9 Kepulauan Bangka Belitung 17 0 0 10 91 1 9 11 65 6 35

10 Kepulauan Riau 4 0 0 2 100 0 0 2 50 2 50

11 DKI Jakarta 84 7 10 65 89 1 1 73 87 11 13

12 Jawa Barat 78 3 19 13 81 0 0 16 21 62 79

13 Jawa Tengah 142 16 17 71 76 6 6 93 65 49 35

14 DI Yogyakarta 16 1 11 8 89 0 0 9 56 7 44

15 Jawa Timur 99 20 27 54 72 1 1 75 76 24 24

16 Banten 15 1 20 4 80 0 0 5 33 10 67

17 Bali 7 0 0 3 100 0 0 3 43 4 57

18 Nusa Tenggara Barat 16 1 25 3 75 0 0 4 25 12 75

19 Nusa Tenggara Timur 5 0 0 3 100 0 0 3 60 2 40

20 Kalimantan Barat 11 2 25 6 75 0 0 8 73 3 27

21 Kalimantan Tengah 7 0 0 3 100 0 0 3 43 4 57

22 Kalimantan Selatan 15 4 40 6 60 0 0 10 67 5 33

23 Kalimantan Timur 16 2 25 5 63 1 13 8 50 8 50

24 Sulawesi Utara 5 0 0 4 80 1 20 5 100 0 0

25 Sulawesi Tengah 7 1 14 5 71 1 14 7 100 0 0

26 Sulawesi Selatan 52 1 5 14 74 4 21 19 37 33 63

27 Sulawesi Tenggara 12 0 0 7 100 0 0 7 58 5 42

28 Gorontalo 2 0 0 1 100 0 0 1 50 1 50

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 1 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0

31 Maluku Utara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 3 0 0 1 100 0 0 1 33 2 67

919 72 13,2 428 78,4 46 8,4 546 59,41 373 40,59Sumber: BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

telah terakreditasi

JUMLAH INSTITUSI NON POLITEKNIK KESEHATAN (NON-POLTEKKES) MENURUT AKREDITASI DAN STRATA TAHUN 2009

Belum TerakreditasiInstitusi yang

Jumlah Institusi

Jumlah

No Provinsi

S t r a t a

A B C

Lampiran 5.15

(1) (3) (4) (5) (6)A KEPERAWATAN

1 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 2 3 5 102 Akademi Keperawatan (AKPER) 69 16 234 3193 Akademi Kebidanan (AKBID) 18 1 310 3294 Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 0 3 1 45 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) 0 0 1 1

89 23 551 663B

1 Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 0 3 30 332 SMKF 0 0 44 443 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 0 0 15 154 Akademi Farmasi (AKFAR) 2 1 40 43

2 4 129 135C

1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) 1 0 12 131 0 12 13

D1 Akademi Gizi (AKZI) 1 0 8 9

1 0 8 9E

1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 0 0 16 162 Akademi Okupasi Terapi (AOT) 0 0 0 03 Akademi Terapi Wicara (ATW) 0 0 1 14 Akademi Akupunktur 0 0 3 3

0 0 20 20F KETEKNISIAN MEDIS

1 Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 1 1 6 82 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2 0 20 223 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 0 1 1 24 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 0 0 2 25 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 0 0 8 86 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 0 0 20 207 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 0 1 6 78 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) 0 0 9 99 Akademi Teknik Kardiovaskuler 0 0 1 1

3 3 73 7996 30 793 919

10,45 3,26 86,29 100Sumber: BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

Sub Total

PemdaNo. Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah

(2)

Swasta

KEFARMASIAN

Sub Total

GIZISub Total

KETERAPIAN FISIK

TNI / Polri

%

JUMLAH INSTITUSI DIKNAKES NON-POLTEKKES MENURUT STATUS KEPEMILIKAN TAHUN 2009

Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

KESEHATAN MASYARAKAT

Dokter Spesialis

Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan

Sarjana Farmasi & Apoteker

Asisten Aptoteker

Sarjana Kesmas Sanitarian

1 Aceh 467 1.002 188 8.905 583 6.686 460 368 1.165 685 544 311 1.035 22.399 3.234 25.6332 Sumatera Utara 626 2.659 1.119 8.613 616 7.023 851 166 776 564 729 96 954 24.792 2.666 27.4583 Sumatera Barat 523 895 322 5.399 361 3.563 204 654 789 335 477 112 634 14.268 2.395 16.6634 Riau 315 938 348 6.048 368 3.186 259 388 493 233 293 83 547 13.499 2.715 16.2145 Jambi 118 521 138 3.775 299 1.755 132 428 532 420 171 48 368 8.705 968 9.6736 Sumatera Selatan 34 282 53 2.419 151 2.319 142 120 611 351 203 44 120 6.849 1.068 7.9177 Bengkulu 27 395 80 2.574 103 2.061 94 208 673 207 140 30 206 6.798 1.119 7.9178 Lampung 231 785 209 2.071 178 2.975 197 287 115 260 241 55 524 8.128 3.072 11.2009 Kepulauan Bangka Belitung 20 228 52 1.801 90 563 42 140 255 95 109 17 156 3.568 509 4.07710 Kepulauan Riau 176 456 135 4.067 60 794 74 114 168 56 106 23 160 6.389 570 6.95911 DKI Jakarta 1.988 896 725 6.543 180 1.317 758 108 236 83 354 195 573 13.956 6.956 20.91212 Jawa Barat 1.337 2.851 946 13.765 1.007 9.862 252 991 1.298 1.155 946 103 1.027 35.540 10.490 46.03013 Jawa Tengah 1.971 3.253 976 21.470 1.531 12.449 1.473 837 1.456 1.188 1.401 583 2.957 51.545 20.385 71.93014 DI Yogyakarta 995 952 443 4.706 314 1.364 640 763 456 258 294 115 1.007 12.307 5.326 17.63315 Jawa Timur 2.656 3.948 1.582 20.826 903 12.025 632 2.394 988 1.153 1.394 243 1.433 50.177 21.763 71.94016 Banten 200 346 297 6.291 225 3.086 95 308 516 222 337 192 183 12.298 840 13.13817 Bali 423 1.193 370 6.234 380 2.275 112 395 437 380 371 76 364 13.010 4.532 17.54218 NTB 155 445 115 2.994 153 1.308 102 155 402 386 433 37 266 6.951 2.035 8.98619 NTT 44 493 176 5.489 474 2.908 168 467 435 604 381 88 520 12.247 2.436 14.68320 Kalimantan Barat 132 575 199 4.303 329 1.887 78 237 203 337 372 29 351 9.032 2.150 11.18221 Kalimantan Tengah 90 416 90 3.086 247 1.480 101 106 236 243 246 28 232 6.601 975 7.57622 Kalimantan Selatan 128 530 167 3.588 384 2.145 121 442 474 449 454 41 501 9.424 2.521 11.94523 Kalimantan Timur 297 831 269 5.387 158 1.467 204 363 305 332 261 71 465 10.410 4.036 14.44624 Sulawesi Utara 79 599 61 3.602 284 1.279 112 242 296 427 375 92 18 7.466 1.191 8.65725 Sulawesi Tengah 85 352 59 1.917 28 1.083 228 171 337 326 102 22 86 4.796 785 5.58126 Sulawesi Selatan 267 981 297 3.436 498 1.113 122 256 618 393 452 98 214 8.745 1.957 10.70227 Sulawesi Tenggara 23 233 64 2.906 134 1.255 133 148 728 450 540 30 142 6.786 517 7.30328 Sulawesi Barat 46 150 39 1.182 79 352 26 37 151 79 77 18 41 2.277 298 2.57529 Gorontalo 38 172 62 850 48 361 45 41 139 75 70 34 95 2.030 280 2.31030 Maluku 40 345 97 2.646 18 1.244 47 53 170 236 221 17 29 5.163 674 5.83731 Maluku Utara 44 203 36 1.951 37 893 208 46 451 102 239 39 130 4.379 238 4.61732 Papua Barat 54 192 28 2.119 35 827 73 66 179 178 144 5 47 3.947 342 4.28933 Papua 53 215 32 2.985 129 984 106 163 253 255 285 10 98 5.568 489 6.057

13.682 28.332 9.774 173.948 10.384 93.889 8.291 11.662 16.341 12.517 12.762 2.985 15.483 410.050 109.532 12.762 2.985 15.483 410.050 109.532 519.582

Sumber : Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, melalui pengumpulan data Badan PPSDMK, Kemenkes, 201028.858

KEFARMASIAN KESMAS

Lampiran 5.16

KEPERAWATAN

REKAPITULASI DATA SDM KESEHATAN PER PROVINSIKEADAAN DESEMBER 2009

NO PROVINSI

MEDIS

TOTAL PER KATEGORI 51.788 278.221 19.953

Total SDM Kesehatan

TOTAL

Keterapian Fisik

Keteknisian Medis

Jumlah Nakes Tenaga Gizi SDM Non

Nakes

Dokter Umum

Dokter Gigi Perawat Perawat

Gigi BidanApoteker

& S1 Farmasi

Asisten Apoteker Kesmas Sanitarian Gizi Keterapian

FisikKeteknisia

n Medis Jumlah

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)

1 Aceh 291 534 97 4,188 344 5,680 158 163 552 482 277 38 203 12,716 957 13,673

2 Sumatera Utara 513 1,081 447 3,981 300 6,252 41 577 239 268 358 36 165 13,746 409 14,155

3 Sumatera Barat 245 442 207 1,862 237 2,796 12 278 188 205 200 2 173 6,603 626 7,229

4 R i a u 174 527 196 2,385 129 2,164 36 178 117 137 123 3 109 6,109 350 6,459

5 J a m b i 163 85 85 1,728 224 1,549 11 167 76 212 86 15 178 4,417 290 4,707

6 Sumatera Selatan 214 188 39 1,730 118 2,151 76 65 269 214 133 11 48 5,042 564 5,606

7 Bengkulu 152 173 68 2,461 86 1,621 111 54 174 264 117 2 46 5,177 244 5,421

8 Lampung 267 411 141 2,053 194 2,213 34 75 170 240 134 0 69 5,737 499 6,236

9 Kepulauan Bangka Belitung 55 113 32 703 67 414 35 25 65 54 64 0 43 1,615 158 1,773

10 Kepulauan Riau 64 200 60 1,115 36 564 30 54 33 49 63 3 47 2,259 286 2,545

11 DKI Jakarta 25 327 292 582 80 535 22 63 30 52 201 5 32 2,305 591 2,896

12 Jawa Barat 1,025 1,665 762 7,024 886 7,452 422 262 438 814 721 8 351 20,820 3,509 24,329

13 Jawa Tengah 871 1,744 607 6,486 1,092 10,672 393 274 422 727 706 69 624 23,822 5,112 28,934

14 DI Yogyakarta 120 321 169 801 237 762 90 73 78 151 137 8 221 3,049 919 3,968

15 Jawa Timur 942 1,673 1,181 7,468 711 10,253 121 722 265 800 778 19 654 24,659 7,394 32,053

16 Banten 205 379 202 1,591 154 2,133 43 20 161 123 128 3 47 4,986 742 5,728

17 B a l i 117 346 192 1,140 230 1,405 10 104 67 233 116 1 66 3,910 530 4,440

18 Nusa Tenggara Barat 149 250 87 2,067 174 2,310 30 98 171 344 322 5 160 6,018 799 6,817

19 Nusa Tenggara Timur 300 260 130 2,662 379 2,337 41 262 160 481 267 13 178 7,170 788 7,958

20 Kalimantan Barat 227 225 58 2,273 306 1,481 19 118 100 265 266 2 228 5,346 543 5,889

21 Kalimantan Tengah 176 258 58 1,950 184 1,159 196 115 57 161 189 0 60 4,387 228 4,615

22 Kalimantan Selatan 188 256 118 1,505 280 1,567 36 203 143 306 256 5 160 4,835 788 5,623

23 Kalimantan Timur 224 427 179 2,338 122 1,071 30 105 128 195 147 0 91 4,833 777 5,610

24 Sulawesi Utara 165 332 46 2,040 228 1,011 29 141 121 297 257 40 3 4,546 226 4,772

25 Sulawesi Tengah 178 164 53 1,835 82 1,401 60 53 180 283 90 0 47 4,248 322 4,570

26 Sulawesi Selatan 393 318 270 2,995 360 1,370 85 221 509 365 353 44 159 7,054 723 7,777

27 Sulawesi Tenggara 233 230 56 2,130 298 906 45 84 331 329 338 0 19 4,766 337 5,103

28 Gorontalo 61 75 35 587 36 312 22 17 52 44 45 6 23 1,254 78 1,332

29 Sulawesi Barat 101 100 21 689 62 422 22 26 132 185 135 0 1 1,796 165 1,961

30 Maluku 159 94 152 1,691 133 808 18 25 30 128 174 3 13 3,270 210 3,480

31 Maluku Utara 105 101 18 842 23 551 50 22 137 78 119 7 23 1,973 91 2,064

32 Papua Barat 120 103 13 1,393 21 622 36 26 52 75 98 0 10 2,451 66 2,517

33 Papua 287 299 70 2,645 34 1,198 15 73 97 128 146 2 145 4,857 214 5,071

8,509 13,701 6,141 76,940 7,847 77,142 2,379 4,743 5,744 8,689 7,544 350 4,396 215,776 29,535 245,311Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

TOTAL SDM KESEHATAN

JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN

JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2010

Jumlah Puskesmas yang terdata tenaganya

TOTAL

Lampiran 5.17

No Provinsi

No ProvinsiJumlah Puskesmas

yang terdata tenaganya

Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Rasio Dokter Umum Rasio Dokter Gigi Rasio Perawat Rasio Bidan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Aceh 291 534 97 4.188 5.680 1,84 0,33 14,39 19,52

2 Sumatera Utara 513 1.081 447 3.981 6.252 2,11 0,87 7,76 12,19

3 Sumatera Barat 245 442 207 1.862 2.796 1,80 0,84 7,60 11,41

4 R i a u 174 527 196 2.385 2.164 3,03 1,13 13,71 12,44

5 J a m b i 163 85 85 1.728 1.549 0,52 0,52 10,60 9,50

6 Sumatera Selatan 214 188 39 1.730 2.151 0,88 0,18 8,08 10,05

7 Bengkulu 152 173 68 2.461 1.621 1,14 0,45 16,19 10,66

8 Lampung 267 411 141 2.053 2.213 1,54 0,53 7,69 8,29

9 Bangka Belitung 55 113 32 703 414 2,05 0,58 12,78 7,53

10 Kepulauan Riau 64 200 60 1.115 564 3,13 0,94 17,42 8,81

11 DKI Jakarta 25 327 292 582 535 13,08 11,68 23,28 21,40

12 Jawa Barat 1.025 1.665 762 7.024 7.452 1,62 0,74 6,85 7,27

13 Jawa Tengah 871 1.744 607 6.486 10.672 2,00 0,70 7,45 12,25

14 DI Yogyakarta 120 321 169 801 762 2,68 1,41 6,68 6,35

15 Jawa Timur 942 1.673 1.181 7.468 10.253 1,78 1,25 7,93 10,88

16 Banten 205 379 202 1.591 2.133 1,85 0,99 7,76 10,40

17 B a l i 117 346 192 1.140 1.405 2,96 1,64 9,74 12,01

18 Nusa Tenggara Barat 149 250 87 2.067 2.310 1,68 0,58 13,87 15,50

19 Nusa Tenggara Timur 300 260 130 2.662 2.337 0,87 0,43 8,87 7,79

20 Kalimantan Barat 227 225 58 2.273 1.481 0,99 0,26 10,01 6,52

21 Kalimantan Tengah 176 258 58 1.950 1.159 1,47 0,33 11,08 6,59

22 Kalimantan Selatan 188 256 118 1.505 1.567 1,36 0,63 8,01 8,34

23 Kalimantan Timur 224 427 179 2.338 1.071 1,91 0,80 10,44 4,78

24 Sulawesi Utara 165 332 46 2.040 1.011 2,01 0,28 12,36 6,13

25 Sulawesi Tengah 178 164 53 1.835 1.401 0,92 0,30 10,31 7,87

26 Sulawesi Selatan 393 318 270 2.995 1.370 0,81 0,69 7,62 3,49

27 Sulawesi Tenggara 233 230 56 2.130 906 0,99 0,24 9,14 3,89

28 Gorontalo 61 75 35 587 312 1,23 0,57 9,62 5,11

29 Sulawesi Barat 101 100 21 689 422 0,99 0,21 6,82 4,18

30 Maluku 159 94 152 1.691 808 0,59 0,96 10,64 5,08

31 Maluku Utara 105 101 18 842 551 0,96 0,17 8,02 5,25

32 Papua Barat 120 103 13 1.393 622 0,86 0,11 11,61 5,18

33 Papua 287 299 70 2.645 1.198 1,04 0,24 9,22 4,17

8.509 13.701 6.141 76.940 77.142 1,61 0,72 9,04 9,07Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

TOTAL

Lampiran 5.18RASIO DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS


Lampiran 5.19

Jumlah % Jumlah % 6 Bln 12 Bln Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Aceh 13 5 103 37 5 161 166 59 282

2 Sumatera Utara 96 33 141 49 24 27 51 18 288

3 Sumatera Barat 13 11 62 54 17 23 40 35 115

4 Riau 41 39 44 42 0 20 20 19 105

5 Jambi 20 17 54 47 0 42 42 36 116

6 Sumatera Selatan 11 19 45 76 0 3 3 5 59

7 Bengkulu 0 0 51 55 0 41 41 45 92

8 Lampung 15 17 54 62 0 18 18 21 87

9 Kepulauan Bangka Belitung 2 20 4 40 0 4 4 40 10

10 Kepulauan Riau 7 14 15 31 0 27 27 55 49

11 DKI Jakarta 14 100 0 0 0 0 0 0 14

12 Jawa Barat 63 100 0 0 0 0 0 0 63

13 Jawa Tengah 135 100 0 0 0 0 0 0 135

14 DI Yogyakarta 19 100 0 0 0 0 0 0 19

15 Jawa Timur 106 100 0 0 0 0 0 0 106

16 Banten 26 100 0 0 0 0 0 0 26

17 Bali 20 100 0 0 0 0 0 0 20

18 Nusa Tenggara Barat 8 14 30 54 0 18 18 32 56

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 28 9 29 244 273 91 301

20 Kalimantan Barat 0 0 28 22 0 99 99 78 127

21 Kalimantan Tengah 0 0 30 37 0 52 52 63 82

22 Kalimantan Selatan 0 0 51 42 0 71 71 58 122

23 Kalimantan Timur 7 9 43 54 0 30 30 38 80

24 Sulawesi Utara 0 0 45 42 0 63 63 58 108

25 Sulawesi Tengah 0 0 20 17 63 37 100 83 120

26 Sulawesi Selatan 18 22 44 53 4 17 21 25 83

27 Sulawesi Tenggara 1 1 18 11 34 116 150 89 169

28 Gorontalo 0 0 9 17 0 44 44 83 53

29 Sulawesi Barat 0 0 5 9 26 24 50 91 55

30 Maluku 2 1 10 5 174 0 174 94 186

31 Maluku Utara 0 0 8 13 55 0 55 87 63

32 Papua Barat 0 0 13 12 99 0 99 88 112

33 Papua 0 0 28 13 184 3 187 87 215

637 18,11 983 27,94 714 1.184 1.898 53,95 3.518Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER UMUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF TAHUN 2009

No Provinsi

Jumlah

Jumlah TotalBiasa Terpencil Sangat Terpencil

Lampiran 5.20

Jumlah % Jumlah % 6 Bln 12 Bln Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Aceh 0 0 13 17 5 57 62 83 75

2 Sumatera Utara 15 23 38 58 4 9 13 20 66

3 Sumatera Barat 2 5 13 30 9 20 29 66 44

4 Riau 2 6 18 51 0 15 15 43 35

5 Jambi 0 0 5 20 0 20 20 80 25

6 Sumatera Selatan 0 0 4 50 0 4 4 50 8

7 Bengkulu 0 0 1 6 0 16 16 94 17

8 Lampung 3 16 7 37 0 9 9 47 19

9 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 2 40 0 3 3 60 5

10 Kepulauan Riau 1 4 11 46 0 12 12 50 24

11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jawa Barat 15 100 0 0 0 0 0 0 15

13 Jawa Tengah 30 100 0 0 0 0 0 0 30

14 DI Yogyakarta 13 100 0 0 0 0 0 0 13

15 Jawa Timur 83 100 0 0 0 0 0 0 83

16 Banten 5 100 0 0 0 0 0 0 5

17 Bali 14 100 0 0 0 0 0 0 14

18 Nusa Tenggara Barat 6 26 9 39 0 8 8 35 23

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 6 5 23 89 112 95 118

20 Kalimantan Barat 0 0 1 3 0 38 38 97 39

21 Kalimantan Tengah 0 0 1 4 0 22 22 96 23

22 Kalimantan Selatan 0 0 7 18 0 32 32 82 39

23 Kalimantan Timur 2 5 12 32 0 24 24 63 38

24 Sulawesi Utara 0 0 1 20 0 4 4 80 5

25 Sulawesi Tengah 0 0 1 4 15 8 23 96 24

26 Sulawesi Selatan 7 14 28 56 3 12 15 30 50

27 Sulawesi Tenggara 0 0 4 8 13 33 46 92 50

28 Gorontalo 0 0 1 6 0 17 17 94 18

29 Sulawesi Barat 0 0 3 9 13 16 29 91 32

30 Maluku 0 0 0 0 63 1 64 100 64

31 Maluku Utara 0 0 0 0 16 0 16 100 16

32 Papua Barat 0 0 0 0 17 0 17 100 17

33 Papua 0 0 4 20 16 0 16 80 20

198 18,79 190 18,03 197 469 666 63,19 1.054Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER GIGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF TAHUN 2009

No ProvinsiTerpencil Sangat Terpencil

Jumlah

Jumlah TotalBiasa

Lampiran 5.21

Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Aceh 212 9,01 2.036 0,87 105 4,46 2.353

2 Sumatera Utara 2.174 45,23 2.633 0,55 0 0,00 4.807

3 Sumatera Barat 942 82,70 196 0,17 1 0,09 1.139

4 Riau 260 26,08 737 0,74 0 0,00 997

5 Jambi 128 17,75 593 0,82 0 0,00 721

6 Sumatera Selatan 409 67,38 198 0,33 0 0,00 607

7 Bengkulu 46 10,60 388 0,89 0 0,00 434

8 Lampung 1.084 89,00 134 0,11 0 0,00 1.218

9 Kepulauan Bangka Belitung 55 93,22 4 0,07 0 0,00 59

10 Kepulauan Riau 37 21,89 132 0,78 0 0,00 169

11 DKI Jakarta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

12 Jawa Barat 1.581 86,11 251 0,14 4 0,22 1.836

13 Jawa Tengah 4.392 99,93 3 0,00 0 0,00 4.395

14 DI Yogyakarta 220 100,00 0 0,00 0 0,00 220

15 Jawa Timur 3.113 96,26 107 0,03 14 0,43 3.234

16 Banten 468 65,64 245 0,34 0 0,00 713

17 Bali 345 98,57 5 0,01 0 0,00 350

18 Nusa Tenggara Barat 91 61,07 57 0,38 1 0,67 149

19 Nusa Tenggara Timur 5 1,98 240 0,95 7 2,78 252

20 Kalimantan Barat 4 1,44 271 0,97 3 1,08 278

21 Kalimantan Tengah 1 1,47 61 0,90 6 8,82 68

22 Kalimantan Selatan 1 0,57 174 0,99 0 0,00 175

23 Kalimantan Timur 32 64,00 18 0,36 0 0,00 50

24 Sulawesi Utara 1 3,13 31 0,97 0 0,00 32

25 Sulawesi Tengah 4 2,06 186 0,96 4 2,06 194

26 Sulawesi Selatan 64 25,30 189 0,75 0 0,00 253

27 Sulawesi Tenggara 427 59,97 283 0,40 2 0,28 712

28 Gorontalo 3 12,00 14 0,56 8 32,00 25

29 Sulawesi Barat 4 1,83 200 0,91 15 6,85 219

30 Maluku 1 1,67 48 0,80 11 18,33 60

31 Maluku Utara 0 0,00 50 0,93 4 7,41 54

32 Papua Barat 0 0,00 1 1,00 0 0,00 1

33 Papua 0 0,00 10 1,00 0 0,00 10

16.104 62,46 9.495 0,37 185 0,72 25.784Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

Jumlah Total

Jumlah

REKAPITULASI KEBERADAAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF TAHUN 2009

No ProvinsiBiasa Terpencil Sangat Terpencil

FREQUENSIPELATIHAN I II III IV V

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pusdiklat SDM Kesehatan 74 0 0 2 10 58 4

2 BBPK Cilandak 33 0 0 1 32 0 0

3 BPPK Ciloto 46 1 1 1 0 42 1

4 Bapelkesnas Lemahabang 16 0 1 2 8 5 0

5 Bapelkesnas Salaman Magelang 19 0 0 3 10 6 0

6 Bapelkesnas Makasar 19 0 0 0 0 19 0

207 1 2 9 60 130 57 BLTKM Jantho 25 23 0 0 2 0 0

8 Bapelkes Prov.Sumatera utara 36 0 0 0 30 6 0

9 Bapelkes Prov.Sumatera Barat 87 63 1 2 14 7 0

10 Bapelkes Prov.Riau 15 4 0 5 3 3 0

11 Bapelkes Prov.Jambi 40 1 18 13 8 0 0

12 Bapelkes Prov.Bengkulu 52 37 2 3 9 0 1

13 Bapelkes Prov.Lampung 28 0 0 22 5 1 0

14 Bapelkes Prov.Sumatera Selatan 41 7 0 0 23 11 0

15 BPTKM Dinkes Prov. Jawa Barat 62 62 0 0 0 0 0

16 BPTPK Gombong 22 0 0 0 22 0 0

17 Bapelkes Yogja 21 5 0 1 8 7 0

18 Bapelkes Bendul Merisi Murnajati 61 26 2 1 30 2 0

19 UPTD BPKKTK Prov. Bali 25 17 0 4 3 0 1

20 Bapelkes Mataram 62 50 0 0 8 1 3

21 UPTD Pel. Tenaga Kes kupang 28 13 6 4 5 0 0

22 Upelkes Prov. Kalimantan Barat 41 29 0 0 1 8 3

23 Bapelkes Prov. Kalimantan Tengah 24 7 0 3 14 0 0

24 Bapelkes Prov. Kalimantan Timur 35 6 1 17 8 1 2

25 Bapelkes Prov. Kalimantan Selatan 28 20 0 2 3 3 0

26 Bapelkes Prov. Sulawesi Utara 33 24 0 5 4 0 0

27 Bapelkes Palu 29 9 1 0 1 18 0

28 Bapelkes Prov. Sulawesi Tenggara 20 2 3 7 8 0 0

29 Bapelkes Prov. Maluku 11 0 0 0 10 1 0

30 Bapelkes Prov. Papua 19 13 0 0 0 6 0

845 418 34 89 219 75 10

1052 419 36 98 279 205 15Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL

LAMPIRAN 5.22

DISTRIBUSI TINGKAT KETERLIBATAN INSTITUSI DIKLAT KESEHATAN SELURUH INDONESIADALAM KEGIATAN KEDIKLATAN TAHUN 2009

NO INSTITUSI DIKLAT TINGKAT LIBAT (FREQ) TDK Jelas

< 40 41 - 50 51 - 60 > 60(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pusdiklat SDM Kesehatan 14 0 2 10 2 0

2 BBPK Cilandak 11 0 0 7 4 0

3 BPPK Ciloto 7 2 2 3 0 0

4 Bapelkesnas Lemahabang 8 0 3 5 0 0

5 Bapelkesnas Salaman Magelang 12 0 5 6 1 0

6 Bapelkesnas Makasar 6 0 0 3 3 0

58 2 12 34 10 0

7 BLTKM Jantho 1 0 0 1 0 0

8 Bapelkes Prov.Sumatera utara 9 2 5 2 0 0

9 Bapelkes Prov.Sumatera Barat 5 0 0 4 1 0

10 Bapelkes Prov.Riau 5 0 3 2 0 0

11 Bapelkes Prov.Jambi 3 0 0 3 0 0

12 Bapelkes Prov.Bengkulu 3 0 0 3 0 0

13 Bapelkes Prov.Lampung 10 2 1 6 0 1

14 Bapelkes Prov.Sumatera Selatan 3 0 1 1 1 0

15 BPTKM Dinkes Prov. Jawa Barat 9 0 2 5 2 0

16 BPTPK Gombong 5 0 0 0 0 5

17 Bapelkes Yogja 10 0 1 6 3 0

18 Bapelkes Bendul Merisi Murnajati 7 1 4 1 1 0

19 UPTD BPKKTK Prov. Bali 2 0 0 2 0 0

20 Bapelkes Mataram 11 0 4 6 1 0

21 UPTD Pel. Tenaga Kes kupang 6 2 1 3 0 0

22 Upelkes Prov. Kalimantan Barat 1 0 0 1 0 0

23 Bapelkes Prov.Kalimantan Tengah 2 1 1 0 0 0

24 Bapelkes Prov. Kalimantan Timur 4 1 1 2 0 0

25 Bapelkes Prov.Kalimantan Selatan 6 4 2 0 0 0

26 Bapelkes Prov.Sulawesi Utara 5 1 3 1 0 0

27 Bapelkes Palu 2 0 0 2 0 0

28 Bapelkes Prov.Sulawesi Tenggara 2 0 1 1 0 0

29 Bapelkes Prov.Maluku 1 0 0 0 1 0

30 Bapelkes Prov.Papua 2 0 0 0 1 1

114 14 30 52 11 7

172 16 42 86 21 7Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

LAMPIRAN 5.23

DISTRIBUSI WIDYAISWARA INSTITUSI DIKLAT KESEHATAN SELURUH INDONESIABERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2009

NO INSTITUSI DIKLAT KETERANGANJUMLAHUMUR

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL

TIDAK JELAS

Lampiran 5.24

Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Pusdiklat SDM Kesehatan 2385 74 752 22 204 6 453 10 396 14 557 18 23 4

2 BBPK Cilandak 1093 33 356 9 171 5 0 0 514 18 0 0 52 1

3 BPPK Ciloto 3438 46 2001 16 0 0 25 1 944 18 110 3 358 8

4 Bapelkesnas Lemahabang 1325 16 758 6 0 0 0 0 537 9 30 1 0 0

5 Bapelkesnas Salaman Magelang 1549 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1549 19

6 Bapelkesnas Makasar 779 19 58 1 0 0 0 0 568 15 153 3 0 0

SUB TOTAL 10569 207 3925 54 375 11 478 11 2959 74 850 25 1982 32

7 BLTKM Jantho 3854 25 60 1 0 0 225 6 3569 18 0 0 0 0

8 Bapelkes Prov.Sumatera utara 1099 36 77 2 0 0 150 6 842 27 30 1 0 0

9 Bapelkes Prov.Sumatera Barat 3014 87 56 2 151 3 1239 25 913 32 78 3 577 22

10 Bapelkes Prov.Riau 439 15 69 5 0 0 60 2 120 4 0 0 190 4

11 Bapelkes Prov.Jambi 906 40 0 0 0 0 575 25 236 11 75 3 20 1

12 Bapelkes Prov.Bengkulu 1827 52 0 0 40 1 290 9 829 24 0 0 668 18

13 Bapelkes Prov.Lampung 2749 28 0 0 0 0 60 2 2399 25 290 1 0 0

14 Bapelkes Prov.Sumatera Selatan 1420 41 198 4 0 0 30 1 1132 34 60 2 0 0

15 BPTKM Dinkes Prov. Jawa Barat 2355 62 961 16 0 0 0 0 1235 41 0 0 159 5

16 BPTPK Gombong 1165 22 0 0 0 0 860 12 204 7 101 3 0 0

17 Bapelkes Yogja 816 21 50 1 0 0 0 0 766 20 0 0 0 0

18 Bapelkes Bendul Merisi Murnajati 3327 61 401 5 42 1 606 11 1661 34 617 10 0 0

19 UPTD BPKKTK Prov. Bali 1033 25 89 3 0 0 30 1 551 12 0 0 363 9

20 Bapelkes Mataram 1947 62 0 0 0 0 385 12 1157 37 30 1 375 12

21 UPTD Pel. Tenaga Kes kupang 666 28 0 0 0 0 209 8 457 20 0 0 0 0

22 Upelkes Prov. Kalimantan Barat 1974 41 0 0 0 0 1782 36 0 0 112 3 80 2

23 Bapelkes Prov.Kalimantan Tengah 923 24 0 0 0 0 140 3 160 3 623 18 0 0

24 Bapelkes Prov. Kalimantan Timur 757 35 0 0 35 1 387 15 195 16 30 1 110 2

25 Bapelkes Prov.Kalimantan Selatan 1417 28 161 1 0 0 145 2 1088 24 23 1 0 0

26 Bapelkes Prov.Sulawesi Utara 1070 33 86 2 115 2 71 2 798 27 0 0 0 0

27 Bapelkes Palu 1014 29 0 0 0 0 85 1 649 22 102 2 178 4

28 Bapelkes Prov.Sulawesi Tenggara 565 20 0 0 0 0 0 0 394 14 171 6 0 0

29 Bapelkes Prov.Maluku 356 11 0 0 0 0 0 0 356 11 0 0 0 0

30 Bapelkes Prov.Papua 874 19 0 0 93 1 60 2 691 15 30 1 0 0

SUB TOTAL 35567 845 2208 42 476 9 7389 181 20402 478 2372 56 2720 79

TOTAL 46136 1052 6133 96 851 20 7867 192 23361 552 3222 81 4702 111Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

DISTRIBUSI FREKUENSI PELATIHAN DAN JUMLAH PESERTA DI INSTITUSI DIKLAT KESEHATAN SELURUH INDONESIABERDASARKAN JENIS DIKLAT TAHUN 2009

No Institusi DiklatTotal Prajabatan Penjenjangan Manajemen Teknis Fungsional Dan Lain-lain

Lampiran 5.25

TINGKAT I TINGKAT II TINGKAT III(1) (2) (3) (4) (5) (6)A KEPERAWATAN

SPK 0 0 0 0AKPER 7476 7476 4705 19657AKBID 5025 5298 3600 13923SPRG 0 0 0 0AKG 1655 1530 1035 4220

14.156 14.304 9.340 37.800B KEFARMASIAN

SMF 0 0 0 0AKAFARMA 125 125 125 375AKFAR 625 625 285 1535

750 750 410 1.910C KESEHATAN MASYARAKAT

AKL 2065 2065 1380 55102.065 2.065 1.380 5.510

D GIZIAKZI 2265 2353 1250 5868

2.265 2.353 1.250 5.868E KETERAPIAN FISIK

AKFIS 190 190 102 482AOT 50 50 80 180ATW 0 40 60 100AKUPUNKTUR 40 40 0 80

280 320 242 842F KETEKNISIAN MEDIS

SMAK 0 0 0 0AAK 1105 1105 615 2825ATG 100 100 100 300PTTD 0 0 0 0ATRO 100 160 190 450APIKES 0 0 0 0ATEM 225 225 225 675ARO 0 0 0 0AOP 20 20 60 100KARDIOVASKULER 0 0 0 0

1.550 1.610 1.190 4.35021.066 21.402 13.812 56.280

Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010TOTAL

REKAPITULASI PESERTA DIDIK POLTEKKESPERJENIS TENAGA KESEHATAN

TAHUN AJARAN 2009/2010

NO JENIS PROFESI

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

P0LTEKKESJUMLAH

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Lampiran 5.26

TINGKAT I TINGKAT II TINGKAT III(1) (2) (3) (4) (5) (6)A KEPERAWATAN

SPK 1760 1280 1425 4465AKPER 31980 30795 30026 92801AKBID 28908 41016 13816 83740SPRG 400 400 400 1200AKG 100 40 0 140

63.148 73.531 45.667 182.346B KEFARMASIAN

SMF 6013 4790 3320 14123AKAFARMA 1655 1490 1545 4690AKFAR 3780 2840 2740 9360

11.448 9.120 7.605 28.173C KESEHATAN MASYARAKAT

AKL 1100 1180 1020 33001.100 1.180 1.020 3.300

D GIZI AKZI 605 605 605 1815

605 605 605 1.815E KETERAPIAN FISIK

AKFIS 1320 1260 1140 3720AOT 0 0 0 0ATW 100 100 100 300AKUPUNKTUR 220 160 120 500

1.640 1.520 1.360 4.520F KETEKNISIAN MEDIS

SMAK 950 890 800 2640AAK 1950 1890 1705 5545ATG 200 200 200 600PTTD 160 160 0 320ATRO 800 700 650 2150APIKES 1589 1669 1285 4543ATEM 640 520 480 1640ARO 680 680 720 2080AOP 0 0 0 0KARDIOVASKULER 60 60 60 180

7.029 6.769 5.900 19.69884.970 92.725 62.157 239.852

Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010TOTAL

REKAPITULASI PESERTA DIDIK NON POLTEKKESPERJENIS TENAGA KESEHATAN

TAHUN AJARAN 2009/2010

NO JENIS PROFESI

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

NON POLTEKKESJUMLAH

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Lampiran 5.27

2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5)I KEPERAWATAN

Keperawatan Medical Bedah 170 657 380Keperawatan Gawat Darurat 70 400 280Keperawatan Klinik Kemahiran 0 40 20Keperawatan Kardiovaskuler 0 40 20Keperawatan Anestesi 0 40 0Keperawatan Jiwa 0 0 20Keperawatan Intensive 0 0 20Keperawatan Anestesi Reanimasi 0 0 20

240 1177 760II KEBIDANAN

Bidan Pendidik 80 520 440Kebidanan Komunitas 0 0 20

80 520 440III KESLING 100 320 180

IV GIZI 30 580 280

V FISIOTERAPI 40 80 40

VI TEHNIK ELEKTROMEDIK 0 80 40

VII RADIOLOGI 40 80 40

VIII ANALIS KESEHATAN 40 160 80

IX PROMOSI KESEHATAN 0 0 20

X KESEHATAN GIGIKesehatan Gigi 0 0 60Kesehatan Gigi Komunitas 0 0 20Kesehatan Gigi Prothodansia 0 0 20Dental Bedah Mulut 0 0 20Perawat Gigi Pendidik 0 0 20

0 0 140TOTAL 570 2997 2020

Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

Sub Total

Sub Total

Sub Total

JUMLAH PESERTA DIDIK PROGRAM DIPLOMA IVBERDASARKAN JENIS INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2007- 2009

No JENIS INSTITUSITahun

Lampiran 5.28

POLTEKKES NON POLTEKKES(1) (2) (3) (4) (5)A KEPERAWATAN

SPK 929 929AKPER 4743 23163 27906AKBID 4513 14032 18545SPRG 230 230AKG 855 855

10111 38354 48465B KEFARMASIAN

SMF 2594 2594AKAFARMA 80 469 549AKFAR 462 1259 1721

542 4322 4864C KESEHATAN MASYARAKAT

AKL 973 712 1685973 712 1685

D GIZIAKZI 1388 424 1812

1388 424 1812E KETERAPIAN FISIK

AKFIS 79 571 650AOT 50 50ATW 30 30AKUPUNKTUR 51 51

129 652 781F KETEKNISIAN MEDIS

SMAK 553 553AAK 696 1013 1709ATG 64 90 154PTTD 104 104ATRO 243 256 499APIKES 805 805ATEM 181 223 404ARO 506 506AOP 30 30KARDIOVASKULER

1214 3550 476414.357 48.014 62.371

Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTALTOTAL

LULUSAN DIKNAKES POLTEKKES DAN NON POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2009

NO JENIS PROFESITAHUN 2009

JUMLAH

Lampiran 5.29

Poltekkes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Banda Aceh 204 82 95 5 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493

2 Medan 85 410 40 90 0 129 60 0 0 0 0 0 0 0 0 814

3 Padang 187 177 69 56 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537

4 Pekanbaru 96 203 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346

5 Jambi 0 104 53 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195

6 Bengkulu 114 181 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369

7 Palembang 238 110 0 63 35 79 38 0 0 0 0 0 0 0 0 563

8 Tanjung Karang 159 214 17 0 37 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 517

9 Jakarta I 60 114 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193

10 Jakarta II 0 48 85 0 94 0 113 112 64 80 0 0 0 0 596

11 Jakarta III 135 167 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 338

12 Bandung 503 211 7 177 52 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1.030

13 Tasikmalaya 0 159 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209

14 Semarang 214 145 84 81 69 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 724

15 Surakarta 79 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 40 50 30 0 255

16 Yogyakarta 39 198 84 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 403

17 Malang 219 385 0 108 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792

18 Surabaya 270 284 85 0 31 0 86 68 0 0 0 0 0 0 0 824

19 Denpasar 99 40 35 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220

20 Mataram 96 37 0 37 36 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 290

21 Kupang 265 57 60 72 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558

22 Pontianak 99 140 67 73 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 429

23 Palangkaraya 112 34 0 30 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244

24 Banjarmasin 308 37 41 56 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 489

25 Samarinda 166 171 0 0 44 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 424

26 Manado 100 24 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163

27 Palu 0 165 39 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255

28 Makassar 138 163 47 49 0 90 0 0 0 0 0 39 0 0 0 526

29 Kendari 98 326 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522

30 Ambon 191 0 36 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274

31 Ternate 90 17 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136

32 Gorontalo 152 107 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305

33 Jayapura 227 51 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324

4743 4513 973 1388 855 462 696 181 243 64 80 79 50 30 0 14357Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

Teknik Gigi Jumlah

Jumlah

GiziKesehatan Lingkungan

Kesehatan GigiKeperawatan AKAFARMAAnalisis

KesehatanFarmasi Teknik ElektromedikKebidanan Teknik

Diagnostik

JUMLAH LULUSAN POLTEKKES BERDASARKAN JURUSAN/PROGRAM STUDI INSTITUSI DIKNAKES SELURUH INDONESIA TAHUN AJARAN 2009/2010

No Terapi Wicara

Ortotik Prostetik

Okupasi TerapiFisioterapi

Jurusan / Program Studi

Lampiran 5.30

Kesmas Gizi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

1 Aceh 80 900 1.463 28 51 80 67 35 14 28 50 2.796

2 Sumatera Utara 220 2.944 3.420 340 58 27 35 120 90 80 67 38 60 36 7.535

3 Sumatera Barat 1.062 365 80 60 210 60 50 80 80 80 2.127

4 Riau 605 703 88 29 17 26 63 61 23 1.615

6 Jambi 298 50 83 41 28 500

7 Sumatera Selatan 1.082 656 60 39 99 109 60 2.105

8 Bengkulu 372 65 79 516

9 Lampung 435 221 12 21 689

10 Kepulauan Bangka Belitung 80 205 60 345

5 Kepulauan Riau 94 34 128

11 DKI Jakarta 49 100 2.135 776 420 26 81 7 48 30 140 10 79 152 64 20 104 4.241

12 Jawa Barat 908 502 337 49 19 104 80 44 2.043

13 Jawa Tengah 160 3.034 3.354 420 109 168 340 134 85 160 251 60 80 266 57 8.678

15 DI Yogyakarta 568 78 36 26 17 725

16 Jawa Timur 80 3.140 1.284 412 147 106 6 103 50 51 80 80 231 54 115 5.939

14 Banten 395 310 14 719

17 Bali 60 149 80 289

18 Nusa Tenggara Barat 100 392 120 23 635

19 Nusa Tenggara Timur 100 179 279

20 Kalimantan Barat 490 179 48 717

21 Kalimantan Tengah 192 18 27 237

22 Kalimantan Selatan 695 174 42 911

23 Kalimantan Timur 411 100 52 17 580

24 Sulawesi Utara 387 27 414

25 Sulawesi Tengah 451 97 548

26 Sulawesi Selatan 80 50 1.361 147 100 45 23 50 44 80 60 2.040

27 Sulawesi Tenggara 379 82 53 40 554

28 Gorontalo 0

29 Maluku 0

30 Maluku Utara 0

31 Papua 49 30 30 109

929 230 23.163 14.032 0 2.594 469 1.259 712 424 571 0 30 51 553 90 1.013 256 506 805 223 104 0 0 48.014Sumber : BPPSDM Kesehatan, Kemenkes, 2010

JUMLAH

Provinsi JumlahPTTD KARDIOV

ASKULERORTOTIK

PROSTETIKAKUPUN

KTUR ATRO ARO APIKESAKL AKZI AKFIS AOT

REKAPITULASI LULUSAN NON POLTEKKES DIKNAKES SELURUH INDONESIA BERDASARKAN JENIS DAN PROVINSITAHUN AJARAN 2009/2010

NoKeperawatan Kefarmasian

ATEMATW SMAK ATG AAK

Keterapian Keteknisian

SPK SPRG AKPER AKBID AKG SMF AKFARAKAFARMA

Lampiran 5.31

No. Kementerian/Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan Pagu Revisi (Rp.) Total Realisasi (Rp.) % Sisa Anggaran (Rp.) %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.1 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 2.405.889.226.000 1.803.797.638.360 74.97 602.091.587.640 25.03

1.1.2 Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara 50.884.700.000 26.743.351.714 52.56 24.141.348.286 47.44

1.1.3 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aaparatur 61.817.629.000 39.401.498.146 63.74 22.416.130.854 36.26

2.1.1 Program Lingkungan Sehat 231.462.551.000 187.576.202.821 81.04 43.886.348.179 18.96

3.1.1 Program Obat & Perbekalan Kesehatan 992.500.000.000 922.300.541.654 92.93 70.199.458.346 7.07

3.2.1 Program Upaya Kesehatan Perorangan 10.082.608.563.000 8.563.483.753.491 84.93 1.519.124.809.509 15.07

3.3.1 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 117.494.400.000 86.003.491.006 73.20 31.490.908.994 26.80

3.3.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.329.794.844.000 1.666.038.970.022 71.51 663.755.873.978 28.49

3.3.3 Program Pencegahan & Pemberantasan Penyakit 726.946.541.000 582.561.319.839 80.14 144.385.221.161 19.86

3.3.4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 449.038.000.000 186.537.938.046 41.54 262.500.061.954 58.46

3.4.1 Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan 165.181.117.000 128.137.671.235 77.57 37.043.445.765 22.43

3.5.1 Program Sumber Daya Kesehatan 873.525.251.000 633.866.080.710 72.56 239.659.170.290 27.44

3.5.2 Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan 748.275.398.000 494.328.215.699 66.06 253.947.182.301 33.94

4.1.1 Program Pendidikan Kedinasan 1.300.000.000.000 1.117.913.064.886 85.99 182.086.935.114 14.01

20.535.418.220.000 16.438.689.737.629 80.05 4.096.728.482.371 19.95

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes, 2010

ALOKASI DAN REALISASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI TRIWULAN IV TAHUN 2009

KEMENTERIAN KESEHATAN

Lampiran 5.32

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Aceh 4.670.647 2.308.261 496.281 - - - - 202.248 - - - - 0 3.006.790 64,38

2 Sumatera Utara 13.042.317 3.946.715 924.302 - - 41.156 - 100.207 - - 565.473 - 565.473 5.577.853 42,77

3 Sumatera Barat 4.697.764 1.350.399 527.089 10.000 - - - 98.829 8.300 - 103.797 - 112.097 2.098.414 48,23

4 Riau 5.422.961 1.233.911 277.992 - - 87.910 - 48.000 - 167.175 3.774.576 - 3.941.751 5.589.564 100,00

5 Jambi 2.840.265 784.842 234.692 - - 18.732 - 6.474 - 10.080 524.391 - 534.471 1.579.211 55,60

6 Sumatera Selatan 7.259.338 2.793.317 449.672 - - - - - - 4.016.349 - - 4.016.349 7.259.338 100,00

7 Bengkulu 1.717.789 632.098 173.427 - - - - 13.488 - - 147.857 - 147.857 966.870 56,29

8 Lampung 8.129.250 3.164.184 405.676 - - - - 199.517 - - 339.594 - 339.594 4.108.971 50,55

9 Kepulauan Bangka Belitung 1.135.891 111.809 84.468 60.000 - 1.472 - 21.982 39.004 - 493.710 88.516 621.230 900.961 79,32

10 Kepulauan Riau 1.711.972 277.589 82.464 - - - - - - - 1.002.000 - 1.002.000 1.362.053 79,56

11 DKI Jakarta 9.146.181 - 909.021 - - - - 1.560.213 - - - - 0 2.469.234 27,00

12 Jawa Barat 42.693.951 10.700.175 2.388.067 - - 175 - 304.689 - 353.043 4.649.749 - 5.002.792 18.395.898 43,09

13 Jawa Tengah 32.770.455 11.715.881 2.160.358 - - 67.792 - 323.095 - 89.390 1.079.002 4.483 1.172.875 15.440.001 47,12

14 D.I. Yogyakarata 3.434.533 942.129 398.825 323.000 - 27.477 - 57.133 98.086 - 106.071 - 204.157 1.952.721 56,86

15 Jawa Timur 37.432.020 10.710.051 2.206.723 - - 1.596.912 - 708.599 - 35.070 1.256.811 - 1.291.881 16.514.166 44,12

16 Banten 10.579.005 2.910.506 395.623 - - - - 6.164 - 16.666 21.312 - 37.978 3.350.271 31,67

17 Bali 3.516.000 537.776 328.001 - - 17.032 - 87.904 - - 2.535.886 - 2.535.886 3.506.599 99,73

18 Nusa Tenggara Barat 4.434.012 2.028.491 288.679 - - 366 - 7.844 - - 572.976 - 572.976 2.898.356 65,37

19 Nusa Tenggara Timur 4.540.053 2.798.871 344.988 - - - - 4.099 - 107.870 437.505 - 545.375 3.693.333 81,35

20 Kalimantan Barat 4.319.142 1.584.451 308.587 - - 78.961 - 4.443 - 67.398 337.833 - 405.231 2.381.673 55,14

21 Kalimantan Tengah 2.236.278 613.370 218.010 - - 20.310 - 8.290 - 217.252 204.710 - 421.962 1.281.942 57,32

22 Kalimantan Selatan 3.588.444 843.837 310.680 3 14.119 5.429 - 47.624 223.351 12.617 744.880 - 980.848 2.202.540 61,38

23 Kalimantan Timur 3.016.800 777.167 310.605 - 60.393 63.622 - 298.390 939.299 - 3.364 129.964 1.072.627 2.582.804 85,61

24 Sulawesi Utara 2.228.856 485.084 265.884 - 134.078 23.202 - 80.205 - 114.210 - - 114.210 1.102.663 49,47

25 Sulawesi Tengah 2.396.224 851.027 241.074 - 10.536 3.618 - 14.849 80.716 136.573 115.768 - 333.057 1.454.161 60,69

26 Sulawesi Selatan 7.868.358 2.449.737 730.605 - - - - 86.233 - - 4.576.525 25.043 4.601.568 7.868.143 100,00

27 Sulawesi Tenggara 1.953.478 1.144.447 205.225 - 60.683 - - 10.476 - - 89.643 - 89.643 1.510.474 77,32

28 Gorontalo 1.143.645 431.659 85.145 - - - - 559 - - - - 0 517.363 45,24

29 Sulawesi Barat 1.163.342 473.817 84.498 - - - - 100.891 - 14.500 - - 14.500 673.706 57,91

30 Maluku 2.498.581 1.113.034 169.601 6.268 - - - 40 - - 714.969 - 714.969 2.003.912 80,20

31 Maluku Utara 1.046.951 306.135 95.358 6.268 - - - 40 - - 170.649 - 170.649 578.450 55,25

32 Papua Barat 729.962 521.558 75.264 - - - - - - - - - 0 596.822 81,76

33 Papua 2.640.760 1.963.014 179.535 - - - - - - - - - 0 2.142.549 81,13

Pusat - 3.894.658 - - - - 854.854 - - - - - 0 4.749.512 2,01

236.005.225 76.400.000 16.356.419 405.539 279.809 2.054.166 854.854 4.402.525 1.388.756 5.358.193 24.569.051 248.006 31.564.006 132.317.318 55,95Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes, 2010

JamsostekJamkesmas Non Quota (Jamkesda)

DATA CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2010PER JUNI 2010

No Provinsi

Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jiwa)

Jumlah Penduduk Jamkesmas

NASIONAL

Dana Sehat Asuransi Komersial

TNI / POLRIAskes PNS Jpkm /

Bapel Total Jaminan %Bapel / Uptd P.T. Askes Pemda Lain-lain Total Jamkesda

Lampiran 5.33


1 Aceh 7 2,04 139 40,52 197 57,43 343

2 Sumatera Utara 50 16,03 171 54,81 91 29,17 312

3 Sumatera Barat 14 10,45 75 55,97 45 33,58 134

4 Riau 18 18,00 56 56,00 26 26,00 100

5 Jambi 17 11,89 77 53,85 49 34,27 143


7 Bengkulu 0 0,00 64 59,26 44 40,74 108

8 Lampung 9 8,65 76 73,08 19 18,27 104


10 Kepulauan Riau 8 13,56 25 42,37 26 44,07 59

11 DKI Jakarta 15 100,00 0 0,00 0 0,00 15

12 Jawa Barat 62 100,00 0 0,00 0 0,00 62

13 Jawa Tengah 125 100,00 0 0,00 0 0,00 125

14 DI Yogyakarta 23 100,00 0 0,00 0 0,00 23

15 Jawa Timur 64 100,00 0 0,00 0 0,00 64

16 Banten 20 100,00 0 0,00 0 0,00 20

17 Bali 22 100,00 0 0,00 0 0,00 22







24 Sulawesi Utara 0 0,00 52 42,62 70 57,38 122

25 Sulawesi Tengah 0 0,00 25 13,23 164 86,77 189



28 Gorontalo 0 0,00 12 18,75 52 81,25 64

29 Sulawesi Barat 0 0,00 12 13,19 79 86,81 91

30 Maluku 2 0,48 12 2,86 406 96,67 420

31 Maluku Utara 0 0,00 11 8,80 114 91,20 125

32 Papua Barat 0 0,00 13 6,13 199 93,87 212

33 Papua 0 0,00 19 5,43 331 94,57 350

500 11,14 1.193 26,59 2.794 62,27 4.487Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010Catatan :* Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER UMUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF TAHUN 2009


Jumlah Total

Jumlah

Lampiran 5.34


1 Aceh 0 0,00 14 16,28 72 83,72 86

2 Sumatera Utara 9 12,86 39 55,71 22 31,43 70

3 Sumatera Barat 3 5,88 14 27,45 34 66,67 51

4 Riau 1 2,56 23 58,97 15 38,46 39

5 Jambi 0 0,00 5 19,23 21 80,77 26


7 Bengkulu 0 0,00 1 5,56 17 94,44 18

8 Lampung 0 0,00 11 55,00 9 45,00 20


10 Kepulauan Riau 2 7,69 12 46,15 12 46,15 26

11 DKI Jakarta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

12 Jawa Barat 15 100,00 0 0,00 0 0,00 15

13 Jawa Tengah 29 100,00 0 0,00 0 0,00 29

14 DI Yogyakarta 13 100,00 0 0,00 0 0,00 13

15 Jawa Timur 46 100,00 0 0,00 0 0,00 46

16 Banten 6 100,00 0 0,00 0 0,00 6

17 Bali 7 100,00 0 0,00 0 0,00 7







24 Sulawesi Utara 0 0,00 2 33,33 4 66,67 6

25 Sulawesi Tengah 0 0,00 2 5,71 33 94,29 35



28 Gorontalo 0 0,00 1 5,00 19 95,00 20

29 Sulawesi Barat 0 0,00 5 11,11 40 88,89 45

30 Maluku 0 0,00 2 1,29 153 98,71 155

31 Maluku Utara 0 0,00 0 0,00 30 100,00 30

32 Papua Barat 0 0,00 1 3,03 32 96,97 33

33 Papua 0 0,00 3 7,89 35 92,11 38

143 11,27 216 17,02 910 71,71 1.269Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010Catatan :* Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Jumlah

REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER GIGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) TAHUN 2009


Jumlah Total

Lampiran 5.35

Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 109 9,28 1065 90,72 1174

2 Sumatera Utara 792 49,56 806 50,44 1598

3 Sumatera Barat 366 69,06 164 30,94 530

4 Riau 86 27,92 222 72,08 308

5 Jambi 59 17,35 281 82,65 340

6 Sumatera Selatan 172 72,57 65 27,43 237

7 Bengkulu 18 9,23 177 90,77 195

8 Lampung 515 84,98 91 15,02 606

9 Kepulauan Bangka Belitung 32 80,00 8 20,00 40

10 Kepulauan Riau 13 18,84 56 81,16 69

11 DKI Jakarta 0 0,00 0 0 0

12 Jawa Barat 681 83,15 138 16,85 819

13 Jawa Tengah 1732 100,00 0 0 1732

14 DI Yogyakarta 113 100,00 0 0 113

15 Jawa Timur 1102 93,47 77 6,53 1179

16 Banten 201 59,12 139 40,88 340

17 Bali 184 96,84 6 3,16 190

18 Nusa Tenggara Barat 55 58,51 39 41,49 94

19 Nusa Tenggara Timur 0 0,00 120 100,00 120

20 Kalimantan Barat 0 0,00 186 100,00 186

21 Kalimantan Tengah 0 0,00 23 100,00 23

22 Kalimantan Selatan 0 0,00 118 100,00 118

23 Kalimantan Timur 21 46,67 24 53,33 45

24 Sulawesi Utara 0 0,00 21 100,00 21

25 Sulawesi Tengah 0 0,00 125 100,00 125

26 Sulawesi Selatan 295 58,07 213 41,93 508

27 Sulawesi Tenggara 1 0,90 110 99,10 111

28 Gorontalo 3 42,86 4 57,14 7

29 Sulawesi Barat 0 0,00 109 100,00 109

30 Maluku 0 0,00 29 100,00 29

31 Maluku Utara 0 0,00 34 100,00 34

32 Papua Barat 0 0,00 6 100,00 6

33 Papua 0 0,00 0 0 0

6.550 59,51 4.456 40,49 11.006Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010Catatan :* Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Jumlah

REKAPITULASI PENGANGKATAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) TAHUN 2009

No ProvinsiBiasa Terpencil

Jumlah Total

Lampiran 5.36

B T ST JML B T ST JML B T ST JML B T ST JML B T ST JML B T ST(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 5

2 Sumatera Utara 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 3 0 8

3 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 5

9 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 3

20 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3

21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

23 Kalimantan Timur 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2 0 7

24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

25 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

26 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 5

27 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

31 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

4 0 0 4 4 0 0 4 1 10 6 17 0 5 1 6 0 10 2 12 0 4 0 9 29 9 47Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

T ST ∑

TOTAL

APRIL JUNI SEPTEMBERB

KEADAAN DOKTER SPESIALIS PTT DEPKES YANG MASIH AKTIF

SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

NO PROVINSI

PENGANGKATAN TAHUN 2008 PENGANGKATAN TAHUN 2009 PERPANJANGAN APRIL TAHUN 2009

TOTAL

APRIL JUNI

Lampiran 5.37

T ST T ST T ST T ST T ST T ST T ST T ST T ST(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1 Aceh 43 42 85 39 42 81 90.7 100.0 95.3 18 18 36 18 18 36 100.0 100.0 100.0 45 25 70 40 25 65 88.9 100.0 92.9

2 Sumatera Utara 16 12 28 16 12 28 100.0 100.0 100.0 28 1 29 28 1 29 100.0 100.0 100.0 18 4 22 18 4 22 100.0 100.0 100.0

3 Sumatera Barat 22 19 41 22 16 38 100.0 84.2 92.7 22 9 31 22 9 31 100.0 100.0 100.0 21 7 28 21 7 28 100.0 100.0 100.0

4 Riau 13 5 18 13 5 18 100.0 100.0 100.0 13 4 17 13 4 17 100.0 100.0 100.0 8 2 10 8 2 10 100.0 100.0 100.0

5 Jambi 18 13 31 18 13 31 100.0 100.0 100.0 19 7 26 19 7 26 100.0 100.0 100.0 19 2 21 19 2 21 100.0 100.0 100.0

6 Sumatera Selatan 11 2 13 11 2 13 100.0 100.0 100.0 12 0 12 12 0 12 100.0 0.0 100.0 4 0 4 4 0 4 100.0 0.0 100.0

7 Bengkulu 28 13 41 22 13 35 78.6 100.0 85.4 22 12 34 22 12 34 100.0 100.0 100.0 16 4 20 16 4 20 100.0 100.0 100.0

8 Lampung 26 8 34 26 8 34 100.0 100.0 100.0 26 1 27 26 1 27 100.0 100.0 100.0 14 1 15 14 1 15 100.0 100.0 100.0

9 Kep. Bangka Belitung 6 3 9 4 3 7 66.7 100.0 77.8 0 2 2 0 2 2 0.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

10 Kepulauan Riau 9 8 17 9 8 17 100.0 100.0 100.0 4 9 13 4 9 13 100.0 100.0 100.0 4 6 10 4 6 10 100.0 100.0 100.0

11 Nusa Tenggara Barat 14 4 18 8 4 12 57.1 100.0 66.7 14 4 18 11 4 15 78.6 100.0 83.3 8 5 13 8 3 11 100.0 60.0 84.6

12 Nusa Tenggara Timur 14 73 87 13 72 85 92.9 98.6 97.7 12 54 66 8 54 62 66.7 100.0 93.9 7 60 67 6 58 64 85.7 96.7 95.5

13 Kalimantan Barat 21 24 45 8 19 27 38.1 79.2 60.0 11 21 32 6 21 27 54.5 100.0 84.4 9 23 32 9 23 32 100.0 100.0 100.0

14 Kalimantan Tengah 20 17 37 9 14 23 45.0 82.4 62.2 23 26 49 6 26 32 26.1 100.0 65.3 16 13 29 11 13 24 68.8 100.0 82.8

15 Kalimantan Selatan 28 18 46 14 18 32 50.0 100.0 69.6 21 7 28 9 7 16 42.9 100.0 57.1 14 9 23 13 9 22 92.9 100.0 95.7

16 Kalimantan Timur 19 15 34 14 15 29 73.7 100.0 85.3 11 5 16 9 5 14 81.8 100.0 87.5 13 8 21 13 8 21 100.0 100.0 100.0

17 Sulawesi Utara 27 4 31 13 4 17 48.1 100.0 54.8 35 21 56 11 21 32 31.4 100.0 57.1 35 7 42 19 7 26 54.3 100.0 61.9

18 Sulawesi Tengah 12 25 37 1 25 26 8.3 100.0 70.3 16 20 36 7 19 26 43.8 95.0 72.2 10 17 27 2 10 12 20.0 58.8 44.4

19 Sulawesi Selatan 16 7 23 12 7 19 75.0 100.0 82.6 19 5 24 12 5 17 63.2 100.0 70.8 24 3 27 16 3 19 66.7 100.0 70.4

20 Sulawesi Tenggara 17 46 63 6 45 51 35.3 97.8 81.0 12 21 33 7 21 28 58.3 100.0 84.8 10 37 47 7 37 44 70.0 100.0 93.6

21 Gorontalo 16 15 31 1 15 16 6.3 100.0 51.6 10 9 19 5 9 14 50.0 100.0 73.7 13 9 22 3 9 12 23.1 100.0 54.5

22 Sulawesi Barat 8 10 18 3 10 13 37.5 100.0 72.2 11 6 17 4 6 10 36.4 100.0 58.8 3 5 8 3 5 8 100.0 100.0 100.0

23 Maluku 0 39 39 0 37 37 0.0 94.9 94.9 6 45 51 6 43 49 100.0 95.6 96.1 2 36 38 1 36 37 50.0 100.0 97.4

24 Maluku Utara 15 12 27 3 12 15 20.0 100.0 55.6 3 23 26 3 23 26 100.0 100.0 100.0 5 22 27 5 22 27 100.0 100.0 100.0

25 Papua Barat 6 41 47 3 41 44 50.0 100.0 93.6 0 5 5 0 5 5 0.0 100.0 100.0 2 37 39 2 37 39 100.0 100.0 100.0

26 Papua 30 99 129 10 89 99 33.3 89.9 76.7 8 34 42 2 34 36 25.0 100.0 85.7 10 60 70 3 37 40 30.0 61.7 57.1

425 475 900 288 460 748 67.8% 96.8 83.1 368 335 703 268 332 600 72.8 99.1 85.3 320 342 662 262 331 593 81.875 96.78363 89.57704Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

Jumlah Kriteria Jumlah Kriteria JumlahJumlah Kriteria Jumlah KriteriaPersentase

Kriteria Jumlah Kriteria Jumlah Kriteria Jumlah Kriteria Jumlah Kriteria

Jumlah

REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER UMUM PTTTAHUN 2009

No Provinsi

April Juni SeptemberPersentase KebutuhanKebutuhan Realisasi Kebutuhan RealisasiRealisasi Persentase

Lampiran 5.38

T ST T ST T ST T ST T ST T ST T ST T ST T ST(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1 Aceh 44 37 81 3 12 15 0,1 0,3 0,2 30 22 52 3 11 14 0,1 0,5 0,3 21 25 46 2 16 18 0,1 0,6 0,4

2 Sumatera Utara 15 9 24 4 6 10 0,3 0,7 0,4 20 2 22 9 2 11 0,5 1,0 0,5 17 0 17 6 0 6 0,4 0,4

3 Sumatera Barat 21 13 34 2 7 9 0,1 0,5 0,3 29 16 45 2 16 18 0,1 1,0 0,4 15 4 19 6 2 8 0,4 0,5 0,4

4 Riau 15 3 18 9 3 12 0,6 1,0 0,7 6 3 9 1 3 4 0,2 1,0 0,4 3 4 7 2 4 6 0,7 1,0 0,9

5 Jambi 12 0 12 1 0 1 0,1 0,1 21 11 32 0 5 5 0,0 0,5 0,2 20 4 24 3 3 6 0,2 0,8 0,3

6 Sumatera Selatan 11 2 13 4 2 6 0,4 1,0 0,5 5 0 5 0 0 0 0,0 0,0 5 2 7 1 2 3 0,2 1,0 0,4

7 Bengkulu 26 11 37 0 5 5 0,0 0,5 0,1 27 11 38 0 3 3 0,0 0,3 0,1 14 10 24 1 6 7 0,1 0,6 0,3

8 Lampung 28 3 31 2 3 5 0,1 1,0 0,2 28 1 29 2 1 3 0,1 1,0 0,1 13 0 13 6 0 6 0,5 0,5

9 Kepulauan Bangka Belitung 3 2 5 0 2 2 0,0 1,0 0,4 2 1 3 2 1 3 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0 0

10 Kepulauan Riau 5 5 10 2 5 7 0,4 1,0 0,7 9 3 12 4 3 7 0,4 1,0 0,6 7 2 9 4 2 6 0,6 1,0 0,7

11 Nusa Tenggara Barat 14 4 18 2 4 6 0,1 1,0 0,3 17 2 19 4 1 5 0,2 0,5 0,3 4 0 4 0 0 0 0,0 0,0

12 Nusa Tenggara Timur 16 72 88 1 26 27 0,1 0,4 0,3 15 54 69 0 21 21 0,0 0,4 0,3 8 41 49 1 21 22 0,1 0,5 0,4

13 Kalimantan Barat 13 15 28 0 9 9 0,0 0,6 0,3 20 11 31 0 4 4 0,0 0,4 0,1 13 12 25 0 4 4 0,0 0,3 0,2

14 Kalimantan Tengah 21 22 43 0 6 6 0,0 0,3 0,1 35 30 65 0 7 7 0,0 0,2 0,1 8 12 20 1 2 3 0,1 0,2 0,2

15 Kalimantan Selatan 34 7 41 4 4 8 0,1 0,6 0,2 30 7 37 0 7 7 0,0 1,0 0,2 7 7 14 2 5 7 0,3 0,7 0,5

16 Kalimantan Timur 19 18 37 4 8 12 0,2 0,4 0,3 21 9 30 0 5 5 0,0 0,6 0,2 12 12 24 5 8 13 0,4 0,7 0,5

17 Sulawesi Utara 22 4 26 1 1 2 0,0 0,3 0,1 9 5 14 0 0 0 0,0 0,0 0,0 9 4 13 1 0 1 0,1 0,0 0,1

18 Sulawesi Tengah 16 26 42 0 5 5 0,0 0,2 0,1 8 10 18 0 2 2 0,0 0,2 0,1 9 16 25 0 7 7 0,0 0,4 0,3

19 Sulawesi Selatan 14 4 18 7 4 11 0,5 1,0 0,6 23 1 24 8 1 9 0,3 1,0 0,4 16 5 21 8 4 12 0,5 0,8 0,6

20 Sulawesi Tenggara 11 31 42 1 13 14 0,1 0,4 0,3 3 4 7 0 3 3 0,0 0,8 0,4 6 21 27 1 11 12 0,2 0,5 0,4

21 Gorontalo 14 8 22 0 3 3 0,0 0,4 0,1 20 7 27 0 6 6 0,0 0,9 0,2 6 8 14 1 2 3 0,2 0,3 0,2

22 Sulawesi Barat 6 6 12 1 5 6 0,2 0,8 0,5 3 6 9 1 4 5 0,3 0,7 0,6 2 4 6 2 2 4 1,0 0,5 0,7

23 Maluku 0 40 40 0 23 23 0,6 0,6 0 40 40 0 18 18 0,5 0,5 0 9 9 0 9 9 1,0 1,0

24 Maluku Utara 6 5 11 0 3 3 0,0 0,6 0,3 4 6 10 0 2 2 0,0 0,3 0,2 2 10 12 0 7 7 0,0 0,7 0,6

25 Papua Barat 0 13 13 0 9 9 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 2 13 15 0 4 4 0,0 0,3 0,3

26 Papua 18 14 32 3 4 7 0,2 0,3 0,2 5 13 18 0 5 5 0,0 0,4 0,3 3 18 21 0 1 1 0,0 0,1 0,0

386 360 746 48 168 216 12,4 46,7 29,0 385 262 647 36 126 162 9,4 48,1 25,0 219 225 444 53 121 174 24,2 53,8 39,2Sumber : Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

SeptemberKebutuhan Persentase Kebutuhan

Jumlah

REKAPITULASIPENGANGKATAN DOKTER GIGI PTT

TAHUN 2009

No Provinsi

April JuniRealisasi Persentase Kebutuhan Realisasi Realisasi Persentase

Kriteria Jumlah Kriteria Jumlah Kriteria Jumlah Kriteria Kriteria Kriteria JumlahKriteria Jumlah Kriteria JumlahJumlah Jumlah Kriteria Jumlah

Lampiran 5.39

SPESIALIS1/2/AV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I SETJEN 0

KANTOR PUSAT 10 0,7 266 18,3 11 0,8 421 28,9 180 12,4 4 0,3 489 33,6 28 1,9 46 3,2 1455

UPT 0 0,0 7 3,0 0 0,0 110 46,4 88 37,1 0 0,0 28 11,8 2 0,8 2 0,8 237

DPK/DPB 0 0,0 711 67,6 29 2,8 40 3,8 215 20,4 11 1,0 43 4,1 3 0,3 0 0,0 1052

SUBTOTAL 10 0,4 984 35,9 40 1,5 571 20,8 483 17,6 15 0,5 560 20,4 33 1,2 48 1,7 2744

II INSPEKTORAT JENDERAL 1 0,4 123 51,3 2 0,8 75 31,3 12 5,0 0 0,0 24 10,0 2 0,8 1 0,4 240

III DITJEN BINA BINKESMAS

KANTOR PUSAT 0 0,0 152 36,0 3 0,7 134 31,8 35 8,3 1 0,2 82 19,4 7 1,7 8 1,9 422

UPT 0 0,0 86 17,7 6 1,2 84 17,3 173 35,7 1 0,2 123 25,4 8 1,6 4 0,8 485

SUBTOTAL 0 0,0 238 26,2 9 1,0 218 24,0 208 22,9 2 0,2 205 22,6 15 1,7 12 1,3 907

IV DITJEN BINA YANMED

KANTOR PUSAT 2 0,4 155 30,5 8 1,6 160 31,5 39 7,7 1 0,2 133 26,2 4 0,8 6 1,2 508

UPT 24 0,1 1734 5,6 1370 4,4 3655 11,8 11182 36,0 262 0,8 10845 34,9 1274 4,1 721 2,3 31067

SUBTOTAL 26 0,1 1889 6,0 1378 4,4 3815 12,1 11221 35,5 263 0,8 10978 34,8 1278 4,0 727 2,3 31575

V DITJEN PP DAN PL

KANTOR PUSAT 3 0,5 192 29,1 3 0,5 215 32,6 54 8,2 8 1,2 155 23,5 13 2,0 17 2,6 660

UPT 2 0,1 345 10,2 20 0,6 881 26,0 1077 31,7 127 3,7 796 23,5 76 2,2 69 2,0 3393

SUBTOTAL 5 0,1 537 13,2 23 0,6 1096 27,0 1131 27,9 135 3,3 951 23,5 89 2,2 86 2,1 4053

VI DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALKES 0 0,0 108 50,2 0 0,0 35 16,3 40 18,6 0 0,0 31 14,4 1 0,5 0 0,0 215

VII BADAN PPSDM KESEHATAN

KANTOR PUSAT 0 0,0 98 18,6 1 0,2 176 33,5 51 9,7 0 0,0 149 28,3 20 3,8 31 5,9 526

UPT 14 0,2 1909 22,3 37 0,4 3120 36,5 998 11,7 51 0,6 1722 20,1 375 4,4 322 3,8 8548

SUBTOTAL 14 0,2 2007 22,1 38 0,4 3296 36,3 1049 11,6 51 0,6 1871 20,6 395 4,4 353 3,9 9074

VIII BADAN LITBANGKES

KANTOR PUSAT 30 3,7 212 26,1 8 1,0 233 28,7 66 8,1 0 0,0 202 24,9 26 3,2 35 4,3 812

UPT 1 0,2 58 13,3 0 0,0 140 32,1 116 26,6 5 1,1 78 17,9 16 3,7 22 5,0 436

SUBTOTAL 31 2,5 270 21,6 8 0,6 373 29,9 182 14,6 5 0,4 280 22,4 42 3,4 57 4,6 1248

87 0,2 6.156 12,3 1.498 3,0 9.479 18,9 14.326 28,6 471 0,9 14.900 29,8 1.855 3,7 1.284 2,6 50.056 Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes, 2010

%

DISTRIBUSI PEGAWAI KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIRINCI MENURUT JENIS PENDIDIKAN TAHUN 2009

No Nama Satuan OrganisasiPENDIDIKAN

JUMLAH

TOTAL

D III D1 SMAS3 S2 % SDSMP% % % %S1% % %

Lampiran 6.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Brunei Darussalam 0,4 66 75 2,1 26 70 4 43 50.200

2 Filipina 92,2 307 65 1,9 35 61 4 64 3.900

3 Kamboja 14,8 82 22 1,7 35 62 3 61 1.820

4 Laos 6,3 27 31 1,8 39 57 4 75 2.060

5 Malaysia 28,3 86 70 2,0 32 64 4 56 13.740

6 Singapura 5,1 7.486 100 1,9 18 73 9 37 47.940

7 Vietnam 87,3 263 28 1,3 26 67 7 49 2.700

8 Indonesia 243.3 * 128 52 1,3 29 65 6 54 3.830

9 Myanmar 50,0 74 33 0,8 27 68 5 47 1.290

10 Thailand 67,8 132 33 0,9 22 71 7 41 5.990

11 Bangladesh 162,2 1.127 27 1,6 32 64 4 56 1.440

12 Bhutan 0,7 15 35 2,6 32 63 5 59 4.880

13 India 1171,0 356 29 1,6 32 63 5 59 2.960

14 Korea Utara 22,7 188 63 0,6 22 69 9 45 -

15 Maladewa 0,3 1.057 38 1,5 30 65 5 54 5.280

16 Nepal 27,5 187 17 2,1 37 59 4 69 1.120

17 Sri Lanka 20,5 312 15 0,8 26 67 7 49 4.480

18 Timor Leste 1,1 76 27 2,9 45 52 3 92 4.690 Sumber : - World Population Data Sheet, USAID, 2009 - The State of The Worlds Children, 2010 : Laju pertumbuhan pendudukKet: *) pada data BPS, jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 adalah 231,4 juta jiwa

Angka Beban Tanggungan

(%)

GNI PPP per kapita (US$) Tahun 2008

PERBANDINGAN BEBERAPA DATA KEPENDUDUKAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

No Negara

Laju Pertumbuhan

Penduduk 1998-2008

(%)

TAHUN 2009

Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)

Kepadatan Penduduk (per Km²)

Persentase Penduduk di

Daerah Perkotaan

Persentase Penduduk Usia

0-14 Tahun

Persentase Penduduk Usia 15 - 64 Tahun

Persentase Penduduk Usia

65 Tahun Ke Atas

Lampiran 6.2

L P L+P L P L+P L P L+P2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Brunei Darussalam 30 0,919 30 0,920 75 77 76 2,1 16 3 5 6 5 6 7 7 13

2 Filipina 105 0,747 105 0,751 67 74 70 3,1 26 5 30 22 26 38 27 30 230

3 Kamboja 137 0,584 137 0,593 59 64 62 2,9 25 8 76 62 69 97 82 89 540

4 Laos 133 0,613 132 0,619 61 63 62 3,5 28 7 53 41 48 65 58 61 660

5 Malaysia 66 0,825 66 0,829 71 76 73 2.6 21 5 7 5 6 7 6 6 62

6 Singapura 23 0,942 24 0,944 79 83 81 1,3 10 4 3 2 2 3 2 3 14

7 Vietnam 116 0,72 115 0,725 70 75 73 2,1 17 5 12 12 12 14 13 14 150

8 Indonesia 111 0,729 111 0,734 66 69 67 * 2,2 21 6 34 28 31 * 44 37 41 * 420 *

9 Myanmar 138 0,584 138 0,586 53 56 54 2,3 21 10 85 66 76 133 111 122 380

10 Thailand 86 0,783 87 0,78 66 74 70 1,8 15 9 14 11 13 16 12 14 110

11 Bangladesh 146 0,535 148 0,543 64 65 65 2,3 23 7 45 40 43 56 53 54 570

12 Bhutan 132 0,608 133 0,619 61 65 63 2,6 25 8 58 49 54 87 75 81 440

13 India 134 0,604 134 0,612 63 66 64 2,7 23 7 52 53 52 65 73 69 450

14 Korea Utara - - - - 65 69 67 1,9 16 10 43 41 42 57 53 55 370

15 Maladewa 97 0,765 95 0,771 73 75 74 2,0 22 4 27 21 24 30 25 28 120

16 Nepal 144 0,547 144 0,553 63 64 63 2,9 29 9 41 41 41 52 51 51 830

17 Sri Lanka 102 0,755 102 0,759 63 76 69 2,3 19 7 15 12 13 19 15 17 58

18 Timor Leste 162 0,484 162 0,489 59 64 62 6,5 40 9 84 65 75 105 80 93 380

Sumber : - World Population Data Sheet, USAID, 2009 - Human Development Report 2009: Indeks Pembangunan Manusia - World Health Statistics 2010 WHO: AKABA, Angka kematian maternal

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

2007

Peringkat IPM dunia

Peringkat IPM dunia

Indeks Pembangunan

Manusia

2006

Angka Kematian Bayi (AKB)

2008

ANGKA KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Angka Kematian Maternal (per 100.000

lahir hidup)

Usia Harapan Hidup Waktu Lahir

Angka Kematian Balita (AKABA)

Indeks Pembangunan

Manusia

Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran Kasar per 1000

Penduduk

Angka Kematian Kasar per 1000

Penduduk No Negara

Lampiran 6.3

Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Brunei Darussalam - - - - - -

2 Filipina 93 87 91 80 69 76

3 Kamboja 81 56 61 67 18 29

4 Laos 72 51 57 86 38 53

5 Malaysia 100 99 100 96 95 96

6 Singapura 100 - 100 100 - 100

7 Vietnam 99 92 94 94 67 75

8 Indonesia 89 71 80 67 36 52

9 Myanmar 75 69 71 86 79 81

10 Thailand 99 98 98 95 96 96

11 Bangladesh 85 78 80 56 52 53

12 Bhutan 99 88 92 87 54 65

13 India 96 84 88 54 21 31

14 Korea Utara 100 100 100 - - -

15 Maladewa 99 86 91 100 96 98

16 Nepal 93 87 88 51 27 31

17 Sri Lanka 98 88 90 88 92 91

18 Timor Leste 86 63 69 76 40 50Sumber : World Health Statistics 2010, WHO

PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR BERSIH DAN YANG MENGGUNAKAN SARANA SANITASI SEHATDI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2008

(%) Penduduk Yang Menggunakan Sumber Air Bersih

(%) Penduduk Yang Menggunakan Sarana Sanitasi SehatNo Negara

Lampiran 6.4

Case Detection Rate Succes Rate2007 2008 2008 2007

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

1 Brunei Darussalam 43 65 7 4,2 87 76

2 Filipina 550 280 41 52 67 89

3 Kamboja 680 490 77 79 56 94

4 Laos 260 150 22 32 67 92

5 Malaysia 120 100 13 15 76 72

6 Singapura 27 39 3 2,5 87 81

7 Vietnam 280 200 20 34 62 92

8 Indonesia 210 190 37 27 80 91

9 Myanmar 470 400 11 57 43 85

10 Thailand 160 140 15 19 64 83

11 Bangladesh 410 220 44 50 72 62

12 Bhutan 96 160 43 15 64 93

13 India 190 170 26 23 70 87

14 Korea Utara 270 340 65 39 70 87

15 Maladewa 13 42 4 2,9 86 68

16 Nepal 170 160 22 22 64 88

17 Sri Lanka 73 66 8 9,6 73 86

18 Timor Leste 660 500 47 83 33 84

Sumber : World Health Statistics 2010, WHOKeterangan : - CDR = Case Detection Rate (Penemuan kasus baru) - SR = Succes Rate (Angka kesembuhan)

No

PERBANDINGAN DATA TUBERKULOSIS DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2007/2008

Prevalensi TB Paru per 100.000 Penduduk

Insidens TB Paru per 100.000 Penduduk

Proporsi Kasus TB Paru melalui DOTS

2008

NegaraKematian yang berhubungan dengan TB Paru per

100.000 Penduduk

Lampiran 6.5

Estimasi (estimasi rendah – estimasi tinggi)





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Brunei Darussalam … … … … … … … … … …

2 Filipina 8.300 [ 6.000 - 11.000 ] 8.200 [ 5.900 - 11.000 ] … [ < 0.1 ] 2.200 [ 1.600 - 3.100 ] < 200 [ <100 - <500 ]

3 Kamboja 75.000 [ 67.000 - 84.000 ] 70.000 [ 63.000 - 80.000 ] 0,8 [ 0,7 - 0,9 ] 20.000 [ 17.000 - 23.000 ] … …

4 Laos 5.500 [ 3.300 - 13.000 ] 5.400 [ 3.300 - 13.000 ] 0,2 [ 0,1 - 0,4 ] 1 300 [ <1.000 - 3.100 ] <100 [ <200 ]

5 Malaysia 80.000 [ 52.000 - 120.000 ] 79.000 [ 51.000 - 120.000] 0,5 [ 0,3 - 0,8 ] 21.000 [ 13.000 - 34.000 ] 3.100 [ 2.100 - 4.500 ]

6 Singapura 4.200 [ 2.600 - 7.300 ] 4.100 [ 2.500 - 7.200 ] 0,2 [ 0,1 - 0,3 ] 1.200 [ <1.000 - 2.100] < 200 [ <100 - <500 ]

7 Vietnam 290.000 [ 180.000 - 470.000 ] 280.000 [ 170.000 - 470.000] 0,5 [ 0,3 - 0,9 ] 76.000 [ 46.000 - 120.000 ] 20.000 [ 12.000 - 33.000 ]

8 Indonesia 270.000 [ 190.000 - 400.000 ] 270.000 [ 190.000 - 400.000 ] 0,2 [ 0,1 - 0,3 ] 54.000 [ 36.000 - 87.000 ] 8.700 [ 4.900 - 13.000 ]

9 Myanmar 240.000 [ 160.000 - 370.000 ] 240.000 [ 150.000 - 360.000 ] … … … … … …

10 Thailand 610.000 [ 410.000 - 880.000 ] 600.000 [ 400.000 - 860.00 ] 1,4 [ 0,9 - 2,1 ] 250.000 [ 170.000 - 360.000 ] … …

11 Bangladesh 12.000 [ 7.700 - 19.000 ] 12.000 [ 7.600 - 19.000 ] … [ < 0,1 ] 2.000 [ 1.200 - 3.400 ] < 500 [ <1000 ]

12 Bhutan < 500 [ <1000 ] < 500 [ <1000 ] 0,1 [ < 0,1 - 0,2 ] < 100 [ < 200 ] … [ <100 ]

13 India 2.400.000 [ 1.800.000 - 3.200.000 ] 2.300.000 1.700.000 - 3.100.000 ] 0,3 [ 0,2 - 0,5 ] 880.000 [ 670.000 - 1.200.000 ] … …

14 Korea Utara … [ <100 ] … [ <100 ] … [ < 0,1 ] … [ <100 ] … [ <100 ]

15 Maladewa … [ <100 ] … [ <100 ] … [ < 0,1 ] … [ <100 ] … [ <100 ]

16 Nepal 70.000 [ 50.000 - 99.000 ] 68.000 [ 49.000 - 97.000 ] 0,5 [ 0,4 - 0,7 ] 17.000 [ 12.000 - 25.000 ] 4.900 [ 3.400 - 7.300 ]

17 Sri Lanka 3.800 [ 2.800 - 5.100 ] 3.700 [ 2.800 - 5.000 ] … [ < 0,1 ] 1.400 [ 1.000 - 1.800 ] … < 500

18 Timor Leste … … … … … … … … … …

Sumber: 2008 Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS/WHO

1. Angka Estimasi HIV

Dewasa dan Anak-anak

TAHUN 2007

2. Kematian Akibat AIDS

ANGKA ESTIMASI HIV DAN AIDS DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

Dewasa dan Anak-anak Dewasa (15+) Dewasa (15–49) Rate (%) Wanita (15+)No Negara

Lampiran 6.6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Brunei Darussalam 0 2 0 0 3 0

2 Filipina 65 46 813 132 341 0

3 Kamboja 7 1212 324 34 4211 0

4 Laos 2 26 12 5 174 0

5 Malaysia 4 11 29 13 334 0

6 Singapura 0 33 0 0 18 0

7 Vietnam 17 280 221 34 352 0

8 Indonesia 219 - 183 183 15.369 0

9 Myanmar 3 5 147 25 333 0

10 Thailand 7 18 137 5 7.016 0

11 Bangladesh 43 33 943 152 2.660 0

12 Bhutan 0 0 7 0 7 0

13 India 6.081 44.180 3.714 811 48.181 559

14 Korea Utara 0 395 0 0 82 0

15 Maladewa 0 0 0 0 0 0

16 Nepal 149 2.297 308 53 2.089 6

17 Sri Lanka 0 9 29 1 33 0

18 Timor Leste 0 0 9 1 0 0

324 1.633 1.866 431 28.151 0

6.502 46.937 5.477 1.231 75.770 565

Sumber : WHO vaccine - preventable diseases: monitoring system, 2009

Campak Polio

DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

Tetanus Neonatorum

A S E A N

S E A R O

JUMLAH KASUS PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI

TAHUN 2008

Difteri TetanusNo Negara Pertusis

Lampiran 6.7

No Negara BCG (%) DPT3 (%) Polio3 (%) Campak (%) Hepatitis B3 (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Brunei Darussalam 96 99 99 97 99

2 Filipina 93 91 91 92 88

3 Kamboja 98 91 91 89 91

4 Laos 68 61 60 52 61

5 Malaysia 90 90 90 95 90

6 Singapura 99 97 97 95 96

7 Vietnam 92 93 93 92 87

8 Indonesia 89 77 77 83 78

9 Myanmar 88 85 85 82 84

10 Thailand 99 99 99 98 98

11 Bangladesh 98 95 95 89 95

12 Bhutan 99 96 96 99 96

13 India 87 66 67 70 21

14 Korea Utara 97 92 98 98 92

15 Maladewa 99 98 98 97 98

16 Nepal 87 82 82 79 82

17 Sri Lanka 99 98 98 98 98

18 Timor Leste 85 79 79 73 79

Sumber : WHO Immunization Summary, 2010: A Statistical Reference Containing Data through 2008

PERBANDINGAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2008

Persentase KB aktif pada PUS Pemeriksaan antenatal (4 kali)

Persalinan oleh tenaga kesehatan

Anak dengan ASI eksklusif (6 bulan)

2009 2000 - 2009 2000 - 2008 2000 - 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Brunei Darussalam - - 100 -

2 Filipina 34 78 62 34

3 Kamboja 27 27 44 66

4 Laos 29 - 20 26

5 Malaysia - - 100 -

6 Singapura 55 - 100 -

7 Vietnam 68 29 88 17

8 Indonesia 57 81 73 32

9 Myanmar 33 66 57 11

10 Thailand 70 74 99 5

11 Bangladesh 48 21 18 43

12 Bhutan 31 - 51 10

13 India 49 37 47 46

14 Korea Utara 58 95 97 65

15 Maladewa 34 91 84 10

16 Nepal 44 29 19 53

17 Sri Lanka 53 - 99 76

18 Timor Leste 9 30 19 31Sumber : - World Health Statistics 2010, WHO - World Population Data Sheet, USAID, 2009 : Persentase KB aktif

No Negara

Lampiran 6.8PERBANDINGAN UPAYA KESEHATAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO

TAHUN 2000 - 2009

No Negara

Persentase Keseluruhan Pengeluaran di Bidang

Kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto

Persentase Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap

Seluruh Pengeluaran di Bidang Kesehatan

Persentase Pengeluaran Sektor Swasta di Bidang

Kesehatan terhadap Seluruh Pengeluaran di

Bidang Kesehatan

Persentase Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Seluruh Pengeluaran

Pemerintah

Pengeluaran per Kapita di Bidang Kesehatan Oleh Pemerintah (PPP int. $)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Brunei Darussalam 2,4 81,5 18,5 6,7 958

2 Filipina 3,9 34,7 65,3 6,7 45

3 Kamboja 5,9 29 71 11,2 31

4 Laos 4 18,9 81,1 3,7 16

5 Malaysia 4,4 44,4 55,6 6,9 268

6 Singapura 3,1 32,6 67,4 7,2 536

7 Vietnam 7,1 39,3 60,7 8,7 72

8 Indonesia 2,2 54,5 45,5 6,2 44

9 Myanmar 1,9 11,7 88,3 0,9 2

10 Thailand 3,7 73,2 26,8 13,1 209

11 Bangladesh 3,4 33,6 66,4 8 14

12 Bhutan 4,1 80,3 19,7 10,7 151

13 India 4,1 26,2 73,8 3,7 29

14 Korea Utara - - - - -

15 Maladewa 9,8 65,4 34,6 10,5 336

16 Nepal 5,1 39,7 60,3 10,9 21

17 Sri Lanka 4,2 47,5 52,5 8,5 85

18 Timor Leste 13,6 84,6 15,4 14,9 98

Sumber : World Health Statistics 2010, WHO

PEMBIAYAAN KESEHATAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2007

Lampiran 6.9

Buku Profil Kesehatan Indonesia 2009

Documents