BUKU PEDOMAN P3M.pdf

0

i

BUKU PEDOMAN P3M

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI BUNGA BANGSA CIREBON

1

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sekolah Tinggi Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon sebagai sebuah Perguruan Tinggi sangat

memerlukan informasi tentang tata laksana, arsip dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan

aturan di lingkungan kampus.

Karena itu dalam rangka beberapa kegiatan berkaitan dengan diselenggarakannya civitas akademik,

buku petunjuk ini akan membantu memberikan penjelasan tentang beberapa hal pokok dan perlu

diketahui dan dipahami.

Disamping hal-hal pokok tersebut, ada beberapa materi khusus dalam rangka proses pembelajaran

ini. Juknis ini sangat membantu mengedepankan keperluan berkaitan dengan administrasi yang

tertata dan rapi

Semoga buku petunjuk ini akan membantu dan menjadi referensi penting bagi pemenuhan

kebutuhan STAI kedepan dalam rangka menempuh pendidikan pada lembaga dan Masyarakat

Ilmiah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Oman Fathurohman, M.A

1

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 BAB II POLA PENYELENGGARAAN P3M ........................................................................ 14 BAB III MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM P3M ........................................................ 40 BAB IV PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .................. 43

i

1

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Dasar Pemikiran

Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi, mengisyaratkan bahwa pendidikan tinggi adalah bagian integral dari pembangunan nasional, selaras dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mengembangkan dan melaksanakan tugas tersebut di atas, lembaga pendidikan tinggi dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menumbuhkan, memelihara, mengamalkan serta mengembangkan kemanfaatan ilmu dan teknologi. Hal ini sejalan dengan yang dalam konsep pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma tersebut harus dikembangkan dan diberdayakan secara utuh dalam bentuk konsep pengembangan terpadu, artinya setiap unsur tidak boleh dijalankan secara terpisah. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah dua dharma dari tiga dharma atau tugas pokok pada perguruan tinggi. Mengacu pada tugas pokok tersebut, maka melalui pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan ataupun bahkan kemanunggalan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian, secara sadar ada usaha untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dengan masyarkat. Usaha tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yaitu mengembangkan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keilmuan kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Karena penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan dua fungsi esensial dari tugas pokok perguruan tinggi, maka pelaksanaannya perlu didukung oleh civitas akademika perguruan tinggi yang disertai dengan adanya penalaran yang utuh tentang konsep, strategi dan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk metoda-metoda pelaksanaannya. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka usaha untuk membahas dan memasyarakatkan pengertian yang benar dan utuh tentang penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PTAIS menjadi suatu keniscayaan adanya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya bukan lagi sesuatu yang perlu diperkenalkan. Telah begitu banyak dan sering kita terlibat di dalamnya baik selaku perencana, pelaksana, maupun sekedar pengamat dari kegiatan yang disebut pengabdian kepada masyarakat tersebut. Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagai suatu lembaga perguruan tinggi yang berbasis agama Islam yang terus aktif dalam proses pembangunan, menyadari dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap ahli agama yang terdidik dan terlatih masih sangat terbatas. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu, PTAIS harus terjun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun, agar gerak pembangunan menjadi lebih cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik di bidang fisik material, maupun mental spiritual. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi PTAIS adalah pemanfaatan secara langsung dari ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam, yang dituangkan bentuk kegiatan baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian keagamaan kepada masyarakat.

2

Pengabdian ini dilaksanakan dengan niat yang ikhlas untuk mengabdi dan dikembangkan dalam rangka menunaikan misi PTAIS. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa taraf kehidupan masyarakat sebagai bukti keberhasilan pembangunan nasional dalam berbagai bidang, telah menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara terpadu dan bersistem, terutama dalam pelaksanaan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain hasil-hasil penelitian yang prosfektif harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk dapat memecahkan berbagai masalah dalam dinamika pembangunan, melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dapat dijadikan umpan balik feed back bagi kepentingan serta kegiatan penelitian. Keadaan tersebut hanya dapat berjalan dengan baik, bila ada keterkaitan struktural dan fungsional di antara kelembagaan penelitian dengan kelembagaan pengabdian kepada masyarakat. Harapan tersebut tidak berlebihan, terutama bila dikaitkan dengan era dimana profesionalisme yang syarat muatan IPTEK dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus di tingkatkan sejalan dengan tuntutan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip tersebut di atas, menjadi permulaan baik bagi integritas Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang tercermin dalam kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik penggunaannya, baik ketika merumuskan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta pada pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut berimplikasi pada tugas fungsi Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) , yang mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Sebagai perwujudan dari komitmen dan tanggung jawab serta kepedulian terhadap kepentingan publik penggunaannya, maka disusun buku “Panduan Pemberdayaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan PTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten” yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Panduan Penyelenggaraan Akademik PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

B. Pengertian

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan pengamalan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dikembangkan melalui metode ilmiah dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Berdasarkan pengertian dasar seperti diuraikan di atas, maka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara substantif harus mencakup pada pengertian-pengertian sebagai berikut: 1. Penelitian ilmu pengetahuan, sosial/ agama/teknologi dan seni menjadi bahan kajian secara

langsung dari lingkungan dan masyarakat. Hasil penelitian yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, seni tidak selalu dalam bentuk yang siap digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Agar masyarakat menggunakan hasil-hasil penelitian tersebut, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengembangkan hasil penelitian agar menjadi produk yang lebih siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil penelitian yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, seni tidak selalu dalam bentuk yang siap digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

3

3. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai produk yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Usaha penyebarluasan itu dapat melalui publikasi, penyuluhan, percontohan, peragaan, dan lain-lain.

4. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara benar dan tepat oleh masyarakat sesuai dengan situasi kebutuhan masyarakatdari tuntutan pembangunan. Asas efesiensi dan efektivitas perlu dijadikan tolok ukur dalam kegiatan ini.

5. Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, serta mencari alternatif-alternatif pemecahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah

6. Pemberian jasa pelayanan professional kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan penanganan secara cermat

7. dengan menggunakan keahlian/potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terutama untuk masalah-masalah yang bersifat mendesak dan darurat. Kahlian profesional itu tentunya yang memang dimilikin oleh PTAIS yang bersangkutan.

8. Pemberdayaan istilah yang mula-mula dikenal dalam dunia ekonomi digunakan untuk mengukur pertumbuhan produktivitas, kemudian berkembang dalam ilmu manajemen untuk peningkatan kualitas proses dan hasil. Istilah ini juga berkembang dalam sosiologi pembangunan untuk menunjukkan pengembangan sumber daya daya dalam sistem sosial, seperti digunakan Ignas Kleden (1997: 19), dalam memotret pemberdayaan pembangunan di kawasan Asia Tenggara, dirumuskan dalam karakteristik R: a. Reaktualisasi, sebagai kehendak penguatan potensi-potensi yang dimiliki untuk

dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan baru. b. Reorientasi,menunjuk pada penafsiran dan pengarahan pengalaman terhadap

perubahan sebagai upaya pembentukan sistem pengetahuan baru. c. Restrukturisasi, menunjukkan pada perubahan-perubahan formasi dalam bentuk

peran dan interaksi sosial baru. d. Reorganisasi, sebagai bentuk perubahan peran dan fungsi sosial dalam makna yang

luas dan baru. Secara operasional pemberdayaan diartikan sebagai rangkaian upaya dan kegiatan yang difokuskan pada: a. Penguatan potensi yang telah dimiliki lembaga pendidikan b. Pengembangan atas dasar tuntutan dan kebutuhan baru c. Perubahan dan pembentukan sistem makna dan sistem pengetahuan baru d. Perubahan formasi peran dan interaksi baru. Tujuan pemberdayaan menurut Alieen Mitchel Stewart (1998: 13) diarahkan kepada 6 hal, antara lain untuk: a. Menetapkan pengembangan strategi dan perencanaan. b. Pencapaian tujuan c. Meningkatkan mutu sumber daya d. Meningkatkan kinerja e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas peran f. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Dengan demikian, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang berintikan pada usaha perbaikan, perubahan, peningkatan dan penambahan, seyogyannya memiliki sasaran dan target yang jelas. Sasaran pemberdayaan, lanjut Alieen Mitchell Stewart (1998:141-146) hendaklah memiliki kriteria sasaran sebagai berikut: a. Spesifik (specific); b. Dapat diukur (measurable),

4

c. Dapat dicapai (achievable); d. Jelas penentuan batas waktunya (limited). e. Adanya Pengawasan bersama Dalam lingkup orde/jaman, pemberdayaan menggunakan istilah Paulo Freire (1984: 3), menyangkut tiga masa yakni menjangkau masa yang telah lalu, berpijak pada masa sekarang, dan memproyeksikan kepada masa depan. Dalam arti pemberdayaan dikmaksudkan tak semata-mata hanya mengukur fungsi dan manfaat hari ini, melainkan fungsi dan manfaat itu harus memperhatikan spirit dan nilai-nilai yang menjangkau masa yang akan datang. Mengingat luasnya jangkauan pemberdayaan, maka kegiatan yang bertujuan kepada pemberdayaan mesti berstandar pada sumber daya yang efektif. Sumber daya yang dimaksud sebagaimana dijelaskan Alieen Mitchel Stewart (1998: 159 - 160) yakni meliputi; kemampuan berinisiatif, kemampuan mengembangkan kreativtias, dan kemampuan meningkatkan komunikasi. Dengan demikian pemberdayaan bukan semata-mata daftar keinginan melainkan tidak dapat dipisahkan dari etos, isi dan cara bekerja serta kemampuan menyampaikannya untuk membangun dukungan dan kerja sama. Manfaat pemberdayaan bagi institusi sosial, termasuk lembaga pendidikan /PTAIS, lanjut Alieen Mitchel Stewart (1998:29-32), sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. b. Meningkatkan kecakapan-kecakapan atau prestasi bagi pengelola, terutama c. kecakapan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, d. Mengembangkan organisasi ke arah yang dinamis, kreativ, fungsional dan efektif sebagai

faktor perubahan dalam menghadapi perubahan. e. Meningkatkan motivasi para pengelola organisasi. f. Dengan demikian pemberdayaan, memungkinkan organisasi sosial/lembaga pendidikan dapat

melayani kebutuhan dan tuntutan pelanggan secara individu atau kelompok yang berkepentingan layanan ini terjadi karena organisasi/lembaga yang telah berdaya akan berjalan dengan cepat serta responsive terhadap perubahan serta dapat mengakomodasikan seluk beluk perubahan sebagai masukan penataan dan perbaikan. Sehingga pada gilirannya PTAIS akan berjalan secara fungsional, efisien dan efektif dapat diukur pada indikator pencapaian kinerja yang ditetapkan BAN –PT. a. Ketenagaan b. Sarana dan Prasarana c. Kemahasiswaan d. Lulusan

Dalam konteks pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat haruslah dilakukan secara melembaga dan terpadu. Dalam artian secara resmi kegiatan pengabdian dilakukan oleh atau atas nama PTAI tertentu yang disetujui oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaanya dapat dilakukan oleh perorangan atau secara kelompok, dengan tetap mengatasnamakan PTAI yang bersangkutan. Sedangkan secara terpadu, dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sudah barang tentu melibatkan unsur-unsur terkait baik di dalam lingkungan intern PTAIS, maupun melibatkan unsur terkait di luar kampus dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Landasan

Dalam kaitan dengan upaya implementasi Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang diwujudkan dalam bentuk

5

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam Swasta (PTAIS), juga sebagai suatu lembaga perguruan tinggi yang berbasis agama Islam, pengembangannya, dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berpijak pada landasan kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999, tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Keputusan Menteri Agama RI nomor 394 tahun 2003, tentang pedoman pendirian Perguruan

Tinggi Agama Islam; 5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 155 Tahun 2004, tentang Koordinatorat Perguruan

Tinggi Agama Islam Swasta; 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan,

Pengendalian, dan Pembinaan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam.

7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI;

8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam

9. Keputtusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Nomor Dj.II/114/2005, tentang penetapan Standar Minimal Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu Perguruan Tinggi Agama Islam.

10. Rumusan Hasil Rapat Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Tahun 2005 D. Asas

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTAIS, paling tidak sedikitnya dapat mengembangkan 4 (empat) asas, asas-asas tersebut antara lain: 1. Kelembagaan

PTAIS harus senantiasa mempertimbangkan keterkaitan dan kesepadanan dengan dinas, instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi sosial dalam mempercepat proses akselerasi pembangunan.

2. Profesional Bahwa percepatan dan keterarahan perubahan sosial yang begitu cepat terjadi di masyarakat, diasumsikan akan muncul berbagai permasalahan yang semakin komplek sehingga menuntut adanya diferensiasi dsan upaya pemecahan yang multi dimensi secara profesional dari pihak PTAIS.

3. Partisipasi Dapat diyakini bahwa pra syarat utama suksesnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat ditentukan oleh kadar kemampuan/kompetensi memotivasi untuk tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif, sehingga partisipasi merupakan variabel determinative terhadap kelancaran pembangunan, termasuk di dalamnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Kesinambungan Program yang dikembangkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus senantiasa dapat memperhitungkan kepentingan masa yang akan datang sehingga kegiatan dimaksud senantiasa pula dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Secara berkesinambungan.

6

E. Status dan Fungsi 1. Status Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan

a. Status Kelembagaan Secara kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan sebagai komitmen perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang perguruan tinggi, pada ayat 4 mengisyaratkan bahwa; “pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat”. Sebagai kelembagaan yang melakukan kegiatan secara terkoordinasi, dengan rinci organisasi kelembagaan pusat penelitian pengabdian masyarakat digambarkan sebagai berikut: 1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh

Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, fakultas, jurusan/prodi, pusat penelitian, laboratorium, tenaga akademik/pengabdi baik secara berkelompok maupun secara individu; kegiatannya dikordinasikan pada tingkat Univ/Institut/Sekolah Tinggi.

2) Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara struktural merupakan unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTAIS untuk menyelenggarakan dharma pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengupayakan sumber daya yang diperlukan.

3) Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibentuk oleh PTAIS sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam statuta PTAIS.

4) Lembaga/Pusat Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang secara teknis mengkordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTAIS.

5) Dalam operasionalisasi penyelenggaraan kegiatannya, Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada

6) Masyarakat mengacu pada USPN No. 20 Tahun 2003, PP No. 60 Tahun 1999, dan SNP PP Nomor 19 Tahun 2005, serta statuta PTAIS yang bersangkutan.

b. Status kegiatan Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan keharusan sebagai perwujudan dari pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Fungsi Fungsi Kelembagaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut: a. Fungsi Penelitian; Artinya bahwa pengembangan penelitian ilmiah

merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan tinggi/civitas akademika untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berkembang di lingkungan masyarakat. Digali dan diteliti untuk membimbing ke arah kemajuan masyarkat dan institusi pendidikan itu sendiri.

b. Fungsi Pelayanan dan Bimbingan; Artinya bahwa pengembangan pengabdian kepada masyarakat merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan

7

tinggi/civitas akademika untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk membimbing ke arah kemajuan.

c. Fungsi Motivasi; Artinya bahwa pengembangan pengabdian kepada masyarakat pada prakteknya merupakan usaha memotivasi masyarakat ke arah peningkatan swadaya bergotong royong, yaitu self planning, self action, dan self evaluation dalam upaya membangun kualitas perkembangan dan pertumbuhan kemajuan masyarakat.

F. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat 1. Tujuan

Pengembangan dan pemberdayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tiga tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan institusional, dan tujuan khusus. a. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang hendak ingin dicapai oleh PTAIS secara garis besarnya dan menyeluruh. Dimaksudkan bahwa tujuan utama dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat atau anggota-anggotanya dalam kebutuhannya serta kemampuan memecahkan masalah sendiri. Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Tujuan Institusional Tujuan institusional dari pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan pada

PTAIS dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk menggali, mengkaji fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat

dalam rangka pengembangan ilmu. 2) Untuk memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha

pembangunan. 3) Untuk memperdalam kemampuan perguruan tinggi melaksanakan kegiatan

penelitian dan pengabdian masyarakat melalui peningkatan kualitas dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat

4) Untuk membantu mempercepat akselerasi pembangunan masyarakat belajar dan berkarya bagian dari pembangunan bangsa dan negara.

c. Tujuan Khusus Tujuan khusus mengacu kepada usaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk mempercepat proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia 2) Untuk mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya

masyarakat dinamis 3) Untuk mempercepat upaya pembinaan dan pengembangan institusi dan profesi

masyarakat sejalan dengan perkembangannya dalam menghadapi proses modernisasi

8

4) Untuk melengkapi dengan teknologi tepat guna agar lebih mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, mampu memenuhi kebutuhannya, serta lebih cepat mencapai kemajuan

5) Untuk memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi PTAIS yang dapat berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Sasaran dan Pendekatan a. Sasaran

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dari pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTAIS, paling tidak sedikitnya harus mencakup pada 3 (tiga) sasaran diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat pedesaan dan perkotaan 2) Kelembagaan pemerintah dan non pemerintah 3) Individu dan kelompok

b. Pendekatan Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PTAIS paling tidak sedikitnya menggunakan 4 (empat) pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan persuasive edukatif; 2) Pendekatan partisipativ; 3) Pendekatan normativ; 4) Pendekatan terpadu.

3. Manfaat Pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus selalu didasarkan atas nilai manfaat. Begitupun pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAIS mencakup 2 (dua) manfaat yaitu: a. Bagi Masyarakat

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kontribusi berupa pemikiran, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat dimanfaatkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

b. Bagi Lembaga PTAIS PTAIS sebagai penyelenggara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan dapat memperoleh nilai berupa umpan balik feed back, sebagai hasil pengintegrasian antara konsep/ilmu dan pengalaman lapangan di masyarakat.

Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAIS harus dirancang dan dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan nyata di lapangan.

G. Strategi Pengembangan Program

Strategi pengembangan program penelitian pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu media untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat merupakan sekumpulan rencana strategis untuk dikembangkan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

9

Program pengabdian kepada masyarakat dapat di klasifikasi kan menurut bentuk dan sifat kegiatannya. Unsur klasifikasi tersebut tercermin dalam tahap penyusunan rencana dan program, serta pelaksanaannya. program yang akan dilaksanakan hendaknya dirancang untuk dapat mencerminkan keterpaduan pendayagunaan dari hasil pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun program-program strategis yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan dharma pengabdian masyarakat dirancang melalui: 1. Bidang Kegiatan/Garapan

Dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada PTAIS setidaknya harus dirancang kepada 2 (dua) jenis bidang pengembangan program garapan/kegiatan antara lain: a. Bidang penelitian, yaitu mengembangkan penelitian ilmiah, sains keagamaan dan

kemasyarakatan sasaran yang meliputi 3 (tiga) aspek sasaran pokok pengembangan: 1). Penelitian kehidupan beragama, 2). Penelitian kehidupan pranata dan perubahan sosial, serta 3). Pelatihan tenaga peneliti dan pengabdi.

b. Bidang pengembangan sektoral, yaitu mengembangkan pembinaan keagamaan pada masyarakat sasaran yang meliputi 3 (tiga) aspek pembinaan; 1). Aspek pemahaman nilai-nilai keagamaan, 2). Aspek pengamalan nilai-nilai keagamaan, 3). Aspek penataan, pemberdayaan, dan pengembangan lembaga-lembaga keagamaan.

c. Bidang pengembangan lintas sektoral, yaitu mengembangkan bidang-bidang pembinaan pranata sosial, ekonomi/kewirausahaan dan budaya.

2. Bentuk Kegiatan Adapun bentuk-bentuk kegiatan strategis yang dapat diterapkan pada masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada PTAIS setidaknya harus dirancang paling tidak sedikitnya harus mencakup 6 (enam) unsur utama bidang pengembangan program garapan/kegiatan antara lain: a. Kegiatan Penelitian

1) Penelitian kehidupan beragama, 2) Penelitian kehidupan pranata dan perubahan sosial, 3) Pelatihan tenaga peneliti dan pengabdi. 4) Menghimpun hasil penelitian dan menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat

b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 1) Pendidikan kepada masyarakat 2) Pelayanan kepada masyarakat 3) Kaji tindak action research 4) Pengembangan wilayah secara terpadu/ Desa binaan/Desa Mitra Pembangunan. 5) Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa 6) Pengembangan hasil penelitian.

3. Sifat Kegiatan Adapun sifat kegiatan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, pada PTAIS, sedikitnya paling tidak mengarah pada 2(dua) sifat antara lain: a. Perintisan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk merintis hal-hal atau metoda baru. b. Pengembangan, yakni biasa bersifat komplementer maupun suplementer, artinya

salah satu program dikembangkan dalam rangka melengkapi kegiatan yang telah ada dan penambahan kegiatan atau tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

H. Metode Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 1. Metode Pengembangan Penelitian

a) Penjagaan/Pengenalan kebutuhan

10

(1) Pengenalan masalah dan potensi masyarakat (2) Pengkajian hubungan sebab akibat dari masalah-masalah (identifikasi akar masalah) (3) Pengkajian potensi intern dan ekstern lingkungan masyarakat (4) Pemilihan dan penetapan prioritas masalah berdasarkan ceritera masyarakat, (antara

lain; sifat mendesaknya dan keterdesakan potensi masyarakat/sumber daya) b) Perencanaan Kegiatan

Perencanaan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan penjagaan kebutuhan, berupa hasil penguraian/pemilihan masalah-masalah dan potensi-potensi serta penyusunan prioritas masalah diakumulasi kan menjadi: (1) Alternatif-alternatif pemecahan masalah (2) Alternatif-alternatif kegiatan yang bias dilakukan sesuai dengan ketersediaan sumber

daya, baik lokal maupun dari luar, (3) Penentuan para pelaksana, penanggung jawab, dan pendamping kegiatan (4) Penentuan waktu, sarana/biaya, dan sumber dana.

c) Pelaksanaan/Pengorganisasian Kegiatan Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam metoda PRA pelaksana kegiatan sebaiknya/seharusnya diorganisir dan dipimpin oleh/dari unsur anggota masyarakat sendiri, sedangkan orang luar termasuk dalam hal ini unsur PTAIS (PPM/LPM/BPM), hanya berfungsi sebagai pendamping/fasilitator saja. Sedangkan kegiatan/aksi dalam pelaksanaan/pengorganisasian kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan jadwal (2) Pembagian kelompok tugas (3) Penataan/penyiapan tempat (4) Penyiapan akomodasi/peralatan teknis, dan lain-lain.

d) Pemantauan kegiatan Kegiatan ini dimakusdkan untuk melihat proses/berjalannya kegiatan, apakah? Sesuai dengan apa yang telan direnanakan sebelumnya. Biasanya dilakukan secara berkala (mingguan, bulanan, triwulan/semester) dan hasilnya dituangkan dalam laporan kemajuan/ perkembangan program progress report.

e) Evaluasi kegiatan Secara konvensional kegiatan ini terdapat dua macam Evaluasi kegiatan, yaitu : (1) Evaluasi program secara berkala (mingguan, bulanan, triwulan/semester) dilakukan

untuk menilai arah dan kemajuan program, efisiensi dan efektifitas pekerjaan, dan berfungsi untuk mengarahkan program,

(2) Evaluasi akhir program final evaluation, dilakukan pada akhir program dimaksudkan untuk menilai hasil yang telah dicapai selama pengembangan program pada jangka waktu tertentu (berapa tahun) apakah program tersebut sudah mencapai pada titik tujuan-tujuan yang ditetapkan pada awal pengembangan program, bagaimana dampak program terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, hasilnya disusun menjadi Laporan Akhir Program.

2. Metode Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya

urutan, tahapan-tahapan atau langkah-langkah proses pengembangan, perlu dijalankan secara konsisten dan berurutan. Yang dimaksud dengan penerapan metode di sini ialah pola atau sistem tindakan yang harus dilakukan; ataupun urutan proses; atau tahapan-tahapan yang secara konsisten harus dilalui dan dijalankan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tahapan proses yang harus dilalui dan

11

dilaksanakan dalam rangka pengembangan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTAIS antara lain sebagai berikut: 1) Analisis Situasi Masyarakat /Studi Kelayakan/Visibility Study

Mengadakan analisis situasi dalam suatu perencanaan program pengabdian kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai langkah awal dan tidak sepatutnya diplomasi, dikarenakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dimulai dari niat untuk membantu dan mengembangkan masyarakat. Terdapat 2 (dua) sub tahapan-tahapan tersebut, antara lain: a. Menentukan kelompok sasaran, apakah:

(1). Masyarakat luas secara keseluruhan (2). Komunitas tertentu (3). Kelompok atau organisasi tertentu (4). Orang-orang tertentu dalam masyarakat.

b. Mengidentifiksi dan mengklasifiksikan, apakah: (1). Masyarakat luas secara keseluruhan (2). Akan menjadi sasaran utama/skala prioritas (3). Akan menjadi sasaran penunjang (4). Akan menjadi sasaran alternatif dan/atau tidak sama sekali menjadi sasaran

2) Merumuskan dan Menentukan Bidang Permasalahan yang Akan Dianalisis Dalam merumuskan dan menentukan bidang permasalahan yang akan di analisis antara lain apakah itu: a) Secara komprehensif, artinya mencoba menemukan melihat dan mempelajari

keseluruhan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Hal ini memerlukan pemikiran secara multidisipliner.

b) Secara terbatas, artinya hanya terbatas satu atau bidang permasalahan. 3) Identifikasi Masalah

Hasil kerja analisis yang mencakup beberapa sasaran dan bidang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran terpilih akan ditangani melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat nanti. Semakin konkret dan lebih spesifik dalam merumuskan masalahnya, akan semakin baik hasil yang akan dicapai dalam perencanaan kegiatan ini.

4) Memilih dan Menentukan Kegiatan Secara Spesifik Pada tahapan ini harus dapat menghasilkan dan menentukan kondisi baru, dalam artian memilih mana yang ingin dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat nanti. Seandainya perubahan itu dapat diakuantivikasikan akan membuat tujuan kegiatan itu lebih jelas, kalaupun tidak menggunakan ukuran kuantitativ dapat diterima yang pemnting dapat dibedakan antara kondisi sekarang dan kondisi baru yang ingin dicapai dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu.

5) Rencana Pemecahan Masalah Masalah yang telah diidentifikasi perlu dipecahkan dan sekaligus dapat dicarikan untuk alternatif pemecahannya guna mencapai tujuan (kondisi baru) yang telah ditetapkan. Semua itu perlu dirancang dan direncanakan dalam tahapan ini yang terdiri dari dua sub tahapan: a) Mencari beberapa alternatif pemecahan masalah b) Memilih dan menentukan satu alternatif yang terbaik

Adanya dua sub tahapan ini perlu diperhatikan, karena bila tidak maka seseorang akan cenderung untuk loncat kepada ide pertama yang muncul dengan anggapan bahwa itu adalah satu-satunya yang terbaik. Sedangkan dari setiap alternatif dapat memiliki kekuatan dan kelemahannya.

12

6) Pendekatan Sosial Pendekatan sosial di sini dimaksudkan adalah suatu kegiatan pendekatan terhadap masyarakat/mitra kegiatan pengabdian, dalam rangka perancangan/perencanaan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat. Pada intinya ialah bahwa masyarakat/mitra akan dijadikan subjek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk hal itu masyarakat dan sejauh mungkin dilibatkan dalam kegiatan dalam proses perencanaan program. Kalau dalam proses perencanaan mungkin hanya beberapa orang saja dapat dilakukan, maka dalam tahapan pendekatan sosial, sebaiknya orang-orang yang akan terlibat di dalam program tersebut akan dijadikan sasaran pendekatan.

7) Pelaksanaan Kegiatan Meskipun secara tahapan sudah mencapai pada tahap pelaksanaan, tetapi tidak berarti perencanaan sudah tidak perlu diperlukan lagi. Justru pada tahapan ini tahapan kegiatan yang akan dilakukan itu harus direncanakan secara matang dan rinci. Penyusunan rencana kerja ini termasuk: a) Penetapan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan b) Penetapan waktu pelaksanaan c) Penetapan personil/orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan d) Penetapan rambu-rambu kegiatan e) Penetapan biaya kegiatan Untuk penyusunan rencana kerja itu, terdiri dari berbagai pendapat dan saran-saran/masukan dari masyarakat sebagai mitra sangat diperlukan untuk diperhatikan. Dalam kaitan dengan kegiatan diusahakan agar masyarakat beranggapan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan itu adalah kegiatan mereka, usaha mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan mendapatkan bantuan dari luar PTAIS, dan mungkin juga dari unsur-unsur lain, misalnya dari instansi yang terkait dengan pengembangan /pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan sebaiknya harus dihindarkan munculnya anggapan masyarakat bahwa semua kegiatan itu adalah kegiatan PTAIS dan untuk keperluan PTAIS semata, sehingga mereka hanyalah membantu. Dalam rencana kerja pelaksanaan sebaiknya dirancang sebaik mungkin agar kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yaitu terlibat dapat memahami secara jelas dan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Upaya menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab kepada pihak masyarakat sebagai mitra pengabdian menjadi penting bagi keberhasilan kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Selanjutnya segala macam persiapan dan penyediaan sarana-prasarana yang akan diperlukan harus dilakukan dengan sebaik mungkin pada tahap ini. termasuk di dalamnya mempersiapkan para pelaksanaan dari perguruan tinggi sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara professional, penuh keahlian dan kemantapan. Bukan coba-coba yang penuh keraguan dan ketidakpastian.

8) Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pada prinsipnmya setiap tahapan kegiatan perlu dievaluasi, sehingga timbul keyakinan bahwa segala yang telah diputuskan adalah benar dan dapat melangkah ke tahap berikutnya secara aman dan terkendali. Namun hal ini tidak menghilangkan kemungkinan diadakannya penyempurnaan-penyempurnaan selama proses kegiatan berlangsung. Yang tidak

13

kurang pentingnya lagi adalah evaluasi terhadap hasil ataupun dampak dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya mengetahui hasil dari kegiatan, tetapi juga diharapkan dapat belajar bagaimana mengetahui mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pasca dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Proses evaluasi ini dapat menghasilkan semacam bentuk pertanggungjawaban dari segala hal yang telah dilakukan. Dengan perkataan lain kalau disimpulkan bahwa kegiatan itu berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana tingkat keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil apa yang sudah dicapai dan mengapa tidak dapat menghasilkan seperti yang diharapkan. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan adminsitrativ, akan tetapi lebih penting lagi untuk diketahui oleh semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat mitra pengabdian.

I. Ruang Lingkup Penyusunan Panduan Pengembangan Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat Buku panduan ini disusun dan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

1. Bagian pertama, pendahuluan memuat tentang dasar-dasar pemikiran, beberapa pengertian, landasan penyusunan, asas, status dan fungsi tujuan, sasaran, dan manfaat, strategi pengembangan program, metode pengembangan kegiatan, dan ruang lingkup penyusunan.

2. Bagian kedua, Pola penyelenggaraan Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: Rasionalisasi, beberapa pengertian, tata kerja, pendekatan sistem, peran BAAK; pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, perumusan tata kerja, dan mekanisme pengembangan,

3. Bagian ketiga, Model Pengembangan Program Kegiatan P3M meliputi; Model Penelitian untuk meningkatkan kemampuan penelitian Bidang Agama. Penelitian untuk mengembangkan bidang ilmu Agama Islam, termasuk bahan ajaran (subject matter), teknologi dan seni, bertujuan untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan pendidikan tinggi Agama Islam, dan penelitian terapan yang bertujuan untuk menunjang pembangunan bidang Pendidikan Agama Islam. Model Pengembangan Program Kaji Tindak Lanjut action research, pendidikan pada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah terpadu (desa binaan/desa mitra kerja), pengembangan KKN, dan penerapan hasil penelitian melalui manajemen masjid.

4. Bagian keempat Inovasi Pengembangan P3M, meliputi; Rasionaliasi, standar kualifikasi, dan model inovasi pengembangan P3M.

5. Bagian kelima merupakan penutup

14

BAB II POLA PENYELENGGARAAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Penelitian 1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penelitian

Berdasarkan PP 60/1999, terdapat beberapa pihak utama yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi, pihak-pihak tersebut terlibat dalam penyelenggaraan penelitian dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling mengisi. Pihak-pihak tersebut adalah: a. Pimpinan PTS, yang memimpin penyelenggaraan semua kegiatan Perguruan Tinggi

termasuk kegiatan penelitian. b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Birod Administrasi Umum

(BAU). Sebagai unsur pembantu pimpinan, yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Perguruan Tinggi termasuk satuan-satuan organisasi pelaksanaan penelitian.

c. Fakultas dan Lembaga/Pusat Balai Penelitian, sebagai satuan organisasi pelaksana yang melaksanakan penelitian di bidang yang ditentukan untuk masing-masing pihak.

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instalasi (misalnya, Pusat Komputer, Perpustakaan, Bengkel), yang memberikan pelayanan penunjang kepada pihak-pihak lain berdasarkan pesanan atau kesepakatan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan penelitian bisa muncul masalah yang berasal dari perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada; umpamanya baik fakultas maupun Lembaga/Pusat/Balai Penelitian disebutkan oleh PP 60/1999 sebagai satuan organisasi pelaksana penelitian. Secar historis dan tradisional, tenaga pengajar di Fakultas adalah juga tenaga peneliti, sehingga dengan demikian, tenaga peneliti pada dasarnya terdapat di Fakultas. Sebagai satuan organisasi yang relatif baru, Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dengan sendirinya barulah dapat melaksanakan penelitian dengan menggunakan tenaga-tenaga peneliti yang ada di berbagai fakultas. Kenyataan historis dan tradisional yang dapat menjadi sumber perbedaan penafsiran adalah kenyataan bahwa: di satu pihak, walaupun fakultas ditetapkan juga sebagai satuan organisasi pelaksana penelitian, tetapi pasal 45 PP 60/1999 tidak menyebutkan adanya Kelompok Peneliti di Fakultas secara eksplisit yang disebutkannya ialah Kelompok Dosen. Sebaliknya di lain pihak, PP 60/1999 tidak menyebutkan adanya Kelompok Peneliti di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian. Keputusan Menteri Agama tentang organisasi untuk masing-masing Perguruan Tinggi menyebutkan adanya Kelompok Peneliti di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, tetapi tanpa kejelasan tentang apakah mereka ini adalah sumber daya Fakultas yang berada sementara di sana selama pelaksanaan sesuatu proyek penelitian, ataukah sumber daya yang tetap berada di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian. Perbedaan penafsiran tentang tempatnya tenaga peneliti, diperkuat pula oleh perbedaan penafsiran tentang pembinaan tenaga peneliti, seperti diketahui PP 60/1999 menetapkan pembinaan tenaga kependidikan sebagai salah satu fungsi Fakultas, termasuk pembinaan tenaga peneliti. Fungsi ini tidak ditetapkan untuk dilaksanakan Lembaga/Pusat/Balai Penelitian. Kenyataan ini memperkuat penafsiran bahwa tenaga peneliti terdapat di Fakultas. Fungsi pembinaan tenaga peneliti oelh Fakultas tersebut diperkuat pula oleh suatu ketentuan lain, yaitu adanya Guru Besar sebagai pemimpin Laboratorium/Studio di Jurusan di Fakultas.

15

Namun demikian di dalam kenyataan kini terdapat pula kegiatan pembinaan tenaga peneliti dan Lembaga/Pusat Balai Penelitian di beberapa Perguruan Tinggi, yang tidak selalu didukung oleh kesatuan pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, masalah-masalah di atas dapat dipecahkan melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi masing-masing Perguruan Tinggi, seperti yang dikatakan dalam Pasal 43 PP 60/1999: Pasal 43 ayat 1: “Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan peneliti serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan”. Pasal 43 ayat 2: “Lembaga Penelitian dibentuk oleh universitas/institut.....” Substansi buku panduan ini adalah tata kerja, yang memberikan kejelasan tentang: apa yang dikerjakan oleh siapa; dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tata kerja yang dikemukakan di sini adalah suatu pola umum, yang dapat dijadikan panduan untuk menetapkan tata kerja yang sebenarnya di Perguruan Tinggi. Dalam penelitian ini dikemukakan dengan membayangkan suatu alternatif keadaan di mana ditetapkan bahwa: a. Sumber daya peneliti berada di Fakultas, dan bertugas sekaligus sebagai sebagai tenaga

pengajar dan peneliti. b. Penelitian dapat sekaligus dilaksanakan oleh Fakultas dan Lembaga/Pusat/Balai

Penelitian, dengan kecenderungan utama: 1). Penelitian yang bersifat mono-disiplin ilmu terpusat di Fakultas yang bersangkutan 2). Penelitian yang bersifat antar-disiplin ilmu terpusat di Lembaga/ Pusat/Balai Penelitian

c. Keberadaan tenaga peneliti di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian untuk melaksanakan penelitian adalah keberadaan yang bersifat sementara, sehubungan dengan kebutuhan melaksanakan sesuatu proyek penelitian.

d. Pembinaan tenaga peneliti dapat terjadi sekaligus di Fakultas dan dapat pula pada Lembaga/Pusat/Balai Penelitian.

Penelitian di Fakultas adalah pembinaan yang relatif tetap yang kontinue, pembinaan di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian adalah pembinaan yang insidental, sesuatu dengan kegiatan yang sedang diadakan. Suatu pilihan keadaan yang lain dengan sendirinya akan menghasilkan suatu Tata Kerja yang agak berbeda dari tata kerja yang dikemukakan dalam buku panduan ini. Tetapi perbedaan tersebut tidak menyimpang dari pola umum tata kerja yang dikemukakan di sini: apa yang dikerjakan oleh siapa; serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan penelitian di sesuatu Perguruan Tinggi sebagai satu sistem.

2. Dasar Asas dan Tujuan Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang digunakan sebagai acuan Penelitian PTAI, adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999, tentang Pendidikan Tinggi; c. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; d. Keputusan Menteri Agama RI nomor 110 Tahun 1982, tentang Pembidangan Ilmu

Agama Islam; e. Keputusan Menteri Agama RI nomor 394 Tahun 2003, tentang Pedoman Pendirian

Perguruan Tinggi Agama Islam; f. Keputusan Menteri Agama RI nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinatorat Perguruan

Tinggi Agama Islam Swasta;

16

g. Keputusan Menteri Agama RI nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Diploma, Sarjana, dan Pasca sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam;

h. Keputusan Mentri Agama RI nomor 353 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI.

i. Keputusan Menteri Agama RI nomor 387 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

j. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/114/2005 Tahun 2005 tentang penetapan Standar Minimal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu Perguruan Tinggi Agama Islam;

k. Rumusan Hasil Rapat Kerja Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Tahun 2005 Tujuan umum ini hendak dicapai melalui tujuan khusus sebagai berikut: a. Memberikan pola umum pengembangan tata kerja bagi pihak-pihak yang terlibat

dalam penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi sebagai satu sistem. b. Menjadi informasi bagi masing-masing Perguruan Tinggi untuk menyusun petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi penelitian yang berlaku khusus untuk Perguruan Tinggi.

3. Ruang Lingkup Administrasi Penelitian Administrasi penelitian di Perguruan Tinggi adalah serangkaian kegiatan penatausahaan yang memperlancar SIM (Sistem Informasi Manajemen) bagi pengambil keputusan, dan terlaksananya dengan baik, efisien dan efektif tugas-tugas pembinaan fungsional penelitian baik oleh pimpinan unit pelaksana di lingkungan Perguruan Tinggi. Ruang lingkup administrasi penelitian di Perguruan Tinggi mencakup antara lain: a. Mempersiapkan bahan/informasi/data yang diperlukan bagi pengambil keputusan,

maupun dalam rangka penyusunan laporan berkala dan publiksasi. b. Mempersiapkan bahan/informasi/data yang diperlukan untuk penetapan prioritas program

maupun perencanaan. c. Menyimpan, memelihara, dan menyediakan kembali semua arsip baik dalam rangka tugas

rutin maupun keperluan penilaian d. Menyebarluaskan bahan/informasi/data produk hukum dalam rangka peningkatan dan

pengembangan kerjasama penelitian di dalam maupun di luar negeri. e. Mengelola pengadministrasian serta pendayagunaan prasarana Perguruan Tinggi untuk

program-program penelitian. Untuk kesatuan bahasa dan tindakan perlu disepakati beberapa pengertian yang banyak digunakan dalam administrasi penelitian sebagai berikut: a. Penelitian di sini adalah salah satu dharma dari tri dharma perguruan tinggi yang

merupakan penggalian, penelaahan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang pada masyarakat secara institusional dan profesional melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan institusi PT dan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Artinya secara resmi kegiatan penelitian ini haruslah dilakukan secara melembaga yaitu oleh dan/atau atas nama institusi perguruan tinggi tertentu yang disetujui oleh pimpinan PT atau pejabat yang ditunjuknya.

b. Tujuan umum dari penelitian ialah untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang cukup menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambil keputusan pemerintah/swasta, dan sasaran pembangunan, termasuk pihak industri. Penelitian di

17

Perguruan Tinggi, berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud No. 07/DIKTI/Kep/1987/, dibagi dalam empat kategori, yaitu: 1) Kategori I Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penelitian. 2) Kategori II Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan bidang ilmu,

termasuk bahan ajaran (subject matter), teknologi dan seni. 3) Kategori III Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan institusi dan

manajemen di lingkungan pendidikan tinggi. 4) Kategori IV Penelitian terapan yang bertujuan untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 fakultas maupun kelembagaan penelitian melaksanakan penelitian. Penelitian oleh fakultas mencakup penelitian yang bersifat monodisipliner. Penelitian oleh kelembagaan penelitian mencakup penelitian yang bersifat multi/interdisipliner atau lintas sektoral. Sejalan dengan kebijakan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian Perguruan Tinggi Agama Islam, ialah untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang cukup menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambil keputusan pemerintah/swasta, dan masyarakat sasaran pembangunan, termasuk pihak industri. 1) Kategori I Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penelitian

bidang Agama. 2) Kategori II Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan bidang ilmu, Agama

Islam, termasuk bahan ajaran (subject matter), teknologi dan seni. 3) Kategori III Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan institusi dan manajemen

di lingkungan pendidikan tinggi Agama Islam. 4) Kategori IV Penelitian terapan yang bertujuan untuk menunjang pembangunan bidang

Agama. Sesuai dengan empat kategori di atas, pada prinsipnya operasionalisasi penyelenggaraan penelitian pada PTAI dititik beratkan pada pengembangan Ilmu Agama Islam (IAI), ditunjang oleh disiplin atau bidang ilmu lain yang relevan. Landasan penyelenggaraan penelitian dalam lingkungan PTAI, ditunjang dengan beberapa keputusan Menteri Agama berkenaan dengan pembidangan Ilmu Agama Islam (IAI) dan kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam. Sementara itu penyelenggraan penelitian PTAI yang diprogramkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Agama), didasarkan pada KMA Nomor 110 Tahun 1982. Pembidangan Ilmu Agama Islam sebagai berikut: 1) Bidang Ilmu Qur’an dan Hadits 2) Bidang Ilmu Pemikiran dalam Islam 3) Bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan Pranata Sosial 4) Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam 5) Bidang Ilmu Bahasa 6) Bidang Ilmu Pendidikan Islam 7) Bidang Ilmu Dakwah Islamiyah 8) Bidang Ilmu Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam. Penyelenggaraan Penelitian di PAI diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan secara simultan: Pertama untuk meningkatkan mutu penelitian yang mencakup proses dan hasil yang diperoleh; kedua, untuk meningkatkan diversifikasi penelitian yang mencakup penelitian akademik, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan penelitian aksi; dan ketiga, untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian yang mencakup pengembangan

18

ilmu pengretahuan dan keagamaan serta penunjang kemajuan masyarakat Bangsa Indonesia.

c. Tenaga peneliti Perguruan Tinggi adalah tenaga akademik yang melakukan penelitian sebagai salah satu pelaksana dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping melakukan pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat. Pembinaan tenaga peneliti di Fakultas bersifat tetap dan kontinue. Adanya tenaga peneliti pada kelembagaan penelitian didasarkan atas petugas utama di kelembagaan tersebut melalui kerjasama antara kelembagaan penelitian dan fakultas. Jadi pembinaannya bersifat sementara. Adanya tenaga pengelola dan kelembagaan penelitian juga didasarkan atas penugasan melalui SK Menteri (Diknas/Depag) atas usul pimpinan PTS. Sedangkan, pengadaan kebutuhan tenaga administrasi/tenaga teknis/laboran/tenaga lapangan di kelembagaan penelitian diusulkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut dan pengelolaan administarsinya diatur oleh Administrasi Umum.

d. Beban Tugas Tenaga Akademik dalam Penelitian, kewajiban akademik/ penelitian yang harus dilakukan oleh dosen mengacu pada: 1) Dasar perhitungan adalah jumlah wajib kerja yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,

yaitu 37,5 jam kerja/minggu. 2) Kebijakan Menpan. Perkiraan jam kerja per minggu adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perkiraan Pembagian Jam Kerja

Tenaga Akademik/Dosen per Minggu

No Bidang Kegiatan

Jenjang Jabatan Tenaga Akademik/Dosen

Asisten Ahli Lektor Lek. Kepala Guru Besar

1. A 60 % 40 % 30 % 30 %

2. B 20 % 30 % 35 % 40 %

3. C 15 % 20 % 20 % 10 %

4. D 05 % 10 % 15 % 20 %

* Sumber dikembangkan dari Pedoman Umum Adm. Akademik dan Kemahasiswaan PT. Dikbud 1989

Keterangan: A : Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran B : Kegiatan penelitian ilmiah dan karya seni C : Kegiatan pengabdian pada masyarakat D : Kegiatan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi *) Hitunglah mengenai; Angka Kredit Dosen/Kum DOSEN, selengkapnya dibahas pada

Buku Panduan Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten (KHCI) Tahun 2005

e. Fasilitas Penelitian adalah semua pra sarana dan sarana yang diperlukan demi kelancaran jalannya pelaksanaan penelitian dan pengelolaan administrasi penunjang di perguruan Tinggi, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Fasilitas penelitian berkisar antara lain dalam bentuk: 1) Gedung/Ruang (Laboratorium, kantor atau ruang kerja) 2) Peralatan 3) Bahan dan alat habis terpakai 4) Kebun percobaan dan tanama percobaan 5) Unit-unit uji coba 6) Dan lain-lain

19

Dengan adanya fasilitas penelitian, diperlukan pengelolaannya yang meliputi: 1) Perencanaan 2) Pengadaan 3) Pergudangan 4) Penginventarisasian 5) Penggunaan 6) Tata Ruang 7) Pemeliharaan 8) Pengawasan 9) Penghapusan Klasifikasi perlengkapan didasarkan atas kodifikasi alat-alat menurut Inpres R.I. No. 3/1971 tanggal 1 Januari 1971. Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik Kekayaan Negara (IKMN) Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor 18/KMK-018/1999.

f. Usul/Kerangka Acuan Penelitian adalah suatu format yang ditujukan untuk: 1) Memohon biaya penelitian kepada sponsor 2) Pegangan/patokan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan

penelitian g. Laporan hasil penelitian adalah suatu format yang ditujukan untuk:

1) Pertanggung jawaban biaya penelitian yang telah dimanfaatkan kepada sponsor 2) Melaporkan hsil penelitian secara teknis ilmiah, sehingga setiap penggunaan hasil

penelitian dapat memanfaatkannya 3) Melaporkan tata cara dan pengelolaan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan,

sehingga orang dapat mengulanginya. h. Arsip penelitian adalah semua surat/dokumen/usul penelitian/laporan penelitian/produk

hukum dan publikasi di bidang penelitian yang diagendakan, diklasifikasikan, dikodefikasikan, dan diarsipkan menurut tata laksana yang berlaku.

Sistem arsip diatur sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali, disediakan dan disampaikan kepada yang berkepentingan.

i. Laporan Berkala Kelembagaan Penelitian 1) Seperti yang telah diuraikan dalam perincian tugas pimpinan kelembagaan

penelitian, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Balai Penelitian wajib memberikan laporan bulanan, tengah tahunan, maupun laporan tahunan kepada pimpinan PTS.

2) Format laporan-laporan tersebut mengikuti model yang telah ditentukan untuk setiap unit kerja di lingkungan kerja masing-masing

j. Biaya penelitian adalah jumlah biaya per judul penelitian yang terperinci atas tahap-tahap kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pengiriman laporan hasil penelitian. Biaya penelitian dicairkan atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (Kontrak Penelitian yang ditandatangani oleh pihak sponsor dan pihak pimpinan instansi dari peneliti yang bersangkutan). Bila sponsor adalah pimpinan PT. Satuan Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, maka pimpinan instansi tersebut, adalah pimpinan PT. Bila sponsor adalah pimpinan PT/Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi (P3T), maka Pimpinan instansi tersebut adalah Dekan yang relevan/atau yang ditunjuk.

4. Tata Kerja Administrasi Penelitian a. Pendekatan Sistem

Agar penelitian dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya sebagai satu sistem, harus ditempuh langkah-langkah berikut ini:

20

1) Perincian semua tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan penelitian 2) Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian 3) Pembagian habis semua tugas dan fungsi diantara pihak-pihak yang terlibat

b. Tugas dan Fungsi Seperti telah dikemukakan di depan, terdapat berbagai pihak di suatu Perguruan Tinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian, dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling mengisi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut didalam penyelenggaraan penelitian menurut PP 60/1999, harus di dasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi., integral dan singkronisasi. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut harus ditempuh langkah-langkah seperti di bawah ini, yang kan menghasilkan matrik tugas dan fungsi penyelenggaraan penelitian, serta tata aliaran kerja penyelenggaraan penelitian. Pada dasarnya tugas dan fungsi penyelenggaraan penelitian relatif tetap dan sama untuk semua Perguruan Tinggi. Yang mungkin agak berbeda ialah pihak-pihak yang terlibat, yang ditentukan oleh struktur organisasi masing-masing Perguruan Tinggi. Dengan demikian pembagian habis semua tugas dan fungsi di bidang penelitian mungkin agak berbeda diantara Perguruan Tinggi yang kini ada. Bila langkah-langkah diatas ditempuh dapat lah dihasilkan suatu matrik tugas dfan fungsi penyelenggaraan penelitian seperti yang diperhatikan pada Bagan II/A.1.1 Matrik tersebut dapat digunakan sebagai pola umum, untuk menetapkan Matrik Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan penelitian yang berlaku pada Perguruan Tinggi, sesuai dengan situasi dan kondisi konkrit yang dihadapinya. Selanjutnya, setiap pihak tersebut pada matrik dapat pula menempuh langkah-langkah diatas untuk menghasilkan matrik Tugas dan Fungsi untuk pihak-pihak yang ada dalam suatu organisasi yang bersangkutan.

c. Perumusan Tata Kerja Penelitian Langkah selanjutnya untuk memenuhi prinsip-prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi

ialah penyusutan tata aliran kerja. Setiap tugas yang dilaksanakan sesuatu satuan organisasi terdiri atas sejumlah kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut bergantung pada rangkaian kegiatan satuan-satuan organisasi lainnya, dan dapat pula menentukan rangkaian kegiatan satuan-satuan organisasi lainnya. Dengan lain perkataan, terdapat hubungan masukan-keluaran antara satuan-satuan organisasi sebagai satuan sistem. Hubungan masukan-keluaran tersebut dapat digambarkan dalam tata aliran kerja, seperti yang digambarkan pada Bagan II/A.1.2. dan Bagan II/A.1.3. Kegiatan pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian pada prinsipnya dibedakan menurut 3 sumber saja yaitu: - Biaya DIPA Ditjen Pendidikan Islam; - Biaya DIPA Perguruan Tinggi; (sejak tahun 2004/2005 ditiadakan) - Biaya dana lain Tata aliran kerja pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tata Aliran Kerja Pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian Dengan Biaya

Ditjen Pendidikan Agama Islam. Bagan-bagan Tata Aliran Kerja yang ditemukan disini belum mencakup semua bagan tata aliran kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan di sini dapat digunakan sebagai pola untuk mengembangkan tata aliran kerja lainnya yang dibutuhkan untuk masing-masing Perguruan Tinggi.

1. Jadwal Kegiatan

21

Ketergantungan masing-masing pihak yang bersangkutan dalam dalam penyelenggaraan penelitian memerlukan adanya penjadwalan kegiatan sehingga hubungan masukan-keluarnya dapat terjadi dalam batas waktu yang dikehendaki. Bagan-bagan Tata Aliran Kerja dalam buku panduan ini belum memperlihatkan unsur jadwal kegiatan tersebut, karena kesepakatan tentang jadwal tersebut sangat bersifat setempat.

2. Format hubungan-masuk-keluar. Salah satu langkah yang dibutuhkan dalam usaha menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ialah: pembakuan format tersebut dapat berlaku pada tingkat nasional (misalnya, formay usulan proyek penelitian yang ditetapkan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam) dan pada pada tintgkat Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Buku panduan ini hanya menyebutkan pentingnya pembakuan format tersebut, tetapi tidak mengajukan sesuatu format yang perlu ditiru. Usul penelitian berasal dari tenaga pengajar yang berada di Fakultas. Adanya KPO di bidang Penelitian yang telah ditetapkan Pimpinan PT. melalui rapat perangkat perencanaan Perguruan Tinggi, yang menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk Fakultas, Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian, dan Lembaga/ Pusat/ Balai Pengabdian pada Masyarakat. Adanya Komisi Pertimbangan Penelitian, yang merupakan aparat Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, yang dalam memberikan pertimbangannya tentang usul-usul penelitian antara lain menggunakan KPO di bidang penelitian tersebut di atas sebagai bahan acuan. a) Pengajuan Usul dan Pelaksanaan penelitian dengan Biaya DIPA Ditjen

Pendidikan Tinggi Agama, Tata aliaran kerja pengajuan usul dan pelaksanaan penelitian dengan biaya DIPA Ditjen Pendidikan Tinggi Agama adalah sebagai berikut :

b) Staf pengajar membuat usulan penelitian, yang telah disetujui dan disyhkan Dekan, diteruskan ke Lembaga/Pusat/Balai Penelitian.

c) Usulan penelitian yang masuk diteruskan oleh Lembaga/Pusat/Balai Penelitian ke Komisi Pertimbangan Penelitian,, da apabila telah memenuhi persyaratan dikembalikan Komisi ke Lembaga/Pusat/Balai Penelitian untuk diteruskan ke Pimpinan PTS untuk disyahkan.

d) Pada saat yang bersamaan BAAK menerima berkas-berkas usulan penelitian yang ditujukan pada Pimpinan PTS mencatat judul, personalia, dan biaya diusulkan, serta memeriksa kelengkapannya.

e) Usulan yang telah disyahkan Pimpinan PTS dieruskan ke Dirjen Pendidikan Tinggi Islam untuk memperoleh dana, setelah dievaluasi Tim Penilai Ditjen Pensdidikan Tinggi Islam.

f) Bila disetujui, dan akan diturunkan melalui rekening pimpinan PT, disertai surat Perjanjian Kerja yang ditanda tangani Pimpinan PT.

g) Pimpinan PT menerbitka SK untuk penelitian yang telah disetujui biayanya. Tembusan SK antara lain dikirimkan kepada BAAK, BAU, Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, dan Fakultas. Biaya penelitian dicairkan dan dibayarkan kepada peneliti setelah ditanda tangani Surat Kontrak Kerja.

h) Staf pengajar melaksanakan penelitian, dan laporan hasil penelitian, setelah melalui tahap penilaian disyahkan dan dikirimkan Pimpinan PTS ke Ditjen Pendidikan Agama melalui BAAK.

22

2) Pengajuan Usul Penelitian dengan Biaya PT. Sumber biaya penelitian di PTN terakumulasi pada DIPA Perguruan Tinggi/dahulu DIP (sejak tahun anggaran 1984/1985 ditiadakan). Tata aliran kerja usulan dan penelitain ini selanjutnya digambarkan pada Bagan II/A.1.3. (Tata aliran kerja pengajuan usul dan pelaksanaan penelitian dengan biaya DIPA Perguruan Tinggi), prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Staf pengajar membuat usulan penelitian, yang telah disetujui dan disyahkan oleh Dekan, diteruskan ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian.

2. Usulan penelitian yang masuk oleh Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian ke Komisi Pertimbangan Penelitian, dan apabila telah memenuhi persyaratan dikembalikan ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian untuk diteruskan ke Pimpinan PT untuk disyahkan.

3. Usulan yang telah disyahkan Pimpinan PT dicatat oleh BAAK tentang nama pengusul, judul penelitian, dan diserahka pada Tim Penyusunan DUP/ Tim SP4 Perguruan Tinggi, untuk dimasukan kedalam Daftar Usulan Keguiatan dan selanjutnya diteruskan ke DEPAG.

4. DUP Kegiatan yang telah disetujui akan turun ke Perguruan Tinggi berupa DIPA dari DEPAG, dimana akan terlibat antara lain jumlah dana dan judul penelitian yang telah disetujui.

5. BAAK mencatat usul penelitian yang telah disetujui, pengusul, judul, dan biayanya. 6. Pimpinan PTS menerbitkan SK untuk masing-masing pengusul, yang

tembusannya dikirim ke BAAK. 7. Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian menyiapkan surat perjanjian kerja yang harus

ditanda-tangani pengusul penelitian dan disaksikan/disyahkan oleh Pimpinan PT. 8. Staf pengajar/Dosen melaksanakan penelitian, dan laporan hasil penelitian,

setelah melalui tahap penilaian dan disyahkan dan dikirimkan Pimpinan PT, PTS melalui Kopertais.

Tata aliran kerja ini selanjutnya digambarkan pada Bagan II/A.1.3. 3) Pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian dengan Biaya Sumber Lain. Dengan dan sumber lain dimaksudkan dana yang berasal dari sumber diluar PT dan DEPAG. Dana tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Semua jenis penelitian tersebut harus masuk dan keluar melalui Pimpinan PT, sebagai penanggungjawab penyelenggara penelitian di Perguruan Tinggi yang bersangkuatan. Dalam hal penelitian dengan dana yang berasal dari luar negeri, hal tersebut terjadi dengan pengetahuan dan izin DEPAG, serta intansi Pemerintah lainnya yang berwenang. Tata aliran kerja pengajuan usul dan pelaksanaan penelitian dengan biaya sumber lain adalah sebagai berikut :

a) Staf pengajar membuat usulan penelitian, yang setelah disetujui dan disyahkan oleh Dekan, diteruskan ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian.

b) Usulan penelitian yang masuk oleh Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian diteruskan ke Komisi pertimbangan penelitian, dan apabila telah memenuhi persyaratan, dikembalikan Komisi ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian untuk diteruskan ke Pimpinan PT.

c) Jika diterima dan disetujui, Pimpinan PT menerbitkan SK, yang tembusnya diberikan kepada BAAK dan BAU.

d) Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian menyiapkan Surat Perjanjian Kerja yang ditanda-tangani pengusul, dengan disaksikan oleh pimpinan PT.

23

e) Staf pengajar melaksanakan penelitian, dan laporan hasil penelitian, setelah melalui tahap penelitian dikirimkan ke Pimpinan PTS melalui BAK.

Tata aliran kerja penelitian ini, dapat menyesuaikan dengan Bagan II/A.1.2. dan Bagan II/A.1.3.

24

d. Peranan BAAK dalam Administrasi Penelitian. Di bawah PP 60/1999 BAAK mempunyai peranan yang sentral dalam administrasi akademik dan kemahasiswaan, termasuk administrasi penelitian. Peranan BAAK dapat dilihat dari dua sudut yang saling mengisi: 1) Peranannya sebagai unsur Pembantu Pimpinan, yang membantu tujuan dan sasaran

Perguruan Tinggi di bidang penelitian, dan kebijaksanaan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran institusional tersebut;

2) Peranannya sebagai satuan organisasi yang memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada satuan-satuan organisasi pelaksanaan, yaitu Fakultas dan Lembaga/Pusat/ Balai Penelitian. Dokumentasi dan klasifikasi Arsip Penelitian (a) Usul Penelitian:

(1) Daftar usul penelitian yang diajukan oleh staf akademik disertai atau tanpa usul penelitiannya didokumentasikan oleh BAAK.

(2) BAAK kemudian membuat klasifikasi atas usul penelitian atas dasar:

Fakultas/Kelompok Program Studi/Jurusan;

Judul Penelitian

Ketua Peneliti/Pelaksana;

Golongan Kepangkatan

Biaya yang diajukan

Kategori Penelitian (I,II,III, atau IV);

Bidang ilmu menurut Konsorsium

Struktur penelitian, yaitu banyaknya peneliti yang terlibat per judul (A = 1 orang ; B = 2-3 orang ; C = 4-5 orang; D = lebih dari 5 orang).

(b) Kontrak Penelitian: Kontrak penelitian adalah usul penelitian yang dibiayai dalam tahunan anggaran tertentu. (1) Kontrak Pelaksanaan Penelitian yang disampaikan melalui PR I/PD I

atau langsung oleh Kepala BAU (dalam hal Akademik). (2) BAAK membuat klasifikasi atas penelitian yang dilakukan staf akademik

dalam tahun anggaran tersebut atas dasar:

Fakultas/Kelompok/Program Studi/Jurusan;

Judul Penelitian

Ketua Peneliti/Pelaksana

Golongan Kepangkatan nya;

Jangka waktu penelitian

Personalia Peneliti dengan Golongan Kepangkatannya dan instansinya;

Biaya yang diberikan beserta pentahapannya;

Kategori Penelitian;

Bidang ilmu menurut Konsorsium. (c) Laporan Hasil Penelitian:

(1) Laporan hasil penelitian yang disampaikan disimpan sebagai arsip (2) BAAK membuat klasifikasi atas usul penelitian atas dasar :

Fakultas/Kelompok Program Studi /Jurusan;

Judul penelitian;

25

Penulis/Penulis Utama (dua orang penulis lengkap; lebih dari 2 penulis ditulis hanya ditulis penulis utama, dkk);

Jangka waktu penelitian;

Tanggal pemasukan laporan. (d) Peranan BAKU dalam Administrasi Penelitian.

Dokumentasi dan Klasifikasi arsif penelitian dilakukan oleh BAU : 1) Kontrak

Kontrak pelaksanaan penelitian dari pihak manapun didokumentasikan oleh BAU. BAU membuat klasifikasi kontrak penelitian berdasarkan atas:

Sumber dana;

Nomor dan tanggal kontrak pelaksanaan penelitian;

Judul penelitian;

Atas nama peneliti/pelaksanaan dan instansinya;

Jumlah biaya seluruhnya ;

Jumlah pembayaran tahap pertama

Jangka waktu;

Tanggal pemasukan laporan hasil penelitian;

Berita Acara (Nomor dan tanggalnya)

Kuitansi pembayaran tahap kedua/terakhir (Nomor, tanggal dan jumlah pembayarannya).

2) Laporan Penelitian: Laporan hasil penelitian yang masuk didokumentasikan oleh BAU. BAU membuat klasifikasi terhadap laporan hasil penelitian atas dasar:

Fakultas/Jurusan

Judul;

Penulis/Penulis Utama

Penulis tambahan sebanyak 4 orang (diurut dari atas ke bawah ) di samping Penulis Utama

e. Pengendalian Mutu Usul Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian 1) Usul Penelitian Untuk menjamin atau meningkatkan mutu usul penelitian, beberapa faktor perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

(a) Kelengkapan dan kesesuaian format; (b) Kesesuaian tata cara pengetikan dan kerapian (c) Relevansi masalah yang ingin diteliti dengan prioritas penelitian; (d) Kejelasan judul penelitian (e) Kejelasan perumusan masalah penelitian; (f) Konsistensi antara masalah penelitian, tujuan penelitian dan judul penelitian; (g) Kuatnya argumentasi yang diajukan untuk urgensi dan manfaat yang diharapkan; (h) Kejelasan dan kelengkapan metodologi penelitian; (i) Kesesuaian dan desain penelitian; (j) Kejelasan implementasi penelitian (k) Fleksibilitas penelitian; (l) Kewajaran biaya yang diajukan.

2) Laporan Hasil Penelitian

26

Untuk menjamin atau meningkatkan laporan hasil penelitian beberapa faktor perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

(a) Kelengkapan dan kesesuaian format (b) Kesesuaian tata cara pengetikan dan kerapian (c) Konsistensi isi laporan dengan usul penelitian; (d) Kejelasan uraian; (e) Kejelasan sample dan sumber informasi; (f) Kebenaran data yang diperoleh (g) Kecermatan pengolahan dan analisis data; (h) Ketetapan dalam interpretasi data dan penarikan kesimpulan; (i) Operasionalisasi sasaran; (j) Kelengkapan referensi;

3) Pemanfaatan Sasaran Penelitian Bila tenaga akademik di juruskan akan memanfaatkan sarana penelitian yang berada di bawah pengolahan fakultas, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan dengan tembusan kepada Ketua Jurusan, Pimpinan Pengelola Sarana Penelitian yang bersangkutan misalnya Kepala Laboratorium Kepala BAAK. Bila sarana penelitian tersebut dikelola oleh BAU seperti kebun percobaan, permohonan diajukan kepada Kepala BAU dengan tembusan kepada Ketua Jurusan dan Kepala BAAK.

Peneliti yang menangani kelompok Program Studi mengajukan permohonan yang sama polanya seperti di atas, bila akan memanfaatkan sarana penelitian. Dalam hal ini dianjurkan agar kelembagaan penelitian melakukan hubungan kerja sama dengan fakultas agar dapat disepakati tata cara dan penjadwalan penggunaan Laboratorium /Rumah Kaca yang dapat dimanfaatkan bersama.

B. Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Prinsip Administrasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 dan petunjuk Pelaksanaannya telah ditekankan arti pentingnya administrasi di perguruan tinggi sebagai unsur penunjang upaya ke arah perbaikan maupun perkembangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya wadah-wadah khusus bagi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan dua Biro yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas /Institut /Sekolah Tinggi. Pentignya Administrasi Pengabdian pada Masyarakat di perguruan tinggi tidak dapat disangsikan lagi, karena peningkatan dan pengembangan dharma pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi untuk masa mendatang lebih ditekankan pada pemantapan keberadaan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Hubungan kerja sama itu pada hakekatnya ialah kepercayaan pihak luar terhadap kemampuan dan kelayakan profesionalisme tenaga akademik perguruan tinggi. Kepercayaan tersebut dapat dilaksanakan hanya melalui peningkatan diri secara berkesinambungan serta didukung oleh administrasi yang baik dan mantap.

2. Pengertian Umum Untuk menghimpun kesatuan bahasa dan tindakan perlu disepakati bersama beberapa pengertian yang banyak digunakan di dalam administrasi Pengabdian pada masyarakat, sebagai berikut: a. Pengabdian pada masyarakat di sini adalah salah satu dharma dari tri dharma

perguruan tinggi yang merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung kepada masyarakat secara institusional dan professional melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha

27

mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Artinya secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini haruslah dilakukan secara melembaga yaitu oleh atau atas nama perguruan tinggi tertentu yang disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi, atau pejabatyang ditunjuknya.

b. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan pemenuhan sebagai kebutuhan masyarakat dan / atau memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat atau anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya dan kemampuan memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian pengabdian pada masyarakat harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, tetapi sedapat mungkin yang dampaknya secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 1) Pengembangan Pendidikan pada Masyarakat 2) Pengembangan Pelayanan pada Masyarakat 3) Pengembangan Kaji Tindak Lanjut action research 4) Pengembangan Wilayah secara terpadu; 5) Pengembangan Kuliah Kerja Nyata. 6) Pengembangan Penerapan Hasil Penelitian Khusus kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mencerminkan penerapan hasil pendidikan dan pengajaran, serta penelitian di perguruan tinggi secara terpadu. Khusus Pengabdian pada masyarakat mencakup pengabdian pada masyarakat yang melibatkan fakultas/antar jurusan di lingkungan fakultas maupun Perguruan Tinggi.

d. Program menggambarkan tentang apa yang perlu dilaksanakan dan mengapa hal itu perlu dilaksanakan. Jadi program berupa pernyataan tertulis tentang situasi, tujuan, masalah-masalah yang hendak dipecahkan dan cara – cara pemecahanya. Dari program akan muncul kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan agar program itu dapat diwujudkan, kegiatan –kegiatan itu akan tertuang dalam rencana kerja lengkap dengan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana melakukannya, siapa pelakunya, siapa khalayak sasarannya, di mana akan dilakukan dan kapan akan dilaksanakan.

e. Pelaku progaram pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah tenaga tenaga akademik yang melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu fungsi dan misi da perguruan tinggi, disamping melskukan pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Sedangkan kebutuhan tenaga administrasi/ tenaga teknisi di kelembagaan pengabdian pada masyarakat diususlkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut, dan pengelolaan administrasi nya diatur oleh Biro Administrasi Umum.

f. Bebas Tugas Tenaga Akademik/Dosen, Dasar perhitungan beban tugas adalah jumlah jam wajib kerja yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, yaitu 37,5 jam kerja per minggu. Perkiraan pembagian jam kerja per minggu digambarkan pada tabel adalah sebaigai berikut:

Tabel : 1

Perkiraan Pembagian Jam Kerja Tenaga Akademik/Dosen per Minggu

No Bidang Kegiatan Jenjang Jabatan Tenaga Akademik/Dosen

28

Asisten Ahli Lektor Lek. Kepala Guru Besar

1. A 60 % 40 % 30 % 30 %

2. B 20 % 30 % 35 % 40 %

3. C 15 % 20 % 20 % 10 %

4. D 05 % 10 % 15 % 20 %

* Sumber dikembangkan dari Pedoman Umum Ad. Akademik dan kemahasiswaan PT. Dikbud 1989

Keterangan: A : Kegiatan pendidikan dan pengajaran B : Kegiatan penelitian ilmiah dan karya seni C : Kegiatan pengabdian pada masyarakat D : Kegiatan peningkatan tri dharma Perguruan tinggi *) Hitungan mengenai; Angka Kredit Dosen/ Kum Dosen, selengkapnya dibahas pada

Buku Panduan Penyusunan dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar dan Banten (K.II.C.1) Tahun 2005

g. Fasilitas pengabdian pada masyarakat adalah semua prasarana dan sarana yang diperlukan demi kelancaran jalannya pelaksanaan pengabdian pasa masyarakat dan pengelolaan administrasi penunjang di perguruan tinggi, sehingga tercapai tujuannya secara efisien dan efektif. Fasilitas pengabdian pada masyarakat antara lain adalah: 1) Gedung/ Ruang (Laboratorium Bantuan Hukum, kantor, ruang penataran, kuliah

pembekalan, dsb.). 2) Peralatan; 3) Bahan dan alat habis terpakai; 4) Bengkel Teknologi/Taman Teknologi; 5) Dan lain-lain Dengan adanya fasilitas pengabdian pada masyarakat diperlukan pengelolaan fasilitas pengabdian pada masyarakat yang meliputi: 4) Perencanaan; 5) Pengadaan; 6) Pergudangan; 7) Penginventarisasian; 8) Penggunaan; 9) Tata ruang; 10) Pemeliharaan; 11) Pengawasan; 12) Penghapusan; Klasifikasi perlengkapan didasarkan atas kodofikasi alat-alat menurut Impres R.I. No. 3/1971 tanggal 1 Januari 1971. Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik Kekayaan Negara (IKNM) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK-081/1999.

h. Usul rencana program adalah suatu format yang telah diisi ditujukan untuk: 1) Memohon biaya pengabdian pada masyarakat kepada sponsor. 2) Pegangan/patokan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan

pengabdian pada masyarakat (Bagan II/B.1.1.) i. Pemantauan merupakan suatu bagian dari kegiatan penilaian, yang umumnya dilakukan

selam suatu proses sedang berjalan. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan saat penilaian dilakukan, pemantauan adalah suatu pengecekan (checking) atau pemeriksaan berkala selam suatu proses atau kegiatan berlangsung, dengan maksud untuk mengetahui. Dan mengidentifikasi arah kegiatan, apakah sudah menjurus atau

29

mengacu kepada pencapaian tujuan sesuai seperti yang direncanakan semula, sehingga penyimpangan dan hambatan dapat diketahui sedini mungkin untuk dilakukan perbaikan pengarahan kembali atau penyempurnaan jalannya proses, program atau kegiatan.

j. Laporan hasil progaram pengabdian pada Masyarakat adalah suatu format yang ditujukan untuk: 1) Pertanggung jawaban biaya pengabdian pada masyarakat yang telah dimanfaatkan

kepada sponsor. 2) Melaporkan hasil kegiatan secara tekun ilmiah. 3) Melaporkan tata cara dan pengelolaan kegiatan pengabdian pada masyarakat

tersebut dilaksanakan. k. Laporan Berkala Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat. Seperti yan telah diuraikan

dalam perincian tugas pimpinan kelembagaan pengabdian pada masyarakat, Ketua Lembaga/ Kepala Pusat/ Balai Pengabdian pada Masyarakat wajib memberikan laporan tahunan kepada Rektor. Format laporan-laporan tersebut mengikuti model yang telah ditentukan untuk setiap unit kerja.

l. Arsip pengabdian pada masyarakat adalah semua surat/ dokumen usulan progaram pengabdian pada masyarakat/ produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian pada masyarakat, yang diagendakan, diklasifikasikan dan disimpan menurut tata laksana yang berlaku. Sistem “file” diatur sedemikian rupa sehingga arsif mudah ditemukan kembali, disediakan, dan disampaikan kepada yang berkepentingan.

m. Biaya progaram pengabdian pada masyarakat adalah jumlah judul program pengabdian pada masayarakat yang terinci atas tahap-tahap kegiatan melalui dari persiapan sampai dengan pengiriman laporan hasil pengabdian pada masyarakat.

n. Biaya pengabdian pada masyarakat dicairkan atas dasar surat Perjanjian Pelaksanaan Kegaiatan (kontrak) yang ditanda tangani olrh pihak sponsor dan pihak pimpinan intansi dari pelaku progaram pengabdian pada masyarakat yang bersangkutan. Bila sponsor adalah Direktorat/Departemen maka pimpinan Intansi tersebut adalah Direktur Jenderal. Bila sponsor adalah Rektor maka Pimpinan Intansi tersebut adalah Ketua/Kepala/ LPM/BPM.

3. Ruang Lingkup Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat Administrasi pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi adalah serangkaian kegiatan

penatausahaan yang memperlancar SIM (Sistem Informasi majemen) bagi pengambilan keputusan, dan menopang terlaklaksananya dengan baik, efisiensi dan efektif tugas-tugas pembinaan fungsional pengabdian pada masyarakat baik oleh pimpinan perguruan tinggi, maupun oleh pimpinan unit-unit pelaksana dilingkungan perguruan tinggi.

Ruang lingkup administrasi pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi mencakup antara lain: 1) mempersiapkan bahan informasi/ data yang diperlukan bagi pengambilan keputusan maupun dalam rangka penyusunan laporan berkala dan publikasi. 2) menyediakan bahan/ informasi/ data yan diperlukan untuk penetapan prioritas progaram maupun perencanaan. 3) menyimpan, memelihara dan menyediakan kembal semua arsip baik tugas rutin maupun keperluan evaluasi, menyebarluaskan bahan/ informasi/ data/ produk hukum dalam rangka peningkatan pengembangan pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi. 4) menyebarluaskan bahan/ informasi/ data/ produk hukum dalam rangka peningkatan dan pengembangan kerja sama pengabdian pada masyarakat di dalam maupun diluar negeri, dan 5) mengelola pengadministrasian pendayagunaan prasarana perguruan tinggi untuk program-program pengabdian pada masyarakat.

30

4. Tata Kerja

a. Pengembangan Kelembagaan Secara kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan sebagai komitmen perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang perguruan tinggi, pada pasal 44 ayat 2 mengisyaratkan bahwa; “pengabdian masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan” Sebagai kelembagaan yang melakukan kegiatan secara terkoordinasi, secara rinci organisasi kelembagaan pusat pengabdian masyarakat digambarkan sebagai berikut: 1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian

kepada masyarakat, fakultas, jurusan/prodi, pusat pengabdian, laboratorium, tenaga akademik/pengabdi baik secara berkelompok maupun secara individu; kegiatannya dikordinasikan pada tingkat Univ/Institut/Sekolah Tinggi.

2) Lembaga /Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat, secara struktural merupakan unsur pelaksana tri dharma perguruan tinggi di lingkungan PTAIS untuk menyelenggararakan dharma pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengupayakan sumber daya yang diperlukan.

3) Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat, dibentuk oleh PTAIS sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dituangkan dalam statuta PTAIS.

4) Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang secara teknis mengkordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTAIS.

5) Dalam operasionalisasi penyelenggaraan kegiatannya, Lembaga/Pusat/ Balai Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada USPN No. 20 Tahun 2003, PP Nomor 60 Tahun 1999, dan SNP PP Nomor 19 Tahun 2005, serta Statuta PTAIS yang bersangkutan.

C. Inovasi Pengembangan Struktur Organisasi Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 pasal 27 ayat 3, telah memberikan landasan hukum bagi unit-unit di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kelembagaan pengabdian kepada masyarakat, Biro Administrasi Akademik (BAAK), dan biro Administrasi Umum (BAKU), Kepegawaian dan Keuangan. Melihat perkembangan terbaru untu pengembangan struktur UIN, tentang struktur Lembaga Pengabdian nampaknya masih sendiri-sendiri. namun bagi PTS mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengembangkan struktur kelembagaa tersebut secara konvensional, dikarenakan PTS mengambangkan STATUTA secara sendiri. untuk lebih jelasnya berikut ini diberikan bagan pengembangan organisasi kelembagaan pengabdian pada masyarakat (model 1) dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

31

(1) Pengembangan Struktur Organisasi Lembaga P 3M (Model 1) a) Struktur Organisasi P 3 M (Bagan II/B. 1.2.)

Keterangan : _________________ Garis Komando/hirakri ................................... Garis konsultativ

REKTOR UNIV/INS-KETUA STAI

PR I/PR II/PR III – PK I – PK II – PK III

Ketua LP3M Kepala

BAAK

Kepala BAKU

KOMISI

PERIMB

ANGAN

Sekretaris

Tata usaha

Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Pusat penelitian Pusat pengabdian

A B C A B C D

Tenaga Peneliti Tenaga Pengabdi

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

32

b) Tata Kerja Lembaga PP 3M (a) Ketua Lembaga P 3 M sekurang-kurangnya dibantu oleh seorang sekretaris, Ketua

Lembaga membawahi maksimal 2 (dua) Pusat (Penelitian, dan Pengabdian), dan beberapa Bidang atau bidang pada setiap pusat salah satu Pusat/bidang adalah Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua.Setiap Kepala/Ketua Lembaga (Penelitian, dan Pengabdian ), mengkordinasikan kegiatan kelompok/bidang Tenaga Akademik ( A,B,C,D, dst) yang masing-masing menangani Kelompok Program tertentu sesuai misi yang dikembangkan oleh P 3 M

(b) Di dalam menyusun bahan kebijaksanaan penelitian atau produk hukum kelembagaan, kepala/ketua P3M dapat di bantu oleh unit non-struktural yang disebut komisi pertimbangan.

(c) Untuk penyelenggaraan administrasi kelembagaan ketua/ kepala lembaga P3M dibantu oleh seorang sekretaris/kepala bagian tata usaha yang membawahi maksimal 4(empat) sub bagian.

2. Pengembangan Struktur Organisasi Pusat/ Balai P3M (Model II) Sesuai dengan kesenangannya PTAIS untuk mengembangkan struktur kelembagaan pusat/ balai penelitian dan pengabdian pada Masyarakat tersebut, dikarenakan PTS mengembangkan STATUTA secara sendiri, dapat melakukan inovasi struktur kelembagaan dalam rangka mengembangkan asas efektif dan efisien dan/ atau perampingan struktur tapi tidak menghilangkan fungsi dalam hal ini fungsi kelembagaan pusat/ balai penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut ini diberikan bagan model pengembangan organisasi kelembagaan pengabdian pada masyarakat secara konvensional dapat di gambarkan pada bagan sebagai berikut : a) Bagan Struktur Organisasi Pusat/ Balai Penelitian Dan Pengabdian Pada

Masyarakat (Bagan II/B.1.3.)

REKTOR UNIV/INS-KETUA STAI

PR I/PR II/PR III – PK I – PK II – PK III

Ketua Pusat PPM

Kepala BAAK

Kepala BAKU

KOMISI

PERIMB

ANGAN

Sekretaris

Tata usaha

Kepala Bagian

Kepala Bagian

Kelompok

A B C D A B C D

Peneliti Pengabdi

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

33

Keterangan : _________________ Garis Komando/hirakri ................................... Garis konsultativ

b) Tata kerja pusat/ balai P3M

(a) Ketua pusat/ Balai P3M sekurang-kurangnya dibantu oleh seorang sekretaris, dengan membawahi maksimal 2(dua) bidang (Bidang Penelitian dan Pengabdian), setiap bidang terdiri dari 3-4 kelompok tenaga ahli, salah satu kelompoknya adalah pengelolaan dan pengembangan KKN yang masing-masing dikordinasikan oleh seorang krdinator kelompok

(b) Kepala Pusat/ Balai mengordinasikan kegiatan kelompok tenaga Akademik, (A,B,C,D, dst),yang masing-masing menangani kelompok program tertentu salah satunya adalah Kelompok Program Studi KKN, dan program-program yang dikembangkan sesuai dengan misi Pusat/ Balai P3M.

(c) Di dalam menyusun ketentuan, atau produk hukum kelembagaan atau penerapan kebijaksanaan pengabdian pada masyarakat Kepala Pusat/ Balai dapat dibantu oleh unit non struktural yang disebut Komisi Pertimbangan

(d) Administrasi Kelembagaan dilakukan oleh maksimal 3 (tiga) Sub Bagian yang diarahkan kegiatannya oleh Kepala BAAK.

3. Tugas Fungsi Pengembangan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat di Lingkungan PTAIS a) Unsur Pimpinan PTAIS

1) Rektor Univ/Inst-Ketua STAI adalah unsur pimpinan yang merupakan penanggung jawab dan pengusa tunggal di perguruan tinggi

2) PR I Univ/Inst. Puket I STAI, bertugas untuk mewakili Rektor Univ/Inst. Ketua STAI dalam memimpin pelaksanaan pendidikan pengajaran, pengabdian pada masyarakat, mereka berfungsi sebagai penghubung antara Rektor dan pimpinan unit-unit perencanaan dan pelaksana, serta melakuka koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) di bidang akademik. Disamping tugas hal tersebut, Pembantu Rektor I /Puket I bertugas pula untuk mengkordinasikan program pengabdian pada masyarakat yang dlakukan baik oleh fakultas maupun oleh Pusat /Balai Pengabdian pada Masyarakat

3) PR II Univ. Inst.–Puket II STAI, bertugas untuk mewakili Rektor Univ/Isnt. – Ketua STAI dalam memimpin pelaksanaan administrasi umum termasuk keuangan perguruan tinggi mereka berfungsi antara lain sebagai penghubung antara Rektor dan pimpinan pengelola sumber dana perguruan tinggi, serta melakukan KISS di bidang administrasi umum.

4) PR III Univ. Inst.-Puket III STAI, bertugas untuk mewakili Rektor Univ/Inst.- Ketua STAI dalam memimpin pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mahasiswa, serta melakukan KISS di bidang kegiatan co – kurikuler.

b) Unsur Pelaksana Dalam pengembangan struktur kelembagaan dan unsur pelaksana Pengabdian Masyarakat, terdapat dua tipe/bentuk susunan organisasi yang dapat di pilih untuk dikembangkan pada PTAIS, tipe-tipe/bentuk tersebut antara lain: tipe Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pusat/Balai Pengabdian kepada masyarakat. 1) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM)

34

(a) Ketua LPM bertangguang jawab kepada Rektor Univ/Inst Ketua STAI, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang melakukan tugas harian atas nama/sepengetahuan Ketua.

(b) Ketua LPM bertugas antara lain: (1) Memimpin Lembaga dan mengkordinasikan tugas kepala-kepala Pusat. (2) Meningkatkan dan mengembangkan Pengabdian pada masyarakat pada

ketentuan yang ditetapkan bagi perguruan tinggi. (3) Pendidikan pada masyarakat (4) Pelayanan pada masyarakat (5) Penerapan hasil penelitian (6) Pengembangan wilayah secara terpadu (7) Kuliah Kerja Nyata. (8) Mempersiapkan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan perguruan tinggi

di bidang pengabdian pada masyarakat (9) Mengkordinasikan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan perguruan tinggi

di bidang pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi maupun dalam usaha mencari dan mendayagunakan sumber dana di luar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

(10) Melaksanakan penilaian atas dasar usul dan laporan pengabdian pada masyarakat

(11) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat

(12) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat

(13) Melaksanakan publikasi lembaga dan pertemuan ilmiah. (14) Menyusun laporan berkala Lembaga.

(c) Komisi Pertimbangan terdiri atas PR I/Puket I, wakil-wakil dari kelembagaan dan Fakultas/Jurusan/Prodi, dan para pakar di bidang pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang relevan. Komisi Pertimbangan bertugas antara lain: (1) Membantu ketua lembaga dalam mempersiapkan bahan bagi penyusunan

kebijaksanaan perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat. (2) Menetapkan prioritas pengabdian pada masyarakat. (3) Membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan penilaian maupun tindak

lanjut hasil program pengabdian pada masyarakat. (4) Memberikan saran peningkatan dan pengembangan kerjasama di bidang

pengabdian pada masyarakat. (5) Memberikan saran peningkatan dan pengembangan tenaga pengabdian

pada masyarakat. (d) Ketua/Kepala LPM membawahi maksimal 2 (Pusat) Pusat-pusat yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berfungsi untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di bidang masalah tertentu yang ditangani secara multi/interdisipliner atau lintas sektoral. Salah satu pusatnya adalah pusat pengelolaan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

(e) Kepala Pusat bertugas antara lain: (2) Memimpin pusat yang bersangkutan dan mengkordinasikan kelompok

Tenaga Akademik yang masing-masing menangani kelompok Program Studi secara terpadu.

35

(3) Mempersiapkan bahan informasi/data yang diperlukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dalam pelaksanaan publikasi dan pertemuan ilmiah serta penyusunan laporan berkala.

(f) Ketua LPM dibantu oleh seorang Kasubag, Bagian Tata usaha yang berfungsi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada lembaga. Kasubag Tata Usaha Kelembagaan bertugas antara lain: (1) Melakukan pelayana teknis dan administrative di lingkungan Lembaga P 3

M. (2) Mengkoordinasi tugas-tugas Administrasi P 3 M. (3) Menyusun laporan berkala kelembagaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kelembagaan membawahi maksimal 4 (empat) Seksi tersebut adalah: (1) Seksi Umum (termasuk antara lain: surat menyurat, urusan dalam, urusan

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan). (2) Seksi Perencanaan/ Pengembangan program (termasuk antara lain: urusan

penyediaan bahan

36

2) Pusat/Balai Pengabdian pada Masyarakat (BPM) a) Pusat/ Balai Pengabdian pada Masyarakat merupakan unit struktural yang

berbentuk peralihan. b) Pusat/Balai Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat/

Balai yang bertanggung jawab kepada Univ/Inst-Ketua STAI. c) Kepala Balai P 3 M bertugas antara lain:

(1) Memimpin Pusat/Balai, dan mengkoordinasi kelompok Tenaga Akademik yang masing-masing menangani kelompok program tertentu.

(2) Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Mempersiapkan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan bagi perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat.

(4) Membantu PR I/Puket I dalam mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi maupun dalam usaha mencari dan mendayagunakan sumber dana di luar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

(5) Menyelenggarakan penilaian atas usul dan laporan hasil kegiatan dengan bantuan para pakar yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Univ/Inst-Ketua STAI.

(6) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat.

(7) Membantu PR I dalam peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat.

(8) Melaksanakan publikasi dan pertemua ilmiah (9) Menyusun lapora berkala Pusat/Balai.

d) Kepala Pusat /Balai P 3 M dibantu oleh maksimal 2 (dua) Ketua Bidang, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berfungsi untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di bidang masalah tertentu yang ditangani secara multi/interdisipliner atau lintas sektoral oleh para koordinator program. Salah satu programnya adalah pengelolaan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tugas Kepala /Ketua Bidang antara lain: (1) Memimpin pusat yang bersangkutan dan mengkordinasikan kelompok

tenaga Akademik yang maising-masing menangani kelompok Program Studi secara terpadu.

(2) Mempersiapkan bahan informasi/data yang diperlukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dalam pelaksanaan publikasi dan pertemuan ilmiah serta penyusunan laporan berkala.

D. Pendekatan Sistem Dalam melaksanakan tugas pembinaan kelembagaan pengabdian pada masyarakat dipergunakan sistem artinya: 1. Perlu kejelasan identifikasi pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan tugas tersebut

maupun didalam administrasi pengebdian masyarakat. 2. Perlu kejelasan tugas dan fungsi masing-masing pihak tersebut. 3. Perlu kejelasan tata hubungan kerja diantara pihak-pihak yang terlibat 4. Proses merupakan tata aliran kerja untuk mencapai tujuan tertentu perlu kejelasan

hubungan antara masukan –keluaran

37

5. Di dalam tata aliran kerja tersebut peran BAAK dan Bagian Tata Usaha Kelembagaan/Sub Bagian

E. Peran BAAK dalam administrasi P 3 M Dalam administrasi pengabdian pada masyarakat BAAK,berperan sebagai: 1. Unsur pembantu pimpinan perguruan tinggi yang melaksanakan:

a. Penyebarluasan kebijaksanaan dan informasi yang berasal dari pimpinan perguruan tinggi kepada pihak yang memerlukannya.

b. Dokumentasi dan kearsipan semua kegiatan, hasil program, kebijaksanaan dan produk hukum di bidang pengabdian pada masyarakat.

c. Menyediakan informasi/data tentang pengabdian pada masyarakat bagi keprluan pimpinan Perguruan Tinggi dalam pengambilan keputusan

d. Hubungan Masyarakat tentang informasi pengabdian pada masyarakat ke dalam maupun ke luar kampus. Dalam hal penyebarluasan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, peran BAAK bersifat netral.

e. Penyusunan laporan berkala. 2. Unsur penunjang tugas fungsional Pimpinan Perguruan Tinggi yang melaksanakan: a. Inventarisasi tenaga P 3 M di perguruan tinggi termasuk calon mahasiswa KKN dan dosen

pembimbing b. Inventarisasi kerja sama antara perguruan tinggi dan pihak luar di bidang pengabdian

pada masyarakat. c. Inventarisasi sarana pengabdian pada masyarakat dan KKN di perguruan tinggi yang

dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program pengabdian pada masyarakat dan KKN. d. Membantu fakultas maupun kelembagaan P 3 M dalam mengembangkan tenaga

pelaksana pengabdian pada masyarakat termasuk tenaga pembimbing dan pelatih KKN. e. Membantu fakultas maupun kelembagaan PPM dalam pengendalian mutu pengabdian

pada masyarakat dan KKN f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi P 3 M, memantau pelaksanaan

administrasi P 3 M, dan KKN oleh bagian Tata Usaha Kelembagaan/ Sub Bagian – Sub Bagian.

g. Dalam melaksanakan tugas pembinaan kelembagaan PPM diperlukan prasarana (seperti ruang untuk penataran kuliah pembekalan, pertemuan ilmiah, kebun percobaan, dll) dan sarana pengabdian pada masyarakat (seperti tenaga peralatan, bengkel teknologi, kendaraan, dll). Pengadministrasian, pendayagunaan prasarana maupun sarana perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAU.

F. Pihak-pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan tugas pembinaan fungsional, dan administrasi P 3 M antara lain: 1. Pembina Perguruan Tinggi (seperti Direktorat Jenderal) Badan Hukum Penyelenggara

Perguruan Tinggi Swasta, Yayasan, dll), 2. Rektor Univ/Inst-Ketua STAI 3. BAAK 4. BAKU 5. Kelembagaan PPM/Lembaga/Balai/Pusat dan pusat-pusat di bawah lembaga. 6. Komisi Pertimbangan (Non Struktural).

38

7. Kelembagaan penelitian/Lembaga/Balai Penelitian dan pusat-pusat di bawah lembaga. 8. Fakultas/Jurusan. 9. Kebun percobaan/Bengkel teknologi 10. Perpustakaan (fakultas/perguruan tinggi). 11. Badan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 12. Di Perguruan tinggi yang memiliki LP 3 M terdapat pula perpustakaan lembaga, dan

bengkel teknologi, laboratorium bantuan hukum yang canggih untuk keperluan pusat-pusatnya.

G. Perumusan Tata Kerja

Tata kerja peningkatan dan penegembangan P3M diatur terprogaram, terarah dan terpadu. Penaturan tata cara tersebut berlandaskan beberapa prinsip antara lain: a) Setiap unit kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perguruan tinggi. b) Adanya kiss dalam pengelolaan ppm di perguruan tinggi. c) Adanya suatu pintu masuk bagi pendyagunaan sumber dana dari pihak manapun. d) Meletakan dan kewajaran dalam memanfaatkan dana ppm yang berasal dari pihak manapun

melalui usul rencana kerja. e) Menyajikan usul rencana kerja ppm dan laporan hasilnya melalui telaah bertingkat di

perguruan tinggi. f) Meningkatkan hubungan kerja antara pr i/ puket i, ketua lembaga/kepala pusat/kepala balai

ppm dan pr ii/team sp4. g) Melembaga kan pendayagunaan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh

perguruan tinggi yang memperlancar inventarisasi kegiatan dari hasil ppm. h) Menghindari tumbuhnya citra yang keliru bahwa kegiatan ppm akan menanggung

pelaksanaan pendidikan da pengajaran. i) Menciptakan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi terhadap pelaksanaan kerja sama di

bidang ppm. j) Setiap surat/dokumen harus diproses oleh masing-masing unit kerja paling lama dalam waktu

5 hari. k) Kemungkinan terwujudnya sistem pengarahan terhadap prestasi ilmiah.

H. Mekanisme Pengembangan P3M

Yang dimaksud dengan mekanisme kerja di sini yaitu proses dari keseluruhan kerja/kegiatan secara umum yang dilakukan oleh Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat secara operasional, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai sasaran pengabdian yang diharapkan dapat memperoleh umpan balik sebagai input dari usaha pengenbangan Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PTAIS. Untuk lebih jelasnya tergambar pada diagram/flow cart di bawah ini sebagai berikut:

39

Bagan Mekanisme Kerja P3M(Bagan II/B.1.3)

Keterangan diagram/flow cart di atas sebagai berikut: a. Permasalahan yang timbul sebagai masukan input, baik yang diperoleh dari

permintaan/kebutuhan masyarakat atau sebagai akaibat dari progaram pengembangan PTAIS sendiri diajukan kepada oleh Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor Univ/Inst/Ketua STAI untuk memperoleh persetujuan,atau atas instruksi Rektor Univ/Inst/Ketua STAI kepada Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat melalui proposal.

b. Lembaga/Pusat/Balai P3M, menyusun perencanaan/proposal melibatkan unsur-unsur yang terdiri dari Kepala/Ketua Lembaga/Pusat/Balai P3M/Ketua Pusat/koordinator progaram dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan, serta perwakilan dari masyarakat calon mitra binaan.

c. Proposal telah disusun oleh Lembaga/Pusat/P3M, selanjutnya diajukan kepada Pimpinan PTAIS Rektor Univ/Inst/Ketua STAI untuk memperoleh persetujuan pelaksana.

d. Proposal telah memperoleh persetujuan dari Rektor Univ/Inst/Ketua STAI, selanjutnya disosialisasikan/diajukan kepada pihak pemerintah daerah setempat sebagai perantara atau pada pihak/intansi terkait untuk diadakan kesepakatan kerja sama berdasarkan kesediaan dan ketentuan yang berlaku.

e. Rencana kegiatan pengabdian telah sampai pada kesepakatan kerja sama dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya kesepakatan MoU oleh kedua belah pihak antara pihak PTAIS sebagai pihak pertama (I) da Instansi lain sebagai pihak kedua (II).

f. Organisasi pelaksana melaksanakan langkah-langkah teknis kegiatan sejak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

g. Sampai pada proses pelaksanaan kegiatan P3M dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat, melalui mekanisme kerja monitoring, evaluasi/penilaian dan laporan kegaiatan P3M/output.

h. Laporan hasil/output pengabdian: 1) Laporan telah disusun oleh Lembaga/Pusat/Balai P3M,

selanjutnya dilaporkan kepada Rektor Univ/Inst/Ketua STAI. Untuk di evaluasi oleh organ evaluasi melalui Rapat Pimpinan PTAIS/ Senat PTAIS/tenaga ahli yan diperlukan dalam evaluasi.

2) Hasil evaluasi tersebut di atas, digunakan sebagai bahan masukan/input bagi kepentingan pengembangan PTAIS dalam bidang dharma pengabdian kepada masyarakat.

40

BAB III

MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pengembangan program atau disebut development program, dimaksudkan disini adalah

sebagai fungsi kedua dari manajemen yaitu pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program menggambarkan tentang apa yang perlu dilaksanakan dan mengapa hal itu perlu dilaksanakan. Jadi program berupa pernyataan tertulis tentang situasi, tujuan masalah-masalah yang hendak dipecahkan dan cara-cara pemecahannya. Dari program akan muncul kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan agar program itu dapat di wujudkan. Kegiatan-kegiatan itu akan tertuang dalam rencana kerja lengkap dengan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana melakukannya, siapa pelakunya, siapa khalayak sasarannya, dimana akan dilakukan, dan kapan akan dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku program pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah tenaga akademik yang melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu fungsi dan misi perguruan tinggi, di samping melakukan pendidikan dan pengajaran serta penelitian.

Dalam rekruitmen tentang kebutuhan tenaga administrasi/tenaga teknis pada Kelembagaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat diusulkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut, dan pengelolaan administrasinya diatur oleh Biro Administrasi Umum.

Program Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di sini dimaksudkan adalah dua dharma dari tri dharma perguruan tinggi pada PTAIS, yang merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung kepada mayarakat secara institusional dan professional melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha menggali dan mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Artinya secara resmi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini haruslah dilakukan secara melembaga yaitu oleh atau atas nama perguruan tinggi tertentu yang disetujui oleh Pimpinan PTAIS (Rektor Univ/Inst-Ketua STAI) atau pejabat yang ditunjuknya.

Tujuan umum dari kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan/atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya termasuk usaha meningkatkan kemampuan masyarakat atau anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya dan kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.

Dengan demikian program penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTAIS harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, tetapi sedapat mungkin yang dampaknya secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kebijakan Departemen Agama, melalui Ditjen Kelembagaan Agama Islam pada tahun 2004, telah memberikan arahan pengembangan Penelitian oleh perguruan PTAI, substansinya adalah difokuskan kepada: a) Peningkatan Kualitas penyelenggaraan dan hasil penelitian b) meningkatkan kajian yang menonjolkan sikap cara kritis, kreativ, dan inovatif.

41

c) Fokus kajian Islam harus berubah mendasar (reformasi atau bahkan revolusi) “Reinterpretasi” terhadap pemahaman selama ini ada. Islam harus mampu berperan untuk memajukan umatnya dalam masalah kemudian.

d) Penelitian kini harus lebih berorientasi aktif; orientasi masa kini “kontemporer” e) Penelitian serius selalu dilakukan, yang antara lain untuk menjawab pertanyaan “ mengapa

terjadi gap antara ajaran dan realitas” dan sekaligus jawabannya. f) Usaha serius dilakukan untuk mewujudkan masyarakat modern dan maju berdasarkan Islam.

Ini sebagai jawaban atas hasil penelitian, sehingga dapat diaplikasi bukan sekedar ungkapan kosong dan ngawang-ngawang atau apologetik dalil agama.

g) Semua kajian penelitian haruslah mengarah kepada masa kini, bukan menghafal dari bangsa lalu. Kebanggan masa lalu untuk membangkitkan motivasi kesuksesan masa kini dan masa depan. Masa lalu merupakan pelajaran sejarah yang kebaikannya untuk masa kini, bukan sebaliknya.

h) Kebijakan Pengembangan Program Penelitian kini juga, harus lebih berorientasi yang progresiv, untuk keberhasilan masa depan di samping masa kini “kontemporer”

Substansi penelitian pada PTAI, ialah untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang cukup menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambilan keputusan pemerintah /swasta dan masyarakat sasaran pembangunan, termasuk pihak industri. Terdapat empat kategori penelitian yang harusn dikembangkan oleh PTAIS, antara lain: Landasan penyelenggaraan penelitian dalam lingkungan PTAI, ditunjang dengan beberapa keputusan Menteri Agama berkenaan dengan pembidangan Ilmu Agama Islam (IAI) dan kurikulum pendidikan tinggi Agama Islam. Sementara itu penyelenggaraan penelitian PTAI yang diprogramkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam/sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Agama, didasarkan pada KMA Nomor 1 Tahun 2001 dan berdasarkan KMA Nomor 110 Tahun 1982 pembidangan Ilmu Agama Islam sebagai berikut: a. Bidang Ilmu Qur’an dan Hadits b. Bidang Ilmu Pemikiran dalam Islam c. Bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan Pranata Sosial d. Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam e. Bidang Ilmu Bahasa f. Bidang Ilmu Pendidikan Islam g. Bidang Ilmu Dakwah Islamiyah h. Bidang Ilmu Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam. Penyelenggaraan penelitian di PTAI diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan secara simultan: pertama, untuk meningkatkan mutu penelitian, mencakup proses dan hasil yang diperoleh; kedua, untuk meningkatkan diversivikasi perhatian, mencakup penelitian akademik, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan penelitian aksi; dan keiga, untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian, mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan serta penunjang kemajuan masyarakat bangsa Indonesia. a. Tenaga peneliti perguruan tinggi adalah tenaga akademik yang melakukan penelitian sebagai

salah satu pelaksanaan dharma dari tri dharma perguruan Tinggi, di samping melakukan pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat. Pembinaan tenaga peneliti di fakultas bersifat tetap dan kontinue. Adanya tenaga peneliti pada kelembagaan penelitian didasarkan atas petugas-utama di kelembagaan tersebut melalui kerja sama antara kelembagaan penelitian dan fakultas. Jadi pembinaannya bersifat sementara. Adanya tenaga pengelola dan kelembagaan penelitian juga didasarkan atas penugasan melalui SK Menteri (Diknas/Depag) atas usul PTS. Sedangkan pengadaan kebutuhan tenaga administrasi/tenaga teknis/laboran/tenaga lapangan di kelembagaan penelitian diusulkan

42

oleh pimpinan kelembagaan tersebut, dan pengelolaan administrasinya diatur oleh Biro Administrasi Umum.

b. Kebijakan Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat, telah reformasi sejak tahun 2001, tepatnya tanggal 21 s.d 23 Mei 2001 Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, telah mengadakan pertemuan konsultasi bersama para Ketua/Kepala PPM IAIN dan STAIN seluruh Indonesia, yang salah satu kegiatannya menetapkan rancangan model pengembangan program pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya model pengembangan KK N yang layak untuk dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi Islam, substansinya adalah sebagai berikut:

Pengabdian pada masyarakat oleh perguruan PTAI difokuskan kepada enam (enam) bentuk pengembangan, yaitu: 1. Pengembangan Pendidikan pada Masyarakat 2. Pengembangan Pelayanan kepada Masyarakat 3. Pengembangan Kaji Tindak Lanjut action research 4. Pengembangan Wilayah secara terpadu 5. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata 6. Pengembangan Penerapan Hasil Penelitian

Khusus Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mencerminkan penerapan hasil pendidikan dan pengajaran, serta penelitian di perguruan tinggi secara terpadu. Dan Pengabdian pada masyarakat oleh fakultas ataupun kelembagaan pengabdian pada masyarakat mencakup pengabdian pada masyarakat yang melibatkan fakultas/antar jurusan di lingkungan fakultas maupun Perguruan Tinggi. Masing-masing PTAI (IAIN, STAIN dan PTAIS) diberi keleluasaan untuk menerbangkan format-format yang telah spesifik, dengan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

43

BAB IV

PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Pengembangan Program Dalam penggagasan dan perencanaan suatu prugram P3M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon yang efektif dan efisien harus didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Manajemen Berbasis hasil (Result Based Management), yakni satu proses pengelolaan

program yang yang berorientasi pada hasil yang bermanfaat, berdaya guna dan efektif bagi pencapaian cita-cita program, lengkap dengan indikator keberhasilan dan sumber/alat btasa dijadikan bukti.

2. Transparansi (Transparansi), yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara penanggungjawab, pelaksana program, dengan penyandang dana dan objek melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai, tebuka untuk diketahui, siap untuk dikontrol dan tidak melakukan manipulasi.

3. Akutabilitas (Accountabilities), yakni bertanggungjawab dan siap menanggung gugatan apabila program yang dijalankan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Partisipasi Publik (Public Participation), yakni melibatkan publik (masyarakat/ sasaran praktek) sebagai subjek dalam pelaksanaan program.

5. Kesetaraan dan keadilan Gender (Gender Equality), yakni memperlakukan setara, adil dan tidak diskriminativ terhadap perempuan dan memperjuangkannya dalam pelaksanaan program.

6. Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education), yakni memandang setiap orang yang terlibat sebagai subjek yang memilki daya pikir, keasi inovasi sehingga pendidikan tidak indoktrinasi dan pedagogic, melainkan berangkat dari pengalaman beersama untuk dapat mengungkapkan, menganalisis dan menyimpulkan hasil dari pengalaman itu dan kemudian mengalami sendiri dalam implementasinya.

7. Efektif dan Efisien, yakni menjamin terselenggaranya program yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertangguang jawab.

Dalam realisasi program pelaksanaan prinsip-prinsip ini dignakan paradigma dan metodologi Participactory Action Research (PAR), yakni suatu rangkaian aksi-refleksi dalam pelaksanaan progaram, sehingga semua rangkaian pelaksanaan progaram merupakan tindak lanjut dari hasil riset dan dalam waktu yang sama menjadi bagian dari riset untuk aksi berikutnya. Ada 6 (enam) prinsip PAR yang penting diperhatikan adalah; (1) Reflexive critique, (2) Dialectical critique, (3) Collaborative resources, (4) Risk, (5) Plural Structure, dan (6) Transformation. (Winter: 1989). Metode ini memadukan pendidikan (penyadaran dan pencerhan), penelitian (refleksi) dan pengabdian kepada masyarakat (aksi) dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suatu program sekaligus.

B. Perencanaan Gagasan Program

1. Latar Belakang program a. Konteks Progaram jelaskan secara singkat kaitan progaran ini dengan agenda

nasional atau daerah otonom dalam konteks pembaharuan system pendidikan nasional, terutama pendidikan agama di madrasah/ pesantren/ mesjid. Jelaskan pula problem apa yang dihadapi secara rill oleh calon dampingan.

44

b. Inisiatif dan progaram terkait; Tempatkan program dalam konteks upaya nasional atau daerah yang tengah atau sedang direncanakan, dengan menyebutkan pihak-pihak yang terlibat di tingkat nasional maupun daerah. Jelaskan apabila lembaga Anda telah bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut atau bermaksud untuk melakukannya, baik terkait dengan progaram ini atau tidak.

c. Alasan pemilihan; Jelaskan secara singkat dan meyakinkan berdasarka data hasil riset aksi atau riset pendahuluan-tentang mengapa madrasah/ pesantren/ mesjid perlu diberdayakan oleh PTAIS dan aspek-aspek apa saja yang membutuhkan pemberdayaan, apa potensinya, apa kelemahannya, sisi mana yang harus diberdayakan dan sebagainya. untuk menentukan pilihan ini, sebaiknya digunakan analisis perbandmingan dengan madrasah/ pesantren/ mesji lain di daerah yang sama.

d. Perencanaan program; jelaskan secara singkat proses yang Anda lakukan sehingga progaram ini menjadi bagian dari perencanaan. Jelaska pula pihak-pihak yang melakukannya dan pihak-pihak yang terlibat dan kapan pelaksanaannya.

e. Penglaman terkait; Jelaskan secara pernytaan misi organisasi atau lembaga dan berikan informasi tentang proyek-proyek atau program yang pernah dilakukan organisasi yang Anda dapat mendukung ini.

2. Deskripsi dan Strategi Progaram a. Deskripsi

1) Masalah utama yang dihadapi; Jelaskan masalah-masalah utama (cord problem) yang teridentifikasi dan perlu diselesaikan melalui program ini. masalah utama diharapak muncul berdasarkan riset aksi dan riset pendahuluan yang telah dikukan sebelumnya.

2) Cita-cita program; Jelaskan secara singkat dan memahamkan (1) cita-cita (goal) program yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, (2) ukuran (indikator) yang digunakan bahawa cita-cita progaram itu berhasil, (3) sumber bukti atau alat verifikasi yang bisa dijadikan dasar atas keberhasilan cita-cita itu, dan (4) asumsi penting tentang keberhasilan cita-cita itu.

3) Tujuan Hasil kegiatan Program; Jelaskan secara singkat dan memahamkan (1) tujuan per tahun (porpose) selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai cita-cita tersebut, lengkap disertai dengan ukuran atau (indikator) keberhasilan, sumber bukti atau alat verifikasi dan asumsi penting atas keberhasilan tujuan tersebut, (2) hasil (output) yang diharapakan dari tujuan tersebut per tahun selama 5 (lima) tahun ke depan, lengkap disertai dengan ukuran (indicator) keberhasilan, sumber bukti atau lat verifikasi dan asumsi penting atas keberhasilan tujuan tersebut, (3) rancangan kegiatan (activities) untuk 1 (satu) tahun pertama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan pada tahun pertama, lengkap disertai dengan sumber bukti atau alat verifikasi dan asumsi penting atas keberhasilan tujuan tersebut.

4) Dampak progam yang diharapkan; Jelasakan dampak (impacts) yang diharapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan secara terukur.

5) Masukan Program; Terangkan masukan program (input) yang dimilki dan diharapkan untuk mengelola program sehingga biasa dihasilkan untuk mencapai outputs. Terangkan juga bila ada konstribusi dalam bentuk barang dan sebutkan pihak-pihak penyumbang (bila perlu), sumber daya manusia atau lainnya yang dinilai penting.

b. Strategi Implementasi Program Setahun Jelaskan strategi yang dipilih untuk mengimplementasikan program dalam setahun ini.

c. Manajemen dan Akuntabilitas Program

45

Jelaskan secara rinci mengenai: (a) struktur dan komposisi tim pelaksana program, (b) garis akuntabilitas untuk setiap pihak dala striktur pelaksana, (c) hubungan program ini dengan PTAIS dimana lembaga/pelaksana program ini bernaung, (d) informasi tentang manajemen yang digunakan sehingga mencerminkan transfaransi dan akuntabilitas, dan (e) jelaskan langkah- langkah yang akan ditempuh untuk mecapai tujuan program.

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan Program a. Jelaskan secara rinci dalm skala waktu dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

pada program ini. b. Dalam jadwal ini dijelaskan jugatahapan-tahapan kegiatan yakni: persiapan,

pelaksanaan, evaluasi dan laporan.

e. Monitoring dan Evaluasi Program Jelaskan secara singkat mekanisme monitoring dan evaluasi program, ukuran (indikator) yang digunakan, jadwal monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diusulkan dan mekanisme membuat dan memperbaharui rencana kerja dan jadwal audit.

3. Format Penyusunan Strategi Program Untuk mengembangkan tenaga kerja logic (logical frame works) cita-cita, tujuan, dampak, hasil dan kegiatan, dapat dibuatkan dalam bentuk Matrik Perencanaan Program Model RBM (Resuly Based Management) sebagai berikut:

a. Matrik Model Perencanaan Program Model RBM (Result Based Management)

STRATEGI PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

SUMBER ALAT PEMBUKTIAN

ASUMSI RESIKO

1 2 3 4 5

GOAL ....................... ....................... .......................

IMPACTS ....................... ....................... .......................

1 .......................... 2. ..........................

1.1. ..................... 1.2. ..................... 1.3. ..................... 2.1. ...................... 2.2. ...................... 2.3. ......................

................. ................. ................. ................. ................. .................

PURPOSE

1. .......................

OUTCOMES

1.1..................... 1.2.....................

1.1.1. ..................... 1.1.2. ..................... 1.1.3. .....................

1.1.1. ..................... 1.1.2. ..................... 1.1.3. .....................

1.1.1. ....... 1.1.2. ........ 1.1.3...........

2. ....................... 2.1. ...................... 2.2. ......................

2. ....................... 2.4. ...................... 2.5. ...................... 2.6. ......................

...................

...................

...................

INPUTS

1........................ ........................

OUTPUT-1

.............................

.............................

.............................

1 .......................... .......................... 2. ..........................

1.1. ..................... 1.2. ..................... 2.1. ...................... 2.2. ......................

...................

...................

...................

...................

...................

2. ....................... .......................

ACTIVITIES

2 ..........................

1

OUTPUT-2

1 .......................... .......................... 2. .......................... ..........................

2

1.1. ..................... 1.2. ..................... 1.3. ..................... 2.1. ...................... 2.2. ...................... 2.3. ......................

...................

...................

................... ................... ................... ...................

46

.......................... .......................... ..........................

ACTIVITIES

1 .......................... .......................... 2 .......................... ..........................

3. ....................... ......................

OUTPUT-3

.............................

ACTIVITIES

1 .......................... 2 ..........................

1 .......................... 2. ..........................

1.4 ..................... 1.5. ..................... 1.6. ..................... 2.4. ...................... 2.5. ...................... 2.6. ......................

...................

...................

................... ................... ................... ...................

47

Keterangan: Design (Kerangka) Penyusunan Strategi Program difokuskan untuk menggambarkan kerangka kerja logis logical prime work cita-cita, tujuan, dampak, hasil, dan kegiatan meliputi. b. Goal (cita-cita) dirancang dalam kerangka 4-5 tahun atau satu periode kepemimpinan,

disebut Strategi Induks c. Pupose (tujuan) dirancang dalam kerangka 1 (satu) tahun ke depan/tahun anggaran

disebut Strategi Operasional d. Sumber/alat bukti adalah sumber dari mana dengan memperhatikan unsur-unsur

berikut: Validity (validitas) Reliability (kepercayaan) Sensitivity (kepekaan) Simplicity (kesederhanaan) Utility (kegunaan) Affordability (akses/keterkaitan)

b. Logika Internal Result Based Management PENGELOLAAN PROGRAM

c. Kerangka Logis Kerja dalam Pengelolaan Program

Masukan

(Inputs) Kegiatan

(Activities)

Hasil

Kegiatan

(Outputs)

Sumber daya (manusia, organisasi,

sistem, dana, fisik)

yang diberikan oleh

stakeholder langsung

atau tidak langsung

kepada program

Koordinasi bantuan teknis, pelatihan dan

kegiatan lain yang

dilaksanakan oleh

pelaksana program

Hasil (perubahan)

jangka pendek

akibat langsung kegiatan yang

dilakukan

Hasil

Program

(Outcomes)

Hasil (perubahan)

jangka menengah

akibat logis pencapaian dari

berbagai hasil

kegiatan

Dampak

(Impacts)

Hasil (perubahan)

jangka panjang

akibat logis pencapaian dari

berbagai hasil

kegiatan dan

program

IMPACTS

(Dampak hasil kerja

Program Jangka Panjang

OUTCOME

(Hasil Kerja

Progam Jangka

Pendek)

OUTCOME

(Hasil Kerja

Progam Jangka

Pendek)

OUTCOME

(Hasil Kerja

Progam Jangka

Pendek)

PURPOSE

(Tujuan

Jangka

Pendek)

GOAL

(Cita-cita, Tujuan,

Jangka, Pendek)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

PROCESS

(Pengelolaan

Program) ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

PLANNING

(Perencanaan

Program)

INPUTS

(Sumber daya: Dana, manusia, fasilitas, sistem, dll.

48

49

d. Logika Eksternal Result Based Management

Dan Maka

Bila Dan

Maka

Bila Dan

Maka

Bila

Maka Bila

4. Format Penyusunan Anggaran Program

a. Kerangka Dasar Pengangguran Penganggaran (budgeting) merupakan suatu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu proyek kegiatan yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. selanjutnya, Koonts membatasi bahwa budgeting adalah formulasi perencanaan untuk periode tertentu dibuthkan sejumlah dana.

b. Prosedur Persoalan penting dalam penganggaran yaitu bagaimana memantapkan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Tahapan-tahapan tersebut perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran 2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dna material 3) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya

merupakan pernyataan finansial 4) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati 5) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambil keputusan) dalam

tahap ini dilakukan konsultasi/kompromi melalui rapat-rapat secar objektif dan subjektif. Disamping itu memberikan macam kerangka operasional dalam biaya dan waktu, anggaran juga menjalankan dua fungsi, yaitu: 1) menjadi alat untuk pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Karenannya penganggaran dirancang dengan mencantumkan siapa penanggung jawab suatu kegiatan 2) sebagai instrumen kegiatan pengawasan dan penilaian hasil. Besarnya pengeluaran biaya di tingkat

IMPACTS

(Dampak hasil kerja Program

Jangka Panjang

OUTCOME

(Hasil Kerja

Program Jangka

Pendek)

OUTPUT (Hasil langsung dari

pekerjaan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ASUMSI

RESIKO

ASUMSI

RESIKO

ASUMSI

RESIKO

ASUMSI

RESIKO

50

penanggung jawab nya, dapat diketahui sampai di mana tingkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan.

c. Bentuk Dalam mendesain budget terdapat dua bentuk, yaitu 1) Program budget line item budget, yang digabungkan sebagai bentuk yang

tradisional. Keuntungan dari bentuk pemagaran ini memudahkan kontrol pengeluaran biaya tetapi tidak membantu untuk pengambilan keputusan, di samping itu tidak dapat menunjukkan masukan program dan keluaran nya, karena bentuknya terlalu global.

2) Program budget line item budget anggaran butir per butir sesuai denga paket kegiatan paling banyak digunakan, sedangkan program budget merupakan langkah menuju Sp-4 (Sistem Penyusunan Program dan Penganggaran) sering dipergunakan di lingkungan pendidikan. Bentuk ini menekankan pada sasaran yang konkrit dalam pernyataan fungsional. Oleh karena itu penganggaran berdasarkan program mengharuskan diadakan pemilihan sasaran alokasi sumber berdasarkan analisis sitematik.

Selain dari kepentingan itu kita dapat melihat bahwa penganggaran program sangat erat kaitannya dengan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai fungsi manajemen terutama fungsi perencanaan. d. Penyusunan Rencana Anggaran

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja P3M (RAPB) terkait dengan manajemen perencanaan yang mengacu kepada sistem terpadu dengan melibatkan semua unit kerja terkait. Penggunaan sistem terpadu dengan sumber anggaran lainnya, bertujuan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. 1) Unsur-unsur Penyusunan Rencana Anggaran

Unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: (a) Pengalokasian anggaran selalu memperhatikan skala

prioritas berdasarkan kemampuan sumber-sumer dana. (b) Anggaran harus mendukung peningkatan kinerja tugas pokok

setiap unit (c) Penyusunan anggaran harus didukung dengan bukti-bukti

fisik yang dapat diukur baik volume maupun harga indeks/harga satuan yang menggunakan tarif indeks standarnya menurut peraturan dan norma yang berlaku

(d) Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan rencana untuk pengembangan baik rencana pengembangan institusi sendiri/intern, maupun rencana pemerintah pusat.

2) Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan (a) Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dan kewenangan

institusi/lembaga profit pendidikan sebagai institusi publik dan institusi profesional yang mengedepankan pelayanan dikembangkan pada Penyusunan Strategi Program di atas, maka model Penyusunan Anggaran secara umum di prioritas kan pada anggaran operasional manajerial dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan: (1) Anggaran operasional-manajerial, yang menyangkut honor pimpinan dan staf

pelaksana, administrasi, operasional sehari-hari pekantoran dan sejenisnya. Hal ini diasumsikan bahwa kantor institusi pendidikan adalah lembaga non profit berfungsi untuk melayani klienya yaitu masyarakat/siswa/guru, peranan dan kualitasnya perlu ditingkatkan

51

(2) Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, meliputi honor/insentif pimpinan, guru, nara sumber, fasilitator, moderator, konsumsi,akomodasi, transportasi, dokumentasi dan lain-lain. Hal ini diasumsikan bahwa institusi pendidikan adalah lembaga profesional berfungsi untuk pengawasan, pembinaan, pengendalian, serta pemberdayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, sehingga peranan, mutu/kualitas pendidikan perlu ditingkatkan.

b. Rancangan item (jenis) pembiayaan Item (jenis) pembiayaan yang dirancang meliputi: (1) Satuan/unit, misalnya paket, orang/bulan, orang/hari, unit atau disesuaikan

dengan jenisnya. (2) Jumlah satuan (3) Frekwensi kegiatan atau item pembiayaan itu dikerjakan. (4) Harga satuan/unit. (5) Sumber dana pembiayaan: (6) Rekapitulasi Anggaran untuk keseluruhan item pembiayaan.

e. Prosedur penyusunan dan Penetapan Rencana Anggaran Prosedur dan langkah-langkah dalam penyusunan angaran ini dikembangkan dari Sistem Perencanaan SISCAN yang berlaku, serta disesuaikan pula dengan mekanisme tata kerja organisasi dan kewenangan menurut fungsi tugas jabatan masing-masing yang terkait dengan tugas fungsi intitusi pendidikan, maka prosedur penyusunan dan Penetapan Rencana P3M dilaksanakan sebagai berikut: 1) Pimpinan intitusi menetapkan arah kebijakan perkembangan secara menyeluruh

untuk tahun anggaran yang direncanakan. 2) Pimpinan Unit/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menyampaikan informasi

atau arahan tentang rencana anggaran kepada Unit/Sub. Unit kerja dilingkungan intitusi.

3) Unit/Sub. Unit kerja dilingkungan intitusi/lembaga menyusun program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibawah koordinasi Pimpinan Unit/Bidang Bidang Keuangan.

4) Setiap unit kerja merumuskan alokasi anggaran sesuai dengan bidang garapannya dan memprioritaskan kegiatan serta menserasikan dengan sumber-sumber anggaran baik rutin/SPP, maupun sumber-sumber lain.

5) Pimpinan Intitusi/Lembaga melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk membahas dan menetapakan konsep RAPB-P3M.

6) Pimpinan terkait melaksanakan rapat pengesahan RAPB-P3M, berdasarkan hasil pembahasan.

7) Pengajuan RAPB berupa Daftar Usulan Kegiatan dan Rencana Anggaran, kepada instansi lebih tinggi dan sumber-sumber lain yang diperkirakan dapat memberikan bantuan biaya.

f. Jadwal Penyusunan Anggaran dan Unsur-unsur yang Terkait (contoh pengunaan alokasi waktu/jadwal)

No Waktu Kegiatan Unsur/Terkait

1. Januari Pengarahan kebijakan program anggaran

Pimpinan Institusi.*) dan Pimpinan PT

2. Februari Pimpinan unit kerja intern institusi melakukan penjabaran kebijakan Rektor Univ/ Inst/ Ketua ST.

Kepala/Ketua Lembaga/Pusat/Fakultas/Jurusan/Prodi

3. Maret-April Unit kerja teknis menyusun program kerja dan anggaran untuk bahan rapat kerja anggaran tahunan. Dan usulan Angaran.

Kepala/KetuaLembaga/Pusat P3M dan Bidang-Bidang

52

4. Mei-Juni Rapat Kerja Anggaran Menghimpun, mengolah dan menyusun Daftar Usulan Rencana Program Anggaran

PR.II/Biro AKU-A2KPSI /Bag. Prc.& Keu. Peserta Unit-unit terkait

5. Juli Mengajukan TOR dan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Instansi/Lembaga terkait. Pengolahan dan Pengesahan Anggaran

Biro A2KPSI Bagian Perencanaan

6. Agustus Distribusi Alokasi Anggaran Bagian Perencanaan

7. September Implementasi Kegiatan Bagian Perencanaan

*) Operasional Yayasan/Institusi Pendidikan Tinggi

53

g. Format Penyusunan Anggaran Kegiatan P3M MATRIK MODEL RANCANGAN ANGGARAN INSTITUSI

PENYELENGGARAAN P3M

Nama Kegiatan/............................. Jenis pembiayaan ...........................

No

Komponen

Satuan

Jumlah Frekwensi

Harga Satuan/Unit

Total Biaya

Kontribusi Sumber

dana Unit

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Sub. Bidang Program Pendidikan dan pengajaran

a. Belanja Honor/Tidak Tetap

1.

2.

3.

Dst

Sub Total . A.1

b. Belanja Barang

1.

2.

3.

Dst

Sub Total A.2

c. Belanja Jasa Lainnya

1.

2.

3.

Dst

Sub Total A.3

d. Belanja Transportasi Lainnya

1.

2.

3.

Dst

Sub Total A.4

B. Sub Bidang Program Penelitian

a. Belanja Honor/Tidak Tetap

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.1

b. Belanja Barang

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.2

c. Belanja Jasa Lainnya

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.3

d. Belanja Perjalanan Lainnya

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.4

C. Sub. Bidang Program Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Belanja Honor/Tidak Tetap

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.1.a

b. Belanja Barang

1.

2.

54

3.

Dst

Sub Total B.1.b

c. Belanja Jasa Lainnya

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.1.c

d. Belanja Transportasi Lainnya

1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.1.d

Total Per bidang Kegiatan B.1.. ( a + b + c + d )

Bidang........................................... dan seterusnya sd. Bidang ..................................

JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN/ANGGARAN (A+B)

Keterangan: *) Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu P3M (disesuaikan dengan Bidang Garapan P3M) Pengisian Kolom 8 kontribusi/sumber biaya disesuaikan dengan sumber/penyandang dana

BAB V

PENUTUP

Panduan ini disusun oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, pertama berdasarkan kepentingan dalam rangka pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan (WASDALBIN) dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, kedua disusun dalam rangka mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul khususnya dalam pemberdayaan penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, dan yang ketiga dikaitkan pula dengan kepentingan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon yang seringkali membutuhkan layanan informasi/regulasi dari.

Buku Panduan Pemberdayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, merupakan rambu-rambu yang bersifat umum bagi Proses dan Mekanisme Penyelenggaraan P3M pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon. Subtansi buku panduan ini meliputi 4 (empat) aspek untuk dimaknai sebagai kepedulian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon terhadap pengembangan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, 4 asspek tersebut antara lain: Reaktualisasi, Reorientasi, Restrukturisasi dan Reorganisasi. Dengan tujuan bahwa: 1 Pertama, Pada tataran praktis pemberdayaan dimaknai sebagai serangakaian upaya dan

kegiatan yang difokuskan pada: a) Penguatan potensi yang telah dimiliki lembaga pendidikan, b) Pengembangan atas dasar tuntutan dan kebutuhan baru, c) Perubahan dan pembentukan sistem makna dan sistem pengetahuan baru dan d) Perubahan formasi peran dan ineraksi baru. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan diarahkan kepada: a) Menetapkan pengembangan strategi dan perencanaan, b) Pencapaian tujuan, c) meningkatkan mutu sumber daya, d) meningkatkan kinerja, e) meningkatkan kapasitas dan kualitas peran dan f) meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

2 Kedua, secara kelembagaan, Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksanaan di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Dan secara struktural lembaga penelitian dibentuk oleh universitas/institut, melalui mekanisme yang

55

berlaku serta tertuang pada Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon.

3 Ketiga, Makna yang terkandung pada Buku Panduan ini adalah tata kerja, yang memberikan kejelasan tentang: apa yang dikerjakan oleh siapa: dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tata kerja yang dikemukakan disini adalah suatu pola umum, yang dapat dijadikan panduan untuk menetapkan tata kerja yang sebenarnya di suatu Perguruan Tinggi.

4 Keempat, Inovasi pengembangan struktur kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon pada umumnya diperlukan dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi perguruan tinggi, yakni mengedepankan asas efisiensi dan efektif. Dalam konteks ini dimaksudkan perampingan struktur lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di merger menjadi satu yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya lazim disebut LP3M, seperti yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi besar lainnya. Hal ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, setelah memperhatikan kondisi dan lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon selama ini. Ada beberapa alasan yang dapat memungkinkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon melakukan merger lembaga penelitian dan pengabdian; pertama, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon mempunyai kewenangan membuat statuta tersendiri, kedua, PP. 60 mengisyaratkan bahwa lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibentuk oleh universitas/institut, melalui mekanisme yang berlaku, serta tertuang pada Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon, dan ketiga, manfaat dari merger tersebut dimaksudkan untuk efisiensi sumber daya baik tenaga, dana, maupun sarana pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon. Namun dalam hal ini tidak meninggalkan, akan tetapi harus mengedepankan asas Kualitas.

Keempat aspek tersebut di atas, merupakan suatu pilihan keadaan yang lain dengan sendirinya akan menghasilkan suatu Tata Kerja yang agak berbeda dari tata kerja yang dikemukakan dalam Buku Panduan ini. tetapi perbedaan tersebut tidak menyimpang dari pola umum tata kerja yang dikemukakan disini: apa yang dikerjakan oleh siapa, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelengaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di suatu Perguruan Tinggi sebagai satu sistem. Apabila ada regulasi/ ketentuan dan peratuan yang baru dari instansi terkait dalam hal ini Departemen Agama, maka buku panduan ini akan disesuaikan.

Dikarenakan buku panduan ini bersifat rambu-rambu umum, maka hal-hal sifatnya teknis yang belum dimuat/ diatur dalam buku panduan ini, agar diatu pada ketentuan tersendiri dalam bentuk petunjuk lebih teknis oleh Perguruan Tinggi masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peratuaran yang berlaku.

Sebagai usaha manusiawi, panduan ini tetap menyisakan peluang akan terjadinya kekurangan dan ketidaklengkapan. Sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan untuk upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan ke depan.

Besar harapan kami dengan hadirnya panduan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bunga Bangsa Cirebon pada khususnya dan bagi pengembangan PTAIS pada umumnya.

56