Buku Pedoman Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas. 5/13. Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan

Puskesmas yang dilakukan melalui membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan

upaya Puskesmas, dan sistem pelayanan klinis untuk memenuhi standar akreditasi yang

ditetapkan dan peraturan perundangan serta pedoman yang berlaku.

Untuk membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan program, dan sistem

pelayanan klinis di Puskesmas perlu disusun pengaturan-pengaturan (regulasi) internal yang

menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Penetapan dan

pemberlakuan regulasi internal berupa Kebijakan, Pedoman, dan Standar Prosedur Operasional

(SPO) dan dokumen lain yang merupakan pembakuan sistem manajemen mutu dan sistem

pelayanan yang ada di Puskesmas, disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-

pedoman eksternal yang berlaku.

Untuk memudahkan Kepala Puskesmas, ketua tim mutu Puskesmas, penanggung jawab

dan pelaksanan upaya Puskesmas, serta pendamping akreditasi Puskesmas dalam

mempersiapkan Puskesmas untuk akreditasi, maka perlu disusun pedoman penyusunan dokumen

akreditasi Puskesmas.

A. Tujuan penyusunan pedoman dokumen Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Primer adalah:

1. Tersedianya pedoman bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab dan pelaksana upaya

Puskesmas, dalam menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam standar

akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, merupakan regulasi

internal di Puskesmas

2. Tersedianya Pedoman Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, bagi pendamping akreditasi

Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer,

1


3. Tersedianya pedoman bagi surveyor dalam melakukan penilaian akreditasi Puskesmas

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer,

4. Tersedianya pedoman penyusunan dokumen untuk pelatihan akreditasi Puskesmas dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

Pedoman ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen bagi Kepala

Puskesmas, Penanggung jawab dan pelaksana upaya Puskesmas, Penanggung jawab dan

pelaksana pelayanan di Puskesmas, pendamping tingkat Kabupaten/ Kota, pendamping tingkat

Provinsi, pendamping tingkat Pusat dan surveyor akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Primer.

2


BAB II

DOKUMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS DAN

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Sistem manajemen mutu, sistem pelayanan, dan sistem penyelenggaraan upaya

Puskesmas perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal. Regulasi internal ini disusun dalam

bentuk dokumen akreditasi yang harus dipersiapkan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan primer untuk memenuhi standar akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Primer

Penyusunan regulasi internal Puskesmas, perlu didukung regulasi eksternal yang

berupa peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan organisasi profesi,

yang merupakan acuan bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan manajemen Puskesmas, upaya

Puskesmas, dan pelayanan Klinis. Dokumen-dokumen tersebut sebaiknya ada di Puskesmas,

fasilitas pelayananan kesehatan primer dan merupakan dokumen eksternal yang dikendalikan,

meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi.

Regulasi internal di Puskesmas dapat dibedakan sebagai berikut :

A. Regulasi penyelenggaraan manajemen Puskesmas :

1. Kebijakan Kepala Puskesmas

2. Pedoman mutu/ manual mutu,

3. Pedoman-pedoman manajemen, upaya pelayanan

4. Standar Prosedur Operasional (SPO)

5. Rencana Lima Tahunan Puskesmas

6. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), tahunan yang memuat Rencana Usulan Kegiatan

(RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

7. Kerangka Acuan Kegiatan

B. Regulasi penyelenggaraan upaya Puskesmas:

3



2. Pedoman upaya Puskesmas,

3. Standar Prosedur Operasional (SPO),

4. Rencana Tahunan Program,

5. Kerangka Acuan Kegiatan upaya Puskesmas,

6. Regulasi pelayanan klinis di Puskesmas,


8. Pedoman Pelayanan Klinis

C. Regulasi Pelayanan Klinis

1. Kebijakan Kepala Puskesmas tentang pelayanan klinis,

2. Standar Prosedur Operasional (SPO) klinis,

3. Kerangka Acuan Kegiatan upaya Pelayanan klinis,

4. Regulasi pelayanan klinis di Puskesmas,

5. Pedoman Pelayanan Klinis,

6. Kerangka Acuan Kegiatan Pelayanan Klinis

Dokumen akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Klinis Primer, sebagai bukti

pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, Puskesmas perlu menyiapkan rekaman kegiatan (bukti

tertulis kegiatan yang dilaksanakan) dan dokumen-dokumen pendukung lain, seperti foto

copy ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi, dan sebagainya.

4


BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS DAN FASILITAS

PELAYANAN KLINIK PRIMER

A. Kebijakan

Kebijakan adalah Peraturan/ Keputusan Kepala Puskesmas atau kepala Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Primer yang merupakan garis besar mengikat dan wajib dilaksanakan oleh:

penanggung jawab, pelaksana upaya dan pelayanan di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Primer. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusun pedoman/ panduan dan standar

prosedur operasional (SPO) yang memberikan kejelasan langkah-langkah dalam

pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

Penyusunan Peraturan/Surat Keputusan harus didasarkan pada peraturan perundangan, baik

undang-undang, Perturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah, Peraturan Menteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan

Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Primer dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam keputusan tersebut, atau merupakan

lampiran dari peraturan/ keputusan.

Format Peraturan/ surat keputusan dapat disusun sebagai berikut:

1. Pembukaan:

a. Judul : Surat Keputusan Kepala Puskesmas, fasiltas pelayanan kesehatan primer

tentang…

5


b. Nomor: ditulis sesuai sistem penomoran surat keputusan di Puskesmas dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Primer,

c. Jabatan pembuat keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin serta ditulis

dengan huruf capital,

d. Konsideran, meliputi:

1) Menimbang: memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi

latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Huruf awal kata menimbang

ditulis dengan huruf capital diakhiri dengan tanda baca tidik dua ( : ), dan

diletakkkan di bagian kiri;

2) Mengingat: memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang

memerintahkan pembuat keputusan tersebut. Perturan perundangnan yang menjadi

dasar hokum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi.

Konsideran ini diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang.

2. Diktum:

a. Diktum Memutuskan ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf capital, serta

diletakkan di tengah margin;

b. Diktum Menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan disejajarkan ke bawah

dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan

huruf capital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : );

c. Nama keputusan sesuai dengan judul (kepala), seluruhnya ditulis dengan huruf capital

dan diakhiri dengan tanda baca titik ( . ).

3. Batang Tubuh.

a. Batang tubuh memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam dictum-

diktum, misalnya:

KESATU :

KEDUA :

6


dst

b. Dicantumkan saat berlakunya peraturan/keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan

ketentuan, dan peraturan lainnya, dan

c. Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan/keputusan, dan pada halaman

terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan/keputusan.

d. Kaki:

Kaki peraturan/ keputusan merupakan bagian akhir substansi peraturan/keputusan yang

memuat penanda tangan penerapan peraturan/keputusan, pengundangan

peraturan/keputusan yang teridiri atas tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan,

tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menanda tangani.

e. Penandatanganan

Peraturan/Keputusan Kepala Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas

f. Lampiran peraturan/keputusan:

1). Halaman pertama harus dicantumkan judul dan nomor peraturan/keputusan

2). Halam terakhir harus ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.

Catatan: Untuk Peraturan pada Batang Tubuh tidak ditulis dalam dictum tetapi

dalam bab-bab dan Pasal-pasal. (akan diuraikan kemudian),

B. Manual Mutu,

Manual Mutu adalah: dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam maupun

keluar tentang sistem manajemen mutu Puskesmas. Organisasi Puskesmas untuk

menetapkan dan memelihara manual mutu, yang meliputi:

1. Cakupan umum didalam penerapan mutu Puskesmas,

2. Prosedur terdokumen yang diterapkan untuk sistem mananjemen mutu,

3. Penjelasan proses- proses interaksi dari sistem mamajemen mutu Puskesmas,

7


4. Sistematika manual mutu minimal adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan,

b. Profil Puskesmas,

c. Visi, misi, tujuan Puskesmas, dan budaya kerja Puskesmas,

d. Penentuan ketua tim mutu sebagai penanggung- jawab didalam pelaksanaan akreditasi

Puskesmas/ mutu Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan primer,

e. Pengendalian dokumen, rekaman akreditasi Puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan primer,

f. Persyaratan manajemen mutu Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer,

g. Tanggung- jawab manajemen,

h. Fokus pada pelayanan dan pelanggan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan

primer,

i. Kebijakan mutu:

1) Kebijakan mutu adalah: pernyataan resmi Puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan primer yang memuat komitmen mutu dan kepedulian terhadap

kepuasan pelanggan.

2) Isi Kebijakan mutu sejalan dengan visi - misi dan tujuan Puskesmas dan fasilitas

pelayanan kesehatan primer,

3) Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran kinerja, mengevaluasi

pencapaian sasaran serta acuan perbaikan,

4) Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipahami oleh seluruh karyawan

Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer,

8


5) Kebijakan mutu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya,

j. Sasaran kinerja Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer:

1) Setiap unit menetapkan sasaran-sasaran secara spesifik dan terukur termasuk

sasaran knerja pelayanan yang dihasilkan oleh unit tersebut.

2) Koordinator unit bertanggung jawab untuk memastikan unit yang dipimpinnya

membuat perencanaan kerja untuk mencapai sasaran-sasaran unit kerjanya

3) Sasaran kinerja sesuai dengan kebijakan mutu Puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan primer,

4) Sasaran–sasaran kinerja setiap unit dipastikan terdokumentasi.

k. Perencanaan

Setiap koordinator unit/ upaya berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk unit

kerjanya termasuk :

1) Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.

2) Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara efektif .

3) Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai

4) Memelihara/mempertahankan sistem manajemen mutu pada unitnya

5) Melakukan perbaikan /penyempurnaan sistem manajemen mutu

6) Merencanakan peningkatan hasil kerja (objectives dan targets).

l.Personalis di Puskesmas/ sumber daya manusia di Puskesmas,

m. Komunikasi internal,

n. Telaah mutu dan kinerja,

o. Pengelolaan sumber daya,

9


p. Realiasasi pelayanan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer, yang

mencakup didalam gedung maupun diluar gedung,

q. Persyaratan pelanggan,

r.Komunikasi dengan pelanggan,

s. Proses Pelayanan didalam gedung maupun diluar gedung,

t. Identifikasi dan ketelusuran,

u. Pengendalian peralatan dan pengukuran/ pemantauan,

v. Pengukuran, analisis dan perbaikan

w. Tindakan Koreksi/ Prevensi dan Perbaikan Terus Menerus,

C. Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas

1. PendahuluanSejalan dengan rencana stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Rencana lima tahunan tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas bedasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.Dalam menyusun rencana lima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh jajaran karyawan yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja, mencari factor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran.

2. Sistematika Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas.Sistematika Rencana kinerja lima tahunan Puskesmas dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PendahuluanA. Keadaan Umum PuskesmasB. Tujuan penyusunan rencana lima tahunanC. Indikator dan standar kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya Puskesmas

Bab II. Analisis KinerjaA. Pencapaian Kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya Puskesmas

10


B. Analisis Kinerja: menganalisis factor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Bab III. Rencana Pencapaian Kinerja Lima Tahun

A. Program Kerja dan kegiatan: berisi program-program kerja yang akan dilakukan yang meliputi antara lain:1. Program Kerja Pengembangan SDM, yang dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan, misalnya: pelatihan, pengusulan penambahan SDM, seminar, workshop, dsb

2. Program Kerja Pengembangan sarana, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya: pemeliharaan sarana, pengadaan alat-alat kesehatan, dsb

3. Program Kerja Pengembangan Manajemen, dsb.

B. Rencana Anggaran: yang merupakan rencana biaya untuk tiap-tiap program kerja dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara garis besar

Bab IV. Penutup.

Lampiran : matriks rencana kinerja lima tahunan Puskesmas

3. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas:Adapun tahapan penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas adalah sebagai berikut:a. Membentuk tim penyusunan rencana kinerja lima tahun yang terdiri dari Kepala

Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program/upaya Puskesmas dan Pelayanan Klinis.

b. Tim mempelajari rencana stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, target kinerja lima tahunan yang harus dicapai oleh Puskesmas

c. Tim mengumpulkan data pencapaian kinerjad. Tim melakukan analisis kinerja e. Tim menyusun pentahapan pencapaian indicator kinerja untuk tiap pelayanan/Upaya

Puskesmas dengan penjabaran pencapaian untuk tiap tahunf. Tim menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target

pada tiap-tiap indicator kinerjag. Tim menyusun dokumen rencana kinerja lima tahunan untuk disahkan oleh Kepala

Puskesmash. Sosialisasi rencana pada seluruh jajaran puskesmas

11


4. Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan (lihat form excel)Panduan dalam mengisi matriks rencana kinerja lima tahunan:a. Nomor : diisi dengan nomor urutb. Pelayanan/Upaya Puskesmas: diisi dengan Pelayanan Klinis, dan Upaya Puskesmas

yang dilaksanakan di Puskesmas tersebut, misalnya Upaya KIA, Upaya KB, Upaya PKM, dst

c. Indikator : diisi dengan indicator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja Upaya/Pelayanan

d. Standar : diisi dengan standar kinerja untuk tiap indicatore. Pencapaian : diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhirf. Target pencapaian: diisi dengan target-target yang akan dicapai pada tiap tahap

tahunang. Program Kerja : diisi dengan Program Kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target

pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja, misalnya program kerja pengembangan SDM, program kerja peningkatan mutu, program kerja pengembangan SDM, program kerja pengembangan sarana, dsb

h. Kegiatan: merupakan rincian kegiatan untuk tiap program yang direncanakan, misalnya untuk program pengembangan SDM, kegiatan Pelatihan Perawat, Pelatihan Tenaga PKM, dan sebagainya.

i. Volume : diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap tahapan tahunanj. Harga Satuan: harga satuan untuk tiap kegiatan,k. Perkiraan Biaya : diisi dengan perkalian antara volume dengan harga satuan.

5. Penutup.Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu Kepala Puskesmas dalam menyusun rencana kinerja lima tahunan, yang kemudian diuraikan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pencapaian Kegiatan.

Lampiran:

Lampiran 1. Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas

D. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), Tahunan.

12


Perencanaan adalah: suatu proses kegiatan secara urut yang harus dilakukan untuk

mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) diartikan sebagai proses penyusunan rencana

kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang, dilakukan secara sistematis untuk

mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.

Perencanaan Puskesmas mencakup semua kegiatan program/ upaya Puskesmas yang

dilakukan di Puskesmas baik wajib, pengembangan maupun upaya khusus spesifik wilayah/

Puskesmas sebagai rencana Tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah serta sumber dana lainnya.

1. Mekanisme Perencanan Tingkat Puskesmas.

Langkah pertama dalam mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah menyusun

usulan kegiatan yang meliputi usulan mencakup semua kegiatan upaya Puskesmas yang

dilakukan di Puskesmas baik wajib, pengembangan maupun upaya khusus spesifik

wilayah/ Puskesmas mencakup semua kegiatan program/ upaya Puskesmas yang

dilakukan di Puskesmas baik wajib, pengembangan maupun upaya khusus spesifik

wilayah/ Puskesmas.

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) memperhatikan berbagai kebijakan yang

berlaku, baik secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan

informasi yang tersedia di Puskesmas. Puskesmas perlu mempertimbangkan masukan

dari masyarakat melalui kajian maupun asupan dari lintas sektoral Puskesmas. Rencana

Usulan Kegiatan harus dilengkapi usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana,

prasarana dan operasional Puskesmas. RUK yang disusun merupakan RUK tahun

mendatang (H+1). RUK dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota selanjutnya

terangkum dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota akan diajukan ke DPRD

13


untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Secara rinci RUK

dijabarkan kedalam rencana pelaksanaan kegiatan (RPK).

Setelah menapatkan persetujuan, selanjutnya diserahkan ke Puskesmas melalui Dinas

Kesehatan Kabupaten/ Kota maka disusun secara rinci rencana pelaksanaan kegiatan

dengan menyesesuaikan anggaran yang telah turun.

2. Tahap penyusunan RUK.

a. Tahap persiapan.

Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan

RUK agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan

tahap- tahap perencanaan.

b. Tahap analisis situasi.

Tahap ini dimkasudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan

permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang

dikumpulkan tim yang telah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Data- data tersebut

mencakup data umum, data khusun (hasil penilaian kinerja Puskesmas.

3. Tahap penyusunan RUK.

Penyusunan RUK memperhatikan hal- hal untuk mempertahankan kegiatan yang sudah

dicapai pada periode sebelmnya dan memperhatikan program/ upaya yang masih

bermasalah, menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi

kesehatan diwilayan tersebut dan kemampuan Puskesmas.

Penyusunan RUK terdiri dua tahap, yaitu:

a. Analisis Masalah.

14


Analisis masalah dilakukan melalui kesepakatan tim penyusun dan lintas sektoral

Puskesmas melalui:

1) Identifikasi masalah,

2) Menetapkan urutan prioritas masalah,

3) Merumuskan masalah,

4) Mencari akar penyebab, dapat mepergunakan diagaran sebab akibat, pohon

masalah, curah pendapat, dan alat lain yang dapat digunakan.

b. Penyusunan RUK.

Penyusunan RUK meliputi upaya kesehatan upaya wajib, pengembangan dan upaya

khusus setempat yang meliputi:

1) Kegiatan tahun yang akan datang,

2) Kebutuhan sumber daya,

3) Rekapitulasi rencana usulan kegiatan.

4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan baik upaya kesehatan wajib, pengembangan maupun

khusus setempat dan rencana inovasi secara bersama- sama, terpadu dan terintegrasi,

dengan langkah= langkah:

a. Mempelajarai alokasi kegiatan,

b. Membandingkan alokasi kegiatan yang disutuji dengan RUK,

c. Menyusun rancangan awal secara rinci,

d. Mengadakan lokakarya mini,

15


e. Membuat RPK.

Proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan menggunakan format- format

sesuai dengan Pedomanan Perencanaan Tingkat Puskesmas yang dikeluarkan Kementrian

Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2006. Adapun format-

format untuk dilihat didalam lampiran buku panduan penyusunan dokumen akreditasi

Puskesmas ini.

C. Pedoman/ Panduan

Pedoman/ panduan adalah: kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah

yang harus dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan

kegiatan.

Panduan adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman

mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur 1 (satu) kegiatan. Pedoman/

panduan dapat diterapkan dengan baik dan benar melalui penerapan SPO.

Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman / panduan maka Puskesmenyusun/

membuat sistematika buku pedoman/ panduan sesuai kebutuhan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman atau panduan yaitu :

1. Setiap pedoman atau panduan harus dilengkapi dengan peraturan atau keputusan Kepala

Puskesmas untuk pemberlakuan pedoman/ panduan tersebut.

2. Peraturan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala

Puskesmas.

3. Setiap pedoman/ panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal setiap 2-3 tahun sekali.

4. Bila Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman/ Panduan untuk suatu kegiatan/

pelayanan tertentu, maka Puskesmasdalam membuat pedoman/ panduan wajib mengacu

pada pedoman/ panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

16


5. Format baku sistematika pedoman panduan yang lazim digunakan sebagai berikut :

a. Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Puskesmas

BAB III Visi, Mis, Falsafah, Nilai dan Tujuan Puskesmas

BAB IV Struktur Organisasi Puskesmas

BAB V Struktur Organisasi Unit Kerja

BAB VI Uraian Jabatan

BAB VII Tata Hubungan Kerja

BAB VIII Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil

BAB IX Kegiatan Orientasi

BAB X Pertemuan/ Rapat

BAB XI Pelaporan

1. Laporan Harian

2. Laporan Bulanan

3. Laporan Tahunan

b. Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Pedoman17


C. Ruang Lingkup Pelayanan

D. Batasan Operasional

E. Landasan Hukum

BAB II STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

B. Distribusi Ketenagaan

C. Jadual Kegiatan, termasuk Pengaturan Jaga (Rawat Inap)

BAB III STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruang

B. Standar Fasilitas

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN

BAB V LOGISTIK

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

BAB VII KESELAMATAN KERJA

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

BAB IX PENUTUP

c. Format Panduan Pelayanan Puskesmas

BAB I DEFINISI

BAB II RUANG LINGKUP

BAB III TATALAKSANA18


BAB IV DOKUMENTASI

Sistematika panduan pelayanan Puskesmas dapat dibuat sesuai dengan materi/ isi panduan.

Pedoman/ panduan yang harus dibuat adalah pedoman/ panduan minimal yang harus ada di

Puskesmas yang dipersyaratkan sebagai regulasi yang diminta dalam elemen penilaian.

Bagi Puskesmas yang telah menggunakan e-file tetap harus mempunyai hardcopy pedoman/

panduan yang dikelola oleh tim akreditasi Puskesmas atau bagian Tata Usaha Puskesmas.

(mengacu pada pedoman penyusunan dokumen akreditasi rumahsakit 2012 dengan

penyesuaian untuk Puskesmas)

D. Penyusunan kerangka acuan upaya Puskesmas.

Penyusunan kerangka acuan program/ kegiatan dengan mencakup Tujuan Umum dan

Khusus: Merupakan tujuan program. Tujuan Umum: adalah tujuan secara garis besar,

sedangkan tujuan khusus merupakan rincian kegiatan- kegiatan yang akan dicapai dari

organisasi. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan: langkah- langkah kegiatan dilaksanakan

sehingga Tercapainya tujuan program. Karena itu antara tujuan dan kegiatan harus

berkaitan dan sejalan. Cara melaksanakankegiatan, metode untuk melaksanakan kegiatan

pokok dan rincian kegiatan.

1. Sistematika/ Format Kerangka Acuan upaya Kegiatan

Sistematika atau format kerangka acuan upaya Kegiatan sebagai berikut :

a. Pendahuluan

b. Latar belakang

c. Tujuan umum dan tujuan khusus

d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan

e. Cara melaksanakan kegiatan

19


f. Sasaran

g. Skedul (Jadwal) pelaksanaan kegiatan

h. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

i. Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Sistematika/ format tersebut diatas adalah minimal Puskesmas dapat menambah sesuai

kebutuhan, tetapi tidak diperbolehkan mengurangi. Contoh penambahan : ditambah point

untuk rencana pembiayaan/ anggaran.

Petunjuk Penulisan

a. Pendahuluan

Yang ditulis dalam pendahuluan adalah hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait

dengan program/ kegiatan

b. Latar belakang

Latar belakang adalah merupakan justifikasi atau alasan mengapa program tersebut

disusun. Sebaiknya dilengkapi dengan data-data sehingga alasan diperlukan program

tersebut dapat lebih kuat.

c. Tujuan umum dan tujuan khusus

Tujuan ini adalah merupakan tujuan program/ kegiatan. Tujuan umum adalah tujuan

secara garis besarnya, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan secara rinci

d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus

dilakukan sehingga tercapainyaa tujuan program/ kegiatan tersebut. Oleh karena itu

antara tujuan dan kegiatan harus berkaitan dan sejalan.

20


e. Cara melaksanakan kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan adalah metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan

rincian kegiatan. Metode tersebut bisa antara lain dengan membentuk tim, melakukan

rapat, melakukan audit, dan lain-lain

f. Sasaran

Sasaran program adalah target pertahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai

tujuan-tujuan program/ kegiatan.

Sasaran program/ kegiatan menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merealisir

tujuan tertentu. Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

Sasaran yang baik harus memenuhi “SMART” yaitu :

2) Specific : sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, bukan

cara pencapaiannya. Sasaran harus memberikan arah dan tolok ukur yang jelas

sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan yang

spesifik.

3) Measurable : sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan

apa dan kapan pencapaiannya. Akontabilitas harus ditanamkan kedalam proses

perencanaan. Oleh karenanya meetodologi untuk mengukur pencapaian sasaran

(keberhasilan program/ kegiatan) harus ditetapkan sebelum kegiatan yang terkait

dengan sasaran tersebut dilaksanakan.

4) Agressive but Attainable : apabila sasaran harus dijadikan standar keberhasilan,

maka sasaran harus menantang, namun tidak boleh mengandung target yang tidak

layak. Umpamanya kita bisa menetapkan sebagai suatu sasaran “Pengurangan

kematian misalnya akibat TB akan dapat dicapai pada suatu tingkat tertentu”

21


tetapi meniadakan kematian merupakan hal yang tidak dapat dipastikan

kelayakannya.

5) Result oriented : sedapat mungkin sasaran harus menspesifikkan hasil yang ingin

dicapai. Misalnya : mengurangi komplain masyarakat terhadap pelayanan OAT

sebesar 50%

6) Time bound : sasaran sebaiknya dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek,

mulai dari beberapa minggu sampai beberapa bulan (sebaiknya kurang dari 1

tahun). Kalau ada upaya/ kegiatan 5 (lima) tahun dibuat sasaran antara. Sasaran

akan lebih mudah dikelola dan dapat lebih serasi dengan proses anggaran apabila

dibuat sesuai dengan batas-batas tahun anggaran di Puskesmas.

Seni di dalam penentuan sasaran adalah menimbulkan tantangan yang dapat

dicapai. Sasaran yang terbaik adalah sasaran yang dapat mendorong peningkatan

kapasitas Puskesmas, namun dalam batas-batas kelayakan. Sasaran yang baik

tidak hanya akan meningkatkan program/ kegiatan dan jasa pelayanan yang

dihasilkan, namun juga menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri pada

para pelaksananya. Sebaliknya penerapan target kinerja yang tidak mungkin

dicapai akan melemahkan motivasi, membunuh inisiatif dan mengahmbat daya

inovasi para karyawan.

g. Skedul (Jadual) pelaksanaan kegiatan

Skedul atau jadwal adalah merupakan perencanaan waktu melaksanakan langkah-

langkah pelaksanaan program/ kegiatan. Lama waktu tergantung rencana program/

kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk program tahunan, maka jadwal yang dibuat

adalah jadwal untuk 1 tahun, sedangkan untuk program/ kegiatan 5 tahun maka jadwal

yang harus dibuat adalah jadwal 5 tahun. Skedul (jadwal) dapat dibuat time table

sebagai berikut :

h. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

22


Yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi dari skedul

(jadual) kegiatan. Skedul (jadual) tersebut akan dievaluasi setiap berapa bulan sekali

(kurun waktu tertentu), sehingga apabila dari evaluasi diketahui ada pergeseran jadwal

atau penyimpangan jadwal, maka dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu

program/ kegiatan secara keseluruhan. Karena itu yang ditulis dalam kerangka acuan

adalah kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan

dilakukan dan siapa yang melakukan.

Yang dimaksud dengan pelaporannya adalah bagaimana membuat laporan evaluasi

pelaksanaan kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus dibuat. Jadi yang harus

ditulis di dalam kerangka acuan adalah cara bagaimana membuat laporan evaluasi dan

kapan laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.

i. Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan adalah catatan kegiatan dan yang ditulis dalam kerangka acuan adalaah

bagaimana melakukan pencatatan keegiatan atau membuat dokumentasi kegiatan.

Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program dan kurun waaktu (kapan)

laporan harus diserahkan dan kepada siapa saja laporan tersebut harus diserahkan.

Evaluai kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan Program/ kegiatan secara menyeluruh.

Jadi yang di tulis didalam kerangka acuan, bagaimana melakukan evaluasi dan kapan

evaluasi harus dilakukan.

E. Standar Prosedur Operasional (SPO),

Istilah prosedur ada beberapa pengertian, diantaranya:

1. Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang

dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah,

(Kepmenpan No.021 tahun 2008).

23


2. Instruksi kerja adalah petunjuk kerja terdokumentasi yang dibuat secara rinci, spesifik dan

bersifat instruktif, yang dipergunakan oleh pekerja sebagai acuan dalam melaksanakan

suatu pekerjaan spesifik agar dapat mencapai hasil kerja sesuai persyaratan yang telah

ditetapkan ( Susilo, 2003).

Langkah didalam penyusunan instruksi kerja sama dengan penyusunan prosedur, namun

ada perbedaan, instruksi kerja adalah suatu proses yang melibatkan satu bagian/ unit/

profesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibat lebih dari satu bagian/

unit/ profesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang

ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindak-lanjut, serta dapat ditelusur hasilnya.

Standar Prosedur Operasional (SPO) , istilah ini digunakan di Undang-undang No. 29

Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang No. 44 Tahun 2009, tentang

Rumah Sakit,

Beberapa Istilah Prosedur yang sering digunakan yaitu :

Prosedur yang telah ditetapkan disingkat Protap,

Prosedur untuk panduan Kerja (prosedur kerja, disingkat PK),

Prosedur untuk melakukan tindakan,

Prosedur Penatalaksanaan

Petunjuk pelaksanaan disingkat Juklak,

Petunjuk pelaksanaan secara tehnis, disingkat Juknis,

Prosedur untuk melakukan tindakan klinis adalah Algoritma/ Clinical Patway,

namun pada saat ini umumnya juga disebut prosedur,

Walaupun banyak istilah tentang pengertian prosedur agar tidak menjadikan salah tapsir

maka yang dipergunakan didalam dokumen akreditasi Puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan primer didalam buku panduan ini adalah Standar Prosedur Operasiona

24


(SPO). Sedangkan pengertian SPO adalah : Suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah

yang di bakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

a. Tujuan Penyusunan SPO,

Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/

seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan

standar yang berlaku.

b. Manfaat SPO,

c. Memenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas

d. Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan

e. Memastikan staf Puskesmas memahami bagaimana

melaksanakan pekerjaannya.

Contoh :

SPO Pemberian informasi, SPO Pemasangan infus, SPO Pemindahan pasien dari

tempat tidur ke kereta dorong,

f. Format SPO.

1) Format SPO dibakukan agar tidak terjadi banyak format yang digunakan, contoh

pada lampiran, dan diberlakukan sesuai dengan akreditasi Puskesmas ini

diberlakukan,

2) Format merupakan format minimal, oleh karena itu format ini dapat diberi

tambahan materi/ kolom misalnya, nama penyusun SPO, unit yang memeriksa

SPO. Untuk SPO tindakan agar memudahkan didalam melihat langkah- langkahnya

dengan bagan alir, persiapan alat dan bahan dan lain- lain, namun tidak boleh

mengurangi item-tem yang ada di SPO.

25


Format SPO sebagai berikut :

Logo

Nama Organisasi

Judul SPO.

SPO

No. Dokumen : Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas…

Nama. NIP.

No. Revisi :

Tanggal Terbit :

Halaman :

1. Pengertian

2. Tujuan

3. Kebijakan

4. Referensi

5. Prosedur/ Langkah- langkah

6. Unit terkait

Penjelasan :

Penulisan SPO yang harus tetap didalam tabel/kotak adalah :nama Puskesmas dan logo,

judul SPO, nomor dokumen, tanggal terbit dan tandatangan Kepala Puskesmas,

sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur/ langkah- langkah, dan unit

terkait boleh tidak diberi kotak/ tabel.

g. Petujuk Pengisian SPO

a. Logo yang dipakai adalah logo Pemerintah kabupaten/ kota, sedangkan nama

organisasi adalah nama Puskesmas,

26


b. Kotak Heading : masing-masing kotak ( Puskesmas, judul SPO, No. dokumen,

No.revisi, Halaman, SPO, tanggal terbit, ditetapkan Kepala Puskesmas ) diisi sebagai

berikut :

Heading dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Pada halaman pertama kotak

heading harus lengkap, untuk halaman-halaman berikutnya kotak heading dapat

hanya memuat: kotak nama Puskesmas, judul SPO, No.dokumen, No.Revisi dan

halaman.

Kotak Puskesmas diberi nama Puskesmas dan Logo pemerintah daerah,

Judul SPO : diberi Judul /nama SPO sesuai proses kerjanya

No. Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomeran yang berlaku di

Puskesmas yang bersangkutan, dibuat sistematis agar ada keseragaman.

No. Revisi : diisi dengan status revisi, dianjurkan menggunakan huruf. Contoh :

dokumen baru diberi huruf A, dokumen revisi pertma diberi huruf B dn

seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka, misalnya untuk dokumen baru dapat

diberi nomor 0, sedangkan dokumen revisi pertama diberi nomor 1, dan

seterusnya.

Halaman : diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk

SPO tersebut. misalnya : halaman pertama : 1/5, halaman kedua: 2/5, halaman

terakhir : 5/5.

SPO diberi penamaan sesuai ketentuan (istilah) yang digunakan Puskesmas dan

fasilitas pelayanan kesehatan primer, misalnya : SPO, Prosedur, prosedur tetap,

petunjuk pelaksanaan, prosedur kerja dan sebagainya.

Tanggal terbit : diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal

diberlakukannya SPO tersebut

27


Ditetapkan Kepala Pusksmas : diberi tandatangan Kepala Puskesmas dan nama

jelasnya.

c. Isi SPO :

1. Pengertian : yang paling awal diisi judul SPO adalah, dan berisi penjelasan dan

atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah

pengertian/ menimbulkan multi persepsi.

2. Tujuan : berisi tujuan pelaksanaan SPO secara spesifik. Kata kunci : “ Sebagai

acuan penerapan langkah-langkah untuk ……”

3. Kebijakan : berisi kebijakan Kepala Puskesmas yang menjadi dasar dibuatnya

SPO tersebut. dicantumkan kebijakan yang mendasari SPO tersebut, kemudian

diikuti dengan peraturan/keputusan dari kebijakan terkait.

4. Referensi: berisikan dokumen ekternal sebagai acuan penyusunan SPO, bisa

berbentuk buku, peraturan perundang- undangan, ataupun bentuk lain sebagai

bahan pustaka,

5. Langkah- langkah Prosedur : bagian ini merupakan bagian utama yang

menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan prose kerja tertentu.

6. Unit terkait : berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses

kerja tersebut.

d. Diagram Alir/ bagan alir (Flow Chart):

Didalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkah-

langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir/ bagan alir untuk memudahkan

dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir secara garis besar dibagi

menjadi dua macam, yaitu diagram alir makro dan diagram alir mikro.

28


Diagram alir makro/ Makro flow chart, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara

garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu simbol.

Bentuk balok :

Diagram alir mikro/ mikro flow chart, menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan

dari tiap tahapan diagram makro, bentuk simbul sebagai berikut:

o Awal kegiatan :

o Akhir kegiatan :

o Keputusan : Ya

Tidak

o Penghubung :

o Dokumen : , Arsip :

e. Tata Cara Pengelolaan SPO

1) Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer agar menetapkan siapa yang

mengelola SPO

29

?


2) Pengelola SPO harus mempunyai arsip seluruh SPO Puskesmas dan fasilitas


3) Pengelola SPO agar membuat tata cara penyusunan, penomoran, distribusi,

penarikan, penyimpanan, evaluasi dan revisi SPO

f. Tata Cara Penyusunan SPO

Hal-hal yang perlu diingat :

1) Siapa yang harus menulis atau menyusun SPO

2) Bagaimana merencanakan dan mengembangkan SPO

3) Bagaimana SPO dapat dikenali

4) Bagaimana memperkenalkan SPO kepada pelaksana dan unit terkait

5) Bagaimana pengendalian SPO-nya (nomor, revisi, dan distribusi ).

6) Syarat penyusunan SPO :

Identifikasi kebutuhan, yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang dilakukan

saat ini sudah memiliki SPO atau belum, dan bila sudah agar diidentifikasi

apakah SPO masih efektif atau tidak.

Perlu ditekankan bahwa SPO harus ditulis oleh mereka yang melakuan pekerjaan

tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk oleh Kepala

Puskesmas hanya untuk menanggapi dan mengkoreksi SPO tersebut. Hal

tersebut sangatlah penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SPO hanya

diperoleh dengan adanya keterlibatan personel/ unit kerja dalam penyusunan

SPO.

30


SPO harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit

kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim Mutu

diminta memberikan tanggapan.

Di dalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, dimana,

kapan, dan mengapa.

SPO jangan menggunakan kalimat majemuk, subjek, predikat dan objek harus

jelas.

SPO harus menggunakan kalimat perintah/ instruksi dengan bahasa yang dikenal

pemakai.

SPO harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO pelayanan pasien

maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan

pasien. Untuk SPO profesi harus mengacu kepada standar profesi, standar

pelayanan, mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

g. Proses penyusunan SPO

1) SPO disusun dengan menggunakan format sesuai dengan panduan penyusunan

dokumen akreditasi Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer ini.

2) Penyusunan SPO dapat dikelola oleh kelompok upaya Puskesmas dengan

dikoordinir oleh tim mutu Puskesmas dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Pelaksana atau unit kerja/ upaya menyusun SPO dengan melibatkan unit terkait.

b) SPO yag telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja/ upaya disampaikan ke tim

mutu Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer,

c) Fungsi tim mutu Puskesmas didalam penyusunan SPO adalah :

31


(1) Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki terhadap SPO yang

telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi bahasan maupun

penulisan,

(2) Sebagai koordinator dari SPO yang sudah dibuat oleh masing-masing unit

kerja sehingga tidak terjadi duplikasi SPO/ tumpang tindih SPO antar unit,

(3) Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan ditandatangani oleh

Kepala Puskesmas.

(4) Penyusunan SPO dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SPO. Untuk

SPO pelayanan dan SPO administrasi, untuk melakukan identifikasi

kebutuhan SPO bisa dilakukan dengan menggambarkan proses bisnis di unit

kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang dilakukan di unit tersebut.

Sedangkan untuk SPO profesi identifikasi kebutuhan dilakukan dengan

mengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerja tersebut. Dari

identifikasi kebutuhan SPO maka disuatu unit kerja dapat diketahui berapa

banyak dan macam SPO yang harus dibuat/ disusun. Untuk melakukan

identifikasi kebutuhan SPO dapat pula dilakukan dengan memperhatikan

elemen penilaian pada standar akreditasi puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan primer, minimal SPO-SPO apa saja yang harus ada. SPO yang

dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SOP minimal yang harus ada di

Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer. Sedangkan identifikasi

SPO dengan menggambarkan terlebih dahulu proses bisnis di unit kerja

adalah seluruh SPO secara lengkap yang harus ada di unit kerja tersebut.

(5) Mengingat SPO merupakan flow charting dari proses kegiatan maka untuk

memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SPO adalah

dimulai dengan membuat flow chart dari kegiatan yang dilaksanakan.

Caranya adalah membuat diagram kotak sederhana yang menggambarkan

langkah penting dari seluruh proses. 32


Setelah dibuatkan diagram kotak maka diuraikan kegiatan di masing-masing

kotak dan dibuat alurnya.

(6) Semua SPO harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, dan fasilitas


(7) Untuk SPO pelayanan dan SPO administrasi, sebagian memerlukan uji coba.

(8) Agar SPO dapat dikenali oleh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi

SPO-SPO tersebut dan bila SPO tersebut rumit maka untuk melaksanakan

SPO tersebut perlu dilakukan pelatihan.

h. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penyusunan SPO

1) Ada komitmen dari Kepala Puskesmas fasilitas pelayanan kesehatan primer yang

terlihat dengan adanya dukungan fasilitas dan sumber daya lainnya.

2) Adanya fasilitator/ petugas yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk

menyusun SPO, jadi aspek pekerjaan dan aspek psikologis.

3) Ada target waktu yaitu ada target dan jadwal yang disusun dan disepakati

4) Adanya pemantauan dan pelaporan kemajuan penyusunan SPO.

5) Tata cara penomoran SPO.

Penomoran SPO maupun dokumen lainnya diatur pada kebijakan pengendalian

dokumen, dengan ketentuan:

a) Semua SPO harus diberi nomor,

b) Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer agar membuat kebijakan

tentang pemberian nomor untuk SPO,

33


c) Pemberian nomor bisa mengikuti tata persuratan Puskesmas dan fasilitas

pelayanan kesehatan primer, atau ketentuan penomoran yang khusus untuk SPO

(bisa menggunakan garis miring atau dengan sistem digit). Pemberian nomor

sebaiknya secara sentral.

6) Kode-kode yang dipergunakan untuk pemberian nomor :

a)Kode unit kerja : masing-masing unit kerja di Puskesmas mempunyai kode

sendiri-sendiri yang dapat berbentuk angka atau huruf. Sebagai contoh pada

Program Bab VI, dengan VI/ SPO/ KIA.KB, dan lain sebagainya,

b)Nomor urut SPO adalah urutan nomor SPO di dalam unit kerja upaya

Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer.

c)Satu SPO dipergunakan oleh lebih dari satu unit yang berbeda misalnya SPO

rujukan pasien maka diberi kolom unit terkait/ unit pemakai SPO.

7) Tata Cara Penyimpanan SPO

a) Penyimpanan adalah bagaimana SPO tersebut disimpan.

b) SPO asli (master dokumen/ SPO yang sudah dinomori dan sudah

ditandatangani) agar disimpan di sekretariat Tim Akreditas Puskesmas dan

fasilitas pelayanan kesehatan primer atau Bagian Tata Usaha Puskesmas dan

fasilitas pelayanan kesehatan primer, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di

organisasi tersebut tentang tata cara pengarsipan dokumen. Penyimpanan SPO

yang asli harus rapi, sesuai metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali

bila diperlukan.

c) SPO fotocopy disimpan di masing-masing unit upaya Puskesmas dan fasilitas

pelayanan kesehatan primer, dimana SPO tersebut dipergunakan. Bila SPO

tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib

mengembalikan SPO yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat Tim

34


mutu atau bagian Tata Usaha sehingga di unit kerja hanya ada SPO yang

masih berlaku saja. Sekretariat Tim Mutu atau bagian Tata Usaha organisasi

dapat memusnahkan fotocopy SPO yang tidak berlaku tersebut, namun untuk

SPO yang asli agar tetap disimpan, dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan

dalam pengarsipan dokumen di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan

primer.

d) SPO di unit upaya Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer harus

diletakan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh

pelaksana.

e) Bagi Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang sudah

menggunakan e-file maka penyimpanan SPO sebagai berikut :

Setiap SPO harus di print-out dan disimpan sebagai SPO asli.

SPO diunit upaya Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer

tidak perlu hardcopy, SPO bisa dilihat di internet di Puskesmas, namun

untuk SPO penanganan gawat darurat tetap harus dibuatkan hardcopy-nya.

8) Tata Cara Pendistribusian SPO

Distribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan SPO kepada unit upaya

atau pelaksana yang memerlukan SPO tersebut agar dapat digunakan sebagai

panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim

mutu atau bagian Tata Usaha Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan

primer sesuai kebijakan dalam pengendalian dokumen.

Distribusi harus memakai expedisi dan atau formulir tanda terima.

Distribusi SPO bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk

seluruh unit kerja lainnya.

35


Bagi Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang sudah

menggunakan e-file maka distribusi SPO bisa melalui internet dan diatur

kewenangan otorisasi disetiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui

batas kewenangan dalam membuka SPO.

9) Evaluasi SPO.

Evaluasi SPO dapat dilakukan dengan evaluasi penerapannya dan revisi secara

total/ sebagian SPO tersebut.

a) Evaluasi penerapan/ kepatuhan SPO dapat dilakukan dengan evaluasi langkah-

langkah penerapan SPO apakah sudah dilakukan semua langkah ataupun sebagian

langkah yang dilakukan. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan

daftar tilik/ cek list

Daftar tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara

konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan, untuk diingat,

dikerjakan, dan diberi tanda (check-mark).

Daftar tilik merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung

standarisasi suatu proses pelayanan.

Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk PO yang kompleks.

Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan

memonitor SPO, bukan untuk menggantikan SPO itu sendiri.

(1) Langkah-langkah menyusun daftar tilik

Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan Identifikasi

prsedur yang membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan

dan monitoringnya

Gambarkan flow-chart dari prosedur tersebut,

Buat daftar kerja yang harus dilakukan,

Susun urutan kerja yang harus dilakukan,

Masukkan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu,36


Lakukan uji-coba,

Lakukan perbaikan daftar tilik,

Standarisasi daftar tilik.

Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SPO dalam langkah-

langkah kegiatan, dengan rumus sebagai berikut.

Compliance rate (CR) = Σ Ya x 100 %

Σ Ya+Tidak

(2) Evaluasi isi SPO.

(a)Evaluasi SPO dilaksanakan sesuai kebutuhan dan maksimal 3 tahun sekali,

dilakukan oleh masing-masing unit kerja yag dipimpin oleh koordinator

unit kerja/ program.

(b)Hasil evaluasi : SPO masih tetap bisa dipergunakan atau SPO perlu

diperbaiki/ direvisi. Perbaikan/ revisi isi SPO bisa dilakukan sebagian atau

seluruhnya.

(c)Perbaikan/ revisi perlu dilakukan bila :

Alur SPO sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada

Adanya perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) pelayanan

kesehatan,

Adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru,

Adanya perubahan fasilititas

(d) Pergantian kepala Puskesmas, bila SPO memang masih sesuai/

dipergunakan maka tidak perlu direvisi.

37


F. Pengendalian Dokumen dan Rekaman.

1. Pengertian dokumen adalah: Semua dokumen yg harus disiapkan Puskesmas dan fasilitas

pelayanan kesehatan primer, dan untuk memenuhi instrumen Akreditasi. Jenis dan macam

dokumen mengacu kepada standar dan Kriteria, definisi operasional, serta cara pembuktian dan

telusur dokumen yg ada dlm instrumen akreditasi Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan

primer,

2. Rekaman adalah: dokumen yang memberi bukti obyektif dari kegiatan yang dilakukan

atau hasil yang dicapai didalam kegiatan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan

primer untuk peningkatan mutu,

3. Pengendalian dokumen dan rekaman adalah: sistem penomoran dan sistem penyimpanan

dokumen yang dibtuhkan oleh sistem manajemen mutu akreditasi Puskesmas harus

dikendalikan. Catatan/ rekaman adalah jenis khusus dari dokumen dan dikendalikan,

dalam artian harus diberi nomor agar mudah untuk pengelolaannya.

Pengendalian dokumen disusun SPO dan diatur didalam kebijakan pengendalian

dokumen pada kriteria 2.1.11 elemen penilaian 4, untuk mendefinikan pengendalian yang

diperlukan:

a. Menyetujui dokumen untuk kecukupan sebelum terbit,

b. Menelaah dan memperbaharui sebagaiman perlu, dan persetujuan ulang dokumen,

c. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen teridentifikasi,

d. Memastikan bahwa versi yang relevan dari dokumen yang dapat diterapkkan tersedia

ditempat pengguna,

e. Memastikan bahwa dokumen tetap dapat terbaca dan segeradapat teridentifikasi,

f. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar organisasi yang ditetapkan oleh

organisasi yang penting untuk perencanaan dan operasional sistem manajemen mutu

diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan,

g. Mencegah penggunaan tidak sengaja dokumen kadaluwarsa dan untuk menerapkan

identifikasi yang sesuai pada dokumen bila disimpan untuk maksud apapun.

38


Catatan/ rekaman yang diterapkan untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap

persyaratan dan bukti operasional yang efektif dari sistem manajemen mutu harus

dikendallikan. Organisasi harus menetapkan SPO terdokumentasi untuk mendefinikan

pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan,

pengambilan, lama simpan dan permusnahan. Catatan/ rekaman harus dapat terbaca,

segera dapat teridentifikasi dan dapat diakses kembali.

Untuk memperjelas dokumen areditasi Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer

dilengkapi dengan contoh- contoh dokumen, (didalam lampiran) pedoman dokumen ini,

namun didalam pelaksanaannya diharapkan tidak sama dengan contohnya, untuk

disesuaikan dengan isi langkah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas atau Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Primer.

Pedoman penyusunan dokumen memeberikan contoh cara pembuatan dokumen bukan

memberikan isi didalam dokumen, isi dokumen sesuai dengan langkah- langkah yang

dilakukan didalam organisasi.

BAB IV

39


PENUTUP

Pada prinsipnya dokumen akreditasi adalah “TULIS YANG DIKERJAKAN DAN

KERJAKAN YANG DITULIS, BISA DIBUKTIKAN SERTA DAPAT DITELUSUR

DENGAN BUKTINYA”. Namun pada penerapannya tidaklah semudah itu. Penyusunan

kebijakan, pedoman/ panduan, standar prosedur operasional dan program selain diperlukan

komitmen Kepala Puskesmas/ Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, juga perlu staf

yang mampu dan mau menyusun dokumen akreditasi tersebut. Dengan tersusunnya Buku

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer adalah,

diharapkan dapat membantu Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer, pendamping

akreditasi dalam menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan akreditasi Puskesmas dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

40

Buku Pedoman Akreditasi Puskesmas

Documents