Buku lnformasi Program Layanan ASABRI

Buku lnformasi Program Layanan

ASABRI

Buku Informasi Program Layanan ASABRI 1

DAFTAR ISI

Kepesertaan ASABRI

Peserta ASABRI ......................................... 4

Masa Kepesertaan ..................................... 4

Kepesertaan Berakhir ................................. 4

Kewajiban dan Hak Peserta

Kewajiban ................................................6

Hak ................................................................ 7

KTPA

Fungsi KTPA .............................................. 9

Penerbitan KTPA ........................................ 9

Persyaratan Pengajuan KTPA ......................... 12

Program Tabungan Hari Tua (THT)

Iuran Program THT ...................................... 13

Manfaat Program THT ................................ 13

- Tabungan Asuransi (TA) ....................... 13

- Nilai Tunai Tabungan Asuransi

(NTTA) .................................................... 14

- Biaya Pemakaman Peserta Pensiun

(BPPP) .................................................... 14

- Biaya Pemakaman

Istri/Suami (BPI/S) ................................ 14

2 Buku Informasi Program Layanan ASABRI

- Biaya Pemakaman Anak (BPA) ........... 15

Syarat Klaim THT ........................................ 15

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Iuran Program JKK ...................................... 21

Manfaat Program JKK ................................ 21

- Perawatan ............................................. 21

- Santunan …...........................................33

Program Jaminan Kematian (JKm)

Iuran Program JKm ..................................... 37

Manfaat Program JKm ............................... 37

- Santunan Kematian Sekaligus ............. 37

- Uang Duka Wafat .................................. 37

- Biaya Pemakaman ................................. 37

- Beasiswa-JKm ....................................... 38

Berkas Persyaratan Klaim JKm .................. 38

Program Pensiun

Manfaat Program Pensiun .......................... 40

- Jaminan Pensiun ................................... 40

- Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) .......... 44

Berkas Persyaratan Klaim Pensiun ............ 44

Kewajiban Peserta Pensiun ........................ 49


Uang Kekurangan Pensiun.......................51

Persyaratan Pengajuan Mutasi ................56

Layanan Produk Tambahan

PUM KPR ................................................... 61

- Ketentuan PUM KPR ......................... 61

- Besaran PUM KPR ............................... 62

- Berkas Persyaratan PUM KPR ........... 63

- Mekanisme Pengajuan PUM KPR ........ 64

Pinjaman Polis .........................................66

- Berkas Persyaratan dan Ketentuan

Pinjaman Polis ................................... 66

- Ketentuan Pinjaman Polis .................. 68

- Mekanisme Pengajuan

Pinjaman Polis ....................................69

- Jumlah pinjaman, angsuran dan

jangka waktu Pinjaman Polis .............. 71

Reksadana Top Up .................................. 72

Polis Taspen Proteksi Beasiswa ............... 74

Alamat Kantor Cabang

PT ASABRI (Persero) ................................. 76

ASABRI LINK ............................................ 83


KEPESERTAAN ASABRI

1. Peserta ASABRI

Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015,

Peserta ASABRI adalah setiap Prajurit

TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Kemhan dan Polri.

2. Masa Kepesertaan

Kepesertaan ASABRI bersifat wajib yang

dimulai sejak tanggal diterbitkannya

surat keputusan pengangkatan pertama

menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri dan

Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan

Polri sampai dengan yang bersangkutan

pensiun, berhenti, atau meninggal dunia.

3. Kepesertaan Berakhir

a. Program THT, JKK, dan JKm

1) Diberhentikan dari Dinas

Keprajuritan;

2) Diberhentikan dari Anggota Polri;

3) Diberhentikan dari PNS dan

Calon PNS Kemhan;



Calon PNS Polri;

5) Diputus hubungan kerja sebagai

PPPK.

b. Program Pensiun

1) Diberhentikan dari Dinas

Keprajuritan;

2) Diberhentikan dari Anggota Polri;


Calon PNS Kemhan;


Calon PNS Polri.


KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA ASABRI

1. Kewajiban

a. Berdasarkan PP Nomor 102 Tahun

2015, dinyatakan bahwa Prajurit

TNI, Anggota Polri dan Pegawai

PNS Kemhan dan Polri wajib

menjadi Peserta ASABRI.

b. Membayar Iuran :

1) Iuran Peserta

a) Iuran Peserta untuk program

THT sebesar 3,25% dari

Penghasilan (Gaji Pokok+

Tunjangan Istri+Tunjangan

Anak) setiap bulan;

b) Iuran Peserta untuk Program

Pensiun sebesar 4,75% dari

Penghasilan (Gaji Pokok+

Tunjangan Istri+Tunjangan

Anak) setiap bulan.

c. Memberikan Data

1) Peserta wajib memberi

keterangan data secara lengkap

dan benar mengenai dirinya serta

seluruh anggota keluarga peserta


termasuk orangtua peserta

berikut perubahan-perubahannya

melalui instansi tempat peserta

berdinas;

2) Instansi sebagaimana

dimaksud dalam angka 1) wajib

memberikan data secara periodik

kepada pengelola program dalam

hal ini PT ASABRI (Persero);

3) Dalam hal peserta pindah dan/

atau alih status ke instansi di

luar lingkungan Kementerian

Pertahanan, TNI, dan Polri, maka

kewajiban dan hak asuransi

peserta akan mengikuti di

instansi yang baru.

2. Hak

a. Mendapatkan Kartu Tanda Peserta

ASABRI (KTPA) dan e-Polis;

b. Menerima manfaat THT, JKK, JKm

dan Program Pensiun;

c. Manfaat sebagaimana tersebut huruf

(b) dapat diberikan kepada keluarga

peserta/ahli waris sesuai peraturan

perundang-undangan;


d. Memperoleh informasi tentang hak

dan kewajiban peserta serta

menyampaikan kritik dan saran

kepada PT ASABRI (Persero).


KARTU TANDA PESERTA ASABRI (KTPA)

Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA)

adalah kartu yang diterbitkan oleh

PT ASABRI (Persero) yang berfungsi

sebagai tanda bukti kepesertaan ASABRI.

1. Fungsi KTPA

a. Sebagai tanda bukti kepesertaan;

b. Sebagai salah satu persyaratan

administrasi pengajuan klaim THT,

JKK, JKm, Program Pensiun dan

Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR/

Pinjaman Polis.

2. Penerbitan KTPA

a. Penerbitan KTPA baru, diberikan

kepada Peserta (Prajurit TNI/

Anggota Polri/CPNS

Kemhan/Polri) yang selesai

mengikuti pendidikan pertama dan

telah diangkat/dilantik.


b. Penerbitan KTPA pengganti,

diberikan kepada Peserta yang

mengajukan KTPA karena hilang,

rusak, dan/atau ada perubahan data

pokok (nama, NRP, tanggal lahir, tmt

pengangkatan).

c. Penerbitan KTPA baru dilaksanakan

berdasarkan pengajuan dari kesatuan

yang selanjutnya didistribusikan

kepada yang bersangkutan melalui

kesatuan (Gambar A).

Lemdik

Kesatuan

Pembina Personel

TNI, Polri, dan Kemhan

Kantor Pusat

ASABRI

Pengajuan Distribusi


d. Bagi peserta yang telah berdinas

namun belum memiliki KTPA

pengajuannya oleh kesatuan melalui

kantor cabang PT ASABRI (Persero)

atau langsung ke kantor pusat

(Gambar B).

Pengajuan

Distribusi

KTPA Bukan Alat Jaminan untuk pengajuan

pinjaman di Bank

Kesatuan Kantor Cabang ASABRI

Kantor Pusat ASABRI


3. Persyaratan Pengajuan KTPA

a. KTPA Baru

1) Surat Pengantar dari

Kesatuan/Lemdik

2) Kep Pengangkatan Pertama

(Data Hardcopy/Pdf) dan

Daftar Nominatif (Data

Softcopy, Ms. Excel)

3) Fotokopi e-KTP

4) Nomor Handphone

b. KTPA Pengganti

1) KTPA Hilang

a) Pengantar dari Kesatuan

b) Fotokopi Kep Pengangkatan

Pertama

c) Surat Keterangan Hilang

dari Kepolisian

d) Nomor Handphone 2) KTPA Rusak

a) Formulir Pengajuan

b) KTPA Asli

c) Nomor Handphone


PROGRAM TABUNGAN HARI TUA

Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah

tabungan yang bersumber dari iuran

peserta dan iuran pemerintah beserta

pengembangannya, yang diselenggarakan

dengan tujuan untuk menjamin agar

peserta menerima uang tunai pada saat

yang bersangkutan berhenti, baik karena

mencapai usia pensiun maupun bukan

karena mencapai usia pensiun.

1. Iuran Program THT

a. Iuran peserta sebesar 3,25% dari

penghasilan (gaji pokok+tunjangan

istri+tunjangan anak) setiap bulan;

b. Iuran pemberi kerja akan diatur

dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.

2. Manfaat Program THT

a. Tabungan Asuransi

Diberikan kepada peserta yang

diberhentikan dengan hak pensiun

atau tunjangan bersifat pensiun.

Tabungan Asuransi dihitung dengan

formula Faktor Indeks Iuran (FII)


dikalikan penghasilan terakhir

sebelum pensiun.

b. Nilai Tunai Tabungan Asuransi


diberhentikan tanpa hak pensiun,

tanpa tunjangan bersifat pensiun atau

kepada ahli waris dari peserta yang

gugur, tewas, dan meninggal dunia

biasa dalam status dinas aktif. Nilai

Tunai Tabungan Asuransi dihitung

dengan formula Faktor Indeks Iuran

(FII) dikalikan penghasilan terakhir

pada saat berhenti, gugur, tewas,

atau meninggal dunia biasa.

c. Biaya Pemakaman Peserta Pensiun

Diberikan kepada ahli waris dalam

hal peserta pensiunan meninggal

dunia biasa. Biaya Pemakaman

Peserta Pensiun diberikan sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

d. Biaya Pemakaman Istri/Suami

Diberikan kepada peserta aktif,

peserta pensiunan atau ahli waris

dalam hal istri atau suami peserta

aktif atau peserta pensiunan

meninggal dunia yang terkait dengan


potongan iuran Tabungan Hari

Tua, Biaya Pemakaman

Istri/Suami diberikan sebesar Rp

4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Biaya Pemakaman Anak

Diberikan kepada peserta aktif,

peserta pensiunan atau ahli waris

dalam hal anak dari peserta aktif

atau peserta pensiunan

meninggal dunia yang terkait

dengan iuran Tabungan Hari Tua.

Biaya Pemakaman Anak diberikan

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah) dan paling banyak 2 (dua)

anak yang masuk dalam

tunjangan.

3. Syarat Klaim Tabungan Hari Tua

a. Tabungan Asuransi

1) Formulir Pengajuan

2) Fotokopi Kartu Tanda Peserta

ASABRI (KTPA)

3) Asli Kep Pensiun/Salinan Kep

Pensiun Berpasfoto

4) Fotokopi Kep Pengangkatan

Pertama/CPNS

5) Asli Riwayat Hidup Singkat (RHS)


6) Daftar Susunan Keluarga dari

Kesatuan (KU.1)

7) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

8) Fotokopi Akta Cerai/Surat

Kematian apabila Suami/Istri

Cerai/Meninggal

Bagi Peserta yang berstatus pindah kepesertaan

dari TASPEN agar melampirkan Voucher Taspen

b. Nilai Tunai Tabungan Asuransi


2) Fotokopi Surat/Kep Pemberhen-

tian dengan hormat/tidak dengan

hormat/Gugur atau Tewas dari

Kesatuan yang dilegalisasi

Pejabat Berwenang

3) Asli Kartu Tanda Peserta ASABRI

(KTPA)


Pertama Prajurit TNI/Polri/CPNS


6) Fotokopi e-KTP

7) Fotokopi Buku Rekening

Tabungan yang masih aktif

8) Fotokopi DPP KU-107 dari Pekas


c. Biaya Pemakaman Peserta Pensiun


2) Fotokopi Kep Pensiun (Khusus

Pensiunan TASPEN)

3) Fotokopi Surat Keterangan

Kematian dari Lurah dilegalisir

4) Fotokopi KPI/SPPI/Surat Nikah

atau Surat Keterangan Ahli Waris/

Kuasa Ahli Waris (Apabila sudah

tidak memiliki istri)


6) Fotokopi e-KTP Pemohon

7) Fotokopi Bintang Jasa Nararya

(Jika Ada)



BPPP akan dibayarkan sekaligus bersama

dengan Uang Duka Wafat (UDW)

d. Biaya Pemakaman Istri/Suami

1) Bagi Peserta Aktif


b) Fotokopi Kartu Tanda Peserta

ASABRI (KTPA)

c) Daftar Susunan Keluarga dari

Kesatuan (KU.1)


d) Fotokopi Perincian Gaji dari

Pekas Bulan Kejadian (DPP

KU-107)

e) Surat Keterangan Kematian

dari Lurah dilegalisir

f) Fotokopi KPI/Karis/Karsu

g) Fotokopi e-KTP Pemohon

h) Fotokopi Buku Rekening


2) Bagi Peserta Pensiun


b) Fotokopi Kep Pensiun

c) Fotokopi Surat Keterangan

Kematian Suami/Istri

dilegalisir Lurah

d) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Pemohon

e) Fotokopi KPI/Surat Nikah

f) Fotokopi e-KTP Pemohon

g) Fotokopi Buku Rekening


Apabila Peserta ASABRI menikah lagi setelah

pensiun (Jika Suami/Istri dari peserta meninggal

dunia) maka tidak berhak mendapatkan Biaya

Pemakaman Suami/Istri


e. Biaya Pemakaman Anak

1) Bagi Peserta Aktif


b) Fotokopi Kartu Tanda

Peserta ASABRI (KTPA)

c) Daftar Susunan Keluarga

dari Kesatuan (KU.1)

d) Fotokopi Perincian Gaji dari

Pekas Bulan Kejadian

(DPP KU-107)

e) Surat Keterangan

Kematian dari Lurah

dilegalisir

f) Fotokopi e-KTP Pemohon




2) Bagi Peserta Pensiun



c) Fotokopi e-KTP Pemohon

d) Fotokopi Surat

Keterangan Kematian

Legalisir Lurah

e) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

f) Fotokopi Buku Rekening


Biaya Pemakaman diberikan kepada anak yang

lahir sebelum peserta pensiun dan masuk dalam

tunjangan, masih sekolah dan usia anak s.d. 25

tahun, serta belum menikah/bekerja


MANFAAT PROGRAM JAMINAN

KECELAKAAN KERJA (JKK)

adalah perlindungan atas risiko kecelakaan

atau penyakit akibat kerja selama masa

dinas.

1. Iuran Program JKK

Iuran Program JKK diberikan oleh

Pemberi Kerja (Pemerintah) setiap bulan

sebesar 0,62% dari gaji pokok peserta.

2. Manfaat Program JKK

a. Perawatan


mengalami kecelakaan dalam

perjalanan dari rumah ke tempat

kerja atau sebaliknya, kecelakaan

di tempat kerja di luar tugas latihan

dan operasi, dan atau penyakit yang

timbul akibat kerja sampai dengan

peserta sembuh.

1) Jenis Perawatan

a) Pemeriksaan dasar dan

penunjang

b) Perawatan dasar tingkat

pertama dan lanjutan


c) Rawat inap kelas I rumah

sakit pemerintah, rumah sakit

pemerintah daerah, atau

rumah sakit swasta yang

setara

d) Perawatan intensif

e) Penunjang diagnostik

f) Pengobatan

g) Pelayanan khusus (meliputi

Orthese/Prothese maksimum

Rp5.000.000,00 dan

Gigi Tiruan maksimum

Rp3.000.000,00

h) Alat kesehatan dan implant

i) Jasa medis dan/atau

paramedis

j) Operasi

k) Transfusi darah

l) Rehabilitasi Medik maksimum

Rp2.600.000,00

m) Biaya Angkut maksimum Rp8.500.000,00


2) Pihak Penjamin Kecelakaan

3) Kecelakaan Kerja yang Dijamin

a) Kecelakaan Kerja selama masa

dinas

Kejadian kecelakaan yang

menimpa peserta dalam

perjalanan dari rumah ke tempat

kerja atau sebaliknya, kecelakaan

di tempat kerja di luar tugas

latihan dan operasi, dan/atau

penyakit yang timbul akibat kerja,

kecuali kecelakaan yang terjadi

sebagai akibat dari penyakit

bawaan atau penyakit yang

telah diderita sebelumnya.


b) Penyakit Akibat Kerja selama

masa dinas

Sakit yang diderita sebagai akibat

langsung dari pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan kerja, yang

diderita peserta dalam hubungan

kerja, meliputi faktor risiko karena

kondisi tempat kerja, peralatan

kerja, material yang dipakai,

yang dinyatakan oleh Pejabat

yang berwenang dan dibuktikan

dengan hasil pemeriksaan medis.

4) Kecelakaan Kerja yang Tidak Dijamin

a) Kecelakaan lalu lintas yang

dialami peserta saat

mengemudikan kendaraan, tidak

memiliki surat ijin mengemudi dan

tidak menggunakan standar

keselamatan yang diwajibkan.

b) General Check Up/Check Up/

Regular Check Up;

c) Kecelakaan akibat bencana

alam, dampak peperangan, atau

dampak lainnya;

d) Kecelakaan akibat tugas Latihan

TNI/Polri dan Tugas Operasi TNI/


Polri (ketika masih berada di garis

depan);

e) Kecelakaan pada saat melakukan

tindak pidana atau pelanggaran

hukum;


f) Cedera akibat perkelahian atau

tindakan atasan diluar batas

kepatutan;

g) Penyakit komplikasi diluar

Penyakit Akibat Kerja;

h) Pemeriksaan, pengobatan, dan

perawatan di luar negeri;

i) Penyakit yang disebabkan oleh

penyalahgunaan alkohol/narkotik

dan obat-obat terlarang;

j) Cedera yang diakibatkan oleh

perbuatan sendiri, misalnya

percobaan bunuh diri;

k) Penyakit kanker bukan akibat

kerja;

l) Pengobatan alternatif;

m) Semua obat/vitamin yang tidak

ada kaitannya dengan perawatan

Kecelakaan Kerja-Penyakit Akibat

Kerja;

n) Semua obat kosmetik untuk

kecantikan termasuk operasi

keloid yang bukan indikasi medis;

o) Kecelakaan Kerja yang terjadi di

luar negeri.


5) Mekanisme Penjaminan Perawatan

Kecelakaan Kerja

6) Persyaratan Surat Jaminan Perawatan

a) Surat Pengantar Kesatuan Kerja

b) Surat Kronologi Kejadian

Kecelakaan/berita acara

kejadian dari POM TNI/Propam

Polri/ Pejabat yang berwenang

c) Fotokopi Kartu Tanda Peserta

ASABRI (KTPA) atau Kartu

Tanda Anggota (KTA)

d) Surat Keterangan Rawat dan

Diagnosis Penyakit dari Rumah

Sakit


Kecelakaan kerja yang terjadi pada hari minggu

atau hari libur nasional, dan di luar jam kerja,

harus berdasarkan Surat Perintah (Sprin) atau

Surat Tugas.

7) Proses Klaim oleh Faskes

a) Faskes mengirimkan surat tagihan

ke PT ASABRI (Persero) dengan

lampiran sebagai berikut:

i. Asli Kuitansi Biaya Perawatan

Kecelakaan Kerja-Penyakit

Akibat Kerja Bermaterai

Cukup

ii. Rekapitulasi Tagihan

dilengkapi dengan Rincian

Biaya Perawatan

iii. Nomor rekening faskes

iv. Resume Medis / Keterangan

Medis

v. Berkas atau bukti

pendukung lain jika

dibutuhkan untuk proses

verifikasi klaim, antara lain

Foto Rontgen setelah

tindakan atau operasi

pemasangan orthese /

prothese


vi. Kartu Tanda Anggota

TNI/Polri/PNS atau KTPA

(untuk Pencocokan Data

Kepesertaan)

vii. Asli Berita Acara Kejadian

atau Surat Laporan Kronologis

Kejadian dari Pejabat yang

Berwenang

b) PT ASABRI (Persero) melakukan

verifikasi berkas tagihan dan

mentransfer biaya tagihan kepada

Faskes setelah berkas tagihan

dinyatakan memenuhi syarat

8) Proses Klaim oleh Peserta

(Reimbursement)

a) Peserta/Ahli Waris mengajukan

reimburse kepada PT ASABRI

(Persero) melalui Satker Peserta

dengan melampirkan berkas

berikut:

i. Asli Surat Pengantar dari

Komandan Satker paling

sedikit menerangkan Identitas

Diri, Asal Satker, dan Waktu

Kejadian


ii. Asli Berita Acara Kejadian



Berwenang

iii. Fotokopi Kartu Tanda

Prajurit TNI atau Kartu Tanda

Anggota Polri atau Kartu

Tanda Anggota PNS

Kemhan/Polri

iv. Asli Kuitansi tagihan

perawatan bermaterai cukup

yang dikeluarkan Faskes

terkait

v. Resume Medis/Keterangan

Medis dari Faskes

vi. Berkas atau Bukti

Pendukung Lain jika

dibutuhkan untuk Proses

Verifikasi Klaim, antara lain




prothese

vii. Fotokopi Buku Rekening

Peserta/Ahli Waris (rekening

aktif)



verifikasi berkas pengajuan

reimburse dan mentransfer biaya

reimburse kepada Peserta/Ahli

Waris setelah berkas pengajuan

reimburse dinyatakan memenuhi

syarat

9) Proses Klaim oleh BPJS (reimburse)

a) BPJS mengajukan reimburse

kepada PT ASABRI (Persero)

dengan melampirkan berkas

sebagai berikut:

i. Surat Pengantar dari BPJS

ii. Asli Surat Pengantar dari

Komandan Satker paling

sedikit menerangkan Identitas

Diri, Asal Satker, dan Waktu

Kejadian

iii. Fotokopi Kartu Tanda Peserta

ASABRI (KTPA) atau KTA TNI/

Polri

iv. Asli Kuitansi Penagihan

sesuai hasil verifikasi BPJS

(Bermaterai)


v. Rekapitulasi Tagihan

dilengkapi dengan Rincian

Biaya Perawatan

vi. Asli Berita Acara Kejadian



Berwenang

vii. Resume Medis/Keterangan

Medis dari Faskes

viii. Berkas atau Bukti

Pendukung Lain jika

dibutuhkan untuk Proses

Verifikasi Klaim, antara lain




prothese



verifikasi berkas pengajuan

reimburse dari BPJS dan

mentransfer biaya reimburse

kepada BPJS setelah berkas

pengajuan reimburse dinyatakan

memenuhi syarat

Untuk kasus kecelakaan lalu lintas ganda,

harus dilengkapi dengan Surat Penjaminan dari

Jasaraharja.

Pengajuan pembayaran klaim Perawatan Penyakit Akibat Kerja paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya keputusan pensiun.


b. Santunan

1) Santunan Cacat Dinas Khusus

(SCDK)


memperoleh penetapan cacat

tingkat I, II atau III pada golongan

C atau B dengan besar santunan

sesuai tabel persentase cacat.

2) Santunan Cacat Dinas Biasa

(SCDB)


memperoleh penetapan cacat

tingkat I, II atau III pada golongan

A dengan besar santunan sesuai

tabel persentase cacat.

3) Santunan Risiko Kematian Khusus

(SRKK) Gugur

Diberikan kepada ahli waris

dari peserta yang memperoleh

penetapan status gugur dari

Menteri Pertahanan, Panglima

TNI atau Kapolri sebesar

Rp450.000.000,00 (empat ratus

lima puluh juta rupiah).

4) Santunan Risiko Kematian Khusus

(SRKK) Tewas


Diberikan kepada ahli waris dari

peserta yang memperoleh

penetapan status tewas dari

Menteri, Panglima TNI atau Kapolri

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah).

5) Biaya Pengangkutan

Diberikan untuk membiayai

pengangkutan peserta yang

mengalami peristiwa kecelakaan

kerja menuju rumah sakit

dengan rincian : angkutan darat

Rp2.000.000,00, angkutan udara

Rp4.000.000,00 dan angkutan

laut Rp2.500.000,00

6) Beasiswa-JKK

Diberikan untuk membantu biaya

pendidikan bagi 2 (dua) orang

anak dari peserta yang gugur,

tewas, cacat tingkat III sebesar

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah) yang diberikan sekaligus.

7) Berkas Persyaratan Klaim

Santunan

a) Santunan Cacat Dinas Khusus/

Santunan Cacat Dinas Biasa

i. Formulir Pengajuan


ii. Fotokopi Kep Cacat

dilegalisir Kesatuan dan

Menunjukkan Kep Cacat

Asli

iii. Keterangan Gaji Terakhir

(DPP KU-107) dilegalisir

Kesatuan (bulan dan tahun

kejadian)

iv. Fotokopi Kartu Tanda

Peserta ASABRI (KTPA)

v. Fotokopi e-KTP

ASABRI akan melakukan verifikasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

dalam rangka pembayaran klaim.

Pengajuan klaim santunan cacat paling

lambat 3 tahun sejak dikeluarkannya

keputusan kecacatan.

b) SRKK Gugur/Tewas

i. Formulir Pengajuan

ii. Asli Kartu Tanda Peserta

ASABRI (KTPA)

iii. Fotokopi Kep Gugur/

Tewas

iv. Fotokopi Kep

Pengangkatan Pertama

Prajurit TNI/Polri/CPNS


v. Surat Keterangan Gaji

Pada Saat Meninggal/KU-

107

vi. Asli Riwayat Hidup Singkat

(RHS)

vii. Asli Surat Keterangan Ahli

Waris

viii. Daftar Susunan Keluarga

dari Kesatuan (KU.1)

ix. Fotokopi KPI/Karis/Karsu

atau Surat Nikah

x. Fotokopi e-KTP Ahli Waris

xi. Asli Surat Keterangan

Sekolah/Kuliah

Selain pembayaran klaim SRKK, akan dibayarkan

klaim NTTA sekaligus.

Bagi peserta gugur/tewas berstatus bujangan

akan diberikan Tunjangan Orangtua sepanjang

hidupnya.

Bagi Warakawuri/Janda/Duda yang menikah

lagi akan dihentikan hak pensiunnya dan akan

diberikan tunjangan anak yatim/piatu bagi putra/

putrinya.


MANFAAT PROGRAM JAMINAN

KEMATIAN (JKm)

adalah perlindungan atas risiko kematian

bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan

karena dinas khusus yang diberikan kepada

ahli waris dari peserta yang meninggal dunia

biasa dalam status dinas aktif.

1. Iuran Program JKm diberikan oleh

Pemberi Kerja (Pemerintah) setiap bulan

sebesar 0,81% dari gaji pokok peserta.

2. Manfaat Program JKm meliputi:

a. Santunan Kematian Sekaligus (SKS)

1) Bagi Perwira atau PNS

sederajat sebesar

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah).

2) Bagi Bintara dan Tamtama

atau PNS sederajat sebesar

Rp27.500.000,00 (dua puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Uang Duka Wafat (UDW) Diberikan

sebesar tiga kali gaji pokok terakhir.


c. Beasiswa sebesar Rp15.000.000

(lima belas juta rupiah) untuk 2

orang anak.

3. Berkas Persyaratan Klaim JKm

a. Formulir Pengajuan

b. Asli Kartu Tanda Peserta ASABRI

(KTPA)

c. Fotokopi Kep Pemberhentian

karena meninggal dunia dari

Kasatker atau Surat Usulan Kep

Pemberhentian

d. Fotokopi Kep Pengangkatan

Pertama Prajurit TNI/Polri/CPNS

e. Fotokopi Perincian Gaji saat

meninggal dunia dari Pekas (KU-

107)

f. Asli Riwayat Hidup Singkat (RHS)

g. Fotokopi Surat Keterangan

Kematian yang dilegalisir oleh

Lurah

h. Fotokopi KPI/Karis/Karsu atau

Surat Nikah

i. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

atau KU.1

j. Fotokopi e-KTP Ahli Waris


k. Asli Surat Keterangan Sekolah/

Kuliah

Bagi peserta gugur/tewas atau meninggal dunia

biasa yang meninggalkan istri dalam keadaan

hamil melampirkan surat keterangan hamil yang

disahkan oleh kesatuan


MANFAAT PROGRAM PENSIUN

adalah pemberian manfaat berupa

penghasilan yang diterima oleh penerima

pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

1. Jaminan Pensiun

a. Pensiun Sendiri

Diberikan kepada peserta yang telah

diberhentikan dengan hormat dalam

bentuk penghasilan yang diterimakan

setiap bulan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

b. Pensiun Warakawuri/Janda/Duda

Diberikan kepada Istri/Suami yang

sah, setelah penerima pensiun

sendiri/peserta aktif yang telah

meninggal sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Dibayarkan mulai bulan

berikutnya setelah pembayaran

Pensiun/Gaji Terusan berakhir.

c. Pensiun Terusan

Diberikan kepada Istri/Suami dan

Anak yang masih dalam tanggungan


apabila peserta meninggal dunia

sebesar nilai pensiun yang diterima

setiap bulan, selama:

a) 6 bulan bagi pensiunan TNI/Polri

yang meninggal dunia tanpa

Bintang Jasa Nararya;

b) 12 bulan bagi pensiunan TNI/Polri

meninggal dunia yang memiliki

Bintang Jasa Nararya;

c) 18 bulan bagi pensiunan TNI/Polri

meninggal dunia yang diangkat

sebagai Pahlawan;

d) 4 bulan bagi pensiunan PNS.

d. Tunjangan Orangtua

Tunjangan yang diberikan kepada

Orangtua Peserta aktif yang Gugur

atau Tewas dengan status belum

menikah/bujangan selama hidupnya.

e. Tunjangan Yatim/Piatu


setiap anak yang sah (anak kandung),

dari peserta aktif yang meninggal

dunia, namun Janda/Duda dari

peserta tersebut telah menikah lagi.


f. Tunjangan Yatim-Piatu


setiap anak yang sah (anak

kandung), dari peserta aktif maupun

purnawirawan termasuk istri/

suaminya yang telah meninggal

dunia.

g. Uang Duka Wafat

Merupakan pemberian Santunan dari

Pemerintah kepada keluarga/Ahli

Waris penerima pensiun sebesar 3

kali penerimaan peserta pensiun/

Warakawuri/Janda/Duda.

h. Tunjangan Cacat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2007 tentang

Santunan Dan Tunjangan Cacat

Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

ditegaskan bahwa tunjangan cacat

sebagai penghargaan pemerintah

berbentuk uang yang diberikan

setiap bulan selama hidupnya

kepada prajurit penyandang cacat

sesuai dengan tingkat dan golongan

cacatnya.


Tingkat, Golongan, dan Besaran

Tunjangan Cacat

Tingkat dan Golongan Besaran Tunjangan

Tingkat III dan Golongan C

100% dari Gaji

Pokok Terakhir

Tingkat II dan Golongan C/

Tingkat III dan Golongan B

75% dari Gaji Pokok

Terakhir

Tingkat II dan Golongan B

50% dari Gaji

Pokok Terakhir

Tingkat III dan Golongan A

40% dari Gaji

Pokok Terakhir

Tingkat II dan Golongan A

25% dari Gaji

Pokok Terakhir

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 68 Tahun 2009, untuk Penerima

Manfaat Program Pensiun dengan nominal bruto

di atas Rp50.000.000,00 selisih lebihnya akan

dikenakan pajak sebesar 5%


i. Nilai Tunai Iuran Pensiun

Diberikan kepada peserta aktif yang

diberhentikan tanpa hak pensiun,

tunjangan bersifat pensiun, dan

tunjangan.

2. Berkas Persyaratan Klaim Pensiun

a. Pensiun Sendiri/Tunjangan Bersifat

Pensiun



Pertama

3) Asli dan Salinan Kep Pensiun/

Tunjangan Bersifat Pensiun yang

Berpasfoto

4) Asli Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran

(SKPP) dari KPPN

5) Pasfoto 4 x 6 (4 lembar)

6) Asli Surat Keterangan Sekolah/

Kuliah bagi Putra/Putri yang

telah Berusia Lebih dari 21 Tahun

tetapi Kurang dari 25 Tahun,

Belum Pernah Menikah dan Tidak

Mempunyai Penghasilan Sendiri


7) Fotokopi e-KTP


ASABRI (KTPA)

9) Fotokopi Surat Nikah


11) Fotokopi NPWP

b. Pensiun Warakawuri/Janda/Duda


2) Asli Salinan dan Kep Pensiun

Warakawuri/Janda/Duda



(SKPP) dari KPPN (hanya

berlaku bagi peserta yang

meninggal aktif)

4) Asli surat keterangan

belum/tidak menikah lagi dari

Kelurahan

5) Fotokopi KPI atau Surat Nikah

6) Fotokopi e-KTP Istri/Suami

7) Pasfoto Istri/Suami 4 x 6 (4

Lembar)



Sekolah/Kuliah bagi Anak yang

telah berusia lebih dari 21 tahun

tetapi kurang dari 25 tahun,

belum pernah menikah dan

tidak mempunyai penghasilan

sendiri


c. Tunjangan Orangtua


2) Asli dan Fotokopi Keputusan

Tunjangan Orangtua Berpasfoto



(SKPP) dari KPPN

4) Fotokopi Surat Keterangan

Kematian yang dilegalisir oleh

Lurah

5) Fotokopi e-KTP

6) Pasfoto 4 x 6 (4 Lembar)


Orangtua

d. Tunjangan Yatim/Piatu/Yatim-Piatu


2) Asli dan Salinan Keputusan

Tunjangan Yatim/Piatu/Yatim-

Piatu



(SKPP) dari KPPN (hanya

berlaku


bagi peserta yang meninggal

aktif)

4) Surat Perwalian dari Pengadilan

apabila Yatim/Piatu/Yatim-

Piatu belum berusia 18 Tahun

yang dilegalisir oleh Pejabat

Berwenang

5) Fotokopi e-KTP Perwalian (Jika

anak dibawah usia 18 tahun)

6) Pasfoto 4 x 6 (4 lembar)

(Penerima Tunjangan/Perwalian)

7) Asli surat keterangan sekolah/

kuliah bagi anak yang telah

berusia lebih dari 21 tahun tetapi

kurang dari 25 tahun

8) Asli surat keterangan belum

menikah dan belum bekerja

dengan penghasilan tetap/

terstruktur

e. Uang Duka Wafat dan Pensiun

Terusan

Berkas persyaratan Uang Duka

Wafat diajukan bersamaan dengan

persyaratan klaim Biaya Pemakaman

Peserta Pensiun


f. Tunjangan Cacat

Berkas persyaratan sama dengan

persyaratan klaim Pensiun Sendiri

g. Nilai Tunai Iuran Pensiun

Berkas persyaratan sama dengan

persyaratan klaim Nilai Tunai

Tabungan Asuransi (NTTA)

3. Kewajiban Peserta Pensiun

a. Melakukan Autentikasi

Peserta pensiun wajib melakukan

autentikasi ke Mitra Bayar tempat

pengambilan pensiun atau ke Mitra

Bayar terdekat setiap 3 bulan sekali

bagi penerima pensiun dan 1 bulan

sekali bagi penerima tunjangan/

penerima pensiun yang berkode jiwa

1000/0100.

b. Menyerahkan Surat Pernyataan Tanda

Bukti Diri (SPTB)

Peserta pensiun wajib menyerahkan

SPTB 2 (dua) kali dalam satu tahun

ke Mitra Bayar tempat pengambilan

pensiun terhitung sejak pensiun


pertama diterima dan/atau

penyerahan SPTB terakhir.

c. Menyerahkan Surat Keterangan

Kuliah

Peserta pensiun yang memiliki anak

berusia 21 s.d. 25 tahun yang masih

kuliah, belum menikah, dan belum

bekerja dengan penghasilan tetap

atau terstruktur, wajib menyerahkan

surat keterangan kuliah dari

perguruan tinggi atau universitas,

paling lambat 1 bulan menjelang

ulang tahun anak yang bersangkutan.

Ketentuan ini berlaku juga bagi

penerima tunjangan yatim/piatu/

yatim-piatu.

d. Melaporkan Perubahan Data Pribadi

atau Keluarga

Peserta pensiun wajib melaporkan

adanya perubahan data pribadi atau

keluarga ke PT ASABRI (Persero)

atau dapat melalui Mitra Bayar.


4. Uang Kekurangan Pensiun (UKP)

Adalah uang yang dibayarkan kepada

Penerima Pensiun sebagai akibat dari

kekurangan pembayaran pensiun,

pembayaran pensiun tidak terbit, atau

gaji pensiun yang telah disetorkan ke

rekening PT ASABRI (Persero). Uang

Kekurangan Pensiun diajukan oleh

peserta ke Kantor Cabang terdekat.

Persyaratan pengajuan UKP:

a. UKP dengan Perubahan Data

1) Perubahan Pangkat/Golongan

dan Gaji Berkala atau

kesalahan proses penetapan

Pensiun Pokok


b) Kep Pensiun lama dan baru



e) Fotokopi Buku Rekening

Tabungan Pemohon

f) Nomor Handphone Pemohon

2) Rapel Kenaikan Pensiun Pokok



c) Fotokopi KPI atau Surat Nikah

yang dilegalisir oleh KUA/


Pejabat berwenang

d) Fotokopi Surat Kematian

dilegalisir oleh Lurah

e) Fotokopi e-KTP Pemohon

f) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)


Tabungan Pemohon

h) Nomor Handphone Pemohon

3) Ralat Kep Pensiun PNS yang

memiliki istri lebih dari satu,

semula Pensiun Pokok Janda

terbagi kepada beberapa istri/

tunjangan anak, digabung

menjadi satu karena

istri/anaknya kehilangan hak,

apabila pensiun

janda/tunjangan anak yang

hilang belum dibayar


b) Fotokopi Fotokopi Kep

Pensiun lama dan baru



e) Fotokopi Buku Rekening

Tabungan Pemohon

f) Nomor Handphone Pemohon


b. UKP Tanpa Perubahan Data

1) Dapem Tidak Terbit

a) Formulir pengajuan

b) Asli Surat Keterangan Kuliah

c) Surat Keterangan belum

menikah dan belum bekerja

yang diketahui Lurah

d) Fotokopi Kep Pensiun




Tabungan Pemohon


2) Peserta Pensiun yang terlambat

menyerahkan Kep Bintang Jasa

Nararya


b) Fotokopi KPI/Surat Nikah/

Surat Keterangan Ahli Waris

yang dilegalisasi oleh KUA/

pejabat yang berwenang

c) Fotokopi Kep Bintang Jasa

Nararya

d) Fotokopi Surat Kematian/

Akta Kematian dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang





Tabungan Pemohon


3) Pembayaran Kembali (PK) yang

diajukan oleh penerima pensiun/

pensiun warakawuri



c) Fotokopi Bukti Setor

d) Fotokopi daftar nama-nama

yang disetor/tidak diambil

oleh para penerima pensiun




Tabungan Pemohon


Catatan : Bila yang mengajukan

Ahli Waris maka harus

melampirkan Surat Kuasa Ahli

Waris yang disahkan oleh Lurah/

Pejabat yang berwenang


4) Kelebihan Potongan Utang




d) Fotokopi Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran

(SKPP)

e) Fotokopi Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) dari Pekas

sebagai bukti bahwa utang

sudah dilunasi


Tabungan Pemohon

g) Nomor Handphone Pemohon

5) Tunjangan Cacat


b) Fotokopi Kep Pensiun lama

(sebelum ada Tunjangan

Cacat) dan Kep Pensiun baru

(setelah ada Tunjangan Cacat)

c) Fotokopi Kep Tingkat dan

Golongan Kecacatan dari

Panglima TNI

d) Fotokopi KPI atau Surat Nikah

yang dilegalisasi oleh KUA/


Pejabat yang berwenang atau

Surat Keterangan Ahli Waris

bila Penerima Pensiun telah

meninggal dunia



Tabungan Pemohon

g) Nomor Handphone Pemohon

5. Persyaratan pengajuan Mutasi :

a. Mutasi/Pindah Kantor Bayar


2) Formulir SP3R bagi

pengajuan mutasi ke rekening

bank

3) Fotokopi Kep Pensiun

4) Fotokopi Buku Pensiun/Kartu

Identitas Pensiun

5) Fotokopi e-KTP


Tabungan

Uang Kekurangan Pensiun (UKP) dapat diajukan

langsung ke PT ASABRI Persero (Kantor Pusat

atau Kantor Cabang)


b. Mutasi/Pindah Alamat



3) Fotokopi Buku Pensiun/Kartu

Identitas Pensiun

4) Fotokopi e-KTP/Surat Domisili

c. Mutasi Tunjangan Anak



3) Fotokopi Akta Kelahiran Anak

4) Fotokopi e-KTP

5) Asli Surat Keterangan Kuliah

d. Penerbitan Petikan Ke-2

1) Formulir Pengajuan (3 lembar)

2) Fotokopi Kep Pensiun (3 lembar)

3) Asli dan Fotokopi Surat

Keterangan Hilang dari Kepolisian

4) Asli Surat Keterangan tidak

memiliki pinjaman dari Mitra

Bayar/yang membayar

pensiunnya tiap bulan (3 lembar)

5) Fotokopi e-KTP (3 lembar)

6) Pasfoto ukuran 4 x 6 cm (10

lembar)

7) Fotokopi KPI/SPPI

8) Fotokopi Surat Nikah


e. Surat Pengajuan Penunjukkan Istri/

Suami (SPPI/S)

1) TNI


b) Surat permohonan SPPI/SPPS

c) Fotokopi Kep Pensiun

d) Fotokopi Kartu Identitas

Pensiun

e) Fotokopi Buku Nikah Istri/

Suami terakhir legalisir KUA

f) Fotokopi surat keterangan

kematian (legalisir Lurah)

atau Akta Cerai (legalisir

Pengadilan Agama) dari suami

dan istri yang sebelumnya

g) Fotokopi e-KTP suami dan

istri

h) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

i) Pasfoto suami dan istri 4 x 6

sebanyak 6 lembar dengan

latar foto berwarna biru

(Posisi berdampingan suami

di sebelah kanan dan istri di

sebelah kiri, tanpa kacamata

& tutup kepala)


2) Polri



c) Fotokopi Kartu Identitas

Pensiun

d) Fotokopi Buku Nikah Istri/

Suami terakhir legalisir KUA

e) Fotokopi surat keterangan





f) Fotokopi e-KTP suami

dan istri

g) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

h) Pasfoto suami dan istri 4 x 6

sebanyak 6 lembar dengan

latar foto berwarna merah


di sebelah kanan dan istri

di sebelah kiri, tanpa

kacamata & tutup kepala)

3) PNS


b) Formulir pendaftaran Istri/

Suami/Anak dari BKN


c) Fotokopi Kep Pensiun

d) Fotokopi Buku Pensiun/

Kartu Identitas Pensiun

e) Fotokopi Buku Nikah Istri/

Suami terkahir legalisir KUA

f) Fotokopi surat keterangan





g) Fotokopi e-KTP suami dan istri

h) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

i) Pas foto suami dan istri

4 x 6 sebanyak 6 lembar


di sebelah kanan dan istri

di sebelah kiri, tanpa

kacamata & tutup kepala)


LAYANAN PRODUK TAMBAHAN

1. PUM KPR

a. Ketentuan PUM KPR

1) Pinjaman Uang Muka Kredit

Pemilikan Rumah (PUM KPR)

adalah sejumlah uang sebagai

pinjaman tanpa bunga untuk

mendapatkan kredit pemilikan

rumah yang diberikan kepada

peserta ASABRI yaitu prajurit TNI,

Anggota Polri, PNS Kemhan dan

Polri.

2) Syarat untuk mendapatkan

Pinjaman Uang Muka Kredit

Pemilikan Rumah (PUM KPR):

a) Belum Memiliki Rumah Pribadi

b) Belum Pernah Mengambil

PUM KPR atau BUM KPR

yang dikelola oleh YKPP

c) Bersedia Diperhitungkan

Hak-hak Asuransinya ketika

pensiun atau diberhentikan

tanpa hak pensiun, meliputi:

i. Tabungan Hari Tua (THT);


ii. Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), apabila

gugur/ tewas;

iii. Jaminan Kematian (JKm),

apabila meninggal dunia;

iv. Nilai Tunai Iuran Pensiun

(NTIP) dan/atau Nilai Tunai

Tabungan Asuransi (NTTA),

apabila diberhentikan

tanpa hak pensiun;

v. Nilai Tunai Tabungan

Asuransi (NTTA) dan/

atau diangsur oleh

peserta, apabila peserta

diberhentikan dengan

hak tunjangan dan NTTA-

nya belum mencukupi.

b. Besaran PUM KPR

1) Tamtama/PNS Golongan I

Rp20.000.000,00

2) Bintara/PNS Golongan II

Rp25.000.000,00

3) Pama/PNS Golongan III

Rp30.000.000,00


4) Pamen/PNS Golongan IVa s.d.

IVc Rp35.000.000,00

5) Pati/PNS Golongan IVd s.d. IVe

Rp40.000.000,00

c. Berkas Persyaratan PUM KPR yang

harus dilampirkan

1) Formulir Pengajuan PUM KPR

yang diketahui/disetujui Dan/Ka

Satker

2) Surat pernyataan Jaminan

Manfaat Program ASABRI untuk

membayar PUM KPR

3) Surat pernyataan dari

pengembang atau developer

atau Fotokopi Surat Perjanjian

(Akad Kredit) KPR

4) Surat pernyataan belum

mengambil BUM YKPP


ASABRI (KTPA)

6) Fotokopi Kep kenaikan pangkat

terakhir

7) Fotokopi e-KTP


9) Fotokopi NPWP




11) Fotokopi sertifikat tanah/AJB

dan IMB yang dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang

d. Mekanisme Pengajuan PUM KPR

1) Peserta mengajukan permohonan

kepada PT ASABRI (Persero)

melalui Dan/Ka Satker secara

berjenjang;

2) Dan/Ka Satker melanjutkan ke

Karopeg Setjen Kemhan/Aspers

Mabes TNI/Aspers Mabesad up.

BPTWP AD/Aspers Mabesau/

Aspers Mabesal/As SDM Kapolri

up. Karo Watpers SDM Polri;

3) Karopeg Setjen Kemhan/Aspers

Mabes TNI/Aspers Mabesad up.

BPTWP AD/Aspers Mabesau/

Aspers Mabesal/As SDM Kapolri

up. Karo Watpers SDM Polri

mengajukan permohonan PUM

KPR kepada Direktur Utama

PT ASABRI (Persero);


4) PT ASABRI (Persero) melakukan

transfer dana PUM KPR ke

Rekening Pemohon dan

memberikan informasi mengenai

realisasi penyaluran dana PUM

KPR ke Karopeg Setjen Kemhan/

Aspers Mabes TNI/Aspers

Mabesad up. BPTWP AD/Aspers

Mabesau/Aspers Mabesal/As

SDM Kapolri up. Karo Watpers

SDM Polri.

Gambar 1. Mekanisme Pengajuan PUM KPR

Bagi Prajurit TNI & PNS Kemhan


Gambar 2. Mekanisme Pengajuan PUM KPR

Bagi Anggota Polri dan PNS Polri

2. Pinjaman Polis

Merupakan pinjaman terbatas yang

diberikan kepada Peserta Aktif maupun

Pensiun guna membantu mereka

mengatasi persoalan keuangan dengan

imbal jasa yang rendah

a. Berkas Persyaratan dan Ketentuan

Pinjaman Polis

1) Berkas Persyaratan Pinjaman

Polis:


a) Pinjaman Polis Aktif

• Mengisi formulir pengajuan

pinjaman polis

• Fotokopi KTPA

• Fotokopi Kep

Pengangkatan Terakhir

• Fotokopi Buku Rekening

Tabungan yang Masih Aktif

• Fotokopi KTP dan Kartu

Keluarga (KK)

• Mengisi Surat Kuasa

Pemotongan THT

b) Pinjaman Polis Pensiun

• Mengisi formulir pengajuan

pinjaman polis

• Fotokopi KTPA

• Fotokopi Kep Pensiun/

Warakawuri/Janda/Duda

• Fotokopi Buku Rekening

Tabungan yang Masih Aktif

• Fotokopi KTP dan Kartu

Keluarga (KK)

• Mengisi Surat Kuasa

Pemotongan Rekening

Peminjam


b. Ketentuan Pinjaman Polis

sebagai berikut:

1) Untuk Pinjaman Polis Aktif

a) Peserta aktif yang menjelang

pensiun (≤3 tahun)

b) Maksimal pinjaman yang

diterima sebesar 70% dari

manfaat THT

c) Jasa pinjaman sebesar 9%

dengan metoda flatrate

d) Jangka waktu pinjaman

maksimal 36 bulan

e) Biaya administrasi

Rp100.000,00

f) Pengembalian nilai pinjaman

berikut jasanya, melalui

pemotongan hak THT Peserta

sekaligus ketika pensiun/

berhenti dari dinas aktif.

2) Untuk Pinjaman Polis Pensiun

a) Maksimal pinjaman yang

diterima sebesar 70% dari

manfaat UDW dan BP

b) Jasa pinjaman sebesar 11%

dengan metoda anuitas


c) Jangka waktu pinjaman

maksimal 36 bulan

d) Biaya administrasi

Rp100.000,00

e) Pengembalian nilai pinjaman

berikut imbal jasa diangsur

melalui pemotongan pensiun

tiap bulan sesuai jangka waktu

pinjaman.

3) Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Polis

a) Pinjaman Polis menyiapkan

kelengkapan berkas dan

diajukan ke Petugas CSO

Kancab PT ASABRI (Persero)

b) CSO melakukan verifikasi

Calon Peserta

c) dan input berkas

d) Kepala Kantor Cabang

memberikan pesetujuan

e) Kantor Pusat memverifikasi

dan merekap daftar nominatif

pengajuan Pinjaman Polis dari

seluruh Kantor Cabang

f) Kantor Pusat mentransfer

dana pengajuan Pinjaman


Polis ke yang ada di seluruh

Kantor Cabang ke Peserta

melalui Mitra Bayar atau

rekening Peserta.

Gambar 3. Mekanisme Pengajuan

Pinjaman Polis


c. Jumlah pinjaman, angsuran dan jangka waktu Pinjaman Polis

• Untuk Pinjaman Polis Pensiun

• Untuk Pinjaman Polis Aktif


3. Reksa Dana Top Up

a. Latar Belakang Reksa Dana Top Up

Guna membantu mengatasi

permasalahan keuangan peserta

yang terjadi selama ini, sekaligus

untuk mendorong kesadaran para

peserta dalam mempersiapkan

diri pada masa purnabhakti,

PT ASABRI (Persero) memfasilitasi

program investasi keuangan jangka

panjang melalui Reksadana Top Up

yang saldo awalnya disubsidi oleh

PT ASABRI (Persero) sebesar

Rp100.000,00 Program tersebut

dikelola oleh Manajer Investasi

Bahana TCW di bawah

pengawasan BUMN dan OJK, melalui

program tersebut diharapkan para

peserta pada saat purnabhakti akan

memiliki saldo tabungan yang lebih

besar dari nilai manfaat asuransi

sekaligus mendapatkan keuntungan

yang lebih baik dibandingkan

menabung di bank.


b. Keuntungan Mengikuti Reksadana Top

Up

• Diberikan subsidi awal senilai

Rp100.000,00 dari ASABRI

• Pengelolaan keuangan yang

sangat efektif

• Pendaftarannya sangat mudah

melalui via online

• Dapat dipantau kapan dan

dimana saja

• Keuntungan 8,48% pertahun,

mengungguli inflasi

• Merupakan bukan objek pajak

• Cocok untuk perencanaan

keuangan jangka panjang

c. Cara Pendaftaran


4. Polis Taspen Proteksi Beasiswa

Merupakan produk yang terkoneksi dengan Manfaat JKK dan JKm bersifat sukarela (opsional) yang bertujuan membantu ahli waris dalam pengelolaan Manfaat Beasiswa agar dapat digunakan untuk menyiapkan program pembiayaan pendidikan bagi putra/putrinya, dalam bentuk dana tahapan setiap memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi, serta diberikan uang saku pertahun selama kuliah.

Pendaftaran polis dilakukan pada saat pelaksanaan klaim JKK atau JKm, dengan pembayaran premi sebesar manfaat beasiswa yang diterima (hanya 1 kali pembayaran), minimal untuk 1 anak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

a. Ilustrasi

1) Sekolah Dasar (SD)

10% dari Uang Pertanggungan

(Usia 6 tahun)

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP)


(Usia 12 tahun)

Buku lnformasi Program Layanan ASABRI 75

3) Sekolah Menengah Atas (SMA)


(Usia 15 tahun)

4) Universitas


(Usia 18 tahun)

5) Uang Saku

20% per tahun selama 5 tahun setelah

masa pertanggungan selesai

(Usia 19 s.d. 23 tahun)





80 Buku lnformasi Program Layanan ASABRI




Buku lnformasi Program Layanan ASABRI

Documents