BUKU KERJA REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BUKU KERJA
REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAFTAR ISI
BAGIAN I PENGERTIAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN II PEMAHAMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
A. UNSUR LAPORAN KEUANGAN DAN PROSES AKUNTANSI
B. PROSES PENCATATAN AKUNTANSI
BAGIAN III PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
A. PENGERTIAN SPI
B. PENILAIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BAGIAN IV REVIU: PENELUSURAN ANGKA
BAGIAN V REVIU: PENYAJIAN SESUAI SAP
BAGIAN IPENGERTIAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
1. Jelaskan perbedaan Audit atas Laporan Keuangan dengan Reviu atas Laporan Keuangan
Jawaban: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Sebutkan dan Jelaskan tahap-tahap Reviu atas Laporan Keuangan
Jawaban: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Jelaskan pengertian Program Kerja Reviu (PKR)
Jawaban: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Jelaskan pengertian langkah kerja reviu
Jawaban: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Jelaskan pengertian teknik reviu
Jawaban: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BAGIAN IIPEMAHAMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
A. UNSUR LAPORAN KEUANGAN dan PROSES AKUNTANSI:
1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat empat unsur Laporan Keuangan Pemerintah yang wajib dibuat selaku entitas pelaporan
Jawaban: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Pasangkanlah ke dalam kotak-kotak berikut hingga menjadi proses akuntansi penyusunan laporan keuangan
A. Laporan Keuangan:
D. Buku Besar G. Jurnal
B. Neraca E. CaLK H. Buku Besar PembantuC. Bukti Transaksi F. Lap Arus Kas
3. Isikanlah unsur-unsur neraca ini ke dalam format Neraca secara lengkap
Akumulasi Penyusutan 100.000.000
Persediaan Barang Habis Pakai (misal: Spidol sebanyak 1000 buah)
harga pasar
@12.000
Harga Pembelia
n Terakhir @10.000
Harga standar kepala daerah
@11.000
Kas di Bendahara Penerimaan 20.
000.000Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
30.000.000
Investasi Permanen 30.
000.000
Piutang PajakSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan 100.000.000. Sedangkan jumlah
pajak yang telah dibayar oleh WP melalui Bendahara Penerimaan 60.000.000, Bendahara telah menyetor ke Kasda 40.000.000
Bangunan Rusak Berat (tdk dapat digunakan)
50.000.000
Aset Tak Berwujud (software) 50.
000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan 50.
000.000
Hutang Perhitungan Pihak ketiga 100.
000.000
Tanah 100.
000.000
Dana Cadangan 200.
000.000
Gedung dan Bangunan 300.
000.000
Kas di Kas Daerah 500.
000.000
Peralatan dan Mesin 500.
000.000
Cadangan untuk Persediaan
Cadangan untuk Piutang
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Dana CadanganDiinvestasikan dalam Investasi Permanen
Pendapatan yang Ditangguhkan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
LEMBAR JAWABAN NERACA PEMERINTAH KAB XYZ (LATIHAN)
AKTIVA PASSIVA
ASET LANCAR KEWAJIBAN
INVESTASI JANGKA PANJANGEKUITAS DANA
ASET TETAP
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
DANA CADANGANJumlah Ekuitas Dana
Diinvestasikan
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
ASET LAINNYA
JUMLAH ASETJUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS
4. Isikan data berikut ke dalam LRA:
Lain-lain PAD yang sah 2.000.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.000.000
Pendapatan Pajak Daerah13.000.00
0
Pendapatan Retribusi Daerah 2.000.000
Bagi Hasil Pajak 2.500.000
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 200.000
Bagi Hasil Retribusi 300.000
Bantuan Sosial 5.000.000
Belanja Aset Lainnya 2.000.000
Belanja Aset Tetap Lainnya 3.000.000
Belanja Barang15.000.00
0
Belanja Gedung dan Bangunan25.000.00
0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.000.000
Belanja Pegawai20.000.00
0
Belanja Peralatan dan Mesin10.000.00
0
Belanja Tak Terduga 7.000.000
Belanja Tanah 6.000.000
Bunga 3.000.000
Dana Alokasi Khusus16.000.00
0
Dana Alokasi Umum20.000.00
0
Dana Bagi Hasil Pajak10.000.00
0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.000.000
Dana Otonomi Khusus 3.000.000
Dana Penyesuaian 2.000.000
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.000.000
Hibah 2.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 1.000.000
Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.000.000
Pencairan Dana Cadangan 8.000.000
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1.000.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.000.000
Pendapatan Dana Darurat 1.000.000
Pendapatan Hibah 7.000.000
Pendapatan Lainnya 2.000.000
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 1.000.000
Penggunaan SiLPA10.000.00
0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.000.000
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 1.000.000Lembar Jawaban LRA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
NO.
URAIAN Anggaran
20X1
1 PENDAPATAN2 PENDAPATAN ASLI DAERAH3 Pendapatan Pajak Daerah4 Pendapatan Retribusi Daerah
5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)89 PENDAPATAN TRANSFER
1011 Dana Bagi Hasil Pajak12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam13 Dana Alokasi Umum14 Dana Alokasi Khusus
15Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
(11 s/d 14)1617 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA18 Dana Otonomi Khusus19 Dana Penyesuaian
20Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (18
s/d 19)2122 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)2728 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah30 Pendapatan Dana Darurat31 Pendapatan Lainnya32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)3435 BELANJA36 BELANJA OPERASI37 Belanja Pegawai38 Belanja Barang39 Bunga40 Hibah41 Bantuan Sosial42 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 41)4344 BELANJA MODAL45 Belanja Tanah46 Belanja Peralatan dan Mesin47 Belanja Gedung dan Bangunan48 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan49 Belanja Aset Tetap Lainnya50 Belanja Aset Lainnya51 Jumlah Belanja Modal (45 s/d 50)5253 BELANJA TAK TERDUGA54 Belanja Tak Terduga55 Jumlah Belanja Tak Terduga (54 s/d 54)56 JUMLAH BELANJA (42 + 51 + 55)5758 TRANSFER59 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA60 Bagi Hasil Pajak61 Bagi Hasil Retribusi62 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya63 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (60 s/d 62)64 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (56 + 63)6566 SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)67 PEMBIAYAAN6869 PENERIMAAN PEMBIAYAAN70 Penggunaan SiLPA71 Pencairan Dana Cadangan72 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan73 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
74Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
75 Jumlah Penerimaan (70 s/d 74)76 PENGELUARAN PEMBIAYAAN77 Pembentukan Dana Cadangan
78 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
79Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
80Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
81 Jumlah Pengeluaran (77 s/d 80)82 PEMBIAYAAN NETO (75 - 81)8384 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 82)
B. PROSES PENCATATAN AKUNTANSIPosting Transaksi Berikut Ke Dalam Buku Besar Dan Buat Neraca Lajur:
TRANSAKSI
1/1 SP2D UP 10020/1 SP2D GU 50 ( BELANJA BARANG DAN JASA)25/1
SP2D UP 30 ( BELANJA GAJI) --> PFK = 3
31/1
SKRD 40 DISETOR KPD BENDAHARA = 30, KEMUDIAN DISETOR KPD BUD = 20,
JURNAL KODE REK
DEBET
KREDIT
1/1111
Kas di Bendahara Pengeluaran 100
200 R/KBUD 100
20/1 522 Belanja Barang dan Jasa 50
200 R/KBUD 50
25/1 511 Belanja Gaji 30
200 R/KBUD 30
25/1 111
Kas di Bendahara Pengeluaran 3
211 HutangPFK 3
31/1 112
Kas di Bendahara penerimaan 30
312Pendapatan ditangguhkan 30
31/1 200 R/K BUD 20
112Kas diBendahara penerimaan 20
31/1 312
Pendapatan di Tangguhkan 20
412 Pendapatan Retribusi 20
31/12 131 Piutang Retribusi 10
313 CadanganPiutang 10
BUKU BESAR111 (Kas di Bendahara Pengeluaran) Tgl Debet Kredit Saldo
112 (Kas di Bendahara penerimaan) Tgl Debet Kredit Saldo
131 (Piutang Retribusi) Tgl Debet Kredit Saldo
200 (R/K BUD) Tgl Debet Kredit Saldo
211 (Hutang PFK) Tgl Debet Kredit Saldo
312 (Pendapatan di Tangguhkan) Tgl Debet Kredit Saldo
313 (Cadangan Piutang) Tgl Debet Kredit Saldo
412 (Pendapatan Retribusi) Tgl Debet Kredit Saldo
511 (Belanja Gaji) Tgl Debet Kredit Saldo
522 (Belanja Barang dan Jasa) Tgl Debet Kredit Saldo
Neraca Lajur
Neraca SaldoPenyesuai
anNS setelah
penyesuaianPenyesuaian Penyesuaian
D K D K D K D K D K111
Kas di Bendahara Pengeluaran
112
Kas di Bendahara penerimaan
131 Piutang Retribusi200 R/K BUD211 Hutang PFK312
Pendapatan di Tangguhkan
313 Cadangan Piutang412 Pendapatan Retribusi511 Belanja Gaji522 Belanja Barang dan Jasa
SILPA
JUMLAH
Neraca LRA111
Kas di Bendahara Pengeluaran
211 Hutang PFK 412 Pendapatan Retribusi
112
Kas di Bendahara penerimaan
311 SilPA 511 Belanja Gaji
131 Piutang Retribusi
312
Pendapatan di Tangguhkan 522
Belanja Barang dan Jasa
20 R/K BUD 31 Cadangan Piutang Total belanja
0 3Surplus/DefisiPembiayaan netto
311 SilPA
BAGIAN IIIPENILAIANSISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGERTIAN SPI
1. Jelaskan apa yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern
Jawaban: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Jelaskan tahapan/cara penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
Jawaban: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Salah satu tahap reviu adalah dengan memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sebutkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah apa saja yang perlu dipahami dan diuji keandalannya pada saat reviu?
Jawaban: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENILAIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Berikut ini adalah ikhtisar informasi yang terkait dengan SPI pada Pemda X (asumsi lain atas informasi tersebut dapat dibuat sendiri dengan penjelasan yang memadai).
Atas dasar informasi tersebut (dapat ditambah asumsi), buatlah KKR atas reviu SPI sesuai format yang telah disediakan.
1. Penerimaan kas atas pendapatan, pembiayaan serta penerimaan lainnya pada Pemda X dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau melalui Bank. Pola yang dipakai oleh beberapa SKPD serta PPKD tidak sama karena memang tidak diatur secara kaku oleh Pemda. Tiap SKPD mengembangkan caranya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini memudahkan SKPD mengelola penerimaannya. Namun, disisi lain juga berakibat pada kesulitan pengecekan angka pada saldo penerimaan kas daerah dengan penerimaan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang telah disetor kas daerah. Meski jumlah secara total terkadang dapat dibandingkan secara tepat, tetapi rincian atas masing-masing penerimaan kadang memerlukan waktu yang lama untuk ditelusuri secara tepat. Bendahara penerimaan SKPD selama ini, umumnya hanya mengelola BKU Penerimaan saja. SPJ Penerimaan juga telah dibuat tiap tanggal 10, namun tidak ada tanggapan PPKD meski jumlah yang disajikan kadang tidak tepat.
2. Pengeluaran kas atas belanja langsung maupun tidak langsung dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD serta Bendahara Pengeluaran SKPKD menggunakan mekanisme UP, TU, GU dan LS. Prosedur pengeluaran pada prinsipnya dilakukan dengan mengacu kepada Permendagri 13 tahun 2006 serta perubahannya walau belum ada Sistem dan Prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu, bendahara pada sebagian besar SKPD merupakan ‘orang yang baru’ karena ‘orang yang lama’ telah naik pangkat ke golongan III. Belum ada pelatihan yang dibiayai pemda untuk meningkatkan kompetensi bendahara. Bendahara hanya membuat BKU dan Buku Pembantu berupa: Bank, Kas Tunai, Panjar dan Pajak. Banyak SPM yang telah diterbitkan SKPD dikembalikan oleh Kuasa BUD karena ketidaksesuaiannya dengan APBD maupun Perubahannya, terutama berkaitan dengan kode rekening.Sebagian besar Kepala SKPD juga terlihat ‘tidak tahu’ kewajiban mereka atas pengelolaan keuangan daerah dan cenderung ‘meneruskan kebijaksanaan lama yang dianggap baik’ meski tidak tahu dasar serta tujuan ‘kebijaksanaan tersebut’.
3. Karena alasan kesibukan dan lainnya, PPK-SKPD tidak melakukan proses pencatatan akuntansi. Proses pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran, demikian halnya pembuatan laporan keuangan. Bendahara pengeluaran juga diminta menjadi ‘pengurus barang’. Harga pengadaan barang dan jasa tidak diketahui oleh ‘pengurus barang’ dengan alasan ‘rahasia’ dan untuk peningkatan pengendalian. Meskipun Sisdur akuntansi belum ada, bendahara ada yang berhasil menyusun laporan keuangan meski ‘banyak versi’. Tiap SKPD mempunyai versi dan penafsiran sendiri.
4. Masalah belanja tidak langsung seperti hibah, bantuan sosial maupun bantuan keuangan sering muncul saat pemeriksaan oleh APIP maupun auditor ekstern. Berbagai pendapat yang berbeda membuat bendahara SKPKD yang melakukan pencatatan serta pembuatan SPP serta SPM seringkali merasa bingung harus mengikuti pendapat yang mana.Pada saat penyusunan laporan keuangan per 31 Desember, masih ada saldo kas di bendahara pengeluaran khusus yang belum disalurkan atas SP2D LS
hibah, bantuan sosial serta bantuan keuangan karena masih mencari siapa yang akan diberi dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Saldo penerimaan yang menjadi tanggungjawab SKPD juga menimbulkan masalah tersendiri karena sering muncul perbedaan angka yang dilaporkan dengan total uang yang masuk ke kas daerah.
5. Laporan keuangan Pemda disusun oleh BUD berdasarkan data SP2D yang telah terbit dan laporan SPJ bendahara. Data Aset tetap menggunakan saldo tahun lalu ditambah jumlah belanja modal tahun ini. Buku Besar Pembantu tidak di buat dan hanya membuat buku besar sesuai dengan laporan keuangan dalam SAP.
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNSistem dan Prosedur:No
Proses/SubProses
Resiko
Pengendalian yang seharusnya ada
Kondisi Yang ada Penanggung jawabPengendalian Simpulan
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNSistem dan Prosedur:No
Proses/SubProses
Resiko
Pengendalian yang seharusnya ada
Kondisi Yang ada Penanggung jawabPengendalian Simpulan
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNSistem dan Prosedur:No
Proses/SubProses
Resiko
Pengendalian yang seharusnya ada
Kondisi Yang ada Penanggung jawabPengendalian Simpulan
BAGIAN IVREVIUPENELUSURAN ANGKA
Berdasarkan data berikut ini, telusuri angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam buku besar, jurnal maupun data lainnya guna meyakinkan bahwa jumlah yang tercantum dalam laporan sudah sesuai dengan substansinya.
NERACA AWALAset Lancar 31,000,000
1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 5,000,000
1.1.2.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan 10,000,000
1.1.3.1.1 Piutang Pajak 5,000,000
1.1.3.2.1 Piutang Retribusi 1,000,000
1.1.5.1.1 Persediaan 10,000,000
Investasi Jk Panjang175,000,00
01.2.1.1.
1 Piutang Jangka Panjang Kepada PDAM 25,000,0001.2.2.1.
1 Investasi Permanen Lainnya150,000,00
0
Aset Tetap500,000,00
01.3.1.1.
1 Tanah Kantor100,000,00
01.3.2.2.
1 Sedan100,000,00
01.3.2.2.
9 Sepeda Motor 40,000,0001.3.2.7.
2 Almari 15,000,0001.3.2.7.
3 Brankas 5,000,0001.3.2.7.
4 Filling Kabinet 4,000,0001.3.2.8.
2 Komputer/PC 20,000,0001.3.2.8.
3 Komputer Note Book 10,000,0001.3.2.8.
4 Printer 500,0001.3.2.9.
1 Meja Kerja 3,500,0001.3.2.9.
4 Kursi Kerja 2,000,000
1.3.3.1.1 Gedung Kantor
200,000,000
1.4.1.1.1 Dana Cadangan 10,000,000
2.0.0.0.0 R/K SKPKD 20,000,000
2.1.1.1.1 Utang PFK
2.1.2.1.1 Utang kepada Pemerintah Pusat 10,000,000
3.1.0.0.0 SiLPA 25,000,000
Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disahkan tanggal 2 Januari 2008 pada Dinas tersebut adalah sebagai berikut :
00.00.4 PENDAPATAN DAERAH590,000
,000
00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah590,000
,00000.00.4.1.1 Hasil Pajak Daerah
515,000,000
00.00.4.1.1.1 Pajak Hotel
400,000,000
00.00.4.1.1.1.5 Pajak Hotel Bintang Dua
150,000,000
00.00.4.1.1.1.6 Pajak Hotel Bintang Satu
120,000,000
00.00.4.1.1.1.7 Pajak Hotel Melati Tiga
110,000,000
00.00.4.1.1.1.8 Pajak Hotel Melati Dua
20,000,000
00.00.4.1.1.2 Pajak Restoran
115,000,000
00.00.4.1.1.2.1 Pajak Restoran
80,000,000
00.00.4.1.1.2.2 Pajak Rumah Makan
35,000,000
00.00.4.1.2 Retribusi
60,000,000
00.00.4.1.2.1 Retribusi Jasa Umum
60,000,000
00.00.4.1.2.1.5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
60,000,000
00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15,000,000
00.00.4.1.4.2.2 Jasa Giro Pemegang Kas
15,000,000
00.00.4.1.4.1.5
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua -
00.00.4.1.4.1.6
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat -
00.00.5 BELANJA579,000
,000
00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG324,000
,00000.00.5.1.1 BELANJA PEGAWAI
324,000,000
00.00.5.1.1.1.1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
70,000,000
00.00.5.1.1.1.2 Tunjangan Keluarga
10,000,000
00.00.5.1.1.1.3 Tunjangan Jabatan
50,000,000
00.00.5.1.1.1.4 Tunjangan Fungsional
40,000,000
00.00.5.1.1.1.5 Tunjangan Fungsional Umum
30,000,000
00.00.5.1.1.1.6 Tunjangan Beras
14,000,000
00.00.5.1.1.1.7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10,000,000
00.00.5.1.1.2.1
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
100,000,000
01.01.5.2 Belanja Langsung255,000
,000255,000
,000Program:01
Program Pelayanan Administrsi Perkantoran
150,000,000
Kegiatan:01.01
Pelayanan Administrsi Perkantoran
150,000,000
01.01.5.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
25,000,000
01.01.5.2.2.3.1 Belanja Telepon
30,000,000
01.01.5.2.2.3.2 Belanja Air
10,000,000
01.01.5.2.2.3.3 Belanja Listrik
35,000,000
01.01.5.2.3.3.9
BM Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
50,000,000
Sub Jumlah Belanja150,000
,000
Program:17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
105,000,000
Kegiatan:17.01
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
105,000,000
17.01.5.2.1 Honorarium Panitia Pelaksana 45,000,0
.1.1 Kegiatan 0017.01.5.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
35,000,000
17.01.5.2.3.8.2 BM Pengadaan Almari
25,000,000
Sub Jumlah Belanja105,000
,000
SURPLUS/DEFISIT123,000
,00011,000,
00000.00.6 PEMBIAYAAN00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN00.00.6.1.1.1.1 Penerimaan SiLPA tahun lalu00.00.6.1.3.1.1
Penjualan hasil kekayaan yang dipisahkan
00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN00.00.6.2.1.1.1 Pembentukan Dana Cadangan
PEMBIAYAAN NETTO 000.00.3.1.1.0.0 SILPA
11,000,000
Data Transaksi yang terjadi selama tahun 2008 adalah :
No Tanggal Transaksi Rupiah
1 05 Januari 2008
Disetor ke Kasda Sisa UYHD 2007 (bukti setor 001/DK.2008)
5.000.000
2 06 Januari 2008
Disetor ke Kasda Penerimaan Pajak Hotel Bintang Dua tahun 2007 yang masih ditangan Bendahara Penerimaan (bukti setor 002/DK.2008)
10.000.000
3 08 Januari 2008
Diterima DPA Tahun 2008
4 09 Januari 2008
Diterima SPD No. 0001/SKO/ Belanja/2008 sebesar Rp 579.000.000,00 terdiri dari:- Belanja Tidak langsung- Belanja Langsung
324,000,000,00255,000,000,00
5 10 Januari 2008
Bendahara Pengeluaran mengaju-kan SPP-UP No 01/SPP.UP/2008 (Uang Persediaan)
70.000.000,00
6 11 Januari 2008
Terbit SPM-UP No 01/SPM.UP/ 2008 yang selanjutnya dibawa ke BUD untuk diterbitkan SP2D-UP 70.000.000,00
7 13 Januari 2008
Terbit SP2D-UP No 01/SPP.UP/ DK/2008 atas SPM no 01 tsb dan langsung masuk ke Rek. Bendahara
70.000.000,00
8 13 Januari 2008
Bendahara Pengeluaran mengaju-kan SPP-LS Gaji No 02/SPP.LS/ 2008 untuk Jan 08:
95.000.000,00
30.000.000,00
No Tanggal Transaksi Rupiah
Gaji pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh
5.000.000,0024.000.000,0015.000.000,0010.000.000,00
7.000.000,004.000.000,00
9 13 Januari 2008
Bendahara Pengeluaran mengaju-kan SPP-LS No 03/SPP.LS/2008 Tunjangan Tambahan Penghasil-an untuk Jan 08: Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
40.000.000,00
10 15 Januari 2008
Terbit SPM-LS Gaji dan TPP No 02 dan 03/SPM.LS/2008 yang selanjutnya dibawa ke BUD untuk diterbitkan SP2D-LS Gaji
95.000.000,0040.000.000,00
11 18 Januari 2008
Terbit SP2D-LS Gaji 03/LS/DK/ 2008 dan langsung dibayarkan
95.000.000,00
12 18 Januari 2008
Terbit SP2D-LS Tambahan Penghasilan 02/LS/DK/2008 dan langsung dibayarkan
40.000.000,00
13 19 Januari 2008
Bendahara Penerimaan menerima pendapatan atas :
Pajak Hotel Bintang Dua Pajak Hotel Bintang Satu Pajak Hotel Melati Tiga Pajak Hotel Melati Dua Pajak Restoran Pajak Rumah Makan Retribusi Parkir Tepi Jalan
(didalamnya termasuk dari piutang Pajak Rp 5 jt dan piutang retribusi Rp 1 jt) PPK-SKPD mengetahui dari Rekapitulasi Penerimaan Harian
425.000.000,00
100.000.000,00110.000.000,00
80.000.000,0010.000.000,0040.000.000,0045.000.000,0040.000.000,00
14 20 Januari 2008
Bendahara Penerimaan menyetor ke kas daerah atas pendapatan:
Pajak Hotel Bintang Dua Pajak Hotel Bintang Satu Pajak Hotel Melati Tiga Pajak Hotel Melati Dua Pajak Restoran Pajak Rumah Makan Retribusi Parkir Tepi Jalan
(bukti setor 003/DK.2008) diserahkan kepada PPK-SKPD
425.000.000,00
100.000.000,00110.000.000,00
80.000.000,0010.000.000,0040.000.000,0045.000.000,0040.000.000,00
15 21 Januari 2008
Bendahara Pengeluaran melaku-kan pembayaran kegiatan Pela-yanan Administrasi Perkantoran berikut:- ATK
65.000.000,00
No Tanggal Transaksi Rupiah
- Telepon- Air- ListrikData tersebut terlihat dalam pengesahan SPJ bukti nomor 01-04/dk/2008 oleh Pengguna Anggaran.
25.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0020.000.000,00
16 01 Februari 2008
Bendahara Pengeluaran mengaju-kan SPP-LS Gaji No 24/SPP.LS/ 2008 untuk Feb 08: Gaji pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh
73.000.000,00
25.000.000,004.000.000,00
21.000.000,0010.000.000,00
7.000.000,003.000.000,003.000.000,00
17 01 Februari 2008
Bendahara Pengeluaran mengaju-kan SPP-LS No 25/SPP.LS/2008 Tunjangan Tambahan Penghasil-an untuk Feb 08: Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
35.000.000,00
18 01 Februari 2008
Terbit SPM-LS Gaji dan TPP No 24 dan 25/SPM.LS/2008 yang selanjutnya dibawa ke BUD untuk diterbitkan SP2D-LS Gaji
73.000.000,0035.000.000,00
19 04 Februari 2008
Terbit SP2D-LS Gaji dan TPP No 24 dan 25/SP2D.LS/DK.2008
73.000.000,0035.000.000,00
20 05 Februari 2008
Atas SPJ nomor 01-04/dk/2008 yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU nomor 05/SPP.GU/2008
65.000.000,00
21 07 Februari 2008
Berdasarkan SPP-GU di atas, Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD menerbitkan SPM-GU no 05/SPM.GU/2008 yang selanjut-nya diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.
65.000.000,00
22 09 Februari 2008
Penerbitan SP2D GU no 08 atas SPM-GU nomor 05/SPM.GU/2008
65.000.000,00
23 15 Februari 2008
Disetor pendapatan atas :- Pajak Hotel Bintang Dua- Pajak Hotel Bintang Satu- Pajak Hotel Melati Tiga
Langsung ke Kas Daerah oleh WP/WR. (Bukti setor no 024/2008 diserahkan kepada Bendahara dan PPK-SPKD)
10.000.000,0010.000.000,00
5.000.000,00
No Tanggal Transaksi Rupiah
24 18 Februari 2008
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pelayanan adm perkantoran mengajukan SPP-LS nomor 10/SPP.LS/2008 kepada Bendahara Pengeluaran atas Belanja Modal Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 unit. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
45.000.000,00
25 19 Februari 2008
Terbit SPM-LS nomor 10/SPM.LS/2008 untuk Pihak Ketiga yang selanjutnya dibawa ke BUD untuk diterbitkan SP2D-LS.
45.000.000,00
26 21 Februari 2008
Terbit SP2D-LS no 10 atas SPM-LS nomor 10/SPM.LS/2008 Rekanan langsung mencairkannya
45.000.000,00
27 03 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran mengaju-kan SPP-TU no 13/SPP.TU/2008 (Tambahan UYHD) Belanja kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber2 PAD sebesar Rp 22.000.000,00:- Honor Panitia- ATK- BM Pengadaan Almari
105.000.000,00
45.000.000,0035.000.000,0025.000.000,00
28 04 Maret 2008 Terbit SPM-TU no 13 yang selanjutnya diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.
29 05 Maret 2008 Terbit SP2D-TU nomor 13/SP2D.TU/DK/2008 atas SPM no 13
105.000.000,00
30 10 Maret 2008 Bendahara Penerimaan menerima pendapatan atas :
Pajak Hotel Bintang Dua Pajak Restoran Retribusi Parkir
25.000.000,0022.000.000,0015.000.000,00
31 11 Maret 2008 Bendaharawan Penerimaan menyetor ke kas daerah, atas pendapatan:
Pajak Hotel Bintang Dua Pajak Restoran
25.000.000,0022.000.000,00
31a
12 Maret 2008 Diterima tunai Pembayaran Dum Kendaraan Roda 4 (Sedan) dengan Nilai Buku Rp 50 juta, dg SK Kepala Daerah ditetapkan nilai DUM sebesar Rp 15 juta.
15.000.000,00
31b
13 Maret 2008 Diterima tunai Pembayaran Dum Kendaraan Roda 3 dari 2 PNS dengan Nilai Buku @Rp 10 juta, dg
6.000.000,00
No Tanggal Transaksi Rupiah
SK Kepala Daerah ditetapkan nilai DUM sebesar @Rp 3 juta.
31c
14 Maret 2008 Disetor ke Kas Daerah uang penerimaan penjualan kendaraan dinas dg bukti setor 054/DK.2008
21.000.000
32 14 Maret 2008 Bendahara Pengeluaran membayar kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber2 PAD:- Honor Panitia- ATK- BM Pengadaan Almariserta mengajukan SPP atas belanja tersebut sebagai SPP Nihil nomor 15/SPP.GU.N/2008.Sisa TU yang tidak terpakai disetor sesuai bukti 0034/2008
45.000.000,0035.000.000,0020.000.000,00
33 21 Maret 2008 Terbit SPM GU NIHIL no 15/SPM.GU.N/2008 dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
22.000.000,00
34 31 Maret 2008 Terbit SP2D Nihil nomor 15/SP2D.GU.N/DK.2008 atas pembayaran- Honor Panitia- ATK- BM Pengadaan Almari
45.000.000,0035.000.000,0020.000.000,00
35 14 April 2008 Diterima hibah 2 buah kendaraan roda 4 dari pemerintah pusat dengan BAST No 234/ST.Hbh/08, nilai pasar kendaraan @ 75 juta
36 31 Des 2008 Berdasarkan hasil inventarisasi ATK terdapat:- Kertas HVS 7 rim- Tinta printer 3 buah
37 31 Des 2008 Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan retribusi yang telah diterbitkan th 2008 adalah Rp 447 juta dan Rp39 juta
38 31 Des 2008 Utang Jangka Panjang Rp 10 juta akan jatuh tempo tgl 22 Juni tahun depan
30 31 Des 2008 Dari piutang kepada PDAM, 5 juta diantaranya harus dibayar Agustus tahun depan
Harga Standar Bupati:HVS 1 rim Rp 50.000, Tinta Printer 300.000Harga Pasar:HVS 1 rim Rp 40.000, Tinta Printer 220.000Harga Pembelian Terakhir:HVS 1 rim Rp 30.000, Tinta Printer 200.000
Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi DaerahSKPD Terbit Dibayar PiutangPajak Hotel dan Restoran
455,000,000.00
447,000,000.00 8,000,000.00*
Retribusi 41,000,000.00 39,000,000.00 2,000,000.00
Jumlah496,000,000.0
0486,000,000.0
0 10,000,000.00*Hanya Hotel
NERACA per 31 Desember 2008 yang disusun oleh SKPD adalah sbb:
ASET
1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
90,000,000
1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
(5,000,000)
1.1.3 Piutang Pajak dan Retribusi
10,000,000
1.1.4 Piutang Lainnya
5,000,000
1.1.5 Persediaan 810,000
1.2.1 Piutang Jangka Panjang
20,000,000
1.2.2 Investasi Permanen
150,000,000
1.3.1 Tanah
100,000,000
1.3.2 Peralatan dan Mesin
385,000,000
1.3.3 Gedung dan Bangunan
160,000,000
1.4.1 Dana Cadangan
10,000,000
2.0.0 R/K SKPKD
5,000,000
930,810,000
UTANG2.1.1 Utang PFK -
2.1.2 Utang
10,000,000
2.2.1 Utang Jk Panjang -
EKUITAS
3.1.0 SiLPA
75,000,000
3.1.1 Pendapatan Ditangguhkan
15,000,000
3.1.2 Cadangan Piutang
15,000,000
3.1.3 Cadangan Persediaan 810,000
3.1.4 Dana yang Harus Disediakan utk Pemby UJ Pdk
(10,000,000)
3.2.1 Diinvest. dlm Investasi Jk. Panjang
170,000,000
3.2.2Diinvest. dlm Aset Tetap
645,000,000
3.2.3Dana yang Harus Disediakan utk Pemby UJ Panjang -
3.3.1Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
10,000,000
930,810,000
LRA tahun 2008 adalah
PENDAPATAN 678,000,0004.1.1
Pajak Hotel dan Restoran 452,000,000
4.1.2
Retribusi 55,000,000
4.1.4
Lain-Lain PAD yang Sah 21,000,000
4.3.1
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 150,000,000
BELANJA 603,000,0005.1.1
Belanja Pegawai 358,000,000
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa 30,000,000
5.2.3
Belanja Modal 215,000,000
Surplus/deficit 75,000,000
6.1.1
Penggunaan SiLPA -
6.1.3
Penjualan hasil kekayaan yang dipisahkan -
6.2.1
Pembentukan Dana Cadangan -
Pembiayaan Netto -SiLPA 75,000,000
JURNAL YANG DIBUAT ADALAH SBB
Tgl Kode RekD/K
Uraian Debet Kredit
5-Jan00.00.3.1.0.0.0 D SILPA
25,000,000
5-Jan00.00.1.1.2.1.1 K Kas di Bendahara Penerimaan
5,000,000
00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
20,000,000
(setoran sisa UYHD 2007)
6-Jan00.00.2.0.0.0.0 D R/K SKPKD
10,000,000
6-Jan00.00.1.1.2.1.1 K Kas di Bendahara Penerimaan
10,000,000
6-Jan00.00.3.1.1.1.1 D Pendapatan Ditangguhkan
10,000,000
6-Jan00.00.4.1.1.1.5 K Pajak Hotel Bintang Dua
10,000,000
(penyetoran Pajak 2007 yang ada dibendahara)
13-Jan
00.00.1.1.1.1.1 D Kas di Bendahara Pengeluaran
70,000,000
13-Jan
00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
70,000,000
(Penerimaan SP2D UP)
18-Jan
00.00.5.1.1.1.1 D Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
30,000,000
18-Jan
00.00.5.1.1.1.2 D Tunjangan Keluarga
5,000,000
18-Jan
00.00.5.1.1.1.3 D Tunjangan Jabatan
24,000,000
18-Jan
00.00.5.1.1.1.4 D Tunjangan Fungsional
15,000,000
18-Jan
00.00.5.1.1.1.5 D Tunjangan Fungsional Umum
10,000,000
18-Jan
00.00.5.1.1.1.6 D Tunjangan Beras
7,000,000
18-Jan
00.00.5.1.1.1.7 D Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4,000,000
18-Jan
00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
95,000,000
(Penerimaan SP2D GAJI)
18-Jan
00.00.5.1.1.2.1 D
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
40,000,000
18-Jan
00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
40,000,000
(Penerimaan SP2D TPP)
19-Jan
00.00.1.1.2.1.1 D Kas di Bendahara Penerimaan
425,000,000
19-Jan
00.00.3.1.1.1.1 K Pendapatan Ditangguhkan
425,000,000
(Penerimaan pajak-pajak)
20-Jan
00.00.2.0.0.0.0 D R/K SKPKD
425,000,000
20-Jan
00.00.1.1.2.1.1 K Kas di Bendahara Penerimaan
425,000,000
20-Jan
00.00.3.1.1.1.1 D Pendapatan Ditangguhkan
425,000,000
20-Jan
00.00.4.1.1.1.5 K Pajak Hotel Bintang Dua
100,000,000
20-Jan
00.00.4.1.1.1.6 K Pajak Hotel Bintang Satu
110,000,000
20-Jan
00.00.4.1.1.1.7 K Pajak Hotel Melati Tiga
80,000,000
20-Jan
00.00.4.1.1.1.8 K Pajak Hotel Melati Dua
10,000,000
20-Jan
00.00.4.1.1.2.1 K Pajak Restoran
40,000,000
20-Jan
00.00.4.1.1.2.2 K Pajak Rumah Makan
45,000,000
20-Jan
00.00.4.1.2.1.5 K
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
40,000,000
(Penyetoran pajak-pajak)
Tgl Kode RekD/K
Uraian Debet Kredit
4-Feb00.00.5.1.1.1.1 D Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
25,000,000
4-Feb00.00.5.1.1.1.2 D Tunjangan Keluarga
4,000,000
4-Feb00.00.5.1.1.1.3 D Tunjangan Jabatan
21,000,000
4-Feb00.00.5.1.1.1.4 D Tunjangan Fungsional
10,000,000
4-Feb00.00.5.1.1.1.5 D Tunjangan Fungsional Umum
7,000,000
4-Feb00.00.5.1.1.1.6 D Tunjangan Beras
3,000,000
4-Feb00.00.5.1.1.1.7 D Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
3,000,000
4-Feb00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
73,000,000
(Penerimaan SP2D GAJI)
4-Feb00.00.5.1.1.2.1 D
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
35,000,000
4-Feb00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
35,000,000
(Penerimaan SP2D Tunjangan TPP)
9-Feb01.01.5.2.2.1.1 D Belanja Alat Tulis Kantor
25,000,000
9-Feb01.01.5.2.2.3.1 D Belanja Telepon
10,000,000
9-Feb01.01.5.2.2.3.2 D Belanja Air
10,000,000
9-Feb01.01.5.2.2.3.3 D Belanja Listrik
20,000,000
9-Feb00.00.1.1.1.1.1 K Kas di Bendahara Pengeluaran
65,000,000
(Penerbitan SP2D GU no 08 /...2008 )
9-Feb00.00.1.1.1.1.1 D Kas di Bendahara Pengeluaran
65,000,000
9-Feb00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
65,000,000
(Penerbitan SP2D GU no 08 /...2008 )
15-Feb
00.00.2.0.0.0.0 D R/K SKPKD
25,000,000
15-Feb
00.00.4.1.1.1.5 K Pajak Hotel Bintang Dua
10,000,000
15-Feb
00.00.4.1.1.1.6 K Pajak Hotel Bintang Satu
10,000,000
15-Feb
00.00.4.1.1.1.7 K Pajak Hotel Melati Tiga
5,000,000
(Disetor langsung oleh pihak 3)
21-Feb
01.01.5.2.3.3.9
D BM Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
45,000,000
21-Feb
00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
45,000,000
21-Feb
00.00.1.3.2.2.9 D Sepeda Motor
45,000,000
21-Feb
00.00.3.2.2.1.1 K
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
45,000,000
(BM kendaraan roda 2)
5-Mar00.00.1.1.1.1.1 D Kas di Bendahara Pengeluaran
105,000,000
5-Mar00.00.2.0.0.0.0 K R/K SKPKD
105,000,000
(Terbit SP2D TU)
10-Mar
00.00.1.1.2.1.1 D Kas di Bendahara Penerimaan
62,000,000
10-Mar
00.00.3.1.1.1.1 K Pendapatan Ditangguhkan
62,000,000
(Penerimaan Pajak Daerah)
11-Mar
00.00.2.0.0.0.0 D R/K SKPKD
47,000,000
11-Mar
00.00.1.1.2.1.1 K Kas di Bendahara Penerimaan
47,000,000
(Penyetoran Pajak Daerah)
Tgl Kode RekD/K
Uraian Debet Kredit
11-Mar
00.00.3.1.1.1.1 D Pendapatan Ditangguhkan
47,000,000
11-Mar
00.00.4.1.1.1.5 K Pajak Hotel Bintang Dua
25,000,000
11-Mar
00.00.4.1.1.2.1 K Pajak Restoran
22,000,000
(Pengakuan Pajak Daerah)
12-Mar
00.00.1.1.2.1.1 D Kas di Bendahara Penerimaan
15,000,000
00.00.3.1.1 K Pendapatan Ditangguhkan 15,000,0
.1.1 00(Penerimaan dum kendaraan roda 4)
12-Mar
00.00.1.1.2.1.1 D Kas di Bendahara Penerimaan
6,000,000
00.00.3.1.1.1.1 K Pendapatan Ditangguhkan
6,000,000
(Penerimaan dum kendaraan roda 2)
14-Mar
00.00.2.0.0.0.0 D R/K SKPKD
21,000,000
00.00.1.1.2.1.1 K Kas di Bendahara Penerimaan
21,000,000
(Penyetoran ke kasda dum kendaraan roda 2 dan 4)
14-Mar
00.00.3.1.1.1.1 D Pendapatan Ditangguhkan
21,000,000
00.00.4.1.4.1.5 K
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
15,000,000
00.00.4.1.4.1.6 K
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
6,000,000
(Pengakuan pendapatan dum kendaraan roda 2 dan 4)
14-Mar
00.00.3.2.2.1.1 D Diinvestasikan dalam Aset Tetap
70,000,000
00.00.1.3.2.2.1 K Kendaraan Roda Empat
50,000,000
00.00.1.3.3.1.1 K Gedung Kantor
20,000,000
(Penghapusan kendaraan roda 2 dan 4)
14-Mar
00.00.2.0.0.0.0 D R/K SKPKD
5,000,000
14-Mar
00.00.1.1.2.1.1 K Kas di Bendahara Penerimaan
5,000,000
(Penyetoran sisa TU)
31-Mar
17.01.5.2.1.1.1 D
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45,000,000
31-Mar
00.00.5.1.1.1.5 D Tunjangan Fungsional Umum
35,000,000
31-Mar
17.01.5.2.3.8.2 D BM Pengadaan Almari
20,000,000
31-Mar
00.00.1.1.1.1.1 K Kas di Bendahara Pengeluaran
100,000,000
(Penerbitan SP2D GU)
31-Mar
00.00.1.3.2.7.2 D Almari
20,000,000
31-Mar
00.00.3.2.2.1.1 K
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
20,000,000
(Jurnal Korolari)
14-Apr
00.00.5.2.3.3.8 D
BM Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat
150,000,000
14-Apr
00.00.4.3.1.1.1 K Pendapatan Hibah
150,000,000
14-Apr
00.00.1.3.2.2.1 D Kendaraan Roda Empat
150,000,000
14-Apr
00.00.3.2.2.1.1 K
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
150,000,000
(Jurnal pengakuan Hibah Barang)
31-Dec
00.00.3.1.3.1.1 D Cadangan Persediaan
10,000,000
31-Dec
00.00.1.1.5.1.1 K Persediaan Alat Tulis Kantor
10,000,000
(Penyesuaian ATK th lalu dihilangkan)
Tgl Kode RekD/K
Uraian Debet Kredit
31-Dec
00.00.1.1.5.1.1 D Persediaan Alat Tulis Kantor 810,000
31-Dec
00.00.3.1.3.1.1 K Cadangan Persediaan 810,000
(Penyesuaian ATK th ini)
31-Dec
00.00.3.1.2.1.1 D Cadangan Piutang
6,000,000
31-Dec
00.00.1.1.3.1.1 K Piutang Pajak Hotel
3,000,000
31-Dec
00.00.1.1.3.1.2 K Piutang Pajak Restoran
2,000,000
31-Dec
00.00.1.1.3.2.1 K Piutang Retribusi Jasa Umum
1,000,000
(Penyesuaian Piutang th lalu dibalik)
31-Dec
00.00.1.1.3.1.1 D Piutang Pajak Hotel
8,000,000
31-Dec
00.00.1.1.3.2.1 D Piutang Retribusi Jasa Umum
2,000,000
31-Dec
00.00.3.1.2.1.1 K Cadangan Piutang
10,000,000
(Penyesuaian Piutang th ini)
31-Dec
00.00.2.2.1.1.1 D Utang Jk Panjang
10,000,000
31-Dec
00.00.3.2.3.1.1 K
Dana yg hrs Disediakan utk Pemby UJ Panjang
10,000,000
(Penyesuaian Utang jk panjang yg akan jt tempo)
31-Dec
00.00.3.1.4.1.1 D
Dana yang Harus Disediakan utk Pemby UJ Pdk
10,000,000
31-Dec
00.00.2.1.2.1.1 K Utang Jk Pendek
10,000,000
(Penyesuaian Utang jk panjang yg akan jt tempo)
31-Dec
00.00.3.2.1.1.1 D Diinvest. dlm Investasi Jk. Panjang
5,000,000
31-Dec
00.00.1.2.1.1.1 K
Piutang Jangka Panjang Kepada PDAM
5,000,000
(Penyesuaian Piutang jk panjang yg akan jt tempo)
31-Dec
00.00.1.1.4.1.1 D Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
5,000,000
31-Dec
00.00.3.1.2.1.1 K Cadangan Piutang
5,000,000
(Penyesuaian Piutang jk panjang yg akan jt tempo)
BUKU BESAR
1.1.1 Kas di Bendahara PengeluaranUraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Kas di Bendahara Pengeluaran 5,000,000 5,000,000
1/13/2008
1.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 70,000,000 75,000,000
2/9/20081.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 65,000,000 10,000,000
2/9/20081.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 65,000,000 75,000,000
3/5/20081.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran105,000,00
0180,000,000
3/31/2008
1.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 100,000,000 80,000,000
245,000,000
165,000,000
80,000,000
1.1.2 Kas di Bendahara PenerimaanUraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Kas di Bendahara Penerimaan 10,000,000 10,000,000
1/5/20081.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 5,000,000
1/6/20081.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 10,000,000 -
1/19/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan425,000,00
0425,000,000
1/20/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 425,000,000 -
3/10/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 62,000,000 62,000,000
3/11/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 47,000,000 15,000,000
3/12/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 15,000,000 30,000,000
3/12/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 6,000,000 36,000,000
3/14/2008
1.1.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 5,000,000
3/14/2008
1.1.2.1.1
Kas di Bendahara Penerimaan 21,000,000 15,000,000
497,000,000
487,000,000
10,000,000
1.1.3 Piutang Pajak dan Retribusi Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Piutang Pajak dan Retribusi 6,000,000 6,000,000
12/31/2008
1.1.3.1.1
Piutang Pajak Hotel 3,000,000 3,000,000
12/31/2008
1.1.3.1.2
Piutang Pajak Restoran 2,000,000 1,000,000
12/31/2008
1.1.3.2.1
Piutang Retribusi Jasa Umum 1,000,000 -
12/31/2008
1.1.3.1.1
Piutang Pajak Hotel 8,000,000 8,000,000
Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
12/31/2008
1.1.3.2.1
Piutang Retribusi Jasa Umum 2,000,000 10,000,000
16,000,000
6,000,000 10,000,000
1.1.4 Piutang lainnya Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Piutang lainnya -
12/31/2008
1.1.4.1.1
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang 5,000,000 5,000,000
5,000,000 - 5,000,000
1.1.5 Persediaan Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Persediaan 10,000,000 10,000,000
12/31/2008
1.1.5.1.1
Persediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 -
12/31/2008
1.1.5.1.1
Persediaan Alat Tulis Kantor 810,000 810,000
10,810,000
10,000,000 810,000
1.2.1 Investasi Jk Panjang Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Investasi Jk Panjang175,000,00
0175,000,000
12/31/2008
1.2.1.1.1
Piutang Jangka Panjang Kepada PDAM 5,000,000 170,000,000
175,000,000
5,000,000170,000,00
0
1.3.1 Tanah Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Tanah100,000,00
0100,000,000
100,000,000
-100,000,00
0
1.3.2 Peralatan dan Mesin Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Peralatan dan Mesin200,000,00
0200,000,000
2/21/2008
1.3.2.2.9
Sepeda Motor 45,000,000 245,000,000
3/31/2008
1.3.2.7.2
Almari 20,000,000 265,000,000
3/14/2008
1.3.2.2.1
Kendaraan Roda Empat 50,000,000 215,000,000
4/14/2008
1.3.2.2.1
Kendaraan Roda Empat150,000,00
0365,000,000
415,000,000
50,000,000365,000,00
0
1.3.3 Gedung Kantor Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Gedung Kantor200,000,00
0200,000,000
3/14/2008
1.3.2.2.9
Sepeda Motor 20,000,000 180,000,000
200,000,000
-200,000,00
0
1.4.1 Dana Cadangan Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Dana Cadangan 10,000,000 10,000,000
10,000,000
- 10,000,000
2.0.0 R/K SKPKD Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
R/K SKPKD 20,000,000 20,000,000
1/5/20082.0.0.0.0
R/K SKPKD 20,000,000 -
1/6/20082.0.0.0.0
R/K SKPKD 10,000,000 10,000,000
1/13/2008
2.0.0.0.0
R/K SKPKD 70,000,000(60,000,000
)1/18/200
82.0.0.0.0
R/K SKPKD 95,000,000(155,000,00
0)1/18/200
82.0.0.0.0
R/K SKPKD 40,000,000(195,000,00
0)1/20/200
82.0.0.0.0
R/K SKPKD425,000,00
0230,000,000
2/4/20082.0.0.0.0
R/K SKPKD 73,000,000 157,000,000
2/4/20082.0.0.0.0
R/K SKPKD 35,000,000 122,000,000
2/9/20082.0.0.0.0
R/K SKPKD 65,000,000 57,000,000
2/15/2008
2.0.0.0.0
R/K SKPKD 25,000,000 82,000,000
Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
2/21/2008
2.0.0.0.0
R/K SKPKD 45,000,000 37,000,000
3/5/2008 2.0.0.0. R/K SKPKD 105,000,000 (68,000,000
0 )3/11/200
82.0.0.0.0
R/K SKPKD 47,000,000(21,000,000
)3/14/200
82.0.0.0.0
R/K SKPKD 21,000,000 -
3/14/2008
2.0.0.0.0
R/K SKPKD 5,000,000 5,000,000
553,000,000
548,000,000
5,000,000
2.1.1 Utang PFK Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Utang PFK -
- - -
2.1.2 Utang Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Utang -
12/31/2008
2.1.2.1.1
Utang Jk Pendek 10,000,000(10,000,000
)
- 10,000,000(10,000,00
0)
2.2.1 Utang Jk Panjang Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Utang Jk Panjang 10,000,000(10,000,000
)12/31/20
082.2.1.1.1
Utang Jk Panjang 10,000,000 -
10,000,000
10,000,000 -
3.1.0 SiLPA Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
SiLPA 20,000,000(20,000,000
)
1/5/20083.1.1.0.0
SILPA 20,000,000 -
20,000,000
20,000,000 -
3.1.1 Pendapatan Ditangguhkan Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Pendapatan Ditangguhkan 10,000,000(10,000,000
)
1/6/20083.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 10,000,000 -
1/19/2008
3.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 425,000,000(425,000,00
0)1/20/200
83.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan425,000,00
0-
3/10/2008
3.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 62,000,000(62,000,000
)3/11/200
83.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 47,000,000(15,000,000
)3/12/200
83.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 15,000,000(30,000,000
)3/12/200
83.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 6,000,000(36,000,000
)3/14/200
83.1.1.1.1
Pendapatan Ditangguhkan 21,000,000(15,000,000
)
482,000,000
497,000,000
(15,000,000)
3.1.2 Cadangan Piutang Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Cadangan Piutang 6,000,000 (6,000,000)
12/31/2008
3.1.2.1.1
Cadangan Piutang 6,000,000 -
12/31/2008
3.1.2.1.1
Cadangan Piutang 10,000,000(10,000,000
)12/31/20
083.1.2.1.1
Cadangan Piutang 5,000,000(15,000,000
)
6,000,000 21,000,000(15,000,00
0)
3.1.3 Cadangan Persediaan Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Cadangan Persediaan 10,000,000(10,000,000
)12/31/20
083.1.3.1.1
Cadangan Persediaan 10,000,000 -
12/31/2008
3.1.3.1.1
Cadangan Persediaan 810,000 (810,000)
10,000,000
10,810,000 (810,000)
3.1.4 Dana yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk.Pendek Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Dana yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk.Pendek
- -
12/31/20 3.1.4.1. Dana yang Harus Disediakan utk Pemby UJ 10,000,000 10,000,000
08 1 Pdk
10,000,000
- 10,000,000
3.2.1 Diinvest. dlm Investasi Jk. Panjang Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Diinvest. dlm Investasi Jk. Panjang 175,000,000(175,000,00
0)12/31/20
083.2.1.1.1
Diinvest. dlm Investasi Jk. Panjang 5,000,000(170,000,00
0)
5,000,000175,000,00
0(170,000,0
00)
3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 500,000,000(500,000,00
0)2/21/200
83.2.2.1.1
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 45,000,000(545,000,00
0)3/31/200
83.2.2.1.1
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 20,000,000(565,000,00
0)4/14/200
83.2.2.1.1
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 150,000,000(715,000,00
0)3/14/200
83.2.2.1.1
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 70,000,000(645,000,00
0)
70,000,000
715,000,000
(645,000,000)
3.2.3 Dana yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk.Panjang Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008 So Dana yang Harus Disediakan u/ Pembayaran 10,000,000 10,000,000
Awal Utang Jk.Panjang12/31/20
083.2.3.1.1
Dana yg hrs Disediakan utk Pemby UJ Panjang
10,000,000 -
10,000,000
10,000,000 -
3.3.1 Diinvest. dlm Dana Cadangan Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2008So Awal
Diinvest. dlm Dana Cadangan 10,000,000(10,000,000
)
- 10,000,000(10,000,00
0)
4.1.1 Pajak Hotel dan Restoran Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/6/20084.1.1.1.5
Pajak Hotel Bintang Dua 10,000,000(10,000,000
)1/20/200
84.1.1.1.5
Pajak Hotel Bintang Dua 100,000,000(110,000,00
0)1/20/200
84.1.1.1.6
Pajak Hotel Bintang Satu 110,000,000(220,000,00
0)1/20/200
84.1.1.1.7
Pajak Hotel Melati Tiga 80,000,000(300,000,00
0)1/20/200
84.1.1.1.8
Pajak Hotel Melati Dua 10,000,000(310,000,00
0)1/20/200
84.1.1.2.1
Pajak Restoran 40,000,000(350,000,00
0)1/20/200
84.1.1.2.2
Pajak Rumah Makan 45,000,000(395,000,00
0)2/15/200 4.1.1.1. Pajak Hotel Bintang Satu 10,000,000 (405,000,00
8 6 0)3/11/200
84.1.1.1.5
Pajak Hotel Bintang Dua 25,000,000(430,000,00
0)3/11/200
84.1.1.2.1
Pajak Restoran 22,000,000(452,000,00
0)
-452,000,00
0(452,000,0
00)
4.1.2Retribusi
Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/20/2008
4.1.2.1.5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
40,000,000(40,000,000
)2/15/200
84.1.1.1.5
Pajak Hotel Bintang Dua 10,000,000(50,000,000
)2/15/200
84.1.1.1.7
Pajak Hotel Melati Tiga 5,000,000(55,000,000
)
- 55,000,000(55,000,00
0)
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan PAD yang sah Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
3/14/2008
4.1.4.1.5
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 15,000,000(15,000,000
)3/14/200
84.1.4.1.6
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 6,000,000(21,000,000
)
- 21,000,000(21,000,00
0)
4.3.1 Pendapatan Hibah Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
4/14/2008
4.3.1.1.1
Pendapatan Hibah 150,000,000(150,000,00
0)
-150,000,00
0(150,000,0
00)
5.1.1 Belanja Pegawai (BTL) Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/18/2008
5.1.1.1.1
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 30,000,000 30,000,000
1/18/2008
5.1.1.1.2
Tunjangan Keluarga 5,000,000 35,000,000
1/18/2008
5.1.1.1.3
Tunjangan Jabatan 24,000,000 59,000,000
1/18/2008
5.1.1.1.4
Tunjangan Fungsional 15,000,000 74,000,000
1/18/2008
5.1.1.1.5
Tunjangan Fungsional Umum 10,000,000 84,000,000
1/18/2008
5.1.1.1.6
Tunjangan Beras 7,000,000 91,000,000
1/18/2008
5.1.1.1.7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4,000,000 95,000,000
2/4/20085.1.1.1.1
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 25,000,000 120,000,000
2/4/20085.1.1.1.2
Tunjangan Keluarga 4,000,000 124,000,000
2/4/20085.1.1.1.3
Tunjangan Jabatan 21,000,000 145,000,000
2/4/20085.1.1.1.4
Tunjangan Fungsional 10,000,000 155,000,000
2/4/20085.1.1.1.5
Tunjangan Fungsional Umum 7,000,000 162,000,000
2/4/20085.1.1.1.6
Tunjangan Beras 3,000,000 165,000,000
2/4/2008 5.1.1.1. Tunjangan PPh/T Khusus 3,000,000 168,000,000
7
2/4/20085.1.1.2.1
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
35,000,000 203,000,000
3/31/2008
5.2.2.1.1
Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 238,000,000
238,000,000
-238,000,00
0
5.2.1 Belanja Pegawai (BL) Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
1/18/2008
5.1.1.2.1
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
40,000,000 40,000,000
3/31/2008
5.2.1.1.1
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45,000,000 85,000,000
85,000,000
- 85,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Tanggal
Koderek
Uraian Debet Kredit Saldo
2/9/20085.2.2.1.1
Belanja Alat Tulis Kantor 25,000,000 25,000,000
2/9/20085.2.2.3.1
Belanja Telepon 10,000,000 35,000,000
2/9/20085.2.2.3.2
Belanja Air 10,000,000 45,000,000
2/9/20085.2.2.3.3
Belanja Listrik 20,000,000 65,000,000
65,000,000
- 65,000,000
5.2.3 Belanja Modal Tangga Koder Uraian Debet Kredit Saldo
l ek2/21/200
85.2.3.3.9
BM Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
45,000,000 45,000,000
3/31/2008
5.2.3.8.2
BM Pengadaan Almari 20,000,000 65,000,000
4/14/2008
5.2.3.3.8
BM Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat
150,000,000
215,000,000
215,000,000
-215,000,00
0
DIMINTA:LAKUKAN UJI PENELUSURAN ANGKA, BUAT KERTAS KERJANYA
Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :Inspektorat/Bawasda : Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :Direviu oleh :Tanggal/Paraf :
KKR PENELUSURAN ANGKA
Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :Inspektorat/Bawasda : Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :Direviu oleh :Tanggal/Paraf :
KKR PENELUSURAN ANGKA
Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :Inspektorat/Bawasda : Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :Direviu oleh :Tanggal/Paraf :
KKR PENELUSURAN ANGKA
Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :Inspektorat/Bawasda : Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :Direviu oleh :Tanggal/Paraf :
KKR PENELUSURAN ANGKA
BAGIAN VREVIUPENYAJIAN SESUAI SAP
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 'A'
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahUntuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 200X
URAIAN Anggaran
200XRealisasi
200X
Kenaikan/(Penurunan)
Rp %PENDAPATANPendapatan Asli DaerahPendapatan Pajak Daerah - - - -Pendapatan Retribusi Daerah
1,267,500,000.00
1,413,000,000.00
145,500,000.00
111.48
Lain-lain PAD yang Sah23,500,000.00 19,750,000.00
(3,750,000.00)
84.04
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
1,291,000,000.00
1,432,750,000.00
141,750,000.00
110.98
Lain-lain Pendapatan Yang SahPendapatan lainnya - - - -Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - - - -
JUMLAH PENDAPATAN1,291,000,00
0.001,432,750,00
0.00141,750,000
.00110.
98
BELANJABelanja Operasi
Belanja Pegawai19,503,317,65
6.0019,188,074,51
6.00(315,243,140.
00)98.3
8
Belanja Barang31,991,829,27
3.4230,619,045,18
1.00(1,372,784,09
2.42)95.7
1Bunga - - - -Subsidi - - - -Hibah - - - -Bantuan Sosial - - - -
Jumlah Belanja Operasi51,495,146,9
29.4249,807,119,6
97.00(1,688,027,2
32.42)96.7
2Belanja ModalBelanja Tanah - - - -Belanja Peralatan dan Mesin
2,450,713,000.00
2,400,775,500.00
(49,937,500.00)
97.96
Belanja Gedung dan Bangunan
1,644,774,200.00
1,484,201,600.00
(160,572,600.00)
90.24
Belanja Jalan, Irigasi dan 60,881,100.00 60,430,000.00 (451,100.00) 99.2
Jaringan 6
Belanja Aset Tetap Lainnya340,000,000.0
0338,036,000.0
0(1,964,000.00
)99.4
2
Jumlah Belanja Modal4,496,368,30
0.004,283,443,10
0.00(212,925,20
0.00)95.2
6Belanja Tak TerdugaJumlah Belanja Tak Terduga - - - -Jumlah Belanja Tak Terduga - - - -
JUMLAH BELANJA55,991,515,2
29.4254,090,562,7
97.00(1,900,952,4
32.42)96.6
0
SURPLUS/DEFISIT(54,700,515,
229.42)(52,657,812,
797.00)(1,759,202,4
32.42)96.2
7
URAIAN Anggaran
200XRealisasi
200X
Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
PEMBIAYAANPenerimaan Pembiayaan - - -
Pengeluaran Pembiayaan - - -
PEMBIAYAAN NETO - - -
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA/(SiKPA)
(54,700,515,229.42)
(52,657,812,797.00)
(1,759,202,432.42)
96.27
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 'A'NERACA
Per 31 Desember 200XNo Uraian Jumlah No Uraian JumlahI.1. ASET LANCAR II KEWAJIBAN
Kas di Bendahara Pengeluaran 2,500,000
II.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -
Kas di Bendahara Penerimaan 7,650,000
Piutang Retribusi 85,525,000II.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -
Piutang Lain-lain - Persediaan 56,256,900.00 III EKUITAS DANA
Jumlah Aset Lancar 151,931,900.00III.1 Ekuitas Dana Lancar
SiLPA/(SiKPA) -I.2
INVESTASI JANGKA PANJANG Pendapatan yang Ditangguhkan 7,650,000.00 Dana Bergulir UKM 8,750,000,000.00 Cadangan Piutang 85,525,000.00
8,750,000,000.00 Cadangan Persediaan 56,256,900.00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar149,431,900.0
0I.3 ASET TETAP
III.2 Ekuitas Dana Diinvestasikan
T a n a h45,767,000,000.0
0 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
8,750,000,000.00
Peralatan dan Mesin38,768,301,000.0
0 Diinvestasikan dalam Aset Tetap125,509,924,5
30.00
Gedung dan Bangunan13,269,071,092.0
0 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya125,000,000.0
0 Jalan, Irigasi, dan 26,756,287,820.0 Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan 134,384,924,5
Jaringan 0 30.00
Aset Tetap Lainnya 949,264,618.00III.3 Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan
Jumlah Aset Tetap125,509,924,53
0.00 R/K PPKD 2,500,000.00I.4 ASET LAINNYA Jumlah Ekuitas Dana 2,500,000.00
Tagihan Penjualan Angsuran 125,000,000.00
125,000,000.00
JUMLAH ASET134,536,856,43
0.00JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS DANA
134,536,856,430.00
KONDISI-KONDISI YANG DITEMUI PADA SAAT REVIU
1 SKPD 'A' belum menetapkan besaran mengenai pembelian barang yang harus dicatat sebagai aset tetap untuk setiap unit nya.
2 Untuk setiap pengeluaran rehabilitasi aset tetap selalu dicatat dalam pos Belanja. Sedangkan untuk Tahun 200X terdapat pengeluaran atas belanja pemeliharaan sebesar Rp75.000.000,00 utk biaya rehab bangunan kantor
3 Belanja jasa konsultan untuk biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor tambahan sebesar Rp49.500.000 hanya dicatat pada pos Belanja Jasa Lainnya
4 Bendahara Barang tidak membuat catatan mengenai penerimaan dan pengeluaran persediaan
5 Nilai persediaan akhir tahun telah dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dibuatkan Berita Acaranya. Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga standar dari SK BUPATI utk setiap item persediaan. Data harga setiap item persediaan adalah sbb :Jenis Persediaan Harga Qty Jumlah
Standar Wajar Pembelian
Persediaan A 25,000
24,750
24,800
755
18,875,000
Persediaan B 37,500
36,550
36,750
575
21,562,500
Persediaan C 12,900
12,900
12,000
716
9,236,400
persediaan D 45,400
45,450
44,600
145
6,583,000
Jumlah 56,256,900
6 Dalam saldo persediaan per 31-12-200X termasuk didalamnya persediaan yang telah usang dan tidak dapat digunakan lagi berupa persediaan B sebanyak 75 unit senilai Rp2.812.500,00.
7 Dalam buku aset tetap gedung dan Bangunan terdapat kesalahan pencantuman luas bangunan, dengan rincian sbb :
Uraian Satuan Tercatat Seharusnya Hrg Satuan
Gedung A m2 1,675.00
167.50
750,000.00
Gedung B m2 9,125.00
912.50
525,000.00
8 Dalam saldo akhir aset tetap, termasuk aset tetap yang telah disewakan kepada pihak ketiga sbb :
Tanah750 m2
120,000,000
Gedung250 m2
375,000,000
Tanah dan gedung tersebut disewakan untuk masa 5 tahun mulai tanggal 1 September 200X senilai Rp125.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemda dengan Pihak Ketiga No. 001/S/Pemda/VII/200X
9 Dalam daftar aset tetap SKPD 'A' per 31-12-200X, termasuk didalamnya tanah dan bangunan di Jalan Bunga Nomor: 100 yang telah ditempati oleh SKPD 'B' dengan rincian :
- Tanah2500 m2
Nilai perolehan 1,500,000,000
- Bangunan1750 m2
Nilai perolehan 1,150,000,000
Belum ada berita acara serah terima dari SKPD 'A' ke SKPD 'B' atas pemakaian aset tersebut ataupun surat keputusan dari kepala daerah yg menyatakan pemindahan aset.
10
Dalam saldo Piutang Retribusi sebesar Rp85.525.000,00 termasuk didalamnya nilai piutang yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp27.500.000,00. SKPD 'A' belum melakukan tindakan apapun atas adanya saldo piutang tersebut.
11
Dalam penambahan aset tetap tahun 200X pada SKPD 'A' terdapat aset tetap berupa kendaraan dengan nilai perolehan Rp250.000.000,00 yang berasal dari kegiatan APBN. Belum ada berita acara serah terima secara formal antara Pemda dengan Pemerintah Pusat.
12
SKPD 'A' memperoleh hibah dari Badan 'X' berupa kendaraan roda-4 sebanyak 2 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp350.000.000,00 dan telah dicatat sebagai penambahan pos aset tetap yang bersangkutan.
13
Dalam daftar aset tetap SKPD 'A' per 31-12-200X, termasuk didalamnya aset tetap yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi dengan rincian :
Mesin Diesel 11,3
00,000
Kendaraan 45,0
00,000
Gudang 27,5
00,000Pihak SKPD 'A' telah mengajukan usulan penghapusan ke Bagian Perlengkapan Setda namun belum ada persetujuan
14
Jumlah tagihan penjualan yang akan jatuh tempo pada tahun anggaran berikutnya adalah sebesar Rp25.000.000,00
I NSPEKTORAT KAB. XX KKR Nomor :Dibuat oleh :
Nama SKPD/SKPKD : …………………………………………………………….. Tanggal/Paraf :Tahun Anggaran : ……………………………………………………………. Direviu oleh :
Tanggal/Paraf :
PENILAIAN KESESUAIAN PENYAJIAN DENGAN SAP
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGAN LRA
Menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, dalam satu periode pelaporan
P1-35
Menyajikan sekurang-kurangnya unsur: pendapatan; belanja; transfer; surplus/defisit; penerimaan pembiayaan; pengeluaran pembiayaan; SiLPA
P1-34
Disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya P2-7
PENDAPATANKlasifikasi S.d jenis pendapatan (Akun – Kelompok – Jenis) P2-17
Pendapatan dari aset tetap donasi ? Pendapatan hibah P7-49Pengakuan Saat kas diterima di Rek Kas Umum Negara/Daerah P2-22
Saat perolehan aset donasi diterima (bukti perpindahan kepemilikan)
P7-46
Pengukuran Nominal - Azas bruto (tidak langsung dikurangi biaya) P2-25Aset tetap donasi: Nilai wajar saat perolehan P7-46
Pengungkapan Disajikan dalam LRA sampai denganjenis pendapatanRincian Obyek dan Rincian Obyek dlm CaLK P2-17
BELANJAApakahKlasifikasi Klasifikasi ekonomi, s.d jenis belanja (Akun – Kelompok –
Jenis)P2-18
Belanja dari peroleh aset tetap donasi ? Belanja Modal P7-49ApakahPengakuan Saat terjadinya pengeluaran dari Rek Kas Umum P2-31
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANNegara/ DaerahPengeluaran melalui Bendh Pengeluaran: saat pengesahan SPJ oleh BUD
P2-32
Saat perolehan aset donasi diterima (bukti perpindahan kepemilikan)
P7-46
ApakahPengukuran Nominal - Azas bruto P2-8
Aset tetap donasi: Nilai wajar saat perolehan P7-46Pengungkapan Disajikan dalam LRA sampai jenis belanja
Rincian Obyek dan Rincian Obyek dlm CaLKKlasifikasi menurut organisasi disajikan dlm LRA atau di CaLKKlasifikasi menurut fungsi disajikan dalam CaLK P2-18
Belanja operasi Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pempus/pemda Yang memberi manfaat jangka pendek
P2-36
Belanja Pegawai; Belanja Barang; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial
P2-39
Belanja modal Pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya
P2-37
Yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
P2-39
Belanja Tak Terduga
Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang :
P2-38
Bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pempus/pemdaTidak termasuk Restitusi Pajak Daerah
PEMBIAYAANApakahKlasifikasi Penerimaan Pembiayaan & Pengeluaran Pembiayaan P2-51
S.d jenis pengeluaran (Akun – Kelompok – Jenis) P2-55S.d jenis penerimaan (Akun – Kelompok – Jenis)
Apakah
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANPengakuan Penerimaan: Saat diterima pada Rek Kas Umum
Negara/DaerahP2-52
Pengeluaran: Saat dikeluarkan dari Rek Kas Umum Negara/Daerah
P2-53
ApakahPengukuran Nominal - Azas bruto P2-53KASKlasifikasi Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Penerimaan
Pengakuan Saat diterima pada Rek Kas Umum Negara/Daerah P1-62
Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai
P1-61
Pengukuran Nominal P1-63Pengungkapan
Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK P1-82INVESTASIKlasifikasi Investasi Jangka Pendek, misal: deposito, obligasi
Investasi Jangka Panjang, misal: PMPInvestasi PermanenInvestasi Non-Permanen P6-6
Pengakuan Saat kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah
P6-20
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)
INVESTASI JANGKA PENDEKPengukuran Nilai Nominal, misal: deposito jangka pendek P6-27
Biaya perolehan (misal: untuk saham, obligasi) P6-25Bila transaksi tidak didukung dg bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya (misal: hibah) ?
P6-26
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANNilai Pasar, Nilai Wajar Estimasi,Pasar aktif ? Nilai Pasar P6-24Pasar tidak aktif ? Nilai Nominal, Nilai Tercatat, Nilai Wajar lainnya
P6-24
Pengungkapan Dalam CaLK: P6-42Rincian (sub klasifikasi) disajikan dlm CaLKPerubahan harga pasarPenurunan nilai investasi yg signifikan dan penyebabnyaInvestasi yang dinilai dengan nilai wajarPerubahan pos investasi
PIUTANG PAJAK DAN BUKAN PAJAK
Klasifikasi Piutang Pajak B2Piutang RetribusiBagian Lancar PinjamanBagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranBagian Lancar Tuntutan PerbendaharaanBagian Lancar Tuntutan Ganti RugiPiutang Lainnya
Pengakuan Saat diterbitkan SKP/SKPD atau SKR/SKRD B2Pengukuran Nilai Nominal B2Pengungkapan Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLKBAGIAN LANCAR PIUTANGPengakuan Saat tanggal pelaporan/neraca B2
Pengukuran Nilai Nominal, sebesar bagian pinjaman yang akan jatuh tempo tahun berikutnya (12 bulan berikutnya) dari pinjaman jangka panjang
B2
Pengungkapan Disajikan dalam Neraca
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK
PERSEDIAANPengakuan Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemrintah dan mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal
P5-14
Saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
P5-15
Pengukuran Biaya Perolehan : bila diperoleh dengan membeli P5-18(harga beli + by pengangkutan + by penanganan + by langsung yg secara langsung dapat dibebankan – discount – rabat)Biaya Standar : bila diperoleh dengan memproduksi sendiriNilai Wajar : bila diperoleh dengan cara lain (misal: barangPada akhir periode akuntansi ? nilai hasil inventarisasi: P5-16Nilai yg digunakan: biaya perolehan yg terakhir P5-20Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan ? Nilai wajar saat tanggal pelaporan
P5-21
Pengungkapan Rincian (sub klasifikasi) dan kondisi persediaan, disajikan pd CaLK
P5-13
Persediaan rusak, tidak dilaporan dalam neraca tapi diungkapkan dalam CaLK
INVESTASI JANGKA PANJANGKlasifikasi Investasi Permanen
Investasi Non-Permanen P6-13Pengakuan Saat manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah
P6-20
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANNilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (relaible)Pengeluaran untuk memperoleh, diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan (tidak dilaporkan sebagai belanja)
P6-21
Hasil inv - deviden tunai ? sbg pendapatan hasil investasiHasil inv -bagian laba ?mengurangi nilai inv, tidak sbg pendapatanHasil inv - deviden saham ? menambah nilai investasi P6-37
Pengukuran Inv Permanen (misal: PMP) ? Nilai Perolehan P6-28Inv Non-Permanen (misal: obligasi) ? Nilai Perolehan P6-29Inv Non-Permanen Dana Bergulir, Dana talangan (misal: untuk penyehatan perbankan) ? (Net Realizable Value)
P6-29
Inv Non-Permanen, Penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah (misal PIR) ? Nilai Perolehan (by pemb + by plan + by lain untuk sd penyerahan
P6-30
Inv karena pertukaran aset ? Nilai Perolehan, NIlai wajar (jika harga perolehan tidak ada)
P6-31
Pengungkapan Dalam CaLK:
Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK P6-42Perubahan harga pasarPenurunan nilai investasi yg signifikan dan penyebabnyaInvestasi yang dinilai dengan nilai wajarPerubahan pos investasi
ASET TETAPPengukuran Biaya Perolehan P7-22
Nilai Wajar (bila dg biaya perolehan tidak mmgkinkan)Biaya perolehan = harga beli/konstruksi + setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yg membuat aset tsb dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
P7-29
Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung:
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANBiaya persiapan tempatBiaya pengiriman awal (initial delivery)Biaya simpan dan bongkar (handling cost)Biaya pemasangan (instalation cost)Biaya profesional (misal: konsultan prncn/ pengawas)Biaya perijinanBiaya pengadaan barang jasaBiaya perolehan untuk aset yang diperoleh secara swakelola = by tenaga kerja + by bahan baku + by tidak langsung (by perencanaan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lain yg berkenaan dengan pembangunan aset tsb)
P7-23
Biaya Perolehan Tanah
Harga pembelian/pembebasan
Biaya memperoleh hakBiaya pematanganBiaya pengukuranBiaya penimbunanNilai bangunan lama yang ada yang dimusnahkanBiaya lainnya, sampai siap pakai P7-31
Biaya Perolehan Peralatan & Mesin
Harga beli
Biaya pesiapanBiaya pengangkutanBiaya simpan & bongkarBiaya instalasiBiaya lainnya, sampai siap pakai P7-32
Biaya Perolehan Gedung & Bangunan
Harga beli/konstruksi
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANBiaya profesional (konsultan perencana/pengawas)Biaya periinan (misal: IMB, notaris)Biaya lainnya, sampai siap pakai P7-33
Biaya Perolehan Jalan, Irigasi & jaringan
Harga beli/konstruksi
Biaya profesionalBiaya lainnya, sampai siap pakai P7-34
Aset tetap Lainnya
Aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam aset tetap di atas
B2
Yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalDalam kondisi siap dipakaiContoh: Koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga
Aset Donasi Dicatat sebesar Nilai Wajar saat perolehan P7-46Didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum atau akta hibah
Aset Bersejarah Tidak harus disajikan dalam neraca, namun harus diungkapkan dalam CaLK
P7-64
Aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah (misal: sebagai kantor) ? sbg Aset Tetap Lainnya
P7-70
Pengungkapan Disajikan berdasarkan biaya perolehan/nilai wajar (bruto) dan dikurangi nilai akumulasi penyusutan
P7-79
Dalam CaLK:Rekonsiliasi jumlah tercatat (carrying amount) pada awal dan akhir periode yang menunjukan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, mutasi Aset Tetap Lainnya
P7-53
Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANbruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periodeEksistensi dan batasan hak milik aset tetap P7-80Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasiJumlah pengeluaran pada pos KDP
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANPengakuan Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperolehP8-13
Biaya perolehan dapat diukur secara andalDipindahkan ke pos aset tetap, bila:Secara substansi telah selesai dikerjakan P8-15Dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan
Pengukuran Biaya Perolehan P8-17
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor: P8-21Termin yang telah dibayarkanKewajiban yg masih harus dibayar kpd kontraktor, berhubung dg pekerjaan yg telah diterima ttp belum dibayar pd tgl pelaporanPembayaran klaim kpd kontraktor (mis: denda keterlambatan pembayaran)Konstruksi yang dibiayai dari pinjaman? biaya pinjaman selama masa konstruksi dikapitalisasi ke biaya perolehan (sepanjang biaya tersebut dapat diindentifikasikan dan ditetapkan secara andal)
P8-25
Pengungka pan Dalam CaLK: P8-33Rincian kontrak KDP, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannyaNilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannyaJumlah biaya yang telah dikeluarkan;Uang muka kerja yang diberikan
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANRetensi
Definisi Dana untuk belanja masa datang P1-8Dana (kas) yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu TA
B2
Pembentukan diatur dengan perdaTidak dapat digunakan untuk peruntukan lain B2
Pengakuan Saat dibentuk dari Rek Kas Umum Negara/DaerahPengukuran Nilai Nominal B2Pengungkapan Seluruh HASIL dan BIAYA yang timbul (misal: bila
disimpan dalam bentuk deposito) ? akan menambah/mengurangi nilai Dana Cadangan
B2
Rincian (sub klasifikasi) menurut tujuan peruntukannya, disajikan dalam CaLK
ASET LAINNYA
Definisi Aset Non-Keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik
P1-8
Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektualMempunyai manfaat jangka panjangMeliputi:Software komputer,Lisensi dan franchiseHak Cipta (copy right), paten, dan hak lainnya,Hasil kajian/penelitian yg memberi manfaat jk panjang
Pengakuan Saat perolehan B2Pengukuran Biaya Perolehan, setelah dikurangi biaya yg tdk dpt
dikapitalisirB2
Pengungkapan Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANTAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
Pengakuan Saat Kontrak/Berita Acara ditandatangani B2
Pengukuran Nilai Nominal (sesuai Kontrak/Berita Acara dikurangi angsuran yang telah dibayar)
B2
Pengungkapan Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK
TP/TGRPengakuan Saat Surat Keputusan Pembebanan ditandatangani B2
Pengukuran Nilai Nominal (sesuai Surat Keputusan Pembebanan dikurangi setoran yang telah dilakukan)
B2
Pengungkapan Disajikan dalam Neraca
Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLKKEMITRAAN DG PIHAK III
Klasifikasi BKSBSK B2
Pengakuan Saat perjanjian dan penyerahan aset pemerintah
Pengukuran Saat awal perjanjian:
Nilai Perolehan aset yang diserahkanSaat akhir perjanjian:Biaya perolehan aset yang dibangun (nilai aset yang diserahkan pemerintah + nilai aset yang dikeluarkan pihak ke-3/investor untuk membangun aset dimaksud)
B2
Pengungkapan Disajikan dalam Neraca
Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANASET LAINNYA-ASET LAIN-LAIN
Definisi Aset yang tidak dapat dikelompokan dalam Aset Tak Berwujud; Tagihan Penjualan Angsuran; TP & TGR; dan Kemitraan Pihak ke-3Misal aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah; tidak memenuhi definisi aset tetap (rusak berat)
B2
Pengakuan Saat tidak memenuhi definisi aset
Pengukuran Nilai Tercatat (carrying amonut) P7-15Pengungkapan Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK
KEWAJIBANDefinisi Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
Yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
P9-5
Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek, diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporanKewajiban Jangka Panjang P9-11
Pengakuan Saat dana pinjaman diterima/Saat kewajiban timbul P9-21
Pengu Nilai Nominal: P9-32kuran Utang Usaha ? saat pemerintah menerima hak atas
barang, termasuk barang dlm perjalanan yang telah menjadi haknya
P9-35
Utang Bunga ? saat biaya bunga telah terjadi dan belum dibayar pada akhir periode pelaporan
P9-38
Utang PFK ? Saldo pungutan/potongan yang belum disetor
P9-40
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ? Nilai yang akan P9-42
UNSUR LAP URAIAN PSAP S TS KETERANGANjatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan
Pengungkapan Disajikan dalam Neraca P9-84Rincian (sub klasifikasi), Schedule, umur utang, biaya pinjaman, disajikan dalam CaLK
P9-85
EKUITAS DANAS
Ekuitas Dana Lancar(EDL) Selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek
Termasuk SiLPAEkuitas Dana Investasi
Selisih antara jumlah kekayaan pemerintah (yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya) dan kewajiban jangka panjang
(EDI)Ekuitas Dana Cadangan
Jumlah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu
(EDC)
USULAN JURNAL KOREKSIREVIU LAPORAN KEUANGAN
No
URAIAN DEBET KREDIT
N URAIAN DEBET KREDIT
o