KATA PENGANTAR Salah satu tema kebijakan pendidikan nasional adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing yang menjadi acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan (Ditjen PMPTK) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Peningkatan mutu pendidik mempunyai arti penting guna mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidik perlu diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga terkait dan pemberdayaan forum KKG dan MGMP sebagai wadah profesi guru. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa (PPPPTK Bahasa) sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan pendidik khususnya guru bahasa pada kegiatan KKG/MGMP merupakan strategi akselerasi yang sangat potensial untuk dilakukan mengingat forum KKG dan MGMP ini dibangun atas aspirasi guru untuk peningkatan profesionalitasnya. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial (Block Grant) Penyelenggaraan Diklat Guru Bahasa di KKG dan MGMP Tahun 2008 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam rangka menyalurkan dan memanfaatkan dana bantuan ( block grant) untuk peningkatan mutu guru bahasa melalui KKG dan MGMP. Akhirnya, saya berharap agar semua pihak yang terkait dapat memberikan dukungan dalam upaya percepatan program peningkatan Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG i
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Salah satu tema kebijakan pendidikan nasional adalah peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing yang menjadi acuan bagi semua unit kerja di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dalam menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsinya. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga kependidikan (Ditjen PMPTK) yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
Peningkatan mutu pendidik mempunyai arti penting guna mendukung
peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
upaya peningkatan mutu pendidik perlu diperkuat melalui kemitraan dengan
berbagai lembaga terkait dan pemberdayaan forum KKG dan MGMP sebagai
wadah profesi guru.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bahasa (PPPPTK Bahasa) sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya mengembangkan dan
memberdayakan pendidik khususnya guru bahasa pada kegiatan KKG/MGMP
merupakan strategi akselerasi yang sangat potensial untuk dilakukan
mengingat forum KKG dan MGMP ini dibangun atas aspirasi guru untuk
peningkatan profesionalitasnya.
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial (Block Grant)
Penyelenggaraan Diklat Guru Bahasa di KKG dan MGMP Tahun 2008 ini
diharapkan dapat memberikan acuan dalam rangka menyalurkan dan
memanfaatkan dana bantuan ( block grant) untuk peningkatan mutu guru
bahasa melalui KKG dan MGMP.
Akhirnya, saya berharap agar semua pihak yang terkait dapat memberikan
dukungan dalam upaya percepatan program peningkatan mutu guru bahasa
Indonesia, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, Arab dan Mandarin.
Jakarta, Februari 2008 Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan,
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG i
DR. Baedhowi NIP. 130803888
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1A. Latar Belakang .......................................................................... 1B. Dasar Hukum ............................................................................ 2C. Tujuan ....................................................................................... 3D. Sasaran ..................................................................................... 4E. Hasil yang Diharapkan .............................................................. 4
BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN BLOCK GRANT .......... 5A. Pengertian dan Sifat .................................................................. 5B. Prosedur Pelaksanaan dan Penyaluran Dana Block Grant ......... 6C. Tempat dan Waktu .................................................................... 6D. Kriteria Guru dan MGMP/KKG Penerima Dana Bantuan ............. 7E. Mekanisme Pelaksanaan Diklat ................................................. 8F. Pemilihan Paket Diklat .............................................................. 9G. Kriteria Pelatih/Fasilitator/Evaluator .......................................... 9H. Sertifikasi .................................................................................. 9I. Tim Pengelola ............................................................................ 9J. Dasar Pertanggungjawaban..................................................... 10K. Pengajuan Proposal dan Pelaporan............................................ 10
BAB III PAKET PROGRAM DIKLAT KKG DAN MGMP ................................... 12A. Tugas dan Tanggungjawab Pusat (PPPPTK Bahasa)................... 12B. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota
12C. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus KKG dan MGMP......................
12
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI....................................................... 13A. Persiapan ...................................................................13B. Laporan Monitoring dan Evaluasi............................................... 17C. Instrumen Monitoring dan Evaluasi............................................ 17
BAB V PENUTUP ....................................................................................... 18
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG ii
LAMPIRAN1. Sistematika Proposal Program Diklat di KKG/MGMP2. Sistematika Laporan Kegiatan3. Kesepakatan Kerjasama4. Sistematika Laporan Keuangan
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi salah satu
program prioritas dalam kebijakan Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa (PPPPTK
Bahasa) merupakan upaya dalam rangka mendukung perluasan akses dan
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan bahasa. Sebagai unit
pelaksana teknis dalam lingkup Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, PPPPTK Bahasa perlu melakukan
upaya untuk memecahkan persoalan kompetensi dan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan bahasa secara sistematis dan profesional.
Pendidik dan tenaga kependidikan bahasa dituntut untuk memiliki
sertifikat pendidik dan pelatihan serta sertifikasi profesi sebagai bukti atas
kemampuannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan profesional
atau jabatan profesi. Program dan strategi pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bahasa perlu dilakukan
secara terpadu dan simultan serta sesuai dengan tuntutan kompetensi
guru sebagaimana yang diharapkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) dengan melibatkan sepenuhnya peran serta pemerintah
daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPPTK Bahasa menghadapi
berbagai keterbatasan, baik dalam jumlah SDM maupun dana yang dapat
dialokasikan untuk melatih 168.436 guru bahasa di Indonesia (SMP, SMA
dan SMK) ditambah kurang lebih 1,2 juta guru SD yang mengajar bahasa
Indonesia.
Untuk mempercepat penambahan jumlah guru bahasa yang kompeten dan
terlatih, PPPPTK Bahasa perlu melakukan pelatihan dengan strategi
akselerasi akses bagi guru bahasa di tingkat kabupaten/kota maupun
provinsi. Strategi tersebut akan dilaksanakan melalui KKG dan MGMP
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 1
dengan menggunakan standard program diklat yang dikembangkan oleh
PPPPTK Bahasa. Pelaksanaan diklat melalui pemberdayaan forum KKG dan
MGMP diharapkan dapat mendukung secara optimal peningkatan
kemampuan profesional guru, karena Forum ini sangat strategis, dibangun
dari guru oleh guru dan untuk guru.
Sehubungan dengan itu, PPPPTK Bahasa Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan akan memberikan Bantuan Block Grant
Pelatihan Guru Bahasa bagi KKG dan MGMP. Block Grant dimaksud
diharapkan mampu mendorong aktivitas kegiatan profesi di KKG dan
MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Indonesia SD, SMP,
SMA, bahasa Inggris SMP, SMA, bahasa Jerman SMA, bahasa Perancis SMA,
bahasa Jepang SMA, bahasa Arab SMA dan bahasa Mandarin SMA sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan melalui paket-paket pendidikan dan
pelatihan yang akomodatif, inovatif dan kompetitif yang dikembangkan
oleh PPPPTK Bahasa.
Sistem paket diklat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
guru untuk memilih paket diklat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan
guru itu sendiri. Paket program diklat guru bahasa yang dapat dipilih guru
yaitu paket diklat berjenjang berbasis kompetensi tingkat dasar, lanjut,
menengah atau tinggi.
Program pendidikan dan pelatihan bagi guru bahasa Indonesia, Inggris,
Jerman, Jepang, Perancis, Arab dan Mandarin yang dipusatkan di MGMP
tingkat kabupaten/kota dan KKG khusus bahasa Indonesia akan
dilaksanakan pada tahun 2008 dengan sasaran minimal 1395 orang di 60-
70 KKG/MGMP yang terseleksi berdasarkan usulan/proposal yang dikirim
ke PPPPTK Bahasa.
Langkah strategis ini akan sangat membantu upaya percepatan
peningkatan mutu pendidik khususnya guru bahasa dan mutu
pembelajaran bahasa di sekolah.
B. Dasar Hukum
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 2
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun
2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008.
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Memberdayakan KKG dan MGMP untuk melaksanakan pelatihan dalam
upaya mempercepat perluasan akses peningkatan kompetensi guru
bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, Arab dan Mandarin
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta peningkatan mutu
pembelajaran bahasa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional.
2. Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan pemberian block grant kepada KKG dan MGMP
bertujuan untuk :
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 3
a. Mengoptimalisasikan peran dan fungsi KKG dan MGMP dalam
mengelola kegiatan profesi guru di daerah;
b. Memberdayakan wadah MGMP dan KKG dalam rangka meningkatkan
mutu guru bahasa dengan menyelenggarakan paket program diklat
yang sesuai dengan kebutuhannya;
c. Memberdayakan guru pemandu di KKG dan instruktur di MGMP;
d. Mengembangkan motivasi internal dan eksternal bagi guru bahasa
agar menjadi individu yang kreatif, inovatif dan profesional;
e. Membantu guru untuk segera memenuhi salah satu persyaratan
sertifikasi dalam jabatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan;
f. Menjalin kerjasama dengan berbagai unit organisasi/forum
profesi di provinsi/kabupaten/kota dalam upaya akselerasi
peningkatan kompetensi guru bahasa.
D. Sasaran
1. Lembaga yang akan menerima bantuan minimal 60-70
KKG/MGMP hasil seleksi yang disesuaikan dengan jenis diklat, jumlah
sasaran, tingkat kemahalan, dan jangkauan wilayah peserta.
2. Jumlah guru yang akan dilatih minimal 1395 orang pengurus dan
anggota KKG dan MGMP, meliputi bahasa Indonesia SD,SMP, SMA,
bahasa Inggris SMP, SMA, bahasa Jerman SMA, bahasa Perancis SMA,
bahasa Jepang SMA, bahasa Arab SMA dan bahasa Mandarin SMA pada
60-70 KKG/MGMP.
E. Hasil yang Diharapkan
1. Terlatihnya minimal 1395 orang guru bahasa Indonesia SD,SMP,SMA,
bahasa Inggris SMP, SMA, bahasa Jerman SMA, bahasa Jepang SMA,
bahasa Perancis SMA, bahasa Arab SMA dan bahasa Mandarin SMA di
60-70 KKG/MGMP.
2. Meningkatnya kompetensi guru bahasa dan mutu lulusan sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan.
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 4
3. Terjadinya perluasan akses peningkatan mutu guru bahasa melalui
forum/asosiasi profesi seperti KKG dan MGMP ditingkat kabupaten/kota
maupun Propinsi.
BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN DANA BANTUAN (BLOCK
GRANT)
A. Pengertian dan Sifat
1. Pengertian
Block Grant adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bahasa (PPPPTK Bahasa), Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Depdiknas kepada forum KKG dan MGMP bahasa
Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Arab dan Mandarin pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai bantuan
mengembangkan kompetensi guru bahasa dalam bentuk pendidikan
dan pelatihan.
2. Sifat
Pemberian block grant ini bersifat terbatas dan selektif, transparan dan
akuntabel serta dapat memotivasi dan menstimulus penerima block
grant, sebagai berikut :
a. Terbatas dan selektif, artinya guru penerima block grant dibatasi
program, waktu, dan besarnya dana yang diterima sesuai dengan
anggaran yang tersedia.
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 5
b. Transparan dan akuntabel, artinya pemberian dan penggunaan
block grant bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan keuangan yang berlaku.
c. Memotivasi dan menstimulus, artinya bahwa block grant diberikan
untuk mendorong pelaksanaan program dan penggalian sumber dana
lainnya seperti Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota dalam
rangka peningkatan mutu guru bahasa.
B. Prosedur Pelaksanaan dan Penyaluran Dana Block Grant
Block Grant dilaksanakan dan disalurkan dengan mekanisme sebagai
berikut :
1. KKG/MGMP mengajukan proposal ke PPPPTK Bahasa dengan diketahui
oleh Dinas Pendidikan setempat.
2. Proposal akan dinilai oleh tim/Panitia yang diangkat oleh Kepala PPPPTK
Bahasa.
3. Proposal yang lulus seleksi akan ditetapkan dengan keputusan Kepala
PPPPTK Bahasa dan berhak menerima Block Grant.
4. Pengurus KKG/MGMP yang lolos akan menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan PPPPTK Bahasa.
5. Dana Block Grant diberikan langsung dari KPPN III Jakarta kepada forum
KKG/MGMP melalui transfer ke rekening KKG/MGMP.
6. Besarnya dana bantuan disesuaikan dengan jumlah guru, jenis diklat
yang dipilih, tingkat kemahalan, jangkauan wilayah peserta, biaya
praktik untuk jenis diklat tertentu sebagai berikut :
N
O
JUMLAH SASARAN MAKSIMAL TOTAL
DANA BANTUAN
1. 20 – 30 orang 80 Juta
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 6
2.
3.
30 – 40 orang
40 – 50 orang
100 Juta
120 Juta
7. Diklat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana
block grant diterima oleh KKG/MGMP.
C. Tempat dan Waktu
Pemberian dana bantuan paket program diklat guru bahasa di MGMP dan
KKG dilaksanakan :
1. Tempat Pelaksanaan : minimal 60-70 KKG/MGMP
2. Peserta : minimal 1395 orang
3. Narasumber/fasilitator : Instruktur Guru Bahasa yang telah dilatih dan
Widayaiswara PPPPTK Bahasa, dan narasumber
kompeten lainnya.
4. Waktu Pelaksanaan : disesuaikan dengan jadwal yang telah
ditentukan
Sebelum penyelenggaraan diklat di KKG dan MGMP akan dilaksanakan
persiapan sebagai berikut :
a. Workshop Tingkat Nasional di PPPPTK Bahasa selama 8 hari;
b. TOT Tingkat Regional di provinsi selama 14 hari;
c. Pelaksanaan Diklat di KKG dan MGMP melalui block grant selama
minimal 14 hari.
D. Kriteria Guru dan KKG/MGMP Penerima Dana Bantuan
KKG/MGMP yang akan menerima dana bantuan untuk menyelenggarakan
program diklat guru bahasa mengacu pada kriteria sebagai berikut :
1. Kriteria KKG/MGMP
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 7
a. KKG/MGMP mengajukan proposal untuk mendapatkan block grant
pendidikan dan pelatihan ke PPPPTK Bahasa dan terpilih/lolos
seleksi.
b. Memiliki pengurus organisasi.
c. Aktif melaksanakan kegiatan profesi guru di tingkat
propinsi/kabupaten/kota.
d. Organisasi KKG dan MGMP diketahui keberadaannya oleh Dinas
Pendidikan di daerah.
e. Memiliki rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga
(KKG/MGMP).
f. Memiliki program kerja tahunan yang diketahui oleh Dinas
Pendidikan di daerah.
g. Bersedia melaksanakan pelatihan guru minimal 20 orang untuk
setiap paket kegiatan diklat.
h. Bersedia menjadi pengelola dan penyelenggara diklat.
i. Bersedia memilih paket-paket Diklat yang ditawarkan PPPPTK
Bahasa (terlampir).
2. Kriteria Guru
a. Anggota KKG atau MGMP .
b. Aktif mengajar bidang studi bahasa yang diampunya.
c. Bersedia mengikuti diklat yang dipilihnya dengan penuh tanggung
jawab.
E. Mekanisme Pelaksanaan Diklat
1. Koordinasi
Sebelum melaksanakan diklat di KKG dan MGMP, Pengurus KKG/MGMP
dan /atau bersama Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota
mengadakan koordinasi dengan PPPPTK Bahasa pada kegiatan TOT
Tingkat Regional dalam rangka :
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 8
a. Penjelasan paket-paket program diklat yang dapat dipilih guru.
b. Penetapan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat sesuai
dengan paket diklat yang dikehendaki.
c. Membahas strategi penyelenggaraan diklat di KKG dan MGMP.
2. Persiapan Penyelenggaraan paket diklat
a. Menyiapkan rencana kegiatan dan biaya penyelenggaraan diklat
yang menggunakan acuan dari PPPPTK Bahasa.
b. Menyiapkan kebutuhan administrasi kegiatan penyelenggaraan
diklat (seperti bahan ajar, instrumen penilaian, dll).
3. Pelaksanaan Diklat
Dalam pelaksanaan diklat di KKG dan MGMP, pengurus KKG dan MGMP
dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/
Kota/LPMP/Sekolah untuk penyediaan fasilitas diklat. Dalam proses
pelaksanaan diklat tersebut PPPPTK Bahasabekerja sama dengan LPMP
propinsi setempat akan melaksanakan pemantauan untuk menilai
efektifitas penyelenggaraan program.
F. Pemilihan Paket Diklat
1. Setiap KKG/MGMP dapat memilih satu paket program diklat yang
dikehendaki dalam proposal yang diajukan ke PPPPTK Bahasa sesuai
dengan paket yang ditawarkan oleh PPPPTK Bahasa (diklat dasar,lanjut,
menengah atau tinggi).
2. Satu paket program minimal diikuti oleh 20 – 50 orang guru.
G. Kriteria Pelatih/Fasilitator/Evaluator
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 9
1. Pelatih/Fasilitator dapat diambil dari instruktur/ pelatih di KKG/MGMP
atau daerah/wilayah dan telah mendapatkan pelatihan sebagai
instruktur.
2. Pelatih/instruktur yang pernah dilatih oleh PPPPTK Bahasa baik pada
Tingkat Pusat maupun Regional.
3. Sebagai bentuk Quality Assurance dan Quality Control pelatihan minimal
harus menggunakan 3-4 pelatih/instruktur PPPPTK Bahasa untuk setiap
paket pelatihan dan 1 (satu) orang evaluator dari PPPPTK Bahasa
Jakarta.
H. Sertifikasi
1. Setiap peserta yang lulus diklat akan mendapatkan sertifikat atau Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2. Sertifikat/STTPP akan dikeluarkan oleh PPPPTK Bahasa dan/atau
bersama Dinas Pendidikan setempat.
I. Tim Pengelola
Tim pengelola dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua KKG/MGMP
minimal terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang
pembelajaran.
Ketua bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang menggunakan dana
block grant tahun 2008, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai
dengan tindak lanjut, evaluasi dan pelaporannya. Dalam kegiatan
operasional ketua KKG/MGMP harus selalu berkoordinasi dengan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi selaku penanggungjawab
kegiatan pendidikan di daerah.
J. Dasar Pertanggungjawaban
1. Pertanggungjawaban penggunaan dana
block grant sesuai dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Keppres
Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Melalui MGMP dan KKG 10
Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau ketentuan lain yang berlaku.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008.
3. Pertanggungjawaban juga mengacu
pada kesepakatan kerja sama/MoU antara Kepala PPPPTK Bahasa
dengan pengurus KKG/MGMP, proposal yang disetujui, Petunjuk
Pelaksanaan dan Panduan Penggunaan Dana Block Grant.
K. Pengajuan Proposal dan Pelaporan
1. Ketua KKG/MGMP mengajukan proposal untuk mendapatkan Block
Grant dan mengirimkan laporan hasil kegiatan serta laporan keuangan
ke:
PPPPTK Bahasa u.p Kepala Bidang Program dan Informasi
Jalan Gardu ,Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
12640 kotak pos 7706 JKS LA Telepon (021) 7271034 Fax (021)