Buku Fasilitas Dan Insentif PPh Indonesia Edisi II - 2013-Mobile

Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia

i

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Buku Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia

Edisi II - 2013

Assalamualaikum Wr. Wb.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan

dalam suksesnya pembangunan dan pemerataan ekonomi,

terlebih dalam menghadapi perkembangan ekonomi global.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk menarik minat

para investor menanamkan modal di Indonesia, pemerintah

berupaya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam

menciptakan, menjaga, dan meningkatkan iklim investasi atau

pro-investasi, di antaranya dengan memberikan kemudahan

perizinan, kepastian hukum, kelengkapan infrastruktur, serta

kebijakan fiskal.

Dalam bidang kebijakan fiskal, berbagai negara termasuk

Indonesia kini tengah berupaya untuk menciptakan sistem

perpajakan yang tidak hanya memberikan kemudahan (simplified

tax system), tetapi juga menyediakan fasilitas maupun tarif pajak

yang kompetitif bagi investor. Salah satu langkah nyata

pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah

menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan perpajakan yang

memberikan kemudahan yang dapat dinikmati berupa fasilitas

dan insentif Pajak Penghasilan yang tertuang dalam Undang-

Undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Penyediaan fasilitas dan insentif Pajak Penghasilan

diharapkan dapat meningkatkan animo dan minat investor

sehingga berdampak positif terhadap kenaikan tingkat investasi,

yang tentunya akan memberikan berbagai efek multiplier

terhadap perekonomian nasional, serta lebih lanjut dapat

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan internasional dalam

menjalin kerja sama ekonomi yang lebih kuat. Kondisi ini akan

menjadi faktor pendukung yang sangat berharga karena pada

dasarnya Indonesia telah memiliki modal dasar dalam

pengembangan investasi, yaitu comparative advantage berupa

melimpahnya sumber daya alam yang tersedia serta competitive

advantage berupa tersedianya sumber daya manusia yang tidak

hanya besar dari segi kuantitas, namun memiliki kualitas dan skill

yang dapat diandalkan.

Buku yang telah terbit dan kini berada di tangan Anda ini

merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Salah satunya


ii

adalah ditambahkannya peraturan mengenai penyederhanaan

penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran

bruto tertentu serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Dengan

penyempurnaan tersebut, buku ini diharapkan dapat menjadi

panduan yang lengkap sekaligus memberikan bantuan dan

kemudahan bagi petugas pajak dalam menjalankan tugasnya

maupun Wajib Pajak, khususnya bagi para investor dan calon

investor sebagai wujud komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak

dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan investasi di

Indonesia.

Sebagai penutup, saya panjatkan puji syukur atas

kemudahan yang diberikan oleh Tuhan YME serta ucapan terima

kasih dan apresiasi yang mendalam dan tulus kepada semua

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa menguatkan semangat dan

kebersamaan kita dalam berkarya untuk membangun

perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta,

Direktur Jenderal Pajak

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001


iii

KATA PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II Buku Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia

Edisi II - 2013

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala

karunia dan kemudahan yang diberikanNya dalam proses

penyusunan hingga penyelesaian Buku Fasilitas dan Insentif Pajak

Penghasilan Indonesia Edisi Kedua.

Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia

usaha, ketentuan dalam pemberian insentif dan fasilitas dalam

Pajak Penghasilan senantiasa diperbarui namun tetap mengacu

pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan

tetap mengedepankan prinsip perlakuan yang sama terhadap

Wajib Pajak. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan

harmonisasi dan sinergi antara peraturan perpajakan dengan

perkembangan implementasi dalam dunia usaha.

Buku Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia Edisi

Kedua ini, selain memuat pembaruan atas kebijakan-kebijakan

fiskal yang telah ada dalam edisi pertama, juga berisi beberapa

kebijakan fiskal terbaru mengenai fasilitas dan insentif di bidang

PPh, seperti penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan

usaha dengan peredaran bruto tertentu, pengurangan angsuran

PPh Pasal 25.

Dalam usaha penyempurnaan informasi mengenai

ketentuan dalam fasilitas Pajak Penghasilan, buku ini-yang

merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya-tetap

dirancang dalam format penyajian yang sederhana, komunikatif

dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi informasi

sehingga diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih lengkap

dan sistematis kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, maupun sebagai referensi bagi

wajib pajak, khususnya para investor yang hendak berinvestasi di

Indonesia dengan segala kemudahannya.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang

tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi

dalam penyusunan buku ini, khususnya Direktur Jenderal Pajak

yang berkenan memberikan sekapur sirih serta usaha rekan-rekan

di Direktorat Peraturan Perpajakan II, khususnya Subdirektorat PPh


iv

Badan dalam menyusun dan menyelesaikan buku ini. Semoga

segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dapat

memberikan kontribusi yang optimal untuk membangun Indonesia

yang lebih baik.

Jakarta,

Direktur Peraturan Perpajakan II

P. M. John L. Hutagaol

NIP 19651127 198910 1 001


v

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Buku Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia

Edisi I - 2012

Assalamualaikum Wr. Wb.

Banyak cara yang ditempuh suatu negara dalam menarik investasi

sebagai salah satu penggiat roda ekonomi. Kemudahan perizinan,

kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan fiskal

sering menjadi faktor pertimbangan para investor sebelum

memutuskan investasi yang akan dilakukan.

Kebijakan fiskal yang ditransformasikan dalam seperangkat

peraturan perpajakan yang pro-investasi dapat menjadi salah satu

medium penarik investor. Hal ini disebabkan penarikan pajak yang

tinggi dan eksesif dapat mengurangi kemampuan ekonomis

investor bahkan membuat investor mencari alternatif negara lain

untuk berinvestasi, sehingga tidak memberikan efek multiplier bagi

perekonomian nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia, seperti layaknya

negara lain, terus berusaha menjadikan tarif perpajakannya kian

menarik dan kompetitif. Hal ini telah diwujudkan salah satunya

melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 25% dari

sebelumnya 28% sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 ayat

(2a) Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008.

Selain penurunan tarif pajak dalam ketentuan UU PPh, Indonesia

juga menawarkan berbagai fasilitas perpajakan antara lain

penurunan tarif bagi perusahaan terbuka, tax holiday, investment

allowance, dan fasilitas lainnya yang tersebar dalam Undang

Undang PPh maupun aturan pelaksanaannya.

Dengan berbagai paket fasilitas dan insentif perpajakan yang

ditawarkan, diharapkan geliat investasi di tanah air akan semakin

semarak. Hal ini juga mengingat berbagai fakta menggembirakan

seperti peningkatan credit rating Indonesia, performa bursa saham

yang cemerlang, serta Indonesia menjadi satu dari sedikit negara

yang pertumbuhan ekonominya tetap positif di tengah krisis

ekonomi dunia 2008.


vi

Terlepas dari berbagai fasilitas perpajakan dan kinerja yang diraih

Indonesia, karakteristik Indonesia yang unik turut menawarkan

berbagai advantage bagi dunia investasi dan

keberlangsungannya.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia, diapit oleh dua benua, serta dianugerahi kekayaan sumber

daya alam yang melimpah, menawarkan comparative

advantage tersendiri. Potensi gas alam, panas bumi, dan sumber

energi terbarukan lainnya, serta perikanan, dan pariwisata,

merupakan sedikit dari banyak sektor yang dapat dipilih oleh

calon investor.

Dari segi competitive advantage, Indonesia, sebuah negara

berpenduduk 240 juta jiwa dengan pertumbuhan kelas menengah

yang signifikan, merupakan pasar yang sangat menjanjikan.

Kondisi sosio-demografis tersebut juga menawarkan ketersediaan

professional labour maupun skilled labour yang andal dan

berkesinambungan bagi investasi pada industri manufaktur

maupun berbasis high-technology.

Kini, buku di tangan Anda berusaha menyediakan informasi

mengenai berbagai insentif dan fasilitas di bidang Pajak

Penghasilan di Indonesia, yang diharapkan dapat membantu

Wajib Pajak, khususnya Anda para investor dan calon investor

yang hendak berinvestasi di Indonesia dengan segala

keuntungannya.

Pada akhirnya, terima kasih dan penghargaan yang tulus saya

sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam

penyusunan buku ini, serta agar tetap bersemangat dan

melanjutkan kerja kerasnya dalam berkarya untuk Republik

Indonesia yang kita cintai. Kepada Anda para Wajib Pajak dan

Investor, saya ucapkan terima kasih telah turut membangun

bangsa dan selamat berinvestasi di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Februari 2012

Direktur Jenderal Pajak

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001


vii

KATA PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II

Buku Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia

Edisi I - 2012

Insentif dan fasilitas perpajakan merupakan satu dari banyak

upaya yang ditawarkan banyak negara untuk menarik minat

investor terutama investasi yang memiliki efek multiplier yang

signifikan bagi perekonomian nasional. Investasi diharapkan dapat

membawa teknologi baru, menggerakkan sektor yang belum

terolah secara maksimal ataupun sektor dan daerah tertentu yang

menjadi prioritas nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan

pada akhirnya turut menambah kontribusi dalam meningkatkan

pendapatan nasional dan kemandirian bangsa.

Insentif dan fasilitas seharusnya bersifat dinamis mengikuti

perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun pengaruh

dari perekonomian global. Salah satu prinsip yang harus selalu

dianut dalam formulasi dan penerapan fasilitas dan insentif

perpajakan adalah perlakuan yang sama terhadap semua Wajib

Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang

hakikatnya sama serta harus mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, selama ini harus diakui banyak investor yang

belum mengetahui berbagai fasilitas dan investasi perpajakan di

tanah air, mengingat peraturan terkait insentif dan fasilitas

perpajakan bersifat dinamis dan terus berkembang. Untuk itu, buku

yang ada dihadapan Saudara hadir sebagai salah satu langkah

dari usaha sinergis dan komprehensif Direktorat Jenderal Pajak di

dalam mengajak Wajib Pajak, investor, dan calon investor agar

dapat memahami dan pada akhirnya memanfaatkan fasilitas dan

insentif yang ada.

Buku ini juga dibuat dalam versi bahasa Inggris agar para calon

investor dari berbagai negara dapat mengetahui berbagai insentif

dan fasilitas pajak penghasilan di Indonesia yang sangat atraktif

dan kompetitif, sehingga diharapkan Indonesia menjadi salah satu

negara tujuan utama para investor global.


viii

Format buku ini dirancang secara sederhana, tanpa mengurangi

substansi informasi yang diperlukan dan diharapkan dapat

menjadi referensi yang mudah dipahami tentang berbagai fasilitas

dan insentif yang telah diformulasikan. Setiap bentuk insentif dan

fasilitas yang disajikan dalam buku ini menginformasikan latar

belakang, bentuk insentif dan fasilitas, persyaratan bagi Wajib

Pajak yang berhak memanfaatkan, serta prosedur untuk

memanfaatkan insentif dan fasilitas pajak penghasilan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada jajaran

Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktur Jenderal Pajak yang

telah berkenan memberi sepatah kata pada buku ini dan juga

penghargaan yang tulus bagi rekan-rekan di Direktorat Peraturan

Perpajakan II, khususnya Subdirektorat Peraturan PPh Badan yang

telah merealisasikan buku ini menjadi sebuah panduan sederhana

yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Semoga

upaya yang telah dilakukan ini dapat memberi kontribusi dalam

membawa Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2012

Direktur Peraturan Perpajakan II

A. Sjarifuddin Alsah

NIP 060044664


ix

DAFTAR ISI

NO. J U D U L HALAMAN

Sambutan Direktur Jenderal Pajak Edisi II i

Kata Pengantar Direktur Peraturan Perpajakan II

Edisi II iii

Sambutan Direktur Jenderal Pajak Edisi I v

Kata Pengantar Direktur Peraturan Perpajakan II

Edisi I vii

Daftar isi ix

A. PAJAK PENGHASILAN

A-1 Tax Holiday untuk Industri Pionir 1

A-2 Investment Allowance untuk Penanaman Modal

Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu 5

A-3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 9

A-4 Fasilitas untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi

Terbarukan 10

A-5

Penyederhanaan Penghitungan Pajak Penghasilan

atas Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto

Tertentu

13

A-6 Penurunan Tarif PPh bagi Perseroan Terbuka 15

A-7 Pengurangan 50% Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan 17

A-8 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

dalam Tahun Berjalan 19

A-9

Pengurangan PPh Pasal 25 dan/atau

Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29

Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

21

A-10 Bantuan, Sumbangan, dan Hibah yang Dikecualikan

sebagai Objek PPh 24

A-11

Bantuan/Santunan yang Dibayarkan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Dikecualikan dari

Objek PPh

26


x

A-12 Zakat & Sumbangan Wajib Keagamaan

Dikecualikan dari Objek PPh 28

A-13 Sisa Lebih Badan/Lembaga Nirlaba yang


A-14 Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek PPh 32

A-15 Penghasilan Tertentu Dana Pensiun yang


A-16 Keuntungan karena Pembebasan Utang Debitur Kecil

Dikecualikan dari Objek Pajak 37

A-17 Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan

yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya 39

A-18 Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata

Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan

dari Penghasilan Bruto

41

A-19 Zakat dan Sumbangan Wajib Keagamaan Lainnya

sebagai Pengurang Penghasilan Bruto 43

A-20 Sumbangan yang Dapat Dikurangkan

dari Penghasilan Bruto 46

A-21 Pemberian Natura bagi Pegawai yang Dapat

Dibebankan sebagai Biaya 48

A-22 Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya 50

A-23 Fasilitas dalam Rangka Merger

atau Pemekaran Usaha 52

A-24 Fasilitas PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap dan

Angsuran Pembayarannya 54

A-25 Penangguhan Saat Mulai Penyusutan untuk Biaya

Perolehan Harta Berwujud Bidang Usaha Tertentu 57

A-26 Fasilitas PPh Berupa Saat Pengakuan Penghasilan dari

Pengalihan Harta/Agunan berupa Tanah dan/atau

Bangunan bagi Wajib Pajak Tertentu

59

A-27 Fasilitas PPh atas Penghasilan Bunga Kredit

Non-Performing oleh Bank 61

A-28 Fasilitas PPh Terkait Saat Pengakuan Penghasilan 63


xi

Berupa Keuntungan karena Pembebasan Utang

yang Diperoleh Debitur Tertentu

A-29 Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek

PPh 65

A-30 Fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas Hibah dan

Pinjaman Luar Negeri 68

A-31 Fasilitas PPh atas Sumbangan Bencana Alam Provinsi

NAD dan Sumut 70

A-32 Fasilitas PPh untuk Percepatan Penanganan Bencana

Alam di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi

Sumatera Utara

73

A-33 Fasilitas PPh atas Bantuan Bencana Alam Gempa

Bumi di Provinsi DIY dan Sebagian Provinsi Jawa

Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir

Pantai Selatan Pulau Jawa

75

A-34 WP Tertentu Tidak Wajib Lapor SPT 77

A-35 Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 79

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (ORANG PRIBADI)

B-1 PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah bagi

Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Para

Pensiunan

81

B-2 Pengenaan PPh Pasal 21 dengan Tarif yang Lebih

Rendah dan Bersifat Final 83

B-3 PPh Pasal 21 Pegawai Harian, Mingguan, dan

Pegawai Tidak Tetap Lainnya 85

B-4 Kantor Perwakilan Negara Asing dan Organisasi

Internasional yang Tidak Berkewajiban Memotong

PPh Pasal 21/26

87

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/23/26

C-1 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor

dan Kegiatan Lain 89

C-2 Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4)

(Branch Profit Tax) 94


xii

C-3 Pengecualian Pemotongan PPh atas Bunga Deposito

dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 96

C-4 Pengecualian dari Pemotongan PPh Final atas Bunga

Obligasi 98

C-5 Pengecualian dari Pemotongan dan/atau

Pemungutan PPh oleh Pihak Lain 100

C-6 Pengecualian dari Pemotongan dan/atau

Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak dengan

Peredaran Bruto Tertentu

102

DAFTAR SINGKATAN 107

DAFTAR PERATURAN 107

A. UNDANG-UNDANG (UU) 107

B. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) 107

C. PERATURAN PEMERINTAH (PP) 109

D. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

(KMK)/PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)

111

E. KEPUTUSAN/PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 114

F. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (SE) 116


1

A-1. Tax Holiday untuk Industri Pionir

Penanaman modal mempunyai peran penting dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang

berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan

teknologi nasional. Untuk mendorong investasi di Indonesia,

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskalnya memberikan

fasilitas di bidang perpajakan berupa tax holiday bagi industri

pionir yang diberikan lebih promotif dibandingkan dengan fasilitas

yang diberikan oleh negara lain.

Wajib Pajak (WP) badan baru atau yang berdiri paling lama

12 bulan sebelum 15 Agustus 2011, dengan syarat:

a. merupakan industri pionir, yaitu Industri logam dasar,

pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik

yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam,

permesinan, sumberdaya terbarukan, dan/atau peralatan

komunikasi;

b. investasi minimal Rp1 Triliun;

c. menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10%

dari total rencana investasi.

Dengan mempertimbangkan kepentingan daya saing

industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha

tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas

untuk industri pionir lainnya

Yang Berhak


2

- Permohonan WP kepada Menteri Perindustrian atau

Kepala BKPM untuk dilakukan penelitian mengenai:

a. ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;

b. penyerapan tenaga kerja domestik;

c. pemenuhan kriteria industri pionir;

d. rencana tahapan alih teknologi;

e. ketentuan tax sparing di negara domisili.

- Berdasarkan penelitian tersebut, permohonan WP akan

diteruskan kepada Menteri Keuangan.

- Apabila disetujui, Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pemberian fasilitas akan diterbitkan.

Prosedur

- Pembebasan PPh Badan (tax holiday) 5 s.d 10 Tahun, sejak

dimulainya produksi komersial.

- Pengurangan PPh Badan 50% selama 2 tahun setelah

periode tax holiday.

- Dengan mempertimbangkan kepentingan daya saing

industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha

tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas

dengan jangka waktu lebih panjang.

Bentuk Fasilitas


3

- WP wajib menyampaikan Laporan berkala kepada DJP

dan Komite Verifikasi mengenai:

a. penggunaan dana triwulanan dilampiri rekening koran;

dan

b. realisasi penanaman modal triwulanan (tidak wajib

audit) dan laporan tahunan yang diaudit.

- WP dapat memanfaatkan tax holiday apabila:

a. seluruh penanaman modal telah direalisasikan; dan

b. telah berproduksi secara komersial (SMB).

Untuk penetapan SMB, WP mengajukan permohonan ke

Dirjen Pajak, dengan melampirkan:

a. fotokopi akta pendirian;

b. fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai

pemberian fasilitas tax holiday;

c. laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit;

d. surat kuasa khusus dalam hal permohonan

disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; dan

e. dokumen terkait transaksi penjualan hasil produksi

minimal terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan

bukti pengiriman barang.

Kewajiban WP

Pemanfaatan


4

- PP 94/2010

- PMK-130/PMK.011/2011

- PER-44/PJ/2011

- PER-45/PJ/2011

Referensi


5

A-2. Investment Allowance untuk Penanaman Modal

Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu

Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung

guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk

pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan,

perlu diberikan insentif PPh bagi WP yang melakukan kegiatan

usaha di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu.

- WP badan berbentuk PT atau koperasi yang melakukan

penanaman modal pada:

a. 52 bidang usaha pada Lampiran I atau;

b. 77 bidang usaha di daerah tertentu pada Lampiran II

dalam PP 52/2011

- WP sebagaimana dimaksud di atas termasuk WP yang

telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya

PP Nomor 52 Tahun 2011, dengan syarat:

a. rencana penanaman modal minimal Rp1 Triliun; dan

b. belum beroperasi secara komersial pada saat PP

52/2011 berlaku.

Yang Berhak


6

- Investment allowance 30% dari jumlah Penanaman Modal

yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar

5%;

- Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

- Tarif PPh 10% atas dividen kepada Subjek Pajak Luar

Negeri, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B; dan

- Kompensasi kerugian 5 s.d 10 tahun dengan ketentuan:

a. penanaman modal di kawasan industri dan kawasan

berikat;

b. tenaga kerja Indonesia minimal 500 orang selama 5

tahun berturut-turut;

c. pengeluaran infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi

usaha minimal Rp10 miliar;

d. biaya litbang di dalam negeri untuk pengembangan

atau efisiensi produk minimal 5% dari investasi dalam

jangka waktu 5 tahun; dan/atau

e. menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil

produksi dalam negeri minimal 70% sejak tahun ke-4.

Bentuk Fasilitas


7

- Permohonan WP harus disampaikan kepada Kepala

BKPM, untuk kemudian diusulkan kepada Menteri

Keuangan melalui Dirjen Pajak dengan melampirkan:

a. fotokopi NPWP;

b. fotokopi surat permohonan WP kepada Kepala BKPM;

c. Izin penanaman modal atau izin perluasan

penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala

BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. rincian jenis dan nilai Penanaman Modal; dan

e. khusus bagi WP yang memiliki Izin Prinsip

(Baru/Perluasan) sebelum PP 52 Tahun 2011 berlaku

serta memiliki rencana penanaman modal lebih dari

Rp 1 triliun, harus melampirkan surat keterangan belum

beroperasi secara komersial yang diterbitkan oleh

Kepala BKPM.

- Usulan yang diterima oleh Dirjen Pajak akan diteliti untuk

kemudian diterbitkan keputusan pemberian/penolakan

dalam waktu selambatnya 10 hari kerja setelah usulan

diterima.

Fasilitas dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan

rencana penanaman modal minimal 80%, kecuali bagi WP

yang telah mendapat fasilitas berdasarkan PP 1/2007 atau

PP 62/2008

Prosedur

Pemanfaatan


8

- Pasal 31A UU PPh

- PP 1/2007 s.t.d.t.d. PP 52/2011

- PMK-16/PMK.03/2007 s.t.d.d PMK-144/PMK.011/2012

- PER-67/PJ./2007 s.t.d.d PER-41/PJ./2013

- SE-16/PJ/2007

Referensi


9

A-3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi di

wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan

ekonomi nasional, perlu diberikan insentif pajak guna mendukung

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- Fasilitas Pajak Penghasilan;

- Tambahan fasilitas PPh dapat diberikan sesuai karakteristik

Zona;

- Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa tidak

dipungut PPh impor.

Bentuk Fasilitas

- UU No. 39 Tahun 2009

- PP 2/2011

- PP 26/2012

- PP 29/2012

Referensi

WP yang melakukan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus

Yang Berhak


10

A-4. Fasilitas untuk

Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

Dengan semakin berkurangnya cadangan energi yang berasal

dari fosil, maka diperlukan inovasi penggunaan energi terbarukan

untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan.

Indonesia sangat berpotensi untuk memanfaatkan energi

terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari,

aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu

lapisan laut. Oleh karena itu, insentif PPh diperlukan untuk

mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan yang

memerlukan investasi yang sarat teknologi serta memiliki risiko

yang tinggi.

WP yang melakukan kegiatan pemanfaatan Sumber Energi

Terbarukan

Yang Berhak


11

- Investment allowance 30% dari jumlah Penanaman

Modal, selama 6 tahun.

- penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

- tarif PPh 10% atas dividen kepada subjek pajak luar

negeri, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B; dan

- kompensasi kerugian 5 s.d 10 tahun dengan ketentuan:

a. tambahan 1 tahun: penanaman modal di kawasan

industri dan kawasan berikat;

b. tambahan 1 tahun: tenaga kerja Indonesia minimal

500 orang selama 5 tahun berturut-turut;

c. tambahan 1 tahun: pengeluaran infrastruktur

ekonomi dan sosial di lokasi usaha minimal Rp10

Miliar;

d. tambahan 1 tahun: biaya litbang di dalam negeri

untuk pengembangan atau efisiensi produk minimal

5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun;

dan/atau

e. tambahan 1 tahun: menggunakan bahan baku

dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri

minimal 70% sejak tahun ke-4.

- Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas

impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam

keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk

suku cadang.

Bentuk Fasilitas


12

PMK-21/PMK.011/2010

Referensi

- Permohonan WP harus disampaikan kepada Kepala

BKPM, untuk kemudian diusulkan kepada Menteri

Keuangan melalui Dirjen Pajak dengan melampirkan:

a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan,

termasuk rinciannya.

- Usulan yang diterima oleh Dirjen Pajak akan diteliti untuk

kemudian diterbitkan keputusan mengenai

pemberian/penolakan dalam waktu selambatnya 10 hari

kerja setelah usulan diterima.

- Fasilitas investment allowance dapat dimanfaatkan

setelah WP merealisasikan rencana penanaman modal

minimal 80%, kecuali bagi WP yang telah mendapat

fasilitas berdasarkan PP 1/2007 atau PP 62/2008.

- Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dimanfaatkan

secara otomatis tanpa menggunakan Surat Keterangan

Bebas (SKB).

Prosedur


13

A-5. Kemudahan Penghitungan Pajak Penghasilan atas

Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi WP untuk

melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh-nya,

serta dengan mempertimbangkan perlunya kesederhanaan

dalam pemungutan pajak, maka bagi WP yang menerima atau

memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran

bruto tertentu diberikan cara pengitungan PPh yang lebih

sederhana, yaitu PPh bersifat final sebesar 1% yang dihitung dari

peredaran usaha.

- WP OP atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap

(BUT);

- menerima penghasilan dari usaha (bagi WP OP tidak

termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan

pekerjaan bebas;

- memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1

Tahun Pajak;

- tidak termasuk WP OP yang dalam usahanya:

a. menggunakan sarana/prasarana yang dapat

dibongkar pasang, baik yang menetap/tidak menetap;

dan

b. menggunakan sebagian/seluruh tempat untuk

kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi

tempat usaha atau berjualan.

- tidak termasuk WP badan yang:

a. belum beroperasi secara komersial; atau

b. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara

komersial, memperoleh peredaran bruto lebih dari

Rp4,8M.

Yang Berhak


14

Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment

tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat

memperoleh fasilitas tersebut.

Prosedur

- Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh

- PP 46/2013

- PMK-107/PMK.011/2013

Referensi

Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan

usaha, yaitu dengan dikenakan PPh bersifat final sebesar

1% dihitung dari peredaran usaha.

Bentuk Fasilitas


15

Dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal sebagai

sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong

peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan

kepemilikan publik pada perseroaan terbuka, diperlukan fasilitas

PPh bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan

Terbuka.

WP badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka,

dengan syarat:

a. Minimal 40% dari keseluruhan saham disetor dan

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

b. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak;

c. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang

dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor; dan

d. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal

6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Yang Berhak

Penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif

tertinggi PPh WP badan dalam negeri sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

Bentuk Fasilitas

A-6. Penurunan Tarif PPh

bagi Perseroan Terbuka


16

- Pasal 17 ayat (2b) UU PPh

- PP 81/2007

- PMK-238/PMK.03/2008

- SE-42/PJ/2009

Referensi

Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment pada

saat penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan, yaitu

dengan:

a. Melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek

berupa formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap

tahun pajak terkait;

b. Mencantumkan nama WP, NPWP, Tahun Pajak, serta

menyatakan bahwa ketentuan tersebut dipenuhi dalam

waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun

pajak.

Prosedur


17

A-7. Pengurangan 50% Tarif PPh

bagi Wajib Pajak Badan

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung

oleh pelaku usaha kecil dan menengah, diperlukan insentif PPh

berupa pengurangan tarif PPh kepada pelaku usaha dengan

skala usaha yang terbatas.

- WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai

dengan Rp50 Miliar.

- Peredaran bruto dalam hal ini, yaitu penghasilan yang

diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, meliputi:

a. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;

b. Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan

c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Yang Berhak

Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif WP badan dalam

negeri yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar.

Bentuk Fasilitas


18


pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan.

Dengan demikian, WP tidak perlu menyampaikan

permohonan fasilitas.

Prosedur

- Pasal 31E UU PPh

- SE-66/PJ/2010

Referensi


19

A-8. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

dalam Tahun Berjalan

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus

dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak

Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

yang lalu dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 21, 22, 23, dan

Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam

bagian tahun pajak. Atas besarnya angsuran tersebut dapat

diberikan pengurangan apabila terjadi perubahan keadaan

usaha atau kegiatan WP.

Pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam

tahun berjalan.

Bentuk Fasilitas

WP yang sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya

suatu tahun pajak, dapat menunjukkan Pajak Penghasilan

yang akan terutang untuk tahun Pajak tersebut kurang dari

75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang

terutang tahun sebelumnya yang menjadi dasar

perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

Yang Berhak


20

- Mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh

Pasal 25 apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau

kegiatan WP kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar.

- Menyertakan penghitungan PPh yang akan terutang

berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima

atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-

bulan yang tersisa dalam Tahun Pajak berjalan.

Prosedur

- Pasal 25 UU PPh

- KEP-537/PJ./2000

Referensi


21

A-9. Pengurangan PPh Pasal 25 dan/atau

Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29

Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong

pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis sehubungan

dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar

rupiah, dan untuk meningkatkan daya saing industri nasional baik

yang berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk

mendukung program pemerintah dalam upaya penciptaan dan

penyerapan lapangan kerja, perlu diberikan kebijakan Pajak

Penghasilan untuk meringankan dan menjaga likuiditas bagi WP

industri tertentu pada tahun pajak 2013.

- Pengurangan PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak September

2013 s.d. Desember 2013, paling tinggi sebesar:

a. 25% dari PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi WP

yang tidak berorientasi ekspor;

b. 50% dari PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi WP

yang berorientasi ekspor;

- Penundaan pembayaran PPh Pasal 29 paling lama 3 bulan

dari saat terutangnya PPh Pasal 29.

Bentuk Fasilitas

WP yang melakukan kegiatan usaha pada bidang:

a. industri tekstil;

b. industri pakaian jadi;

c. industri alas kaki;

d. industri furnitur; dan/atau

e. industri mainan anak-anak,

yang mendapat rekomendasi dari Menteri Perindustrian.

Yang Berhak


22

- Pengurangan PPh Pasal 25:

a. WP menyampaikan permohonan tertulis kepada

Kepala KPP tempat WP terdaftar paling lambat pada

akhir Masa Pajak dimulainya pengurangan PPh Pasal

25;

b. Permohonan dilampiri:

1) fotokopi surat rekomendasi Menteri Perindustrian;

2) fotokopi NPWP;

3) fotokopi SK pengurangan PPh Pasal 25 sesuai KEP-

537/PJ/2000 bagi WP yang pernah menerima

persetujuan pengurangan PPh Pasal 25 untuk

Tahun Pajak 2013;

c. Kepala KPP memberikan keputusan persetujuan

pengurangan PPh Pasal 25 paling lambat 5 hari kerja

sejak permohonan diterima lengkap.

- Penundaan pembayaran PPh Pasal 29:

a. WP menyampaikan permohonan tertulis kepada

Kepala KPP tempat WP terdaftar paling lambat 20 hari

kerja sebelum saat terutangnya PPh Pasal 29;

b. Permohonan dilampiri:

1) fotokopi surat rekomendasi Menteri Perindustrian;

2) fotokopi NPWP;

c. Kepala KPP memberikan keputusan pemberian

penundaan pembayaran PPh Pasal 29 paling lambat

5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Prosedur


23

- PMK-124/PMK.011/2013

- PerMenperin No. 43/M-IND/PER/8/2013

- PER-30/PJ/2013

Referensi


24

A-10. Bantuan, Sumbangan, dan Hibah yang

Dikecualikan sebagai Objek PPh

Secara umum, bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dianggap

sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Namun demikian,

dalam hal-hal tertentu hibah, bantuan, dan sumbangan

dikecualikan dari objek PPh agar selaras dengan norma-norma

yang berlaku di masyarakat.

Pihak-pihak yang meliputi:

a. anggota keluarga, yaitu orang tua dan anak kandung;

b. badan keagamaan;

c. badan pendidikan;

d. badan sosial nirlaba tertentu; atau

e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

dengan batasan tertentu,

yang menerima bantuan, sumbangan, dan hibah

Yang Berhak


25

Hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima

dikecualikan dari objek PPh.

Bentuk Fasilitas

- Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 UU PPh

- Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh

- Pasal 8 PP 94/2010

- PMK-245/PMK.03/2008

Referensi




Prosedur


26

A-11. Bantuan/Santunan yang Dibayarkan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dikecualikan dari Objek PPh

Untuk memberikan keringanan bagi WP yang tidak mampu atau

sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah,

diperlukan fasilitas pajak penghasilan berupa pengecualian

bantuan atau santunan yang dibayarkan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial sebagai objek PPh.

WP yang menerima bantuan/santunan dari:

- Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

- Persero Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

- Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ASABRI);

- Persero Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau

- badan hukum lainnya yang dibentuk untuk

menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

Yang Berhak


27

- Pasal 4 ayat (3) huruf n UU PPh

- PMK-247/PMK.03/2008

Referensi

Bantuan/santunan yang diberikan kepada WP dan/atau

masyarakat yang:

a. hidup di bawah garis kemiskinan sesuai data dan

kriteria Biro Pusat Statistik;

b. sedang tertimpa bencana alam;

c. tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan

sebelumnya dan membahayakan atau mengancam

keselamatan jiwa

dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Bentuk Fasilitas




Prosedur


28

A-12. Zakat & Sumbangan Wajib Keagamaan


Pada dasarnya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek PPh.

Namun, untuk meningkatkan iman dan takwa para pemeluk

agama dan perlakuan yang sama (equal treatment) bagi setiap

pemeluk agama di Indonesia, zakat dan sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh pihak

penerima dikecualikan sebagai objek PPh.

Bentuk Fasilitas:

a. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat

(LAZ) atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau

disahkan Pemerintah;

b. penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan

yang berhak.

yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak

yang bersangkutan.

Yang Berhak:


29

a.

- Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh

- PP 18/2009

Referensi:




Prosedur:


30

A-13. Sisa Lebih Badan/Lembaga Nirlaba yang


Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

pendidikan, penelitian, dan pengembangan, diperlukan sarana

dan prasarana yang memadai. Pemerintah mendukung program

tersebut, salah satunya melalui pemberian fasilitas perpajakan

berupa pengecualian sisa lebih yang diterima atau diperoleh

oleh badan/lembaga nirlaba sebagai objek PPh.

Badan/lembaga nirlaba bergerak di bidang pendidikan

dan/atau litbang terdaftar pada instansi yang

membidanginya, yang menanamkan kembali sisa lebihnya

dalam bentuk sarana dan prasarana, meliputi:

a. gedung dan prasarana pendidikan, litbang, termasuk

pembelian tanah;

b. sarana/prasarana kantor, lab, dan perpustakaan;

c. asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen, atau

karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang

berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan

formal.

Sisa lebih dalam konteks ini adalah selisih dari seluruh

penerimaan yang merupakan objek PPh selain

penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi

dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari.

Yang Berhak


31

Sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk

sarana/prasarana dikecualikan dari objek PPh paling lama

4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih.

Bentuk Fasilitas

- WP menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP

tempat WP terdaftar mengenai:

a. rencana fisik sederhana, dan

b. rencana biaya pembangunan dan pengadaan.

- Pemberitahuan tersebut disampaikan:

a. pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama

sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan

prasarana dimulai, dalam jangka waktu 4 tahun sejak

diperolehnya sisa lebih tersebut;

b. dengan tindasan/carbon copy kepada instansi yang

membidanginya.

Prosedur

- Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh

- PMK-80/PMK.03/2009

- PER-44/PJ./2009

Referensi


32

A-14. Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek PPh

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa oleh

penerima yang menjalankan pendidikan formal dan/atau

pendidikan nonformal di dalam negeri dan/atau di luar negeri,

diperlukan insentif fiskal yang turut mendukung peningkatan

kualitas rakyat Indonesia dengan dikecualikannya beasiswa yang

memenuhi persyaratan tertentu dari objek PPh.

Warga Negara Indonesia yang menerima beasiswa dengan

syarat:

- untuk pendidikan formal dan/atau nonformal di dalam negeri dan/atau di luar negeri;

- tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus WP pemberi beasiswa;

- komponen beasiswa dalam hal ini adalah tuition fee, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, dan/atau biaya hidup.

Yang Berhak

Beasiswa dikecualikan dari objek PPh

Bentuk Fasilitas


33

- Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

- PMK-246/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK-154/PMK.03/2009

-

Referensi




Prosedur


34

A-15. Penghasilan Tertentu Dana Pensiun yang


Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk

pengembangan dan merupakan dana yang akan dibayarkan

kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga

penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-

bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang beresiko tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, penghasilan dana pensiun dari bidang-

bidang tertentu dikecualikan dari objek PPh.

Dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri

Keuangan.

Yang Berhak

Pengecualian dari objek PPh atas penghasilan tertentu

dana pensiun sebagai berikut:

a. bunga, diskonto, imbalan dari deposito, sertifikat

deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta

SBI;

b. bunga, diskonto, imbalan dari obligasi, obligasi syariah

(sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat

Perbendaharaan Negara, pada bursa efek di Indonesia;

atau

c. dividen dari saham pada PT yang tercatat pada bursa

efek Indonesia.

Bentuk Fasilitas


35

- Untuk dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga

deposito dan tabungan serta diskonto SBI, WP harus

mengajukan permohonan SKB secara tertulis kepada

Kepala KPP tempat dana pensiun terdaftar sebagai WP

dengan dilampiri:

a. fotokopi KMK Pengesahan Pendirian Dana Pensiun;

b. fotokopi Neraca;

c. fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi);

d. fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank;

e. fotokopi Laporan Investasi; dan

f. daftar sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan, dan SBI.

- Kepala KPP memberikan jawaban permohonan WP paling

lambat 7 hari kerja setelah permohonan WP; jika tidak,

permohonan WP dianggap diterima dan SKB diterbitkan 3

hari kerja berikutnya;

- Masa berlaku SKB meliputi periode 1 Januari s.d. 31

Desember. Dalam hal permohonan SKB diterima lengkap

oleh Kepala KPP setelah 1 Januari, SKB berlaku sejak

tanggal permohonan SKB diterima lengkap oleh Kepala

KPP s.d. 31 Desember.

- Dana pensiun yang memperoleh SKB wajib

menyampaikan laporan investasi setiap semester

selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk semester

pertama dan tanggal 31 Januari untuk semester kedua.

Prosedur


36

- Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh

- KMK-51/KMK.04/2001

- PMK-234/PMK.03/2009

- PER-01/PJ/2013

Referensi


37

A-16. Keuntungan karena Pembebasan Utang

Debitur Kecil Dikecualikan dari Objek Pajak

Secara umum, pembebasan utang merupakan penghasilan bagi

penerima utang dan merupakan biaya yang boleh dibebankan

bagi pemberi utang. Namun, untuk membantu meringankan

beban pajak pengusaha kecil yang kesulitan menyelesaikan

utang kreditnya, diberikan fasilitas PPh berupa pengecualian atas

penghasilan dari pembebasan utang debitur kecil sebagai objek

PPh.

- Debitur Kecil yang mempunyai utang usaha berjumlah

tidak lebih dari Rp350 Juta termasuk:

a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra);

b. Kredit Usaha Tani (KUT);

c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS);

d. Kredit Usaha Kecil (KUK);

e. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan

BI dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Yang Berhak

Keuntungan atas pembebasan utang Debitur Kecil

dikecualikan dari objek PPh

Bentuk Fasilitas


38


tanpa perlu menyampaikan permohonan, untuk dapat


Prosedur

- Pasal 4 ayat (1) UU PPh

- PP 130/2000

Referensi


39

A-17. Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan

yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya

sebagai Biaya

Secara umum, pembentukan dana cadangan tidak dapat

dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, pembentukan

dana cadangan oleh WP tertentu dapat dibebankan sebagai

biaya dengan syarat-syarat tertentu.

- Bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan

pembiayaan konsumen, dan perusahan anjak piutang;

- Badan usaha lain yang menyalurkan kredit, meliputi:

a) koperasi simpan pinjam;

b) PT Permodalan Nasional Madani (Persero);

c) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

d) perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada

proyek infrastruktur; dan;

e) PT Perusahaan Pengelola Aset

- Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- Lembaga Penjamin Simpanan;

- WP pertambangan;

- WP di bidang usaha kehutanan; dan

- WP di bidang usaha pengolahan limbah industri.

Yang Berhak


40

Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment

tanpa perlu menyampaikan permohonan, untuk dapat


Prosedur

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh

dikurangkan sebagai biaya:

a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan

badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna

usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan

konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

b. cadangan premi untuk usaha asuransi;

c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin

Simpanan;

d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha

kehutanan; dan

f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat

pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan

limbah industri.

Bentuk Fasilitas

- Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh

- PMK-81/PMK.03/2009 s.t.d.d PMK-219/PMK.011/2012

- SE-97/PJ/2011

Referensi


41

A-18. Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata

Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan


Secara umum pengeluaran yang boleh dibebankan meliputi

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan (3M). Namun demikian, penghapusan piutang yang

nyata-nyata tidak dapat ditagih juga dapat dibebankan secara

fiskal sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

WP yang melakukan sepanjang memenuhi persyaratan:

a. telah dibebankan dalam laporan rugi laba komersial;

b. menyerahkan daftar piutang tersebut kepada DJP; dan

c. telah menyerahkan perkara penagihannya kepada

Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang

menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang tersebut, atau telah

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau

adanya pengakuan debitur tentang penghapusan utang.

* Persyaratan pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan

piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada

debitur kecil (jumlah piutang s.d. Rp100 Juta untuk kredit

Kukesra, KUT, KPRSS, KUK, KUR) atau debitur kecilnya (jumlah

piutang s.d. Rp5 Juta).

Yang Berhak


42

Bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan WP harus

menyampaikan:

- daftar piutang tersebut (hardcopy/softcopy) yang

mencantumkan identitas debitur berupa nama, NPWP,

alamat, dan jumlah piutang; dan

- fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya; atau

- fotokopi perjanjian penghapusan piutang yang telah

dilegalisasi oleh notaris; atau

- fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau

penerbitan khusus; atau

- surat pengakuan dari debitur tentang penghapusan

utang.

Prosedur

Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

dapat dibebankan secara fiskal sepanjang memenuhi

persyaratan

Bentuk Fasilitas

- Pasal 6 ayat (1)huruf h UU PPh


Referensi


43

A-19. Zakat dan Sumbangan Wajib Keagamaan

Lainnya sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban

keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi penggunaannya, maka WP yang membayar

zakat atau sumbangan wajib keagamaan melalui BAZ atau LAZ

atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah, maka atas zakat atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

berupa uang atau yang disetarakan dengan uang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto.

Bentuk Fasilitas:

WP OP dan/atau WP Badan pemeluk agama yang diakui

di Indonesia yang membayarkan pada BAZ atau LAZ atau

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah.

Yang Berhak:


44

- Dilaporkan dalam SPT Tahunan dalam Tahun Pajak

dibayarkan zakat atau sumbangan wajib keagamaan,

dengan didukung bukti yang sah berupa lampiran

fotokopi bukti pembayaran yang:

1. Dapat berupa:

a. bukti pembayaran secara langsung atau melalui

transfer rekening bank, atau

b. pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri

(ATM).

2. Paling sedikit memuat:

a. Nama lengkap WP dan NPWP pembayar;

b. Jumlah pembayaran;

c. Tanggal pembayaran;

d. Nama BAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan

e. Tanda tangan petugas BAZ; LAZ; atau lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan

Pemerintah di bukti pembayaran, apabila

pembayaran secara langsung; atau

f. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran,

apabila pembayaran melalui transfer rekening

bank.

Prosedur:


45

- Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh

- PP 60/2010

- PMK 254/PMK.03/2010

- PER-6/PJ/2011

- PER-33/PJ/2011 s.t.d.d. PER-15/PJ/2012

Referensi:


46

A-20. Sumbangan yang Dapat Dikurangkan


Untuk meningkatkan peran serta WP dalam berkontribusi untuk

penanggulangan bencana nasional, pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pengembangan pendidikan,

pembinaan olahraga, dan turut serta membantu pemerintah

dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di

Indonesia, maka pengeluaran WP untuk kontribusi tersebut dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto.

WP yang memberikan:

a. sumbangan bencana nasional;

b. sumbangan untuk litbang di Indonesia;

c. sumbangan fasilitas pendidikan;

d. sumbangan pembinaan olahraga; dan

e. biaya pembangunan infrastruktur sosial

sepanjang memenuhi kriteria:

a. berdasarkan SPT PPh WP untuk Tahun Pajak sebelumnya

terdapat penghasilan neto fiskal;

b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak

menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan

diberikan.

Yang Berhak


47

WP wajib melampirkan bukti penerimaan sumbangan/biaya

sesuai dengan lampiran PMK-76/PMK.03/2011 pada SPT

Tahunan PPh di tahun pajak pemberian sumbangan/biaya.

Prosedur

Sumbangan/biaya berikut dapat dibebankan secara fiskal:

a. Sumbangan bencana nasional, kepada badan

penanggulangan bencana atau lembaga atau pihak

yang telah mendapat izin;

b. Sumbangan untuk litbang di Indonesia, kepada lembaga

penelitian dan pengembangan;

c. Sumbangan fasilitas pendidikan, kepada lembaga

pendidikan;

d. Sumbangan pembinaan olahraga, kepada lembaga

pembinaan olah raga;

e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, dengan cara

membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan

umum dan bersifat nirlaba,

sepanjang total sumbangan/biaya tersebut tidak melebihi 5%

dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya.

Bentuk Fasilitas

- PP 93/2010

- PMK-76/PMK.03/2011

Referensi


48

A-21. Pemberian Natura bagi Pegawai yang Dapat

Dibebankan sebagai Biaya

Secara umum, pemberian natura dan kenikmatan tidak dapat

dibebankan secara fiskal bagi pemberi kerja dan bukan

merupakan objek pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Namun, dalam rangka mendukung pengembangan daerah

terpencil, program keselamatan kerja dan pelaksanaan kerja

pegawai, pemberian natura dan kenikmatan tertentu kepada

pegawai dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi

kerja.

Pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk:

a. makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;

b. sarana dan prasarana berkenaan dengan pelaksanaan

pekerjaan yang belum tersedia di daerah tertentu; dan

c. sarana keselamatan kerja atau yang diharuskan dalam

perkerjaan

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan

merupakan objek pajak bagi karyawan

Bentuk Fasilitas

WP pemberi kerja yang memberikan natura dan kenikmatan

tertentu bagi pegawainya;

Yang Berhak


49

- Fasilitas terkait natura dan kenikmatan berupa:

a. makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;

b. sarana keselamatan kerja atau yang diharuskan dalam

pekerjaan.

dapat dimanfaatkan dengan cara self-assessment pada

saat penyampaian SPT Tahunan PPh dan WP tidak perlu

menyampaikan permohonan fasilitas.

- Fasilitas terkait natura dan kenikmatan berupa sarana dan

prasarana berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang

belum tersedia di daerah tertentu, WP harus mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang

membawahi KPP tempat WP terdaftar untuk ditetapkan

sebagai WP di daerah tertentu, dengan mengisi formulir dan

melampirkan:

a. Fotokopi Surat Persetujuan penanaman modal dari BKPM;

b. Fotokopi peta lokasi;

c. Fotokopi laporan keuangan terakhir sebelum tahun

permohonan; dan

d. Pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan

sarana transportasi umum dengan menggunakan

formulir yang telah disediakan.

Prosedur

- Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh

- PMK-83/PMK.03/2009

- PER-51/PJ/2009

Referensi


50

A-22. Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya

Secara umum pengeluaran yang tidak digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) tidak

boleh dibebankan secara pajak. Pengeluaran tersebut termasuk

biaya-biaya guna keperluan pribadi yang tidak terkait dengan

3M. Namun demikian, mengingat dalam hal-hal tertentu

pemisahan antara biaya yang terkait dan tidak terkait dengan

3M sulit untuk dilakukan, maka perlu untuk memberikan

pengaturan atas pengeluaran tertentu antara lain atas biaya

pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.

Wajib Pajak yang membebankan biaya telepon seluler dan

kendaraan perusahaan.

Yang Berhak

- Biaya terkait telepon seluler untuk pegawai tertentu:

a. Pembelian unit telepon seluler dapat dibebankan 50%

melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I;

b. biaya pulsa dan perbaikan telepon seluler dapat

dibebankan 50% di tahun pajak bersangkutan.

Bentuk Fasilitas


51

- PMK-96/PMK.03/2009

- KEP-220/PJ./2002

- SE-09/PJ.42/2002

Referensi

- Biaya Kendaraan Perusahaan berupa:

a. bus, minibus/sejenis untuk antar-jemput para pegawai:

perolehan/perbaikan besar dapat dibebankan

seluruhnya melalui penyusutan kelompok II;

biaya pemeliharaan/perbaikan rutin dapat

dibebankan seluruhnya di tahun pajak bersangkutan.

b. sedan/sejenis untuk pegawai tertentu:

perolehan/ perbaikan besar dapat dibebankan

sebesar 50% melalui penyusutan kelompok II;

biaya pemeliharaan/perbaikan rutin

dapat dibebankan 50% di tahun pajak bersangkutan.

Bentuk Fasilitas


tanpa perlu menyampaikan permohonan.

Prosedur


52

A-23. Fasilitas dalam Rangka Merger

atau Pemekaran Usaha

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan

kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan

kebijakan lainnya, Pemerintah memperbolehkan WP

menggunakan nilai buku pada saat pengalihan harta dalam

rangka merger atau pemekaran usaha dengan persyaratan

tertentu.

- WP yang melakukan pengalihan harta dalam rangka

merger atau pemekaran usaha.

- Merger yang diperbolehkan dalam hal ini meliputi:

a. penggabungan usaha dengan syarat salah satu badan

usaha tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai

sisa kerugian yang lebih kecil;

b. peleburan usaha dua atau lebih WP badan dengan

cara mendirikan badan usaha baru;

- Pemekaran usaha yang diperbolehkan dalam hal ini

meliputi pemekaran usaha oleh:

a. WP belum Go Public yang akan melakukan penawaran

umum perdana (Initial Public Offering); atau

b. WP Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil

pemekaran melakukan penawaran umum perdana.

Yang Berhak


53

- Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak

dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan

merger dan pemekaran usaha paling lama 6 (enam)

bulan setelah tanggal efektif merger/pemekaran usaha;

- Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang

terkait; dan

- Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose

test).

- Melampirkan Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang

mengalihkan harta dan Laporan Keuangan dari Wajib

Pajak yang menerima harta khususnya untuk tahun pajak

dilakukannya pengalihan harta yang diaudit oleh akuntan

publik.

Prosedur

WP yang melakukan merger atau spin-off tersebut

diperbolehkan untuk menggunakan nilai buku pada saat

pengalihan harta.

Bentuk Fasilitas


- PMK-43/PMK.03/2008

- PER-28/PJ/2008

- SE-45/PJ/2008

Referensi


54

A-24. Fasilitas PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap dan

Angsuran Pembayarannya

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan

kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan

kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat

mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar.

Dalam keadaan demikian, WP badan dalam negeri dan BUT

tertentu dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap

perusahaan untuk tujuan perpajakan dan pembayaran atas PPh

yang timbul dapat dilakukan dengan cara diangsur selama 12

(dua belas) bulan.

Selisih lebih revaluasi aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal

dikenakan PPh Final 10% dan pembayarannya dapat diangsur

paling lama 12 bulan.

Bentuk Fasilitas

WP Badan dalam negeri dan BUT dapat melakukan

penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dengan syarat:

c. telah memenuhi semua kewajiban pajaknya s.d. masa

pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi;

d. tidak termasuk WP dengan izin pembukuan dalam bahasa

Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Yang Berhak


55

- Untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap, WP harus

mengajukan permohonan kepada DJP melalui Kepala

Kantor Wilayah DJP dengan mengisi formulir dan

melampirkan:

a. Fotokopi surat izin usaha jasa penilai atau ahli penilai

yang dilegalisir;

b. Laporan Penilaian oleh Perusahaan Jasa Penilai;

c. Daftar revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan;

d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum

revaluasi aktiva tetap.

- Ketentuan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan

adalah sebagai berikut:

a. Revaluasi dilakukan terhadap seluruh aktiva berwujud

termasuk tanah atau tidak termasuk tanah;

b. Revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat

5 tahun sejak revaluasi terakhir;

c. Revaluasi didasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar

aktiva tetap dengan penilaian (appraisal) oleh jasa

penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari

pemerintah;

d. Revaluasi dilakukan selambatnya 1 tahun setelah

appraisal.

Prosedur


56

- Pasal 19 UU PPh

- PMK-79/PMK.03/2008

- PER-12/PJ./2009

Referensi

- Untuk dapat mengangsur PPh final 10% atas selisih lebih

revaluasi aktiva tetap, WP mengajukan permohonan

angsuran kepada Kepala Kantor Wilayah DJP bersamaan

dengan permohonan revaluasi aktiva tetap.

- Permohonan angsuran disampaikan sesuai dengan

formulir dan melampirkan proyeksi arus kas yang

menunjukkan bahwa kondisi keuangan WP tidak

memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh Final 10%.

Prosedur (lanjutan)


57

A-25. Penangguhan Saat Mulai Penyusutan untuk Biaya

Perolehan Harta Berwujud Bidang Usaha Tertentu

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang

usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan,

dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk

penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidang-

bidang usaha tertentu tersebut.

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu,

yaitu

a. Bidang usaha perkebunan tanaman keras;

b. Bidang usaha kehutanan; dan

c. Bidang usaha peternakan;

yang tanaman/ternaknya dapat berproduksi berkali-kali

dan baru menghasilkan setelah ditanam/dipelihara lebih

dari satu tahun.

Yang Berhak

- Penangguhan saat mulai penyusutan untuk biaya

perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu;

- Penyusutan harta berwujud bidang usaha tertentu dimulai

pada bulan produksi komersial;

- Bulan produksi komersial adalah bulan dimana penjualan

mulai dilakukan;

- Harta berwujud yang saat penyusutannya ditangguhkan

yaitu aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta

merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu;

Bentuk Fasilitas


58




Prosedur



Referensi

- Biaya perolehan yang saat penyusutannya ditangguhkan,

termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan

dan memelihara bibit, namun tidak termasuk biaya tenaga

kerja;

- Kelompok penyusutan harta berwujud bidang usaha

tertentu;

a. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, Kelompok 4

(20 tahun);

b. Bidang usaha kehutanan, Kelompok 4 (20 tahun);

c. Bidang usaha peternakan, Kelompok 2 (8 tahun).

Bentuk Fasilitas


59

A-26. Fasilitas PPh Berupa Saat Pengakuan Penghasilan

dari Pengalihan Harta/Agunan berupa Tanah dan/atau

Bangunan bagi Wajib Pajak Tertentu

Dalam rangka menunjang kelancaran proses restrukturisasi

perusahaan maupun penyelesaian kredit perbankan terkait imbas

krisis moneter 1998, perlu diberikan kemudahan berupa

penundaan saat pengakuan penghasilan atas pengalihan

agunan berupa tanah dan/atau bangunan milik WP tertentu

yang dilakukan oleh Bank Umum yang melaksanakan

restrukturisasi sesuai program Pemerintah sampai dengan pihak

Bank Umum mengalihkan agunan tersebut kepada pembeli yang

sebenarnya.

- Bank Dalam Penyehatan Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN);

- Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;

- Debitur yang langsung atau tidak langsung mempunyai

kewajiban pembayaran kepada Bank Dalam Penyehatan,

BPPN, dan atau Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam

Penyehatan atau BPPN, termasuk Bank yang mempunyai

kewajiban kepada Bank Indonesia dalam kaitan dengan

Fasilitas Bank Indonesia;

- Pemegang Saham, Direktur, atau Komisaris Bank Dalam

Penyehatan;

- Debitur/Pemilik Agunan pada Bank Umum; yang

diambilalih harta/agunannya dalam rangka melaksanakan

restrukturisasi perusahaan.

Yang Berhak


60

Penundaan pengakuan penghasilan atas pengalihan:

- harta berupa tanah dan atau bangunan milik WP tertentu

yang dilakukan oleh BPPN sampai pihak BPPN mengalihkan

harta tersebut kepada pembeli yang sebenarnya;

- agunan berupa tanah dan atau bangunan milik WP

tertentu yang dilakukan oleh Bank Umum sampai dengan

pihak Bank Umum mengalihkan agunan tersebut kepada

pembeli yang sebenarnya.

Bentuk Fasilitas

WP Tertentu tersebut ditetapkan dalam PP Nomor 17 Tahun

1999 tentang BPPN dan Undang Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan.

Yang Berhak (lanjutan)




Prosedur

- KEP-141/PJ/1999

- SE-27/PJ.42/1999

Referensi


61

A-27. Fasilitas PPh atas Penghasilan Bunga Kredit

Non-Performing oleh Bank

Perlakuan pajak atas penghasilan bank berupa bunga kredit non-

performing diatur khusus dalam rangka menunjang percepatan

proses restrukturisasi perbankan sesuai dengan kebijaksanaan

Pemerintah dan adanya perubahan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 31 tentang Akuntansi

Perbankan (revisi tahun 2000). Oleh karena itu, DJP menetapkan

saat pengakuan penghasilan bagi WP bank berupa penghasilan

bunga non-performing loan, yaitu pada saat penghasilan bunga

tersebut diterima.

Wajib Pajak Bank

- Penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing

diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima

oleh bank (cash basis).

- Dalam hal bank membukukan penerimaan bunga kredit

non-performing sebagai pengurang pokok kredit, saat

pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya

penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit.

Bentuk Fasilitas

Yang Berhak


62

Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment

pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh badan

dengan melampirkan formulir daftar debitur yang

kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan

macet yang memuat:

a. Nomor urut;

b. Nama debitur;

c. NPWP;

d. Jumlah kredit non-performing loan yang digolongkan

kurang lancar, diragukan, dan macet;

e. Jumlah bunga accrual yang belum diakui sebagai

penghasilan dalam laporan keuangan.

Prosedur

- KEP-184/PJ./2002

- SE-08/PJ.42/2002

Referensi


63

A-28. Fasilitas PPh Terkait Saat Pengakuan Penghasilan

Berupa Keuntungan karena Pembebasan Utang

yang Diperoleh Debitur Tertentu

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan ekonomi dan kebijakan

perpajakan akibat krisis moneter tahun 2008, Pemerintah

memberikan fasilitas perpajakan terkait pengalokasian

pengakuan penghasilan atas keuntungan pembebasan utang

usaha bagi Debitur WP dalam negeri yang melakukan perjanjian

restrukturisasi utang usaha dengan Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN) sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah dalam

jangka waktu paling lama 5 tahun

Saat pengakuan penghasilan atas keuntungan karena

pembebasan utang dapat dialokasikan dalam jangka

waktu paling lama 5 tahun, yaitu dalam jumlah bagian yang

sama besarnya setiap tahun dan dimulai dari tahun pajak

saat diperolehnya pembebasan utang.

Bentuk Fasilitas

Debitur WP dalam negeri yang melakukan perjanjian

restrukturisasi utang usaha dengan BPPN sesuai dengan

Kebijakan Pemerintah.

Yang Berhak


64

- Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP

tempat debitur terdaftar sebagai Wajib Pajak;

- Permohonan diajukan paling lambat sebelum batas

waktu penyampaian SPT Tahunan tahun pajak

diperolehnya penghasilan tersebut, dengan dilampiri

fotokopi perjanjian restrukturisasi utang usaha yang

dilegalisasi oleh BPPN.

Prosedur

- KEP-563/PJ./2001

Referensi


65

A-29. Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk

Subjek PPh

Peran organisasi internasional sebagai salah satu mitra

Pemerintah dalam menjalankan pembangunan di berbagai

bidang semakin penting seiring dengan perkembangan

globalisasi. Untuk memfasilitasi peran positif organisasi

internasional tersebut di Indonesia dan sesuai kelaziman

internasional, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh mengatur bahwa

organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat

perwakilan organisasi internasional tidak termasuk sebagai Subjek

PPh.

- Organisasi internasional apabila memenuhi syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang

dananya berasal dari iuran para anggota.

- Organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik

dan atau kebudayaan apabila memenuhi syarat:

a. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada

Negara/Pemerintah Indonesia;

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Yang Berhak


66

Untuk dapat ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan sebagai organisasi internasional yang tidak

termasuk subjek pajak PPh, organisasi internasional

tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Sekretariat

Negara dan memenuhi proses pendaftaran organisasi

internasional di Indonesia sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, antara lain

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 1999

tentang Hubungan Luar Negeri.

Prosedur

Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi

persyaratan tidak termasuk Subjek PPh.

Bentuk Fasilitas

- Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional

apabila memenuhi syarat:

a. bukan Warga Negara Indonesia; dan

b. tidak menjalankan usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

* Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi

persyaratan harus ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan

Yang Berhak (lanjutan)


67

- Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh

- UU Nomor 37 Tahun 1999

- PMK-215/PMK.03/2008 s.t.d.t.d. PMK-142/PMK.03/2010

Referensi


68

A-30. Fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas Hibah

dan Pinjaman Luar Negeri

Bahwa dalam rangka pembangunan nasional dan pemulihan

kegiatan ekonomi serta kelangsungan pembiayaan proyek-

proyek pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai

dari penerimaan dalam negeri, maka peranan dana bantuan

luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri maupun hibah

masih diperlukan. Untuk itu, masih perlu diberikan pemberian

fasilitas berupa pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah

atas hibah atau dana pinjaman luar negeri. Namun demikian,

fasilitas hanya bersifat sementara dan akan dipertimbangkan

kembali sesuai dengan kemampuan pembiayaan dari sumber

dalam negeri dan perkembangan sosial ekonomi nasional.

Kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama yang

berdasarkan kontrak melaksanakan proyek-proyek

Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau

dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan

tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri.

Yang Berhak


69

PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier)

utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka

pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai

dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri,

ditanggung oleh Pemerintah.

Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment pada

saat penyampaian SPT PPh. Dengan demikian, WP tidak

perlu menyampaikan permohonan untuk dapat


- PP 42/1995 s.t.d.t.d. PP 25/2001

- KMK-239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. KMK-486/KMK.04/2000

- KEP-526/PJ./2000

- SE-05/PJ.42/2001

Bentuk Fasilitas

Prosedur

Referensi


70

A-31. Fasilitas PPh atas Sumbangan

Bencana Alam Provinsi NAD dan Sumut

Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi bencana

alam tsunami dan gempa bumi di Nangroe Aceh Darussalam

(NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) pada Desember 2004 yaitu

dengan mendorong peran serta WP melalui pemberian insentif

fiskal berupa pajak yang ditanggung Pemerintah dan

diperbolehkannya pembebanan secara fiskal atas bantuan dan

sumbangan yang diberikan untuk para korban bencana. Insentif

tersebut diharapkan dapat menggiatkan para WP untuk menjadi

donatur serta meringankan para korban yang terkena musibah.

WP yang memberikan sumbangan bencana alam di Provinsi

NAD dan Sumut, yang terdiri dari:

- WP badan yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final;

dan

- WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas,

namun tidak termasuk WP OP yang penghasilannya

dikenakan PPh Final atau dihitung dengan norma

penghitungan penghasilan neto.

Yang Berhak


71

- Fasilitas sumbangan yang dapat dibiayakan ini dapat

dimanfaatkan secara self-assesment melalui penyampaian

SPT PPh tahun pajak yang bersangkutan sepanjang

memenuhi persyaratan:

a. Sumbangan dicatat sebagai Sumbangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Sumatra Utara;

b. Sumbangan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah

dan dapat diuji kebenarannya; dan

c. Sumbangan harus ditampung, disalurkan, dan/atau

dikelola oleh:

instansi pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden,

Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan,

dan Kementerian Keuangan

pihak-pihak lain, termasuk PMI, media massa cetak

dan elektronik dan organisasi sosial dan/atau

keagamaan;

- Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain sebagai

penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan

harus mendaftarkan diri dan menyampaikan laporan ke

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur

Sumbangan bencana alam di Provinsi NAD dan Sumut

dapat dibiayakan secara fiskal dan PPh atas sumbangan

tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

Bentuk Fasilitas


72

- PMK-609/PMK.03/2004

- PMK-14/PMK.03/2005

Referensi

Buku Fasilitas Dan Insentif PPh Indonesia Edisi II - 2013-Mobile

Documents