- 1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL
BUDAYA KERJA,WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, &REFORMASI
BIROKRASIOlehDrs. H. Nur Arifin, M.Pd. Kabag Perencanaan dan
KeuanganInspektorat Jenderal Kementerian AgamaDisampaikan pada
Orientasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)Sekolah Tinggi
Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 1Hotel Kawanua
Aerotel Jakarta, Selasa, 12 Juni 2012
2. BIODATANama: Drs. H. Nur Arifin, M.Pd.NIP :
196702101994031002Pangkat/Gol : Pembina/IVaTempat, Tanggal Lahir :
Nganjuk, 10 Februari 1967Jabatan : Kepala BagianPerencanaan dan
KeuanganUnit Kerja: Inspektorat JenderalInstansi: Kementerian
AgamaAlamat Rumah: Taman Serua D1/12Bojongsari, Depok, JabarHP:
081381941659E-Mail: [email protected] 3. MATERI
PAPARANPENDAHULUANDASAR HUKUMBUDAYA KERJAWILAYAH BEBAS DARI
KORUPSIREFORMASI BIROKRASI 3 4. PENDAHULUAN4 5. DASAR
HUKUM1.2.3.4.5.6.7. 5 6. BUDAYA KERJA 6 7. Alur Penciptaan Budaya
Kerja TAHAP 1TAHAP 2TAHAP 3 topmiddle down BelumProses Telah
memiliki penyesuaianterbentuk Budaya Kerja Budaya Kerja Budaya
Kerja 8. Nilai Dasar Budaya KerjaIKHLAS BERAMAL8 9. Pengertian
Ikhlas Beramalbekerja totaltanpa pamrih 9 10. Persepsi KerjaBekerja
adalahPelayanan,Pemberdayaan, danPeneladanan 10 11. 2. Berakhlaq3.
Taat4. Tanggung Jawab6. Cinta7. Transparan8. Disiplin9. Bersahaja11
12. Bangunan Budaya Kerja12 13. WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 13 14.
Zona Integritas (ZI)adalah sebutan atau predikat yang diberikan
kepada K/L/Pemdayang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untukmewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerjapada ZI yang memenuhi syarat
indikator mutlak dan memperolehhasil penilaian indikator
operasional di antara 80 dan 90 Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerjapada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan
memperolehhasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih 15.
Di masa depan nanti, PaktaIntegritas akan menjadi bestpractices di
semua lini pembangunan.Pemerintahan Indonesia masa depan,Insya
Allah, akan bersih dari semuawujud tindak pidana KKN(Presiden RI,
14/08/2009) Pulau Integritas/ Bebas DariPaktaKorupsiIntegritas 16.
Proses Pembangunan ZI:Penandatanganan Program pencegahan korupsi:
PencananganLHKPN, Kode Etik, Whistle Dokumen Pakta Pembangunan ZI
secaraBlower, PIAK, pengendalianIntegritas (PI) terbukaGratifikasi,
dll.(Inpres 17/2011) APIP sebagai Unit Penggerak1 2 Integritas
(UPI)3 Monitoring dan Penilaianoleh Tim Independen (KemPAN &
RB, KPK,Identifikasi Pengajuan Penetapan Unit Kerja ORI) Calon Unit
Kerja WBKsebagai WBK/WBBM* Indikator Mutlak kepada MenPAN & RB
Indikator Operasional- Indikator Utama6 - Indikator Penunjang
45*Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN & RB berdasarkan usulan
Tim Independen* Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan
usulan Tim Independen kepada Presidenmelalui Menpan dan RB 17.
Indikator Mutlak (8) Indikator Operasional: a. Utama
(10)b.Penunjang (8)(minimal nilai diatas 80) 18. 1. Nilai minimum
indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;2. Nilai minimum indeks
kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;3.
Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)
berdasar-kan penilaian BPK;4. Jumlah maksimum temuan in-efektif (%)
berdasarkan penilaian APIP;5. Jumlah maksimum temuan in-efisien (%)
berdasarkan penilaian APIP;6. Persentase maksimum jumlah pegawai
yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan
keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pem-bina Kepegawaian;7.
Persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak
diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;8. Persentase
maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana
korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. 19. 1. Penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas;2. LHKPN;3. Akuntabilitas kinerja;4. Laporan keuangan;5.
Kode etik;6. Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system);7.
Program pengendalian gratifikasi;8. Kebijakan penanganan benturan
kepentingan (conflict of interest);9. Program inisiatif anti
korupsi;10. Kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment
policy); 20. 1. Promosi jabatan secara terbuka;2. Rekruitment
secara terbuka;3. Mekanisme pengaduan masyarakat;4. Pengukuran
kinerja individu;5. E-Procurement;6. Keterbukaan informasi
publik.7. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan (BPK-RI, BPKP,
KPK, Itjen Kemenag);8. Penerapan peraturan disiplin PNS sesuai PP
Nomor 53 Tahun 2010; 21. MENUJU REFORMASI BIROKRASI Reformasi
Birokrasi 21 22. NO.DIMENSIPERMASALAHAN1.Pola pikir dan Belum mampu
menciptakan birokrat yangbudaya kerja (mind profesional, yang
berorientasi pada pelayananset and culture set) yang lebih baik dan
kinerja yang optimal2.AkuntabilitasMasih terdapat kesalahan dan
penyalahgunaanPemerintah wewenang dalam administrasi
kepemerintahan3.PeraturanMasih banyak peraturan
perundang-undanganperundanganyang overlapping, tidak konsisten,
multi- interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan
disempurnakan4.PelayananPelayanan kepada masyarakat masih
belumMasyarakat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak
dasar yang dimiliki oleh warganegara5.Manajemen SDMManajemen SDM
belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja
pegawai dan organisasi 23. 1. Tingginya1. SDM (kompetensi dan
harapan penyebaran tidakmasyarakat, sesuai dengan ditambah
kebutuhan, etos kerja,masyarakat dan kesejahteraan rendah) yang
tidak sabar,2. Struktur Organisasi (gemuk, DIHADAPKAN tidak
proporsional, tidakPADA2. Mutu pelayanan efektif dan tidak efisien
masih rendah;3. Prosedur kerja (belum3. Tidakada SPO,
berbelit-belitsinkronnyadan biaya tinggi.struktur organisasi. 24.
PENGERTIANSuatu proses untuk mengubah proses dan prosedurbirokrasi
publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untukmencapai
efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunannasionalSASARAN
PERUBAHAN1. Proses dan Prosedur (instrumental)2. Lembaga
(structural)3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural) 25.
Memantapkan birokrasi yang profesional dan memilikiintegritas
tinggi yang mampu menyediakan pelayananyang bermutu dan mendukung
manajemenpemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan
goodgovernance pada tahun 20251. Menyempurnakan regulasi, melalui
formulasi, revisi dan perbaikan2. Restrukturisasi organisasi;
proses kerja; manajemen pola karir, mutasi dan rekrtumen pegawai;
remunerasi3. Optimalisasi TIK4. Memperkuat mekanisme pengawasan5.
Merubah mind set dan culture set 26. GOALSAparatur negara yang
profesional dengan karakteristik:mampu beradaptasi, integritas,
kinerja tinggi, bebasKKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak
beraliansipolitis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai
negeri.OBJECTIVESMeningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi
hasilmelalui perubahan yang terencana, bertahap danintegral pada
komponen birokrasi pemerintah, yaitu:peraturan perundang-undangan,
organisasi, proseskerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya
kerja,sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan
sistemmonitoring dan evaluasi, serta pegawasan. 27. Pelayanan yang
lebih sederhana,nyaman melalui otomatisasi danMasyarakatpelayanan
terpadu; Akses pelayanan yang mudah. Mendukung kinerja menjadi
lebihbaik; Pegawai Meningkatkan pemahaman bahwapekerjaan mereka
adalah career,bukan job.Pencapaian visi dan misi lebihKementerian
optimal melalui pelaksanaan tugasdan fungsi yang maksimal. 28.
Culture set &Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja
tinggimind set Organisasi Organisasi yang tepat ukuran dan
fungsiProses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur,
yangProses Kerjamenunjang prinsip good governanceAparatur yang
memiliki integritas, netral, kompeten,SDMcapable, profesional,
kinerja tinggi dan sejahteraRegulasi yang kondusif, tepat dan tidak
tumpangRegulasitindihPengawasanMeningkatkan pemerintahan yang bebas
KKNAkuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi
PelayananMemenuhi pelayanan yang excellent Publik 29. 2025 Tata
kelola kepemerintahan yang baik dan mantap melalui birokrasi negara
yang profesional, integritas tinggi, dan berorientasi pada
pelayanan publik.2014 Jumlah Aparatur yang proporsional dan
profesional Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
Birokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitas Mobilitas pegawai
antar pusat dan daerah Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur
meningkat Pelayanan publik berkualitas 30. Pengawasan
PartisipasiPublik K/L/Pemda 31. Kegiatan Penataan Sistem terdiri
dari:1. Kegiatan Analisis jabatan: penyediaan dokumen uraian
jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada masing-masing jabatan
struktural.2. Evaluasi jabatan: penyediaan job grading seluruh
pegawai di lingkungan Kementerian Agama.3. Profil kompetensi: untuk
pemetaan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing
jabatan.4. Tunjangan kinerja (remunerasi): sistem remunerasi baru
(tunjangan kinerja)/job pricing yang benar-benar equal pay for
equal work (merit system). 32. Rentang Bobot Jabatan : 100 -
1000KelompokKisaran BobotNo. Peringkat Jabatan MinimalMaksimal 1 18
951 1000 2 17 I 901950Job AnalysIs 3 16 851900 4 15 801850 5 14II
751800 6 13 701750Job Evaluation 7 12 651700 8 11III601650 9 10
551600109 501550 Job Grading118IV 451500127 401450136 351400 Job
Pricing145 301350154 251300163 201250172 151200181 100150 33 33.
Job Pricing Kementerian Agama No. EselonPeringkatNominal1
1841,550,0002I1736,770,000Job AnalysIs3 1632,540,0004 1524,100,0005
II1421,330,0006 1318,880,000Job Evaluation7
1212,370,0008III1110,360,0009 10 9,360,000 Job Grading 109
6,930,000 11IV8 6,030,000 127 5,240,000 Job Pricing 136 4,370,000
145 3,310,000 Pelaksana 154 2,810,000 163 2,320,000 172 1,820,000
181 1,330,000 34 34. 35