BUDAYA DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MADANI

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur

kehadirat Alloh SWT. Karena dengan karunia-Nya , kami

dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam selalu

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan

para pengikut setia yang selalu mengikuti sunnahnya hingga

akhir zaman.

Kami menyadari bahwa di dalam makalah ini masih banyak

terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam cara

penulisannya. Ini semua adalah karena keterbatasan ilmu

yang kami miliki.

Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan

kepada semua pembaca, agar berkenan untuk memberikan

kritik dan sarannya, yang bersifat konstruktif untuk

menuju kesempurnaan dalam penulisan makalah ini.

Tangerang,  10 September 2013

D A F T A R  I S I

Halaman

KATA

PENGANTAR.................................................

....................................... i

DAFTAR

ISI ......................................................

................................................ ii

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................

................................... 1

A.    Dasar

Pemikiran ................................................

.............................................. 1

B.     Rumusan

Masalah ..................................................

......................................... 3

C.     Metodologi

Penulisan ................................................

..................................... 3

BAB II PEMBAHASAN

A.    Demokrasi dan Prinsip-Prinsip

Demokrasi ................................................

...... 3

B.     Masyarakat Madani dalam Proses

Demokratisasi ..........................................

10

C.     Pelaksanaan Demokrasi di

Indonesia ................................................

............. 17

BAB III

PENUTUP ..................................................

........................................ 20

A.    Kesimpulan  ..........................................

..........................................................

. 20

B.     Kritik dan

Saran ....................................................

.......................................... 20

DAFTAR

PUSTAKA ..................................................

..................................... 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

           Banyak negara di dunia yang berupaya keras

menegakkan demokrasi di negaranya. Segala upaya dilakukan

agar kehidupan demokrasi dapat tercipta di negaranya.

Sesuai dengan fakta yang terjadi menegakkan demokrasi

merupakan jalan yang panjang dan berliku.

Hampir semua negara di dunian meyakini demokrasi

sebagai “tolak ukur tak terbantah dari ke asahan

politik.” Kenyakina bahwa kehendak rakyat adalah dasar

utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak

kokohnya sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukan

bahwa rakyat di letakkan pada posisi penting walau pun

secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak

selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai

negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Di dalam negara yang menganut budaya demokrasi, rakyat

adalah pemerintah dan subjek kedaulatan untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam praktiknya

demokrasi bagi rakyat berakhir ketika mereka memberikan

suara di tempat pemungutan suara. Apa yang dijanjikan dari

demokrasi ternyata tak kunjung tiba.

Menghadapi masalah demikian, prisip-prisip demokrasi

pun diterpkaan semaksimal mungkin. Demikian halnya dengan

bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun berupaya keras

menciptakan kehidupan demokratis yang sesuai dengan

ideologi bangsa.

Ketidakpuasan pada realita yang terjadi di bangsa ini

menyebabkan para pakar ahli kenegaraan menganjurkan

pendidikan mangenai demokrasi sebisa mugkin dapat di

pahami oleh bangsa ini terutama para pemuda. Kebijakan

tersebut direalisasikan dengan materi mengenai demokrasi

yang dimasukan dalam mata pelajaran PKn yang secara rinci

di kaji di tingkat SMA.

Berkaitan dengan hal tersebut, makalah ini merupakan

salah satu upaya berupa konstribusi pemikiran penulis

mengenai hal-hal yang terkait dangan masalah demokrasi.

Dalam makalah ini disajikan sajian ilmu yang meliputi

prinsip-prinsip dan bentuk pelaksanaan demokrasi di bangsa

ini. Selain itu dikupas pula beberapa hal hubungan antara

masyarakat madani dan budaya demokrasi. Dengan ini,

penulis berupaya memuat sebuah wacana yang mungkin dapat

membuat pemuda fahan akan budaya demokrasi yang sebenarnya

sehingga tercipta di bangsa ini masyarakat madani.

B. Rumusan Masalah

            Adapun rumusan masalah dalam penyusunan

makalah ini diantaranya :

1.      Apa yang dimaksud dengan demokrasi ,berserta prinsip

dan hakikatnya ?

2.      Bagaimana bentuk pelaksanaan demokrasi di

indonesia ?

3.      Apa hubungan antara demokrasi dan masyarakat

madani ?

C. Metodologi Penulisan

            Metode penulisan yang digunakan dalam makalah

ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode

ini digunakan dengan cara mengumpulkan sejumlah karya yang

berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

BAB II

PEMBAHASAN

A. DEMOKRASI DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

            Demokrasi telah mengalami perkembangan yang

cukup luas. Banyak pendapat tentang demokrasi sebagai

berikut.

1. Pengertian Demokrasi

     Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara

harfiah berarti Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh

pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat,

dan Untuk Rakyat. Setiap orang, siapa pun dia, memiliki

satu suara yang sama nilainya. Jadi, dalam demokrasi, yang

dipresentasikan dalam bentuk Pemilihan Umum, suara seorang

pelacur, suara seorang perampok, suara seorang penzina,

suara seorang pembunuh, suara seorang munafik, dan suara

seorang musuh Allah itu dianggap senilai dan sederajat

dengan suara seorang ustadz yang benar-benar ustadz, atau

dianggap sama dan sederajat dengan suara orang yang

sungguh-sungguh memperjuangkan Islam.

Susilo Bambang Yudhoyono memiliki dua pandangan mengenai

demokrasi.

a.      Ukuran normatif. Demokrasi adalah partisipasi rakyat

dalam pengambilan keputusan pada penetapan kebijakan. Ada

pemilu yang jurdil, perekrutan kepemimpinan yang teratur,

penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan

pers.

b.      Demokrasi yang mapan (consolidated democracy). Negara

dikatakan demokratis atau sebuah demokrasi dikatakan telah

mapan apabila memiliki lima arena, yaitu adanya civil society

(mmasyarakat madani), political society (masyarakaat politik),

economic society (masyarakat ekonomi), rule of law (aturan main :

undang-undang dan peraturan), dan state apparatus (aparatur

negara) yang berfungsi dengan baik.

2. Hakikat Demokrasi       

Kata demokrasi dapat ditintau dari dua pengertian

yaitu :

a. Pengertian secara bahasa atau etimologis

b. Pengertian secara istilah atau terminologis

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari

bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan

cratosatau cratein yang berarti pemerintahan atau

kekuasaan. Jadi secara bahasa demis-cratein atau demos-

cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Alasan demokrasi sulit dilaksanakan sebagai berikut :

a.      Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang

jumlahnya cukup banyak.

b.      Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan

jumlah yang banyak sulit di lakukan.

c.      Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit

tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang

hadir.

d.     Masalah yang di hadapi negara semakin kompleks dan

rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus

berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan

agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, di

bentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang

menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mulailah

dikenal “demokrasi tidak langsung” atau “demokrasi

perwakilan”.

Jadi, Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada

dua macam yaitu :

a.      Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut

sertkan seriap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk

menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

b.      Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang

dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Untuk negara-negara moderen penerapan demokrasi tidak

langsung dilakulakan karena berbagai alasan, antara lain :

a.      Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan

musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan.

b.      Masalah yang di hadapi semakin kompleks karena

kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak.

c.      Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-

sendiri didalam menyurus kehidupannya sehingga masalah

pemerintahan cukup di serahkan pada orang yang berminat

dan memiliki keahlian dibidang pemerintahan negara.

2. Pengertian Terminologis Demokrasi

Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi :

a. Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu

kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri

orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang

banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi

dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan

yang diserahi untuk memerintah.

b. Hennry B. Mayo

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan

bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas

oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh

rakyat dalam pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjainnya kebebasan politik.

c. International Commission for Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak

untuk membuat

keputusan-keputusan politik diselenggarankan oleh warga

negara melalui

wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung

jawab kepada

mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

d. C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota

dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar

sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirna

mempertanggung jawabkan tindakan- tindakan kepada

mayoritas itu.

e. Samuel Huntington

Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat

keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu di

pilih melaui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala

dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk

memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak

memberikan suara.

f. Drs. Moch. Hatta

Demokrasi adalah pergeseran dari kedaulatan raja menjadi

kedaulatan rakyat

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap

paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian

tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln

yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people,

by the people, and for the peolple).

            Ada bermacam-macam demokrasi yang dikenal di

dunia ini. Macam-macam demokrasi ini dapat dilihat dari

berbagai sudut pandang.

a. Berdasarkan Titik Berat Perhatian

            Demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu

1)      Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung

tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai

upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

Disebut juga demokrasi liberal.

2)      Demokrasi meteriil, yaitu demokrasi yang

menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam

bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik

dihilangkan.

3)      Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang

menggabungkan kebaikan dan menghilangkan keburukan,

terdiri atas demokrasi formal dan demokrasi meteriil.

b. Berdasarkan Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

            Dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai

berikut.

1)     Demokrasi langsung, rakyat secara langsung

mengemukakan pendapatnya dalam rapat yang di hadiri

seluruh rakyat. Contohnya, negara di kota athena pada

zaman Yunani kuno abad IV SM.

2)     Demokrasi perwakilan atau demokrasi yang

representatif adalah rakyat memilih wakil-wakilnya untuk

duduk dalam DPR.

3)     Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum

merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi

perwakilan.

c.Berdasarkan Prinsip Ideologi

1) Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang

didasarkan pada kebebasan atau individualisme.Ciri khas

demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan

tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari kesewenang-

wenang terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh

konstitusi.

2) Demokrasi rakyat adalah demokrasi proletar yang

berhalun marxismekomunisme Demokrasi ini berkeinginan

untuk menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas

sosial.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

            Prinsip-prinsip demokrasi universal dari

demokrasi menurut Melvin U rofsky ada sebelas prinsip yang

telah dikenal dan diyakini sebagai pemahaman tentang

pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Prinsiptersebut

adalah sebagai berikut:

a.       Pemerintah Berdasarkan Konstitus

Dalam menyelenggarakan pemerintah harus dilakukan

berdasarkan konstitusi yang disepakati dengan rakyat.

Konstitusi merupakan suatu produk hukum, undang-undang

dokumen organik dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan

dari pemerintah.

b.      Pemilihan Umum yang Demokratis

Pemerintahan demokratis apabila pra pejabat yang memimpin

pemerintahan dipilih secara bebas oleh rakyat dengan cara

terbuka dan jujur.

c.       Pemerintah Lokal

Dalam wilayah negara yang luas di bentuk beberapa

pemerintahan lokal. Keberadaan pemerintah lokal yang

dipilih rakyat memiliki kewenangan sehingga rakyat bisa

berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

d.      Pembuatan Undang-Undang

e.       Sistem peradilan yang independen

f.       Kekuasaan lembaga kepresidenan

g.      Peran media yang bebas

h.      Peran kelompok-kelompok kepentingan

i.        Hak masyarakat untuk tahu

j.        Perlindungan hak-hak minoritas

k.      Kontrol sipil atas militer

4. Keterkaitan Prinsip Demokrasi dengan Prinsip Demokrasi

Pancasila

            Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh

karena itu, demokrasi Indonesia adalah demokrasi

pancasila. Artinya, nilai-nilai demokrasi yang berlaku di

Indonesia mengacu dan berpedoman pada nilai yang

terkandung dalam sila-sila pancasila.

            Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi

sebagai :

1.      cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi

pedoman dalam mebuat dan menilai keputusan politik

2.      alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber

nilai bagi produser penyelesaian konflikyang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai

Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. a. Kedaulatan

Rakyat

b. Republik

c. Negara Berdasarkan atas Hukum

d. Permintaan yang Kontitusional

e. Sistem Perwakilan

Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun

sempit, sebagai berikut.

1.      Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan

rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam

bidang politik, ekonomi dan sosial.

2.      Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakialan.

B. MASYARAKAT MADANI DALAM PROSES DEMOKRATISASI

            Kehidupan demokrasi adalah amanat Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan utama kehidupan

demokrasi adalah tercapainya masyarakat yang adil dan

makmur.

1. Pengertian Demokratisasi

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau

prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik

kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan

politik yang bercirikan demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu :

a.      Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa

nondemokratis kepenguasa demokrasi.

b.      Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan

tertip politik demokrasi.

c.      Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.

d.     Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai

budaya politik bernegara.

Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses

demokratisasi melalui tiga tahapan, yaitu pengakhiran

rezim nondemokratis, pengukuran rezim demokratis, dan

pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Setiap warga

negara menginginkan tegaknya demokrasidi negaranya. Nilai

atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di

suatu negara.

1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan

adanya delapan

nilai demokrasi, yaitu :

1.      Menyelesaikan pertikain-pertikain secara damai dan

sukarela

2.      Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam

sustu masyarakat yang selalu berubah

3.      Pergantian penguasa dengan teratur

4.      Penggunaan paksaan sesedikit mungkin

5.      Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai

keanekaragaman

6.      Menegakkan keadilan

7.      memajukan ilmu pengetahuan

8.      pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur nilai demokrasi

antara lain :

1.      toleransi

2.      kebebasan mengemukakan pendapat

3.      menghormatiperbedaan pendapat

4.      memahami keanekaragaman dalam masyarakat

5.      terbuka dan komunikasi

6.      menjunjung nilai dan martabat kemanusian

7.      percaya diri

8.      tidak menggantungkan pada orang lain

9.      saling menghargai

10.  mampu mengekang diri

11.  kebersamaan

12.  keseimbangan

Nurcholis Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003)

menyatakan adanya tujuh norma atau pandangan hidup

demokratis, sebagai berikut :

1.      Kesadaran akan pluralisme

2.      Prinsip musyawarah

3.      Adanya pertimbangan moral

4.      Permufakatan yang jujur dan adil

5.      Pemenuhan segi-segi ekonomi

6.      Kerjasama antarwarga

7.      Pandangan hidup demokrasi sebagai undsur yang

menyatu dengan sistem pendidikan

Pendapat bahwa demokrasi sudah merupakan pola kehidupan,

antara lain sebagai berikut.

a.         John Dewey dalam Zamroni (2001), demokrasi

adalah pandangan hidup yang mencerminkan dari perlunya

partisipasi dari warga negara dalam pembentukan nilai-

nilai yang mengatur kehidupan bersama.

b.        Padmo Wahyono dalam Alfiah dan Oetojo Usman

(1990), demokrasi adalah pola kehidupan berkelompok yang

sesuai dengan keinginan dan pandangan hidup orang-orang

yang berkelompok.

c.         Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai

way of life (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi

kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun

pemerintah

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan

nilai-nilai demokrasi

perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai

berikut.

a.       Pemerintahan yang bertanggung jawab

b.      Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan

dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui

pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan

pengawasan terhadap pemerintah.

c.      Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari

satu partai (sistem dwipartai, multipartai). Partai

menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat.

d.     Pers dan meda massa yang bebas untuk menyatakan

pendapat.

e.      Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi

manusia dan mempertahan kan keadilan.

Dengan demikian untuk behasilnya demokrasi dalam suatu

negara, terdapat dua hal penting sebagai berikut.

a.      tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang

menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dana penyelenggara

negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b.      Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi

dalam sistem politik dan pemerintahan.

Suatu negara dikatakan negara demokrsi apabila memenuhi

dua kriteria , yaitu :

a.      Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya

institusi (struktur) demokrasi

b.      Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya

budaya (kultur) demokrasi

3. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. (maswadi

Rauf, 1997)

1.      Berlangsung secara evolusioner

2.      Proses perubahan secara persuasif bukan koersif

3.      Berjalan melalui cara musyawarah

2. Masyarakat Madani dalam Proses Demokratisasi

Masyarakat madani, sebagai terjemahan istilah civil

society, pertama kali dikemukakan oleh Pato Seri Anwar

Ibrahim dalam Ceramahnya pada Simposium National dalam

rangka forum Ilmiah pada acara festifal Isiqlal, 26

September 1995 di Jakara. Konsep ini hendak menunjukkan

bahwa masyarakat memiliki peradaban maju. Dan, pertama

kali digunakan oleh fisuf Skotlandia, Adam Ferguson untuk

menunjukan masyarakat kota yang sudah terpengaruh

peradaban maju.

Dengan demikian, pengertian masyaraakat madani adalah

suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, mejalani,

dan memaknai kehidupannya.

Adapun karakteristik masyarakat madani pertama, Free

Public Sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai

sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang

bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu

melakukan transaksi – transaksi wacana dan praksis politik

tanpa mengalami distorsi dan kehawatiran. Persyarat ini

dikemukakan oleh Arendit dan Habermal lebih lanjut

dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa

diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga

negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan

publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara

merdeka dalam menyampaikan pendapat berserikat, berkumpul

serta mempublikasikan informasi kepada publik.

Kedua, Demokrasi merupakan satu entitas yang menajdi

penegak wacana masyarakat madani, diaman dalam menjalani

kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk

meyakinkan aktifitas kesehariannya, termasuk berinteraksi

dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat

berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan

masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku,

ras, dan agama. Prasarat demokratis ini banyak di

kemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena

masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu

syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani.

Ketiga, toleransi meupakan sikap yang dikembangkan dalam

masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling

menghargai dan menghormati aktivitas yang dikemukakan

orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya

kesadaran masing – masing individu untuk menghargai dan

menghormati pendapat serta aktifitas yang dilakukan oleh

kelompok masyarakat yang lain berbeda. Toleransi menurut

Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban

melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan

adanya tata cara pergaulan yang “enak” anatra berbagai

kelompok yang berbeda – beda, maka hasil itu harus

dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan

ajaran yang benar.

Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani

(civil society) lebih dari sekedar gerakan – gerakan pro

demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke hidupan yang

berkualitas dan tamaadun (civil). Civilitas meniscayakan

ideransi, yakni kesediaan individu – individu untuk

menerasi pandangan – pandangan politik dan sikap sosial

yang berbeda.

Empat, Pluralisme merupakan satuan prasarat penegakan

masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara

mengakar dengan menciptakan sebuah tatacara kehidupan yang

menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks

kehidupan sehari – hari pluralisme tidak bisa dipahami

hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan

masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan

sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu

sebagai bernilai positifdan merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan

prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme

menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam

ikatan – ikatan keadaan. Bahkan pluralisme adalah juga

suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain

melalui mekanisme pengawasan dan pengembangan.

Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh

pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam

masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak

menolitik.

Kelima, keadilan sosial merupakan keadilan yang menyebutkan

kesimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak

dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh

aspek kehidupan.

Nurcholis mengatakan bahwa tantangan masa depan demokrasi

di negera Indonesia ini adalah bagaimana mendorong

berlangsungnya proses – proses yang diperlukan untuk

mewujudkan nilai – nilai madani. Dalam kaitan ini dengan

mengutip beberapa sumber kontemporer Nurcholis mewujudkan

beberapa titik penting pandangan demokratis yang harus

menjadi pandangan hidup bagi masyarakat yang ingin

mewujudkan cita – cita demokrasi dalam wadah yang disebut

masyarakat madani, civil society. Pandangan – pandangan

tersebut diringkas sebagai berikut :

1.      Pentingnya Kesadaran kemajuan atau pluralisme

2.      Berpegang teguh pada prinsip musawarah.

3.      Menghindari bentuk – bentuk monolitisme dan

absolutisme kekuasaan.

4.      Cara harus sesuai dengan tujuan sebagai lewan dan

tujuan mengahalalkan segala cara.

5.      Meyakini dengan tulus bahwa kemufakatan merupakan

hasil akhir musyawarah.

6.      Memiliki perencanaan yang matang dalam memenuhi basic

needs yang sesuai dengan cara – cara demokratis.

7.      Kerjasama dan sikap antar warga masyarakat yang

saling mempercayai iikad baik masing – masing.

8.      Pendidikan demokrasi yang lived ini dalam sistem

pendidikan..

9.      Demokrasi merupakan proses trial and error yang akan

menghantarkanh pada kedewasaan dan kematangan.

Dengan demikian, untuk menata kembali kehidupan berbangsa

dan bernegara menuju peradaban baru Indonesia, negeri adil

terbuka, maka demokrasi tersebut harus dibangun dengan

seefektif mungkin.

C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern

Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI

antara bulan Mei sampai Juli 1945. Ada kesamaan pandangan

dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI

bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan

kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita

atau ide demokrasi ada pada para founding fathers bangsa

(Suseno 1997). Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara

Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi.

Paradikma kenegaraan Soepomo yang disampaikan tanggal

31 Mei 1945 terkenal dengan ideintegral istik bangsa

Indonesia. Memurut Soepomo, politik pembangunan negara

harus sesuai dengan struktur solial masyarakat Indonesia.

Bentuk negara harus mengungkap semangat kebatinan bangsa

Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan. (Suseno,

1997).

Pandangan Hatta mengenai demokrasi dapat kita pada

tulisannya di tahun 1932 dengan judul demokrasi kita.

Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakannya dengan

istilah kerakyatan. Hatta menggap dan percaya bahwa

demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan sangat cocok untuk

keperluam pergerakan Indonesia di masa datang (Hatta

1953).

            Menurut Mirriam Budiarjo mas Orde Baru dapat

dibagi dalam tiga masa yaitu sebagai berikut.

a.              Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi

palementer.

b.             Masa Republik II, yang masa demokrasi

terpimpinc. Masa Republik III, yang masa demokrasi

Pancasila yang menonjolkan sistem presidensiil.

Afan Gaffa (1990) membagi alur periodisasi demokrasi

Indonesia terdiri atas :

a.      Periode masa revolusi kemerdekaan

b.      Periode masa demokrasi palementer (representative

democacy)

c.      Periode masa demokrasi terpimpin (guided democracy)

d.     Periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy)

Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat pula dibagi ke

dalam periode berikut.

a.         Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945

sampai 1950

b.        Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang

terdiri :

1.     Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959

2.     Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 samapai 1965

c.         Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966

samapi 1998

d.        Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998

sampai 1999

e.         Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999

sampai sekarang.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Hampir semua negara di dunian menyakini demokrasi

sebagai “tolak ukur tak terbantah dari ke absahan

politik.” Keyakina bahwa kehendak rakyat adalah dasar

utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak

kokohnya sistem politik demokrasi. Tidak ada negara yang

ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau

negara otoriter.

Namun negara demokrasi yang sesungguhnya tergantung dari

masyarakat yang bisa hidup dengan madani.

B. KRITIK DAN SARAN

            Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari

bahwa dalam setiappenulisannya tidak akan terlepas dari

kesalahan. Dan penulis menyadaribahwa dalam karyannya ini

masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis

berharap, dan memohon keikhlasan hati bagi semua pihak

yang membacanya agar berkenan memberikan sumbangsih kritik

dan sarannya bagi penulis. Hal ini dimaksudkan sebagai

bahan atau cermin bagi penulis dalam melangkah pada

penulisan karya ilmiah selanjutnya.

D A F T A R   P U S T A KA

Purwanto, Bambang Tri & Sunardi. 2010. Membangun Wawasan Kewarganegaraan 2. Solo :

PT Tiga Serangkai.

Winarto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah

di Perguruan Tinggi,

Paradigma Baru. Jakarta : PT Bumi Aksara

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

http://www.scribd.com/doc/16075778/Demokrasi