(Jumat,23/5) -BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerah- kan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DIY Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara penyerahan dilaksa- nakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY. Penyerahan LHP BPK ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menga- manatkan bahwa BPK harus menyerahkan LHP atas LKPD paling lambat dua bulan sejak diserahkannya LKPD (unaudited). “Pemerintah Daerah DIY wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawa- ban/penjelasan tentang tindak lan- jut tersebut kepada BPK selambat- lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Se- lain itu, kami mengharapkan DPRD DIY untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melaku- kan pembahasan dan ikut men- dorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga fungsi pengawasan lem- baga perwakilan akan semakin ber- manfaat bagi terciptanya akunt- abilitas dan transparansi pengel- olaan keuangan daerah.” Demikian tegas Kepala Perwakilan, Sunarto merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disampaikan bahwa Opini BPK atas LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sunarto juga mewanti-wanti bahwa perlu disadari jika opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Hal ini karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawa- ban bebas dari kecurangan. Lebih jauh Kepala Perwakilan mengingatkan bahwa tercapainya opini WTP kali ini tidaklah menja- min bahwa tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP. Perubahan opini sangat dimung- kinkan terjadi, antara lain disebab- kan adanya kejadian baru dan/atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pe- rubahan opini juga dapat terjadi jika permasalahan yang telah ter- jadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak diselesaikan sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitu- pun sebaliknya. LHP BPK ATAS LKPD PROVINSI DIY DISERAHKAN: ”WTP bukan tujuan akhir ” Penyerahan LHP DIY…………….1 Penyerahan LHP Kota/Kab…………..2 Konsinyering ……………..3 Ekspose Kejati & Kunjungan OJK……..4 Sosialisasi……………..5 Jepret angkringan………. 6 BPK Kita: “WTP kok tetap Korupsi?”….7 BPK Perwakilan DIY telah men- yerahkan LHP atas “pengelolaan dan tanggungjawab” keuangan daerah Ta- hun Anggaran 2013. Lima Pemda raih WTP dan satu Pemda masih berpredi- kat WDP. Opini WTP merupakan predikat terbaik dan dicita-citakan dari semua entitas. Selain sebagai ben- tuk pengakuan atas akuntabilitas pengelolaan keuangannya, predikat WTP juga akan menghadirkan “reward” dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemda yang bersangkutan. Namun, khalayak seyogyanya mengerti bahwa predikat WTP bu- kanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Selain opini tersebut dapat saja turun di masa yang akan datang, namun lebih jauh dari itu opini WTP tidak serta-merta menjamin Pemda bebas dari kecurangan, korupsi, serta kolusi. Untuk itu, kolom BPK KITA edisi ini akan mengambil tema “WTP Bukan Bebas korupsi”. Akhirnya, selamat menikmati berbagai sajian menu “angkringan”. Semoga sajian kami, akan memberi kontribusi demi terciptanya pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang trans- paran dan akuntabel!!!! BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA EDISI II /
8
Embed
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA EDISI IIyogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/Angkringan-edisi... · (SMK N) 4 dan SMK N 6 ... telaahan oleh BPK DIY untuk disampaikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
( J u m a t , 2 3 / 5 ) - B P K R I
Perwakilan Provinsi DIY menyerah-
kan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi DIY Tahun Anggaran (TA)
2013. Acara penyerahan dilaksa-
nakan dalam Sidang Paripurna
Istimewa DPRD DIY. Penyerahan
LHP BPK ini dilakukan untuk
memenuhi amanat UU Nomor 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara yang menga-
manatkan bahwa BPK harus
menyerahkan LHP atas LKPD
paling lambat dua bulan sejak
diserahkannya LKPD (unaudited).
“Pemerintah Daerah DIY wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawa-ban/penjelasan tentang tindak lan-jut tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Se-lain itu, kami mengharapkan DPRD DIY untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melaku-kan pembahasan dan ikut men-dorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga fungsi pengawasan lem-baga perwakilan akan semakin ber-manfaat bagi terciptanya akunt-abilitas dan transparansi pengel-olaan keuangan daerah.” Demikian
tegas Kepala Perwakilan, Sunarto
merujuk pada UU Nomor 15 Tahun
2004.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
Opini BPK atas LKPD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta TA
2013 adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Sunarto juga
mewanti -wanti bahwa perlu
disadari jika opini WTP bukanlah
tujuan akhir dari pengelolaan dan
pertanggung jawaban keuangan
negara. Hal ini karena opini WTP
tidaklah menjamin bahwa dalam
pengelolaan dan pertanggungjawa-
ban bebas dari kecurangan.
Lebih jauh Kepala Perwakilan
mengingatkan bahwa tercapainya
opini WTP kali ini tidaklah menja-
min bahwa tahun yang akan datang
BPK juga memberikan opini WTP.
Perubahan opini sangat dimung-
kinkan terjadi, antara lain disebab-
kan adanya kejadian baru dan/atau
peraturan perundang-undangan
baru yang mempengaruhi transaksi
dan penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah. Selain itu, pe-
rubahan opini juga dapat terjadi
jika permasalahan yang telah ter-
jadi pada tahun-tahun sebelumnya
tidak diselesaikan sehingga terjadi
lagi di masa depan dengan nilai dan
lingkup yang lebih material, begitu-
pun sebaliknya.
LHP BPK ATAS LKPD PROVINSI DIY DISERAHKAN:
”WTP bukan tujuan akhir ”
Penyerahan LHP DIY…………….1
Penyerahan LHP Kota/Kab…………..2
Konsinyering ……………..3
Ekspose Kejati & Kunjungan OJK……..4
Sosialisasi……………..5
Jepret angkringan………. 6
BPK Kita: “WTP kok tetap Korupsi?”….7
BPK Perwakilan DIY telah men-
yerahkan LHP atas “pengelolaan dan
tanggungjawab” keuangan daerah Ta-
hun Anggaran 2013. Lima Pemda raih
WTP dan satu Pemda masih berpredi-
kat WDP. Opini WTP merupakan
predikat terbaik dan dicita-citakan
dari semua entitas. Selain sebagai ben-
tuk pengakuan atas akuntabilitas
pengelolaan keuangannya, predikat
WTP juga akan menghadirkan
“reward” dari pemerintah pusat dalam
bentuk Dana Insentif Daerah (DID)
bagi pemda yang bersangkutan.
Namun, khalayak seyogyanya
mengerti bahwa predikat WTP bu-
kanlah tujuan akhir dari pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan daerah.
Selain opini tersebut dapat saja turun
di masa yang akan datang, namun
lebih jauh dari itu opini WTP tidak
serta-merta menjamin Pemda bebas
dari kecurangan, korupsi, serta kolusi.
Untuk itu, kolom BPK KITA edisi ini
akan mengambil tema “WTP Bukan
Bebas korupsi”.
Akhirnya, selamat menikmati berbagai
sajian menu “angkringan”. Semoga
sajian kami, akan memberi kontribusi
demi terciptanya pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan yang trans-
paran dan akuntabel!!!!
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA EDISI II /
Kamis (22/5) – BPK RI
Perwakilan Provinsi DIY menye-
rahkan Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) atas Laporan Keuang
-an Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Yogyakarta, Kabupaten
Bantul, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Gunungkidul, dan
Kabupaten Sleman Tahun
Anggaran (TA) 2013 kepada
Ketua DPRD Kota/Kabupaten
masing-masing.
“BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan Standar Akuntans i Pemer intahan , kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.” demikian Kepala
Perwakilan, Sunarto mengawali
pidatonya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan
BPK, disimpulkan bahwa untuk
tahun anggaran 2013 sebanyak
empat Kabupaten/Kota berhasil
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan
paragraf penjelas dan satu
Kabupaten masih memperoleh
opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).
Kota Yogyakarta
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kota Yogyakarta TA
2013 adalah WTP dengan
paragraf penjelas. Penjelasan
yang perlu mendapat perhatian
oleh Pemerintah Kota Yogya-
karta adalah belum memasukkan
penerimaan dari pengelolaan
Education Hotel (Edotel) Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri
(SMK N) 4 dan SMK N 6 serta
Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) yang langsung
digunakan sebagai belanja.
Selain itu, masih terdapat aset
tetap hasil sensus yang tidak
dapat ditemukan fisiknya, belum
memasukan Piutang PBB
pelimpahan KPP Pratama yang
sudah diverifikasi; serta sedang
menghadapi gugatan perdata
terkait pemutusan kontrak
secara sepihak atas kerjasama
bangun Guna Serah (BOT).
Kabupaten Bantul
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Bantul TA
2013 adalah WTP dengan
paragraf penjelas. Penjelasan
yang perlu mendapat perhatian
oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul adalah masih adanya
dana Alokasi Dana Desa (ADD)
yang belum dipertanggung-
jawabkan, belum diilakukannya
verifikasi Piutang PBB Tahun
1994 s.d. 2012 dan belum
dilakukannya pencocokan data
Piutang PBB, serta Aset Tetap
belum seluruhnya disajikan
dengan informasi yang lengkap
dan jelas.
Kabupaten Kulon Progo
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Kulon
Progo TA 2013 adalah WTP
dengan paragraf penjelas.
Penjelasan yang perlu mendapat
perhatian oleh Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo adalah
adanya penambahan aset tetap
yang berasal dari rehab/renovasi/
pemeliharaan pada beberapa
sekolah yang tidak memenuhi
batas minimal kapitalisasi aset
tetap. Selain itu masih terdapat
buku perpustakaan sebanyak
6.584 eksemplar yang berasal
dari hibah belum dilakukan
penilaian dan belum dicatat
dalam Kartu Inventaris Barang.
Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo juga belum sepenuhnya
menyajikan aset tak berwujud
yang terdapat di masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Juga ditemukan adanya aset lain
-lain yang dikategorikan sebagai
barang rusak berat, namun
masih dalam kondisi baik dan
rusak ringan.
Kabupaten Gunungkidul
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Gunung-
kidul TA 2013 adalah WDP. Hal-
hal yang menjadi pengecualian
dan perlu mendapat perhatian
2
PENYERAHAN LHP BPK ATAS LKPD TA 2013:
”4 Kabupaten/Kota WTP dan 1 Kabupaten masih WDP”
BPK RI Perwakilan
Provinsi DIY mengadakan
acara konsinyering penyusu-
nan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) untuk Tahun Anggaran
2015. Kegiatan dilaksanakan
mulai tanggal 19 hingga 21
Mei 2014 di Hotel Santika
Yogyakarta. Kasubbag Keuan-
gan, Bustanul Arifin yang ber-
tindak sebagai ketua panitia
melaporkan bahwa tujuan
kegiatan ini adalah untuk me-
wujudkan rencana anggaran
yang terinte-
grasi dan
akuntabel, se-
hingga dapat
direalisasikan
secara optimal
dan tepat
waktu.
Kepala Per-
wakilan,
Sunarto yang
hadir langsung
membuka
acara mengharapkan bahwa
kegiatan ini harus dimanfaat-
kan sebaik-baiknya. “RKA ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan kinerja Perwakilan DIY di masa de-pan.” Demikian tegasnya. Le-
bih lanjut Kepala Perwakilan
menegaskan bahwa keberhasi-
lan penyusunan RKA ini dapat
diukur dari peningkatan ca-
paian penyerapan anggaran
dari TA 2013 yang mencapai
94,04%.
KATA MUTIARA:
“Jangan pernah berhenti
melangkah karena be-
sarnya masalah yang
menghadang. Yakini
bahwa hadirnya masalah
itu merupakan awal
datangnya kreativitas.,
dan datangnya kreativi-
tas merupakan awal dari
solusi/kesuksesan” (NG)
secara khusus oleh Pemerintah
Kabupaten Gunung- kidul
adalah tidak melaksanakan
penatausahaan Aset Tetap
secara memadai yaitu temuan
terkait Aset Tetap belum
selesai ditindaklanjuti dan
beberapa Aset Tetap belum
dicatat dalam Buku Inventaris
(BI) dan Kartu Inventaris
Barang (KIB) serta penata-
usahaan Aset Tetap pada BI
dan KIB di beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tidak tertib.
Kabupaten Sleman
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Sleman
TA 2013 adalah WTP dengan
paragraf penjelas. Penjelasan
yang perlu mendapat perha-
tian adalah Pemerintah Kabu-
paten Sleman belum menanda-
tangani BAST piutang PBB-P2
atas pelimpahan piutang PBB-
P2 sebelum tahun 2013 dari
Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten Sleman
namun telah menerima
pendapatan dari pelimpahan
piutang PBB-P2 yang belum
diserahterimakan tersebut.
Mengakhiri pidatonya, Sunarto
kembali menegaskan bahwa
sesuai dengan pasal 20 UU No
15 Tahun 2004, Pemerintah
Kota/Kabupaten harus segera
menindaklanjuti rekomendasi
BPK selambat-lambatnya 60
hari setelah LHP diterima. Ia
juga berharap bahwa Hasil Pe-
meriksaan BPK ini bisa mem-
berikan dorongan dan motivasi
demi terwujudnya akuntabili
tas dan transparansi keuangan
Negara.
3
BPK RI Perwakilan Provinsi
DIY mengadakan acara konsinyering
penyusunan Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2013 (LKPD TA 2013). Kegiatan dilak-
sanakan mulai tanggal 12 hingga 16
Mei 2014 di Hotel LPP Garden Yogya-
karta. Kegiatan dibuka langsung oleh
Kepala Perwakilan, Sunarto dan dii-
kuti oleh seluruh tim pemeriksa LKPD
TA 2013.
Kepala Perwakilan berharap
bahwa kegiatan ini dapat dimanfaat-
kan seoptimal mungkin sehingga LHP
atas LKPD TA 2013 dapat diserahkan
sesuai batas waktu yang diamanatkan
undang undang. “Konsinyering ini menjadi kawah candradimuka bagi pemeriksa BPK DIY agar LHP atas LKPD TA 2013 dapat diserahkan te-pat pada waktunya.” Demikian tegas
Sunarto merujuk UU Nomor 15 tahun
2004.
KONSINYERING
PENYUSUNAN LHP
ATAS LKPD TA.2013
KONSINYERING PENYUSUNAN RKA
TA.2015
Senin (26/5) BPK Perwakilan Provinsi
DIY (BPK DIY) menerima kunjungan
Otoritas Jasa Keuangan DIY (OJK DIY).
Rombongan OJK DIY yang dipimpin
Kepala Kantor, Dani Surya Sinaga diter-
ima Kepala Perwakilan BPK DIY,
Sunarto di Ruang Tamu Kepala Perwaki-
lan. Dani Surya Sinaga menyampaikan
bahwa berdasarkan UU Nomor 21 Tahun
2011, fungsi pengaturan dan pengawa-
san perbankan yang selama ini dilaku-
kan oleh Bank Indonesia, telah dialihkan
kepada OJK.
“OJK juga bertugas dalam edukasi dan
perlindungan konsumen, sehingga
masyarakat akan lebih yakin dalam ber-
investasi dan berhubungan dengan lem-
baga keuangan.” Demikian Dani Surya
Sinaga menambahkan. Di samping pen-
gaturan dan pengawasan Industri Jasa
Keuangan serta perlindungan konsumen
dan masyarakat, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK
diberikan mandat untuk melaksanakan
pembinaan, pengaturan dan pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro di seluruh
penjuru Tanah Air mulai 2015. Kepala
Perwakilan berharap semoga kehadiran
OJK di DIY akan semakin mendorong
terciptanya pengelolaan keuangan ne-
gara/daerah yang transparan dan
akuntabel di wilayah Yogyakarta.
Yogyakarta (10/6) Dalam rangka memenuhi permintaan perhitun-
gan kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, BPK
Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY) mengadakan acara ekspose
dugaan Penyimpangan Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta TA
2011 Khususnya PBV
Yuso Kota Yogyakarta.
Ekspose dilakukan oleh
Tim Pidana Khusus Ke-
jaksaan Negeri Yogya-
karta di ruang sidang
Kantor Perwakilan. Acara
dipimpin langsung oleh Kepala
Perwakilan, Sunarto, Kepala Sub
Auditorat, Nugroho Heru Wibowo,
Kepala Sekretariat, Hardinah, Kasubbag SDM, Hukum, & Hu-
mas, Sandra Nursantie, para Ketua Tim Senior, Tim Pemeriksa
LKPD Kota Yogyakarta TA 2012, serta Tim Hukum BPK DIY.
Selanjutnya Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta
menyampaikan pemaparan mengenai dugaan penyimpangan
Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta TA 2011 Khususnya Per-
satuan Bola Volly Yuso Kota Yogyakarta. Mengakhiri pa-
parannya, tim ini berharap kepada BPK DIY untuk dapat mela-
Hari ke tiga di bulan ramadhan, sepulang bekerja saya berjalan
menyusuri pinggir jalan Hos Cok-roaminoto. Sore itu, tak biasanya udara begitu segar, angin lembut menerpa wajah dan
rambutku.
Namun kenikmatan itu tak berlangsung lama, kehenin-ganku terusik dengan pemandangan seorang perempuan
tua berkerudung yang duduk di pinggir jalan. Tanpa sungkan ia melahap sebungkus nasi dan es the di tan-gannya. “Heeh, puasa-puasa begini seenaknya saja dia
makan,” gumamku.
Rasa penasaranku semakin menjadi ketika ia tak meng-gubrisnya dan … untuk kedua kalinya saya menelan
ludah menyaksikan pemandangan yang bisa dianggap tidak sopan dilakukan pada saat kebanyakan orang ten-
gah berpuasa.
“mmm …, ibu muslim bukan?” tanyaku ragu-ragu.
“Ya dik, saya muslim …” jawabnya terengah sambil terus mengunyah.
“Tapi kenapa ibu tidak puasa? Ibu tahu kan ini bulan ramadhan. Sebagai muslim seharusnya ibu berpuasa.
Kalau pun tidak berpuasa, setidaknya hormatilah orang yang berpuasa. Jadi ibu jangan seenaknya saja makan
di depan banyak orang yang berpuasa …” deras aliran kata keluar dari mulutku layaknya orang berceramah.
Perempuan berkerudung yang kutaksir berusia di atas empat puluh tahun itu menghentikan kunyahannya dan membiarkan sebagian nasi itu masih menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian ia berusaha menelannya sambil memperhatikan wajah
garangku yang sejak tadi menghadap ke arahnya.
“Dua hari pertama puasa kemarin ibu sakit dan tidak bisa narik becak. Jujur saja dik, ibu memang tidak puasa hari ini karena tahu goreng ini makanan pertama ibu
sejak tiga hari ini.” Tanpa memberikan kesempatan ku untuk memotongnya,
“Tak perlu ajari ibu berpuasa, orang-orang seperti kami sudah tak asing lagi dengan puasa.” jelas perempuan itu.
“Dua hari pertama puasa, orang-orang berpuasa dengan sahur dan berbuka. Kami berpuasa tanpa sahur dan tanpa berbuka. Kebanyakan orang seperti adik berpuasa hanya sejak subuh hingga maghrib, sedangkan kami kadang harus tetap berpuasa
hingga keesokan harinya …”
“Jadi …” belum sempat kuteruskan kalimatku,
“Orang-orang berpuasa hanya di bulan ramadhan, padahal kami terus berpuasa tanpa peduli bulan ramadhan atau bukan …”
“Ibu sejak siang tadi bingung dik mau makan makanan ini, malu rasanya tidak ber-puasa. Bukannya ibu tidak menghormati orang yang berpuasa, tapi…” kalimatnya
terhenti.
Sungguh. Saya jadi menyesal telah menceramahinya tadi. Tidak semestinya saya bersikap demikian kepadanya. Seharusnya saya bisa melihat lebih ke dalam, betapa
ia pun harus menanggung malu untuk makan di saat orang-orang berpuasa demi mengganjal perut laparnya. Karena jika perutnya tak terganjal mungkin roda becak
ini pun tak kan berputar …
Ah, kini seharusnya saya yang harus merasa malu dengan puasa saya sendiri? Bu-kankah salah satu hikmah puasa adalah kepedulian? Tapi kenapa orang-orang yang
dekat dengan saya nampaknya luput dari perhatian dan kepedulian saya?