BPK-RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PERUM DAMRI Tahun 2005 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PENGENDALIAN INTERN Nomor : 29.B /Auditama V/GA/V/2006 Tanggal : 31 Mei 2006 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5738723, 5704395 s.d 9 Pesawat 612 Fax. (021) 5700380
77
Embed
BPK-RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PERUM DAMRI · dengan ketentuan menyusun pedoman tentang sosialisasi jangka waktu kenaikan tarif dan kemudian menyesuaikan tarif dengan ketentuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK-RI
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
PERUM DAMRI Tahun 2005 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
dan
PENGENDALIAN INTERN Nomor : 29.B /Auditama V/GA/V/2006 Tanggal : 31 Mei 2006 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5738723, 5704395 s.d 9 Pesawat 612 Fax. (021) 5700380
LAMPIRAN A
1. Tarif Angkutan Bus Kota Perum DAMRI Pada Unit Angkutan Bus Kota Surabaya
dan Bandung Dibawah Ketentuan Sebesar Rp305.413.600,00
Tarif dasar angkutan penumpang bus kota kelas ekonomi di Surabaya dan
Bandung ditentukan oleh Peraturan Gubernur sedangkan tarif untuk bus Patas AC (Non
Ekonomi) ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA
Daerah Tingkat I. Dari hasil pengujian tarif penumpang Perum DAMRI untuk tahun
2005 diketahui adanya keterlambatan penyesuaian tarif angkutan bus kota pada Unit
Angkutan Bus Kota (UABK) Surabaya dan Bandung dengan Peraturan Gubernur dan
SK Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA sebesar Rp305.413.600,00 dengan rincian:
No Unit Angkutan
Bus Kota
Periode Kelas
Penumpang
Tarif Perum
DAMRI
Rp
Tarif Sesuai
Peraturan
Rp
Selisih
Rp
1 Surabaya Maret
Oktober
Ekonomi
AC
AC
275.067.600,00
23.965.000,00
107.827.500,00
355.172.800,00
35.947.500,00
143.770.000,00
80.105.200,00
11.982.500,00
35.942.500,00
2 Bandung Maret
Oktober
Ekonomi
Ekonomi
876.178.000,00
3.929.800,00
1.052.438.600,00
5.052.600,00
176.260.600,00
1.122.800,00
Jumlah 1.286.967.900,00 1.592.381.500,00 305.413.600,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tarif angkutan penumpang bus kota,
yaitu:
a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 dan
Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 10 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 Tentang
Tarif Dasar Angkutan Penumpang Bus Kota Kelas Ekonomi.
b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2005 tanggal 4 Oktober 2005
dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 43 Tahun 2005 tanggal 5 Oktober 2005
Tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Bus Kota Kelas Ekonomi.
c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda Jawa Timur Nomor :
SKEP.014/OGD-JTM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 Tentang Tarif Bus Kota Patas
AC (Non Ekonomi).
Keterlambatan penyesuaian tarif tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan
Perum DAMRI dalam memperoleh pendapatan sebesar Rp305.413.600,00.
3 BPK-RI/AUDITAMA V
LAMPIRAN A
Hal tersebut disebabkan pimpinan UABK Surabaya dan Bandung tidak tegas
dalam mengikuti ketentuan tarif angkutan bus kota.
Direksi Perum DAMRI menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tidak bisa
langsung diterapkan semata-mata untuk menghindari gejolak atau penurunan jumlah
penumpang dan juga perlunya waktu sosialiasi kenaikan tarif kepada masyarakat
pengguna jasa bus DAMRI. Untuk selanjutnya, Perum DAMRI akan menyusun
pedoman tentang sosialiasi jangka waktu kenaikan tarif yaitu paling lama satu bulan
sejak dikeluarkannya SK Gubernur dan SK Organda.
BPK-RI menyarankan agar Direksi Perum DAMRI segera menyesuaikan tarif
dengan ketentuan menyusun pedoman tentang sosialisasi jangka waktu kenaikan tarif
dan kemudian menyesuaikan tarif dengan ketentuan yang ada.
2. Biaya Monitoring Bus Pinjaman Milik PT Daimler Chrysler Indonesia Sebesar
Rp100.000.000,00 Tidak Diatur Dalam Perjanjian
Dalam rangka menambah bus operasional penumpang ke Bandara Soekarno
Hatta, maka Perum DAMRI mengadakan perjanjian peminjaman kendaraan bus merk
Mercedes Benz dengan PT Daimler Chrysler Indonesia (PT DCI). Dalam perjanjian
disebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pemakaian bus pinjaman tersebut
seluruhnya menjadi milik Perum DAMRI, sedangkan biaya-biaya yang berkaitan
dengan operasional menjadi beban Perum DAMRI kecuali biaya yang berkaitan
dengan pelumas, ban, dan pemeliharaan.
Berdasarkan laporan pendapatan dan biaya kendaraan bus peminjaman PT DCI
diketahui bahwa Perum DAMRI memperoleh laba bersih tahun 2005 sebesar
Rp335.556.731,00 yang bersumber dari selisih pendapatan sebesar Rp713.650.000,00
dan biaya sebesar Rp378.093.269,00.
Dari hasil pengujian atas biaya yang berkaitan dengan operasional bus pinjaman
sebesar Rp313.007.108,50 tersebut diketahui adanya pengeluaran kas atas perintah
Direksi Perum DAMRI kepada PT Daimler Chrysler Indonesia (PT DCI) sebagai biaya
monitoring dalam rangka uji coba bus pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 yang tidak
diatur dalam surat perjanjian peminjaman kendaraan.
4 BPK-RI/AUDITAMA V
LAMPIRAN A
Sesuai Surat Perjanjian Peminjaman Kendaraan No. L-10/HW-ir/GS-03-2004
tanggal 31 Maret 2004 dan addendum tanggal 10 Agustus 2005 tentang uji coba
kendaraan bus Merecedes-Benz tipe OF 8000 no. Polisi B 7378 BO diketahui bahwa:
a. Seluruh biaya yang menyangkut pemeriksaan/service ditanggung oleh PT DCI, dan
pekerjaannya harus dilakukan di tempat dealer yang ditunjuk oleh PT DCI atau di
bengkel PT DCI
b. Seluruh biaya operasional (solar, upah sopir dan lain-lain) ditanggung oleh pihak
Perum DAMRI kecuali pemakaian oli mesin, oli transmisi, ban dan oli garden yang
pertama kali sejak peminjaman bus dilakukan.
Hal tersebut mengakibatkan pemborosan biaya monitoring bus pinjaman
sebesar Rp100.000.000,00 yang tidak mempunyai dasar hukum.
Hal tersebut disebabkan Direksi Perum DAMRI lalai mencantumkan ketentuan
biaya monitoring pada surat perjanjian peminjaman kendaraan.
Perum DAMRI mengeluarkan biaya monitoring kendaraan pinjaman adalah
dalam rangka mempertahankan peminjaman kendaraan bus PT DCI karena Perum
DAMRI telah memperoleh keuntungan atas peminjaman bus secara gratis. Disamping
itu, PT DCI telah menambah satu unit lagi atas bus pinjaman yang diharapkan akan
menambah keuntungan bagi Perum DAMRI di tahun 2006. Namun atas adanya
kelemahan dalam perjanjian peminjaman kendaraan maka Perum DAMRI akan segera
merevisi surat perjanjian peminjaman kendaraan tersebut.
BPK RI menyarankan agar Perum DAMRI segera merevisi surat perjanjian
peminjaman kendaraan PT DCI dengan cara mencantumkan ketentuan biaya
monitoring.
3. Perum DAMRI Kurang Memungut PPh Pasal 23 Atas Komisi Agen Sebesar
Rp86.383.663,36
Dalam rangka meningkatkan penjualan tiket untuk angkutan bus antar kota dan
antar negara, Perum Damri melakukan kerjasama dengan agen penjualan tiket bus.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya komisi agen Perum DAMRI diketahui bahwa
biaya agen Perum DAMRI selama tahun 2005 adalah sebesar Rp5.331.430.388,00,
yang bersumber dari komisi penjualan tiket yang dibayarkan oleh Perum DAMRI
kepada agen-agennya. Atas pemberian komisi tersebut, maka Perum DAMRI harus
5 BPK-RI/AUDITAMA V
LAMPIRAN A
memotong dan menyetorkan pajak penghasilannya yaitu PPh pasal 23. Dari hasil
pemeriksaan atas potongan dan penyetoran PPh Psl 23 yang berkaitan dengan
pemberian komisi kepada agen diketahui bahwa:
a. Biaya komisi (agen) pada Stasiun Pontianak sebesar Rp790.180.000,00, namun
Stasiun Pontianak Perum DAMRI tidak memungut PPh 23 atas komisi agen
tersebut yaitu sebesar Rp47.410.800,00 dengan perhitungan : 6% x
Rp790.180.000,00.
b. Untuk Stasiun Jakarta, Bogor, Cilacap dan Yogyakarta diketahui bahwa jumlah
PPh pasal 23 yang seharusnya dipungut Perum DAMRI atas biaya komisi agen
adalah sebesar Rp88.119.249,36 (6% x Rp1.468.654.156,00), namun jumlah yang
telah dipungut adalah sebesar Rp49.146.386,00 sehingga PPh Pasal 23 yang belum
dipungut Perum DAMRI adalah sebesar Rp38.972.863,36, dengan rincian sebagai
Dari hasil pengujian atas perhitungan SKBH pada tabel di atas dapat diketahui
bahwa perhitungan SKBH hanya didasarkan pada jumlah pendapatan saja dan tidak
dikaitkan dengan jumlah penumpang. Bahkan saat adanya kenaikan tarif dari bulan
September ke Oktober 2005 sebesar 40,95% yang mengakibatkan pandapatan naik dari
Rp4.649.010.000 menjadi Rp5.697.149.000,00 atau senilai Rp1.048.139.000,00,
perhitungan insentif atas SKBH bulan Oktober tetap dihitung 4% dari
Rp5.697.149.000,00 tanpa memperhitungkan jumlah penumpang walaupun jumlah
penumpang turun sebesar 71.529 orang yaitu dari 430.426 orang menjadi 358.897
orang. Apabila perhitungan insentif dalam SKBH dihitung berdasarkan kenaikan
pendapaatan dan penumpang maka biaya insentif dalam SKBH bulan Oktober tetap
sebesar Rp185.960.400 dan bukan sebesar Rp227.885.960 atau terdapat selisih sebesar
Rp41.925.560,00.
BPK-RI/AUDITAMA V
16
LAMPIRAN B
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa formulasi perhitungan SKBH tidak
lengkap karena apabila perhitungan SKBH hanya berdasarkan pendapatan tanpa
memperhatikan jumlah penumpang tidak akan dapat mendukung produktifitas
perusahaan.
Seharusnya formulasi perhitungan insentif dalam SKBH berdasarkan jumlah
pendapatan dan penumpang.
Hal tersebut mengakibatkan pemborosan biaya insentif bulan Oktober 2005
sebesar Rp41.925.560,00 dan berpotensi pemborosan biaya dikemudian hari.
Hal tersebut disebabkan Kepala UAKB Soekarno Hatta tidak cermat dalam
menformulakan perhitungan SKBH.
Direksi Perum DAMRI mengakui adanya kelemahan formula perhitungan
SKBH dan akan menyempurnakan formula tersebut dengan memperhatikan jumlah
penumpang dan juga berdasarkan tinggi rendahnya prestasi kerja pegawai (merit
system).
BPK RI menyarankan agar Perum DAMRI segera menyempurnakan formula
SKBH secara tepat.
4. Pengadaan Bus Angkutan Paket Belum Dimanfaatkan Secara Optimal
Dalam rangka mendukung operasional angkutan barang-barang pos milik PT
Pos Indonesia, maka Perum DAMRI telah menganggarkan investasi modifikasi bus
penumpang OF.1113 Eks Unit Bus Kota (UBK) Surabaya menjadi bus barang
sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp325.000.000,00 pada tahun 2005 yang dialokasikan di
Unit Transit & Jakarta.
Invetasi pengadaan bus angkutan barang tersebut dilakukan karena berdasarkan
laporan Tim Penilaian Investasi tanggal 17 Desember 2004 tentang studi kelayakan/
kajian ekonomis kepada Direktur Utama Perum DAMRI menyebutkan bahwa
keputusan investasi layak dilaksanakan dengan asumsi dana investasi yang perlu
disediakan sebesar Rp625.000.000,00 dengan rincian:
- Biaya penyehatan mesin dan onderdil: 5 @Rp50.000.000,00 = Rp250.000.000,00
- Biaya perubahan body (karoseri) : 5 @Rp75.000.000,00 = Rp375.000.000,00
Jumlah biaya investasi = Rp625.000.000,00
BPK-RI/AUDITAMA V
17
LAMPIRAN B
Menindaklanjuti laporan Tim Penilaian Investasi tersebut maka tanggal 23
Desember 2004, Perum DAMRI menyiapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau
Owner Estimate pekerjaan perbaikan/modifikasi bus OF.1113 yaitu sebesar
Rp56.853.725 perunit (included PPN) termasuk di dalamnya biaya surat rubah bentuk
sebesar Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Teknik Perum DAMRI.
Selanjutnya Perum DAMRI mengirimkan surat permintaan penawaran harga
pekerjaan perbaikan bus dari bus penumpang menjadi bus barang kepada tiga rekanan
Perum DAMRI yaitu koroseri CV Tri Sakti, Malaya Jaya Auto Body Specialist dan
Karoseri Gunung Mas dengan Nomor : 2470/PL.102/DT-2004.
Sebagai jawaban atas surat Perum DAMRI No. 2470/PL.102/DT-2004 tersebut
maka ketiga rekanan Perum DAMRI tersebut mengirimkan surat penawaran harga
yang ditujukan langsung ke Direktur Teknik Perum DAMRI dengan masing-masing
penawaran sebagai berikut:
Nama Perusahaan Surat Penawaran Harga
Tanggal Nilai (Rp)
Karoseri Gunung Mas 27/12/2004 55.000.000
Malaya Jaya 30/12/2004 80.000.000
CV Tri Sakti 07/01/2005 85.000.000
Tanggal 13 Januari 2005, Kasubdit pengadaan dan BBT yang juga ketua panitia
pengadaan barang dan jasa Perum DAMRI tahun 2005 mengirimkan surat No.
/UM.202/DT-2005 kepada Direktur Koroseri Gunung Mas dan surat No. 01
/UM.102/I/PT-2005 kepada Anggota Panitia Lelang/Pemilihan Langsung Pengadaan
Barang dan Jasa Perum DAMRI untuk melakukan negosiasi harga atas harga
penawaran dalam surat karoseri Gunung Mas tanggal 27 Desember 2004 pada hari
Senin tanggal 17 Januari 2005.
Berdasarkan Berita Acara No. 02/PL.101/I/PT-2005 tanggal 17 Januari 2005
tentang negosiasi harga pekerjaan perbaikan/modifikasi bus merk mercedes-benz type
OF.1113 angkutan penumpang menjadi mobil barang diketahui adanya kesepakan
harga akhir antara panitia pengadaan dengan karoseri Gunung Mas untuk menurunkan
harga pekerjaan modifikasi bus dari harga penawaran sebesar Rp55.000.000,00/unit
BPK-RI/AUDITAMA V
18
LAMPIRAN B
menjadi Rp47.250.000,00/unit atau sebesar Rp94.500.000,00 (include PPN) untuk 2
unit.
Tanggal 10 Maret 2005 dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan
Perbaikan/Modifikasi Bus Merk Mercedes Benz type OF.1113 angkutan penumpang
menjadi mobil barang dengan Nomor 30/KU.103/DU-2005 antara Perum DAMRI
dengan PT Gunung Mas dimana harga pekerjaan adalah Rp47.250.000,00 per unit atau
Rp94.500.000,00 (include PPN) untuk 2 unit (diluar biaya pengurusan ijin rubah
bentuk kendaraan) dengan jangka waktu pekerjaan 60 hari kalender.
Berdasarkan Berita Acara Nomor 07/PPB&J/V-2005 tanggal 11 Mei 2005
diketahui bahwa pekerjaan/modifikasi 2 unit Bus Merk Mercedes Benz type OF.1113
angkutan penumpang menjadi mobil barang dengan nomor body 2136 dan 2146 telah
selesai dan diserahterimakan oleh karoseri Gunung Mas kepada Perum DAMRI dengan
hasil body bus baik dan lengkap.
Tanggal 20 Juni 2005, Direktur Teknik Perum DAMRI mengirimkan surat
Nomor : 1133/PL.108/DT-2005 kepada Kepala Unit Bus Kota (UBK) Perum DAMRI
di Surabaya perihal pengambilan bus barang ke karoseri dan meminta mengkondisikan
engine dan under stel kedua bus barang dengan nomor body 2136 dan 2146 dimana
biayanya dibebankan kepada UBK Surabaya.
Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala UBK Surabaya mengirimkan surat
Nomor: 132/PL. 108/2005 tanggal 2 Juli 2005 kepada Direktur Teknik Perum DAMRI
yang menyatakan bahwa pengkondisian engine, onderstel dan komponen lainnya
belum dapat dilaksanakan mengingat kondisi likuiditas yang tidak memungkinkan.
Meskipun kedua bus belum bisa dimanfaatkan, Direktur Teknik Perum DAMRI
menunjuk langsung karoseri Gunung Mas untuk pekerjaan/modifikasi 3 (tiga) unit bus
angkutan barang yang berikutnya, yaitu:
a. Surat perjanjian Nomor 76/KU.103/DU-2005 tanggal 31 Agustus 2005 antara
Perum DAMRI dengan karoseri Gunung Mas tentang pekerjaan
perbaikan/modifikasi bus merk mercedes benz type OF.1113 angkutan penumpang
menjadi mobil barang dimana harga pekerjaan adalah Rp47.250.000,00 per unit
atau Rp94.500.000,00 (include PPN) untuk 2 unit yaitu untuk nomor body 2146
dan 2132 (diluar biaya pengurusan ijin rubah bentuk kendaraan).
BPK-RI/AUDITAMA V
19
LAMPIRAN B
b. Surat perjanjian Nomor 079/KU.103/DU-2005 tanggal 9 September 2005 antara
Perum DAMRI dengan karoseri Gunung Mas tentang pekerjaan
perbaikan/modifikasi bus merk mercedes benz type OF.1113 angkutan penumpang
menjadi mobil barang dimana harga pekerjaan adalah Rp47.250.000,00 (include
PPN 10%) untuk bus dengan nomor body 2111.
Berdasarkan Berita Acara Nomor 10/BAST/DT/2005 tanggal 28 Oktober 2005
dan Nomor 12/BAST/DT/2005 tanggal 10 Nopember 2005 diketahui bahwa
pekerjaan/modifikasi Bus Merk Mercedes Benz type OF.1113 angkutan penumpang
menjadi mobil barang sebanyak 3 unit telah selesai dan diserahterimakan oleh karoseri
Gunung Mas kepada Perum DAMRI dengan hasil kondisi body bus baik dan lengkap.
Sehunbungan dengan adanya kesulitan likuiditas UBK Surabaya untuk
membiayai rekondisi engine dan onderstel kelima bus barang tersebut maka tanggal 5
Januari 2006, Direktur Teknik Perum DAMRI mengirimkan surat Nomor :
031/PL.203/DT-2006 kepada Kepala Unit Transit & Paket Perum DAMRI untuk
membiayai rekondisi engine dan onderstel kelima bus barang.
Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 07/TEKNIK/I/2006 tanggal 23
Januari 2006 tentang serah terima 5 (lima) kendaraan barang dengan nomor body
2132, 2134, 2136, 2146, 2111 oleh Kasubdit Pengadaan kepada Kepala Unit Transit &
Paket Jakarta menyebutkan bahwa kelima mesin kendaraan perlu diservice agar bisa
dioperasikan.
Surat Kepala Unit Transit & Paket Jakarta kepada Direktur Teknik Perum
DAMRI tanggal 5 April 2006 dengan Nomor: 103/PL.392/IV-2006 tentang laporan
kondisi 5 (lima) unit bus box menyebutkan 1 unit bus box dengan nomor body 2146
telah dapat dioperasikan namun mesin masih perlu diperbaiki sehingga dibutuhkan
biaya perbaikan kelima mesin kendaraan box tersebut sebesar Rp105.422.500,00.
Berdasarkan surat Direktur Teknik kepada Kepala Unit Transit & Paket dengan
Nomor: 1117/PL.104/DT-2006 tanggal 30 Mei 2006 menyebutkan adanya persetujuan
rekondisi mesin dan onderstel 5 (lima) unit bus box senilai Rp100.422.500,00 dan
dimasukkan sebagai anggaran tahun 2006.
Sampai dengan selesainya pemeriksaan tanggal 31 Mei 2006, kelima mesin
kendaraan box tersebut belum diperbaiki sehingga belum dapat dimanfaatkan.
BPK-RI/AUDITAMA V
20
LAMPIRAN B
Seharusnya kegiatan investasi perusahaan dilakukan berdasarkan perencanaan
yang tepat.
Hal tersebut mengakibatkan pengadaan bus barang tidak efektif dan Perum
DAMRI kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan atas kegiatan
investasinya.
Hal tersebut disebabkan Direksi Perum DAMRI merencanakan kegiatan
investasi modifikasi bus penumpang OF.1113 menjadi bus barang tidak dilakukan
secara tepat.
Direksi Perum DAMRI menjelaskan bahwa upaya investasi telah dilakukan
secara optimal namun karena adanya kesulitan likuiditas keuangan perusahaan maka
kegiatan investasi modifikasi bus penumpang OF.1113 menjadi bus barang menjadi
terbengkalai.
BPK RI meyarankan agar Perum DAMRI segera merealisasikan perbaikan
mesin kelima kendaraan box tersebut dan dalam setiap kegiatan investasi dilakukan
berdasarkan perencanaan yang tepat.
5. Penyelesaian Kepemilikan Tanah Sengketa di Basuki Rahmat No. 78 Surabaya
Berlarut-Larut
Berdasarkan laporan inventaris Unit Antar Bus Kota di UPT Surabaya tanggal
31 Desember 2005 diketahui adanya aset tanah yang pernah dikuasai oleh Perum
DAMRI namun statusnya masih dalam sengketa. Nilai buku tanah tersebut diakui
sebesar Rp0,00, namun dalam laporan keuangan Perum DAMRI tahun buku 2005 tidak
dicantumkan sebagai aset yang dimiliki oleh PERUM DAMRI karena status
kepemilikannya masih dalam proses hukum. Dari hasil pengujian atas dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan aset tanah tersebut diketahui beberapa hal, yaitu:
a. Sejak tahun 1952, tanah/bangunan yang terletak di jalan Basuki Rahmat No. 78, 80
dan 82 Surabaya, seluruhnya dikuasai oleh PERUM DAMRI yang diperkuat
dengan Surat Izin Pemakaian (SIP) dari Kantor Urusan Perumahan (KUP)
Surabaya, No. 27643, tanggal 13 Oktober 1952;
b. Pada bulan Juli 1952, oleh Pihak DAMRI tanah/bangunan di Jalan Basuki Rahmat
No. 78 diserahkan pemanfaatannya kepada Djawatan Lalu Lintas Darat dan Sungai
(LLDS) Departemen Perhubungan yaitu Bagian Teknik dan Persediaan, Cabang
BPK-RI/AUDITAMA V
21
LAMPIRAN B
Jawa Timur karena LLDS tidak mempunyai tempat untuk Bagian Teknik dan
Persediaan;
c. Pada bulan Januari 1958, Departemen Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan
Parawisata Surabaya mendirikan Yayasan Motor Supply & Sales yang bergerak di
bidang penjualan peralatan mobil dimana tanah/bangunan di Jalan Basuki Rahmat
No. 78 Surabaya dijadikan sebagai kantor, toko dan gudang Yayasan tersebut;
d. Pada tahun 1962, Yayasan Motor Supply & Sales, tanpa sepengetahuan Perum
DAMRI, mengajukan surat penempatan atas tanah/bangunan di Jalan Basuki
Rahmat No. 78 Surabaya kepada Kantor Urusan Perumahan (KUP) Kotamadya
Surabaya, yang kemudian Yayasan memperoleh Surat Keterangan Penempatan
Sementara, No. 264/P/IV/Pr/62, tanggal 1 Maret 1962;
e. Pada tahun 1967, oleh Sdr. R. Moesahid (pegawai LLDS) yang menumpang tinggal
di bagian belakang bangunan Jalan Basuki Rahmat No. 78 Surabaya tanpa
sepengetahuan Perum DAMRI, meminta SIP kepada KUP Kodya Surabaya dan
mendapatkan SIP No. 928/C/67, tanggal 18 Maret 1967;
f. Pada tahun 1984, Sdr. Endrihanto, mantan Kepala Cabang Yayasan Motor, dengan
mengatasnamakan Yayasan Motor, mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
dengan PT Orient Express yang diwakili oleh Sdr Gondo Harto sebagai Direktur.
Isi PKS tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Atmaji, No. 34 tanggal 23 Oktober
1984 yang antara lain berisi:
Pasal 2 : Kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun, yang
akan dimulai pada tanggal 1 Nopember 1984 dan berakhir pada tanggal 1
Nopember 1999;
Pasal 7 : Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila salah satu pihak telah bubar,
tetapi dilanjutkan oleh penerima haknya masing-masing;
Pasal 8 : Bilamana perjanjian ini berakhir, maka tempat usaha atau seluruh
bangunan kantor Yayasan Motor tersebut, pemakaiannya kembali lagi
kepada Yayasan Motor dengan tanpa ganti rugi berupa apapun;
Pasal 9 : Pihak PT Orient Express dengan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari
Pihak Yayasan motor, tidak berhak mengoperkan haknya berdasarkan
akta ini kepada orang lain;
BPK-RI/AUDITAMA V
22
LAMPIRAN B
g. Pada tahun 1989, PT Orient Express mengajukan SIP kepada KUP Kodya Surabaya
tanpa sepengatuhuan Perum DAMRI dan PT Orient Express telah memperoleh SIP,
No. 181.2/031/40.5/03/1989, tanggal 21 Septe,ber 1989;
h. Tanggal 6 Juni 1990 Direktur Utama Perum DAMRI mengajukan surat kepada
Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur perihal keberatan terhadap permohonan Sdr. R
Moesahit atas tanah Jl Basuki Rahmat No. 78 Surabaya
i. Pada tahun 1990, Perum DAMRI mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) atas persil No. 78, 80 dan 82 jalan Basuki Rahmat Surabaya
kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah memperoleh sertifikat HGB,
No. 441, tanggal 9Pebruari 1991 atas persil No. 80 dan 82;
j. Sertifikat HGB atas persil No. 78 Jl Basuki Rahmat, Surabaya ditolak oleh BPN
Kodya Surabaya dengan alasan bahwa persil No. 78 dikuasai oleh PT Orient
Express;
k. Tanggal 28 April 2004, Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat mengajukan surat No.
AJ 101/1/4/DJPD 2004 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Surabaya
Propinsi Jawa Timur yang isinya:
1) Status kepemilikan tanah persil No. 78 di Jalan Basuki Rahmat Surabaya telah
dikuasai oleh PT Angelson Internusa yang diperoleh dari PT Orient Express
secara melawan hukum;
2) Dengan tidak diserahterimakannya objek Perjanjian Kerja Sama Yayasan Motor
dengan PT Orient Express kepada Yayasan Motor c.q Perum DAMRI, maka
Dirjen Perhubungan Darat mengajukan permohonan melalui kantor KPN
Surabaya untuk dapat menetapkan bahwa tanah persil No. 78 di Jalan Basuki
Rahmat Surabaya dapat dinyatakan sebagai ‘Status Quo’, sehingga apabila ada
pihak lain selain PERUM DAMRI mengajukan permohonan hak atas tanah di
Jalan Basuki Rahmat No. 78 Surabaya untuk tidak diproses.
l. Tanggal 10 September 2004, Dirjen Perhubungan Darat mengajukan surat No. AJ
101/1/6/DRJD/2004 kepada Direktur PT Orient Express di Surabaya Perihal
Tanah/Bangunan Aset Dephub di Jalan Basuki Rahmat No. 78 Surabaya, yang
isinya antara lain:
1) Dirjen Perhubungan Darat selaku Dewan Pengurus Yayasan Motor menunggu
status kepemilikan tanah/bangunan yang terletak di jalan Basuki Rahmat (d/h
BPK-RI/AUDITAMA V
23
LAMPIRAN B
Jl. Kaliasin) No. 78 Surabaya yang merupakan aset PERUM DAMRI belum
beralih kepemilikannya ke pihak manapun sesuai dengan surat Menteri
Keuangan Nomor: 40/Km 0.01/1987 tanggal 24 Januari 1987;
2) Meminta PT Orient Express untuk mengembalikan tanah dan bangunan di Jal
Basuki Rahmat No. 78 Surabaya kepada Yayasan Motor
m. Tanggal 18 Maret 2005, Direktur Reserse Kriminal Kasad III/PIDKOR
mengajukan Surat Panggilan No. Pol : SPG/1224/III/2005/Reskrim kepada Ketua
Dewan Pengurus Yayasan Motor untuk diperiksa dan didengar keterangannya
sebagai saksi dalam perkara dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau
memberikan keterangan tidak benar ke dalam akta authentik dan atau penyerobotan
tanah di Jl Basuki Rahmat No. 78 Surabaya
n. Surat Kepala Unit Angkutan Bus Kota Surabaya kepada Direktur Utama Perum
DAMRI tanggal 21 Juni 2005 dengan No. KU. 119/HK.303/2005 perihal
perkembangan kasus tanah Jl Basuki Rahmat No. 78 Surabaya yang isinya antara
lain:
1) Semua Instansi dan perorangan yang terkait dengan pengembangan penyidikan
kasus tanah tersebut telah ditangani oleh Polda Jatim;
2) Rekomendasi dari Polda Jatim yang harus segera dilakukan oleh Pihak Yayasan
Motor adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas
Pengelolaan Rumah dan Tanah Pemda Tingkat II Kotamadya Surabaya agar
dilakukan pembatalan terhadap penerbitan Surat Ijin Penempatan (SIP) atas
nama Sdr. Gondo Hartono (PT Orient Express) Nomor: 181.2/031/40.5/03/1989
tanggal 21 September 1989.
Sesuai anggaran dasar perusahaan maka Direksi harus bertanggung jawab untuk
mengamankan aset perusahaan.
Hal tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan Perum DAMRI dalam
memiliki dan memanfaatkan tanah di Jalan Basuki Rahmat No. 78 Surabaya
Kondisi tersebut disebabkan upaya yang dilakukan Direksi Perum DAMRI
belum optimal.
Direksi Perum DAMRI menjelaskan bahwa upaya Perum DAMRI belum
optimal disebabkan keterbatasan dana dalam proses pengurusan tanah tersebut, namun
BPK-RI/AUDITAMA V
24
LAMPIRAN B
Perum DAMRI akan berupaya terus dalam rangka memperoleh/mendapatkan hak
kepemilikan tanah sengketa dimaksud.
BPK RI menyarankan agar Perum DAMRI agar berusaha secara maksimal
menyelesaikan kepemilikan perusahaan atas tanah tersebut.
6. Kebijakan Direksi Perum DAMRI Tentang Uang Tunggu Sebagai Tambahan
Pembayaran Tunjangan Hari Tua Tidak Sesuai Ketentuan
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memberikan rasa tenteram
bagi pegawai dan tercapainya tingkat produktivitas perusahaan yang tinggi maka
perusahaan memberikan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada pegawai perusahaan sebagai
imbalan atas jasa-jasanya selama bekerja di Perum DAMRI. JHT adalah program
asuransi jiwa yang memberikan pembayaran berkala kepada peserta pada akhir masa
kepesertaan atau kepada keluarganya apabila peserta/penerima JHT meninggal dunia.
sehingga setiap peserta wajib membayar iuran sebesar 4,75% dari gaji terakhir
ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan perusahaan setiap bulannya.
Berdasarkan daftar dan bukti pembayaran JHT oleh Perum DAMRI kepada
peserta/pegawai yang telah memasuki masa pensiun per 31 Desember 2005 diketahui
bahwa kewajiban JHT yang dibayarkan oleh Perum DAMRI terlambat dari ketentuan
yang ada yaitu satu bulan setelah masa pensiun, atau rata-rata keterlambatan
pembayaran JHT selama 141 hari dari yang seharusnya.
Karena terlambat membayar JHT, maka Perum DAMRI harus membayar uang
tunggu kepada pegawai yang memasuki masa pensiun . Uang tunggu dibayar secara
bulanan bersamaan dengan pembayaran uang pensiun. Pembayaran uang tunggu
tersebut didasarkan pada Surat Edaran Direktur Utama Perum DAMRI No:
Sed.01/KP.503/DU-2003 tanggal 18 Maret 2003 tentang perhitungan masa kerja dalam
pembayaran JHT yang menyebutkan bahwa bagi pegawai yang telah pensiun tetapi
setelah 1 (satu) bulan belum memperoleh pembayaran JHT, diberikan uang tunggu per
bulan sebesar 60% dari gaji pokok.
Berdasarkan perhitungan dan pembayaran oleh Perum DAMRI kepada pegawai
pensiun diketahui bahwa jumlah uang tunggu yang harus dibayarkan selama tahun
2005 adalah sebesar Rp327.077.026,00 dan yang telah dibayarkan sebesar
BPK-RI/AUDITAMA V
25
LAMPIRAN B
Rp4.954.480,00, sehingga masih ada sisa kewajiban Perum DAMRI atas uang tunggu
sebesar Rp322.122.546,00 untuk tahun 2005.
Dari hasil pengujian atas kewajaran pembayaran uang tunggu diketahui bahwa
Perjanjian Kerja Sama Antara Perum DAMRI dengan PT Asuransi Jiwasraya tidak
diatur mengenai kewajiban Perum DAMRI atas pembayaran uang tunggu sebagai
bagian dari keterlambatan pembayaran JHT. Dikeluarkannya Surat Edaran Direksi
Perum DAMRI tentang kebijakan uang tunggu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan
JHT dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perum DAMRI dengan PT Asuransi
Jiwasraya.
Dalam pengelolaan JHT seharusnya Perum DAMRI mengacu kepada
Perjanjian Kerja Sama Antara Perum DAMRI dengan PT (Persero) Asuransi Jiwasraya
yaitu Pasal 6 ayat (1) Pihak PT Asuransi Jiwasraya berkewajiban melakukan
pembayaran kepada peserta/penerima JHT melalui Perum DAMRI atas setiap hak yang
timbul dari JHT sesuai ketentuan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak
timbulnya hak JHT tersebut dan Kebijakan Direksi Perum DAMRI tidak bertentangan
perjanjian tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan pemborosan biaya pegawai sebesar
Rp327.077.026,00.
Hal tersebut disebabkan Direksi Perum DAMRI tidak tegas dalam menjalankan
perjanjian kerja sama JHT.
Direksi Perum DAMRI menjelaskan bahwa timbulnya uang tunggu disebabkan
keterbatasan likuiditas Perum DAMRI dan adanya kesepakatan bipartite antara Direksi
selaku pengusaha dengan perwakilan karyawan untuk melaksanakan kebijakan uang
tunggu apabila JHT belum dilunasi oleh Perum DAMRI. Namun untuk menyelesaikan
masalah JHT dan uang tunggu maka tahun 2006 Direksi Perum DAMRI telah
memprogramkan pelunasan kewajiban JHT yang bersumber dari hasil penjualan aset
yang saat ini masih dalam proses persetujuan dari Kementerian BUMN.
BPK RI menyarankan agar Perum DAMRI menyelesaikan seluruh kewajiban
JHT sehingga tidak menimbulkan permasalahan uang tunggu di kemudian hari.
BPK-RI/AUDITAMA V
26
BPK-RI
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
EVALUASI KINERJA
PERUM DAMRI Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 Nomor : 29.D/Auditama V/GA/V/2006 Tanggal : 31 Mei 2006 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5738723 dan 5704395 s.d. 9 Pesawat 612 Fax. (021) 5700380
SIMPULAN EVALUASI
Kami telah mengevaluasi kinerja Perum DAMRI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 dengan simpulan sebagai berikut :
1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara umum telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. RKAP tahun 2005 telah disahkan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-30/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005.
2. Perbandingan antara realisasi tahun 2005 dengan realisasi tahun 2004 dan RKAP 2005
a. Pendapatan Realisasi pendapatan usaha (bersih) tahun 2005 mencapai Rp292.461,30 juta atau 119,42% dari realisasi tahun 2004 sebesar Rp244.894,03 juta, sedangkan realisasi pendapatan non usaha tahun 2005 hanya mencapai Rp4.150,96 juta atau 11,59% dari realisasi tahun 2004 sebesar Rp35.805,03 juta. Apabila dibandingkan dengan RKAP tahun 2005, realisasi pendapatan usaha tahun 2005 mencapai 99,45% dibawah RKAP sebesar Rp294.073,77 juta, sedangkan realisasi pendapatan non usaha tahun 2005 hanya mencapai 28,43% dari RKAP sebesar Rp14.602,41 juta.
b. Beban Realisasi beban usaha tahun 2005 terdiri dari beban langsung sebesar Rp236.317,62 juta, beban tak langsung sebesar Rp16.802,99 juta dan biaya usaha & administrasi umum sebesar Rp54.503,46 juta, masing-masing meningkat sebesar Rp35.289,48juta, Rp2.176,83 juta dan Rp1.683,36 juta atau 17,55%, 14,88% dan 3,19 % dari realisasi tahun 2004. Sedangkan realisasi biaya non usaha tahun 2005 sebesar Rp1.970,01juta, menurun sebesar Rp117,38 juta atau 5,96% dari realisasi tahun 2004. Apabila dibandingkan dengan RKAP tahun 2005, realisasi beban usaha tahun 2005 yang terdiri dari beban langsung, beban tak langsung dan beban usaha & administrasi umum tahun 2005 telah melampaui anggarannya masing-masing sebesar Rp236.753,65 juta, Rp13.354,90 juta dan Rp50.382,64 juta atau 119,09%, 114,88% dan 103,19%.
1 BPK-RI / AUDITAMA V
c. Produksi Jasa Produksi perjalanan (rit), panjang perjalanan (km-tempuh) dan jasa angkutan tidak bisa mencapai anggarannya. Hal ini disebabkan adanya penurunan bus siap operasi dan jumlah perjalanan (rit).
3. Tingkat Kesehatan Perusahaan Kinerja perusahaan tahun 2005 berdasarkan perhitungan menurut SK Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 menempatkan perusahaan pada posisi “SEHAT” (A) dengan nilai bobot 66,50 dengan rincian :
4. Perkembangan Perusahaan Perkembangan kondisi keuangan dari sisi jumlah aktiva tahun 2005 sebesar Rp213.735 juta meningkat sebesar Rp34.389 juta atau 19,17% dari aktiva tahun 2001 sebesar Rp179.346 juta. Sebaliknya perkembangan kondisi keuangan dari sisi pendanaan perusahaan, dari tahun 2001 s.d. tahun 2005 turun signifikan, yang ditunjukkan dengan Debt to Equity Ratio (rasio hutang terhadap modal) Perum DAMRI naik dari 68,71% pada tahun 2001 menjadi 160,70% pada tahun 2005. Kondisi tersebut disebabkan kerugian yang terakumulasi sampai dengan tahun 2005 mencapai Rp44.870,19 juta dan meningkatnya sumber pendanaan dari hutang. Perkembangan usaha Perum DAMRI dari tahun 2001 s.d. tahun 2005 turun signifikan yaitu dari laba setelah pajak tahun 2001 sebesar Rp1.901 juta, namun di tahun 2005 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp19.320 juta (lihat lampiran 3).
5. Pemahaman Struktur Pengendalian Intern Rancangan dan pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Perum Damri sudah memadai, namun masih dijumpai beberapa kelemahan sebagaimana dinyatakan dalam laporan BPK-RI No……./Auditama V/5/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern.
Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai aparat pengawasan intern bagi perusahaan telah memiliki dan melaksanakan program kerja yang mendukung terciptanya rancangan dan
2 BPK-RI / AUDITAMA V
pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern yang baik. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2005 diajukan sebanyak 60 objek kegiatan dan realisasinya sebanyak 63 obyek kegiatan.
Auditor Utama Keuangan Negara V Penanggung Jawab Audit,
Drs. J. Widodo H Mumpuni, Ak. MBA. Register Negara No.D-3745
Jakarta, 31 Mei 2006
3 BPK-RI / AUDITAMA V
HASIL EVALUASI
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Secara umum penyusunan RKAP telah sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku dan kebijakan manajemen secara keseluruhan. RKAP tahun 2005 telah disahkan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-30/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005. Kebijakan manajemen tersebut telah dirumuskan secara realistis sesuai dengan kondisi yang ada dan prospek perkembangan perusahaan. Perbandingan antara realisasi tahun 2005 dengan realisasi tahun 2004 dan RKAP 2005 :
a. Pendapatan Realisasi pendapatan usaha (bersih) tahun 2005 mencapai Rp292.461,30 juta atau 119,42% dari realisasi tahun 2004 sebesar Rp244.894,03 juta, sedangkan realisasi pendapatan non usaha tahun 2005 hanya mencapai Rp4.150,96 juta atau 11,59% dari realisasi tahun 2004 sebesar Rp35.805,03 juta. Apabila dibandingkan dengan RKAP tahun 2005, realisasi pendapatan usaha tahun 2005 mencapai 99,45% dibawah RKAP sebesar Rp294.073,77 juta, sedangkan realisasi pendapatan non usaha tahun 2005 hanya mencapai 28,43% dari RKAP sebesar Rp14.602,41 juta.
b. Beban Realisasi beban usaha tahun 2005 terdiri dari beban langsung sebesar Rp236.317,62 juta, beban tak langsung sebesar Rp16.802,99 juta dan biaya usaha & administrasi umum sebesar Rp54.503,46 juta, masing-masing meningkat sebesar Rp35.289,48 juta, Rp2.176,83 juta dan Rp1.683,36 juta atau 17,55%, 14,88% dan 3,19 % dari realisasi tahun 2004. Sedangkan realisasi biaya non usaha tahun 2005 sebesar Rp1.970,01juta, menurun sebesar Rp117,38 juta atau 5,96% dari realisasi tahun 2004. Apabila dibandingkan dengan RKAP tahun 2005, realisasi beban usaha tahun 2005 yang terdiri dari beban langsung, beban tak langsung dan beban usaha & administrasi umum tahun 2005 telah melampaui anggarannya masing-masing sebesar Rp236.753,65 juta, Rp13.354,90 juta dan Rp50.382,64 juta atau 119,09%, 114,88% dan 103,19%.
4 BPK-RI / AUDITAMA V
c. Produksi Produksi perjalanan (rit), panjang perjalanan (km-tempuh) dan jasa angkutan tidak bisa mencapai anggarannya. Hal ini disebabkan adanya penurunan bus siap operasi dan jumlah perjalanan (rit). Realisasi tahun 2005 produksi jumlah perjalanan (rit) sebesar 88,61% dari anggaran, panjang perjalanan (km-tempuh) sebesar 83,39% dari anggaran dan jasa angkutan sebesar 86,42% dalam satuan pnp.km, 87,10% dalam satuan pnp dan 55,38% dalam satuan ton.km dari anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2004 produksi jumlah perjalanan (rit) 96,88%, panjang perjalanan (km-tempuh) 95,41% dan jasa angkutan 99,68% dalam satuan pnp.km 93,60% dalam satuan pnp dan 147,20% dalam satuan ton.km. Perbandingan realisasi produksi tahun 2005 dengan RKAP dan realisasi tahun 2004 secara rinci adalah sebagai berikut :
Produksi Satuan Realisasi Thn 2005
RKAP Thn 2005
Realisasi Thn 2004
% Thd RKAP
Thn 2005
% Thd Realisasi Thn 2004
1 2 3 4 5 6 (3/4) 7 (3/5) Jml Perjalanan (rit)
Bus Kota 1.521.595 1.698.539 1.548.008 89,58 98,29 Antar Kota 73.889 80.633 67.047 91,64 110,20 Antar Negara 5.174 11.326 5.007 45,68 103,34 Wisata 23.050 - 26.929 - 85,60 Bandara 243.409 279.516 241.661 87,08 100,72 Paket & Transit 4.914 8.550 4.787 57,47 102,65 Perintis 190.168 248.808 235.189 76,43 80,86 Jumlah 2.062.199 2.327.372 2.128.628 88,61 96,88 Pjg Prjln(Km-Tmph) (000) Bus Kota Km 35.691 42.573 38.168 83,83 93,51 Antar Kota Km 28.043 32.100 30.006 87,36 93,46 Antar Negara Km 1.998 4.207 1.991 47,49 100,35 Wisata Km 4.341 - 4.398 - 98,70 Bandara Km 12.156 14.758 11.570 82,37 105,06 Paket & Transit Km 4.624 6.276 4.572 73,68 101,14 Perintis Km 11.623 18.171 12.509 63,96 92,92 Jumlah 98.476 118.085 103.214 83,39 95,41
d. Organisasi dan Personalia Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : KEP-99/MBU/2004 tanggal 11 Oktober 2004, susunan anggota Dewan Pengawas Perum Damri sebagai berikut : a. Sulaiman Ahmad Basjir sebagai Ketua b. Suripno sebagai Anggota c. Maurin Sitorus sebagai Anggota
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP.85/M-MBU/2002 tanggal 15 April 2002 yang kemudian diubah dengan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP. 11/M-MBU/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 susunan Direksi Perum Damri adalah sebagai berikut : a. Twidjara Adji, SE Sebagai Direktur Utama b. Bagus Wisanggeni,SH Sebagai Direktur Usaha c. Viedhya E. Gani, SH Sebagai Direktur Teknik d. Ir. Agus S. Subrata Sebagai Direktur Keuangan, SDM & Adm. Umum
Struktur organisasi dan tata kerja Perum DAMRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 7/HK 602/Phb-88. Keputusan ini mengatur bahwa susunan organisasi Perum DAMRI terdiri dari tingkat pusat, tingkat wilayah dan tingkat unit pelaksana teknis. Selain itu mengatur pula susunan organisasi Perum DAMRI di tingkat pusat beserta tugas dan fungsinya. Kekuatan sumberdaya manusia (pegawai) Perum DAMRI dalam tahun 2005 adalah sebagai berikut : - Jumlah pegawai per 31 Desember 2005 6.491 orang - Rencana Jumlah pegawai per 31 Desember 2005 6.673 orang- Dibawah rencana jumlah pegawai 182 orang Kerendahan jumlah pegawai tahun 2005 sebanyak 182 orang disebabkan adanya pegawai memasuki masa pensiun, pensiun dipercepat dan meninggal dunia.
2. Kinerja Perusahaan
Evaluasi tingkat kesehatan Perum DAMRI untuk tahun buku 2005 didasarkan atas kriteria penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik negara yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
3. Perkembangan Usaha Perusahaan Perkembangan posisi keuangan perusahaan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, mengalami peningkatan sebesar Rp34.389 juta atau 19,17% dari total asset Perum DAMRI tahun 2001 yang sebesar Rp179.346 juta. Total aset Perum DAMRI tahun 2005 yang mencapai sebesar Rp213.735 juta, masih dinominasi oleh pos aktiva tetap yang mencapai sebesar Rp165.710 juta atau 77,53% dari total aktiva tahun 2005 (lihat lampiran 2).
7 BPK-RI / AUDITAMA V
Dari sisi pasiva, pendanaan perusahaan tahun 2001 s.d. tahun 2005 berubah signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari debt to equity ratio (DER) Perum DAMRI yang naik dari 68,71% (tahun 2001) menjadi 153,91% (tahun 2005). Kenaikan DER tersebut disebabkan karena peningkatan akumulasi kerugian tahun 2005 yang mencapai Rp42.678,77 juta yang mengurangi saldo ekuitas. Perkembangan usaha Perum DAMRI dari tahun 2001 s.d. tahun 2005 turun signifikan. Saldo laba setelah pajak tahun 2001 sebesar Rp1.901juta, namun di tahun 2005 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp19.320,00 juta (lihat lampiran 3). Penurunan perkembangan usaha Perum DAMRI dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu terdapat peningkatan rasio laba kotor atas pendapatan usaha bersih (gross profit ratio/GPR) tahun 2005 sebesar 1,51% dari tahun 2004 yang sebesar 11,94%. Namun demikian peningkatan GPR tahun 2005 berbanding negatif dengan peningkatan biaya pemasaran dan administrasi yang meningkat hingga mencapai 103,19%. Keadaan tersebut menimbulkan rasio laba usaha atas pendapatan usaha bersih (net profit ratio/NPR) tahun 2005 sebesar minus 6,61% atau menurun sebesar 10,75% dari NPR tahun 2004 sebesar minus 4,15%. Selanjutnya NPR tahun 2005 bila dibandingkan dengan NPR tahun 2001, NPR Perum DAMRI mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar minus 8,43% dari tahun 2001 yang sebesar minus 1,08%.
4. Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
a. Umum
Secara umum rancangan dan pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Perusahaan sudah memadai. Hal ini antara lain tercermin dari : - Adanya pemisahan tugas yang tepat. - Adanya verifikasi dan persetujuan transaksi, jurnal pencatatan dan sistem
pelaporan yang tepat. - Adanya kebijakan dan pedoman prosedur untuk menetapkan dan menerapkan
prinsip akuntansi yang berlaku umum secara tepat.
Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kelemahan sebagaimana dinyatakan dalam laporan BPK-RI No. 29.B/Auditama V/5/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern.
8 BPK-RI / AUDITAMA V
Adapun untuk tugas-tugas yang merupakan bagian dari struktur pengendalian intern, seperti rekonsiliasi perlu ditingkatkan sehingga terjadi koordinasi yang baik antar unit atau bagian.
b. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2005 diajukan sebanyak 60 objek kegiatan yang terbagi menjadi triwulan I sebanyak 18 obyek kegiatan, triwulan II sebayak 15 obyek kegiatan, triwulan III sebanyak 16 obyek kegiatan dan triwulan IV sebanyak 11 obyek kegiatan. Sedangkan pada pelaksanaannya terealisir sebanyak 63 obyek kegiatan yang terbagi menjadi triwulan I sebanyak 9 obyek kegiatan, triwulan II sebanyak 27 obyek kegiatan, triwulan III sebanyak 20 obyek kegiatan dan triwulan IV sebanyak 7 obyek kegiatan.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
9 BPK-RI / AUDITAMA V
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002
1. Aspek Keuangan
a. Imbalan Kepada Pemegang Saham atas Modal (Return On Equity/ROE)
Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan Perum DAMRI dalam rangka memenuhi kewajiban kepada pemegang saham dengan perhitungan sebagai berikut :
Laba Setelah Pajak = Modal Sendiri x 100 %
(19.628.862.075,50) = 95.566.300.974,50 x 100 % = (20,54%)
Pengembalian atas modal pada tahun 2005 sebesar minus 20,54% dengan skor 1. Bila dibandingkan tahun 2004, skor atas ratio ROE tidak mengalami penurunan, namun nilai ROE mengalami penurunan sebesar minus 0,71% dari tahun 2004 yang sebesar minus 21,25%.
b. Imbalan Investasi Hasil Pengembalian Atas Total Aktiva (Return On Investasi/ROI)
Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perum DAMRI dalam rangka mengembalikan investasi yang telah ditanamkan dengan perhitungan sebagai berikut :
EBIT + Penyusutan = Capital Employed x 100 %
30.277.818.807,70 = 196.854.932.068,00 x 100 % = 15,38%
Tingkat pendapatan yang diperoleh atas jumlah aktiva pada tahun 2005 sebesar 15,38% dengan skor 9. Bila dibandingkan tahun 2004, skor atas ratio ROI tidak mengalami penurunan.
10 BPK-RI / AUDITAMA V
c. Rasio Kas (Cash Ratio)
Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perum DAMRI atas dana liquid yang dimiliki dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dengan perhitungan sebagai berikut :
Kas + Bank + S. Berharga Jk Pendek = Kewajiban Lancar x 100 %
9.131.107.898 = 59.924.185.160 x 100 % = 15,24%
Rasio Kas yang dicapai pada tahun 2005 sebesar 15,24% dengan skor yang diperoleh 1,5. Hal ini menunjukkan adanya penurunan baik dalam prosentase maupun skor yang diperoleh apabila dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun 2004 sebesar 30,80% dengan skor 2,5.
d. Rasio Lancar (Current Ratio)
Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perum DAMRI menggunakan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dengan perhitungan sebagai berikut :
Aktiva Lancar = Kewajiban Lancar x 100 %
27.825.502.337 = 59.924.185.160 x 100 % = 46,43%
Rasio lancar yang dicapai pada tahun 2005 sebesar 46,43% dengan perolehan skor sebesar 0. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam prosentase yang diperoleh apabila dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun 2004 sebesar 72,28% dengan skornya tetap sebesar 0.
e. Jangka Waktu Penagihan Piutang (Collection Period)
Ukuran yang digunakn untuk menghitung waktu rata-rata pengumpulan piutang Perum DAMRI dalam menagih piutang usahanya kepada pihak pengguna jasa dengan perhitungan sebagai berikut :
11 BPK-RI / AUDITAMA V
Total Piutang Usaha = Total Pendapatan Usaha X 365 hari
3.714.811.578 = 299.231.252.251 x 365 hari = 4,53 hari
Jangka waktu penagihan piutang pada tahun 2005 selama 4,53 hari dengan skor yang diperoleh sebesar 4. Hal ini lebih lama dalam jangka waktu penagihan piutang apabila dibandingkan dengan jangka waktu penagihan tahun 2004 yang mencapai 4 hari dengan skor yang diperoleh tetap sama yaitu 4.
f. Perputaran Persediaan
Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat perputaran persediaan yang digunakan untuk operasional Perum DAMRI dengan perhitungan sebagai berikut :
Total Persediaan = Total Pendapatan Usaha x 365 hari
5.648.022.456 = 299.231.252.251 x 365 hari = 6,89 hari
Rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang pada tahun 2005 selama 6,89 hari, yang berarti lebih cepat dalam hal perputaran persediaan apabila dibandingkan dengan perputaran persediaan tahun 2004 yang mencapai 9 hari, namun skor yang didapat tahun 2004 tetap sama dengan skor tahun 2005 yaitu 4.
g. Perputaran Total Asset (Total Asset Turn Over / TATO)
Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat perputaran asset yang digunakan dalam rangka memperoleh pendapatan perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut :
Total Pendapatan = Capital Employed x 100 %
303.073.907.748,50 = 196.854.932.068,00 x 100 % = 153,96%
12 BPK-RI / AUDITAMA V
Perputaran asset pada tahun 2005 sebesar 153,96% dengan skor 4. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dalam prosentase perputaran total asset maupun skor apabila dibandingkan dengan perputaran asset tahun 2004 yang mencapai 117,83% dengan skor 3,5.
h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset
Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas perusahaan likuiditas jangka panjang terhadap total aktiva dengan perhitungan sebagai berikut :
Total Modal Sendiri = Total Asset x 100 %
84.176.312.173,00 = 204.785.504.623,00 x 100 % = 41,10%
Pada tahun 2005 rasio total modal sendiri terhadap asset adalah sebesar 41,10% dengan skor 5,5. Hal ini menunjukkan adanya penurunan prosentase apabila dibandingkan dengan rasio total modal sendiri terhadap total asset pada tahun 2004 sebesar 50,00%.
2. Aspek Operasional
Aspek operasional dilihat dari 5 (lima) komponen yaitu pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, efisiensi produksi dan produktivitas, pemeliharaan kontinuitas produksi, peningkatan kualitas SDM dan hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah. Adapun uraian aspek operasional ini adalah sebagai berikut :
No. Indikator yang Digunakan Bobot Nilai Skor
1. Pelayanan Kepada Pelanggan / Masyarakat 10,5 10,00
2. Efisiensi Produksi dan Produktivitas 6,00
3. Pemeliharaan Kontinuitas Produksi 88,6 7,00
4. Peningkatan Kualitas SDM (297,00) 2,00
5. Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah 8,60 5,00
Jumlah Skor Operasional 30,00
13 BPK-RI / AUDITAMA V
3. Aspek Administrasi
a. Laporan Perhitungan Tahunan
Laporan audit tahun 2004 disampaikan kepada pemegang saham pada bulan Juni 2005, yang berarti lebih dari akhir bulan ke 5 (lima) sejak tahun buku perhitungan ditutup, sehingga memperoleh skor 0. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut :
1) sampai dengan akhir bulan ke 4 (empat) sejak tahun buku perhitungan ditutupkan dengan skor 3;
2) sampai dengan akhir bulan ke 5 (lima) sejak tahun buku perhitungan ditutup dengan skor 2;
3) lebih dari akhir bulan ke 5 (lima) sejak tahun buku perhitungan ditutup dengan skor 0.
b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
Realisasi penyampaian rancangan RKAP tahun 2005 kepada pemegang saham dilaksanakan bulan Januari 2005, sehingga memperoleh skor 3 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
1) dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran atau lebih cepat, skor 3;
2) kurang dari 2 bulan, skor 0.
c. Laporan Periodik
Perum DAMRI selama tahun 2005 selalu tepat waktu menyampaikan laporan periodik triwulanan kepada pemegang saham sehingga memperoleh skor 3 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Tidak mengalami keterlambatan, skor 3.
2) Jumlah keterlambatan 0 s.d.30 hari, skor 2.
3) Jumlah keterlambatan 30 s.d. 60 hari, skor 1.
4) Jumlah keterlambatan lebih dari 60 hari, skor 0.
d. Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Indikator yang dinilai atas kinerja Program Kemitraan beserta bobotnya adalah sebagai berikut :
14 BPK-RI / AUDITAMA V
Indikator Bobot
- Efektifitas penyaluran 3
- Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 3
Total 6
Daftar penilaian tingkat penyerapan dana program kemitraan (efektifitas penyaluran dana) :
Penyerapan (%) Skor
> 90 3
85 s.d. 90 2
80 s.d. 85 1
< 80 0
Daftar penilaian tingkat pengembalian dana program kemitraan :
Tingkat Pengembalian (%) Skor
> 70 3
40 s.d. 70 2
10 s.d. 40 1
< 10 0
1) Efektivitas penyaluran dana.
Jumlah dana yang disalurkan = Rp36.000.000
Jumlah dana yang tersedia = Rp71.603.485
Jumlah Dana yang Disalurkan Efektifitas Penyaluran Dana =
Kriteria kualitas piutang pada Mitra Binaan untuk tahun 2005 disusun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 pasal 24 tentang penggolongan kualitas pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut :
16 BPK-RI / AUDITAMA V
Lancar : Pembayaran tepat atau sebelum jatuh tempo
Kurang Lancar : Keterlambatan pembayaran 1 s.d. 180 hari
setelah jatuh tempo
Diragukan : Keterlambatan pembayaran 180 s.d. 360 hari
setelah jatuh tempo
Macet : Keterlambatan pembayaran 360 hari setelah
jatuh tempo
17 BPK-RI / AUDITAMA V
BPK-RI
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
LAPORAN KEUANGAN
PERUM DAMRI Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004
Nomor : 29.A /Auditama V/GA/V/2006 Tanggal : 31 Mei 2006 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5700380,5738740,5720957,5738727, 5704395 s.d 9 pesawat511 Fax. (021) 5700380, 5723995
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5. Catatan Laporan Keuangan 5.1. Uraian Ringkas Kegiatan Perusahaan
Sesuai pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun
2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang Perusahaan Umum Damri dinyatakan :
a. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan jasa bagi
kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan;
b. Maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan jasa
angkutan umum, penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan
bermotor yang bermutu tinggi dengan memperoleh keuntungan sesuai
dengan prinsip pengelolaan perusahaan.
Dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Perum DAMRI menyelenggarakan usaha-
usaha sebagai berikut :
a. Jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang;
b. Angkutan Perintis berdasarkan penugasan Pemerintah;
c. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan
perusahaan.
5.2. Kegiatan Usaha
Kegiatan pelayanan angkutan Perum DAMRI dilaksanakan oleh unit-unit
operasional diseluruh wilayah Indonesia sebanyak 62 unit, yaitu :
- Unit Bus Kota = 11 unit
- Unit Antar Kota = 16 unit
- Unit Jarak Jauh = 5 unit
- Unit Angkutan Bandara = 2 unit
- Unit Angkutan Wisata = 3 unit
- Unit Transit dan Paket = 1 unit
BPK-RI/AUDITAMA V
6
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
- Unit Perintis = 23 unit
- Unit Antar Negara = 1 unit
- Jumlah = 62 unit
Modal awal Perum DAMRI yang terbentuk pada waktu perubahan bentuk
perusahaan menjadi Perum DAMRI sebesar Rp.19.700.000.000,00
disyahkan dengan SK. Menteri Keuangan RI Nomor : 40/KMK.011/1987
tanggal 24 Januari 1987.
5.3. Susunan Direksi dan Dewan Pengawas
Susunan Ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : KEP-99/MBU/2004
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan
Pengawas Perum DAMRI, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua Dewan Pengawas = Sulaiman Ahmad Basjir
- Anggota Dewan Pengawas = 1. Suripno
2. Maurin Sitorus
Susunan anggota Direksi Perum DAMRI ditetapkan dengan Surat Keputusan
Menteri BUMN Nomor : KEP.11/M.MBU/2004 tanggal 4 Pebruari 2004
sebagai berikut :
- Direktur Utama = Twidjara Adji,SE
- Direktur Usaha = Bagus Wisanggeni, SH
- Direktur Tehnik = Viedhya E. Gani, SH
- Direktur Keuangan, SDM dan = Ir. Agus S. Subrata
Adm.Umum
BPK-RI/AUDITAMA V
7
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5.4. Kebijakan Akuntansi
5.4.1. Dasar Akrual
Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep akrual
basis yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban diakui
pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas
diterima/dibayar, dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan
pada periode terjadinya.
5.4.2. Penyisihan piutang usaha
Penyisihan piutang usaha dilakukan atas dasar umur piutang dengan
klasifikasi sebagai berikut :
- Berumur diatas 1 – 2 tahun disisihkan 20 %
- Berumur diatas 2 – 3 tahun disisihkan 40 %
- Berumur diatas 3 – 4 tahun disisihkan 60 %
- Berumur diatas 4 – 5 tahun disisihkan 80 %
- Berumur diatas 5 tahun disisihkan 100 %
Besarnya penyisihan piutang mempertimbangkan juga kualitas
debitur terkait.
Piutang pegawai yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena alasan
pegawai yang bersangkutan pensiun/meninggal dunia dan ahli
warisnya tidak mampu, pegawai berhenti/diberhentikan dan tidak
mampu serta alamatnya tidak jelas serta debitur pailit atau alamatnya
tidak jelas, setelah diperhitungkan dengan hak-hak pegawai yang
bersangkutan langsung dihapusbukukan dan dibebankan sebagai
beban lain-lain.
BPK-RI/AUDITAMA V
8
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5.4.3. Nilai Barang Persediaan
a. Pemakaian barang-barang persediaan dari gudang dinilai dengan
menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)
atau First In First Out (FIFO) yang dilaksanakan secara konsisten.
b. Barang-barang yang tidak memiliki manfaat lagi bagi perusahaan
karena kerusakan fisik sehingga tidak dapat digunakan, maka
barang-barang persediaan tersebut dinilai berdasarkan metode
nilai terendah antara harga pasar dan harga perolehan dan
disajikan sebagai aktiva lain-lain. Selisih harga pasar pokok
dikurangi harga pasar dibebankan dalam perhitungan laba/rugi.
5.4.4. Perolehan Aktiva Tetap.
a. Perolehan secara tunai.
Aktiva tetap dinilai berdasarkan beban yang dikeluarkan untuk
memperoleh aktiva tetap, seperti harga beli dan seluruh beban
yang dikeluarkan hingga aktiva tersebut siap untuk digunakan
dalam kegiatan usaha perusahaan dengan ketentuan bahwa :
1) Potongan pembelian dibukukan sebagai pengurangan harga
perolehan aktiva, sebagaimana sifatnya yang merupakan
pengurangan dalam harga beli;
2) Untuk aktiva tetap yang diperoleh dengan valuta asing dicatat
dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi yaitu
pada saat penandatanganan kontrak.
b. Perolehan secara kredit.
Aktiva tetap yang diperoleh secara kredit, dinilai berdasarkan
harga perolehannya, tetapi bunga atas pembelian kredit dicatat
sebagai beban.
BPK-RI/AUDITAMA V
9
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
c. Perolehan sebagai hasil konstruksi.
Aktiva tetap yang diperoleh sebagai hasil konstruksi, dinilai
berdasarkan pengeluaran beban langsung dan beban tidak
langsung (overhead) yang terjadi selama pembangunan.
Apabila dana pembangunan diperoleh dari pinjaman, maka beban
bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi.
5.4.5. Penyusutan Aktiva Tetap.
Aktiva tetap disusutkan dengan metode garis lurus dari nilai
perolehan berdasarkan umur ekonomisnya yakni :
- Bangunan = 5,00 %
- Kendaraan Angkutan :
Single Decker = 14,28 %
Double Decker = 10,00 %
Eks KTT dan Bus Baru = 11,11 %
- Kendaraan Dinas = 20,00 %
- Mesin/Inventaris Bengkel = 20,00 %
- Perkakas Kendaraan = 20,00 %
- Mesin Kantor = 20,00 %
- Inventaris Kantor = 20,00 %
5.4.6. Aktiva Lain-lain.
a. Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditangguhkan.
Amortisasi atas beban Jaminan Hari Tua (JHT) dibebankan
selama 10 tahun sejak tahun 1994 atau 10 % pertahun.
b. Beban Perluasan/Pelatihan.
Amortisasi atas beban perluasan/pelatihan dibebankan selama 10
tahun sejak tahun 1996 atau 10 % pertahun.
BPK-RI/AUDITAMA V
10
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
c. Beban Sewa Tanah.
Amortisasi atas beban sewa tanah dibebankan selama 30 tahun
atau lebih kurang 3,33 % pertahun.
5.4.7. Utang Pembelian
Utang Pembelian dibukukan atas dasar Berita Acara penyerahan
barang atau jasa, sedangkan atas utang jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca disajikan
sebagai kewajiban jangka pendek.
BPK-RI/AUDITAMA V
11
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5.4.8. Pendapatan
Pengakuan pendapatan didasarkan prinsip accrual basis yaitu
pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode diakui sebagai
pendapatan dan dibukukan dalam periode tersebut walaupun
pendapatan tersebut belum diterima atau akan diterima pada periode
berikutnya.
5.4.9. Beban
Pengakuan beban didasarkan pada prinsip Accrual Basis yakni bahwa
beban yang terjadi dan merupakan beban dalam satu periode diakui
sebagai beban dan dibukukan dalam periode tersebut walaupun beban
belum dibayar atau pembayarannya dilakukan pada periode
berikutnya.
5.4.10. Imbalan. Kerja
PSAK 24 (revisi 2004) mengatur mengenai semua kewajiban
perusahaan atas imbalan yang akan diberikan kepada pekerja yang
berhak di masa depan serta pengakuan beban manfaat ekonomis yang
dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja. Standar ini
diterapkan secara retrospektif untuk laporan keuangan periode yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2004.
1) Program Pensiun
Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan berupa
pensiun (Jaminan Hari Tua) pasca kerja. Kewajiban atas imbalan
kerja diakui berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perum DAMRI
dengan PT Jiwasraya yang dituangkan dalam perjanjian
No.54/KU.103/DU-024.SJ.U.0494 tanggal 14 April 1994, yang
BPK-RI/AUDITAMA V
12
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
kemudian diaddendum tanggal 1 Desember 1998 dan sejak 25
Nopember 2005 dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama antara
Perseroan dengan Serikat Pekerja yang dihitung oleh aktuaris
independent dan dicatat sebesar nilai kewajiban.
2) Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja terhutang saat karyawan
dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal.
Perusahaan mengakui beban dan kewajiban atas pesangon
pemutusan kontrak kerja apabila perusahaan mempunyai
komitmen untuk memutuskan hubungan kerja atau mempunyai
komitmen untuk memberikan imbalan bila terdapat karyawan
yang ingin mengundurkan diri secara sukarela, sesuai dengan
PSAK 24 (revisi 2004).
BPK-RI/AUDITAMA V
13
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca.
5.5.1 Kas dan Bank.
Merupakan saldo uang tunai dan simpanan giro di Bank per 31
Desember 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp.9.131.107.899
dan Rp.13.992.511.804 terdiri dari :
2005 2004
Rp Rp
Kas 1.272.060.089 1.160.400.464
Bank 7.859.047.810 12.832.111.340
9.131.107.899 13.992.511.804
Saldo kas tersebut di atas telah sesuai dengan hasil kas opname dan
saldo bank telah sesuai dengan rekonsiliasi bank.
5.5.2 Piutang Usaha
Merupakan piutang yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan
dengan penjelasan sebagai berikut :
2005 2004
Rp Rp
Piutang Usaha 4.441.517.923 3.706.949.350
Penyisihan Piutang (726.706.344) (1.048.275.070)
3.714.811.579 2.658.674.280
Piutang usaha timbul atas penyewaan dan atau pemakaian bus oleh
pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan secara periodik setelah
jasa diberikan.
Rincian umur piutang piutang usaha terlampir pada Lampiran I.
BPK-RI/AUDITAMA V
14
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5.5.3 Piutang Persekot dan Pegawai.
Saldo piutang persekot dan pegawai per 31 Desember 2005 dan 2004
masing-masing sebesar Rp. 3.101.738.069 dan Rp. 3.577.543.098
merupakan pemberian persekot kerja dan pemberian pinjaman kepada
karyawan perusahaan.
5.5.4 Piutang Lain-lain.
Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2005 dan 2004 masing-
masing sebesar Rp928.279.594 dan Rp959.408.952 meliputi piutang
yang tidak termasuk dalam piutang persekot dan pegawai.
5.5.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.
Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2005 dan
2004 masing-masing sebesar Rp156.301.077 dan Rp285.437.160
merupakan pendapatan bunga deposito yang belum diterima dan sewa
gedung.
5.5.6 Uang Muka Pajak.
Saldo uang muka pajak per 31 Desember 2005 dan 2004 masing-
masing sebesar Rp1.983.745.905 dan Rp1.403.652.480 terinci
sebagai berikut :
Jenis Pajak : 2005 2004
Rp Rp
PPh pasal 22 88.159.367 130.461.998
PPh pasal 23 1.143.644.650 1.273.190.482
PPh pasal 25 751.941.888 0
1.983.745.905, 1.403.652.480
BPK-RI/AUDITAMA V
15
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
5.5.7 Persediaan.
Merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2005 dan 2004
masing-masing sebesar Rp5.648.022.456 dan Rp6.247.831.554 terdiri
dari :
Persediaan : 2005 2004
Rp Rp
Ban Luar/Dalam 367.471.520 469.060.140
Ban Vulkanisir 129.950.750 156.501.400
Bahan Bakar 179.400 33.221.100
Bahan Pelumas 200.212.825 195.826.742
Suku Cadang 3.658.899.459 4.374.768.837
Suku cadang Perbaikan 216.309.651 221.516.641
Karcis Bus 226.072.740 191.670.933
Alat Tulis Kantor 108.371.020 104.322.931
Obat-obatan 18.630.339 6.322.578
Pakaian Dinas 715.109.503 440.585.002
Karcis Tol 6.815.250 53.345.250
Bahan Kimia 0 690.000
5.648.022.456 6.247.831.554
5.5.8 Biaya Dibayar Dimuka.
Merupakan beban dibayar dimuka per 31 Desember 2005 dan 2004
masing-masing sebesar Rp3.118.500.940 dan Rp3.646.916.992 terdiri
dari :
BPK-RI/AUDITAMA V
16
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
2005 2004
Rp Rp
Asuransi Kendaraan 908.134.467 948.819.573
Asuransi Bangunan 0 948.819.573
Asuransi Bangunan 139.151.456 248.970
Sewa Kantor 0 47.597.700
Pajak Kend.Bus/Truk 713.745.110 819.064.287
Tunjangan Hari Raya 1.349.705.740 1.820.306.833
Bantuan Pengusaha Kecil 7.764.167 10.879.635
3.118.500.940 3.646.916.992
5.5.9 Uang Muka Pembelian.
Merupakan uang muka pembelian aktiva tetap dan persediaan per 31
Desember 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp42.994.818 dan
Rp60.632.133.
5.5.10 Aktiva Tetap.
Aktiva tetap (bersih) per 31 Desember 2005 dan 2004 masing-masing
sebesar Rp165.710.438.189 dan Rp168.574.118.827 terdiri dari :
2005 2004
Rp Rp
Tanah 15.025.310.273 15.008.490.273
Bangunan 20.289.050.244 19.460.796.423
Kendaraan Bus 382.931.856.437 371.926.745.623
Kendaraan Truk 8.124.143.289 6.714.292.489
Kendaraan Dinas 5.372.236.406 5.034.746.361
Mesin Perbengkelan 3.275.256.105 3.223.992.698
Perkakas Kendaraan 2.793.550.159 2.730.173.089
BPK-RI/AUDITAMA V
17
PERUM DAMRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
Hasil Usaha Netto 244.894.026.234,00 294.073.770.000,00 120,08 292.461.303.743,25 99,45 119,42
3 Harga Pokok Beban Langsung 201.028.135.969,00 236.753.651.000,00 117,77 236.317.618.905,51 99,82 117,55 Beban Tak Langsung 14.626.163.263,00 13.354.900.000,00 91,31 16.802.993.235,08 125,82 114,88 Jumlah Beban Pokok 215.654.299.232,00 250.108.551.000,00 115,98 253.120.612.140,59 101,20 117,37
Laba Usaha Kotor 29.239.727.002,00 43.965.219.000,00 150,36 39.340.691.602,66 89,48 134,55
4 Beban Usaha dan Adm.Umum 52.820.096.450,00 50.382.641.000,00 95,39 54.503.456.359,37 108,18 103,19
Laba / (Rugi) Usaha Bersih (23.580.369.448,00) (6.417.422.000,00) 27,22 (15.162.764.756,71) 236,28 64,30