Booklet PONED AIPMNH Indo

7/17/2019 Booklet PONED AIPMNH Indo

http://slidepdf.com/reader/full/booklet-poned-aipmnh-indo 1/21

AIPMNH is managed by Coff ey on behalf of the Australian Department of Foreign Aff airs and Trade

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KIA

MELALUI PENDEKATAN PUSKESMAS MAMPU PONED

AIPMNH



AIPMNH is managed by Coff ey on behalf of the Australian Department of Foreign Aff airs and Trade

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KIAMELALUI PENDEKATAN PUSKESMAS MAMPU PONED

Australia Indonesia Partnership

for Maternal and Neonatal Health

(AIPMNH)



DAFTAR ISILATAR BELAKANG

GAMBARAN PUSKESMAS PONED

TUJUAN PUSKESMAS PONED

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelatihan Tim PONED

2. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) PONED

3. Monev/Bimtek

4. Supervisi Fasilitatif

5. Magang PONED

6. Survei Retensi Pengetahuan dan Keterampilan

1

3

6

7

9

9

10

11

12

13

7. Pelaksanaan Rujukan Kasus PONED 13

TANTANGAN YANG DIHADAPI 14

KEBUTUHAN DI MASA DEPAN 17



Indonesia masih terus berjuang melakukan berbagai upaya untuk menekan

tingginya angka kematian ibu dan bayi. Menurut data Survei Demografi dan

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesiaadalah 359 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) sementara Angka Kematian Bayi

(AKB) 32 per 1000 KH. Untuk Provinsi NTT, Laporan Profil Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kasus

kematian ibu pada tahun 2012 sebanyak 192 kasus atau 200 per 100.000 KH.

Sementara itu, jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 1450 kasus

atau 15,1 per 1000 KH.

Salah satu penyebab tingginya AKI dan AKB di NTT adalah kurang memadainya

pelayanan promotif, preventif dan kuratif di puskesmas sebagai pusat pelayanan

terdepan. Beberapa penyebab kematian tersebut, baik langsung maupun tidaklangsung, sebenarnya sangat kompleks dan terkait dengan persoalan medis dan

non-medis.

Beberapa penyebab utama kematian ibu di NTT antara lain: perdarahan, pre-

eklampsia, eklampsia, infeksi/sepsis, partus lama/macet. Sedangkan penyebab

kematian bayi yang sering ditemukan antara lain: Bayi Berberat Lahir Rendah

(BBLR), hipotermia, asfiksia neonatorum, dan infeksi pada bayi baru lahir.

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan, harus selalu siap

mengantisipasi penyebab komplikasi obstetri dan neonatal yang semakin

kompleks di lapangan. Puskesmas harus mampu memberikan Pelayanan

Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) secara cepat, benar dan tepat

sehingga tidak terjadi kematian baik ibu maupun bayi/neonatal.

1

LATAR

BELAKANG

1



Menurut The International Federation Of Gynecology Obstetries (FIGO),

terdapat empat pintu untuk keluar dari kematian ibu yaitu:

1. Status perempuan dan kesetaraan gender

2. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

3. Persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan yang kompeten

4. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif

(PONED dan PONEK). Jadi, PONED merupakan salah satu upaya kunci

untuk mencegah kematian ibu.

Namun, tidak kalah penting adalah upaya pencegahan melaluipemberdayaan masyarakat. Keluarga dan masyarakat secara mandiri

bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri dan keluarganya,

terutama ibu hamil dan janin yang dikandungnya.

AIPMNH mulai bekerja di NTT pada tahun 2009, dan sampai Juni 2014 telah

memberikan dukungan di 14 kabupaten di NTT. Sejak Juli 2014, ada 10

kabupaten yang masih mendapat dukungan dan intervensi AIPMNH.

Selama 2009–2012, telah dilaksanakan pelatihan PONED untuk Tim PONED

di 59 puskesmas intervensi AIPMNH yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Dengan memampukan puskesmas dengan pelayanan PONED, puskesmas

diharapkan mampu mengatasi masalah kesehatan dan komplikasi maternal

dan neonatal, demi mengurangi kamatian ibu dan bayi/neonatal.

Ibu-ibu mengakses pelayanan antenatal danpost-natal di Puskesmas PONED Noemuti,

Kabupaten TTU, salah satu Puskesmas PONED

yang didukung oleh Program AIPMNH

Foto: Quin untuk AIPMNH

2



Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan rutin

dan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar, dalam

24 jam sehari atau purnawaktu, dilengkapi dengan rawat inap, tempat tidur rawatinap, dan alat serta obat-obatan terstandar (Pedoman Revolusi KIA Provinsi NTT,

2012). Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Kemenkes RI

2013 mengatakan bahwa Puskesmas Mampu PONED adalah puskesmas rawat

inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal

emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Puskesmas PONED yang disiapkan oleh AIPMNH di 14 kabupaten/kota melalui

berbagai tahap. Tahapan diawali dengan menyiapkan tenaga pengelola

puskesmas PONED melalui pelatihan tim PONED, sesuai dengan standar Depkes

yaitu: 1 orang dokter, 2 orang bidan dan 2 orang perawat.

Pada tahun 2009, AIPMNH melakukan intervensi dengan membentuk/melatih

Tim PONED di 15 Puskesmas, tahun 2010 bertambah menjadi 36 Puskesmas

PONED, tahun 2011 menjadi 52 Puskesmas PONED, dan di tahun 2012 menjadi

58 Puskesmas PONED. Intervensi ini, selain dilakukan dalam bentuk melatih tim

PONED, juga dilakukan melalui penyediaan peralatan medis dan di beberapa

puskesmas dilakukan rehabilitasi/penambahan ruangan PONED. Secara

operasional, penetapan Puskesmas PONED dikukuhkan dengan Surat Keputusan

Bupati setempat.

Namun, hingga awal 2014 jumlah Puskesmas PONED tinggal 28. Beberapa faktor

penyebabnya antara lain karena dokter yang dilatih PONED dan menjadi ketua tim

PONED telah menyelesaikan masa PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan meninggalkan

puskesmas. Ada juga sejumlah puskesmas yang bidan atau perawat terlatih

PONED meninggalkan puskesmas karena melanjutkan pendidikan.

1

GAMBARAN

PUSKESMAS PONED

3



Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

di Kabupaten Manggarai

Foto: Joni T. untuk AIPMNH

Untuk mengatasi persoalan ini, pada akhir 2014, ada beberapa kabupaten yang

melaksanakan pelatihan PONED dengan menggunakan dana APBD/lainnya

untuk mengisi kekosongan Tim PONED.

Data hingga Mei 2015 menunjukkan ada 38 puskesmas mampu PONED yang

tersebar di 12 kabupaten. Tim tersebut umumnya terdiri atas 1 dokter umum

sebagai penanggung jawab tim PONED, dan 1 atau 2 bidan, serta 1 atau 2

perawat yang kompeten menangani kasus-kasus obstetri dan neonatal

emergensi dasar.

4



Tabel berikut ini adalah data puskesmas yang memiliki tim mampu PONED dan

beroperasi secara aktif.

Kabupaten/Kota

Timor Tengah Selatan Niki-Niki, Oinlasi, Panite

Timor Tengah Utara Ponu, Wini, Noemuti

Sumba Timur Lewa, Malahar, Mangili,

Nggongi, Melolo

Flores Timur Waiwadan

Manggarai Narang

Manggarai Barat Golowelu, Waenakeng, Labuan Bajo

Ende Nangapanda, Woloaru, Ria Radja,

Rukun Lima, Kota Ende, Kota Ratu

Sikka Paga, Waepare, Watubaing,

Bola, Waegete

Kota Kupang Sikumana, Bakunase, Alak

Kabupaten Kupang Takari, Oekabiti, Lelogama

Sumba Barat Malata, Lahihuruk, Tanarara

Ngada Waepana, Maronggela

Data diperoleh dari hasil wawancara AIPMNH dengan bidan koordinator

dari setiap 10 kabupaten/kota wilayah intervensi AIPMNH dan di

4 kabupaten pasca-intervensi, langsung dari bagian Kesga Dinkes

Kabupaten terkait, tahun 2015.

Puskesmas

Untuk Kabupaten Lembata, pada tahun 2010 ada 3 Puskesmas PONED yang

aktif yaitu Waeriang, Balauring dan Lewoleba. Namun, di tahun 2013, tim PONED

di ketiga puskesmas tersebut menjadi tidak lengkap karena Dokter Mampu

PONED telah selesai masa PTT. Tim PONED yang tersisa adalah bidan dan

perawat, masing-masing satu atau dua orang, sehingga fungsi tim PONED

menjadi tidak maksimal.

Sedangkan untuk Kabupaten Belu/Malaka, di Puskesmas Nanfalus dan Kaputu,

tim PONED aktif pada tahun 2011. Namun, di tahun 2013, dokter penanggung-

jawab tim PONED telah menyelesaikan masa PTT sehingga fungsi tim PONED

menjadi tidak maksimal.

5



Puskesmas PONED bertujuan untuk:

1. Mampu menangani kasus ibu dan bayi normal.

2. Mampu menangani kasus-kasus gawat-darurat atau emergensi maternaldan neonatal dasar secara tepat dan cepat.

3. Melaksanakan rujukan secara cepat dan tepat untuk kasus-kasus yang

tidak dapat di tangani di puskesmas.

4. Bagi Puskesmas PONED yang tim PONED-nya tidak lengkap lagi, tujuannya

adalah penanganan kasus di sesuaikan dengan kewenangannya.

Dalam hal ini melakukan stabilisasi dan segera melakukan rujukan secara

benar, cepat dan tepat.

5. Melakukan pelayanan tindak lanjut pasca-rujukan setelah kembali dari

tempat rujukan (rumah sakit).

1

TUJUAN

PUSKESMAS PONED

Pelayanan persalinan di Puskesmas

PONED Waepana, Kabupaten Ngada.

Selain dukungan terhadap tim PONED,

AIPMNH juga membangun fasilitas air

bersih dan gedung KIA yang baru

di Puskesmas ini.


6



Penanganan emergensi obstetri neonatal dasar dilaksanakan di puskesmas

PONED sesuai dengan ketentuan. Kasus-kasus yang bisa ditangani di puskesmas

PONED sangat tergantung pada kesiapan tim, ketersediaan alat, obat, dan saranapendukung lainnya.

Menurut Kurikulum Pelatihan PONED−JNPK/Depkes RI 2008 dan Kurikulum

Pelatihan PONED Kemenkes RI Pusdiklat 2011, kasus-kasus penanganan PONED

di puskesmas terdiri atas:

A. Kasus Maternal:

1) Perdarahan pada kehamilan

2) Perdarahan pasca-persalinan atau post-partum 3) Persalinan macet

4) Ketuban pecah dini

5) Sepsis, infeksi nifas

6) Hipertensi dalam kehamilan

7) Pre-eklampsia dan eklampsia

B. Kasus bayi atau neonatal:

1) Gangguan napas pada bayi

2) Asfiksia pada neonatal

3) Bayi berat lahir rendah

4) Hipoglikemia pada bayi baru lahir

5) Bayi/neonates dengan icterus

6) Kejang pada neonatus

7) Infeksi pada neonates

1

KEGIATAN YANG

DILAKSANAKAN

7



Ada perbedaan penanganan kasus di puskesmas yang memiliki tim PONED yang

masih lengkap dibandingkan dengan puskesmas yang tim PONED-nya tidak

lengkap. Sesuai dengan kebijakan operasional dalam Pedoman Revolusi KIA,

masih dapat ditoleransi bila Tim PONED terdiri dari 1 dokter umum, 1 bidan, dan

1 perawat yang kompeten menangani kasus-kasus PONED. Namun, kebijakan

Depkes/JNPK−2008 menyebutkan tim mampu PONED harus terdiri dari:

1 dokter umum, 2 bidan, dan 2 perawat, yang siap menangani kasus emergensi

maternal neonatal dasar selama 24 jam sehari.

Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ditangani oleh puskesmas intervensi

AIPMNH dan puskesmas yang tidak mendapat intervensi AIPMNH di 14kabupaten disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Komponen 1. Indikator di 14 Kabupaten Intervensi AIPMNH, 2009−2014

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Persalinan Faskes (%) 42 49 65 71 73 73

Cakupan ANC X 1 (%) 90 86 91 83 83 88

Cakupan ANC X 4 (%) 65 74 69 71 65 65

Komplikasi obstetric tertangani (%) 49 41 51 50 46 59

Komplikasi neonatal tertangani (%) 15 19 25 26 34 43

Dari tabel tersebut terlihat bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya

mencari bantuan di fasilitas kesehatan untuk keselamatan ibu dan anak. Dari

hasil wawancara dengan 85 Bikor (Bidan Koordinator) dalam kesempatan

Pelatihan Clinical Training Skill/Clinical Instructor (CTS/CI) Bikor yang dilaksana-

kan pada 25 Februai s/d 18 April 2015, dapat disimpulkan bahwa puskesmas

PONED dengan tim yang tidak lengkap (hanya ada bidan dan perawat) masih

menangani kasus-kasus emergensi.

Dikutip dari AIPMNH 12th Progress Report July–December 2014

(Tabel 1, Komponen 1 Indikator AIPMNH Distric 2009–2014, halaman 3)

8



Mereka melaksanakan asuhan untuk stabilisasi pasien sebelum rujukan.

Pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan selalu berorientasi pada tupoksi

dan sesuai kewenangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk puskesmas yang tim

PONED-nya masih lengkap, tetap menangani kasus kegawatdaruratan maternal

neonatal yang datang ke puskesmas. Jika ada kasus yang tidak bisa ditangani,

maka dilakukan rujukan ke rumah sakit setempat.

Kegiatan terkait PONED yang dilakukan selama melakukan intervensi di berbagai

puskesmas di 14 kabupaten/kota ialah:

1. Pelatihan Tim PONED

Melakukan pelatihan tim PONED di Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS)

Kupang dan di Pusat Pelatihan Klinik Tertier (P2KT) Surabaya dengan setiap

puskesmas. Tim lengkap sesuai jumlah minimal yang dipersyaratkan yaitu

1 dokter umum, 2 bidan, dan 2 perawat. Dana yang dibutuhkan untuk

pelatihan ini berkisar Rp100 juta per paket; satu paket terdiri atas 10 orang,

artinya sama dengan 2 tim PONED.

2. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) PONED

Evaluasi dilakukan tiga bulan setelah pelatihan, untuk mendapat gambaran

penerapan di lapangan dan membantu mencari solusi atas permasalahan

yang dihadapi. Evaluasi dilaksanakan oleh tim pelatih P2KS Kupang, langsung

ke lokasi Puskesmas PONED. Tim evaluasi terdiri dari SPOG (Spesialis Obstetri

dan Ginekologi), DSA (Dokter Spesialis Anak), dan fasilitator PONED.

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sekitar Rp20 juta untuk satu kali

evaluasi. Peserta yang mendapat EPP dari setiap puskesmas ada lima orang.

Setelah tim inti dievaluasi, kegiatan selanjutnya adalah melibatkan semua

tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut (dokter, bidan, perawat,

termasuk kepala puskesmas) untuk membahas hal-hal teknis penanganan

kasus-kasus KIA di puskesmas, termasuk mencari solusi dalam menangani

berbagai masalah.

Evaluasi Pasca Pelatihan PONED di Puskesmas untuk

mendapatkan gambaran tentang hasil pelatihan dan

mencari solusi atas masalah yang dihadapi

Foto: Elizabeth U. untuk AIPMNH

9



3. Monev/Bimtek

Monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dilakukan oleh dokter spesialis

(ginekologi) dan spesialis anak. Monev dan bimtek dilaukan setiap enam (6)

bulan sekali, untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan

kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar. Dana yang di-

gunakan untuk setiap kali kegiatan sekitar Rp20-30 juta. Peserta pada

monev/bimtek adalah semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas,

pustu, dan polindes, yang jumlah nya bervariasi antara 20 hingga 30 tenaga

kesehatan. Dalam kegiatan monev/bimtek ini, dilakukan pembahasan teknis

tentang penanganan kasus, masalah-masalah yang dihadapi, dan solusi untukmengatasi masalah tersebut.

Kegiatan Bimbingan Teknis PONED di Puskesmas Kota Labuan Bajo.


10



4. Supervisi Fasilitatif

Supervisi fasilitatif dilakukan untuk penguatan layanan ANC, INC, PNC, KB

Pasca-salin, asuhan bayi baru lahir, dengan melihat kualitas asuhan dalam

kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasinal (SPO). Supervisi ini dilaku-

kan 2 kali dalam 6 bulan, yaitu 1 kali dari kabupaten ke puskesmas, dan 1 kali

lagi dari puskesmas ke pustu dan polindes. Kegiatan ini, bisa menjadi upaya

preventif untuk deteksi dini akan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

dasar. Dana yang digunakan untuk setiap kegiatan berkisar antara Rp 12–15

juta. Kegiatan ini dihadiri oleh semua bidan yang ada di puskesmas, pustu dan

polindes, biasanya berkisar antara 20−

30 peserta. Kegiatan yang umumnyadilakukan dalam supervisi fasilitatif antara lain: melihat administrasi pencatat-

an, pelaporan, kohor ibu, anak, KB, persiapan di kamar bersalin, ruang KIA/

KB, ruang nifas, SPO yang ada, dan kepatuhan terhadap SPO dalam pemberi-

an pelayanan terhadap pasien.

Terkait dengan tingkat kepatuhan pada SPO, sebuah survei dilakukan pada

Maret 2014 di 14 kabupaten intervensi AIPMNH, di 28 puskesmas dan 28

pustu/polindes, dengan responden sebanyak 84 bidan (lulusan D1: 16 orang,

D3:67 orang, dan D4: 1 orang). Penentuan sampel secara sesaat yaitu waktu

survey, sampel sementara melakukan tugas (dinas). Hasilnya adalah: 40%

patuh pada SPO sedangkan 60% tidak patuh pada SPO.

Pada umumnya, dalam hal persiapan alat-alat, masih t erdapat sejumlah

kekurangan: di beberapa puskesmas, ada alat yang tidak berfungsi karena

sudah rusak dan ada yang memang tidak memiliki alatnya.

Supervisi fasilitatif di PuskesmasPONED Waiwadan, 2014

Foto: Elizabeth U. untuk AIPMNH

11



5. Magang PONED

Magang bagi tim PONED dari puskesmas dilaksanakan sekali setiap triwulan

dengan jumlah peserta magang berkisar 8−10 peserta. Magang dilakukan

selama 8-10 hari. Magang dilaksanakan di rumah sakit masing-masing

kabupaten, kecuali untuk Kabupaten Manggarai Barat magang dilaksanakan

di RSUD Manggarai atau Ngada, dengan dana sekitar Rp. 25−30 juta.

Pembimbing dalam magang biasanya adalah SPOG, DSA , dan Clinical

Instructur RSUD setempat.

Pada umumnya, ada perbedaan peningkatan antara pre dan post-magang,meskipun kenaikannya tidak mencolok. Para peserta magang mengusulkan

agar waktu/durasi magang dibuat lebih lama, sekitar 2-3 minggu untuk sekali

magang.

Laporan dari kabupaten menyatakan bahwa setelah adanya bimtek, supervisi

fasilitatif, dan magang, tingkat kepatuhan terhadap SPO sudah semakin baik.

Namun, kajian yang lebih terencana perlu dilakukan pada periode mendatang.

Briefing bersama para bidan, perawat, bidan dan perawat

magang di RSUD Bajawa, Januari 2015

Foto: Quin untuk AIPMNH12



6. Survei Retensi Pengetahuan dan Keterampilan

Survey retensi pengetahuan dan keterampilan pasca-pelatihan PONED dilaku-

kan terhadap pelatihan yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Survei ini

dilakukan terhadap bidan dari Kota Kupang, Kabupaten Flotim, TTS, dan TTU

dengan sampel berjumlah 31 bidan yang mengikuti pelatihan PONED. Survei

dilakukan pada bulan Mei s/d Juli 2014.

Hasil yang diperoleh:

• Untuk retensi pengetahuan PONED, 36% berada pada kategori retensi

pengetahuan sedang dan 63% termasuk kategori kurang.• Untuk retensi keterampilan penanganan kasus-kasus kegawat

darurat an/emergensi maternal dan neonatal dasar, yang dinilai adalah

keterampilan penanganan perdarahan dengan kompresi bimanual

internal/kompresi bimanual external (KBI/KBE). Hasilnya adalah: Baik

7%, Sedang 43%, dan Kurang 50%.

• Keterampilan manual plasenta: Baik 21%, Sedang 29%, Kurang 65%

• Penatalaksanaan shock: Baik 16%, Sedang 37%, Kurang 7%.

• Penanganan partus macet/dystocia bahu: Baik 6%, Sedang 29%,

Kurang 65%.

Kesimpulan dari hasil di atas: agar pengetahuan dan keterampilan bisa

bertahan (retensi), perlu ada kegiatan berkesinambugan untuk menguatkan

pengetahuan maupun keterampilan. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk:

bimbingan teknis, magang, penyegaran/refreshing dan sebagainya.

7. Pelaksanaan Rujukan Kasus PONED

Khusus untuk kasus-kasus emergensi maternal neonatal yang tak dapat

diselesaikan di puskesmas PONED, maka harus segera dirujuk ke rumah sakit

PONED di kabupaten. Rujukan harus dilakukan dengan sistem rujukan yang

benar, yaitu; diantar bidan, keluarga, membawa alat, obat, persiapan uang,persiapan pendonor (darah), serta surat rujukan yang mencatat riwayat

penyakit termasuk dengan penanganan, perawatan, pengobatan yang telah

diberikan saat di puskesmas, di perjalanan sampai ke tempat rujukan.

13



Hasil pengamatan AIPMNH, kegiatan rujukan di beberapa puskesmas (ke rumah

sakit) belum maksimal dari segi kualitas rujukan, termasuk mengenai rujukan ke

rumah sakit non-PONEK. Berbagai permasalahan seperti ini dan masalah lainnya

masih perlu dikaji secara lebih spesifik pada waktu-waktu mendatang. Disarankan

agar pemda kabupaten mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan atau

regulasi bahwa rujukan hanya dapat dilakukan ke rumah sakit PONEK.

Berikut ini adalah tabel tentang kegiatan yang telah dilakukan di wilayah intervensi

AIPMNH terkait dengan peningkatan mutu pelayanan klinis di Puskesmas.

Tabel: Kegiatan y ang dilakukan di wilayah internvensi AIPMNH untuk peningkatanmutu pelayanan klinis KIA di Puskesmas.

Pelatihan APN: 2 kali 10 orang per pelatihan 80 juta

PONED: 2 kali 10 orang per pelatihan 220 juta

PPGDON: 2 kali 15 orang per pelatihan 90 juta

CTU: 3 kali 15 orang per pelatihan 165 juta

BBLR/Asfiksia: 3 kali 15 orang per pelatihan 150 juta

EPP APN: 2 kali 10 rang/pelatihan 40 juta

PONED: 2 kali 10 orang/pelatihan 60 juta

PPGDON: 2 kali 15 orang/pelatihan 60 juta

CTU: 3 kali 15 orang/pelatihan 75 juta

BBLR/Asfiksia: 3 kali 25 orang/pelatihan 75 juta

Supervisi fasilitatif 4 kali per tahun 30 orang/kegiatan 80 juta

Bimbingan teknis 4 kali per tahun 30 orang/kegiatan 80 juta

Magang 4 kali per tahun 15 orang/kegiatan 120 juta

Jumlah pelatihan

per tahun

Anggota Tim Biaya

per tahun (Rp)

14



Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan ibu dan anak terdepan, harus

mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat

akan pelayanan kesehatan yang memadai. Persoalan utama yang dihadapi olehPuskesmas PONED adalah tidak lengkapnya tim PONED dalam hal ini

penanggung jawab PONED. Di bawah ini adalah berbagai tantangan yang

dihadapi oleh puskesmas PONED:

1. Adanya surat keputusan bupati dalam penetapan puskesmas PONED di

wilayah masing masing. Namun, beberapa puskesmas PONED tidak

memiliki penanggung jawab teknis, yaitu dokter PONED. Maka kegiatan

penanganan emergensi obstetri maternal neonatal tidak berjalan

maksimal. Padahal, masyarakat sudah paham akan haknya terkait

dengan pelayanan kesehatan di puskesmas dan berharap agar mendapatkan pelayanan yang memadai.

2. Adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang KIBBLA. Masyarakat sudah

semakin sadar akan peran puskesmas PONED dan layanan yang bisa

didapat saat dibutuhkan. Kesadaran masyarakat ini adalah hasil dari kerja

sama pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kunci di

masyarakat, PKK, kegiatan reformasi puskesmas, kemitraan bidan dukun,

yang semuanya bermuara pada membangun kesadaran masyarakat akan

pentingnya keselamatan ibu dan anak, dan kesehatan keluarga seutuhnya.

Karena itu, tanggung jawab puskesmas untuk memenuhi harapan

masyarakat semakin besar. Tanpa tim PONED yang utuh, harapan ini sulit

dipenuhi.

3. Adanya Pergub Revolusi KIA untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di

NTT ditetapkan bahwa: semua persalinan harus dilakukan di fasilitas

kesehatan yang memadai. Dalam penjabarannya, fasilitas kesehatan yang

memadai adalah: yang terpenuhi sumber daya manusia kesehatannya,

bangunan, obat, bahan, sistem, peraturan dan anggaran yang memadai.

1

TANTANGAN

YANG DIHADAPI

15



Jadi, puskesmas yang memadai adalah puskesmas PONED. Tenaga

kesehatan yang ditentukan dalam Revolusi KIA adalah: 1 dokter umum,

1 bidan, dan 1 perawat yang telah dilatih dan mampu PONED, serta

bersertifikat. Kedepan, yang dibutuhkan di satu puskesmas memadai

adalah: 5 bidan (D3) sudah dilatih asuhan persalinan normal, BBLR,

asfiksia, pencegahan infeksi, pertolongan pertama kegawatdaruratan

obstetrik dan neonatus, PONED; 5 perawat (D3) yang sudah dilatih

pencegahan infeksi, PONED, BBLR, pelatihan penaganan gawat darurat/

basic cardiac life support, asfiksia; dan tenaga kesehatan lain masing-

masing 1 orang sesuai kompetensi.

4. Kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar sebenarnya

merupakan kondisi kasus yang dapat dicegah agar tidak berkembang

menjadi gawat-darurat bila ditangani secara tepat dan sedini mungkin.

Semua Standar Prosedur Operasional (SPO), petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis sudah disiapkan di puskesmas. Jadi, sangat tergantung

kepada sumber daya manusia sebagai pelaksana pelayanan kesehatan

khususnya di bagian KIA/KB dan laboratorium.

Evaluasi Kompetensi OSCA Poltekes Kupang


16



Berikut ini beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menjawab tantang-

an yang dihadapi:

1. Untuk dapat memaksimalkan fungsi puskesmas, maka bimtek, monev,

magang dan supervisi fasilitatif masih perlu dilaksanakan, sambil meng-

evaluasi kemampuan staf puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.

2. Perlu dilakukan pendampingan tetap untuk penguatan puskesmas

seutuhnya, oleh tenaga yang disiapkan dengan kriteria khusus.

Pendampingan ini dilakukan untuk pembinaan terpadu pada kabupaten

uji coba, di beberapa puskesmas terpilih.

3. Melakukan kajian-kajian teknis di puskesmas PONED untuk mendapat

data secara objektif, dalam rangka menyusun strategi ke depan.

4. Menggalakkan kegiatan promotif, preventif, dan deteksi dini, sehingga bisa mengurangi keterlambatan pengenalan masalah kegawatdaruratan

maternal maupun neonatal dasar.

5. Melatih dokter tetap (PNS) di puskesmas untuk menjadi ketua tim PONED.

Ini adalah salah satu cara untuk megatasi seringnya tim PONED kurang

aktif akibat ketiadaan ketua tim PONED.

6. Data analisis Puskesmas oleh AIPMNH tahun 2009–2014 menunjukkan

bahwa jumlah kematian ibu dua kali lebih tinggi di wilayah terpencil

(dengan jangkauan lebih dari dua jam berkendara dari ibukota kabupaten)

dibandingkan dengan daerah di dekat ibukota kabupaten. Oleh karena itu,

kehadiran Puskesmas mampu PONED yang berjalan dengan baik, sangat

penting di daerah terpencil untuk mencegah kematian ibu dan neonatal.

KEBUTUHAN

DI MASA DEPAN

Ibu dan bayi pengguna pelayanan

kesehatan ibu dan anak di

Puskesmas Wini, Kabupaten TTU.

Foto: Quin untuk AIPMNH17



AIPMNH 2015

Booklet PONED AIPMNH Indo

Documents