FM.PHPL-SIC-012 01.03.2018 Bogor, 19 Januari 2021 Nomor : 27/SIC/Dirut/I/2021 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth, Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di Tempat Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK PT Wana Kencana Sejati sebagai pemegang IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK 95/Menhut-II/2005 Tanggal 12 April 2005, seluas ± 47.410 Ha, yang berlokasi di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, telah selesai dilaksanakan. Mengacu kepada Surat Surat Edaran Plt Dirjen PHPL Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19 serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.1. Huruf G point 11, bahwa LPPHPL mempublikasikan setiap Penerbitan, Perubahan dan Pencabutan S-PHPL di website LPPHPL (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian (www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan, dengan ini terlampir kami sampaikan hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati yang terdiri dari Pengumuman Hasil Resertifikasi, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Resertifikasi dan Sertifikat, untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama Tembusan : Kepada Yth, 1. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, di Sofifi 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV, di Ambon 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur Utama PT Wana Kencana Sejati, di Jakarta 6. Arsip
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FM.PHPL-SIC-012 01.03.2018
Bogor, 19 Januari 2021
Nomor : 27/SIC/Dirut/I/2021 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan
VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara Lampiran : 1 (satu) Set
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di
Tempat
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK
PT Wana Kencana Sejati sebagai pemegang IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor. SK 95/Menhut-II/2005 Tanggal 12 April 2005, seluas ± 47.410 Ha, yang berlokasi di
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, telah selesai dilaksanakan.
Mengacu kepada Surat Surat Edaran Plt Dirjen PHPL Nomor :
SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi
Pandemi COVID-19 serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran
3.1. Huruf G point 11, bahwa LPPHPL mempublikasikan setiap Penerbitan, Perubahan dan
Pencabutan S-PHPL di website LPPHPL (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian
(www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah
penetapan keputusan, dengan ini terlampir kami sampaikan hasil Resertifikasi Kinerja PHPL
dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati yang terdiri dari Pengumuman Hasil
Resertifikasi, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Resertifikasi dan Sertifikat, untuk
dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, di Sofifi 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV, di Ambon 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur Utama PT Wana Kencana Sejati, di Jakarta 6. Arsip
RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 11/SIC/Dirut/I/2020
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan
Resertifikasi Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :
a) Nama Auditee : IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati
b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
c) Alamat Kantor Pusat : Jl. Kartini Raya No. 4 Jakarta
d) Alamat Kantor Cabang : Jl. Mononutu No.4 Kel. Stadion, Ternate – Maluku Utara
e) Nomor Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005
f) Luas : ± 47.410 Ha
g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 28 Desember 2020 s.d. 7 Januari 2021
h) Hasil Penilaian : Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 70%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan pada VLK, sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang”, Sertifikat PHPL dengan Nomor : 42-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dengan Pembaharuan masa berlaku, sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 5/DIRSERTF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis
dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK-HA)
2. Dalam menyelesaian masalah selalu dengan cara
musyawarah, dimana Selama PT Wana Kencana Sejati
beroperasi belum pernah terjadi konflik dengan masyarakat.
Salah satu masalah yang pernah ada, dengan perusahaan
tambang yaitu PT KPT (Kemakmuran Pertiwi Tambang) yang
melakukan kegiatannya dalam kawasan konsesi PT Wana
Kencana Sejati, namun masalah tersebut terselesaiakan
dengan damai dan tidak ada konflik terbuka yang melibatkan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 21 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kedua belah pihak. Namun demikian PT Wana Kencana Sejati
belum membuat peta konflik sesuai Peraturan Dirjen (Perdirjen)
PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA)
3. PT Wana Kencana Sejati memiliki struktur organisasi
penanganan konflik sosial dan sumber daya manusia dalam
mengelola konflik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direktur No.: 0100/SK/DIR/XI/2020. Untuk masalah pendanaan
masih menunggu persetujuan dari Kantor Pusat Jakarta.
Kelembagaan Resolusi Konflik tersebut belum mengacu pada
Surat Edaran Nomor: SE.7/PHPL/UHP/PHP.I/2/2018 Tentang
Fasilitasi Kemitraan Konflik Pada Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yaitu dengan
melibatkan BPHP
4. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen/laporan
penanganan konflik yang pernah terjadi dengan perusahaan
tambang yaitu PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT KPT) dan
PT Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT KIUT), namun belum
lengkap dan jelas. Dan juga PT Wana Kencana Sejati belum
melakukan laporan konflik per semester seperti yang
diamanatkan oleh Peraturan Dirjen PHPL Nomor:
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang
IUPHHK
4.5
Perlindungan,
Pengembangan
dan Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga Kerja
67%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati telah merealisasikan sebagian
hubungan industrial dengan karyawannya (75%), antara lain
pelaksanaaan dari UU No. 13/2003, Surat keterangan bebas
berserikat dan Peraturan Perusahaan (PP), namun PP belum
mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait
2. Periode Tahun 2016-2020 PT Wana Kencana Sejati telah
merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan
kompetensi SDMnya (realisasi mencapai 63% dari rencana
yang telah ditetapkan)
3. PT Wana Kencana Sejati belum mengimplementasikan jenjang
karir yang ada sebagaimana diatur dalam SOP WKS/PK-
PRA/01 tentang Prosedur struktur organisasi, uraian tugas dan
jabatan
4. PT Wana Kencana Sejati belum mengimplementasikan jenjang
karir yang ada secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam
SOP WKS/PK-PRA/01 tentang Prosedur struktur organisasi,
uraian tugas dan jabatan
5. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan (77%)
yaitu Gaji dibayarkan sesuai UMP yang berlaku, pembayaran
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 22 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
bonus/premi, dan sebagian kartu kepesertaan BPJS
Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan
keterangan Kepala Personalia (Bpk. Umar Arsyad) bahwa
karyawan yang menginkan cuti telah diatur oleh perusahaan
7) Resume Hasil Verifikasi LK :
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK.
Verifier a. :
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati Memiliki Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK. 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005 atas
areal hutan produksi seluas ± 47.410 hektar. dan
Peta Overlay Peta PT Wana Kencana Sejati dengan
Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta
Wilayah Tertentu yang ditunjuk Sebagai Kawasan
Hutan di Provinsi Maluku Utara. Skala 1: 250.000
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan
No.302/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013, fungsi
kawasan hutan PT Wana Kencana Sejati termasuk
HPT (sebagian besar), APL dan Hutan Lindung
Verifier b. :
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IIUPHHK).
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah membayar IIUPHHK-
HA sesuai dengan SPP Nomor : S.308/VI-
BIKPHH/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp
5.333.625.000,00 dan terdapat bukti Aplikasi
Transfer Pembayaran IIUPHHK-HA melalui Permata
Bank pada tanggal 11 Juli 2005 sebesar RP.
5.333.625.000,00 dengan tujuan Nama Penerima :
Bendaharawan Penerima Setoran, Bank Mandiri
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan
Nomor Rekening : 102-0004203870
Verifier c. :
Penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada).
Memenuhi Terdapat informasi bahwa selama periode Maret
2020 s/d Desember 2020 Pada areal PT Wana
Kencana Sejati terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) Tambang PT Alam Raya Abadi
(SK.790/Menhut-II/2014, tgl 23/09/2014) dan IPPKH
PT Indo Bumi Nickel (SK No.627/Menhut-II/2014,
tanggal 17/07/2014)
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 23 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang.
Verifier a. :
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/ RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang, meliputi :
Dokumen
RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang
disusun berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber
Cruising dan/atau
Canhut.
Dokumen RKT/RTT
yang disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau
yang disahkan secara
self approval
Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL
Canhut.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
berbasis Inventarisasi Hutan Meneluruh Berkala
(IHMB) Periode tahun 2013 s/d 2022, yang telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.51/BUHA-2/2013,
tanggal 06 Desember 2013, serta Dokumen
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA)
Tahun 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :
522.1/Kpts/157/2020 tanggal 27 Desember 2019
serta telah dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja
Tahunan, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Direktur
Utama (Rusli Lohisto), diperiksa oleh Kepala Bidang
Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan (H.
Samsu, SE., M.Si) dan disahkan oleh : Kepala Dinas
Kehutatan Provinsi Maluku Utara (M. Sukur Lila,
S.Hut.,M.Si).
Verifier b. :
Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memetakan
areal/lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta
RKUPHHK Periode 2013-2022 dan Peta
RKTUPHHK-HA, Skala 1 : 50.000 serta Hasil
observasi lapangan pada Blok RKT 2020 terdapat
areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan
Lindung Sempadan Sungai Sangaji (N 00° 49’ 20,5”
E 128° 05’ 09,6”).
Verifier c. :
Penandaan lokasi blok
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah mendapat
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 24 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
tebangan/ blok RKT/ petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan.
pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Utara dan dilampiri peta skala 1 : 50.000 yang
memuat petak tebangan yang telah dicap. Hasil
observasi lapangan penandaan blok tebang RKT
2020 telah ditandai dengan plang identitas blok serta
cat warna merah pada pohon serta terdapat plang
batas blok RKT 2016 dengan blok RKT 2020 terletak
pada koordinat (N 000 49” 21,6” E 128
0 05’ 07,5”),
sedangkan penandaan batas petak yang memuat
identitas nomor petak dan strip satu cat warna merah
pada pohon, uji petik dilakukan di batas petak
Z12/AA12 (N 000 49” 39,38” E 128
0 05’ 17,20”),
AA13/AA14 (N 000 49” 39,01” E 128
0 05’ 17,84).
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Verifier a. :
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2013
s/d 2022 yang telah mendapat persetujuan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.51/BUHA-2/2013, tanggal 06 Desember 2013
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022,
serta telah dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA
berbasis IHMB Periode tahun 2013 s/d 2022
Verifier b. :
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
Not Applicable PT Wana Kencana Sejati telah memperoleh Izin
Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam,
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK. 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005
Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam Seluas ± 47.410
Hektar. Berdasarkan SK IUPHHK tersebut terlihat
bahwa PT Wana Kencana Sejati tidak ada areal
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
tanaman industri dan Berdasarkan Dokumen RKT
2020 tidak ada areal penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 25 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan
(IPHH)/pasar, mempunyai identitasfisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan
telah di–LHP-kan
Verifier :
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Memenuhi Dokumen LHP yang menjadi objek kajian adalah
dokumen LHP hasil kegiatan selama periode Bulan
Maret 2020 s/d Desember 2020 adalah sebesar
1.316,57 m3. Dokumen LHP telah dibuat oleh
Petugas Pembuat LHP-KB yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Direksi PT WKS
No.004/SK/WKS-JKT/I/2019, tgl 17 Januari 2019,
a/n. Hopni Bode, No. Register 00040-14/PKB-
R/XXXI/2018. Hasil observasi lapangan terdapat
kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen LHP
dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
Verifier :
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari :
TPK hutan ke TPK
Antara,
TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar
TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
Not Applicable Hasil uji petik Dokumen LMKB yaitu selama periode
Maret 2020 s/d Desember 2020 tidak ada
pengangkutan dari TPK hutan ke TPK Antara
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
Verifier a. :
Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA
bisa dilacak balak.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah melaksanakan SI-
PUHH Online dalam rangka Penatausahaan Hasil
Hutannya. hasil observasi tanda tanda
PUHH/Barcode pada kayu bulat pada bontos kayu
berupa label kuning ID barcode dan cat putih nomor
produksi telah sesuai dengan dokumen LHP
Verifier b. :
Identitas kayu diterapkan
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah melaksanakan sistem
penatausahaan kayu berupa Sistem Informasi PUHH
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 26 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
secara konsisten oleh
pemegang izin.
Online baik di dalam administrasi maupun di
lapangan dan menerapkan sistem ID barcode. Hasil
observasi lapangan dan Verifikasi dokumen identitas
ID Barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan
dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusuri
melalui SIPUHH Online
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK
Verifier :
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman
Not Applicable Selama periode Maret 2020 s/d Desember 2020, PT
Wana Kencana Sejati belum ada penerbitan
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Kayu (SKSHHK) dari TPK Hutan maupun dari TPK
Antara ke tujuan lainnya
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Verifier a. :
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
Not Applicable Berdasarkan rekapitulasi LHP periode Maret s/d
Desember 2020 jumlah produksi kayu yang telah di
LHP kan sebesar 1.316,57 m3, yang berasal dari
LHP No.24 Bulan Desember 2020, LHP tersebut
belum ada penerbitan Surat perintah Pembayaran
PSDH dan DR
Verifier b. :
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH.
Not Applicable PT Wana Kencana Sejati belum melakukan
penerbitan dan pemabayaran PSDH dan DR atas
LHP No. 24 di Bulan Desember 2020 sebesar
1.316,57 m3 dan posisi kayu berada di TPK Hutan,
Verifier c. :
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
Not Applicable Periode Maret 2020 s/d Desember 2020 belum ada
SPP dan pembayaran DR dan PSDH atas LHP No.
24 di Bulan Desember 2020 sebesar 1.316,57 m3,
sehingga untuk kesesuiaan tarif belum dapat di
verifikasi
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 27 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier: Dokumen PKAPT Not Applicable PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar dari Kementerian Perdagangan (Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri) dengan
Nomor PKAPT 09.05.1.02540, masa berlakunya
sampai dengan 7 Februari 2021. Dengan terbitnya
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
no : 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang
pencabutan keputusan menteri perindustrian dan
perdagangan no 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
perdagangan kayu antar pulau, pada pasal 1 “ pada
saat peraturan menteri ini berlaku, keputusan menteri
perindustrian dan perdagangan no
68/MPP/Kep/2/2003 tentang perdagangan kayu antar
pulau di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier:
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal.
Not Applicable Selama periode Maret 2020 s/d Desember 2020, PT
Wana Kencana Sejati belum melakukan pemiliran
kayu ke tujuan industri, sehingga mengenai dokumen
yang menunjukan identitas kapal belum dapat
diverifikasi.
K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier:
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah membubuhkan
tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang
bersatu dengan label ID Barcode, pada bagian
bawah logo V-Legal tertera identitas : 42-SIC-04.01-
LPPHPL-004-IDN, sesuai dengan Perjanjian
kerjasama No.027/SIC/SPK-Persh/PHPL_Logo/
XI/2016 Tentang Sublisensi penggunaan tanda V –
Legal.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 28 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan
tersebut.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier a:
Dokumen AMDAL/
DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Dokumen
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak
Pengusahaan Hutan Alam PT Wana Kencana Sejati
di Kabupaten Halmahera Tengah (Sekarang
Halmahera Timur) Provinsi Maluku Utara yang telah
disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku
Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah, Nomor.
SK.660.1/48/2001 tanggal 16 Juli 2001. Berdasarkan
dokumen tersebut Proses penyusunan ANDAL
mengacu kepada Keputusan Sekretaris
Jendral/Ketua Komisi ANDAL Pusat Departeme
Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-
DAR/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan
manfaat sosial.
Verifier a. :
Dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada
dokumen AMDAL yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi
Maluku Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah, SK
Nomor 660.1/48/2001 tanggal 16 Juli 2001
Verifier b. :
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik- kimia,
biologi dan sosial.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Laporan
kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan yang dilaksanakan persemester.
Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan
RKL/RPL semester I Tahun 2020 kegiatan yang
telah dilakukan adalah Pengukuran Erosi,
Pengukuran Tinggi Muka Air, Pembuatan
Plang/pemasangan Plang Areal Kawasan Lindung
berupa Sempadan Sungai Tokobleweng dan
Sempadan Sungai Sangaji, Pembuatan
Plang/pemasangan Plang Areal Kawasan Lindung
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 29 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Buffer Zone, Serta realisasi bantuan sosial meliputi
Bantuan Sembako penanganan Covid – 19, Bantuan
perayaan natal dan tahun baru, Bantuan perayaan
hari-hari besar dan Bantuan Transfortasi. Dokumen
tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara yang
dibuktikan dengan ada tanda terima dari Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, yang
ditandatangani oleh Muzakir Karim, S.Hut (Kasubid
Amdal).
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier a. :
Pedoman/prosedur K3
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Standar
Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan
Kerja Nomor Dokumen No. SOP-WKS/K3-1, dalam
pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan,
PT Wana Kencana Sejati telah membentuk Personil
keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.022/DR-
WKS/II/2020, tgl 15 Februari 2020 sebagai ketua
Umar Arsad.
Verifier b. :
Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati memiliki peralatan K3 yang
terdiri dari Helm, Kacamata Las, Kotak P3K, Baju
Rompi, Sepatu Boot, Sarung Tangan, Masker, Jas
Hujan, Obat-obatan dan Apar. Berdasarkan hasil
obeservasi lapangan alat-alat dan perlengkapan K3
tersebut masih dapat digunakan dan obat obatan
belum kadaluarsa.
Verifier c. :
Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki laporan
catatan kecelakaan kerja yang memuat Nama
Korban, Jabatan, Waktu Kejadian, Kronologis dan
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam menangani
kecelakaan. Berdasarkan Laporan catatan
kecelakaan kerja periode Maret 2020 s/d Desember
2020 bahwa di PT Wana Kencana Sejati tidak
pernah terjadi kecelakaan (Nihil). Catatan
kecelakaan kerja tersebut ditandatangani oleh
Petugas K3 (Umar Arsad) dan diketahui oleh
Manager Kehutanan (David Pangesty). Dalam upaya
menekan tingkat kecelakaan, PT WKS telah
memasang spanduk himbauan untuk menjaga dan
mengutamakan keselamatan kerja serta telah
menyusun rencana program kerja K3
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 30 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier :
serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Di PT Wana Kencana Sejati tidak terdapat serikat
pekerja, namun pihak perusahaan tidak melarang
karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja, pernyataan tersebut
tertuang dalam Surat keterangan dan Pernyataan
Kebebasan Berserikat Nomor :
096/D.WKS/JKT/XI/2020 tanggal 25 November 2020,
ditandatangani oleh Direktur (Yeny Susilowati). Hasil
wawancara dengan M. Ali Arfa menegaskan bahwa
sampai sekarang serikat pekerja di PT Wana
Kencana Sejati belum terbentuk dan perusahaan
memberikan kebebasan untuk membentuk dan
terlibat dalam serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja
Verifier :
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah Memiliki Peraturan
Perusahaan Tahun 2016 yang telah disahkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK No. 01/DTT-
MU/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, Peraturan
Perusahaan (periode 2019-2021) masih dalam
proses permohonan pengesahan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Utara, dibuktikan dengan tanda terima dokumen
Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan,
tertanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh
sdr. Jusnain Harun
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur.
Memenuhi Jumlah Tenaga Kerja PT Wana Kencana Sejati per
bulan Desember 2020 sebanyak 44 orang dengan
karyawan termuda yaitu Feni Buma, Tanggal lahir 12
Mei 1998 (22 Tahun) jabatan Tukang Masak. Hasil
wawancara dengan M. Ali Arfa menyatakan bahwa
penerimaan karyawan tetap memperhatikan sesuai
aturan yang berlaku.
Bogor, 18 Januari 2021 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
International Certification JL. RAYA TAMAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2
ClOMAS - BOGOR - JAWA BARAT
Tanggal Berlaku : 22-01-2021
Amendemen Tanggal : 18-01-2021
1 h - 1 1 1
Li LL 42-SIC-04.01
^KAN Komite Akredi tas i Nasional
LPPHPL-004-IDN
Tanggal Berakhir : 21-01-2026
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :
PT WANA KENCANA SEJATI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.95/Menhut-ll/2005 Tanggal 12 April 2005
Luas Areal ± 47.410 Hektar
di
Ir. IIN INDASAH Direktur Utama
Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
Predikat SEDANG
Ir. GUSD Direktur Sertifikasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 «& Lampiran 3.1