No. 7 / 14 / DPNP Jakarta, 18 April 2005 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA Perihal : Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ________________________________________________________________ Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I. UMUM A. Salah satu penyebab kegagalan Bank adalah Penyediaan Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank mengelola konsentrasi portofolio Penyediaan Dana. Konsentrasi tersebut selain ditimbulkan oleh eksposur kredit, juga dapat ditimbulkan oleh eksposur yang berlebihan terhadap faktor pasar tertentu atau eksposur yang timbul dari kegiatan pendanaan dimana suatu Bank secara khusus bergantung pada segmen peminjam atau sumber pendanaan tertentu. B. Seiring …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No. 7 / 14 / DPNP Jakarta, 18 April 2005
SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ________________________________________________________________
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4472), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank
Indonesia sebagai berikut:
I. UMUM
A. Salah satu penyebab kegagalan Bank adalah Penyediaan Dana yang
tidak didukung oleh kemampuan Bank mengelola konsentrasi portofolio
Penyediaan Dana. Konsentrasi tersebut selain ditimbulkan oleh eksposur
kredit, juga dapat ditimbulkan oleh eksposur yang berlebihan terhadap
faktor pasar tertentu atau eksposur yang timbul dari kegiatan pendanaan
dimana suatu Bank secara khusus bergantung pada segmen peminjam
atau sumber pendanaan tertentu.
B. Seiring …
B. Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan jenis produk
perbankan, Bank harus mengembangkan teknik pengukuran terhadap
beberapa bentuk risiko konsentrasi yang timbul dari Penyediaan Dana.
Hal ini khususnya terdapat pada bentuk Penyediaan Dana tidak langsung
ataupun Penyediaan Dana yang dikaitkan dengan tagihan yang diperkuat
dengan jaminan ataupun agunan dalam berbagai bentuk.
C. Dengan semakin kompleksnya hubungan antara perseorangan dengan
suatu perusahaan, dan atau suatu perusahaan dengan perusahaan lain
maka Bank harus dapat secara akurat mengidentifikasi dan menentukan
pihak lawan transaksi (counterparty) dalam kaitannya dengan
pengukuran eksposur risiko konsentrasi tersebut.
II. MANAJEMEN RISIKO
A. Dalam melakukan Penyediaan Dana, Bank wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat
Penyediaan Dana tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan risiko ini antara lain dilakukan dengan menetapkan batas
(limit) Penyediaan Dana. Penetapan batas (limit) Penyediaan Dana
tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana
terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank, yaitu dengan
mempertimbangkan besaran, jenis, jangka waktu Penyediaan Dana
maupun dampak Penyediaan Dana terhadap kebijakan dan strategi
diversifikasi portofolio Bank secara menyeluruh. Selain penetapan limit
terhadap eksposur kepada pihak tertentu, maka untuk keperluan internal,
Bank dapat menetapkan limit berdasarkan area geografis (geographic
limits) dan sektor industri tertentu (certain industries).
B. Analisa …
B. Analisa dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil
risiko tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengukur risiko kredit
terhadap sekumpulan Penyediaan Dana (pools of provision of funds)
yang memiliki karakteristik yang serupa, dari sisi besaran, jenis, dan
atau jangka waktu. Risiko kredit tersebut diukur antara lain berdasarkan
data historis tingkat kegagalan (historical default rate) dan perpindahan
kualitas Penyediaan Dana (credit rating migration) selama periode
tertentu.
C. Analisa terhadap risiko konsentrasi tersebut selanjutnya dijabarkan
dalam suatu batas (limit) maksimum Penyediaan Dana yang dapat
diberikan untuk Peminjam. Batas (limit) maksimum Penyediaan Dana
tersebut pada umumnya ditentukan berdasarkan kerugian maksimum
dari Penyediaan Dana yang dapat ditolerir oleh permodalan Bank
(maximum loss rate as percentage of capital).
D. Selain melakukan analisa terhadap konsentrasi Penyediaan Dana kepada
Peminjam dan sekumpulan Penyediaan Dana sebagaimana dijelaskan
diatas, Bank juga harus melakukan analisa terhadap alokasi yang
ditetapkan untuk masing-masing komponen portofolio Penyediaan Dana.
Hal ini dimaksudkan agar Bank dapat memiliki komposisi portofolio
yang optimum dari struktur neraca Bank secara keseluruhan. Dalam
menentukan alokasi tersebut, Bank harus mempertimbangkan korelasi
risiko antara komponen portofolio Penyediaan Dana maupun tingkat
volatilitas dari masing-masing komponen portofolio.
III. PIHAK …
III. PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PEMINJAM
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dengan berkembangnya
struktur kelompok usaha, konsepsi dasar dalam menentukan pihak lawan
transaksi (counterparty) untuk pengukuran eksposur risiko konsentrasi juga
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dilakukan penyempurnaan
terhadap konsepsi dasar penentuan Pihak Terkait dan kelompok Peminjam
dengan menggunakan unsur “pengendalian” baik secara langsung maupun
tidak langsung sebagai faktor penentu. Unsur pengendalian dapat dianalisa
berdasarkan hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.
Adapun cara-cara perseorangan atau perusahaan/badan melakukan
pengendalian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian tersebut antara lain melalui kepemilikan saham secara
langsung, hak opsi, maupun acting in concert. Walaupun tidak memiliki
saham, pengendalian juga dapat dilakukan melalui kemampuan dalam
penentuan kepengurusan maupun kemampuan dalam menentukan kebijakan
operasional atau kebijakan keuangan Bank.
A. Kepemilikan Saham.
Hubungan pengendalian antara lain dapat timbul sebagai akibat
kepemilikan saham suatu pihak, baik itu berbentuk perseorangan atau
perusahaan/badan terhadap suatu perusahaan/badan. Kepemilikan ini
dijabarkan dalam bentuk kepemilikan saham yang memiliki hak suara
pada suatu perusahaan/badan. Dalam menentukan kepemilikan saham,
termasuk didalamnya kepemilikan saham secara bersama-sama atau
melalui …
melalui pihak lain, seperti saham dari Pihak Terkait/anggota kelompok
lainnya ataupun saham dari keluarganya.
1. Pihak Terkait dengan Bank
a. Pengendali Bank Berdasarkan Kepemilikan Saham
Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian
dengan Bank apabila pihak tersebut memiliki 10% (sepuluh
perseratus) atau lebih saham Bank.
Apabila pihak yang menjadi pengendali Bank dikendalikan
oleh pihak lain, baik berbentuk perseorangan atau
perusahaan/badan, maka pengendali dari pengendali
ditetapkan pula sebagai pengendali Bank. Dalam menentukan
pengendali dari pengendali tersebut tidak ada batas jenjang
tertentu, sehingga penentuan pengendali dari pengendali
hendaknya ditelusuri sampai dengan pengendali akhir.
Apabila pengendali Bank adalah perorangan, maka pihak yang
mempunyai hubungan keluarga baik vertikal maupun
horisontal dari perseorangan tersebut juga merupakan
pengendali Bank. Adapun pihak-pihak yang mempunyai
hubungan keluarga dimaksud termasuk suami atau istri dari
saudara kandung/tiri/angkat perseorangan yang bersangkutan.
Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dijelaskan diatas
dapat dicontohkan dengan struktur kepemilikan sebagaimana
digambarkan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.
b. Perusahaan/Badan Dimana Bank Bertindak Sebagai
Pengendali
Sesuai …
Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf b PBI Nomor 7/3/PBI/2005
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,
antara lain diatur bahwa suatu perusahaan/badan dianggap
dibawah pengendalian Bank apabila Bank memiliki 10%
(sepuluh perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan
tersebut.
Sebagaimana dalam menentukan pengendali dari pengendali
Bank, tidak ada batas jenjang tertentu untuk menentukan
perusahaan/badan yang berada dibawah pengendalian Bank.
Penelusuran perusahaan/badan yang berada dibawah
pengendalian Bank dilakukan sampai dengan
perusahaan/badan terakhir (ultimate subsidiary). Hal ini antara
lain dicontohkan dalam Lampiran 3.
c. Pengendali Lain Dari Perusahaan/Badan Yang Dibawah
Pengendalian Bank
Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf c PBI Nomor 7/3/PBI/2005
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,
antara lain diatur bahwa pengendali lain dari
perusahaan/badan yang dibawah pengendalian Bank dengan
kepemilikian 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham,
dianggap sebagai Pihak Terkait. Hal ini antara lain
dicontohkan pada Lampiran 4.
d. Perusahaan/Badan Dibawah Pengendalian Pihak-Pihak Dalam
Huruf a dan Huruf c
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf d PBI Nomor
7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank …
Bank Umum, perusahaan/badan lain yang dikendalikan
oleh pengendali Bank serta perusahaan/badan yang
dikendalikan oleh pengendali lain dari anak perusahaan Bank
juga ditetapkan sebagai Pihak Terkait. Dalam menentukan
parameter pengendalian dari sisi kepemilikan saham,
persentase yang digunakan adalah sebesar:
1) 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dan porsi kepemilikan
tersebut merupakan porsi terbesar; atau
2) 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih kepemilikan
atas saham perusahaan/badan tersebut.
Hal ini antara lain dicontohkan dalam Lampiran 5.
e. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Kontrak investasi kolektif secara umum didefinisikan sebagai
suatu kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian
yang mengikat pemegang efek dimana manajer investasi
diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif
dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan
penitipan kolektif. Dalam konteks BMPK, manajer investasi
KIK ditetapkan sebagai subjek untuk menentukan hubungan
pengendalian. Apabila Bank dan atau Pihak Terkait dengan
Bank memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham
pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada
KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan atau
Penyediaan Dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan
sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Hal ini antara
lain dicontohkan dalam Lampiran 6.
2. Kelompok …
2. Kelompok Peminjam Bukan Pihak Terkait.
Dari sisi kepemilikan saham, untuk menentukan hubungan
pengendalian antara 1 (satu) Peminjam dengan Peminjam lain
adalah sebagai berikut:
a. Peminjam, baik secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki saham sebesar 10% (sepuluh perseratus) atau lebih
saham Peminjam lain dan porsi kepemilikan tersebut adalah
porsi terbesar; atau
b. Peminjam, baik secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau
lebih saham Peminjam lain.
Apabila 1 (satu) Peminjam memiliki saham Peminjam lain dengan
persentase sebagaimana dijelaskan pada huruf a atau huruf b, maka
kedua Peminjam tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok
Peminjam. Penggolongan kelompok Peminjam berlaku pula apabila
1 (satu) pihak yang sama menjadi pengendali beberapa Peminjam,
yaitu apabila pihak tersebut memiliki saham di beberapa Peminjam
dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan atau
huruf b. Hal ini antara lain dicontohkan dalam Lampiran 7.
B. Kepengurusan
Hubungan pengendalian dapat timbul sebagai akibat hubungan
kepengurusan.
1. Pihak …
1. Pihak Terkait.
a. Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf f
angka 2) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum, Komisaris, Direksi dan atau
Pejabat Eksekutif Bank beserta keluarganya ditetapkan sebagai
Pihak Terkait. Adapun yang dimaksud dengan keluarga disini
termasuk suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkatnya. Hal
ini antara lain dapat dicontohkan dalam Lampiran 8 dalam
bentuk garis putus-putus yang melingkari Bank.
b. Komisaris, Direksi dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak
yang telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait termasuk juga
sebagai Pihak Terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Hal ini antara
lain dicontohkan dalam Lampiran 8 dalam bentuk garis putus-
putus yang melingkari pengendali Bank dan pihak-pihak yang
dikendalikan oleh Bank.
c. Pasal 8 ayat (1) huruf i PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum lebih lanjut
menyatakan bahwa perusahaan/badan dimana Komisaris,
Direksi dan atau Pejabat Eksekutif yang telah ditetapkan
sebagai Pihak Terkait memiliki pengendalian, maka
perusahaan/badan tersebut ditetapkan sebagai Pihak Terkait.
Hal ini dapat dicontohkan dalam Lampiran 8.
d. Pasal …
d. Pasal 8 ayat (1) huruf h PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan pula
bahwa apabila Komisaris, Direksi dan atau Pejabat Eksekutif
yang telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait merangkap jabatan
pada suatu perusahaan/badan lain, maka perusahaan/badan
tersebut ditetapkan pula sebagai Pihak Terkait.
e. Selain dari pengaturan yang terdapat dalam PBI Nomor
7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Umum, hubungan kepengurusan diatur pula dalam Pasal 11
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Dalam undang-undang tersebut antara lain diatur pula bahwa
perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan
dari keluarga Dewan Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat
Eksekutif Bank termasuk dalam pengertian Pihak Terkait. Oleh
karena itu, perusahaan-perusahaan dimana keluarga dari Dewan
Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak
sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif
ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank. Selain itu,
keluarga dari pengendali perseorangan Bank merupakan Pihak
Terkait dengan Bank. Dengan demikian, perusahaan-
perusahaan dimana keluarga dari pengendali tersebut bertindak
sebagai Dewan Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif
juga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.
Hal-hal tersebut diatas antara lain dicontohkan dalam
Lampiran 8.
2. Kelompok …
2. Kelompok Peminjam Bukan Pihak terkait
Unsur dasar penentu hubungan pengendalian melalui kepengurusan
antara beberapa Peminjam bukan Pihak Terkait, secara umum sama
dengan Pihak Terkait.
Dalam hal Direksi, Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam
juga mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank, maka eksposur
Penyediaan Dana baik kepada Peminjam serta kepada Direksi,
Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam tersebut
diperhitungkan sebagai satu kesatuan dan Peminjam beserta Direksi,
Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam ditetapkan sebagai
1 (satu) kelompok Peminjam.
Sebagaimana halnya dengan perlakuan untuk Pihak Terkait apabila
terdapat beberapa perusahaan yang Komisaris, Direksi, dan atau
Pejabat Eksekutifnya merupakan pihak yang sama, maka
perusahaan-perusahaan tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu)
kelompok Peminjam.
C. Keuangan.
Hubungan pengendalian dapat pula diakibatkan melalui hubungan
keuangan. Hubungan keuangan itu sendiri ditetapkan berdasarkan