BLUEPRINT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI: KONSEP MENUJU PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI If we understand social capital as the cumulative capacity to work together for common goals, and civil society as the space where these goals are formed and debated, then there is no other framework we can use to pursue the visions we hold in our hearts. (Edwards 2000).
38
Embed
BLUEPRINT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI: KONSEP MENUJU PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BLUEPRINT PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI: KONSEP MENUJU
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI
If we understand social capital as the cumulative capacity to work together for common goals, and civil society as the space where these goals are
formed and debated, then there is no other framework we can use to pursue the visions we
hold in our hearts. (Edwards 2000).
PRESUMED CONDITION
HYPOTHETICAL CONSERVATION AREA GOVERNANCE
Chart1
Monday 21 June 20104
5:28
PUBLIC INSTITUTIONS AT NATIONAL LEVEL:
"COORDINATION"
INDEPENDENT INSTITUTIONS:
NGOs, UNIVERSITIES
FIELD PROBLEMS: Forest Resource Conflict, Over exploitation, Right,
Profit Sharing etc.
POLICY INSTRUMENTS AT NATIONAL/PROVINCE
LEVEL
POLICY INSTRUMENTS AT KABUPATEN LEVEL
SCIENCE & TECHNOLOGY "IRON LAW"
PUBLIC PROCESSES (ACCOUNTABILITY
MEASURE)
PUBLIC INSTITUTIONS AT
KABUPATEN LEVEL
NATIONAL PUBLIC INSTUTIONS AT
KABUPATEN
SFM AIMED PROGRAMS:
FEEDBACK MECHANISM
PRO-SFM PRIVATE INSTITUTIONS
GLOBAL COMMUNITYLEGALLY BINDING INTERNATIONAL
CONVENTIONS
PERMASALAHAN
OBSERVED PROBLEMS (RAPPAM 2005):
• Perambahan• Pembalakan
Haram• Kebakaran Hutan• Penambangan
Haram• Perburuan Haram• Pemukiman
Haram• Pemanfaatan
NTFP
• Rekreasi dan Pariwisata
• Invasi spesies• Klaim hak
masyarakat lokal• Penggunaan non
konservasi• Pencemaran• Penggunaan
“fishing gear”• Treasure Hunting
RAPPAM (2005)
• Management Effectiveness rendah, baik input, proses, output maupun perencanaan Kinerja Rendah
• Tekanan dan Ancaman terhadap sumberdaya di dalam TN masih tinggi, khususnya: pembalakan haram, perambahan dan perburuan haram
WORKSHOP 11-12 MEI 2005
• Banyaknya persoalan konservasi yang bersifat ”beyond the law” (kompleksitas aktor dan ketidakcukupan (insufficient) upaya penegakan hukum)
• Munculnya berbagai persoalan di lapangan berkaitan erat dengan masalah ”prakondisi” (enabling condition) (penataan hak, munculnya berbagai konflik, lemahnya kemantapan kawasan dan sosialisasi keberadaan dan manfaat sdahe, serta pengakuan berbagai pihak).
• Lemahnya sinergi antar lembaga konservasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional
• Keragaman persepsi pejabat di lingkungan Ditjen PHKA terhadap ksdahe
• Kebijakan dan peraturan perundang-undangan masih berorientasi pada perlindungan dan pengawetan (save it) dan kurang mengakomodasikan manfaat konservasi bagi pihak lain
• Perumusan kebijakan ksdahe belum berorientasi pada pemecahan masalah
• Belum tersedianya sistem insentif (ekonomi) yang memadai bagi pelaku konservasi dalam berbagai level
• Terbatasnya sarana dan prasarana serta inovasi teknologi dalam pengelolaan kawasan maupun konservasi jenis
MASALAH KEBIJAKAN: RESULTANTE DARI BERBAGAI
MASALAH
TA
MA
N N
AS
ION
AL
MASYARAKAT LOKAL
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
KOMUNITAS INTERNASIONAL
MASALAH KONSEPTUAL
PERATURAN PERUNDANGAN
Ben
tura
n N
ilai
Pen
gorg
anis
asia
nC
omm
on P
ool
Res
orce
s
Tunt
utan
Man
faat
Lang
sung
Kin
erja
Org
anis
asi
Pen
gelo
la
Soa
l Ins
entif
Com
man
d an
d C
ontr
ol
Soa
l Koo
rdin
asi
Soa
l Pri
orita
s
PR
OG
RA
M D
AN
KA
PA
SIT
AS
TN Pengamanan
Kawasan
Pembinaan Ekosistem Hutan
Pengembangan Daerah Penyangga
Promosi dan Informasi Bina Wisata dan Cinta Alam
WEAK WEAK INCENTIVEINCENTIVE
POVERTYPOVERTY
WEAK WEAK COORDINATIONCOORDINATION
WEAK LAW WEAK LAW ENFORCEMENTENFORCEMENT
CONFLICTSCONFLICTS
UNCLEAR RIGHTUNCLEAR RIGHTARRANGEMENTARRANGEMENT
PROBLEMSITUATION
CAUSES
UNDERLYINGCAUSES
STRUKTUR MASALAH (NAT. POINT OF VIEW)
ENABLING CONDITION = SOLUTION FOR UNDERLYING CAUSES
HIGH DEMANDHIGH DEMANDON FORESTON FOREST
LANDLAND
HIGH HIGH EXPECT. ONEXPECT. ON
LOCAL INCOME LOCAL INCOME
HIGH INTENSITYHIGH INTENSITYOF ILLEGAL OF ILLEGAL
LOGGINGLOGGING
WEAK MANAGEMENT
CAPACITY
WEAK NAT.PARK
GOVERNANCE
WEAK DECENT.
POLICY IMPL.
KERANGKA PEMIKIRAN
KONTEKS PTNKEBIJAKAN MAKRO:
(ENABLING CONDITION)(KEMANTAPAN KAWASAN,PENATAAN
HAK)
TINGKAT UM:IMPLEMENTASI
MANAJEMEN
STANDAR:KI+NORMA
KINERJA(PERFORMANCE)
SISTEM PENILAIAN:PROSEDUR,
PERSYARATAN
SISTEM MANAJEMEN:KEBIJAKAN PTNProsedur Standar
Instruksi KerjaRekaman
KEBIJAKAN OPERASIONAL (PERATURAN,SISTEM INSENTIF)
FOCUS-3
FO
CU
S-2
FOCUS-1
MANAGER POINT OF VIEW VALUATION BODY
POINT OF VIEW
FOCUS-1• Identifikasi kharakteristik bio-fisik• Identifikasi kharakteristik sosial-budaya• Identifikasi kharakteristik ekonomi
wilayah• Identifikasi kharakteristik organisasi
pengelolaan TN saat ini• Sintesa mengenai pilihan pengembangan
produk TN (Goods and Services)• Sintesis mengenai TIPOLOGI TN• Sintesis mengenai model pengelolaan TN
FOCUS-2
• Melakukan “content analysis” kebijakan saat ini
• Melakukan analisis kesenjangan antara kebijakan saat ini dengan harapan
• Merumuskan kebijakan untuk menyediakan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam mengelola kawasan konservasi
• Merumuskan kebijakan untuk mendukung kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi
SINTESA AKHIR• Merumuskan “governance
model” TN• Perumusan kelembagaan• Perumusan struktur organisasi
pengelolaan TN• Perumusan agenda perubahan
(Plan of Change)
TIPOLOGI TNSEBAGAI FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN
RUANG EKOLOGI
EKOSISTEM ALAM (EA)
TN
EA
EA
EATN
EKOSISTEMBUATAN
TN
Penutupan/penggunaan Lahan Skor
> 60% Aman
20%-60% Sedang
< 20% Rawan
RUANG SOSIAL
COHERENTSOCIAL GROUPS
(CSG)
TNTN
CSG
CSG
CSGTN
CSG
CSG
CSG
CSG
Domisili Komunitas Koheren
Kepadatan Penduduk
Tinggi Rendah
Dalam Kawasan
SBT (Kepentingan budaya masyarakat terhadap taman nasional tinggi)
SBS
Sebagian Overlap
SBT SBR
Luar Kawasan SBS (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional sedang)
SBR (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional rendah)
RUANG EKONOMI
ZONA PENGEMBANGAN EKONOMI (ZPE)
TN
TN=ZPEZPE
TN
Barang
Jasa
TS SS RS
TSTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan tinggi (EMT)
EMS EMS
RS EMT EMS EMS
SKTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan sedang (EMS)
EMS EMR
TKTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan rendah (EMR)
EMR EMR
RUANG KEWENANGAN
PROPINSI
KABUPATEN
TN
PROPINSI
KAB.1
TN
PROP.1
KAB.1
TN
KAB.2
Jangkauan Wilayah Taman Nasional
Skor
Dalam Satu Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah rendah (KWR)
Lintas Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah tinggi (KWT)
Lintas Propinsi KWT
TIPOLOGI AKHIR
Tipologi Ekologi
Tipologi Sosial Budaya
SBTSBS
SBR
EADorongan Aspek Ekologi dan Sosial Budaya berimbang (DESB)
DSB DSB
ESDorongan Aspek Sosial Lebih menonjol (DSB)
DESB
DSB
ERDorongan Aspek Ekologi Lebih menonjol (DE)
DEDES
B
Tipologi Ekonomi
Tipologi Kewenangan Wilayah
KWR KWT
EMTKompleksitas Persoalan Sederhana (KPS)
KPB
EMS Kompleksitas Persoalan Biasa (KPB) KPB
EMR Kompleksitas Persoalan Rumit (KPR) KPR
TIPOLOGI AKHIR
Tipe Ekonomi
dan Kewenanga
n
Tipologi Ekologi dan Sosial Budaya
DSB DESB DE
KPS A A/B B
KPB A/C A/B/C/D B/D
KPR C A/B/C/D D
TIPOLOGI AKHIR
+-Kompleksitas Kewenangan
Ecological Driven NP
Collaborative Man. Type 1 (TP1)BTN-Kab-Kab CollaborationCritical Issue:Economic Activities Based on ES
Collaborative Man Type 3 (TP3)BTN-KAB-KAB-LC-Pr Collaboration
Critical Issue: Economic Activities based on G&ES
Collaborative Man. notrelevant, or with spec. Purpose (TP4)
Critical Issue: Economic Activities Based on ES
Socially Driven NP
Collaborative Man Type 2(TP2)BTN-KAB-LC-Pr Collaboration
Critical Issue: Economic Activities based on G&ES
TIPOLOGI AKHIR
+-Kompleksitas Kewenangan
Ecological Driven NP
TP1:1. TN Gunung Halimun-Salak2. TN Gede Pangrango3. TN Meru Betiri4. TN Bromo Tengger5. TN Way Kambas
TP3:1. TN Gunung Rinjani2. TN Kerinci Seblat3. TN Lore Lindu4. TN Tanjung Puting
TP4:1. TN Ujung Kulon2. TN Alas Purwo3. TN Kepulauan Seribu