Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 1 BLOCK BOOK HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA KODE MATA KULIAH WE 13223 Planing Groups : Prof. Dr. I Made Subawa, S,H, MS I Nengah Suantra, S.H., MH. Komang Pradnyana sudibya, S.H. M.Si. Made Nurmawati, S.H., M.H Ni Luh Gede Astariani, S.H., MH. Nyoman Mas Ariyani, S.E., S.H., M.H. I Wayan Suarbha, S.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA BALI – INDONESIA 2010
55
Embed
BLOCK BOOK HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA KODE MATA …fl.unud.ac.id/block-book/BLOCK BOOK Th.2010/Block Book Oct Th 2010... · Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 1
BLOCK BOOK HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA KODE MATA KULIAH WE 13223
Planing Groups : Prof. Dr. I Made Subawa, S,H, MS I Nengah Suantra, S.H., MH. Komang Pradnyana sudibya, S.H. M.Si. Made Nurmawati, S.H., M.H Ni Luh Gede Astariani, S.H., MH. Nyoman Mas Ariyani, S.E., S.H., M.H. I Wayan Suarbha, S.H.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
BALI – INDONESIA 2010
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 2
BLOCK BOOK HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
I. IDENTITAS MATA KULIAH • Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara • Kode Mata KUliah : WE 13223 • SKS : 2 SKS • Status : Wajib Program Kekhususan Penyelenggaraan Negara • Planing Groups : Prof. Dr. I Made Subawa, S,H, MS
I Nengah Suantra, S.H., MH. Komang Pradnyana sudibya, S.H. M.Si. Made Nurmawati, S.H., M.H Ni Luh Gede Astariani, S.H., MH. Nyoman Mas Ariyani, S.E., S.H., M.H. I Wayan Suarbha, S.H.
II. DESKRIPSI MATA KULIAH: Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenei teori teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lemabaga Negara, jenisjenis lembaga Negara, hubungan antarlembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara.
III. TUJUAN MATA KULIAH: Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis masalah masalah kelembagaan Negara (C4).
IV. METODE DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN 1. Metode Perkuliahan
Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (learning) bukan “mengajar” (teaching).
2. Stategi Pembelajaran Strategi pembelajaran : kombinasi perkuliahan 42% ( 5 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 58% (7 kali pertemuan tutorial). Satu pertemuan untuk Tes Tengah Semester, dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan.
3. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial (komposisi) Dalam Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara ini, perkuliahan direncanakan berlangsung selama 5 kali yaitu pertemuan ke 1, 3, 5, 7, dan 10. Tutorial 7 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, 4, 6, 8, 9, 11, dan 12. Durasi pertemuan untuk perkuliahan dan tutorial termasuk kegiatan
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 3
akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri adalah 680 menit perminggu atau 4080 menit persemester.
4. Strategi Perkuliahan Perkuliahan berkaitan dengan pokok bahasan akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa: papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan bacaan, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Teknik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah). Untuk Perkuliahan diperlukan waktu 100 menit tatap muka, 120 menit tugas terstruktur dan 120 menit kegiatan akademik mandiri. Dalam satu semester diperlukan waktu 6 X 340 menit, yaitu 2040 menit.
5. Strategi Tutorial a. Mahasiswa berdiskusi di kelas (Discuccion Task, Study Task dan Problem Task)
selama 100 menit perminggu, melakukan kegiatan akademik terstruktur selama 120 menit perminggu, dan mengerjakan tugas mandiri (self study) selama 120 menit per minggu. Dalam satu semester diperlukan 6 x 340 menit, yaitu 2040 menit.
b. Mahasiswa diwajibkan: a) Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topik Bab 5 (Studi Kasus
tentang Sengketa Kelembagaan Negara). b) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point untuk topik Bab 3
(Hubungan antarlembaga Negara).
V. PENILAIAN DAN UJIAN
Kompetensi mahasiswa diukur melalui penilaian aspek hard sklls dan soft skills. Penilaian hard skills dilakukan melalui Ujian dan penilaian tugastugas mahasiswa. Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis atau lisan yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian aspek soft skill ( kehadiran,keaktifan, pemahaman,argumentasi ), dilakukan atas kehadiran, perilaku (disiplin), keterampilan mengemukakan pendapat dan presentasi serta penggunaan media pembelajaran. Sementara menunggu Standar Penilaian Soft Skills dari BPMU, nilai soft skills diintergrasikan ke nilai UTS, TT, dan UAS. Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus nilai akhir sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2009 yaitu:
(UTS + TT) + 2 (UAS)
2 NA
3
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 4
Sistem penilaian adalah mempergunakan skala 5 (04) dengan rincian dan kesetaraan sebagai berikut :
Skala Nilai Keterangan dengan skala nilai
Huruf Angka
Penguasaan Kompetisi
010 0100 AB+ B
C+ C
D+D E
43,53
2,52
1,51 0
Sangat baik Antara sangat baik dengan baik Baik Antara baik dan cukup Cukup Kurang Sangat kurang Gagal
1. Konsep Lembaga Negara 2. Perkembangan Organisasi Negara 3. Teori Penataan Lembaga Negara
II. Lembagalembaga Negara di Indonesia 1) Jenisjenis Lembaga Negara dalam UUD 1945 2) Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah 3) Kedudukan dan wewenang lembaga Negara
III. Hubungan antarlembaga Negara 1. Hubungan Keangotaan 2. Hubungan Fungsional 3. Hubungan Pengawasan 4. Hubungan yang berkaitan penyelesaian sengketa 5. Hubungan berkitan dengan pelaporan atau pertanggungjawaban
IV. Sengketa kewenangan lembaga Negara 1) Istilah dan Pengertian sengeta kewenangan lembaga Negara 2) Faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara 3) Obyek sengketa kewenangan lembaga Negara 4) Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga
Negara. 5) Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga
Negara 6) Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 5
V. Study Kasus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
VII. BAHAN BACAAN 1. UUD 1945 2. UU No. 24 Tahun 2003. 3. UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 4. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 5. UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang MA 6. Peraturan MK No.08/PMK/2006 7. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
8. Philipus M. Hdjon. Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara Menurut UUD 1945 Suatau analisis Hukum dan Kenegaraan. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
9. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 10. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 11. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
IX. KONTRAK PERKULIAHAN DAN SAP (Terlampir)
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 6
PERTEMUAN KE1
PERKULIAHAN I: PENDAHULUAN Pada pertemuan pertama perkuliahan dijelaskan mengenai: 1. Konsepsi Lembaga Negara. 2. Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan. 3. Teoriteori penataan lembaga Negara.
Bahan Bacaan: 1. Firmansyah Arifin, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm. 13 43.
2. Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006, hlm.276282
3. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 33 – 95.
4. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 1 – 69.
5. _______, Pengantar Ilmu HUkum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 1176 dan 281 342.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 7
PERTEMUAN KE2 TUTORIAL KESATU
Makna sebuah Nama
Di dalam kepustakaan diketemukan beberapa peristilahan seperti lembaga Negara, organ Negara, alat perlengkapan Negara, badan Negara, institusi Negara, majelis, dewan, komisi, dan nomenklatur lain. Bahkan, di dalam peraturan perundangundangan ada pula lembaga negara yang tidak jelas penyebutan namanya. Ada pula yang memahami lembaga Negara dalam arti luas dan lembaga Negara dalam arti sempit. Hal itu karena pembentukan dan keberadaannya berkaitan dengan pembentukan Negara dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tetapi terbentuknya lembaga Negara pada hakikatnya berakar pada kepentingan Negara itu dalam menyelenggarakan fungsinya. Dengan demikian, ragam penamaan dan keberadaan lembagalembaga Negara sangat ditentukan oleh perkembangan teoriteori fungsi Negara.
Tugas: 1. Jelaskan perkembangan konsep lembaga Negara. 2. Identifikasi penamaan (istilah) lembagalembaga Negara di dalam peraturan perundang
undangan di Indonesia. 3. Jelaskan pengertian lembaga Negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. 4. Jelaskan hubungan antara teori fungsi Negara dengan penataan lembagalembaga Negara
di Indonesia.
Bahan Bacaan 1. Firmansyah Arifin, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm. 13 43.
2. Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006, hlm.276282
3. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 33 – 95.
4. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 1 – 42.
5. _______, Pengantar Ilmu HUkum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 281 342.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 8
PERTEMUAN KE3
PERKULIAHAN II: LEMBAGALEMBAGA NEGARA DI INDONESIA Perkuliahan Lembagalembaga Negara di Indonesia mencakup substansi: 1. Jenisjenis Lembaga Negara dalam UUD 1945 2. Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah 3. Kedudukan dan wewenang lembaga Negara
Bahan Bacaan
1. UUD 1945 2. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.hlm.29104
4. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.69211.
5. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 99325.
6. Ni Matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.hlm.149233.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 9
PERTEMUAN KE4 TUTORIAL KEDUA
Pada sesi tutorial ini mahasiswa diwajibkan untuk mendiskusikan permasalahan sebagai berikut: 1. Manakah di antara lembagalembaga Negara di dalam UUD 1945 yang merupakan primary
organ dan secondary organ. 2. Apakah Lembagalembaga Negara yang terdapat di luar UU 1945 termasuk primary organs
atau secondary organs. 3. Apakah lembagalembaga Negara yang ditentukan di dalam UUD 1945 sama
kedudukannya antara yang satu dengan yang lain dalam system ketatanegaraan RI ? 4. Bagaimanakah kewenangan terkait dengan lembaga Negara yang terdapat didalam UUD
Tahun 1945?
Bahan Bacaan
a. UUD Tahun 1945 b. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.hlm.29104.
c. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
d. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.69211.
e. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 99325.
f. Ni Matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.hlm.149233.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 10
PERTEMUAN KE5
PERKULIAHAN III: HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA Perkuliahan pada pertemuan ketiga mengenai Hubungan antarlembaga Negara meliputi
substansi sebagai berikut:
1. Hubungan Keanggotaan 2. Hubungan Fungsional 3. Hubungan Pengawasan 4. Hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa 5. Hubungan berkaitan dengan pelaporan atau pertanggungjawaban
Bahan Bacaan 1. UndangUndang Dasar Negara REpublik Indonesia Tahun 1945. 2. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005, hlm. 913. 3. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.4350
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 11
PERTEMUAN KE6 TUTORIAL KETIGA
ManisPahit Interaksi Antarlembaga Negara Dalam UUD 1945 terdapat beberapa lembaga Negara yang dasar pembentukan dan
kewenangannya ada yang ditentukan secara eksplisit maupun secara inplisit. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga Negara yang keanggotaannya terdiri dari anggotaangota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR memiliki kekuasaan sebagai pembentuk UndangUndang (UU). Demikian pula DPD, namun kekuasaannya lebih terbatas daripada DPR.
Sementara itu, dalam UUD 1945 ditentukan pula adanya lembaga pelaksana kekuasaan pemerintahan Negara. Lembaga ini dalam menjalankan kehidupan kenegaraan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menterimenteri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden dalam menjalankan pemerintahan berhak mengajukan Rancangan UndangUndang (RUU) kepada DPR. Namun, setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Walaupun Presiden memiliki kekuasaan seperti itu, Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara dikontrol oleh DPR. Jika melakukan pelanggaran dalam menjalankan kekuasaan tersebut dapat berakibat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7B UUD 1945.
Selain Presiden, DPD juga berhak mengajukan RUU tertentu kepada DPR untuk dibahas bersama. Tetapi, DPD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu. Dalam menjalankan kekuasaan mengajukan RUU, membentuk dan membahas RUU terdapat potensi terjadinya sengketa. Jika terjadi hal itu, ada satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menyelesaikannya.
Tugas: 1. Bagaimanakah hubungan keanggotaan antara MPR, DPR, dan DPD. 2. Bagaimanakah hubungan fungsional antara DPR, DPD, dan Presiden dalam
pembentukan UU. 3. Bagaimanakah hubungan pertanggungjawaban Presiden dengan DPR dan MPR. 4. Bagaimanakah hubungan sengketa kewenangan DPR dan DPR. 5. Buatlah bagan hubungan antarlembaga negara dari aspek pelaporan atau
pertanggungjawaban dan aspek penyelesaian sengketa kewenangan dari wacana di atas.
Bahan Bacaan 1. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm. 43 – 50.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 12
4. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.4350.
PERTEMUAN KE7
PERKULIAHAN IV: SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Perkuliahan sengketa kewenangan lembaga Negara meliputi substansi sebagai berikut:
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 13
1. Istilah dan Pengertian sengketa kewenangan lembaga Negara 2. Faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara 3. Obyek sengketa kewenangan lembaga Negara 4. Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga
Negara. 5. Otoritas yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara 6. Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara
Bahan Bacaan 1. UUD Tahun 1945 2. UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press,
2005.hlm.1115 dan hlm.73151. 4. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 5. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.1342 dan hlm.213 249.
6. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.113125.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 14
PERTEMUAN KE8 TUTORIAL KEEMPAT
Tugas: Sengketa Antarlembaga negara
Dalam UUD Tahun 1945 terdapat bermacammacam lembaga negara yang kewenangannya ditentukan secara eksplisit maupun implicit seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, TNI,POLRI, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah,dsb. Lembaga Negara ada yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 juga terdapat berbagai lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU maupun Keputusan Presiden seperti; Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Anak Indonesia dan sebagainya.
Diskusikan: 1. Apakah semua lembaga Negara yang ada dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan antarlembaga Negara?. 2. Lembaga Negara manakah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa kewenangan antarlembaga Negara?
Bahan Bacaan: 1. UUD 1945 2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. UU MA 4. UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah 5. Peraturan MK No.008/PMK/2006. 6. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
7. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 8. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 9. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.113125 .
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 15
PERTEMUAN KE9 TUTORIAL KELIMA
Tugas 1: Perseteruan MABPK
Setelah KY, BPK bisa menjadi seteru MA berikutnya. MK menyatakan siap untuk menjadi mediator ataupun menggelar sidang SKLN. Konflik berawal dari adanya titipan pungutan uang biaya perkara di MA yang diinginkan diawasi atau diperiksa pihak BPK. MA enggan menuruti kemauan BPK, karena instansi hukum tertinggi di Indonesia ini berpatokan pada UU Nomor 20 Tahun 1997 dan HIR tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu, BPK terkesan ngotot melakukan tugas pengawasan mendasarkan pada UU No 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (PPTKN).Gayus Lumbuun yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, berpendapat, kasus ini perlu segera dicarikan solusi tepat, tetapi jangan salah jalur.
Sudah jelas, masingmasing pihak menggunakan dasar pijakan hukum yang berbeda dan ini perlu penyelesaian konflik, agar tidak berkelanjutan, apalagi kalau menempuh jalur penyelesaian yang salah, katanya mengingatkan.MA dalam pemahamannya, lanjut Gayus Lumbuun, menggunakan HIR yang telah diperbaharui sebagai Kitab Hukum Acara Perdata (Kuhaper) dan UU No 20/1997 tentang PNBP. Dalam pasal (2) UU itu, tidak dicantumkan uang perkara sebagai PNBP. Karena, uang perkara ini adalah uang panjar yang bersifat titipan, ungkapnya.( http://www.hupelita.com/baca.php?id=37357).
Kerena konflik tersebut BPK melaporkan Mahkamah Agung (MA), karena menolak biaya perkaranya diaudit BPK, sebagaimana telah diberitakan, BPK merasa berwenang mengaudit biaya perkara dengan dasar UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara, MA berlindung dibalik Pasal 121 dan Pasal 182183 Het Herziene Indonesisch Regelement (HIR). "Kenapa tidak, dicoba diajukan judicial review agar aturannya jelas dan tidak bertentangan satu sama lain," usulnya. (http://hukumonline.com)
Tugas 2. Sengketa Bank Indonesia Dan KPK
Proses pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, yang kini telah memasuki Gedung DPR juga tak bisa lepas dari proses hukum tentang skandal aliran dana BI yang saat ini tengah diusut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poin penting dari kasus skandal aliran dana BI itu adalah sudah ditetapkannya tiga tersangka dari jajaran BI, yakni Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan bekas Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak. Bahkan, Oey dan Rusli kini sudah ditahan.
Nah, masih terkait dengan skandal aliran dana BI, kasus ini semakin menjalar kemanamana. Salah satu institusi yang ‘disambangi’ oleh kasus ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Perseteruan yang mengemuka di MK itu dipicu oleh perdebatan boleh tidaknya memeriksa Dewan Gubernur BI. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, perkara ini telah memasuki masa persidangan. Sidang permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bank Indonesia (BI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru pertama kali digelar. Agendanya pun masih pemeriksaan pendahuluan. Meski begitu, kaburnya permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum BI Dani Saliswijaya sudah terlihat. Dani harus menerima cecaran dari tiga hakim konstiusi dalam sidang panel itu, yaitu Maruarar Siahaan, Soedarsono, serta Mukhtie Fadjar.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 16
Mukhtie menilai ada banyak kerancuan yang mendasar dalam permohonan ini. “Antara pokok permohonan dengan petitum bertentangan,” ujarnya. Ia mengatakan, dalam pokok permohonan membicarakan SKLN, sedang dalam petitumnya seperti uji materi UndangUndang. “Kemasan permohonannya SKLN, tapi petitumnya mempersoalkan UndangUndang dengan UndangUndang,” tambahnya. UndangUndang yang dipertentangkan adalah UU No. 30/2002 tentang KPK serta UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 tentang BI.
Perkara bertajuk SKLN ini memang mempersoalkan berlakunya kedua UU itu. Pasal 49 UU BI mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur BI yang diduga telah melakukan tindak pidana. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) UU KPK menyatakan tak perlu izin Presiden. Melihat rancunya permohonan ini, Mukhtie menyarankan agar pemohon memilih dua pilihan. “Mau melanjutkan perkara SKLN ini atau mengubahnya menjadi uji materi UU,” ujarnya. Kedua pilihan itu pun tak mudah dilakukan. Bila pemohon tetap bersikukuh mengajukan perkara SKLN, maka perbaikan permohonan secara besar besaran harus dilakukan. Namun, bila ingin beralih ke uji materi maka pemohon harus mencari hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar. “Kita tak mengadili pertentangan UU dengan UU seperti yang terdapat di petitum pemohon,” ujarnya. ( http://hukumonline.com).
Tugas 3. Sengketa Pilkada
MUNCULNYA wacana supaya sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali ditangani pengadilan tinggi (PT) menarik perhatian banyak kalangan. Sebelumnya sengketa pilkada memang ditangani Malikamah Agung (MA) dan pengadilan di bawahnya. Tapi karena dianggap pilkada bagian dari rezim pemilu maka menurut UU sengketa pilkada diajukan ke Makamah Konstitusi (MK). Bagaimana jika sengketa pilkada dikembalikan ke Pengadilan Tinggi?
Sengketa ini terjadi lima tahun lalu. Sebuah jalan panjang menuju kursi nomor satu telah terjadi di Depok. Berdasarkan keputusan KPUD Kota Depok 7 Juli 2005. pasangan yang diusung PKS, Nurmahmudi IsmailYuyun Virasaputra keluar sebagai pemenang, dari hasil Pilkada Depok secara langsung dengan jumlah perolehan 232.610 suara, disusul pasangan Badrul KamalSyihabuddin Ahmad, meraup 206.781 suara.
Keputusan KPUD tersebut kemudian digugat dan selanjutnya dibawa ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar). PT Jabar melalui keputusannya pada 4 Agustus 2005 memenangkan pasangan dari Golkar dan PKB, BadrulSyihabuddin tersebut. Dan. menetapkan habil suara yang benar adalah 269.551 suara untuk pasangan Badrul KamalSyihabudin Ahmad, sedangkan pasangan Nurmahmudi Yuyun mendapatkan 204.828 suara.
Dengan adanya penetapan putusan PT Jabar tersebut, ternyata KPUD Kota Depok tidak tinggal diam, mereka pun balik, mengajukan perlawanan hukum ke MA. Lalu keluarlah keputusan MA terkait Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh KPUD Kota
Depok atas putusan PT Jabar. Namun kubu Badrul Kamal tak puas lalu mengajukan masalah ini ke MK. Akhirnya masalah ini diputuskan di MK pada 26 Januari 2006. Kasus sengketa Pilkada Depok merupakan sengketa pilkada paling lama di negeri ini. hampir tujuh bulan.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 17
Belajar dari banyak kasus pilkada akhirnya melalui UU No 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 pasal 236C yang menyatakan peradilan sengketa dialihkan dari MA ke MK. Setelah berjalan hampir tiga tahun. ( http://bataviase.co.id/node/299232)
Bahan Bacaan: 1. UUD 1945 2. UU No. 23 Tahun 2004. 3. UU MA 4. UU BPK 5. UU No. 30/2002 tentang KPK serta UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 tentang BI. 6. UU No.12 Tahun 2008 7. Peraturan MK No.008/PMK/2006 8. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
9. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 10. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 11. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. 12. Alamat website atau koran 13. (http://hukumonline.com). 14. ( http://www.hupelita.com/baca.php?id=37357). 15. http://bataviase.co.id/node/299232
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 18
PERTEMUAN KE10
PERKULIAHAN V: STUDI KASUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA 1. Identifikasi Potensi Konflik kewenangan lembaga Negara.
2. Identifikasi dan Analisis Kasuskasus sengketa kewenangan lembaga Negara.
Bahan Bacaan 1. UUD Tahun 1945 2. UU No. 24 Tahun 2003. 3. UU MA 4. UU No.12 Tahun 2008 5. Peraturan MK No.008/PMK/2006 6. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
7. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 8. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 9. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 19
PERTEMUAN KE11 TUTORIAL KEENAM
Tidak jelasnya pengaturan lembaga Negara dalam UUD Tahun 1945 dapat memunculkan kemungkinan terjadinya potensi konflik antarlembaga Negara yang ada, hal ini disebabkan karena tidak jelasnya apa yang menjadi kewenangan dari lembagalembaga Negara yang ada maupun ketidak seimbangan kewenangan antarlembaga Negara yang diberikan oleh UUD Tahun 1945. Beberapa potensi konflik yang mungkin terjadi antara lain: konflik antara Presiden dan DPR maupun DPR dan DPD dalam Pembentukan UU.
Tugas 1 : Identifikasi Potensi Konflik Kewenangan Lembaga Negara. 1.Identifikasi Potensi Konflik antara DPR dengan Presiden. 2.Identifikasi potensi konflik antara DPR dengan DPD 3.Identifikasi potensi konflik antara KPU dengan Presiden/anggota DPR/DPD
Tugas 2: Sengketa MA, MK dan KY
Tiga lembaga negara terlibat sengketa konstitusi. Sengketa dipicu pendapat sejumlah hakim agung bahwa ada wewenang Komisi Yudisial yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut UUD 1945, KY "memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim". UU KY merumuskan, kata hakim mencakup hakim agung dan hakim konstitusi (MK). UU KY tidak menambah atau mengurangi makna kata hakim karena sekadar merincinya. Sebanyak 31 hakim MA mempersoalkan kaitan yuridis dan logis antara legislasi dan konstitusi. Penalaran mereka dikemas untuk menolak pengawasan KY: pengertian kata "hakim" adalah hakim pada umumnya dan hakim karier, calon hakim agung, tetapi tidak mencakup hakim agung. Karena itu, tindakan Komisi Yudisial mengawasi hakim agung, dan ketentuan UU KY 2004 yang terkait, harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Penalaran selanjutnya, pengertian "hakim" "tidak mencakup hakim konstitusi".
Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, MK menjadi tempat mengadili sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara; bukan MPR. Namun, UU MK 2003 melarang MA menjadi pihak dalam sengketa jenis ini (Pasal 65). UU MK mereduksi kompetensi konstitusional MK karena untuk menjaga independensi MA dalam memutus perkara. KY berpeluang menepis rintangan ini guna menggugat MA agar memperlancar pelaksanaan wewenang konstitusional KY. Bukankah MA dan MK tak tergugah untuk membatalkan pertentangan Pasal 65 UU MK dengan konstitusi? Pihak MA berpendapat, konstitusi tak menginginkan pengawasan atas hakim agung (dan hakim MK) oleh KY.
Sementara itu Amandemen konstitusi menentukan satu wewenang eksplisit dan satu wewenang implisit untuk KY. Selain berwenang mengusulkan calon hakim agung (wewenang eksplisit), Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 menentukan, KY "berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung" dan "mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Wewenang kedua bersifat implisit dan membutuhkan pendefinisian (implied and undefined constitutional power), atau bahkan kabur, namun tujuan (konteks?) pelaksanaan wewenang KY telah dirumuskan. Tujuannya "menjaga dan menegakkan
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 20
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", tetapi cara mencapainya tidak disebutkan. Ternyata UU KY membaliknya menjadi cara (Pasal 13 huruf b) bahwa KY "berwenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim". (http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid=21&gid=2).
Bahan Bacaan 1. UUD 1945 2. UU Tentang MK 3. UU Tentang MA 4. UU Tentang KY 5. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
6. Philipus M. Hdjon. Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara Menurut UUD 1945 Suatau analisis Hukum dan Kenegaraan. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
7. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 8. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 9. Firmansyah Arifin, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.155164 10. (http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid=21&gid=2
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 21
PETEMUAN KE12 TUTORIAL KETUJUH
Tugas 1: Sengketa Pilkada
A. GUGATAN SENGKETA PILKADA SUMENEP Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan kemenangan pasangan Busro Karim
Sungkono Sidik pada Pilkada Kabupaten Sumenep. Ini setelah MK memutuskan menolak sengketa hasil pilkada yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Azasi HasanDewi Khalifah. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Mahfud MD, saat membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Sumenep, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/9/2010).
Dengan putusan MK tersebut maka keputusan KPU Kabupaten Sumenep tentang hasil rekapitulasi hasil pilkada tertanggal 16 Agustus 2010 tetap dinyatakan sah. Ini berarti mengukuhkan kemenangan pasangan Busro KarimSungkono Sidik sebagai bupati dan wakil bupati Sumenep terpilih. Mahfud MD, yang didampingi delapan hakim konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah berkesimpulan semua dalil permohonan yang menilai telah terjadi sejumlah pelanggaran —baik bersifat administratif maupun pidana— tak terbukti dan tak beralasan hukum.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pilkada di Sumenep berlangsung dua putaran, karena perolehan suara delapan pasangan calon peserta pilkada putaran pertama tidak ada yang mencapai 30 persen. Pilkada Sumenep putaran pertama diikuti delapan pasangan, yakni Azazi HasanDewi Khalifah dengan memperoleh 111.569 suara, dan A Busyro KarimSungkono Sidik sebanyak 116.677 suara. Kemudian Malik EffendiRahmad 48.013 suara, Bambang MursalinM. Saleh Abdullah 73.635 suara, Samaruddin ToyibAbdul Kadir 31.353 suara, KafrawiDjoko Sungkono 10.074, Ilyas SirajRasik Rahman 111.007 suara, dan SugiantoM Muhsin Amir 42.713 suara.
Sesuai hasil rekapitulasi suara pilkada putaran pertama, KPU Sumenep memutuskan pasangan A Busyro KarimSungkono Sidik dan Azazi HasanDewi Khalifah sebagai peserta pilkada putaran kedua. Namun, hasil pilkada putaran pertama tersebut diperkarakan ke MK oleh pasangan Ilyas SirajRasik Rahman, dengan alasan terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.
MK melalui sidangnya pada tangal 20 Juli 2010 memutuskan menolak permohonan perkara hasil Pilkada Sumenep putaran pertama yang diajukan pasangan Ilyas SirajRasik Rahman ini. Kemudian,putaran kedua pada 10 Agustus 2010 juga dimenangkan pasangan A Busyro KarimSungkono Sidik dengan 241.622 suara, sedangkan pasangan Azazi Hasan Dewi Khalifah 231.250 suara. Menilai ada kecurangan, pasangan Azazi HasanDewi Khalifah kembali mengajukan gugatan kedua ke MK.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 22
Pihak Azazi HasanDewi Khalifah mengajukan gugatan dengan beberapa alasan. Di antaranya, soal daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, pembongkaran kotak suara, politik uang, pelibatan struktur birokrasi —seperti aparat desa, kepala desa— untuk memenangkan pasangan BusroSungkono. Tetapi ternyata MK pun kembali menolak gugatan tersebut. ( http://www.google.co.id/search?q=Sengketa++Pilkada&hl=id&client=firefox a&hs=7UT&sa=G&rls=org.mozilla:enSLN)
B.SENGKETA ANTARA KPU MALUKU UTARA DENGAN PRESIDEN RI
VIVAnews Hari ini, Selasa 10 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melawan Presiden Republik Indonesia. Seperti dilansir www.mahkamahkonstitusi.go.id, sidang dijadwalkan mulai pukul 14.00 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Sidang akan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.
Sengketa ini bermula dari kisruh penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Setelah berlarutlarut, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melantik Thaib Armaiyn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada 29 September 2008. Pasangan ini mengalahkan Abdul Ghafur dan Abdurrahim Fabanyo. Pelantikan ini ternyata tak menyurutkan sengketa. 28 Oktober 2008, KPU Maluku Utara mendaftarkan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara dengan pemohon Ketua KPU Maluku Utara, Aziz Kharie, dan termohon, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kasusnya terdaftar dengan nomor 276/SKLNVI/2008.Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto mempersoalkan tindakan Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2008 mengenai penetapan calon terpilih Gubernur dan Wagub Maluku Utara. Keppres yang ‘memenangkan’ pasangan ThaibKasuba itu dianggap mengambil alih kewenangan KPU Maluku Utara selaku penyelenggara pemilihan umum karena isinya tak berdasarkan penghitungan suara oleh KPU Maluku Utara yang sah. ( VIVAnews http://nasional.vivanews.com/news/read/28592 babak_final_kpu_maluku_utara_vs_presiden)
Tugas 2: Sengketa antara KPI dengan Depkominfo
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merasa kewenangannya dilangkahi oleh Presiden cq. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) dalam hal pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Untuk itu, KPI sebagai pemohon, mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKL) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan termohonnya Presiden cq. Menkominfo.Kedelapan anggota KPI berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (5) UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maka izin
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 23
dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI, bukannya oleh pemerintah melalui KPI.
Namun pada kenyataannya, kewenangan KPI tersebut menurut KPI telah diambil alih oleh termohon. Setelah Menkominfo memberikan izin, barulah ia memberitahukannya kepada KPI. Bukti pengambilalihan tersebut antara lain dengan adanya Surat Menkominfo bernomor 271/DJSKDI/KOMINFO/10/2006 yang berisi penyampaian pemberian izin kepada KPI. Bahkan, lanjut KPI, termohon sama sekali tidak ingin menghadiri berbagai rapat bersama dengan KPI dalam menyusun kebijakan mengenai pemberian izin tersebut. Termohon berdalih bahwa dasar tindakannya dalam pemberian izin adalah Peraturan Pemerintah. Namun, menurut KPI, PP seharusnya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan konstitusi yang dijabarkan oleh UU Penyiaran yang memberikan porsi peran kepada KPI secara lebih besar.
Menurut pemohon, di dalam UU Penyiaran telah tergambar wilayah kewenangan KPI dalam menjalankan perintah konstitusi untuk menjaga hakhak warga negara yang terkandung pada Pasal 28F UUD 1945. KPI sebagai lembaga negara yang independen di wilayah penyiaran, menurutnya seharusnya memiliki kewenangan membentuk peraturan mengenai penyiaran. KPI menjelaskan lebih lanjut bahwa pihaknya mempunyai beberapa kewenangan yang sudah tersirat di UU Penyiaran. Kewenangan KPI di Bidang Penyiaran, mengatur mengenai: (Versi KPI) halhal mengenai penyiaran (Pasal 7 Ayat (2)) lembaga penyiaran publik (Pasal 14 Ayat (10)) jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran
radio maupun televisi (Pasal 18 Ayat (3)) ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta
(Pasal 18 Ayat (4)) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin lembaga penyiaran
berlangganan (Pasal 29 Ayat (2)) ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah (Pasal 30 Ayat (3))
ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran (Pasal 32 Ayat (2))
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan perizinan (Pasal 33 Ayat (8))
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif (Pasal 55 Ayat (3)
ketentuan alasan khusus dari ketentuan peralihan lembaga penyiaran (pasal 60 Ayat (3)) Dalam permohonan tersebut, pemohon juga menguatkan argumennya dengan
mendasarkan pada Putusan MK Nomor 005/PUUI/2003 tentang perkara pengujian UU Penyiaran yang membatalkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) berkaitan dengan anak kalimat KPI bersama Pemerintah. Dalam Putusan MK tersebut, MK mengakui bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogyanya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas halhal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran.
Dengan demikian, menurut pemohon, kewenangan pengaturan di bidang penyiaran harus dikembalikan menjadi kewenangan KPI dan tidak dapat lagi dilakukan oleh termohon sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran.Dalam permohonan
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 24
tersebut, KPI mengajukan permohonan penetapan penghentian sementara atas kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK memutus empat persoalan. Pertama, menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukan merupakan kewenangan termohon. Kedua, menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui pemohon. Ketiga, menyatakan bahwa kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan termohon karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu pemohon. Keempat, menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran harus dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu pemohon.
Dalam Panel Sidang, Sidang Majelis hakim konstitusi yang dipimpin Hakim Konstitusi Maruarar, S.H. memberi nasehat kepada pemohon agar memperbaiki permohonannya dan dapat memberikan buktibukti apabila permohonan yang diajukannya memang merupakan perkara sengketa kewenagan lembaga negara. Majelis hakim memberikan waktu dua minggu kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16077/kpiajukan sengketakewenanganmelawandepkominfo)
Bahan Bacaan 1. UUD Tahun 1945 2. UU No.23 Tahun 2004 3. UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 4. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
5. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 6. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 7. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. 8. (http://www.google.co.id/search?q=Sengketa++Pilkada&hl=id&client=firefox
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 25
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 26
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 27
1. Manfaat Mata Kuliah
Lembaga Negara adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam melaksanakan
kehidupan bernegara.Keberhasilan suatu Negara dalam rangka mencapai tujuannya, maka salah satu
unsure yang menentukan adalah bagaimana Negara tersebut menata kelembagaan negaranya baik
terkait dengan kedudukan, fungsi,tugas, dan wewenangnya maupun hubungan antara lembaga Negara
yang satu dengan yang lainnya. Terkait dengan kelembagaan Negara, maka pasca perubahan UUD
Tahun 1945 telah merubah struktur kelembaganegaraan yang ada di Indonesia, berkaitan dengan
kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga Negara. Pasca amandement muncul lembaga
lembaga Negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, maupun hapusnya
lembaga Negara seperti Dewan Pertimbangan Agung.
Melalui mata kuliah ini diharapkan memberikan pemahaman teoritis kepada mahasiswa
mengenai konsepkonsep hukum tentang lembagalembaga negara di Indonesia, serta apa kewenangan
masingmasing lembaga Negara dan hubungannya antara yang satu dengan lainnya, secara praktis
mampu menganalisa dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait sengketa kelembagaan Negara yang
ada di Indonesia.
KONTRAK PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
Kode Mata Kuliah : WE13223
Pengajar : Prof. Dr. I Made Subawa, S,H, MS I Nengah Suantra, S.H., MH. Komang Pradnyana sudibya, S.H. M.Si. Made Nurmawati, S.H., M.H Ni Luh Gede Astariani, S.H., MH. Nyoman Mas Ariyani, S.E., S.H., M.H. I Wayan Suarbha, S.H.
Semester : V
Hari Pertemuan : .
Tempat Pertemuan : Kampus Denpasar.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 28
2.Diskripsi Perkuliahan
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kekhususan dari program kekhususan
penyelenggaraan Negara , yang pada hakikatnya merupakan pendalaman dari salah satu bab yang
terdapat dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yakni Bab tentang Lembaga Negara. Karena itu,
bahasan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai istilah, pengertianpengertian/konsepkonsep serta
sejarah kelembagaan Negara, juga membahas apa tugas dan wewenang lembaga Negara serta
hubungan antar lembaga negara.Hal lain yang dikaji adalah berkaitan dengan sengketa kewenangan
lembaga Negara.
Mata kuliah ini berusaha sejauh mungkin untuk menghubungkan konsepkonsep hukum yang
ada di bidang kelembagaan negara dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat dengan
menggunakan berbagai contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Tujuan Instruksional
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisa berbagai masalah
yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan kependudukan yang ada dan timbul dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
4. Organisasi Materi
Materi kuliah pada Hukum Kelembagaan Negara terdiri dari beberapa pokok bahasan serta sub pokok bahasan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :
I. Pendahuluan 1) Konsep Lembaga Negara 2) Perkembangan Organisasi Negara 3) Teori Penataan Lembaga Negara
II. Lembagalembaga Negara di Indonesia 1) Jenisjenis Lembaga Negara dalam UUD 1945 2) Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah 3) Kedudukan dan wewenang lembaga Negara
III. Hubungan antarlembaga Negara
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 29
1) Hubungan Keangoaan 2) Hubungan Fungsional 3) Hubungan Pengawasan 4) Hubungan yang berkaitan penyelesaian sengketa 5) Hubungan berkitan dengan pelaporan atau pertanggungjawaban
IV.Sengketa kewenangan lembaga Negara 1) Istilah dan Pengertian sengeta kewenangan lembaga Negara 2) Faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara 3) Obyek sengketa kewenangan lembaga Negara 4) Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga
Negara. 5) Otoritas yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara 6) Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara
V. Study Kasus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Metode perkuliahan yang dipakai adalah dengan ceramah, tutorial, diskusi, tanya jawab dan
tugas terstruktur. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Block Book didepan.
6. Bahan bacaan perkuliahan
Bahan bacaan utama yang dipakai dalam perkuliahan, yaitu:
1. UUD 1945 2. UU No. 24 Tahun 2003. 3. UU Kepresidenan 4. UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD 5. UU Pokok Kekuasaan Kehakiman 6. UU MA 7. Peraturan MK No.08/PMK/2006 8. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
9. Philipus M. Hdjon. Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara Menurut UUD 1945 Suatau analisis Hukum dan Kenegaraan. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
10. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 11. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 12. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
5. Strategi Perkuliahan
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 30
7. Tugas
1. Setiap Kuliah mahasiswa membawa Block Book Hukum Kelembagaan Negara.
2. Mahasiswa diwajibkan untuk membaca Rider dan Block Book sebelum perkuliahan dimulai, serta
selalu membawa UndangUndang Dasar dan UndangUndang yang terkait dengan materi.
3. Sebelum tutorial berlangsung mahasiswa diharapkan sudah membaca terlebih dahulu tugastugas yang ada dalam block Book.
4. Selama perkuliahan diwajibakan untuk mematikan HP/HP dalam kondisi silent 5. Batas maksimal keterlambatan perkuliahan adalah 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 31
2.Kode Mata Kuliah : WE I13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 1 (Perkuliahan)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Pendahuluan
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini mampu memahami perkembangan organisasi negara, teoriteori penataan lembaga negara serta konsepsi dari lembaga negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan:
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
1. Konsepsi Lembaga Negara.
2. Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan.
3. Teoriteori penataan lembaga Negara.
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2)
Pemahanan (C2) 1 x 100
Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 32
1.Menjelaskan kontrak perkuliahan
2.Menjelaskan Ruang Lingkup materi
3.Menjelaskan Materi
4.Tanya jawab dan diskusi
Mendengar dan Mencatat
Mendengar dan bertanya
Mendengar dan mencatat
Menjawab,bertanya dan diskusi
Kontrak Perkuliahan,
SAP
WB , LCD
WB
10.Evaluasi : Tanya jawab
11.Referensi : a. Firmansyah Arifin, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm. 13 43.
b. Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006, hlm.276282
c. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 33 – 95.
d. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 1 – 69.
e. _______, Pengantar Ilmu HUkum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 1176 dan 281 342.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 33
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 2 (Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Lembaga Negara Dalam UUD Tahun 1945
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini mampu memahami masalah yang muncul berkaitan dengan konsepsi, sejarah , dan penataan kelembagaan negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial : Makna Sebuah Nama Pemahaman (C2) 100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
1.Orientasi dan Menjelaskan materi
2.Tanya jawab dan diskusi
Mendengarkan dan Mencatat
Menjawab dan diskusi
WB, LCD
WB
10.Evaluasi : Tanya jawab/diskusi
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 34
11.Referensi : a. Firmansyah Arifin, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm. 13 43.
b. Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006, hlm.276282
c. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 33 – 95.
d. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 1 – 42.
e. _______, Pengantar Ilmu HUkum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 281 342.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 3 (Perkuliahan)
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 35
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : LembagaLembaga Negara Di Indonesia
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu menjabarkan jenis, kedudukan dan hubungan yang terjadi antarlembaga negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
1.Jenisjenis Lembaga Negara dalam UUD 1945
2.Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah
3.Kedudukan dan wewenang lembaga Negara
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2
100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
1.Orientasi dan Menjelaskan materi
2.Tanya jawab dan diskusi
Mendengarkan dan Mencatat
Diskusi dan Tanyajawab
WB, LCD
WB
10.Evaluasi : Diskusi
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 36
11.Referensi : a. UUD 1945 b. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.hlm.29104
c. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
d. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.69211.
e. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 99325.
f. Ni Matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.hlm.149233.
7. UUD 1945 8. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.hlm.29104
10. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.69211.
11. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 99325.
12. Ni Matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.hlm.149233.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 37
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 4 (Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Lembaga Lembaga Negara di Indonesia
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 38
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu memahami persoalan yang berkaitan dengan jenis, kedudukan dan hubungan antarlembaga negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial :
Mendiskusikan lembaga Negara yang merupakan primary dan auxiliary organ, serta kedudukan lembaga Negara.
Pemahaman (C2) 100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Diskusi Latihan dan diskusi WB, LCD
10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 39
11.Referensi : a. UUD Tahun 1945 b. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.hlm.29104.
c. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
d. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.69211.
e. _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 99325.
f. Ni Matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.hlm.149233.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 5 (Perkuliahan)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Hubungan antarlembaga Negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu menjelaskan berkaitan dengan hubungan antarlembaga negara (C2)
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 40
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Hubungan Antarlembaga Negara: 1. Hubungan Keanggotaan 2. Hubungan Fungsional 3. Hubungan Pengawasan 4. Hubungan yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa 5. Hubungan berkaitan dengan
pelaporan atau pertanggungjawaban
Pemahaman (C2) 1 x 100 menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar:
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Menjelaskan materi Diskusi WB,LCD
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 41
10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab
11.Referensi : 1. UndangUndang Dasar Negara REpublik Indonesia Tahun 1945. 2. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005, hlm. 913. 3. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.4350
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 42
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 6(Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Hubungan antar Lembaga Negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa memahami lpersoalan yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial:
Manis Pahit Interaksi antarlembaga negara
Pemahaman (C2) 100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Tutor Diskusi WB, LCD
10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 43
11.Referensi : 1. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm. 43 – 50.
4. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.4350.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 44
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 7(Perkuliahan)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Sengketa Kewenangan Antarlembaga negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa memahami persoalan yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
1.Pengertian sengketa kewenangan lembaga negara.
2.Faktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan antarlembaga negara
3.Obyek yang dipersengketakan
4.Lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.
5.Otoritas yang berwenang dalam sengketa kewenangan lembaga negara.
6.Mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2)
Pemahaman (C2)
100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 45
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
1.Orientasi dan Menjelaskan materi
2.Diskusi
Mendengarkan dan Mencatat
Latihan dan diskusi
WB, LCD
WB
10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab
11.Referensi : 1. UUD Tahun 1945 2. UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press,
2005.hlm.1115 dan hlm.73151. 4. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 5. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.1342 dan hlm.213 249.
6. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.113125.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 46
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 8(Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Sengketa Kewenangan Antarlembaga negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa memahami persoalan yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara (C2)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial:
Diskusi Sengketa Kewenangan lembaga Negara
Pemahaman (C2)
100 Menit
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 47
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Membimbing, mengevaluasi Latihan dan diskusi WB, LCD
10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab
11.Referensi : 1. UUD Tahun 1945 2. UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press,
2005.hlm.1115 dan hlm.73151. 4. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 5. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.1342 dan hlm.213 249.
6. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.hlm.113125.
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 48
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 9(Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Sengketa Kewenangan Antarlembaga negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa menganalisa persoalan yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara (C4)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial:
1.Analisa Perseteruan MABPK
2.Analisa Sengketa BI – KPK
3.Analisa Sengketa Pilkad
Analisis (C4) 100 Menit
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 49
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Membimbing, mengevaluasi Latihan dan diskusi WB, LCD
10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab
11.Referensi : 1. UUD 1945 2. UU No. 23 Tahun 2004. 3. UU MA 4. UU BPK 5. UU No. 30/2002 tentang KPK serta UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 tentang BI. 6. UU No.12 Tahun 2008 7. Peraturan MK No.008/PMK/2006 8. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
9. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 10. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 11. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. 12. Alamat website atau koran 13. (http://hukumonline.com). 14. ( http://www.hupelita.com/baca.php?id=37357). 15. http://bataviase.co.id/node/299232
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 50
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 10 (Perkuliahan)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Study Kasus Sengketa Kewenanagan Antar Lembaga Negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu menganalisa Kasuskasus yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara (C4)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Studi Kasus sengketa kewenangan Lembaga Negara
1. Identifikasi Potensi Konflik
kewenangan lembaga Negara.
2. Identifikasi dan Analisis Kasus
kasus sengketa kewenangan
lembaga Negara.
Analisis (C4) 1x100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 51
1.Menjelaskan tugas
2.Diskusi
Menganalisa potensi konflik dan kasuskasus sengketa kewenangan antarlembaga negara.
Diskusi
WB, LCD
LCD
10.Evaluasi : Latihan danTanya jawab
11.Referensi : 1. UUD Tahun 1945 2. UU No. 24 Tahun 2003. 3. UU MA 4. UU No.12 Tahun 2008 5. Peraturan MK No.008/PMK/2006 6. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
7. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 8. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 9. Firmansyah Arifin. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 52
1.Nama Mata Kuliah : Hukum Kelembagaan Negara
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 11 (Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Study Kasus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu mengalisa potensi konflik dan Kasuskasus yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara (C4)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial: 1.Identifikasi potensi konflik Kewenangan Antarlembaga Negara.
2.Sengketa MA,MK dan KY
Analisis (C4) 1x100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
1.Menjelaskan tugas
2.Diskusi
Menganalisa kasus sengketa kewenangan antarlembaga negara.
Diskusi
WB, LCD
LCD
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 53
10.Evaluasi : Latihan danTanya jawab
11.Referensi : 1. UUD 1945 2. UU Tentang MK 3. UU Tentang MA 4. UU Tentang KY 5. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
6. Philipus M. Hdjon. Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara Menurut UUD 1945 Suatau analisis Hukum dan Kenegaraan. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
7. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 8. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 9. Firmansyah Arifin, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga
Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. Hlm.155164 10. (http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid=21&gid=2
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) MATA KULIAH HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 54
2.Kode Mata Kuliah : WEI13223
3.Bobot SKS : 2
4.Pertemuan Minggu : 12 (Tutorial)
5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit
6.Pokok Bahasan : Study Kasus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu mengalisa potensi konflik dan Kasuskasus yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara (C4)
8.Sub Pokok Bahasan :
Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu
Tutorial: 1.Sengketa Pilkda. 2.Sengketa KPI dengan Depkominfo
Analisis (C4) 1x100 Menit
9.Kegiatan Belajar Mengajar :
Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media
1.Menjelaskan tugas
2.Diskusi
Menganalisa kasus sengketa kewenangan antarlembaga negara.
Diskusi
WB, LCD
LCD
Hukum Kelembagaan Negara, Bagian Hukum Tata Negara, 2010 Page 55
10.Evaluasi : Latihan danTanya jawab
11.Referensi : 1. UUD Tahun 1945 2. UU No.23 Tahun 2004 3. UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 4. Firmansyah Arifin. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatancatatan Untuk Pembahasan
Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
5. Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 6. Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005. 7. _______. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLemabaga Negara.
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. 8. (http://www.google.co.id/search?q=Sengketa++Pilkada&hl=id&client=firefox