BKPPD KAB. BONE BOLANGO TAHUN 2017bkppd.bonebolangokab.go.id/web/download/file/RENJA_2017.pdf · kegiatan yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat dan ... pemerintahan daerah

RENJA

2017

RENCANA KERJA BKPPD KAB. BONE BOLANGO

TAHUN 2017

PEMERINTAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

Rencana Kerja BKPPD Kab. Bone Bolango 2017

i | P a g e

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan

mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang

ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango senantiasa mengarahkan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan strategis pada lingkungan manajemen

kepegawaian daerah.

Program Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone

Bolango Tahun 2017 ini disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Program

Kerja dimaksud, meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan,

pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan, dan pemberhentian pegawai.

Semoga Program Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bone Bolango Tahun 2017 dapat digunakan sebagai pedoman dengan prinsip memegang teguh

disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan

pihak yang terkait lainnya, dalam peningkatan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan Daerah selanjutnya.

KEPALA BKPPD

Drs. H. Syarifudin Uloli, M.Pd Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19600505 198709 1 002


ii | P a g e

D A F T A R I S I

Kata Pengantar……………………………………………………………………………............ i

Daftar Isi………………………………………………………………………...………….............. ii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………......... 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………............ 1

1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………............. 2

1.3. Maksud dan Tujuan……………………………………………………………...... 2

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU…….…….... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………..…….... 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………. 8

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………..... 9

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. ………….. 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………….…… 11

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah …….........……. 11

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……………………………………………...... 11

3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………......... 12

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………............... 15

LAMPIRAN LAMPIRAN…………………………………………………………..………............


- 1 - | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD Tahun 2017 sangat terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan dokumen ini menjadi dasar rujukan dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan selanjutnya digunakan untuk Plafon Penentuan

Anggaran Sementara (PPAS) yang dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017.

Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara

Penyusunan Rencana Kerja SKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja

Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai

penurunan Renstra BKPPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang

dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua

tahun kedepan.Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM pegawai di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membuat Rencana Kerja Tahun 2017 dengan beberapa indikator

yang diintrodusir di antaranya Evaluasi Anggaran Tahun 2015, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang

dipersandingkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta visi dan misi yang dimiliki Badan

Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango .

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepostime;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan

Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undanga

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;


- 2 - | P a g e

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan

Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2007yang dirubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

18. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungkan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

[ ]

a. Maksud dan Tujuan

a. M a k s u d

Maksud disusunnya Renja SKPD BKPPD 2017 adalah:


- 3 - | P a g e

1) Untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pada satu tahun anggaran secara konsisten dan berkesinambungan.

2) Untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan


3) Sebagai dokumen perencanaan satuan kerja selang satu tahun anggaran yang dijadikan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kegiatan dan

Anggaran (RKA) SKPD tahun 2017

4) Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan yang meliputi program dan prioritas

kegiatan yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKPPD

dalam mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian daerah dan peningkatan kapasitas

aparatur daerah.

Untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan


5) Tercapainya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan secara fokus dan komprehensif dalam bingkai manajemen kepegawaian yang

profesional.

b.T u j u a n

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

BKPPD Tahun Anggaran 2017 adalah penjabaran dan manivestasi visi dan misi Daerah serta secara

operasional diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintahan daerah pada

bidang kepegawaian daerah berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)selama satu tahun anggaran dimana

penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian dan Pendidikan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2016-2021.

b. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD


- 4 - | P a g e

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


- 5 - | P a g e

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan data pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2015 maka evaluasi kinerja pelaksanaan

program utama SKPD tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur

- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah yang dilaksanakan yaitu Diklat

Prajabatan 4 orang Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PIM III) 3 orang, Diklat Kepemimpinan

Tingkat II (PIM II) 3 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV) 1 orang.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah ( Sosialisasi

Peningkatan Sumber Daya aparatur) sebanyak 400 orang yang dilaksanakan setiap Triwulan

dapat dilaksanakan sesuai target atau capaian sebesar 100 %

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Pengurusan Karis sebanyak 25 orang, Karpeg 41 orang ,Karsu sebanyak 48 orang, Satya Lencana

sebanyak 24 orang

- Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Sosialisasi peraturan kepegawaian

- Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi jabatan fungsional tertentu yang diikuti oleh

tiap – tiap Kepala cabang diknas se-kabupaten Bone Bolango dan tenaga operatornya

masing - masing sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang ditambah 5 (lima) orang tenaga

pengadministrasian umum mewakili BKPPD Bone Bolango yang pelaksanaannya

selama 2 (dua) hari.

- Sosialisasi monitoring dan evaluasi berkala kenaikan pangkat dan pensiun PNS, adapun

pengurusan kenaikan pangkat dalam rentang periode april dan periode oktober 2015

sebanyak 1181 orang, pensiun sebanyak 67 orang yang meliputi : BUP, Pensiun atas

permintaan sendiri, Pensiun janda/duda, Cuti (cuti alasan penting, cuti sakit, cuti

bersalin, cuti tahunan, cuti besar)sebanyak 310 orang, Kenaikan gaji berkala sebanyak

1932 orang.

- Penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS berupa pelanggaran Disiplin

sebanyak 14 orang dan dan Pelanggaran Kode Etik jenis Disiplin Sedang 1 orang dan

jenis Disiplin Ringan 1 orang .


- 6 - | P a g e

2. Ujian Dinas PNS yang diikuti 59 peserta

3. Seleksi calon PNS ditiadakan akan tetapi proses kegiatannya tetap berjalan dengan

dilakukannya berbagai konsultasi Formasi CPNS antara lain mengenai kebutuhan calon PNS

dari berbagai kompetensi bidang keahlian terutama dari tenaga medis dan keguruan yang

menjadi prioritas dan tentunya berdasarkan kuota yang menjadi kebutuhan daerah.

4. Penempatan PNS sendiri melalui mekanisme 4 (empat) kali hasil Rapat Baperjakat yang

pelaksanaannya dimulai dari bulan februari 2015 sampai dengan agustus 2015 yang

menghasilkan antara lain; mutasi jabatan struktural sebanyak 230 orang, mutasi jabatan

pelaksana umum 132 orang, mutasi jabatan fungsional tertentu sebanyak 113 orang, mutasii

PNS masuk sebanyak 34 orang, mutasi PNS keluar sebanyak 41 orang, pegawai titipin yang

masuk sebanyak 3 orang, pemberhentian jabatan organisir sebanyak 6 orang,

pemberhentian dari jabatan sebanyak 13 orang.

5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

- Sistem informasi kepegawaian daerah (simpegda) terintegrasi langsung dalam satu

sistem dari bidang data dan informasi sebagai pusatnya dan konektivitasnya ke bidang

mutasi, bidang diklat, dan bidang pengembangan dalam satu sistem online sharing

dengan output data yang mutakhir, efektif serta efisien. Adapun jumlah dokumen

pegawai yang diolah oleh Sistem informasi kepegawaian ini sebanyak 4497 pegawai

yang meliputi riwayat jabatan, riwayat pendidikan,update data PNS, Informasi PNS

menjelang kenpa dan kenaikan gaji berkala, rekap PNS berdasarkan golongan dan

esselon, data pensiun, data satker, riwayat diklat dan lain –lain.

- Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian jadwal pelaksanaanya setiap triwulan

(dalam 2015 empat kali dilaksanakan) diseluruh SKPD.


- 7 - | P a g e

MATRIK/TABEL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Sasaran Program Indikator Kinerja

Prog. (Outcome)

Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra)

Realisasi capaian

Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja

SKPD Tahun lalu

(2015)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

SKPD Tahun

berjalan (2016)

Rencana capaian Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d

Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD Tahun

2016 %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K (%)

1. Administrasi

Perkantoran

Porsentase

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran dan

Pelayanan Pelayanan

100 802.631.720

309.583.000 25 149.966.000

459.549.000 0,57%

2. Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur

Porsentase

Peningkatan Jumlah

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran dalam

mendukung Kegiatan

Organisasi berjalan

dengan lancar

100 181.645.442

198.582.650 25 67.243.000

265.825.650 1.46%

3. Peningkatan

Disiplin Aparatur

Porsentase

Peningkatan jumlah

100 36.300.000

29.766.000 - - 29.766.000 0,82%


- 8 - | P a g e

sarana prasarana

perkantoran dalam

mendukung kegiatan

organisasi

4. Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

capaian Kinerja

dan Keuangan

Porsentase dokumen

laporan hasil kinerja

dan keuangan yang

telah disusun

100 38.962.000

30.300.000 25 6.293.000

36.593.000 0,93%

5. Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Porsentase Aparatur

yang memiliki pola

pikir inovatif dan

menguasai karakter

kepemimpinan yang

kuat

100 5.477.633.700

198.582.650 - 624.356.500 822.939.150 0,15%

6. Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Porsentase peserta

yang mengikuti

Diklat Prajabatan

dan Diklat

Kepemimpinan

100 1.905.138.950

284.016.600 25 201.775.000

485.791.600 0,25%


- 9 - | P a g e

Faktor-faktor penyebab kurang tercapainya target kinerja program/kegiatan pada tahun 2015 antara lain

:

a). Minimnya anggaran untuk dialokasikan pada penyelenggaran diklat struktural, teknis maupun

fungsional.

b). Pengadministrasian data kepegawaian melalui Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

masih terkendala dengan jaringan komunikasi serta infrastrukur yang belum memadai.

c). Penataan layanan administrasi kepegawaian belum ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).

d). Kurangnya kedisiplinan pegawai baik secara umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango maupun khusus di BKPPD sendiri.

f). Belum ditetapkannya standar dan mekanisme pola karir bagi PNS.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2017 memberikan implikasi yang baik terhadap

pencapaian target dan sasaran pada Program dan Kegiatan yang tertera pada Renstra SKPD Tahun 2011

– 2015.

Dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai lembaga teknis yang melaksanakan sebagian

penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian dan kediklatan PNS pada tahun 2017, maka perlu

dilakukan rencana perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

• Mengevaluasi pendelegasian pelayanan administrasi kepegawaian selama ini dilakukan di BKPPD

dan jika dimungkinkan dapat diserahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang

bersangkutan.

• Memprogramkan penyelenggaraan diklat struktural (DIKLAT PIM) bagi aparatur yang sedang

menduduki jabatan namun belum mengikuti diklat dimaksud.

• Merumuskan perencanaan formasi PNS yang dibutuhkan daerah sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

• Merumuskan acuan dan aturan spesifik yang mengatur terhadap pola karir pegawai berdasarkan

sistem prestasi kerja dan merit sistem.

• Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan aparatur birokrasi daerah

melalui diklat penjenjangan maupun pendidikan formal baik melalui tugas belajar maupun izin

belajar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 ditetapkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program dan

Kegiatan sebagai berikut :


- 10 - | P a g e

a. Indikator kepuasan layanan adminitrasi kepegawaian

Indikator kepuasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau aparatur daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango terhadap layanan administrasi kepegawaian dilakukan melalui indeks

penilaian kepuasan layanan yang diterima berupa layanan pengurusan kenaikan berkala,

kenaikan pangkat, cuti, pemrosesan karpeg, karsu, karsi, taspen, konversi nip, dan pensiuan PNS.

Indeks kepuasan tersebut dapat diperoleh dari kuisioner tanggapan PNS dalam menerima

layanan serta berkurangnya pengaduan keterlambatan proses layanan dimaksud diterima oleh

PNS yang bersangkutan.

b. Prosentase peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dilakukan melalui penyelenggaraan diklat

kepemimpinan dan diklat teknis bagi aparatur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam hal ini Tingkat kinerja pelayanan BKPPD dalam kaitannya dengan pelayanan

kepegawaian belum optimal karena masih banyak hal yang perlu dilakukan penataan dan perbaikan

baik dalam melakukan main setting aparatur pelayanan kepegawaian serta infrastruktur penunjang

yang belum memadai.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD serta

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD BKPPD dapat dirumuskan melalui

analisis SWOT berikut :

• Kekuatan (Strengh)

1. Jumlah sumber daya manusia (SDM) mendukung;

2. SOTK jelas;

3. Komitmen Pimpinan;

• Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana;

3. Lemahnya penerapan SOP;

4. Belum optimalnya sistem penghargaan dan sanksi;

5. Kurangnya disiplin kerja.

• Peluang (Opportunity)

1. Otonomi

2. Reformasi Birokrasi


- 11 - | P a g e

• Tantangan (Threat)

1. Kualitas SDM Pengelolah Kepegawaian

2. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

3. Kurangnya pemahaman aparatur

Berdasarkan analisis SWOT dan isu-isu penting diatas dapat diformulasikan dalam strategi

pemecahan masalah dan langkah-langkah antisipatif terkait maka perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Untuk Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia

2. Mensosialisasikan pada seluruh satuan kerja tentang kedudukan, fungsi dan tugas pokok serta

kewenangan Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah.

3. Secara bertahap melakukan penambahan dan pembaharuan sarana penunjang administrasi

kepegawaian berupa perangkat keras computer, printer dan sarana penunjang lainnya. Juga

membangun kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta serta Kantor Regional XI di

Manado untuk pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian On-Line termasuk pengembangan

sumber daya aparatur pengelola SIMPEG.

4. Memperkuat kapasitas aparatur kepegawaian melalui proses pembelajaran internal serta

mengikutsertakan staf tertentu pada kegiatan diklat teknis kepegawaian.

5. Mensosialisasikan kebijakan kepegawaian dan mendistribusikan berbagai peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian khususnya pada pengelola langsung urusan kepegawaian pada

Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Setda.

6. Melakukan pembinaan secara terus menerus pada berbagai kesempatan khususnya pada apel

korpri tentang nilai-nilai moral dan etika, serta kode etik Korps Pegawai Negeri dan perlu

merumuskan/menyusun pedoman perilaku PNS serta membentuk Komisi Kode Etik PNS dalam

penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dilakukan terkait pula dalam kerangka

penilaian dan pemberian reward (penghargaan) kepada aparatur yang berkinerja baik serta

punishment (hukuman) yang setara pada aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode

etik PNS.

7. Mengembangkan kemampuan pengetahuan dalam mendukung peningkatan kinerja untuk

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang profesional melalui fasilitas bantuan studi baik

izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 pada BKPPD Kabupaten Bone

Bolango tetap merujuk pada Renstra SKPD 2017-2021 namun ada beberapa penyesuaian Program

dan Kegiatan yang telah mengalami perubahan yaitu Program Pendidikan Kedinasan dengan


- 12 - | P a g e

beberapa perubahan nomenklatur baru yaitu Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan berasal dari masyarakat dalam hal ini para pegawai negeri sipil antara

lain :

a. Menghendaki sekiranya dalam penegakan disiplin pegawai yang didasarkan pada PP 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil semestinya diiringi dengan Tunjangan Kinerja Daerah

atau Tambahan Penghasilan bagi PNS (TPP) atau apapun namanya dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dalam jabatan (on job training) seperti

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DiklatPIM) secara bertahap dan terarah.

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat waktu dan transparan.


- 13 - | P a g e

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2017 didasarkan pada kebijakan nasional reformasi birokrasi

dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Penelaahan kebijakan kepegawaian secara nasional yang dilakukan secara bersinergi dan

berkesinambungan dengan kebijakan kepegawaian daerah didasarkan pula pada kondisi kebutuhan

daerah, karakteristik dan budaya kerja.

Beberapa kebijakan nasional dalam kerangka reformasi birokrasi yang harus diresponi secara

cepat dalam upaya penyusunan kebijakan kebijakan kepegawaian daerah adalah adanya kebijakan

pusat tentang rencana moratorium rekrutmen PNS baik pusat dan daerah dan perubahan pola

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS yang saat ini masih dalam penyusunan pedoman

pelaksanaan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Disamping itu, penyelenggaraan reformasi birokrasi tersebut menuntut penyesuaian regulasi

yang terkait dengan hal tersebut dengan mendorong percepatan penyusunan regulasi peraturan

perundang-undangan antara lain Rancangan Undang-Undang Admiministrasi Pemerintahan,

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta aturan teknis lainya.

Oleh karena itu, arah kebijakan kepegawaian daerah pada tahun 2017 berfokus pada

peningkatan kinerja dalam pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan peningkatan

kompetensi aparatur yang amanah dan profesional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran Renja SKPD – BKPPD Tahun 2017

a. Tujuan Renja SKPD – BKPPD Tahun 2017

1) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan transparan.

2) Peningkatan kompetensiaparatur yang handal dan profesional.

b. Sasaran Renja SKPD – BKPPD Tahun 2017

1) Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi PNS dalam system manajemen

kepegawaian yang berkualitas.

2) Menciptakan aparatur daerah yang memiliki kompetensi serta bertanggung jawab dan

bermoral.


- 14 - | P a g e

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD BKPPD difokuskan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPPD sedangkan program dan kegiatan eksternal

dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di

Kabupaten Bone Bolango yang lebih disiplin, berkualitas, bertanggung jawab, amanah dan

profesional.

Selanjutnya program dan kegiatan disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 yaitu terdiri dari program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 sebagai urusan

wajib berikut :

1. Program : Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

3. Penyediaan alat tulis kantor;

4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

5. Penyediaan makanan dan minuman;

6. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

7. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Indikator :

Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran dan pelayanan adminitrasi kepegawaian bagi 44

orang pegawai internal dan pegawai eksternal pada 34 SKPD (Sekretariat, Dinas, Badan dan

Kantor) dan 17 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah dapat memenuhi target minimal.

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung/Kantor;

2. Pengadaan peralatan gedung/Kantor;

3. Pengadaan mebeulair;

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Indikator :

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam mendukung kegiatan organisasi

berjalan dengan lancar

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur


- 15 - | P a g e

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;

Indikator :

Meningkatnya disiplin pegawai, tersedianya keseragaman pakaian dinas, ketaatan dan kepatuhan

aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan

aturan.

4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;

2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

3. Penyusunan laporan kinerja tahunan.

Indikator :

Terselesaikannya laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan realisasi

keuangan dan kinerja tahunan.

5. Program : Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Indikator :

Meningkatnya Pola pikir bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpikir

cerdas, bekerja keras dan ikhlas.

6. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah.

2. Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah.

3. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.

4. Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Indikator :

Meningkatnya tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan aparatur dan meningkatnya

kemampuan manajerial maupun teknis dan fungsional aparatur.

7. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan :

1. Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS;

2. Seleksi penerimaan calon PNS;

3. Penempatan PNS;

4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;


- 16 - | P a g e

5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;

6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;

7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

Indikator :

Terbinanya dan berkembangnya kemampuan & kapasitas aparatur dalam upaya peningkatan

displin dan pengembangan karier aparatur yang didukung dengan sistem informasi kepegawaian.

Pada tahun 2017, BKPPD menetapkan 6 jenis Program dan 19 jenis kegiatan dengan sifat

penyebaran lokasi program dan kegiatan diarahkan kepada Aparatur Daerah di Kabupaten Bone

Bolango dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

sebesar 7.718.828.920(Tujuh Milyar Tujuh Ratus delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua puluh

Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Apabila rumusan program dan kegiatan dan jumlah pagu indikatif diatas tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD dan dokumen Renja ini maka akan dilakukan rasionalisasi volume target

sasaran kinerja program/kegiatan dengan tidak mengurangi jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan

dengan senantiasa menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang telah ditetapkan pada KUA

PPAS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017.


- 17 - | P a g e

BAB IV

PENUTUP

Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017. Berorientasi

pada penataan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan peningkatan kinerja

penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dibidang Kepegawaian Daerah.

Kami sadar, bahwa dalam rencana kerja SKPD ini tak dapat terpenuhi secara optimal namun kami

optimis dapat melaksanakannya secara maksimal meskipun ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud

pada Renja SKPD ini sangat terbatas dengan melaksanakan prioritas peningkatan pelayanan administrasi

kepegawaian secara cepat, tepat waktu dan transparan serta tanpa biaya layanan se-sen pun (Zero Cost

Services).

Selain itu, Peningkatan kapasitas aparatur daerah yang bermartabat, amanah, dan professional

menjadi fokus kinerja pada Tahun 2017 melalui kegiatan penyelenggaraan diklatpim dan diklat teknis.

Hal penting yang menjadi catatan penting untuk dilaksanakan pada Tahun 2017 ini adalah jumlah

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti Diklat PIM II, PIM III,PIM IV,

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Badan

Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 ini disusun untuk menjadi

bahan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan umum dibidang kepegawaian dalam

mewujudkan Disiplin dan Kinerja bagi PNS baik dilingkungan BKPPD maupun PNS secara totalitas

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Semoga Allah SWT akan selalui menyertai kita semua dalam menjalankan amanah ini sesuai rencana

dengan senantiasa memohon petunjuk dan hidayah-Nya dalam implementasinya.

Amien ya… rabbal ‘alamiin.

Suwawa, 2016 KEPALA BKPPD

Drs. H. Syarifudin Uloli, M.Pd Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19600505 198709 1 002


- 18 - | P a g e

RANCANGAN AWAL RENJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


No

PROGRAM KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR

KELUARAN

INDIKATOR

HASIL

ANGGARAN

(Rp)

KET. KODE NAMA

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Program Pelayanan administrasi

Perkantoran

1. Pelayanan Penyediaan Administrasi

Perkantoran

2. Rapat – rapat Koordinasi dan

konsultasi dalam daerah dan keluar

daerah

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Porsentase kebutuhan

administrasi

perkantoran dan

pelayanan adminitrasi

kepegawaian

Jumlah dokumen Laporan Administrasi

perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat

dipertanggungjawabkan : (12 dokumen)

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatasi dalam

daerah dan keluar daerah : (24 dokumen)

729.665.200

582.879.000

146.786.200

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala

kenderaan dinas operasional

Kab. Bone

Bolango

Kab. Bone Bolango

Porsentase peningkatan

jumlah sarana prasarana

perkantoran dalam

mendukung kegiatan

organisasi berjalan

Jumlah Kenderaan Dinas yang dipelihara : (11

unit)

165.132.220

133.740.420


- 19 - | P a g e

/operasional

2. Pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan/peralatan gedung

kantor

dengan lancar

Jumlah Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan ke Luar Daerah : ( 2 jenis, 4

kali)

31.391.800

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian

Khusus dan Pakaian Kerja lapangan

Kab. Bone

Bolango

Kab. Bone Bolango

Porsentase peningkatan

jumlah sarana prasarana

perkantoran dalam

mendukung kegiatan

organisasi

Jumlah Pegawai penerima pakaian dinas : (45

orang)

33.000.000

33.000.000

4. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Kab. Bone

Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja : (6 dok) Jumlah dokumen laporan keuangan : ( 2 dok)

35.420.000

21.120.000

14.300.000


- 20 - | P a g e

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural

bagi PNS Daerah

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Bone

Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Porsentase Aparatur

yang memiliki pola pikir

inovatif dalam

menguasai karakter

kepemimpinan yang

kuat.

Jumlah Peserta yang mengikuti diklat

prajabatan, PIM II, PIM III dan PIM IV :

- 100 Peserta Prajabatan

- 10 Peserta Diklat Pim II

- 40 Peserta Diklat Pim III

- 40 Peserta Diklat Pim IV

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang

mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi : (200

orang)

Jumlah Peserta Bimtek / Diklat ( 4 orang)

4.979.667.000

3.750.932.900

1.184.734.100

44.000.000

6. Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1. Penyusunan rencana pembinaan

Kab. Bone

Bolango

Kab. Bone Bolango

Porsentase peserta yang

mengikuti diklat

prajabatan dan Diklat

Kepemimpinan amanah

Jumlah Rencana Pembinaan Karir yang disusun

1.731.944.500

342.094.500


- 21 - | P a g e

karir dan PNS

2. Seleksi Penerimaan calon PNS

3. Penempatan PNS

4. Penataaan Sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS

5. Pembangunan/pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

6. Pemberian Penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

7. Proses penanganan kasus – kasus

pelanggaran disiplin PNS

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

Kab. Bone Bolango

( Analisa Jabatan) :

- 4 Dok

- 2 Orang

- 54 Orang

- 100 Orang

Jumlah CPNS yang lulus seleksi : 100 orang

Jumlah pelaksanaan rapat tim penilai kinerja : (

5 dok)

Jumlah pegawai negeri sipil daerah yang naik

pangkat dan pensiun : (985 orang)

Jumlah sistem aplikasi yang dibangun : (12 dok)

Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi

penghargaan : ( 15 orang)

Prosentase penanganan kasus – kasus

pelanggaran disiplin PNS (4 dok)

291.225.000

334.840.000

356.950.000

275.000.000

16.698.000

115.137.000

7.718.828.920

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Adm KeuDa, Perangkat

Daerah, Kepegawaian

PROGRAM OPERASIONAL 1.177.337.420 1.212.571.162

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase cakupan layanan administrasi

perkantoran yang berkualitas

100% 729.665.200 DAU 100% 802.631.720

Pelayanan Penyediaan Administrasi

Perkantoran

Jumlah dokumen laporan administrasi

perkantoran yang disusun tepat waktu/ dapat

dipertanggungjawabkan

12

dokumen

582.879.000 12

dokumen

641.166.900

Pelayanan Penyediaan Administrasi

Perkantoran

12 bulan 582.879.000 12 bulan 641.166.900

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah dan ke

Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

24 dok 146.786.200 24 dok 161.464.820

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12

dokumen

46.285.000 12

dokumen

50.913.500

Perjalanan Dinas Luar Daerah 12

dokumen

100.501.200 12

dokumen

110.551.320

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana

aparatur sesuai dengan peruntukannya

100% 165.132.220 DAU 100% 181.645.442

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 11 unit 133.740.420 11 unit 147.114.462

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2

dan 4

11 unit 133.740.420 11 unit 147.114.462

Pengadaan dan Pemeliharaan

Perlengkapan/Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan/ perlengkapan gedung

kantor yang diadakan/dipelihara

4 keg 31.391.800 4 keg 34.530.980

Pengadaan dan Pemeliharaan

Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

4 keg 31.391.800 4 keg 34.530.980

Program peningkatan disiplin

aparatur

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 33.000.000 DAU 100% 36.300.000

Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian

Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah Pegawai penerima pakaian dinas 45 orang 33.000.000 45 orang 36.300.000

Pakaian Dinas Aparatur 45 steel 16.500.000 45 steel 18.150.000

-1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10-1




Catatan Penting

Prakiraan Maju 2018

Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 45 steel 16.500.000 45 steel 18.150.000

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Prosentase ketersediaan dokumen hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

perencanaan pembangunan daerah sebagai

bahan rekomendasi pelaksanaan tahun

berikutnya

100% 35.420.000 DAU 100% 38.962.000

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 6

dokumen

21.120.000 6

dokumen

23.232.000

Penyusunan Dokumen LAKIP RENJA

RENSTRA TAPKIN LPPD

6

dokumen

21.120.000 6

dokumen

23.232.000

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan 2

dokumen

14.300.000 2

dokumen

15.730.000

Penyusunan Dok. laporan keuangan

akhir tahun

2

dokumen

14.300.000 2

dokumen

15.730.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang handal yang

memiliki pengetahuan dan keterampilan

melalui Diklat

100% 214.120.000 DAU 100% 153.032.000

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta Diklat/Bimtek 36 orang 214.120.000 36 orang 153.032.000

Keikutsertaan Bimtek Perencana 2 orang 24.000.000 2 orang 26.400.000

Keikutsertaan Bimtek Keuangan 2 orang 20.000.000 2 orang 22.000.000

Keikutsertaan Diklat Analis

Kepegawaian

2 orang 20.120.000 2 orang 22.132.000

Keikutsertaan TOT Diklat 30 orang 150.000.000 15 orang 82.500.000

PROGRAM STRATEGIS 6.497.491.500 7.081.240.650

1 20 8 29 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase aparatur yang handal yang

memiliki pengetahuan dan keterampilan

melalui Diklat Prajabatan, PIM IV, PIM III,

PIM II dan PIM I)

49,77% 4.785.667.000 DAU 52.24% 5.264.233.700

1 20 8 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

Jumlah Pegawai negeri sipil daerah yang

mengikuti diklat Prajabatan PIM II, PIM III

dan PIM IV

Bone Bolango 190 orang 3.600.932.900 Masih Banyaknya PNS yang

memiliki Jabatan belum

mengikuti Diklat Kepemimpinan

190 orang 3.961.026.190

Diklat Prajabatan 100 orang 676.493.900 100 orang 744.143.290

Diklat PIM II 10 orang 441.185.000 10 orang 485.303.500

Diklat PIM III 40 orang 1.259.652.000 40 orang 1.385.617.200

Diklat PIM IV 40 orang 1.223.602.000 40 orang 1.345.962.200

1 20 8 29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis,

tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah Pegawai negeri sipil daerah yang

mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi

Bone Bolango 200 Org 1.184.734.100 Diklat Teknis dan Fungsional

PNS sesuai kebutuhan SKPD

200 Org 1.303.207.510

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10-1




Catatan Penting

Prakiraan Maju 2018

Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis 200 orang 1.184.734.100 200 orang 1.303.207.510

1 20 8 30 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Presentase pengembangan kemampuan

pengetahuan tenaga teknis dan fungsional

sesuai dengan kebutuhan SKPD

1.711.824.500 DAU 1.817.006.950

1 20 8 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir

dan PNS

Jumlah Penyusunan rencana pembinaan karir

dan PNS

Bone Bolango 2 dok 321.974.500 Pengembangan Karir PNS 2 dok 354.171.950

Penyusunan Dokumen Penataan

Kepegawaian, Analisa Beban Kerja dan

Jabatan ASN

1 dok 308.224.500 1 dok 339.046.950

Ujian Dinas 2 kali 13.750.000 2 kali 15.125.000

1 20 8 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah calon pegawai negeri sipil yang lulus

seleksi

Bone Bolango 100 orang 291.225.000 Pengangkatan PNS sesuai

kebutuhan

100 orang 320.347.500

Seleksi CPNS 100 orang 291.225.000 100 orang 320.347.500

1 20 8 30 03 Penempatan PNS Jumlah Rapat-Rapat Pembahasan Tim Penilai

Kinerja dalam rangka Penempatan PNS

Bone Bolango 12 kali 334.840.000 Penempatan PNS yang sesuai 12 kali 368.324.000

Rapat-Rapat Pembahasan Tim Penilai

Kinerja dalam rangka Penempatan PNS

12 kali 334.840.000 12 kali 368.324.000

1 20 8 30 04 Penataan sistem administrasi

kenaikan Pangkat otomatis PNS

Jumlah pegawai negeri sipil daerah yang naik

pangkat dan pensiun

Bone Bolango 985 orang 356.950.000 Pengurusan yang tepat pada

waktunya

985 orang 326.645.000

Pengurusan Kenaikan Pangkat &

Pensiun PNS

Kec. Suwawa 985 orang 296.950.000 985 orang 326.645.000

Rakor Kepegawaain Kec. Suwawa 40 orang 30.000.000 DAU 40 orang 33.000.000

Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian/Manajemen Kepegawaain

Kec. Suwawa 40 orang 30.000.000 DAU 40 orang 33.000.000

1 20 8 30 05 Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan Bone Bolango 1

Aplikasi

275.000.000 Perlu adanya pengembangan

sistem yang inovasi

1

Aplikasi

302.500.000

Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

1 Aplikasi 275.000.000 1 Aplikasi 302.500.000

1 20 8 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi

penghargaan

Bone Bolango 15 Org 16.698.000 Perlua adanya reward bagi PNS

yang berprestasi

15 Org 18.367.800

Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 15 org 16.698.000 15 org 18.367.800

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -5 -10-1




Catatan Penting

Prakiraan Maju 2018

1 20 8 30 09 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Bone Bolango 8 kali 115.137.000 Upaya penegakkan disiplin PNS

sesuai PP No 53 thn 2010

8 kali 126.650.700

Penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

8 kali 115.137.000 8 kali 126.650.700

Dua Program Strategis

Program Peningkatan Kapasitas 4.785.667.000 Stretegis 6.497.491.500 KEPALA BKPPD

Penunjang 1.177.337.420

Total 7.674.828.920

6.497.491.500 Drs. H. Syarifudin Uloli, M.Pd

Pembina Utama Muda / IV.c

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.711.824.500

BKPPD KAB. BONE BOLANGO TAHUN 2017bkppd.bonebolangokab.go.id/web/download/file/RENJA_2017.pdf · kegiatan yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat dan ... pemerintahan daerah

Documents