BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Teori-Teori Dasar/Umum Pada sub-bab ini akan dijelaskan teori-teori dasar/umum yang digunakan, yaitu: 2.1.1 Sistem Informasi 2.1.1.1 Pengertian Sistem Considine, Parkes, Olesen, Blount, dan Speer (2012 : 10) mendefinisikan bahwa, “Sistem sebagai sesuatu yang memerlukan input, menggunakan seperangkat aturan atau proses untuk input dan menghasilkan output.” Satzinger, Jackson, dan Burd (2005 : 6) mengatakan bahwa, “Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang berfungsi bersama- sama untuk mencapai suatu hasil.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan, yang memerlukan 9
70
Embed
Binus Library · Web viewpuluh juta rupiah) 5 % ( lima persen) Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Teori-Teori Dasar/Umum
Pada sub-bab ini akan dijelaskan teori-teori dasar/umum yang digunakan, yaitu:
2.1.1 Sistem Informasi
2.1.1.1 Pengertian Sistem
Considine, Parkes, Olesen, Blount, dan Speer (2012 :
10) mendefinisikan bahwa, “Sistem sebagai sesuatu yang
memerlukan input, menggunakan seperangkat aturan atau
proses untuk input dan menghasilkan output.”
Satzinger, Jackson, dan Burd (2005 : 6) mengatakan
bahwa, “Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen-
komponen yang saling berhubungan yang berfungsi bersama-
sama untuk mencapai suatu hasil.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu
kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan,
yang memerlukan aturan dan input untuk menghasilkan suatu
hasil atau output.
2.1.1.2 Pengertian Informasi
Rainer, Prince, dan Cegielski (2015 : 12)
mengungkapkan bahwa, “Informasi mengacu pada data yang
telah disusun sehingga data-data tersebut dapat memiliki
makna dan nilai bagi penerimanya.”
Dull, Gelinas, danWheeler (2012 : 17) menyatakan
bahwa, “Informasi adalah data yang disajikan dalam suatu
9
10
bentuk yang bermanfaat dalam aktivitas pengambilan
keputusan.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data
yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk yang
bermanfaat sehingga dapat memiliki makna bagi penerimanya
dalam aktivitas pengambilan keputusan.
2.1.1.3 Kualitas Informasi
Menurut Dull, Gelinas, dan Wheeler (2012 : 17) untuk
memberikan output yang bermanfaat untuk membantu
manajer dan pengguna informasi yang lainnya, sebuah sistem
informasi harus mengumpulkan data dan mengubahnya
menjadi informasi yang memiliki kualitas yang penting.
Kualitas dari informasi diantaranya adalah:
Understandability
Memungkinkan pengguna untuk melihat pentingnya
informasi. Dinilai dari sudut pandang pengguna,
informasi yang dimengerti disajikan dalam bentuk yang
memungkinkan penerapannya oleh pengguna dalam
situasi pengambilan keputusan yang dihadapi.
Relevance
Informasi memiliki relevansi jika mampu membuat
perbedaan dalam situasi pengambilan keputusan dengan
mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan
pengetahuan untuk keputusan tertentu.
Timeliness
Informasi yang tersedia untuk pembuat keputusan
sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi
keputusan. Kurangnya ketepatan waktu dapat membuat
informasi yang tidak relevan.
Predictive value and feedback value
11
Meningkatkan kapasitas pembuat keputusan untuk
memprediksi, memastikan, atau memperbaiki harapan
sebelumnya. Informasi dapat memiliki kedua jenis nilai
karena pengetahuan tentang hasil dari tindakan telah
diambil umumnya akan meningkatkan kemampuan
pembuat keputusan untuk memprediksi hasil dari
tindakan masa depan yang serupa.
Verifiability
Jika ada kesepakatan tingkat tinggi tentang informasi di
antara pengukur independen dengan menggunakan
metode pengukuran yang sama, maka informasi dapat
diverifikasi.
Neutrality
Informasi yang dihasilkan tidak berat sebelah atau
memihak.
Comparability
Merupakan kualitas dari informasi yang
memnungkinkan pengguna untuk mengindentifikasi
persamaan dan perbedaan dalam dua bagian informasi.
Validity
Informasi mengenai kejadian dan objek yang aktual.
Accuracy
Korespondensi atau kesepakatan antara informasi dan
peristiwa aktual atau benda yang mewakili informasi.
Completeness
Sejauh mana informasi yang mencakup data tentang
setiap objek yang relevan atau peristiwa yang
diperlukan untuk membuat keputusan.
2.1.1.4 Pengertian Sistem Informasi
Satzinger, Jackson, dan Burd (2005 : 7) mengatakan
bahwa, “Sistem Informasi adalah suatu kumpulan dari
komponen-komponen yang saling terhubung yang
12
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan memberikan
hasil berupa informasi yang diperlukan untuk melengkapi
tugas bisnis.”
Considine, Parkes, Olesen, Blount, dan Speer (2012 :
230) menyatakan bahwa, “Sistem Informasi merupakan
kumpulan dari data, proses, penyimpanan, dan penghasil
output, yang didukung oleh orang, proses, teknologi,
perangkat keras, dan perangkat lunak, yang mendukung proses
bisnis.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi adalah
suatu kumpulan komponen-komponen yang terdiri dari data,
proses, penyimpanan, teknologi, perangkat lunak, dan orang
yang saling terhubung sehingga mengasilkan output berupa
informasi yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis.
2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi
2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Considine, Parkes, Olesen, Blount, dan Speer (2012 :
12) mengatakan bahwa, “Sistem Informasi Akuntansi adalah
penerapan teknologi untuk menangkap, memverifikasi,
menyimpan, memilah, dan melaporkan data terkait aktivitas
perusahaan.”
Bodnar dan Hopwood (2010 : 1) menyatakan bahwa,
“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu kumpulan dari
sumberdaya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang
untuk mengubah hal-hal yang berhubungan dengan keuangan
dan data lain menjadi informasi.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi
Akuntansi adalah suatu kumpulan sumberdaya dan penerapan
teknologi, yang dirancang untuk menangkap, memverifikasi,
menyimpan, memilah, dan melaporkan data-data terkait
aktivitas perusahaan.
13
2.1.2.2 Komponen-Komponen Studi Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Dull, Gelinas, dan Wheeler (2012 : 7), terdapat
10 elemen dalam studi sistem informasi akuntansi (SIA),
diantaranya adalah:
1) Technology
Teknologi memberikan landasan dimana SIA dan
operasi bisnis, serta pengetahuan teknologi sangat
penting untuk pemahaman lengkap tentang disiplin SIA.
2) Databases
Untuk melakukan analisis, mempersiapkan informasi
untuk pengambilan keputusan manajemen, dan untuk
melakukan audit laporan keuangan perusahaan, seorang
akuntan harus dapat mengakses dan menggunakan data
dari database private dan database public.
3) Reporting
Untuk merancang laporan yang dihasilkan oleh sistem
informasi, akuntan harus tahu output apa yang
dibutuhkan atau diinginkan.
4) Control
Mempertimbangkan seberapa banyak kesulitan untuk
mengendalikan proses bisnis modern yang kompleks,
Anda harus mengembangkan pemahaman tentang
kendali yang yang khusus untuk situasi yang sedang
dihadapi, namun dapat disesuaikan untuk masa depan.
5) Business Operation
Perusahaan terlibat dalam kegiatan atau operasi, seperti
me rekrut karyawan, pembelian, persediaan, dan
mengumpulkan uang dari pelanggan. SIA beroperasi
sesuai dengan operasi bisnis tersebut. Banyak input SIA
disusun oleh departemen operasi dan banyak SIA ouput
yang digunakan untuk mengelola operasi ini. Oleh
14
karena itu, kita harus menganalisis dan mengelola SIA
sehubungan pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi.
6) Events Processing
Ketika perusahaan melakukan operasi bisnis mereka,
kejadian seperti, penjualan dan pembelian terjadi. Data
mengenai kejadian-kejadian ini harus diperoleh dan
dicatat untuk mencerminkan dan memonitor operasi
bisnis. Kejadian tersebut memiliki aspek operasional
dan SIA. Untuk merancang dan menggunakan SIA,
seorang akuntan harus tahu data kejadian apa yang
diproses dan bagaimana mereka diproses.
7) Management Decision Making
Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan
harus disesuaikan dengan jenis keputusan yang
dipertimbangkan. Selain itu, informasi tersebut lebih
berguna jika mengakui gaya pribadi manajemen dan
preferensi pengambil keputusan.
8) Systems Development and Operation
Sistem informasi yang memproses kegiatan bisnis dan
memberikan informasi untuk pengambilan keputusan
manajemen harus dirancang, dilaksanakan, dan
dioperasikan secara efektif. Seorang akuntan sering
berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan
sistem sebagai pengguna atau pemilik proses bisnis
yang berkontribusi dalam permintaan untuk fungsi
tertentu atau auditor meningkatkan kontrol untuk sistem
baru. Memilih data untuk laporan, merancang laporan
itu, dan mengkonfigurasi sistem perusahaan adalah
contoh dari tugas pengembangan sistem yang dapat
dilakukan oleh akuntan.
9) Communication
Untuk menyajikan hasil kerja keras mereka secara
efektif, akuntan harus memiliki keterampilan
komunikasi yang kuat secara lisan dan tertulis.
15
10) Accounting and Auditing Principles
Untuk merancang dan mengoperasikan sistem
akuntansi, seorang akuntan harus mengetahui prosedur
akuntansi yang tepat dan harus memahami audit dimana
informasi akuntansi akan menjadi sasaran.
Menurut Hall (2011 : 9), Sistem Informasi Akuntansi
terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu:
a) Transaction Processing System (TPS)
Mendukung operasi bisnis sehari-hari dengan berbagai
laporan, dokumen, dan pesan untuk pengguna di dalam
perusahaan.
b) General Ledger/Financial Reporting System (GL/FRS)
Menghasilkan laporan keuangan biasa, seperti laporan
laba rugi, neraca, laporan arus kas, pengembalian pajak,
dan laporan lainnya yang diperlukan oleh hukum.
c) Management Reporting System (MRS)
Menyediakan manajemen internal dengan laporan
keuangan untuk tujuan khusus dan informasi yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan seperti
anggaran, laporan varians, dan laporan tanggung jawab.
2.1.3 Pengendalian Internal
2.1.3.1 Definisi Pengendalian Internal
Menurut Boynton dan Johnson (2006 : 391), definisi
pengendalian internal berdasarkan COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission),
yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi
perusahaan, manajemen, dan anggota lainnya, yang dirancang
untuk memberikan jaminan yang pantas mengenai pencapaian
tujuan dari kategori-kategori berikut ini:
- Keandalan dari pelaporan keuangan
16
- Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku
- Efektivitas dan efisiensi dari operasi
Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2011 : 300),
pengendalian internal adalah semua metode dan kegiatan yang
terkait, yang diadopsi dalam sebuah organisasi untuk menjaga
asetnya dan meningkatkan akurasi dan keandalan catatan
akuntansinya.
Jadi, berdasarkan kedua definisi pengendalian internal
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal
merupakan suatu metode dan proses yang dirancang oleh
perusahaan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi
kegiatan perusahaan, serta meningkatkan keakuratan dan
keandalan dalam laporan keuangan perusahaan.
2.1.3.2 Komponen-Komponen Pengendalian Internal
Menurut Boynton dan Johnson (2006 : 392), untuk
memberikan struktur dengan mempertimbangkan banyak
kontrol yang mungkin terkait dengan pencapaian tujuan
entitas, laporan COSO mengidentifikasi lima komponen yang
saling terkait pengendalian intern:
Control Environment
Menentukan suasana organisasi, mempengaruhi
kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah
dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian
intern, menyediakan disiplin dan struktur.
Risk-Assessment
Adalah identifikasi entitas dan analisis risiko yang
relevan dengan pencapaian tujuan, membentuk dasar
untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
Control Activities
17
Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Information and Communication
Adalah identifikasi, pengambilan, dan pertukaran
informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang
memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung
jawab mereka.
Monitoring
Adalah sebuah proses yang menilai kualitas kinerja
pengendalian internal dari waktu ke waktu
2.1.3.3 Fraud (Kecurangan)
Menurut Dull, Gelinas, dan Wheeler (2012 : 228),
Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan atau
kebohongan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang tidak sehat atau melanggar
hukum.
Menurut Hall (2011 : 117), Fraud (kecurangan)
merupakan sebuah representasi palsu tentang fakta material
yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak lain dengan maksud
untuk menipu dan mendorong pihak lain untuk dibenarkan
mengandalkan fakta yang merugikannya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu
tindakan yang secara sengaja memalsukan suatu fakta, dengan
maksud untuk menipu dan merugikan pihak lain.
2.1.3.4 Dokumen dan Catatan Umum Dalam Transaksi
Penggajian
18
Menurut Boynton dan Johnson (2006 : 774), dokumen
dan catatan berikut ini penting dalam melaksanakan dan
merekam transaksi penggajian:
1) Personnel authorization
Memo yang dikeluarkan oleh departemen personalia
yang menunjukkan mempekerjakan karyawan dan
setiap perubahan selanjutnya dalam status karyawan
untuk tujuan penggajian
2) Clock card
Bentuk yang digunakan oleh setiap karyawan untuk
mencatat jam kerja setiap hari selama periode
pembayaran. Hal ini digunakan dengan jam waktu itu
mencatat waktu pada kartu. Ini dan formulir berikut
dapat diganti dalam sistem modern dengan lencana
karyawan yang dimasukkan ke terminal untuk
menyebabkan catatan elektronik waktu yang akan
dibuat.
3) Time ticket
Formulir yang digunakan untuk merekam waktu
bekerja oleh karyawan pada pekerjaan tertentu.
4) Payroll register
Laporan yang menunjukkan nama masing-masing
karyawan, pendapatan kotor, pemotongan gaji, dan gaji
bersih untuk periode pembayaran. memberikan dasar
untuk membayar karyawan dan merekam gaji.
5) Imprest payroll bank account
Rekening dimana setoran sama dengan total gaji bersih
yang dibuat setiap periode pembayaran, dan yang
memeriksa gaji dan upah bagi karyawan yang diambil.
6) Payroll check
Urutan ditarik pada bank untuk membayar karyawan.
Hal ini disertai dengan memo dilepas yang
menunjukkan pendapatan kotor dan pemotongan gaji.
7) Labor cost distribution summary
19
Laporan yang menunjukkan klasifikasi akun untuk
penghasilan bruto pabrik untuk setiap periode
membayar
8) Payroll tax returns
Formulir yang ditentukan oleh otoritas pajak untuk
mengisi dengan pembayaran pajak yang dipotong dari
karyawan, dan pajak gaji pemberi kerja untuk
keamanan sosial dan pengangguran federal dan negara
9) Employee personnel file
Menyimpan data ketenagakerjaan yang bersangkutan
untuk setiap karyawan dan berisi semua otorisasi
petugas yang diterbitkan untuk karyawan, evaluasi
kerja, dan tindakan disiplin, jika ada.
10) Personnel data master file
File komputer yang berisi data saat ini pada karyawan
yang diperlukan untuk menghitung gaji seperti
klasifikasi pekerjaan, tingkat upah, dan pemotongan.
11) Employee earnings master file
File komputer yang berisi pendapatan kotor setiap
karyawan, pemotongan gaji, dan gaji bersih untuk
tahun saat ini sampai dengan periode pembayaran.
2.1.3.5 Pengendalian Internal Penggajian
Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2011 : D1), tujuan
dari pengendalian internal penggajian adalah:
1) Untuk menjaga aset perusahaan terhadap pembayaran
gaji yang tidak sah.
2) Untuk memastikan keakuratan dan keandalan catatan
akuntansi yang berkaitan dengan penggajian.
2.1.3.6 Hubungan Antara Fraud Dengan Penggajian
20
Menurut Dull, Gelinas, dan Wheeler (2012 : 531),
penggajian mirip dengan pengeluaran kas, dimana merupakan
bagian yang sangat beresiko dengan potensi kecurangan.
Berikut merupakan beberapa jenis kecurangan penggajian
yang dapat terjadi:
Ghost employees
Karyawan yang saat ini tidak bekerja untuk perusahaan
tetapi menerima gaji. Ini mungkin mantan karyawan atau
benar-benar fiktif. Dari waktu ke waktu, kerugian yang
terkait dengan “ghost employee” dapat relatif besar karena
seluruh jumlah pembayaran adalah palsu.
Falsified hours and salary
Karyawan mencatat lebih banyak waktu daripada waktu
bekerja yang sebenarnya atau dapat meningkatkan gaji di
data karyawan mereka. Kerugian ini biasanya lebih sedikit
dibandingkan kerugian yang disebabkan oleh “ghost
employee” karena jumlah di atas jumlah bekerja
sebenarnya adalah jumlah palsu.
Commision schemes
Karyawan melebih-lebihkan penjualan karena komisi
didasarkan pada penjualan atau meningkatkan tingkat
komisi di data karyawan mereka.
False workers’ compensasion claims
Karyawan berpura-pura memiliki cedera untuk
memperoleh tunjangan kesehatan. Asuransi kompensasi
perusahaan biasanya meningkat berdasarkan klaim
terhadap kebijakan; kecurangan ini berdampak kepada
perusahaan asuransi dan perusahaan.
2.2 Teori-Teori Khusus yang Berhubungan dengan Topik yang Dibahas
2.2.1 Gaji
21
Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2014 : 495) menyatakan
bahwa, “Gaji biasanya mengacu pada pembayaran untuk layanan
manajerial dan administratif. Gaji biasanya dinyatakan dalam satu
bulan atau satu tahun.”
Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2011 : D1),
menyatakan bahwa, “Istilah gaji berkaitan dengan gaji dan upah.
Tenaga manajerial, administratif, dan penjualan umumnya dibayar
dengan gaji. Gaji sering dinyatakan dalam hal jumlah tertentu per
bulan atau per tahun daripada tarif per jam. Pegawai toko, karyawan
pabrik, dan pekerja kasar biasanya dibayar dengan upah. Upah
berdasarkan tarif per jam atau secara borongan (seperti per unit
produk).”
Jadi, berdasarkan kedua pernyataan tersebut mengenai gaji,
dapat disimpulkan bahwa gaji mengacu pada pembayaran untuk
tenaga manajerial atau administratif yang dibayarkan per bulan atau
per tahun.
2.2.2 Proses Penggajian
Menurut Dull, Gelinas, dan Wheeler (2012 : 512), proses
penggajian adalah suatu struktur yang saling berinteraksi antara
orang, peralatan, kegiatan, dan kontrol yang menciptakan arus
informasi untuk mendukung rutinitas pekerjaan berulang-ulang dari
departemen penggajian
2.2.3 Slip Gaji
Menurut Considine, Parkes, Olesen, Blount, dan Speer (2012 :
544), slip gaji merupakan suatu petunjuk untuk seorang karyawan
yang berisi rincian dari jumlah gaji dan upah kotor yang dibayarkan,
setiap pemotongan dibuat atas nama mereka, dan jumlah bersih yang
dihasilkan akan disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk
karyawan.
22
2.2.4 Lembur
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP.102/MEN/VI/2004
tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, waktu kerja
lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40
(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam
1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur
resmi yang ditetapkan Pemerintah.
2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Resmi (2013: 169), PPh Pasal 21 merupakan pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
2.2.5.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Resmi (2013 : 172), pemotong PPh Pasal 21
adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000
dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh
Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah:
1) Pemberi kerja yang terdiri atas:
a. Orang pribadi dan badan,
b. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang
melakukan sebagian atau seluruh administrasi
yang terkait dengan pembayaran gaji, upah,
23
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk
bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat
termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah,
instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembag
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial
tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar
uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari
tua;
4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan jasa
dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang
pribadi dengan status Subjek Pajak dalam
negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk
dan atas namanya sendiri, dan bukan untuk dan
atas nama persekutuannya.
b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan
dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status Subjek Pajak luar negeri.
c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain
kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan
pegawai magang.
5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah,
organisasi yang bersifat nasional dan internasional,
24
perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan, yang membayar
honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk
apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
berkenaan dengan suatu kegiatan.
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai
kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:
1) Kantor perwakilan negara asing;
2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata
mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan
pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam
rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
4) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi
ketentuan tersebut, organisasi internasional yang
dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban