Bimtek Monev KL A2 _ PP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN - DJA

BIMBINGAN TEKNISMONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN

(PMK No.249/PMK.02/2011)

Jakarta, 27 Agustus 2015

2



Trend Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian / LembagaTahun 2008 - 2015

3



Resource Envelope

Need for Public Good/Services

UU No.14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Program2 Kerja Pemerintah

4

UU No.17 / 2003

PP No.90 / 2010

PMK No.249 /

2011

o Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

o Kekuasaan Presiden dalam hal pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada :• Menteri Keuangan, selaku pengelola Fiskal• Menteri/Pimpinan Lembaga, selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran • Gubernur/Walikota/Bupati, selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan

daerah

o Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara

o RKA K/L disusun untuk setiap Bagian Anggarano RKA K/L disusun dengan pendekatan :

• Penganggaran Berbasis Kinerja• Penganggaran Terpadu• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

o Penyusunan RKA K/L menggunakan instrumen :• Indikator Kinerja• Standar Biaya• Evaluasi Kinerja

o Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA K/L Tahun sebelumnya dan Tahun anggaran berjalan

o Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas

o Evaluasi Kinerja dilakukan atas 3 aspek yaitu :• Aspek Implementasi• Aspek Manfaat• Aspek Konteks

5



WHAT WE INVEST WHAT WE DO WHAT RESULT

PERENCANAANPERENCANAAN

MONITORING DAN EVALUASIMONITORING DAN EVALUASI

BERHASIL/TIDAK BERHASILPersepsi yang sama

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

6



SEBARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAMYANG BERSIFAT NASIONAL

7



Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalammencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telahditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan ataumonitoring.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman, 80% keberhasilan sebuah perencanaan tergantung kepada kualitas evaluasi

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

8



Evaluation means asking good, critical questions about programs to improve programs and help them be accountable for the wise use of resources

Bagaimana mendapatkan data ?Bagaimana mengolah dan menilai data?

Informasi yang kredibel

Keputusan yang tepat dan benar

9



Pertimbangan:Hal-hal yang diperhatikan

dlm menyusun PMK

Landasan Hukum : PP 90/2010•Pasal 5 (3): salah satu syarat penerapan PBK•Pasal 19 (1) : K/L melakukan pengukuran dan evaluasi•Pasal 19 (4): Menkeu harus menyusun PMK

Stigma terhadap evaluasi:•Menambah beban pekerjaan•Menghabiskan waktu•Menghabiskan anggaran•Jalan-jalan•Laporan hanya formalitas, dll

Saat ini sudah banyak peraturan mengenai evaluasi:

•PP No.39/2006: Evaluasi Renja-KL•Permen PAN No.29/2010: LAKIP

Maka

Selain memenuhi aspek legal, PMK Evaluasi ini harus dapat memberikan panduan bagi K/L untuk melakukan self evaluation yang

kredibel

Menghasilkan berbagai INFORMASI PENTING yang

komprehensif sesuai kebutuhan stake holders

PROSES menghasilkan informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan

Proses evaluasinya DIPERMUDAH dengan

dukungan teknologi informasi

Ketiga hal di atas menjadi fokus eksplorasi materi PMK sebagai upaya mendapatkan hasil evaluasi yang kredibel.

12



Unit Penanggung Jawab Program

Menteri/Pimpinan Lembaga

Satker Penanggungjawab Output (Pengelola DIPA)

Penyedia Data/Informasi Keuangan Based on RKA KL

Kementerian KeuanganKementerian Perencanaan Nasional

13



Dalam rangka monitoring capaian indikator kinerja program, penanggungjawab program dapat memantau

tingkat kepatuhan Satker (Penanggungjawab Output dan Pengelola DIPA) dalam melaporkan capaian

output/keluaran minimal sebulan sekali dengan mengisi capaian output/keluaran serta progres berikut

catatan permasalahan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan dari program, di Aplikasi Monev Kinerja

Penganggaran di www.monev.anggaran.depkeu.go.id

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan dari program, penanggungjawab program harus/wajib

memantau data monitoring minimal sebulan sekali untuk merespons catatan satker , di Aplikasi Monev Kinerja

Penganggaran di www.monev.anggaran.depkeu.go.id

14



Fasilitas Monitoring Data

15



Data catatan permasalahan dari satker, terkait permasalahan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan dari program

16



Rekomendasi :

1.Untuk kepentingan program, perlu bagi Satker (portofolio pengelola DIPA) selaku

penanggungjawab capaian Output, meng up-date data realisasi Output sehingga

cukup tersedia data bagi penanggungjawab Program (Designer Program) yaitu Data

Realisasi Output yang valid, sehingga Keputusan dari hasil monev pelaksanaan

kegiatan dari program, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar.

2.Perlu me-Redesign Struktur Program, agar efektifitas hasil Monitoring dan

Evaluasi meningkat sehingga cukup efektif memberikan feedback kepada Program

sehingga keberhasilan capaian target Output dan/atau Outcome dapat dijaga dan

kredibilitasnya tinggi

17



SEKIAN

Bimtek Monev KL A2 _ PP

Documents