BIAYA PRODUKSI ISLAMI : ALTERNATIF SOLUSI BAGI UKM MENGHADAPI ERA ACFTA Hikmah Endraswati STAIN Salatiga …iainsalatiga.ac.id/web/wp-content/uploads/2012/09/ACFTA-DAN-BIAYA... ·

1

BIAYA PRODUKSI ISLAMI :

ALTERNATIF SOLUSI BAGI UKM MENGHADAPI ERA ACFTA

Hikmah Endraswati

STAIN Salatiga

Abstract

The membership of Indonesia in ACFTA made the businessman primarly

in UKM felt to worry. Because China's product had flooded market in Indonesia

with better quality and relative cheaper price. But actually, this trade agreement

opened exports opportunity to China will be bigger. China with the 1,3 milliar

population in those country was interested for cooperation in the international

trading. Various efforts were done to increase product competitiveness of UKM in

Indonesia. One of [the] alternative solution was islamic production cost

application, where total cost did not increase because used of capital not be

charged with the interest rate.

Key words : ACFTA, free trade, islamic production cost

I. PENDAHULUAN

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation

between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic

of China (ACFTA) telah ditandatangani pada tanggal 4 November 2004 di Phnom

Penh, Kamboja oleh para Kepala Negara ASEAN dan RRC. Keikutsertaan

Indonesia dalam ACFTA membuat banyak pelaku usaha terutama UKM di

Indonesia merasa khawatir. Karena produk China sudah membanjiri pasar di

Indonesia dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang relatif murah.

Namun sebetulnya, perjanjian perdagangan ini membuka peluang ekspor

ke China menjadi lebih besar lagi. Sebagai negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa,

menjalin kerja sama perdagangan dengan China menjadi menarik. Dalam setahun,

2

produksi domestik bruto (PDB) China bisa mencapai 6,9 triliun dollar AS. Selain

itu, produk Indonesia yang semula banyak diekspor ke Amerika dan Uni Eropa

setiap tahunnya semakin berkurang. Di sisi lain, tren ekspor produk ke China

semakin bertambah. Nilai ekspor Indonesia Maret 2010 mencapai US$12,63

miliar atau mengalami peningkatan sebesar 13,11 persen dibanding ekspor

Februari 2010. Sementara bila dibanding Maret 2009 mengalami peningkatan

sebesar 46,61 persen. Ekspor nonmigas ke Jepang Maret 2010 mencapai angka

terbesar yaitu US$1,35 miliar, disusul Cina US$1,09 miliar, dan Amerika Serikat

US$1,09 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,20 persen. Sementara

ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$1,41 miliar. Menurut sektor, ekspor

hasil industri periode Januari-Maret 2010 naik sebesar 37,54 persen dibanding

periode yang sama tahun 2009, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 15,19

persen serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 96,09 persen.

3

Tabel 1

Tabel 2

4

Tabel 3

Tabel 4

5

Dewasa ini, banyak negara di dunia sudah mengikatkan diri pada

perjanjian perdagangan seperti ini, karena jika tidak mengikuti pola perdagangan

ini, maka tidak akan menikmati bea masuk yang lebih murah ketika mengekspor

barang ke negara lain. Indonesia akan merugi jika secara sepihak memutuskan

mundur dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Apabila Indonesia

mundur dari kesepakatan itu, produk Indonesia akan semakin tidak kompetitif jika

dipasarkan di kawasan ASEAN dan China. Jika Indonesia menolak pelaksanaan

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN- China (ACFTA), ekspor Indonesia akan

dikenai tarif standar oleh China yakni 10-20 persen. Pada saat negara-negara

ASEAN lainnya bisa memperoleh fasilitas bea masuk 0 persen, Indonesia dikenai

tarif standar. Karena itulah produk Indonesia akan semakin tidak kompetitif.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen

Perdagangan, Diah Maulida, nilai ekspor China ke ASEAN sepanjang sepuluh

bulan 2009 mencapai 102,67 miliar dollar AS. Barang-barang ekspor China

sebagian besar berupa komputer dan perkakasnya serta ponsel.

Sementara itu, produk impor China umumnya berupa hasil bumi dan komoditas.

Impor dari ASEAN ke China bernilai hingga 105,06 miliar dollar AS. Berarti,

China sebetulnya defisit 2,38 miliar dollar AS. Meskipun defisit, pengusaha

Indonesia tetap merasa terancam dengan banjirnya produk China di pasar

domestik. Karena nilai ekspor Indonesia ke China kecil sekali, hanya 13,55 miliar

dollar AS atau 1,35 persen dari total impor China.

Dari total nilai ekspor ini, ekspor produk pertanian mencapai 4,8 miliar dollar AS.

Produk pertambangan mencapai 1,8 miliar dollar AS, dan produk industri

6

mencapai 109,6 juta dollar AS. Karena itulah ACFTA menjadi peluang besar

untuk meningkatkan ekspor ke China.

ACFTA bisa membuka peluang pasar produk Indonesia ke China. Namun,

hal itu harus diiringi dengan penguatan daya saing usaha kecil dan menengah

(UKM) Indonesia, terutama untuk tekstil, alas kaki, dan mainan anak. Selain itu

pemerintah perlu memberikan kesiapan sarana infrastruktur yang memadai seperti

kecukupan kebutuhan listrik sehingga UKM menjadi kompetitif.

II. PEMBAHASAN

1. Definisi ACFTA

Definisi ACFTA menurut Departemen Keuangan RI adalah

kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan

perdagangan bebas dengan negara China.

2. Tujuan ACFTA

Tujuan Framework Agreement ACFTA adalah (a) memperkuat dan

meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak; (b) meliberalisasikan

perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan

tariff; (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang

saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi

yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani

gap yang ada di kedua belah pihak. Untuk melaksanakan ACFTA, ada

beberapa barang yang masuk dalam EHP. Tujuan The Early Harvest

7

Programme (EHP) adalah mempercepat implementasi penurunan tariff

barang.

Tabel 3. Cakupan Produk yang Masuk EHP ACFTA

Chapter Deskripsi

01 Hewan hidup

02 Daging dan produk daging dikonsumsi

03 Ikan

04 Produk susu

05 Produk hewan lainnya

06 Pohon hidup

07 Sayuran dikonsumsi

08 Buah-buahan dikonsumsi dan nuts

3. Teori Perdagangan Internasional

Menurut David Ricardo dalam Samuelson (2000), suatu negara

masih memungkinkan untuk meraih keuntungan dari perdagangan

internasional meskipun secara absolut produknya tidak unggul. Sebab

keuntungan dari perdagangan internasional bisa diciptakan dengan

memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki produktivitas tinggi

atau keunggulan komparatif. Sebaliknya, negara yang bersangkutan lebih

baik mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Pendapat ini dipertegas oleh pemikiran Hecksher Ohlin, yaitu suatu

negara hendaknya berspesialisasi pada produk yang dibuat dengan

kelimpahan sumber daya. Jadi, negara yang dilimpahi sumber daya alam

hendaknya mengekspor produk yang diproduksi dengan sumber daya alam

berlimpah. Sebaliknya, negara itu sebaiknya mengimpor produk yang

dihasilkan dengan sumber daya alam yang langka.

8

Meskipun kenyataannya kedua teori ini mengandung kelemahan,

seperti bersifat statis dan mengabaikan aspek mobilitas sumber daya, kita

bisa mengambil sedikit kelebihan dari teori ini. Teori ini kemudian

dipadukan dengan teori perdagangan lain yang lebih komprehensif, seperti

keunggulan kompetitif dan daya saing ekspor.

Bagaimana jika terjadi liberalisasi yang memungkinkan sumber

daya bergerak dengan mudah lintas negara? Mungkinkah suatu negara

masih bisa menciptakan keuntungan dari perdagangan internasionalnya?

Liberalisasi perdagangan dapat menciptakan dua efek, yaitu trade creation

dan trade divertion. Tulisan ini hanya fokus pada trade creation. Trade

creation terjadi jika ada pengalihan perdagangan dari negara anggota yang

biayanya mahal ke negara anggota yang biayanya murah. Artinya,

kegiatan impor akan beralih ke negara-negara yang struktur biayanya

murah.

Bagaimana caranya memiliki struktur biaya murah? Jika kita

merunut lagi teori di atas, solusinya adalah berspesialisasi pada produk

yang bisa dihasilkan dengan kelimpahan sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang produktif. Struktur biaya rendah sebenarnya dapat

diciptakan dengan melakukan spesialisasi pada produk unggul tersebut.

Dengan spesialisasi, seluruh sumber daya akan dikerahkan untuk

menciptakan produk tersebut. Hasilnya, akan tercipta skala ekonomi.

Dengan skala ekonomi, struktur biaya akan menurun seiring peningkatan

hasil yang lebih besar.

9

4. Biaya Produksi Islami

Abdurrahman Ibnu Khaldun atau Abu Zayd menyatakan bahwa

kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara

tersebut. Kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi

domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut.

a. Tingkat Produksi Domestik

Sektor produksi menjadi motor pembangunan yang menyerap

tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan

permintaan atas faktor produksi lainnya. Menurut Lipsey (2000) dalam

teori ekonomi kemampuan untuk memproduksi sesuatu digambarkan oleh

grafik Production Possibility Frontier (PPF). Misalnya orang memiliki

pilihan untuk memproduksi dua jenis barang yaitu beras dan jagung

dengan sumber daya yang dimilikinya. Sumbu X menggambarkan

kemampuan memproduksi beras, sedang sumbu Y untuk jagung. Kurva

PPF menggambarkan tingkat produksi maksimal yang mungkin dicapai

dengan sumber daya yang dimiliki. Semakin besar PPF berarti semakin

tinggi tingkat produksinya, semakin tinggi tingkat kekayaan negara

tersebut.

b. Neraca Pembayaran Positif

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa neraca pembayaran yang positif

akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Neraca pembayaran yang

positif menggambarkan dua hal yaitu (1) tingkat produksi negara tersebut

10

untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan

domestik negara tersebut atau supply lebih besar dibanding demand,

sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor, (2) tingkat

efisiensi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan

efisiensi yang lebih tinggi maka komoditi suatu negara mampu masuk ke

negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Dalam level makro

bahasan kita adalah kemampuan suatu produksi suatu negara, sedangkan

dalam level mikro bahasan kita adalah kemampuan produksi suatu

produsen. Secara grafis, pendapat Ibnu Khaldun dapat digambarkan

dengan tingkat utilitas yang berada di luar PPF. Hal ini berarti negara yang

melakukan perdagangan internasional akan menikmati tingkat

kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak melakukan

perdagangan internasional.

Dalam ilmu ekonomi konsep ini dikenal dengan gain from trade.

Tanpa adanya perdagangan, maka tingkat kesejahteraan tertinggi dicapai

ketika kurva utilitas bersinggungan dengan PPF yaitu pada titik autarky

(titik memenuhi kebutuhan sendiri). Sedangkan adanya perdagangan akan

mendorong kurva utilitas ke tingkat yang lebih tinggi yang tidak mungkin

dicapai oleh PPF.

Pada titik autarky, relative price antara beras dan jagung

digambarkan oleh garis harga (price line-Pau). Sekarang seandainya

produsen ini mempunyai tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dalam

memproduksi beras dari produsen lain, maka ia akan mengalokasikan

11

lebih banyak sumber daya untuk memproduksi beras. Sehingga jumlah

beras yang diproduksinya menjadi Qb2, dan jumlah jagung yang

diproduksinya menjadi turun menjadi Qj2. Kelebihan produksi beras ini

diperdagangkan dengan harga yang berlaku Pp. Dengan price line yang

baru ini, produsen dapat menaikkan utilitasnya.

Gambar 1 Kurva Teori Produksi Ibn Khaldun (Sumber : Adiwarman,

2001)

c. Faktor Produksi

Menurut pandangan Baqir Sadr (1979) ilmu ekonomi dapat dibagi

menjadi dua bagian yaitu Philosophy of Economics dan Science of

Economics. Perbedaan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional

terletak pada philosophy of economics, bukan pada science of economics.

Philosophy of Economics memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai

Beras

Pau

Beras

Jagung

Qb1 Qb2 pp

Jagung

Qj1

Qj2

12

Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan science of economics berisi

alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kerangka

pemikiran ini, maka faktor produksi dalam ekonomi islam tidak berbeda

dengan faktor produksi dalam ekonomi konvensional yaitu tenaga kerja,

bahan baku dan bahan penolong dan modal. Diantara ketiga faktor

produksi ini, faktor modal menjadi berbeda karena ekonomi konvensional

menetapkan bunga sedangkan ekonomi islam tidak. Pengenaan bunga

pada faktor produksi memberikan dampak yang luas bagi tingkat efisiensi

produksi. Kurva berikut ini sumbu X mencerminkan kuantitas dan sumbu

Y mencerminkan penerimaan (Rp)

Gambar 2 Kurva Total Cost (Sumber : Lipsey, 2000)

d. Kurva Biaya

Biaya yang dikeluarkan oleh produsen terdiri dari biaya variabel

dan biaya tetap. Sehingga TC = FC + VC. Fixed cost (FC) besarnya tidak

dipengaruhi oleh berapa banyak output atau produk yang dihasilkan.

Karena itu, FC digambarkan sebagai garis horizontal dimana berapapun

output yang dihasilkan, biayanya tetap. Salah satunya adalah biaya bunga.

Q

Rp

FC

TC TR

13

Besarya bunga tergantung pada berapa banyak kredit yang diterima

produsen dan bukan pada berapa banyak ouput yang dihasilkan.

Variable cost (VC) ditentukan oleh berapa banyak output yang

dihasilkan. Misalnya untuk setiap 1 kg beras yang dihasilkan

membutuhkan biaya Rp. 1000,- berarti untuk menghasilkan 2 kg beras

dibutuhkan biaya Rp. 2000,-. Dengan adanya beban bunga, maka FC akan

naik dan demikian pula dengan TC. Hal ini tidak terjadi pada sistem bagi

hasil. Naiknya TC akan mendorong BEP dari titik Q menjadi Q1.

Gambar 3 Kurva Biaya Produksi dengan Suku Bunga (Sumber :

Adiwarman, 2001)

e. Kurva Penerimaan

Jika harga beras 1 kg adalah Rp. 5500,- maka penerimaan untuk 2

kg beras adalah Rp. 11.000,-. Dengan adanya beban bunga yang harus

dibayar tidak akan mempengaruhi penerimaan. Oleh karena itu kurva

penerimaan dalam sistem bunga Tri = TR. Sementara dalam sistem bagi

hasil yang terpengaruh adalah penerimaannya. Misalnya, telah terjadi

Q

Rp

FC

FCi

TC

TCi TR

Q Qi

14

kesepakatan bagi hasilnya adalah 70 : 30 dari penerimaan (70% untuk

produsen dan 30% untuk pemodal). Bila terjual satu kg maka bagi hasil

yang diterima produsen adalah Rp 3850,- dan bila dua kg maka menjadi

Rp. 7700,-

Jadi dalam sistem bunga yang berubah adalah TC dimana kurva

TC akan bergeser pararel ke kiri atas, sedangkan dalam sistem bagi hasil

yang berubah adalah kurva TR. Kurva TR akan berputar ke arah jarum

jam dengan titik 0 sebagai sumbu putarannya. Semakin besar nisbah bagi

hasil yang diberikan kepada pemodal (ekstrimnya limit dari nisbah 0:100)

semakin kurva TR mendekati sumbu horizontal sumbu X.

Titik BEP adalah titik impas yaitu ketika kurva TR berpotongan

dengan kurva TC, atau secara matematis titik BEP terjadi ketika TR = TC.

Dengan berputarnya kurva total penerimaan dari TR menjadi TRrs, titik

BEP yang tadinya ada pada jumlah output Q sekarang menjadi pada

jumlah output Qrs.

Dari sisi BEP, kita tidak dapat mengatakan bahwa sistem bunga

akan berproduksi pada tingkat output yang lebih kecil, lebih besar atau

sama dengan tingkat output sistem bagi hasil. Di kedua sistem ini kita

mendapatkan bahwa Qi > Q dan Qrs > Q. Apakah Qi > Qrs atau Qi < Qrs

atau Qi = Qrs ditentukan dari berapa besar bunga dibandingkan dengan

berapa besar nisbah bagi hasil. Perbedaannya adalah pada penyebabnya,

bila Qi disebabkan naiknya TC, maka Qrs disebabkan berputarnya TR.

15

Dalam akad muamalat Islam, dikenal akad mudharabah yaitu akad

antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana

harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian

apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Namun apabila usaha

tersebut menimbulkan kerugian, maka pemodal akan menanggung sesuai

penyertaan modalnya. Jika pelaksana menanggung rugi, maka disebabkan

karena ia lalai atau melanggar syarat yang telah disepakati bersama.

Selain menyepakati nisbah bagi hasil, mereka juga harus sepakat

siapa yang menanggung biaya. Apabila biaya ditanggung oleh pelaksana,

maka yang dilakukan adalah revenue sharing. Dan sebaliknya jika

disepakati yang menanggung biaya adalah pemodal, maka yang dilakukan

adalah profit sharing. Berputarnya TR ke arah jarum jam dengan titik 0

sebagai sumbu putarannya, adalah keadaan yang menggambarkan akad

revenue sharing.

Gambar 4 Kurva Produksi Dengan Revenue Sharing (Sumber :

Adiwarman, 2001)

Rp

Q

FC

TC

TR TRrs

Q Qrs

16

Apabila yang disepakati adalah mudarabah yang biaya-biayanya

ditanggung oleh si pemodal, atau dengan kata lain, dengan system profit

sharing, maka kurva total penerimaan berputar ke arah jarum jam dengan

titik BEP sebagai sumbu putarannya. Tingkat produksi sebelum titik BEP

tercapai (Q < Qps) adalah keadaan dimana total biaya lebih besar daripada

total penerimaan (TC > TR). Dalam keadaan ini belum ada keuntungan

yang dapat dibagihasilkan. Sesuai kesepakatan bahwa biaya ditanggung

pemodal, maka kerugian menjadi tanggung jawab pemodal. Karena itu,

kurva TR berputar ke arah jarum jam dengan titik BEP sebagai sumbu

putarannya.

Perbedaan kedua antara system revenue sharing dengan system

profit sharing dalam akad mudarabah adalah pada seberapa jauh kurva TR

berputar. Pada system revenue sharing, kurva TR akan berputar sampai

mendekati garis horizontal sumbu X. Sedangkan dalam system profit

sharing, kurva TR hanya akan berputar di dalam TR dan TC, yaitu area

yang menggambarkan besarnya keuntungan. Dalam system profit sharing,

TR tidak dapat berputar melewati TC, karena pada area itu sudah tidak ada

lagi keuntungan yang akan dibagihasilkan.

Apabila di dalam akad mudarabah ditentukan bahwa penyertaan si

pelaksana harus nihil, maka penyertaan pemodal harus 100%, maka dalam

akad musyarakah penyertaan modal berasal dari dua orang. Keduanya

harus menyepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman

pembagian apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Namun,

17

apabila usaha tersebut menghasilkan kerugian, maka kerugian ditanggung

sesuai dengan penyertaan modalnya. Jika A memberikan modal 100 juta

dan B memberikan modal 200 juta, maka dengan nisbah 50:50, jika

keuntungan yang diperoleh adalah 10 juta, maka masing-masing akan

memperoleh 5 juta, sedangkan jika menderita kerugian, misalnya Rp. 9

juta, maka masing-masing A akan memikul kerugian Rp. 3 juta dan B

memikul kerugian Rp. 6 juta.

Secara grafis, keadaaan merugi digambarkan oleh area sebelum

tercapainya BEP dimana Q < Qps, sedangkan keadaan keuntungan

digambarkan oleh area setelah tercapainya BEP. Pembagian keuntungan

tidak perlu simetris seperti pada pembagian kerugian karena pembagian

keuntungan berdasarkan nisbah sementara pembagian kerugian

berdasarkan penyertaan modal.

Gambar 5 Kurva Produksi dengan Profit Sharing (Sumber : Adiwarman,

2001)

Q

Rp

TR

TC

TRps

Qps

18

5. Keterkaitan ACFTA dengan Biaya Produksi Islami

ACFTA seakan membuka tabir keterlenaan diri kita akan konsep

efisiensi, konsistensi kebijakan, koordinasi kebijakan, keberlanjutan

program, kepatuhan pada hukum, itikad politik, pelestarian budaya lokal,

serta jati diri. Agar produk UKM di Indonesia dapat bersaing dengan

produk dari China maupun dari negara ASEAN lainnya, maka

implementasi biaya produksi islami merupakan salah satu solusinya karena

pengenaan bunga pada faktor produksi memberikan dampak yang luas

bagi tingkat efisiensi produksi.. Dengan biaya produksi islami, total cost

tidak akan berubah (atau meningkat), tetapi yang berubah adalah total

revenue yang diterima pengusaha apakah berdasarkan revenue sharing

atau profit sharing. Karena total cost tidak naik, maka harga produk juga

tidak akan mengalami peningkatan. Kalau harga produk menjadi lebih

rendah dengan menggunakan konsep biaya produksi islami, maka akan

meningkatkan daya saing produk UKM. Total cost yang tidak meningkat

ini harus pula diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kreativitas

pengusaha UKM agar memiliki ciri unik yang tidak dimiliki atau sulit

ditiru oleh pengusaha lainnya.

6. Perkembangan Implementasi ACFTA

a. Penolakan ekspor buah-buahan Indonesia. Pada bulan April 2006,

perusahaan eksportir buah-buahan nasional PT Friendship Prima telah

melayangkan complain adanya penolakan ekspor produk papaya,

19

mangga dan salak oleh Kepabeanan RRC, alasannya Indonesia hanya

diperbolehkan mengekspor manggis, pisang, dan longan. Pada

konsultasi bilateral RI – RRC di Hanoi, Vietnam, Indonesia telah

meminta klarifikasi dari pihak China atas penolakan ekspor buah-

buahan tersebut., tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan

karena instansi yang berwenang tidak ikut serta dalam sidang.

b. Konsesi Tariff Bea Masuk Cocoa Powder dan Chili Powder China-

Indonesia. Pada pertemuan bilateral disela sidang ke 21 TNC/TNG

ACFTA, Delegasi China menawarkan konsesi tariff bebas bea masuk

(0%) atas produk cocoa powder Indonesia ke China atau turun dari 15

%.yang berlaku saat ini. Sebagai kompensasinya China mengusulkan

agar Indonesia dapat memberikan preferensi tarif (0%) untuk produk

chili powder, atau turun dari 5% yang berlaku saat ini

7. Solusi terhadap Pelaksanaan ACFTA yang Sudah dan Harus

Dilakukan Pemerintah Bagi UKM

a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menjadi jalan keluar

bagi KUKM dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China

(ACFTA). Dana sekitar Rp 20 triliun tiap tahunnya selama lima

tahun ke depan dapat dipinjamkan kepada rakyat melalui KUR.

Relaksasi untuk mempermudah pelaku KUKM mengakses KUR

seperti bagi kredit mikro di bawah Rp 5 juta tidak dipersyaratkan

20

agunan dan BI checking serta bagi calon debitur yang memiliki

kredit konsumtif tetap dimungkinkan mengakses KUR. Penyaluran

KUR sejak Januari 2008 sampai Januari 2010 mencapai Rp 17,542

triliun melayani 2,4 juta debitur dengan rata-rata kredit Rp 7,24

juta/orang. Bank Indonesia mencatat bahwa perbaikan dalam

penyaluran kredit perbankan mulai ada, terutama untuk kredit

modal kerja atau KMK. Berdasarkan data Februari 2010, nilai

kredit yang disalurkan perbankan rata-rata sekitar Rp 7 triliun per

minggu. Pertumbuhan kredit masih sekitar 10 persen secara yoy

(year on year) dan belum berubah. Penyaluran kredit yang terus

membaik diharapkan akan mendongkrak kegiatan perekonomian

sehingga hal itu bisa menyejahterakan rakyat. Pertumbuhan kredit

yang terus membaik tersebut terutama untuk KMK dan kredit

investasi.

b. Mendorong UKM untuk menghasilkan produk dengan kandungan

lokal yang tinggi karena lebih tahan terhadap krisis. Sementara

pertumbuhan produk yang kandungan impornya tinggi malah

negatif. Karena komponen impor sangat terpengaruh oleh fluktuasi

nilai tukar.

c. Setidaknya ada empat produk yang akan terdampak perdagangan

bebas ASEAN-China, yaitu tekstil, manufaktur, kendaraan, dan

besi. Pemerintah daerah perlu memetakan daerah yang memiliki

kemampuan memproduksi keempat macam produk itu, untuk

21

kemudian diperkuat kemampuannya guna mengimbangi produk

yang sama dari negara-negara ASEAN dan China.

d. Dalam menghadapi ACFTA, pemerintah pusat dan daerah terus

meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga proses produksi

dapat lebih efisien.

e. Kerja sama perdagangan antar pemerintah kabupaten semakin

diperkuat. Seiring itu, masing-masing daerah perlu

mengembangkan one village one product. Spesialisasi produk pada

satu daerah akan membuat perdagangan lebih mudah terjangkau

dan tersentral.

f. Pemasaran produk lokal lewat internet agar jangkauan area

pemasaran menjadi lebih luas. Pemasaran lewat internet sudah

dilakukan oleh beberapa pemerintah kabupaten untuk

mempromosikan produk unggulan masing-masing daerah.

g. Efisiensi biaya lebih diperlukan untuk memenangkan persaingan

dalam ACFTA daripada melakukan proteksi terhadap produksi

dalam negeri.

h. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang pro pengusaha nasional.

Salah satu langkah konkret menghadapi persaingan ACFTA adalah

soal pengadaan barang dan jasa dengan penggunaan produk dalam

negeri.

22

i. Pemerintah mendorong pengrajin untuk menghasilkan produk

handmade dan meningkatkan kreativitas perajin. Karena meniru

kerajinan handmade akan lebih sulit daripada produksi massal.

j. Meningkatkan kebersamaan antara perajin untuk mempermudah

permodalan misalnya dengan cara membentuk koperasi.

k. Regulasi sangat diperlukan untuk keberlangsungan UKM yang

mengatur tentang keadilan berbisnis. Sejak tahun 2008, regulasi

tentang hal ini sudah digagas, yaitu UU No 20 Tahun 2008 tentang

UMKM. Undang-undang tersebut mengatur perizinan, kemitraan

usaha, tat acara sanksi administrasi, dan pengembangan usaha

UMKM. UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang perizinan

UMKM mudah, murah, cepat dengan penyelenggaraan satu pintu.

Keberadaan undang-undang ini berusaha untuk melindungi

UMKM agar tidak terimbas dengan perusahaan besar.

l. Masalah kemitraan seringkali mematikan industri UKM. Hal ini

disebabkan perusahaan besar lebih mudah mendapatkan mitra

karena secara kualitas pasti sudah terjamin, tetapi tidak berarti

UKM tidak berkualitas. Karena itu, dibentuk pula Komisi

Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi jalannya hubungan

kemitraan usaha. Ada beberapa produk yang termasuk dalam `early

harvest` program seperti produk hortikultura dan daging yang akan

segera dihapuskan tarifnya sampai nol persen.

23

m. Pemerintah dan pelaku bisnis diharapkan dapat bermain cerdik

dalam perdagangan bebas. Misalnya, untuk mengurangi laju

barang-barang China yang masuk Indonesia khususnya makanan

dan daging, pemerintah bisa menggunakan alibi kondisi sosial

religius masyarakat Indonesia sebagai rem. produk-produk China

khususnya daging, makanan, dan minuman harus dijamin

kehalalannya melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI),” katanya.

Jika tidak halal berarti barang tersebut tidak bisa masuk Indonesia.

Pemerintah juga bisa menggunakan alibi barang-barang itu harus

memenuhi kualifikasi standar nasional Indonesia (SNI).

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ACFTA

merupakan peluang besar bagi produk Indonesia untuk meningkatkan pangsa

pasarnya khususnya di kawasan ASEAN dan China. Kerjasama perdagangan

ini sangat menguntungkan karena adanya pembebasan tariff untuk beberapa

produk yang telah disepakati, sehingga produk dapat dijual dengan harga

relatif lebih murah. Apabila Indonesia mundur dari perjanjian perdagangan

ini, justru akan merugikan produk Indonesia sendiri, karena tidak dapat

menikmati bebas tariff perdagangan antara Negara ASEAN dengan China

sehingga produk Indonesia menjadi semakin tidak kompetitif.

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk

Indonesia salah satunya adalah dengan implementasi biaya produksi islam

24

yang fokus pada faktor produksi modal. Konsep ini menawarkan penggunaan

modal tanpa bunga, sehingga total cost tidak akan naik, dan selanjutnya harga

juga tidak akan naik, dan pada akhirnya akan mendorong pada daya saing

yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Karim., Adiwarman Azwar, 2001, Islamic Microeconomics, Muamalat Institute,

IIIT, Jakarta

Lipsey, 2000, Introduction to Micro Economics, John Willey & Sons, New York

Samuelson, 2000, Introduction to Macro Economics, John Willey & Sons, New

York

…….., 2010, Data Perkembangan Ekspor Impor Indonesia, Biro Pusat Statistik,

Jakarta

………, 2008, ACFTA, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta

www. Kompas.com