Berkomunikasi Di Ruang Publik

5/21/2018 Berkomunikasi Di Ruang Publik

1/98

Berkomunikasi di Ruang Publik 1

Berkomunikasidi Ruang PublikImplementasi Kehumasan Pemerintah

Freddy H Tulung

KOMINFO


2/98


3/98

Berkomunikasidi Ruang PublikImplementasi Kehumasan Pemerintah

Freddy H Tulung

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi PublikKementerian Komunikasi dan Informatika RI

Cetakan Kedua 2014


4/98

i Berkomunikasi di Ruang Publik

Editor

Ismail Cawidu

Dedet Surya Nandika

Tim Penulis

Rosmiati

Teguh Imawan

Ahmed Kurnia

Andi SuperiIrvina Falah

Tim Riset

Dimas Aditya N

Suminto Yuliarso

Yudi Syahrial

Lia Ulisari

Desain Grafs

Danang Firmansyah


5/98

iiBerkomunikasi di Ruang Publik

Kata Pengantar

Melayani Hak Tahu Publik

Public Relations dan Kehumasan Pemerintah

Mengelola Opini Publik

Visi, Misi, Tujuan Kehumasan Pemerintah

Kerangka Kebijakan Kehumasan Pemerintah

TIK dan Kehumasan Pemerintah

Implementasi Kehumasan Pemerintah

Strategi Kehumasan PemerintahProblematika dan Peran Kehumasan Pemerintah

Tujuan Kehumasan Pemerintah

Penggunaan Beragam Media

Tata Kelola Kehumasan Pemerintah

PerumusanAgenda Setting dan Penyiapan Materi Publikasi

Optimalisasi Jaringan Diseminasi Informasi PublikAgenda Bersama Mengembangkan Kehumasan Pemerintah

Referensi

iii

2

10

17

26

31

39

45

4648

51

54

63

65

6882

89

Daftar

Isi


6/98

iii Berkomunikasi di Ruang Publik

P

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa atas selesainya penyusunan

buku Berkomunikasi di Ruang

Publik: Implementasi Kehumasan

Pemerintah.

Buku tentang kehumasan dalam perspektif

pemerintah ini merupakan isi dari buah

pikiran Freddy H Tulung yang kini menjabat

sebagai Direktur Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi

dan Informatika RI.

Dunia kehumasan memang telah sejak

lama menghadirkan kemungkinan lain

dalam memandang hubungan dan caraPengantar


7/98

Berkomunikasi di Ruang Publik iv

berkomunikasi antara suatu organisasi

dengan pemangku kepentingannya.

Setidaknya terdapat tiga kekhasankomunikasi publik dalam kehumasan, yakni

saling memahami sebagai tujuan, komunikasi

dua arah sebagai proses, dan kejujuran

sebagai prinsip kerja.

Paradigma kehumasan tersebut selaras

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance) yang menekankantransparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat.

Namun demikian, beragam referensi

tentang kehumasan yang banyak beredar

saat ini cenderung membahas perspektif

dunia korporasi.

Melalui buku ini, kami berharap

dapat memperkaya khasanah pemikirankehumasan di Indonesia, terutama pada aras

praktisi pemerintah.

Mudah-mudahan buku ini juga bisa

memberi manfaat, khususnya bagi seluruh

anggota Badan Koordinasi Kehumasan

Pemerintah (BAKOHUMAS), praktisi dan

pemerhati bidang kehumasan, dan umumnyabagi masyarakat Indonesia.

Kami sampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah

membantu penyusunan buku ini sehingga

dapat hadir di tengah-tengah kita.

SalamIsmail Cawidu

Editor


8/98

8 Berkomunikasi di Ruang Publik

Pejabat Humas Pemerintah harus

bisa menyampaikan kebijakan dan

program Pemerintah dengan jelas

dan sederhana sehingga mudahdipahami masyarakat.

Pejabat humas bukan sekedar

harus bisa menyampaikan sebuah

kebijakan atau program melainkan

latar belakang mengapa tindakan

itu diambil, apa tujuannya dan apa

pentingnya bagi masyarakat.

Hanya dengan cara seperti ini

masyarakat bisa memahami,

menerima, mendukung serta

berperanserta dalam kebijakan

dan program yang dijalankan

pemerintah

1

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono


9/98


Pemerintahan yang demokratis

selayaknya memiliki pemimpin

serta para aparat penyelenggara

negara yang mampu berkomunikasi

dengan rakyatnya. Dalam konsep negara

demokratis, pemerintah adalah pelayan

publik dan bertugas untuk menjalankankepentingan publik di antaranya melayani

kepentingan publik di bidang informasi yang

merupakan pemenuhan hak publik untuk

tahu (the right to know).

Hak untuk memperoleh informasi

merupakan hak asasi manusia seperti yang

dijamin oleh konstitusi UUD 1945 pasal

28F, yang isinya: Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi

Melayani Hak Tahu Publik

untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan infomasi

dengan menggunakan segala jenis saluran

yang tersedia.

Atas dasar ini para penyelenggarapemerintahan/ negara melalui praktisi

kehumasan pemerintah harus mampu

mengelola informasi untuk kepentingan

publik. Manajemen informasi publik harus

menjadi sistem yang dapat diandalkan

seluruh lembaga pemerintah dalam

berkomunikasi dengan publiknya. Secara

sederhana manajemen informasi publik

adalah proses dan prosedur yang dilakukan


10/98



11/98


lembaga pemerintah dalam menyebarkan

informasi yang harus, perlu, dan ingin

diketahui publik.

Penyebaran informasi harus menjangkaukhalayak sasaran atau masyarakat seluruh

wilayah Indonesia yang menjadi target

sasaran eduksi publik. Bagan Fokus Strategis

Edukasi Publik memperlihatkan kepada kita

betapa beragamnya kondisi masyarakat

pengakses informasi.

Ada sasaran khalayak edukasi publik

masih pada situasi dan kondisi yang belum

terakses informasi. Ada pula masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring melakukan sosialisasi Peringatan

Dini Bencana Alam Gempa melalui pemutaran flm dan media pertunjukan rakyat

bersama Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah dan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif. Tujuan sosialisasi memberikan informasi yang

benar kepada masyarakat.

yang sudah terakses informasi, tetapi belum

bisa optimal memanfaatkannya. Juga ada

sebagian masyarakat yang terakses informasi

dan telah mampu memanfaatkan informasitersebut dengan baik.

Bila dihitung proporsi persentase

khalayak sasaran edukasi publik, sebesar

20% masyarakat dapat dikatakan masih

pada taraf mendengar dan melihat, yaitu

masyarakat daerah terpencil pedesaan yang

belum terakses oleh infrastruktur informasi

dan komunikasi.

Sementara itu, sekitar 55% masyarakat dan


12/98


umumnya tinggal di kawasan perkotaan

sudah mengerti dan menghayati

penggunaan informasi. Namun, kalangan

masyarakat ini masih belum optimalmemanfaatkan informasi sehingga

cenderung mengakses konten yang

konsumtif, hedonis, dan narsis.

Dan, sebanyak 25% masyarakat di

metropolitan yang mampu mengamalkan

dengan baik kebutuhan informasinya.

Mereka ini mampu memilih dan memilah

informasi yang edukatif, memberdayakan,

mencerahkan, dan/atau menanamkan rasa

cinta bangsa dan negara.

Itulah sebabnya Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono memiliki ekspektasi

yang tinggi atas peran kehumasan lembagapemerintah (Government Public Relations)

dalam menyampaikan informasi tentang

Media sebagai

sarana edukasi

publik

Mendengar - Melihat

Terpencil Rural Sub Urban Urban Metropolitan

Masyarakat Pengakses Informasi

Mengamalkan

Mengerti - Hayati

Masyarakat Tidak

Terakses Informasi

20%

Masyarakat

Terakses dan dapat

memanfaatkan

dengan baik

25%

Masyarakat Terakses

Informasi Tapi tidak

bisa mengoptimalkan

55%

Fokus Strategis Edukasi Publik

Konten konsumtif, hedonis, narsis


13/98


kebijakan publik. Pejabat Humas Pemerintah

harus bisa menyampaikan kebijakan dan

program Pemerintah dengan jelas dan

sederhana sehingga mudah dipahamimasyarakat.

Lebih lanjut, kata Presiden SBY,

pejabat humas bukan sekadar harus bisa

menyampaikan sebuah kebijakan atau

program, melainkan latar belakang mengapa

tindakan itu diambil, apa tujuannya, dan apa

pentingnya bagi masyarakat.

Hanya dengan cara seperti ini masyarakat

bisa memahami, menerima, mendukung

serta berperan serta dalam kebijakan dan

program yang dijalankan, tegas presiden

saat memberikan pengarahan pada acara

Pertemuan Tahunan Badan KoordinasiKehumasan Pemerintah (Bakohumas), tahun

2007 di Denpasar.


14/98


Pernyataan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono itu tentu menjadi tantangan yang

harus dijawab khususnya oleh Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik(Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang salah satu tugas dan

fungsinya adalah melaksanakan peran

kehumasan pemerintah. Dalam kehumasan

pemerintah inilah Ditjen IKP melaksanakan

diseminasi informasi publik tentang

kebijakan, rencana program, dan kinerja

Pemerintah secara lintas sektoral secara


15/98


komprehensif disampaikan dengan efektif

yang dapat menjangkau seluruh warga

sebagai pemangku kepentingan. Kehumasan

pemerintah dilakukan untuk membangun

kepercayaan publik yang saat ini mengalami

perubahan sosial politik dalam proses

konsolidasi demokrasi.

Memberikan informasi tentang kebijakan

publik semata ternyata tidak cukup, tapi

perlu latar belakang yang komprehensifyang dapat menjelaskan mengapa kebijakan

itu diputuskan.

Di masa lalu, penyampaian informasi

hanya berlandaskan pada: apa yang mau

disampaikan, siapa yang menyampaikan,

kapan menyampaikannya, dan dimana

menyampaikannya.

Kini, pokok penyampaian informasi

kebijakan publik yang dilakukan oleh humas

pemerintah harus mengacu pada: apa,

mengapa, siapa mengatakan apa atau

melakukan apa, bagaimana mengatakannya

atau melakukannya, apa implikasi serta

manfaatnya kepada publik. Serta mengapa

publik harus peduli atau mendukung

kebijakan tersebut.

Itu sebabnya peran humas pemerintah

tidak lagi sekadar membuat pernyataan

belaka, tetapi juga membuat pernyataanyang memiliki akuntabilitas. Termasuk

tentunya dalam melakukan distribusi

informasi yang kini tidak lagi melalui proses

dengan istilah sosialisasi, tetapi dengan cara

internalisasi. (Jackson and Nelson, 2003).

Dengan cara itulah kebijakan publik

mendapatkan legitimasi dari warga yang

ditunjukkan dalam bentuk dukungan

publik.


16/98



17/98


Pengertian umum tentang Public

Relationsmengalami evolusi yang

semula adalah kegiatan komunikasi

satu arah yang berbasiskan kegiatan

propaganda dan komunikasi persuasif. Kinipengertian itu berubah menjadi kegiatan

komunikasi dua arah, yang mengedepankan

kaidah pertukaran (exchange), timbal balik

(reciprocity) dan kesepahaman bersama

(mutual understanding), termasuk manajemen

perubahan. (Cutlip, Center, Broom, 2006).

Dalam konteks yang lebih luas, Public

Relations (PR) memiliki unsur perencanaan

untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi

Public Relationsdan

Kehumasan Pemerintahmanajemen sebagai bagian dari PRmenjadi

titik sentral untuk mencapai tujuan yang

memerlukan strategi dan taktik yang terukur

dan memiliki akuntabilitas. Tentu saja

kegiatan tersebut dalam bingkai melayanikepentingan publik.

Peran kegiatan kehumasan pemerintah

adalah mengkomunikasikan dan

menginformasikan kepada publik tentang

rencana kerja, kinerja, dan capaian hasil

yang dilakukan Pemerintah. Selain peran

komunikator, humas pemerintah juga

harus mampu menjalankan peran sebagai

fasilitator, mediator, dan negosiator yang


18/98


menjembatani kepentingan penyelenggara

negara dan kepentingan publik. Dengan

begitu peran humas pemerintah selain

melaksanakan fungsi diseminasiinformasi juga menyerap aspirasi

dan reaksi publik, sehingga

tercipta saling pengertian antara

publik dengan penyelenggara

negara.

Manajemen informasi

menjadi bagian dalam

pelaksanaan kehumasan

pemerintah yang harus dikelola

oleh aparat birokrasi yang

telah terlatih dan memiliki

kapasitas keilmuan serta

berpengalaman dalam praktikPR yang memadai. Filoso dari

praktik PR sendiri selalu berusaha

untuk mengutamakan kepentingan publik.

Seperti yang dikutip dari Rex F. Harlow

(Ruslan, 1998) tentang denisi PR :

Public Relations

is distinctive management function

which helps establish and maintain

mutual lines of communication, understanding,

acceptance and cooperation between an organization

and its publics; involves the management of problems

or issues; helps management to keep informed on and

responsive to public opinion; defnes and emphasizes the

responsibility of management to serve the public interest;

helps management keep abreast of and effectively utilize

change, serving as an early warning system to help

anticipate trends; and uses research and sound

and ethical communication as its principal

tools..


19/98


Maksudnya PR adalah fungsi manajemen

unik yang membantu membangun

dan memelihara/menjaga komunikasi,

pengertian, penerimaan, dan kerjasamamutual antara organisasi dan publiknya;

melibatkan manajemen masalah atau

isu; membantu manajemen untuk tetap

mendapat informasi dan responsif terhadap

opini publik; menetapkan dan menekankan

tanggung jawab manajemen untuk melayani

kepentingan publik; membantu manajemen

tetap mengikuti dan menggunakan dengan

efektif perubahan, sehingga tersedia sebagai

sistem peringatan dini untuk membantu

mengantisipasi tren; dan menggunakan riset

dan komunikasi etis sebagai alat prinsipil.

Sementara Frank Jefkins (2004)mengemukakan pendapatnya bahwa PR

adalah suatu aktivitas yang terorganisir untuk

menciptakan saling pengertian dengan

publik internal maupun eksternal.

Jefkins menambahkan bahwa PR adalah

semua bentuk komunikasi yang terencana,baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu

organisasi dengan semua khalayaknya dalam

rangka mencapai tujuan-tujuan spesik yang

berlandaskan pada saling pengertian.

Dengan demikian, PR yang efektif

dapat menciptakan dan membangun citra

individual dan organisasi termasuk lembaga

pemerintah. Beberapa elemen dalam praktek

PR yang efektif adalah:

1. Usaha yang terencana dengan

menjalankan fungsi manajemen.

2. Hubungan antara organisasi dengan

publiknya.3. Evaluasi terhadap pelaksanaan

kehumasan dan opini publik.

4. Kebijakan, prosedur dan tindakan


20/98


organisasi dalam hubungannya dengan

kebijakan organisasi kehumasan.

5. Langkah yang dilakukan untuk

memastikan bahwa kebijakan, prosedurdan tindakan yang diambil dapat

memenuhi kepentingan publik dan

bertanggung jawab secara sosial.

6. Eksekusi tindakan atau menjalankan

program komunikasi yang efektif dan

esien.

7. Pengembangan hubungan, niat baikpengertian dan pemahaman dan

penerimaan sebagai hasil akhir yang

dicari dari aktivitas PR.

Aktivitas praktisi kehumasan pemerintah

adalah memastikan warga mendapat manfaat

dari kebijakan atau layanan publik yang telah

ditetapkan pemerintah selaku penyelenggara

negara.

Jadi, kehumasan pemerintah adalah

sebuah aktivitas PR yang bekerja untuk dan

atas nama pemerintah yang menyediakan

informasi yang bersifat edukatif (educating),inspiratif (inspiring), memberikan pencerahan

(enlightning), dan memberdayakan

(empowering) warga dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, peran kehumasan pemerintah

juga harus mampu menjadi jembatan

komunikasi dalam hal menyerap aspirasi

warga untuk kemudian diteruskan dan

menjadi masukkan untuk para penyelenggara

pemerintahan/ negara.

Dengan demikian kehumasan pemerintah

melayani dua pihak, yaitu: penyelenggara

pemerintahan/ negara dan warga/masyarakat. Penyelenggara kehumasan

pemerintah harus mampu menyediakan


21/98


laporan yang lengkap, komprehensif, akurat,

dan berkelanjutan kepada publik mengenai

informasi mengenai kebijakan, program kerja,

kinerja, dan capaian pemerintah dan juga

sekaligus memberikan akses yang mudah

sebagai saluran aspirasi untuk masyarakat

Sejumlah santri Pondok Pesantren

Darul Ulum Tambak Beras, Jombang,Jawa Timur membaca koran dinding


22/98


menyampaikan masukkan (feedback) dalam

bentuk saran atau kritik kepada pemerintah.

Maka menjadi penting bahwa harus ada

sasaran (objective) yang jelas dan dicapaikehumasan pemerintah yang kemudian

menjadi pegangan yang memandu kerja di

pemerintahan. Sasaran yang bertumpu pada

kepentingan dan kesejahteraan publik serta

secara umum adalah memastikan bahwa

prinsip good governance dipraktikkan di

lembaga pemerintahan.

Tentu saja adalah wajar bagi pemerintah

untuk berkomunikasi dengan publik melalui

kehumasan pemerintah.

Dengan demikian teknik PR mutakhir

menjadi bagian dan alat penting dalam

kinerja kehumasan pemerintah, termasukperencanaan anggaran dan sumber daya,

serta perencanaan strategis dan penilaian

kinerja, termasuk monitoring dan evaluasi.

(Lee, 2007).

Secara umum peran kehumasan

pemerintah dirumuskan sebagai berikut:1. Meningkatkan komunikasi interaktif,

beretika, berkelanjutan untuk

memperoleh dukungan publik atas

kebijakan, program, dan kinerja

Pemerintah.

2. Mengukur dan memperkirakan opini

publik, menganalisa, dan menentukan

dampaknya serta memberikan saran

kepada pemerintah.

3. Menyediakan informasi publik terus

menerus, tepat waktu dan terbaru.

4. Menyediakan cara terbaik dalam

mengkomunikasikan kebijakan, programkerja, dan kinerja pemerintah.


23/98


5. Mengolah umpan balik dari publik dan

meneruskannya kepada pemimpin

pemerintahan.

6. Mengevaluasi implementasi strategikomunikasi informasi publik.

Melalui peran kehumasan

pemerintah maka praktik PR yang

sesuai dan pantas, justru meningkatkan

hubungan pemerintah dengan warga

dan berakibat pada warga yang dapat

berpartisipasi dan berkontribusi terhadap

kehidupan demokrasi.

Akhirnya melalui kehumasan pemerintah

dapat menciptakan iklim demokrasi yang

sehat dan merangsang partisipasi warga

dalam proses pengambilan keputusan dalamkebijakan publik.


24/98


Sudah menjadi watak media yangmemang kritis terhadap Pemerintah. Secara

umum media kurang tertarik kepada berita

capaian pembangunan dan lebih memilih

melaporkan kegagalan dan kelemahan

pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hal ini tentu tak lepas dari peran media

sebagai alat kontrol sosial sehingga timbul

pemeo bad news is good news.

Namun begitu media tetap merupakan

mitra bagi praktisi kehumasan pemerintah

yang dapat dimanfaatkan untuk

berkomunikasi dengan khalayaknya melalui

publisitas.Seiring dengan munculnya pemberitaan

yang negatif dari kalangan media terhadap

kinerja Pemerintah telah meningkatkantekanan pada praktisi kehumasan pemerintah

untuk mengasah keahlian mereka dalam

mengimbangi pemberitaan atau informasi

yang dirasakan tidak adil (fair), tidak

berimbang (balance) dan dikhawatirkan

dapat menurunkan tingkat legitimasi

Pemerintah.

Mengelola Opini Publik

Seorang petugas dari Dishubkominfo

Singkawang sedang menggunakan mobil

unit bantuan Kementerian Kominfo untuk

memberikan informasi kepada masyarakat

di Jalan RA. Kartini, Singkawang,Kalimantan Barat


25/98



26/98



27/98


Dengan demikian praktisi kehumasan

pemerintah harus mampu berkomunikasi

dengan menggunakan cara dan bahasa

media yang ringkas, sederhana, mudahdipahami, serta mencari mitra media dan

public opinion maker yang peduli dengan

masalah pembangunan. Tantangan praktisi

kehumasan pemerintah adalah bekerja untuk

menciptakan lingkungan opini publik yang

bersahabat (favorable).

Praktisi kehumasan pemerintah juga harus

mempertimbangkan publik internasional

dalam menjalankan aktivitasnya. Karena

sebuah negara tidak akan dapat terlepas dari

hubungannya dengan negara lain beserta

kebijakan-kebijakan yang mengikatnya.

Dalam meraih perhatian publik internasionalmaka praktisi kehumasan pemerintah patut

mempertimbangkan penggunaan media

Petugas mempersiapkan sarana

komunikasi dan informasi berupaMobile Pusat Layanan Informasi

Kecamatan (MPLIK) - kiri

Anak-anak Sekolah Dasarmemanfaatkan fasilitas internet

yang ada pada MPLIK - atas


28/98


yang dapat diterima secara internasional

karena komunikasi yang dilakukan tidak

hanya kepada masyarakat Indonesia sendiri

namun juga kepada khalayak di luar negeri.Indonesia sebagai negara berkembang

harus bersaing menghadapi teknik-teknik

kehumasan milik negara modern yang

didukung standar kreativitas dan produksi

serba canggih.

Perencanaan yang strategis dibutuhkan

Pemerintah untuk menjalankan kegiatan

kehumasan eksternal dalam memperkenalkan

Direktur Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik Kementerian Kominfo

Freddy H Tulung melakukan sosialisasi

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi ASEANke-19 Dalam Rangka Mewujudkan ASEAN

Community 2015 di Kalangan Generasi

Muda di Jakarta.


29/98


Indonesia di mata internasional atau

mempopulerkan aspek-aspek tertentu

seperti pariwisata dan keunggulan produkekspor.

Jika sudah memasuki ranah internasional

maka aktivitas kehumasan pemerintah dapat

disebut international government public

relations. Praktek kehumasan pemerintahsendiri telah banyak dilakukan pemerintahan

negara lain untuk mempengaruhi kebijakan


30/98


Aktivitas kehumasan pemerintah terkait

erat dengan pengelolaan opini publik.

Praktisi kehumasan pemerintah dapat

mengelola opini publik dengan cara mendidik

dan mempersuasi, di antaranya:

1. Menetralisasi media yaitu mengubah

opini publik menjadi lebih

internasional negara lainnya begitu

juga dengan opini dan tindakan publik.

International government public relations

dapat meningkatkan pemahaman akan

budaya dan mempromosikan tujuan

kebijakan luar negeri Indonesia melalui

diplomasi publik.

M k i f i j M di C t


31/98


bertindak sebagai power maker atau

news maker.

2. Melemparkan isu atau topik tersebut

kemudian diperdebatkan dan diupayakanuntuk mencari solusi.

3. Mengarahkan atau menggiring isu publik

ke arah yang dapat diterima oleh publik.

Secara umum kehumasan pemerintah

dapat memberikan kontribusi dalam:

1. Implementasi kebijakan publik.

2. Mendampingi media dalam meliput

aktivitas pemerintah.

3. Melaporkan kepada masyarakat tentang

aktivitas lembaga pemerintahan/

kenegaraan.

4. Meningkatkan kohesi internal dikalangan pemerintahan.

5. Mendapatkan dukungan dari publik.

menguntungkan pemerintah

melalui suatu kampanyeataupublic relations transfer process.

2. Mempersuasi media untuk

mengkristalisasi opini publik yang

belum terbentuk atau opini publik yang

memiliki potensi bedampak pada

kebijakan Pemerintah.

3. Mempersuasi media agar opini publik

yang sudah ada dapat menguntungkan

dan diupayakan tetap bertahan.

Opini publik (Cutlip, Center, Broom, 2006)

terbentuk melalui tahapan berikut:

1. Mengangkat ke permukaan suatu isumelalui agenda setting bekerja sama

dengan media. Kehumasan pemerintah

Menkominfo meninjau Media Center

penyelenggaraan KTT ASEAN ke-18 di JCC

Senayan Jakarta.


32/98


Karena beratnya tantangan yang dihadapi

maka praktisi kehumasan pemerintah harus

dapat bertindak proaktif yaitu:

1. Mampu mengatasi setiap timbulnyakemungkinan yang dapat merugikan

atau posisi yang tidak menguntungkan

citra Pemerintah.

2. Berperan sebagai pencari solusi (problem

solver)ketika menghadapi kesulitan.

3. Menganggap kesulitan yang timbulmenjadi suatu tantangan (opportunity)

untuk diselesaikan.


33/98

26Berkomunikasi di Ruang Publik

Prinsip KerjaKehumasan Pemerintah

Melayani publik sesuai sasaran khalayak.

Komunikasi Lancar, Informasi Benar.

Mengembangkan informasi

yang mendidik, mencerahkan,memberdayakan, dan menanamkan rasa

cinta NKRI (nasionalisme).

Berkeseimbangan.

Berkesinambungan.

Berjejaring.

VisiDirektorat Jenderal Informasi dan Komunikasi

Publik, Kementerian Komunikasi danInformatika dalam melaksanakan peran

kehumasan pemerintah adalah:

Terwujudnya masyarakat informasi

yang sejahtera melalui penyelenggaraan

komunikasi dan informatika yang efektif dan

esien dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Visi, Misi, Tujuan

Kehumasan Pemerintah

Mi i


34/98


Misi1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi

dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam

rangka mewujudkan masyarakat berbudaya

informasi.

2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos,

komunikasi dan informatika untuk memperluas

aksesibilitas masyarakat terhadap informasi

dalam rangka mengurangi kesenjangan

informasi.

3. Mendorong peningkatan aplikasi layananpublik dan industri aplikasi telematika dalam

rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan

industri aplikasi.

4. Mengembangkan standarisasi dan sertikasi

dalam rangka menciptakan iklim usaha yang

konstruktif dan kondusif di bidang industri

komunikasi dan informatika.

5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta

pemberdayaan lembaga komunikasi dan

informatika pemerintah dan masyarakat.

6. Mendorong peranan media massa dalam rangka

meningkatkan informasi yang beretika dan

bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah

pembangunan bangsa.

7. Meningkatkan kualitas penelitian dan

pengembangan dalam rangka menciptakan

kemandirian dan daya saing bidang komunikasi

dan informatika.

8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam

rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.

9. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam

berbagai fora internasional di bidang komunikasi

dan informatika dalam rangka meningkatkan citra

positif bangsa dan negara.

10. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju

terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good

governance).


35/98


T j


36/98


Tujuan1. Tersedianya layanan komunikasi

dan informatika yang mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat(telekomunikasi, internet, pos dan media

massa) di seluruh desa di Indonesia.

2. Tercapainya penetrasi penyiaran radio

dan televisi sebesar 100% populasi,

dan penetrasi broadboand sebesar 50%

populasi.

3. Terselenggaranya layanan elektronik

pemerintahan di seluruh kantor

pemerintah kota/kabupaten/provinsi/

kementerian untuk keperluan layanan

informasi, interaksi dan transaksi yang

dipergunakan untuk minimal 100%

kegiatan layanan.

4. Tersedianya informasi publik di seluruh

unit pemerintah pusat dan daerah yang

dapat diakses oleh masyarakat.

5. Tersedianya sistem pengamanan

pelayanan komunikasi dan informatika

nasional untuk membangun ketahanan

masyarakat.

6. Tercapainya minimum 50% kandungan

lokal dalam sarana dan prasaranakomunikasi dan informatika.

7. Tercapainya sertikasi 50% tenaga kerja

TIK berbasis standar kompentensi kerja.

8. Tersedianya layanan komunikasi

dan informatika yang mendukung

peningkatan citra Indonesia di dunia

internasional.


37/98



38/98


Kini tidak ada lagi sentralisasi kekuasaan

dan dominasi komunikasi politik di ruang

publik. Seluruh warga dapat menyampaikan

aspirasinya melalui saluran komunikasi yang

beragam, mulai dari saluran komunikasi

media tradisional, media konvensionalhingga media baru yang berbasis internet.

Cara warga masyarakat (publik)

telah berubah dalam berinformasi dan

berkomunikasi, karena perubahan platform

dan revolusi Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK). Jarak yang memisahkan

ruang publik dan ruang privat semakin

menyempit, bahkan kabur akibat

perkembangan TIK.

Media swasta lebih kerap menampilkan

konten yang kurang memberi apresiasi

terhadap capaian-capaian yang dilakukan

oleh penyelenggara pemerintahan/negara

dalam pembangunan.Di era modern dan demokratis ini tugas,

peran, dan fungsi kehumasan pemerintah

adalah memberikan layanan informasi

sebagai pemenuhan Hak Tahu Publik

dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Kehumasan pemerintah juga memberikan

alternatif sebagai penyeimbang informasi di

tengah lautan informasi yang dikembangkan

Kerangka Kebijakan



39/98



40/98


oleh media swasta.

Sayangnya, dalam menjalankan tugas,

peran, dan fungsi kehumasan pemerintah

kurang didukung oleh akses informasi,anggaran, dan infrastruktur yang memadai.

Pada akhirnya lembaga kehumasan

pemerintah seolah-olah menjadi pemadam

kebakaran dari debat opini publik melalui

media massa. Bahkan tidak berkembang

sama sekali karena secara kebijakan top

leader tidak ditempatkan sebagai bagianyang penting. Tak jarang praktisi kehumasan

pemerintah hanya difungsikan sebagai

dokumentasi, protokol, dan pengumpul

kliping media massa.

Seharusnya praktisi kehumasan

pemerintah menyadari bahwa masyarakat

bangsa kita adalah masyarakat majemuk

yang terajut menjadi satu melalui berbagai

pertumbuhan alami dan dikelola dengan

berbagai kebijakan di bidang politik,

ekonomi, dan sosial-budaya.

Namun demikian dalam aspek informasimasih ada perbedaan dalam hal akses

sehingga muncul dikotomi antara elite

informasi yang memiliki akses ke media

massa dan masyarakat pinggiran yang tidak

paham terhadap debat dan kurang diberi

akses informasi.

Disinilah tantangan layanan informasiharus dikembangkan praktisi kehumasan

pemerintah untuk menjembatani perbedaaan

tersebut, serta mengelola informasi dan

menyediakan akses yang berkualitas.

Konsekuensinya perlu adanya perubahan

cara berpikir praktisi kehumasan pemerintah

dalam era komunikasi publik yang sedang

berubah. Pemerintah bukan lagi menjadi


41/98



42/98


sumber utama informasi. Praktisi kehumasan

pemerintah dituntut menggunakan

pendekatan baru yang lebih berpihak pada

kepentingan dan kebutuhan publik.Upaya memberi akses informasi kepada

publik bukanlah hal yang mudah, karena

pengelola media massa cenderung

mengangkat isu-isu publik dengan

narasumber dari kalangan elite. Padahal

media harusnya mengangkat hajat hidup

orang banyak dan memberi ruang padahak tiap warga negara untuk mengontrol

jalannya pemerintahan. Tanpa media/pers,

masyarakat tidak dapat mempengaruhi

proses pengambilan kebijakan. Tanpa pers,

pemerintah juga sulit menangkap realitas

dan aspirasi yang berkembang di masyarakat

(Sudibyo, 2002).

Bagaimanapun fungsi pelayanan

informasi publik, saat ini dalam batas-batas

tertentu diperankan oleh media massa,

lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok

komunitas.Namun harus diakui dalam proses

komunikasi kebijakan dan program

pemerintah yang dilakukan elemen-

elemen masyarakat tersebut terdapat tiga

kecenderungan yaitu:

Pertama, dalam banyak kasus media

massa, kalangan LSM, dan kelompokkomunitas tidak mengkomunikasikan

kebijakan dan program pemerintah

dan negara secara akurat, lengkap, dan

seimbang.

Kedua, keterbatasan ruang atau waktu

media massa membawa konsekuensi

keterpinggiran konten informasi kebijakan

dan program pemerintahan/negara. Ruang


43/98


Sebuah Komunitas Kampung Mediadi Dusun Paok Dandak, Desa Durian,Kecamatan Janapria, Lombok Tengah,

Provinsi Nusa Tenggara Barat.


44/98


media massa cenderung diisi oleh hiburan

ketimbang dengan informasi mengenai

kebijakan dan program pemerintahan/

negara.

Ketiga, secara geogras masih banyak

daerah-daerah di Indonesia yang belum

terjangkau media cetak, media penyiaran,

dan media online.

Kondisi dan situasi tersebut harus

ditanggulangi kehumasan pemerintah

dengan cara memastikan jangkauan,penyebaran, dan pelayanan informasi ke

seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Untuk merealisasikan pemerataan akses

informasi tersebut, kehumasan pemerintah

perlu menyediakan paket-paket informasi

yang mudah, murah, menarik, cepat, dan

akurat.


45/98


Kampung Media berupaya

mendorong setiap warga mengaksesinformasi yang bermanfaat.


46/98


Kemampuan kehumasan pemerintah

untuk menjawab tantangan dalam memenuhi

pelayanan informasi ke seluruh wilayah dan

lapisan masyarakat menjadi mungkin karena

faktor kemajuan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) modern.

Kemajuan TIK semakin canggih dengan

munculnyagadgetbaru yang memungkinkan

semua orang berhubungan dengan siapa

saja (many to many), di mana saja (dengan

menggunakan mobile media) dan kapan

saja (real time). Humas pemerintah perlu

mengikuti dan memanfaatkan fenomenaini sehingga tidak ketinggalan menghadapi

kecepatan arus informasi yang berkembang

dalam masyarakat.

Seiring dengan itu maka kehumasan

pemerintah tidak dapat lagi menggunakan

cara-cara konvensional. Kehumasan

pemerintah perlu beradaptasi sebagaimana

institusi swasta yang menggunakan media

berbasis internet untuk mengelola reputasi

positif.

Sementara itu, publik dalam berinformasi

dan berkomunikasi telah memanfaatkan

perangkat TIK yang memiliki banyak

aplikasi untuk memproduksi, berbagi, dan

berkolaborasi informasi.Kini setiap warga negara memiliki

kesempatan untuk menjadi reporter dan

TIK dan Kehumasan Pemerintah


47/98


kualitas layanan informasi kepada

masyarakat.Dengan memanfaatkan TIK praktisi

kehumasan pemerintah semakin mudah

produser informasi. Begitu pula halnya

dengan praktisi kehumasan pemerintahdapat berbuat hal yang sama untuk

memeratakan jangkauan dan meningkatkan


48/98


mengajak partisipasi publik dalam proses

perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan

kebijakan publik.

Praktisi kehumasan pemerintah dalam

rangka optimalisasi pelibatan publik dapat

memanfaatkan tur-tur media berbasis

internet. Di sinilah peran praktisi kehumasan

pemerintah memanfaatkan jejaring internet

dan e-reporting yang dapat berkomunikasi

dan berinteraksi langsung kepada warga di

situs webatau melalui e-maildan teknologidigital lainnya (Lee, 2007).

Pemanfaatan dan pemberian akses

informasi yang terbaik dan tepat tersebut

merupakan salah satu cara memperkuat

masyarakat sipil (civil society) menuju

masyarakat yang demokratis. Masa depan

demokrasi adalah proses yang tiada

henti; elemen-elemen demokrasi akan


49/98


muncul dan berkembang dalam berbagai

tingkatan dan tahapan dengan tingkat

kecepatan yang berbeda-beda di setiap

negara. Perubahan demokrasi juga bergerakmenuju arah yang berbeda, bisa menjadi

semakin demokratik dan bisa juga semakin

tidak demokratik. (Diamond, 1999).

Dalam proses konsolidasi demokrasi

terdapat dua tantangan besar, yaitu

adanya ketidakseimbangan informasi danketidakmerataan akses informasi kepada

masyarakat.


50/98


Secara asasi penyediaan alternatif

informasi dan pemerataan informasi menjadi

sangat penting dalam konsolidasi demokrasi.

Oleh karena itu, kehumasan pemerintah

juga perlu memberi ruang akses kepada

publik sekaligus untuk lebih memahami dan

merespon aspirasi publik secara cepat dan

akurat.

Indeks Demokrasi ASEAN 2011Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas demokrasi

Kehumasan pemerintah dalam merespon

kebutuhan dan aspirasi publik dapat

memvariasikan penggunaan media (media

cetak, media penyiaran, media online, dan

sebagainya) serta memaksimalkan perangkat

kemajuan TIK, seperti misalnya Facebook,

Twitter, Youtube, dan aplikasi media sosial

lainnya.


51/98


Esensi kehumasan

pemerintah adalahmampu mengatakan yangbenar itu benar,

yang salah itu salah,namun

mengkomunikasikanyang salah itu

dengan cara yang benar.

Freddy H. Tulung


52/98


Implementasi



53/98


Perkembangan informasi dan wacana

di masyarakat, baik secara langsung atau

melalui media massa, bagaikan deret ukur,

solid dan fokus. Sementara itu, penanganan

dan pengelolaan informasi atau isu publik

oleh kehumasan pemerintah cenderung

seperti deret hitung, kurang solid, dan belum

fokus. Kondisi ini menuntut penanganan dan

respon yang sistematis dan terukur.

Dari segi substansi, boleh dikata informasi

yang berkembang di masyarakat

kurang mengedepankan

nilai-nilai kebersamaan(shared value) sebagai

bangsa seperti

mutual understanding, mutual respect,

mutual interest, mutual beneft, egalitarian,

inklusivitas, humanitarian sehingga

berpotensi menimbulkan disinformasi bagi

masyarakat dan dapat menurunkan tingkat

legitimasi Pemerintah/Negara.

Dalam konteks penyebaran dan

pemerataan informasi publik ke seluruh

lapisan masyarakat dibutuhkan aktivitas

pelancaran arus informasi publik. Salah

satu elemen bagi terciptanya pelancaran

arus informasi publik adalah penetapan

agenda setting, terciptanya jaringankomunikasi, koordinasi antar lembaga-

lembaga pemerintahan di pusat dan daerah

Strategi Kehumasan Pemerintah


54/98


dalam penyediaan dan pelayanan informasi

publik, serta terciptanya program komunikasi

yang terkoordinasi dan berkelanjutan antara

lembaga publik dengan masyarakat.

Mengingat kondisi pengetahuan

masyarakat yang beragam dan jangkauan

geogras yang sangat luas, pemerintah

(pusat) secara bertahap mempersiapkan

sarana-sarana dan saluran-saluran komunikasi

dan informasi yang mendukung pemanfaatan

teknologi informasi untuk peningkatan kualitaspenyebarluasan informasi.

Penyebarluasan informasi publik yang

efektif perlu melibatkan publik pemanfaatan

berbagai sarana dan media komunikasi

pemerintah sehingga masyarakat mengetahui,

memahami, dan mendukung program dan

kebijakan pembangunan pemerintahan/

kenegaraan.


55/98


Dalam implementasi kehumasan

pemerintah, paling tidak dijumpai tiga

persoalan yang berkembang dalam realitas

kepemerintahan dan kenegaraan. Secara

umum, ada kesan bahwa seolah-olah

pemerintah/negara baru bekerja karena

adanya tekanan media atau tekanan opinipublik.

Pemberitaan negatif secara terus menerus

dapat membentuk opini publik seolah-

olah pemerintah tidak bekerja. Akibatnya,

masyarakat memandang buruk terhadap

kinerja pemerintah. Dalam jangka panjang,

hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan

masyarakat kepada pemerintahan/negara.

Pokok persoalan pertama adalah aspek

mensinergikan informasi publik. Poinnya

adalah bagaimana agar pemerintah jangan

menari-nari di atas tabuhan gendang orang

lain. Diperlukan sinergitas informasi publik

yang sifatnya lintas kementerian/lembaga

atau isu lintas sektoral/cross cutting issues.Pada saat media swasta secara serempak

mengangkat sebuah isu spesik dan terus

menerus kepada publik, perlu rasanya

pemerintah juga secara bersama-sama

merespon isu media tersebut dalam satu

kesatuan sudut pandang sebagai agenda

setting pemerintah atau negara yang

disepakati bersama.

Problematika dan PeranKehumasan Pemerintah

P l k d d l h b i d i k l i h /k


56/98


Persoalan kedua adalah bagaimana

membentuk opini publik dengan pembuatan

agenda setting versi pemerintah. Dalam ruang

publik berlaku prinsip bahwa media adalah

ruang publik. Barang siapa yang paling

banyak mengisi ruang publik, ia memenangi

opini publik dan menguasai agenda publik.

Mengimbangi agenda setting di ruang

publik sangat dibutuhkan pada saat begitu

kuatnya tren penilaian subjektif yang apriori

terhadap kinerja lembaga pemerintah ataunegara. Tidak heran muncul anggapan,

bahwa kinerja kurang menonjol gaungnya di

ruang publik.

Kesuksesan pemerintah/negara kurang

diangkat media atau kurang memperoleh

porsi di media massa secara memadai atau

baik. Fakta memperlihatkan bahwa sebanyak

83% pemberitaan media massa bersumber

dari kalangan pemerintahan/kenegaraan,

akan tetapi 67% agenda berita ditentukan

atau dibingkai oleh media. Framing atau

pembingkaian itu acapkali mengarah pada

penggambaran yang kurang menguntungkan

bagi kalangan pemerintah/kenegaraan.

Akhirnya, pemerintah dituntut untuk

melakukan optimalisasi jaringan komunikasi

dan informasi nasional. Sarana komunikasi

dan diseminasi yang dimiliki pemerintah

sudah saatnya dioptimalkan dengan berbagaicara demi mendukung tercapainya tujuan

kehumasan pemerintah/negara.

Semua jaringan komunikasi dan

diseminasi diberdayakan untuk satu tujuan:

government by publicity. Melalui jaringan

tersebut semua kebijakan dan kinerja

pemerintah dipublikasikan seluas-luasnyakepada masyarakat untuk diketahui dan

memperoleh dukungan publik.

Tiga Problematika dan Peran


57/98


Humas perlu bersinergi dalam

membentuk agenda setting dengan

menentukan tema sentral isu nasional untuk

melengkapi informasi-informasi sektoral.

Karena itu, paradigma kerja kehumasan

pemerintah harus dua arah. Konsekuensinya

humas pemerintah/negara harus lebih

mendengarkan masyarakat; memfasilitasi

prasarana dan sarana komunikasi masyarakat,

dan membangun komunikasi dialogis.

KehumasanPemerintah

Tiga Problematika dan Peran


MensinergikanInformasi

Publik

Membentuk opinipublik dengan pembuatan

agenda setting untukpemerintah

Optimalisai JaringanKomunikasi dan

Informasi Nasional


58/98


Dalam rangka mengimbangi pemberitaan

media, Humas Pemerintah harus pro-aktif dan

antisipatif sehingga informasi media menjadi

lebih proporsional. Sikap demikian, selaras

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance) yang menekankantransparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat.

Esensi kehumasan pemerintah adalah

telling the government to the public.

Menceritakan presiden dan pemerintah

kepada rakyatnya. Yang benar itu benar, yang

salah itu salah, namun mengkomunikasikanyang salah itu dengan cara yang benar.

Tujuan kehumasan pemerintah tersebut

merupakan anak tangga meraih peningkatan

citra positif lembaga pemerintahan atau

kenegaraan. Gambaran baik sedemikian

itu hanya diraih apabila aparat pemerintah

atau aparat negara mampu memenuhi haktahu publik dan secara memuaskan dapat

mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam

perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan

kebijakan publik.

Dengan demikian, paradigma tersebut

membuat kerja kehumasan pemerintah

berlandaskan kaidah-kaidah:o Menyampaikan kebenaran, humas




59/98


menyampaikan berita yang benar.

o Menjelaskan kepada rakyat, humas harus

merencanakan dan melaksanakan kegiatan

komunikasi secara terus menerus.

o Menggunakan bahasa yang tepat, efektif

dan positif.

o Menggunakan aneka sarana komunikasi

dan perkembangan teknologi informasi.

Intinya, humas pemerintah harus bisa

menyampaikan kebijakan dan program

pemerintah dengan jelas dan sederhanasehingga mudah dipahami masyarakat. Ia

bukan sekadar harus bisa menyampaikan

sebuah kebijakan atau program, melainkan

latar belakang mengapa tindakan itu

diambil, apa tujuannya, dan apa pentingnya

bagi masyarakat. Hanya dengan cara seperti

ini masyarakat bisa memahami, menerima,

mendukung serta berperan serta dalam

kebijakan dan program yang dijalankan.

Kesemuanya itu perlu adanya koordinasi

antar lembaga komunikasi dan informasi,

serta kehumasan pemerintah dalam rangkapelaksanaan program melalui kemitraan, baik

Kehumasan

Pemerintah

Mengakomodasiaspirasi masyarakat

dalam perumusankebijakan publik

Meningkatkan

citra positiflembaga


bottom up (masyarakat dan pemerintah)


60/98


bottom up (masyarakat dan pemerintah)

maupun horizontal (antar masyarakat).

Kehumasan pemerintah perlu terus

bersinergi di antara kementerian/lembaga

dalam menginformasikan kinerja atau

capaian pembangunan.

P B M di


61/98


Untuk mencapai tujuan kehumasan

pemerintah, mau tidak mau, kata kunci

tindakan yang penting dilaksanakan segera

adalah meningkatkan jumlah coverage

informasi yang ada sekarang ini dengan

melakukan intensikasi dan ekstensikasi

konten-konten informasi untuk diarahkanmendukung kebijakan dan program

penyelenggara pemerintahan/negara.

Paling tidak ada enam (6) jenis media

yang digunakan dalam berkomunikasi dan

berinformasi dalam kerangka melaksanakan

sosialisasi, edukasi, dan edukasi isu-isustrategis bangsa/negara/publik kepada

seluruh lapisan masyarakat. Selama ini,

Ditjen IKP Kemkominfo telah memanfaatkan

beragam media untuk menyebarluaskan

informasi kepada masyarakat dan

berkomunikasi di ruang publik, yakni

media cetak, media penyiaran, media tatap

muka, media luar ruang, media tradisional

(pertunjukan rakyat), dan media online/media dalam jaringan.

Pilihan jenis media yang digunakan dalam

menyampaikan isi pesan informasi publik

disesuaikan dengan latar belakang dan

kondisi nyata khalayak sasaran (status sosial

ekonomi, geogras/wilayah tempat tinggal,demogras-sosiogras, ataupun psikogras

terhadap isu-isu publik aktual).

Penggunaan Beragam Media

Media Cetak


62/98

62 Berkomunikasi di Ruang Publik55 Berkomunikasi di Ruang Publik

Media Cetak,adalah sarana penyebaran informasi

kepada pihak lain dengan menggunakan

teks, gambar, foto, gras, bagan, ataugabungan hal-hal tersebut. Sebagai contoh

ragam media cetak adalah koran, majalah,

tabloid, poster, leaet, brosur, atau buku.

Media Penyiaran,adalah sarana diseminasi informasi yang

dikemas sebagai program atau acara siaran

kepada khalayak luas (pemirsa/pendengar)

berupa audio (suara) dan/atau audio-visual

yang dipancarkan melalui Lembaga Penyiaran

Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga

Penyiaran Komunitas. Media penyiaran

berupa radio ataupun televisi, baik yang

bersifat lokal, nasional, maupun berjaringan.


63/98


64/98


Media

Tatap Muka,adalah penyampaian informasi secaralangsung kepada sasaran khalayak.

Penyebaran dan/atau penyerapan informasi

media tatap muka dapat berupa Forum

Komunikasi, Pertemuan, Jumpa Pers, Media

Gathering, Seminar, Workshop, Diskusi, dan

sebagainya.

Media Luar Ruang


65/98


Media Luar Ruang,adalah sarana penyampaian informasi

dengan memanfaatkan area publik yang

sering diakses masyarakat. Isi pesan medialuar ruang bersifat singkat dan memikat

dapat berupa baliho, banner, spanduk,

umbul-umbul, videotron, Plasma, ataupun

eksibisi/pameran tematik.


66/98



67/98

Berkomunikasi di Ruang PublikBerkomunikasi di Ruang Publik 60

MediaPertunjukan Rakyat,

adalah medium penyampai informasi

menggunakan pergelaran kelompok

pertunjukan rakyat atau sejenisnya yang

komunikatif dengan sasaran khalayak.

Contohnya, sandiwara, wayang, campur sari,

lawak, mahidin, petta puang, randai, lenong,

reog, berbalas pantun, bonres, ketoprak,ludruk, dan lain-lain.

Media Online/


68/98


MediaOnline/Internet,

adalah sarana diseminasi informasi yang

bersifat digital, multimedia (konvergensi)

dengan karakteristik yang bersifat jaringan

(terhubung ke seluruh penjuru dunia) dengan

menggunakan perangkat komputer, gadget,

perangkat penyiaran, dan internet.

Media modern ini dapat diamati dari

pemanfaatan website, portal, blog, jejaringsosial, atau yang aplikasinya populer dengan

nama facebook, twitter, wordpress, youtube,

skype, portal kantor berita nasional Antara,

portal berita Infopublik.org, dan lain-lain.

Secara keseluruhan, cakupan strategi mendukung program penyelenggaraan


69/98


Kehumasan Pemerintah mampu

mengidentikasi tiga persoalan utama di

ruang publik yang harus dikelola dalam

rangka mencapai tujuan, yaitu untuk

memenuhi hak tahu publik, mengakomodasi

aspirasi masyarakat, dan meningkatkan citra

positif lembaga pemerintah/negara.

Legitimasi pemerintahan akan mampu

diraih dengan memproduksi informasi

publik yang edukatif, mencerahkan,memberdayakan, dan menanamkan rasa

cinta Tanah Air dalam kerangka NKRI.

Agar tujuan ini tercapai, maka perlu

dilakukan peningkatan jumlah informasi dan

coverageinformasi dengan cara intensikasi

dan ekstensikasi informasi untuk

negara dengan memanfaatkan berbagai

jenis media.

Strategi Kehumasan Pemerintah

merupakan panduan pengelolaan informasi,

tata kelola komunikasi publik, dan

pengelolaan kehumasan pemerintah.

Efektivitas strategi memerlukan adanya

dukungan berupa kelembagaan, yaitu

tatanan sejumlah perangkat kelembagaan

untuk mencapai tujuan.Keberhasilan strategi juga bergantung

pada komitmen para pihak/pemangku

kebijakan, adanya kewenangan/legalitas,

akses/koordinasi, SDM cukup dan cakap,

serta sarana dan prasarana informasi dan

komunikasi publik.

T K l l K h P i h


70/98


Agenda setting informasi pemerintahan/

kenegaraan dan penyebarluasan informasi

di ruang publik dikelola secara komprehensif

untuk memenuhi kebutuhan informasimasyarakat. Informasi yang telah dikemas

dalam materi publikasi tersebut disampaikan

kepada publik/masyarakat melalui sejumlah

simpul jaringan/saluran komunikasi.

Pilihan informasi yang dikemas dan

didiseminasikan tersebut berasal dari:

Laporan Kementerian; Laporan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK),

Laporan Monitoring media, dan Laporan

Khusus lainnya. Sebelumnya, informasi-

informasi tersebut diklasikasikan dan

dikemas berdasarkan kriteria tertentumenjadi isu strategis nasional.

Dalam penyelenggaraan pelayanan

informasi dan komunikasi publik, setiap

simpul jaringan diseminasi informasi yang

mendukung terciptanya pertukaran informasi

dua arah antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, serta masyarakat dalam

negeri maupun ke luar negeri.


ng



71/98


PUBLIK - MASYARAKAT

Pemanfaatan Media: Cetak, Penyiaran, Tatap Muka,Luar Ruang, Pertunjukan Rakyat,Online

LAPORAN1. Laporan Monitoring Media2. Laporan Kementerian3. Laporan LPNK4. Laporan Media Center Daerah5. Laporan Khusus

Perumusan Agenda Setting dan Penyiapan Materi Publikasi

Klasifkasi Isu Strategis

EVALU

ASI Jaringan Diseminasi Informasi Publik

Bakohumas Media Massa Media Publik Media Center Kemitraan

Agen

daSettin

Dis

eminasi

Perumusan Agenda Setting dan


72/98


Pola pelaksanaan layanan informasi dan

komunikasi publik mengacu pada manajemen

komunikasi publik yang di dalamnya terdapat

strategi pelayanan dan tata kelola pelayanan

informasi dan komunikasi publik. Dalam

manajemen itu, terdapat dua tahap yang

harus dilalui, yaitu (1) penetapan agenda

setting berdasarkan perkembangan terbaru

kemudian melakukan analisis data yang ada

untuk menentukan strategi komunikasi yang

mencakup sumber, pesan, media, khalayak,

dan efek (2) mekanisme diseminasi melalui

beberapa simpul diseminasi informasi.Agenda setting kebijakan adalah proses

dan mekanisme penetapan jenis informasi

tentang hasil kinerja pemerintahan yang

penting dan perlu untuk disampaikan

kepada masyarakat. Pemilihan isu strategis

bertujuan untuk memberikan kontribusi

kepada masyarakat sehingga tersedia

alternatif dan pengayaan informasi yang

beredar di masyarakat. Mekanisme yang

dilakukan untuk mendapatkan isu strategis

kebijakan pemerintah (capaian kinerja K/L)

vis a vis agenda settingmedia.

Dalam penetapan agenda setting,

strategi komunikasi yang mencakup tahapanumum desain komunikasi dapat sekaligus

PerumusanAgenda SettingdanPenyiapan Materi Publikasi

Memetakan Target Khalayak

Targetkhala akkegiatankom nikasic k p

Penentuan Isu Strategis (Agenda Setting)


73/98


Target khalayak kegiatan komunikasi cukup

beragam seperti organisasi masyarakat,

lembaga swadaya masyarakat, perguruan

tinggi, organisasi profesi, media massa,sektor swasta, dan masyarakat luas.

Disamping itu, target khalayak juga

perlu menyasar kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah, dan badan publik

agar terbentuk kesepahaman yang sama

terhadap isu-isu strategis yang dibahas.

Isi Pesan

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara

efektif banyak ditentukan oleh penentuan

strategi merancang pesan. Strategi

merancang pesan mencakup:

o Signing: cermat menggunakan bahasa

verbal dan non verbal, tulisan dangambar sesuai khalayak sasaran dan

Laporan

Lembaga

Internasional

-/+

+/-

-/+

+/-

Laporan

Capaian

Kinerja

Kementerian

KIB II

[Tone Cenderung

Negatif/-]

Agenda

Setting

Media Massa

[Tone Cenderung

Negatif/-]

Hasil Resonansi

Agenda Media

VS Kebijakan

Pemerintah Melalui

Media Monitoring

ditentukan. Tahapan itu mencakup (1)

memetakan target khalayak (2) isi pesan

dan strategi pengemasan pesan (3) memilih

media (4) menetapkan komunikator dan (5)

menetapkan target dampak.

dampak yang ingin dicapai.

o Framing: cermat menonjolkan inti

Menetapkan Komunikator/Narasumber

Komunikator bertindak menyampaikan


74/98


o Framing: cermat menonjolkan inti

pesan yang akan disampaikan sesuai

khalayak sasaran dan dampak yang

ingin dicapai.o Priming: cermat mengatur konteks

waktu dan tempat dalam menyampaikan

pesan sesuai khalayak sasaran dan

dampak yang ingin dicapai

Memilih Media

Media komunikasi yang digunakan

mencakup media penyiaran, media

cetak, media baru/online/internet, media

tatap muka, media luar ruang, dan

media tradisional/pertunjukan rakyat.

Pemanfaatan media tersebut disesuaikan

dengan tujuan komunikasi, target sasaran,

dan isi pesan.

Komunikator bertindak menyampaikan

isi pesan kepada khalayak. Oleh karena

itu, komunikator harus memiliki kriteria

memadai yang mencakup kewenangan/otoritas, kredibilitas, integritas, kompeten,

kedekatan dengan komunitas, atraktif/

menarik, dan antusias.

Menetapkan Target Dampak

Dampak yang diharapkan dengan

kehadiran layanan informasi dan

komunikasi publik mencakup:

o Aspek kognitif/awareness: terbentuknya

kesadaran dan pengetahuan mengenai

isi pesan.

o Aspek afektif/sikap: terbentuknya sikap

yang mendukung isi pesan

o Aspek konatif/perilaku: terbentuknyaperilaku yang mendukung isi pesan.

Optimalisasi Jaringan Diseminasi


75/98


Agenda setting pemerintah/negara

yang siap dipublikasikan diteruskan atau

disampaikan ke publik melalui lima simpul

jaringan diseminasi informasi publik yang

telah dibentuk. Optimalisasi jaringan

penyampaian informasi publik dilakukan

melalui kegiatan-kegiatan komunikasidi ruang publik melalui berbagai simpul

jaringan.

1. Simpul Badan Koordinasi Kehumasan

(Bakohumas). Anggota Bakohumas

adalah para Humas Kementerian/LPNK,

Humas BUMN, maupun humas pemerintah

daerah. Bakohumas beranggotakan

Optimalisasi Jaringan DiseminasiInformasi Publik

Apabila dikalkulasi potensi jangkauan ke

publik melalui website seluruh Bakohumas

Jaringan BAKOHUMAS


76/98


sekitar 824 humas dari 34 kementerian atau

setingkat, 28 LPNK, 88 lembaga non struktural,

33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Diharapkan Bakohumas selain

mempublikasikan informasi publik yang

bersifat sektoral, juga menyampaikan materiisu lintas sektoral secara terkoordinasi.

publik melalui website seluruh Bakohumas,

maka sebesar 8,3 juta pengakses akan

menerima informasi publik pemerintah yang

bernilai positif.

Pentas Jalur Jumlah

BAKOHUM

AS Kementerian 34

LPNK (28) dan Lembaga Non

Struktural (88)

116

BUMN 150

Pemerintah Daerah

524Media tatap MukaJejaring Sosial

824 HUMAS Hits Website BAKOHUMAS = 8.3 Juta/Hari

HUMAS BerfungsiVirtual Spin Doctor

Agenda Setting

Humas K/L 1

Penggunaan MediaLuar Ruang - Tradisional - Cetak - Penyiaran - Tatap Muka - Media Online

PUBLIK

Humas K/L 2 Humas K/L 3 Humas K/L 4

Badan KoordinasiHubungan Masyarakat

(BAKOHUMAS)Kementerian/LPNK

Reposisi

Fungsi HumasMenyampaikan

materi isu sektoral

IsuSektoral

IsuSektoral

IsuSektoral

IsuSektoral

Isu LintasSektoral

Isu LintasSektoral

Isu LintasSektoral

Isu LintasSektoral

Fungsi HumasMenyampaikanmateri isu lintassektoral secaraterkoordinasi

adlibs, dan sejenisnya.

Bila simpul jaringan media massa dari2. Simpul Media Massa. Penyampaian pesan


77/98


Bila simpul jaringan media massa dari

yang tradisional hingga modern sifatnya

secara optimal pemakaiannya untuk

diseminasi informasi, maka teridentikasi7.211 saluran dengan coverage sasaran

khalayak sebanyak 67.9 juta orang.

2. Simpul Media Massa. Penyampaian pesan

informasi publik kepada publik dapat

memanfaatkan media massa --media

yang memungkinkan informasi langsungtersebar ke orang banyak/massa-- untuk

mengoptimalisasikan jangkauan ke

publik, utamanya publik yang mampu

membaca dan kalangan terdidik.

Simpul jaringan media massa ini

dalam kegiatan diseminasi informasi

publik dapat berupa aktivitas penerbitan

surat kabar, pemutaran lm, program

acara radio dan televisi yang secara khusus

dikemas untuk mencapai masyarakat yang

sangat luas. Adapun dari segi kecepatan

dan kedalaman informasi publik, simpul

media massa dapat menyediakan slotpemberitaan, talkshow, running text,

Jaringan Media Massa

Pentas Jalur Jumlah

MediaMassa

Media PertunjukanRakyat

4.000

Media Cetak 900

Media Penyiaran TV/Radio Nasional

11

Media Penyiaran TV/Radio Lokal (ATLI/JRKI)

2.300

Media tatap Muka N.A.

Jejaring Sosial 43,1 Juta Facebook *)19,5 Juta Twitter **)5,3 Juta Blog ***)

7.211 Saluran67,9 Juta Khayalak

*) checkfacebook, 20 Januari 2012**) AWorld of Tweet 2012

***) Stratego-corp 2012


78/98


3. Simpul Jaringan Media Publik.

Media publik merupakan media yang


79/98

Berkomunikasi di Ruang Publik

72

Untuk mendapatkan versi digital dari

produk cetak Ditjen Informasi danKomunikasi Publik silakan kunjungiwww.infopublik.org

Media publik merupakan media yang

dikelola dengan menggunakan anggaran

negara. Simpul jaringan media publik

memiliki 50.000 saluran.

Jaringan penyebaran komunikasi ini

tersebar dalam jalur-jalur komunikasi

berbasis portal berita seperti Lembaga

Kantor Berita Nasional dan Infopublik.

org, juga diseminasi informasi publik

melewati jalur TVRI dan RRI nasional,tabloid Komunika dan jurnal Dialog

yang dicetak dalam oplah tertentu untuk

sarana penyebaran informasi publik berisi

isu-isu strategis.

4. Simpul Jaringan Media Center. Media

Center adalah pusat atau sarana


80/98


Center adalah pusat atau sarana

pengelolaan komunikasi dan informasi

berbasis teknologi atau berbasis

internet (online) yang digunakan untuk

menghimpun, mengolah, menyediakan,

menyebarluaskan informasi pemerintahan

pusat dan pemerintahan provinsi/

kabupaten/kota kepada masyarakat

serta menampung umpan balik dari

masyarakat atas kebijakan pemerintah.Media Center dibentuk sebagai salah

satu upaya dukungan dalam pertukaran

informasi antara instansi pusat dan

daerah. Upaya ini adalah salah satu

bagian upaya pemerintah memastikan

bahwa setiap warga negara mendapatkan

informasi tentang kebijakan-kebijakanlembaga negara secara tepat, cepat, dan

akurat melalui kerjasama antar instansi

pemerintah/swasta/lembaga.


81/98


Sejak 2007 Ditjen IKP Kemkominfo

telah melakukan koordinasi dan

kerjasama pembangunan dan penguatanMedia Center. Hingga tahun ini, ada

sebanyak 130 Media Center di 33 provinsi

dan 97 kabupaten/kota, serta 4 lembaga/

organisasi.

Pengelolaan dan pemanfaatan Media

Center dapat dikembangkan sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan

setiap daerah Provinsi, Kabupaten

dan Kota. Pengembangan tersebut

tidak lepas dari situasi riil yang sedang

dihadapi atau menurut para stakeholder

daerah terkait cukup berpotensi terjadi

di wilayah kewenangannya. Maka dariitu, penerapan Media Center dapat


82/98



83/98


dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu

Media Center Peristiwa Khusus dan

Media Center Situasi Krisis.

Media Center Peristiwa Khusus adalah

pusat informasi yang diselenggarakanuntuk mendukung kelancaran dan

kesuksesan kegiatan-kegiatan khusus

pada tingkat nasional, regional dan

internasional. Misalnya Media Center

Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010,

ASEAN Regional Forum Disaster ReliefExercise (ARF DiREx) 2011 di Manado,

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2011 di

Bali, Sail Morotai-Belitong 2011 dan lain

Pada situasi krisis atau tanggap darurat,

media center ini harus didirikan sesegera


84/98


sebagainya.

Sementara itu, Media Center Situasi

Krisis terkait permasalahan korban jiwadan dampak kerugian atau kerusakan

yang timbul. Situasi krisis tersebut dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu krisis akibat

bencana alam dan akibat konik sosial,

politik dan keamanan.

Media Center Situasi Krisis

menekankan pada diseminasi secara

cepat, tepat dan akurat semua informasi

yang berkaitan dengan perkembangan

situasi krisis dan penanganan pascakrisis.

mungkin pada kesempatan pertama oleh

pengelola media center di mana peristiwa

situasi krisis tersebut terjadi. Sebagai contoh media center daerah

yang pernah berkolaborasi dengan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

RI adalah pendirian media center ketika

terjadi bencana tsunami Nanggroe Aceh

Darussalam tahun 2004, gempa bumi

Yogyakarta DIY dan Padang Sumatera

Barat tahun 2006, dan erupsi Gunung

Merapi di DIY dan Jawa Tengah tahun

2010.

Optimalisasi simpul jaringan kemitraan

komunikasi mampu mengantarkan informasi

5. Simpul Jaringan Kemitraan Komunikasi.

Kerjasama diseminasi informasi dengan


85/98


publik kepada 84.7 juta sasaran khalayak,

dengan bekal sebanyak 146.880 saluran

komunikasi.

membangun dan mengembangkan

jaringan mitra-mitra strategis. Misalnya

organisasi masyarakat (ormas)keagamaan, berbasis pekerjaan,

organisasi profesi; lembaga sosial, LSM/

NGO, perguruan tinggi/akademisi,

dunia usaha, asosiasi telekomunikasi,

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

dan Mobile PLIK (MPLIK).

Kemitraan merupakan bentuk

kerjasama yang saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan

berdasarkan kesetaraan, keterbukaan,

dan kepercayaan antara Pemerintah

dengan lembaga-lembaga komunikasidalam rangka diseminasi informasi.

Pentas Jalur Jumlah Mitra

Kemitraan

Ormas 20 Juta10 Juta15 Juta16 Juta15 Juta

Muslimat NUAisyiyah MuhammadiyahFortindoMasyarakat NelayanKNPI

Lembaga/LSM/NGO

17 Juta70 Ribu10 Ribu

29200 Stasiun

PramukaKarang TarunaOSIS SMA

BNNJRKI-Radio Komunitas

PerguruanTinggi

50200

Perguruan TinggiBEM Nusantara

Dunia Bisnis/Usaha

20.00012510

KadinPRSSNI, ARSLI, ATVLIATVSI

Dunia Profesi 331505,2 Juta

PWI PUsatMedia WatchBlogger

Asosiasi Telko 28 Kelompok

7 Jalur84,7 Juta Khalayak146.880 saluran

PusatlayananInformasi

5.6005.7481.90732.800

Kelompok Informasi MasyarakatPLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan)Mobile PLIKDesa Berdering

Jaringan Kemitraan


86/98



87/98


Pada dasarnya kehumasan pemerintah


88/98


Pada dasarnya, kehumasan pemerintahmengandaikan adanya hubungan

harmonis antara pemerintah denganmasyarakat.

Oleh karena itu, strategi dan tatakelolakehumasan pemerintah merupakantanggung jawab bersama.

Pemerintah selaku penyedia informasidan masyarakat sebagai pengaksesdan pengguna informasi untukdigunakan mendukung kegiatanyang produktif menuju masyarakatinformasi.

Freddy H. Tulung

Agenda Bersama MengembangkanKehumasan Pemerintah


89/98


Peran serta publik dalam komunikasi

publik bukan semata-mata sebagai sasaran

khalayak atau penerima informasi semata.

Yang tidak kalah pentingnya, pelaku

kehumasan pemerintah wajib melibatkan

masyarakat/publik dalam perumusan,

pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan

publik. Proses kebijakan publik sedemikian

itu memiliki peluang memperoleh legitimasi

atau pengakuan dari masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan desain

peran serta publik harus diraih oleh pelaku

kehumasan pemerintah. Agar lebih efektif,peran serta publik dapat mengacu pola

berikut: pelibatan publik penguatan akses

pemberdayaan komunitas pengembangan

kontribusi swasta.

1. Pelibatan Publik. Pelayanan informasi

dan komunikasi publik memerlukan

keterlibatan lembaga pemerintah dan

lembaga penyiaran (publik, swasta,

komunitas) dan lembaga kemasyarakatan

di bidang komunikasi dan informasi.

Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan,

termasuk media tradisional, media

komunitas, dan media kemasyarakatan

lain membantu percepatan danketepatan penyebaran informasi.



90/98


teknologi informasi dan komunikasi

untuk meningkatkan nilai ekonomi

kehidupannya

2. Penguatan Akses. Penguatan akses

publik dilakukan melalui penguatan

simpul-simpul komunitas peduli


91/98


kehidupannya.

4. Pengembangan Kontribusi Swasta.

Upaya terpadu pelayanan informasi dankomunikasi publik perlu melibatkan

kemitraan sektor swasta melalui

Corporate Social Responsibility (CSR)

dan jenis-jenis pendanaan lainnya. CSR

belum dimanfaatkan secara signikan

guna mendukung program pelayanan

informasi dan komunikasi yang lebih

baik.

Kehumasan Pemerintah efektif bila

melibatkan partisipasi masyarakat,

berakselerasi dengan perkembangan

teknologi informasi, dan tersedianya

konten informasi positif dalam berbagaiformat dan kemasan publikasi. Pada

simpul simpul komunitas peduli

informasi dan komunikasi publik dan

pembentukan jaringan layanan informasidan komunikasi publik.

3. Pemberdayaan Komunitas. Tiga

tahap pengembangan informasi dan

komunikasi publik basis komunitas,

pertama, menyiapkan sumberdaya

manusia melalui pelatihan dan

pembentukan komunitas pengawal

konten informasi publik melalui media

yang diterima warga komunitas. Kedua,

penguatan kualitas budaya komunitas

dengan memberi aneka keterampilan

teknis dan sejenisnya. Ketiga, memberikan

nilai tambah keberlangsungan komunitasdalam pemanfaatan perangkat berbasis

dasarnya, kehumasan pemerintah

mengandaikan adanya hubungan harmonis

antara pemerintah/negara dengan


92/98


antara pemerintah/negara dengan

masyarakat/warga.

Oleh karena itu, strategi dan tatakelolakehumasan pemerintah merupakan tanggung

jawab bersama, pemerintah selaku

penyedia informasi dan masyarakat/

publik/warga sebagai pengakses

dan pengguna informasi untuk

digunakan mendukung kegiatan

yang produktif menuju

masyarakat informasi.

Tantangan, ancaman,

hambatan, dan gangguan

dalam menyampaikan informasi

publik dan komunikasi publik

dalam bingkai kerja kehumasan

pemerintah merupakan realitas yang akan

dihadapi.

Pada tataran agenda settings perlu


93/98


Pada tataran agenda settings perlu

dipastikan secara baik mewadahi mekanisme

kesepakatan untuk menetapkan isu-isusektoral yang diangkat menjadi isu lintas

sektoral atau isu nasional. Bagaimana kita

bersama mampu menjaga Kementerian/

Lembaga/BUMN/Pemda memberi akses dan

secara kontinyu mengirimkan data/informasi

yang dibutuhkan. Serta, mengharuskankomitmen Kementerian/Lembaga/BUMN/

Pemda mengunggah informasi melalui

media diseminasi masing-masing.

Pada tataran diseminasi informasi,

diperlukan jaminan Kementerian/Lembaga/

BUMN mampu mempublikasikan informasiyang diperkuat dengan komitmen

Bakohumas dan Media Center Propinsi/Kabupaten/

Kota. Bagaimana mengkonsistenkan Kementerian/

Lembaga/BUMN mendiseminasikan agenda setting


94/98


Lembaga/BUMN mendiseminasikan agenda setting

(isu lintas sektoral) melalui seluruh media yang dimiliki,

untuk melengkapi isu sektoralnya. Dan tidak kalahpentingnya adalah membuat komitmen pembiayaan

secara bersama untuk publikasi/sosialisasi/edukasi isu

lintas sektoral yang disepakati.

Akhirnya, pada tatataran SDM & infrastruktur

memang dibutuhkan dukungan SDM yang cukup

dan cakap. Ditambah dengan dukungan infrastrukturjaringan media Kementerian/Lembaga/BUMN dalam

rangka konektivitas dan sinergitas pemasyarakatan

agenda setting.

Bagaimana dalam situasi dan kondisi seperti itu, kita

bersama tetap optimistis dalam melihat masa depan.

Masa depan bersama sebagai bangsa Indonesia.


95/98Cutlip, Scott M., Center, Broom. 2006. EffectivePublic Relations. New Jersey:Prentice Hall.


96/98


ReferensiDiamond, Larry. 1999. Developing Democracy:Toward Consolidation. Maryland: The JohnHopkins University Press.

Dwiyanto, Agus. (ed.). 2005. Mewujudkan GoodGovernance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Jackson, Ira., Jane Nelson. 2003. Profts withPrinciples. New York: Broadway Business

Jefkins, Frank. 2004. Public Relations. Jakarta:Erlangga

Kasali, Rhenald. 2000. Manajemen Humas.Cetakan ketujuh. Jakarta: Grati Pers.

Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menkominfo dan Men PAN tentang RevitalisasiFungsi Humas pada Instansi Pemerintah,

Kesekretariatan Lembaga Negara, PemerintahanDaerah dan BUMN/D.

Lee. 2007. Review of Government Public Relations.United Kingdom: London Chamber of Commerceand Industry

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi danInformatika 2011-2014.


97/98


and Industry.

Pedoman Umum Media Center, 2011. DirektoratKomunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasidan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasidan Informatika RI.

Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentangDiseminasi Informasi Nasional.

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2010 tentangPedoman Pengembangan Kemitraan Media

(PPKM).

Permen Kominfo No. 8 Tahun 2010 tentangPengembangan dan Pemberdayaan LembagaKomunikasi Sosial.

Permen Kominfo No.22 Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasidan Informatika.

Ruslan, Rosady. 1998. Praktik dan Solusi Public

relations: Dalam Situasi Krisis dan PemulihanCitra. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rusli, Alexander (ed). 2004. Telematika Indonesia:Kebijakan dan Perkembangan. Jakarta: TimKoordinasi Telematika Indonesia KementerianKomunikasi dan Infomasi Republik Indonesia.

Sudibyo, Agus. 2002. Politik Media danPertarungan Wacana. Yogyakarta: LkiS

Tim Peneliti FISIP-UNS. 2003. Studi EvaluatifPenyediaan dan Penyebaran Informasi KebijakanPublik. Laporan Akhir. Kerjasama dengan LembagaInformasi Nasional. Jakarta: Lembaga InformasiNasional.

Sumber Foto : Antarafoto

Infopublik

Arsip Ditjen IKP


98/98

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI

Berkomunikasi Di Ruang Publik

Documents