BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.439, 2016 KEMENPERIN. Barang Komplenter. Impor. Rekomendasi. Pemberian. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-Dag/Per/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah dan jangka waktu impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id
18
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn439-2016.pdf · Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.439, 2016 KEMENPERIN. Barang Komplenter. Impor.Rekomendasi. Pemberian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER,
BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA
JUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 118/M-Dag/Per/12/2015 tentang Ketentuan
Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan
Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, Menteri
Perindustrian memiliki kewenangan untuk menetapkan
jumlah dan jangka waktu impor barang komplementer,
barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan
purna jual;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian
Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang
untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna
Jual;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
www.peraturan.go.id
2016, No.439 -2-
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-Ind/
Per/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-Dag/
Per/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang
Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan
Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2001);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG
KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR,
DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL.
www.peraturan.go.id
2016, No.439-3-
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang barang ke
dalam daerah pabean.
3. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya
disingkat API-P, adalah tanda pengenal sebagai importir
produsen.
4. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang
diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan
untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan
dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
5. Barang Untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang
manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi
oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk
mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka
pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
6. Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual adalah
barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan
pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin
ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan
penggantian produk yang terkait dengan produk
utamanya.
7. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara
perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang
berada di luar negeri dimana salah satu pihak
mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau
mempunyai pengaruh signifikan sesuai standar
akuntansi yang berlaku.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis